BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejalan dengan meningkatnya urusan-urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali di Jakarta baik yang meliputi urusan administratif, teknis maupun koordinatif, peran dan fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Bali di Ibu Kota Negara Jakarta semakin
strategis
penyelenggaraan
dalam
memberikan
urusan-urusan
pelayanan
Pemerintah
Daerah
terhadap baik
kelancaran
internal
maupun
eksternal. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja yang telah berjalan maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja.
Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaran Negara harus dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan itu Kantor Perwakilan Provinsi Bali di Jakarta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kantor Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauhmana keberhasilan pelaksanaan rencana strategis (renstra) selama satu tahun anggaran. Sasaran penyusunan LAKIP Kantor Perwakilan Provinsi Bali berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Kantor Perwakilan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015.
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, serta Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok Kantor Perwakilan Provinsi Bali, Kedudukan, Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
1
Tugas Pokok, Kantor mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu kota Negara.
Fungsi, Kantor Perwakilan mempunyai tiga fungsi antara lain: 1. Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang sesuai dengan tugas Kantor. 2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Kantor. 3. Pelaksanaan urusan Tata Usaha
Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Provinsi Bali terdiri dari : 1. Kepala 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga 4. Seksi Promosi dan Informasi 5. Seksi Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
2
BAB II PERJANJIAN KINERJA
Rencana strategis (Renstra) Kantor Perwakilan Provinsi Bali pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui program dan kegiatan. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Dalam rencana strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategi meliputi penetapan Visi, Misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
A. VISI DAN MISI Visi dan Misi Kantor Perwakilan Provinsi Bali sebagai berikut: 1. VISI : Terwujudnya kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta. 2. MISI: a. Meningkatkan
koordinasi
untuk
kelancaran
hubungan
antar
lembaga/departemen pemerintah/non pemerintah b. Mewujudkan promosi dan informasi hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, seni dan pariwisata di Jakarta. c. Mewujudkan pelayanan yang profesional untuk peningkatkan pendapatan melalui Wisma Kantor Perwakilan Provinsi Bali.
B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ini menggambarkan arah stratejik dan merupakan prioritas untuk memfokuskan arah semua program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Terwujudnya kerjasama yang baik antar lembaga/departemen/non departemen di Jakarta 2. Terwujudnya promosi dan informasi kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta dengan baik 3. Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap tamu pada Kantor Perwakilan Provinsi Bali. 3
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasarannya ditetapkan sebagai berikut: 1. Meningkatnya administrasi antar lembaga yang terselesaikan dengan baik 2. Meningkatnya promosi dan informasi kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta 3. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap tamu wisma Kantor Perwakilan Provinsi Bali
C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Bali dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan.
1. Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Perwakilan Provinsi Bali, antara lain: a. Meningkatkan
jumlah
koordinasi
antar
lembaga/departemen/
non
departemen dari daerah ke pusat yang terselesaikan dengan baik b. Meningkatkan frekuensi promosi dan pemberian informasi tentang kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta c. Meningkatkan pelayanan yang optimal kepada tamu wisma Kantor Perwakilan Provinsi Bali
2. Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan 4 program antara lain: a. Pelayanan administrasi perkantoran. b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. c. Pengelolaan keragaman budaya.
4
3. Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan ketiga program di atas ada 20 kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut: a.
Penyediaan jasa surat menyurat
b.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
c.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
d.
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional e.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
f.
Penyediaan alat tulis kantor
g.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
i.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j.
Penyediaan bahan logistik kantor
k.
Penyediaan makanan dan minuman
l.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
m.
Upacara keagamaan
n.
Penyediaan Barang/Jasa dan operasional Kepala Daerah
o.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
p.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
q.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
r.
Pagelaran seni budaya
s.
Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.
IKU Kantor Perwakilan adalah: 1. Administrasi yang terselesaikan melalui Kantor Perwakilan Bali 2. Peningkatan jumlah kunjungan tamu ke Anjungan Bali TMII 3. Peningkatan jumlah hunian pada wisma Kantor Perwakilan Bali 4. Persentase peningkatan indeks kepuasan pelanggan
5
E. PENETAPAN KINERJA Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2015 pada Kantor Perwakilan Provinsi Bali sebagai berikut:
Program Utama : Pengelolaan Keragaman Budaya Sasaran: Meningkatkan promosi dan informasi kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta Kegiatan : 1. Pagelaran Seni Budaya Indikator Kinerja : a. Jumlah pagelaran seni yang dilaksanakan b. Jumlah pameran kuliner khas daerah yang diikuti
2. Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah Indikator Kinerja : a. Jumlah pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
EVALUASI KINERJA
Untuk melihat sampai sejauh mana pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dilakukan metode pengukuran kinerja kegiatan. Atas dasar dari hasil-hasil yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja sasaran, melalui indikator-indikator kinerja pencapaian sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja.
Pengukuran kinerja merupakan pembandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result). Dengan pembandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan dating (performance improvement).
B.
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2015 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan
kebutuhan
bagi
pembuat
keputusan
agar
dapat
menginterpretasikan
keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam, serta sejauh mana realisasi sasaran dalam Renstra Kantor Perwakilan dapat terwujud.
Sasaran 1 : Meningkatnya administrasi antar lembaga yang terselesaikan dengan baik Indikator Kinerja
Target
Realisasi s.d
Utama
Renstra
Tahun 2015
Target
Realisasi
Capaian
350
131
65
66
101 %
dokumen
dokumen
dokumen
administrasi terselesaikan
yang
melalui dokumen
Kantor Perwakilan Bali
7
Tahun 2015
Sasaran 2 : Meningkatnya promosi dan informasi kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta Indikator Kinerja
Target
Realisasi s.d
Utama
Renstra
Tahun 2015
Target
Realisasi
Capaian
434.273
216.000
224.592
103%
tamu
tamu
tamu
peningkatan kunjungan
jumlah 1.140.000 tamu
ke
tamu
Tahun 2015
Anjungan Bali TMII
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap tamu wisma Kantor Perwakilan Provinsi Bali Indikator Kinerja
Target
Realisasi s.d
Tahun 2015
Utama
Renstra
Tahun 2015
Target
Realisasi
Capaian 88%
peningkatan
jumlah
5500
2300
1000
885
hunian
wisma
tamu
tamu
tamu
tamu
100%
75%
85%
75%
pada
Kantor Perwakilan Bali Persentase peningkatan
88%
indeks
kepuasan pelanggan
Berdasarkan data di atas capaian/realisasi indikator kinerja Tahun 2015 secara keseluruhan tercapai sebesar 95%, sesuai dengan target di tahun bersangkutan.
C.
ASPEK PENDUKUNG
Untuk mencapai keberhasilan dari pencapaian kinerja tersebut sangat tergantung dari sumber daya yang ada. 1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, dan fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali sejumlah 43 orang dengan rincian: NO.
URAIAN
JUMLAH
1.
Berdasarkan Pangkat/Golongan: - Pembina Tk. I - Pembina - Penata Tk.I/ IIId - Penata/ IIIc - Penata Muda Tk.I/ IIIb - Penata Muda/ IIIa - Pengatur Tk I/ IId - Pengatur/ IIc - Pengatur Muda Tk.I/ IIb
1 orang 1 orang 3 orang 2 orang 4 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang 8
- Pengatur Muda/ IIa - Juru / Ic
2 orang 2 orang
3.
Berdasarkan Eselon: - Eselon III a - Eselon IV a Tenaga Harian
1 orang 4 orang 1 orang
4.
Tenaga Kontrak
20 orang
2.
2. Keuangan a. Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah Kantor Perwakilan Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2015
dengan target Rp. 310.800.000,- terealisasi sebesar Rp.103.575.000,-
atau 33,31%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 dimana targetnya Rp. 332.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 175.275.000,- atau 52,70% terlihat terjadi penurunan baik target maupun realisasinya. Hal ini disebabkan oleh ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas yang menyebutkan bahwa biaya penginapan diterapkan secara real cost sehingga banyak PNS lebih memilih penginapan/hotel yang memiliki fasilitas lebih nyaman dibandingkan wisma Perwakilan Bali, sehingga terjadi penurunan tingkat hunian pada wisma Kantor Perwakilan selama Tahun 2015. b. Belanja Daerah Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Belanja daerah tahun
2015
dengan
7.382.855.478,-
target
anggaran
setelah
perubahan
sebesar
Rp.
realisasinya sebesar Rp. 6.946.170.811,- atau 94,09%. Bila
dibandingkan Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 6.826.824.607,realisasinya sebesar Rp. 6.101.944.292,- atau 89,38% penyerapan anggaran Tahun 2015 lebih baik dari Tahun 2014 ini disebabkan oleh lebih siapnya SDM dalam pengelolaan APBD dan kegiatan pengadaan belanja modal di Tahun 2015 lebih sedikit dengan prosedur lebih sederhana dibanding di tahun sebelumnya.
9
BAB IV PENUTUP
Hambatan-hambatan
Secara umum program kerja Kantor Perwakilan Provinsi Bali dalam Tahun 2015 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Kendala yang paling mendasar dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan di Kantor Perwakilan Provinsi Bali adalah keterbatasan jumlah pegawai/sumber daya manusia.
10
11
