KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2014 dilaksanakan
berdasarkan
Surat
Sekretaris
Mahkamah
Agung
R.I.
No.
355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 tentang penyampaian LAKIP tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2014, kami susun secara maksimal dengan memperhatikan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Nomor
60/BP/OT.01.2/II/2012 tanggal 29
Pebruari 2012 tentang Hasil Evaluasi LAKIP Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2010. Peraturan dan surat ini sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan Pengukuran capaian Kinerja sehingga dapat tersusun LAKIP Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa LAKIP adalah merupakan alat pengukur kinerja suatu Instansi Pemerintah untuk satu tahun anggaran dengan mengacu kepada rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga sejauhmana keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai Pengadilan Agama Tolitoli pada tahun 2014 terhadap kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tolitoli. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama, bahu membahu hingga tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, walaupun kami sudah berupaya keras dan maksimal bahwa untuk dapat menyajikan yang terbaik terhadap LAKIP ini, namun kami menyadari segala kekurangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tolitoli yang ada sehingga LAKIP yang kami sajikan masih terdapat banyak kekurangan maka kami mengharapkan saran dan masukan yang kontruktif dari semua pihak untuk kesempurnaan dan
i
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
4
A. Latar Belakang
4
B. Maksud dan Tujuan
6
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
6
D. Struktur Organisasi
9
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
11
A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
13
Agama Tolitoli
BAB III
BAB IV
B. Penetapan Kinerja
14
AKUNTABILITAS KINERJA
17
A. Pengukuran Kinerja
17
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja
19
C. Akuntabilitas Keuangan
41
D. Akuntabilitas Kinerja Lainnya
48
PENUTUPAN
49
A. Kesimpulan
49
B. Saran
49
LAMPIRAN
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 Pengadilan Agama Tolitoli, merupakan LAKIP ke lima sejak ditetapkannya Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang kemudian di tindaklanjuti dengan
surat
Sekretaris
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dalam LAKIP ini tertuang Review Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Agama Tolitoli, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tolitoli No. W.19-A4/087/OT/SK/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, Indikator Kinerja Utama tersebut di Review untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan dengan Rencana Startegis 2015-2019 serta perubahan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI tahun 2014. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian
kinerja
dari
Pengadilan
Agama
Tolitol
adalah
masalah
penyelesaian perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Tolitoli yang telah dikirim. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tolitoli merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan untuk di realisasikan. Adapun pencapaian output dan out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran
yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. LAKIP
Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014 belum dapat dijadikan sebagai acuan untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menentukan haluan strategis Pengadilan Agama Tolitoli karena disadari terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia dalam rangka menyusun SAKIP (IKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, LAKIP dan Evaluasi LAKIP). Karena berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengadilan AgamaTolitoli
1
Pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap LAKIP Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2010 sesuai surat Nomor : 60/PB/OT.01.2/II/2012 tanggal 29 Februari 2012, LAKIP Pengadilan Agama Tolitoli. baru mendapatkan nilai “C” atau Maka urutan
LAKIP
Pengadilan
Agama
Tolitoli
masih
dalam
urutan
yang
memprihatinkan, walaupun diharapkan untuk LAKIP tahun 2014 ini akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya, karena merupakan perbaikan dari hasil evaluasi LAKIP tahun 2012 tersebut di atas, sehingga diharapkan memenuhi bobot nilai yang proporsional dan profesional sesuai dengan harapan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Mahkamah Agung RI maupun Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Usaha kami menyajikan LAKIP ini dengan maksimal, namun kami sadar bahwa masih jauh dari kesempurnaan, tapi LAKIP harus dibuat, karena kewajiban membuat LAKIP adalah bagian dari mewujudkan reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Tolitoli serta memenuhi maksud dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pengadilan Agama Tolitoli berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional
dan
professional
semakin
transparan
dalam
mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. LAKIP Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014 menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tolitoli disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap “Pencapaian Kinerja“ (Performance Result) dari Kementerian/Lembaga Negara selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2014 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tolitoli. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan anggaran akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Tolitoli selama tahun 2014. Pengadilan AgamaTolitoli
2
Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran,
target
yang
diinginkan,
realisasi,
pencapaian
target.
Setiap
keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran indikator diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang dinginkan. Ada beberapa program prioritas yang merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, yang juga termasuk 8 (delapan) area ReformasiBirokrasi Mahkamah Agung RI, sehingga sangat perlu di jabarkan dalam Renstra Pengadilan Agama Tolitolidalam jangka waktu 5 tahun kedepan antara lain adalah(1) Penyelesaian perkara (2) Peningkatan Administrasi, (3) Penguatan Pengawasan, (4) Peningkatan Keterbukaan Informasi, (5) Peningkatan SDM aparatur Peradilan, sehingga di harapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Pengadilan AgamaTolitoli
3
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa : “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap dan di keluarkanlah Keppres Nomor : 21 Tahun 2004 sebagai tindak lanjutnya. Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa : “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undangundang Nomor 2 Tahun 1986,Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Pengadilan AgamaTolitoli
4
Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam
penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang
disampaikan
kepada
atasan
masing-masing,
lembaga-Iembaga
pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.Laporan tersebut menggambarkan Pengadilan AgamaTolitoli
5
kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
bagian
dari
unsur
penyelenggaraan
pemerintah
negara,
Pengadilan Agama Tolitoli dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya
kepada
publik,
apalagi
Pengadilan
Agama
Tolitoli
juga
menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun non teknis harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Tolitoli mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2014 ini. B. Maksud dan Tujuan Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada pasal 3 dinyatakan bahwa“ Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian
Hukum,
Asas
Keterbukaan,
Asas
proporsionalitas,
Asas
profesionalitas dan Asas Akuntabilitas”. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsipprinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, dayatanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Tolitoli ini adalah merupakan kewajiban yang
dilaksanakan
setiap
awal
tahun
sebagai
cerminan
sejauhmana
pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama setahun pelaporan. Dan pada LAKIP Tahun 2014 ini disusun berdasarkan
Surat
Sekretaris
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tolitoli sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Pengadilan AgamaTolitoli
6
Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut: 1. Kedudukan Pengadilan Agama Tolitoli sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 2. Tugas Pokok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama Tolitoli sebagai Judicial Power adalah sama dengan tugas pokok Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Selain dari pada itu Pengadilan Agama Tolitoli bertugas memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada pemerintah daerah apabila diminta (Vide Pasal 49 dan 52 ayat (1) Undang– Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan AgamaTolitoli
7
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). 3. Fungsi Selain tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Tolitoli mempunyai fungsi, sebagai berikut ini : a. Sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dimaksudkan ialah Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan setiap perkara harus terlepas dari intervensi dan pengaruh pemerintah maupun pihak lain serta menerapkan hukum secara adil, tepat dan benar. b. Sebagai pelayan hukum dan keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli. Pelayanan hukum dan keadilan adalah merupakan hak bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Pengadilan Agama Tolitoli sebagai salah satu instansi penegak hukum mutlak harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan terutama dalam proses penyelesaian perkara haruslah memegang teguh asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta transparan sehingga dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi peradilan. c. Sebagai Mediator dan pemulih kedamaian bagi pihak-pihak yang berperkara. Lembaga mediasi merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktek pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Peran mendamaikan pihak pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu perkara. Usaha mendamaikan pihakpihak yang bersengketa itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa.
Pengadilan AgamaTolitoli
8
d. Memberi keterangan pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Hal ini sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. e. Fungsi
Administratif,
keuangan,
dan
yakni
menyelenggarkan administrasi
kepegawaian
serta
lainnya
untuk
umum,
mendukung
pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. f. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007) D. Struktur Organisasi Sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa ”Tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan secretariat pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI”. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tolitoli mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI.Nomor 5 tahun 2006 dan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, disebutkan susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan,Hakim, Panitera dan Sekretaris sedangkan pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa ”dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa jurusita”. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 di sebutkan ”Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”.Dan yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni Panitera Pengadilan Pengadilan AgamaTolitoli
9
tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tolitoli adalah sebagai berikut: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Fungsional Hakim 4. Panitera/Sekretaris 5. Wakil Panitera 6. Wakil Sekretaris 7. Panitera Muda Hukum 8. Panitera Muda Permohonan 9. Panitera Muda Gugatan 10. Kepala Urusan Kepegawaian 11. Kepala Urusan Keuangan 12. Kepala Urusan Umum 13. Fungsional Panitera Pengganti 14. Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti
Pengadilan AgamaTolitoli
10
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Agama Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman
dan tolok
ukur kinerja Pengadilan Agama Tolitoli
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Adapun visi dari Pengadilan Agama Tolitoli adalah: “Terwujudnya Peradilan yang Agung pada Pengadilan Agama Tolitoli” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tolitoli menetapkan misi sebagai berikut : 1. Memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. 2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan. 3. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama. 4. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas peradilan agama dilingkungan Pengadilan Agama Tolitoli. Adapun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pokok Pengadilan Agama Tolitoli. 1. Tujuan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Tolitoli hingga tahun 2019 bertujuan : Pengadilan AgamaTolitoli
11
a. Meningkatkan penyelesaian perkara b. Meningkatkan tertib administrasi perkara c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) d. Meningkatkan kualitas pengawasan e. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) f. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur peradilan 2. Sasaran Sasaran kinerja Pengadilan Agama Tolitoli untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut : a. Penyelesaian perkara b. Tertib administrasi perkara c. Sumber Daya Manusia yang berkualitas d. Pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan e. Aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan f. Sarana dan prasarana aparatur peradilan 3. Program dan Kegiatan Pokok a. Program peningkatan manajemen peradilan agama,. Melaksanakan beberapa kegiatan pokok diantaranya : -
Penyelesaian perkara sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga semua perkara yang diterima dapat diputus, tanpa ada sisa perkara.
-
Tertib administrasi perkara sesuai alur penanganan perkara tingkat
banding
mulai
dari
tahap
penerimaan
perkara,
pemeriksaan dan putusan akhir, pengiriman salinan putusan dan bundel A kepada pengadilan agama pengaju, hingga pengarsipan berkas perkara. -
Aksesbilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
dengan
mempublikasikan semua putusan ke website (Direktori Putusan). b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Meliputi :
Pengadilan AgamaTolitoli
12
-
Peningkatan kualitas SDM pegawai teknis dan non-teknis melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan pembinaan.
-
Mengizinkan para pegawai baik teknis maupun non-teknis untuk melanjutkan pendidikan/studi rintisan gelar diluar jam kantor untuk menambah wawasan keilmuan guna menunjang kualitas kerja.
-
Meningkatkan kualitas pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal dengan merespon berbagai pengaduan masyarakat.
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TOLITOLI. Pengadilan .Agama Tolitoli. telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Agama Tolitoli Nomor: W19A4/087/OT/SK/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 dan pada tahun 2014 kami melakukan reviu atas indikator Kinerja
Utama, berdasarkan
SK. Ketua
Pengadilan Agama Tolitoli Nomor : W19-A4/57/OT/SK/I/2014 tanggal 5 Januari 2014, dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara
INDIKATOR KINERJA
penyelesaian
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya putusan Hakim hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK pengelolaan penyelesaian yang disampaikan secara lengkap perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Pengadilan AgamaTolitoli
13
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam
rentang
waktu
satu
tahun
tertentu
dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Tolitoli, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Tolitoli , sebagai berikut:
NO 1.
SASARAN STARATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang perkara diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Pengadilan AgamaTolitoli
14
100 % 6%
2.
3.
4
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan pengelolaan perkara
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan b. Persentase perkara yang diselesaikan
5.
Meningkatnya terhadap pengadilan.
100 % 100 % 90 %
10 %
100% 99% 99% 100% 100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
25 % 90 %
prodeo
100 %
c. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
100%
kepatuhan Persentase permohonan eksekusi putusan atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang
Pengadilan AgamaTolitoli
100 % 100 %
15
100 %
6.
Meningkatnya pengawasan
ditindaklanjuti kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti
Pengadilan AgamaTolitoli
hasil yang
16
100 % 100%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu
kegiatan/program/kebijakan
dalam
mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. N O 1.
SASARAN STARATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara
Pengadilan AgamaTolitoli
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
TARGE T
REALISA CAPAIA SI N (%)
100 %
98.48
98.48%
7.69 %
7.69 %
% 9%
17
c. Persentase perkara diselesaikan: - Gugatan - Permohonan
sisa yang
d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
88.9 % 94.73 %
100 % 100 %
88.9 % 94.73%
2.
3.
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Peningkatan Persentase perkara yang aksepbilitas putusan tidak mengajukan upaya Hakim hukum: - verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas Peningkatan efektifitas perkara yang diajukan pengelolaan kasasi yang penyelesaian perkara disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Pengadilan AgamaTolitoli
100 %
80.6 %
10 %
3.8 %
80.6 %
3.8 %
100 % 99 % 100 % 100 %
99.65 % 99.65 % 99.65 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98.96%
100%
100%
100%
.25%
.25%
40%
18
99.65 % 99.65 % 99.65 % 100 %
98.96%
4
5.
6.
a. Persentase responden Peningkatan yang puas terhadap aksesibilitas proses peradilan masyarakat terhadap b. Persentase perkara peradilan (acces to prodeo yang justice) diselesaikan c. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan terhadap eksekusi atas putusan putusan pengadilan. perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang Meningkatnya kualitas ditindaklanjuti pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Tolitoli telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang
100 %
98.48 %
CAPAIAN % 98.48%
9%
7.69 %
7.69 %
Pengadilan AgamaTolitoli
0%
19
diselesaikan: - Gugatan - Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
88.9 % 94.73 %
88.9 % 94.73%
100 %
80.6 %
80.6 %
10 %
100 % 100 %
3.8 %
3.8 %
Persentase mediasi yang diselesaikan Berdasarkan undang-undang/peraturan/SK KMA No.1 TAHUN 2008 tentang proses Mediasi perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui
proses
mediasi
agar
perkara
yang
didaftarkannya
dapat
diselesaikan diluar persidangan.
NO 1
Jenis Perkara GUGATAN Jumlah
Perkara Diterima
Mediasi Selesai
Akta Damai
281 281
65 65
5 5
PR0SENTASE % Mediasi Akta Selesai Damai 98.48% 7.69% 98.48% 7.69%
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Pada tahun 2014 pengadilan Agama Tolitoli menerima gugatan perkara perdata sebanyak 281 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut
yang menjadi akta perrdamaian hanya 5 perkara. Hal ini
dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Kedua belah pihak sama-sama tidak mau berdamai 2. Salah satu pihak tidak mau berdamai 3. Tergugat/Termohon tidak pernah hadir dalam mediasi Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut: Pengadilan AgamaTolitoli
20
perkara Gugatan perdata
Capaian Tahun 2012 2013 2014 7% 7.35% 7.69 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 0.35 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0.34 %. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan • Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014, penyebab adanya perkara yang diterima pada bulan Desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahap, replik, duplik, pembuktian. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2013 sebanyak 25 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 25 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkunganPengadilan Agama Tolitoli telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan, sebagai berikut:
Perkara
2011 Capaian % 100%
Tahun 2012 Capaian % 97.05%
2013 Capaian % 100%
Tahun 2014 Capaian % 100%
Sisa Perkara Pengadilan AgamaTolitoli
21
Jml sisa perkara yang diselesaikan perkara selesai =
x 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 sebanyak 100 % sedang pada tahun 2012 semengalami penurunan sebanyak 2.95 % itu dikarenakan adanya 1 perkara dari 34 sisa perkara di tahun 2011 yang tidak dapat diselesaikan ditahun 2012 dan baru selesai pada tahun 2013 dengan capaian tahun 2013 mengalami kenaikan 2.95 % sehingga capaian penyelesaian sisa perkara tahun 2013 sebanyak 100% dan capaian tahun 2014 juga mencapai 100 % • Perkara Permohonan yang masuk tahun 2011, 2012, dan 2013 sedangkan pada tahun 2014 tersisah 1 (satu) perkara Permohonan yang disebabkan perkara Permohonan tersebut diterima pada minggu ke 3 (tiga) bulan Desember 2014. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara diselesaikan, sebagai berikut:
Perkara
Sisa Perkara Permohonan
2011 Capaian %
Tahun 2012 Capaian %
2013 Capaian %
Tahun 2014 Capaian %
100%
100%
100%
100%
Jml sisa perkara yang diselesaikan perkara selesai =
x 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Pengadilan AgamaTolitoli
22
yang
Berdasarkan data tersebut di atas peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara Permohonan yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 sampai dengan capaian 2013 dan 2014 cenderung stabil yaitu 100 %, itu dikarenakan sisa perkara permohonan yang diselesaikan di Pengadilan agama Tolitoli selalu cepat dan tepat. Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan • Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 281 perkara, ditambah sisa tahun 2013 sebanyak 25 perkara dan diselesaikan sebanyak 272 perkara sehingga capaiannya 88.9%. Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Tolitoli Tahun 2014 No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
26 + (sisa 25)
13
38
2.
Pebruari
22
23
37
3.
Maret
21
23
35
4.
April
18
17
36
5.
Mei
21
17
40
6.
Juni
34
23
51
7.
Juli
0
22
29
8.
Agustus
30
21
38
9.
September
45
34
49
10. Oktober
21
39
31
11. Nopember
27
25
33
12. Desember
16
15
34
281
272
34
Jumlah
Pengadilan AgamaTolitoli
23
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahap, replik, duplik, pembuktian. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:
No Perkara 2012 2013 2014 1. Gugatan selesai Presentase selesai Presentase selesai Presentase 227 85.6% 233 90.3% 272 88.9% Berdasarkan data tersebut di atas adanya kenaikan dan penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 ada kenaikan sebanyak 4.7 % namun capaian pada tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 4.4 %. • Perkara Permohonan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 19 perkara, tanpa ada sisa dari tahun 2013 dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 18 perkara sehingga capaiannya sebanyak 94.73%. Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Keadaan Perkara Permohonan di Pengadilan Tolitoli Tahun 2014 No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
0
0
0
2.
Pebruari
0
0
0
3.
Maret
1
0
1
4.
April
1
1
1
5.
Mei
1
1
1
6.
Juni
2
0
3
Pengadilan AgamaTolitoli
24
7.
Juli
0
3
0
8.
Agustus
0
0
0
9.
September
8
8
0
10. Oktober
4
2
2
11. Nopember
2
3
1
12. Desember
0
0
0
19
18
1
Jumlah
Perkara permohonan pada tahun 2014 sebanyak 19 perkara dan diselesaikan sebanyak 18 perkara, sehingga tersisa 1 perkara disebabkan
perkara
tersebut
diterima
pada
pertengahan
bulan
Desember 2014. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara permohonan yang diselesaikan, sebagai berikut:
No Perkara 2012 2013 2014 1. Permohonan selesai Presentase selesai Presentase selesai Presentase 7 78% 20 100% 18 94.73% Berdasarkan data tersebut di atas adanya kenaikan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 22 % namun pada tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 5.3 %. Persentase
perkara
yang
diselesaikan
dalam
jangka
waktu
maksimal 5 bulan. Batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan tahun 2014 No
Bulan
Masuk
Perkara
Putus < 5 Bln
Putus 1.
Januari
26
Pengadilan AgamaTolitoli
13
Putus >5 bLn
12
1
25
2.
Pebruari
22
23
23
0
3.
Maret
21
23
23
0
4.
April
18
17
16
1
5.
Mei
21
17
16
1
6.
Juni
34
23
22
1
7.
Juli
0
22
22
0
8.
Agustus
30
21
21
0
9.
September
45
34
33
1
10. Oktober
21
39
36
3
11. Nopember
27
25
24
1
12. Desember
16
15
14
1
281
272
262
10
Jumlah
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 262 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 10 perkara sehingga capaianya 80.6 %. Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan
X
100% Jml perkara yang diterima (saldo awal dan perkara yang masuk)\ Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, sebagai berikut:
Perkara
Gugatan/Permohonan
2011 Capaian %
Tahun 2012 Capaian %
2013 Capaian %
Tahun 2014 Capaian %
98%
99%
100%
80.6%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 1 % , capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak
1 % sedangkan capaian tahun 2013 dengan capaian tahun
2014 mengalami penurunan sebanyak 19.4 %. Pengadilan AgamaTolitoli
26
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
No
Bulan
Masuk
Perkara
Putus < 5 Bln
Putus
Putus >5 bLn
1.
Januari
26
13
12
1
2.
Pebruari
22
23
23
0
3.
Maret
21
23
23
0
4.
April
18
17
16
1
5.
Mei
21
17
16
1
6.
Juni
34
23
22
1
7.
Juli
0
22
22
0
8.
Agustus
30
21
21
0
9.
September
45
34
33
1
10. Oktober
21
39
36
3
11. Nopember
27
25
24
1
12. Desember
16
15
14
1
281
272
262
10
Jumlah
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan
X 100%
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 10 perkara dan capaianya 3.8 % sehingga tidak memenuhi target yang 15 %. Hal ini dikarenakan : 1. Adanya
Perkara
cerai
gugat
dan
cerai
talak
yang
penggugat/pemohon berstatus PNS yang masih mengurus surat izin perceraian dari atasan. 2.
Adanya perkara tabayun yang beralih ke perkara gaib.
Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Pengadilan AgamaTolitoli
27
N O 2.
SASARAN
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
INDIKATOR KINERJA
TARGE T
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding 100% - Kasasi 100% Peninjauan 100% Kembali
REALISA CAPAIA SI N (%)
99.65% 99.65% 100%
99.65% 99.65% 100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding. • Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tolitoli 300 Perkara dan diputus sebanyak 290 perkara, terdiri dari: -
Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 272 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 271 perkara.
-
Perkara permohonan yang diputus sebanyak 18 perkara.
Adapun hal - hal
yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai
berikut: 1. Puas terhadap hasil putusan 2. Menyadari, hanya akan membuang waktu dan materi kalau perkara terus dilanjutkan ke tingkat banding dan kasasi Sebagai
bahan
perbandingan
putusan
perkara
yang
mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:
Perkara
Tahun Tahun 2012 2013 2014 Capaian Capaian Capaian % % %
Gugatan/Permohonan 100%
Pengadilan AgamaTolitoli
99.6%
99.65%
28
tidak
Berdasarkan data tersebut di atas terlihat adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2012 ke 2013 yaitu 0.4% namun tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 0,05 % Kasasi Upaya hukum kasasi pada tahun 2014 sebanyak 1 perkara meskipun perkara tersebut adalah perkara yang diputus tahun 2013. Sebagai
bahan
perbandingan
putusan
perkara
yang
tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut:
Perkara
Gugatan/Permohonan
Tahun Tahun 2012 2013 2014 Capaian Capaian Capaian % % % 100%
100%
99.65%
dan Peninjauan Kembali tidak dijabarkan karena tidak ada perkara yang melakukan upaya hukum tersebut. Sasaran 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Prosentase perkara yang diajukan kasasi yang di sampaikan secara lengkap. Prosentase berkas perkara Banding/Kasasi/PK yang dinyatakan lengkap adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan telah dikirim dengan jumlah berkas perkara Banding/kasasi,PK.
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi Keadaan berkas perkara Kasasi yang disampaikan secara lengkap di Pengadilan Agama Tolitoli Selama Tahun 2014.
Pengadilan AgamaTolitoli
29
No
Perkara
Kasasi
Berkas Lengkap & Terkirim
Berkas Yg % Berkas % Berkas Yg Blm
Yg
Lngkap Lengkap &
Belum Lengkap
Terkirim 1
Gugatan/P ermohonan
1
1
0
100%
0%
Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, ditargetkan penyelesaian berkas perkara Kasasi sebesar = 100%. Dari hasil analisis diatas, secara keseluruhan berkas perkara Kasasi yang dinyatakan lengkap dan telah terkirim sebesar = 100%. Prosentase perkara yang diajukan PK yang di sampaikan secara lengkap. Prosentase berkas perkara Banding/Kasasi/PK yang dinyatakan lengkap adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan telah dikirim dengan jumlah berkas perkara Banding/kasasi,PK.
Jml berkas perkara yang diajukan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan PK Keadaan berkas perkara PK yang disampaikan secara lengkap di Pengadilan Agama Tolitoli Selama Tahun 2014.
% Berkas No
Perkara
PK
Berkas
Berkas Yg
Yg
% Berkas Yg
Lengkap &
Blm
Lengkap &
Belum
Terkirim
Lngkap
Terkirim
Lengkap
Dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, ditargetkan penyelesaian berkas perkara Kasasi sebesar = 100%. Dari hasil analisis diatas, secara keseluruhan berkas perkara Kasasi yang Pengadilan AgamaTolitoli
30
dinyatakan lengkap dan telah terkirim sebesar = 0% Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim.
Prosentase
berkas
perkara
yang
telah
diregister
dan
telah
didistribusikan kepada Majelis Hakim adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis
hakim dengan jumlah berkas perkara yang
diterima/perkara masuk. Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima Keadaan berkas perkara yang telah diregister dan telah telah didistribusikan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tolitoli Selama Tahun 2014. % Berkas Yg
Berkas Perkara N
Masuk
Berkas Diregiste r
Perkara o
& Telah DiBagika n
Yg Blm Diregist er & Telah DiBagik an
% Berkas Diregist er
Blm Diregister &
& Telah DiBagika n
Telah DiBagikan
1
Gugatan
281
281
-
100%
-
2
Permohonan
19
19
-
100%
-
Jumlah
300
300
-
100%
-
Berdasarkan data
diatas
dan disesuaikan dengan Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2014, ditargetkan berkas perkara yang telah diregitrasi dan telah didistribusikan sebesar 100%. Sehingga capaiannya untuk tahun 2014 sebesar 100%. Pengadilan AgamaTolitoli
31
Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat serta para pihak . Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu, tempat dan para pihak yang menerima adalah perbandingan antara jumlah total relas yang tepat waktu, tempat dan para pihak dengan jumlah total relas. Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jumlah putusan yang memerlukan PBT Keadaan Penyampaian Relas Pemberitahuan isi Putusan tepat waktu, tempat serta para pihak di Pengadilan Agama Tolitoli Selama Tahun 2014. Relas PBT No
Perkara
Jumla h Putusa n Yang ada PBT
Relas PBT Tepat Wktu,
Tdk Tepat
Wktu, Tmpt
% Relas PBT Tepat Wktu,
Tmpt & Pihak
& Pihak 1
Perdata Jumlah
% RelasPBT tdk Tepat
Wktu, Tmpt & Pihak
225
222
3
98.96%
-
225
222
3
98.96%
-
Dari data diatas terlihat bahwa putusan yang memerlukan PBT sebanyak 225 perkara dan PBT yang disampaikan tepat waktu sebanyak 222 perkara ini menandakan bahwa target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tidak terpenuhi dengan capaian 100% karena adanya 3 perkara yang relaas PBT tidak tepat waktu yang disebabkan salah satu pihak berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama lain (perkara tabayun) .
Pengadilan AgamaTolitoli
32
Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat . Prosentase
penyitaan
tepat
waktu
dan
tempat
adalah
perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jumlah permohonan penyitaan.
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan
Keadaan penyitaan tepat waktu dan tempat di Pengadilan Agama Tolitoli Selama Tahun 2014. Jumla h pemoh o No
Perkara
n penyit a
Pelak. Penyitaan yg tepat waktu & tempat
Pela k. % Penyitaan penyitaan yg Tepat Wktu Tep & Tdk at Wktu & Tmpt Tmpt
% penyitaan yg tdk Tepat Wktu & Tmpt
an 1
Perdata
Jumlah
1
1
0
100%
0
1
1
0
100%
0
Berdasarkan data di atas dan disesuaikan dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, ditargetkan perkara penyitaan tepat waktu sebesar 100%. Sehingga capaiannya untuk tahun 2014 sebesar 100%.
Ratio Majelis Hakim Terhadap Perkara. Di pengadilan Agama Tolitoliuntuk Tahun 2014 di bagi menjadi 4 majelis hakim. Dimana ratio majelis hakim terhadap perkara adalah Pengadilan AgamaTolitoli
33
jumlah perkara yang masuk dengan Majelis hakim yang ada pada Pengadilan Agama Tolitoli. Jmlh perkara yang masuk + Saldo Majelis hakim Keadaan Rasio Majelis Hakim terhadap perkara selama tahun 2013 Jumlah No
1
2
Perkara Masuk + Saldo
Perkara
Gugatan
Permohonan Jumlah
Jumlah Mjelis Hakim
perkara yg ditangani/Maje lis
± 76
281 +25 = 306 19 + 0 = 19
4
325
4
±4 ± 81 (81.25)
Dari data diatas dijelaskan bahwa rata rata per 1 majelis di Pengadilan Agama Tolitoli Menangani perkara sebesar ± 81 perkara
Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Keadaa responden yang puas terhadap proses peradilan tahun 2014
No
Intansi Jumlah respon den
Responden yang puas
Pengadilan AgamaTolitoli
Responde n yang tidak puas
persentase
34
Pengadilan Agama Tolitoli
1
Jumlah
3 5
35
0
100%
3 5
35
0
100%
Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey Dari data diatas dapat terlihat bahwa jumlah data responden yang puas terhadap proses peradilan di Kantor pengadilan Agama Tolitoli tahun 2014 sebanyak 35 orang dari 50 orang yang di survei, ini menandakan bahwa proses serta pelayanan dikantor Pengadilan agama Tolitoli sudah mengalami peningkatan dari segi profesionalisme pelayanan, sehingga sehingga memenuhi target yang direncanakan dalam dokumen penetapan kinerja yakni dengan capaian 100% Sasaran 4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan acces to justice) Sasaran
ini
dimaksudkan
untuk
menggambarkan
seberapa
(
besar
persentase akssesbiltas masyarakat terhadap Pengadilan. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, adalah sebagai berikut NO 4.
SASARAN Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice)
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN (%) a. Persentase perkara 100 % 100% prodeo yang diselesaikan
Prosentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan. Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
Pengadilan AgamaTolitoli
35
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo Keadaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014 : Perkara No
Masu k
Putu s
Sisa
Prodeo
Persentase
1
Gugatan
7
7
0
100 %
2
Permohona n
0
0
0
0
Jumlah
7
7
0
100 %
Dari data diatas terlihat bahwa perkara Prodeo yang masuk di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2014 sebanyak 7 perkara dan diselesaikan sebanyak 7 perkara sehingga target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 dapat terpenuhi yaitu 100%.
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. Prosentase Perkara Sidang Keliling yang diselesaikan
adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling dengan jumlah perkara sidang keliling Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang kelilin Keadaan Perkara Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014:
No
Perkara Sidang Keliling
Masu k
Pengadilan AgamaTolitoli
Putu s
Sisa
Persentase
36
1
Gugatan
40
40
0
100 %
2
Permohona n
11
11
0
100 %
Jumlah
51
51
0
100 %
Dari data diatas terlihat bahwa perkara sidang keliling yang masuk di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2014 sebanyak 51 perkara dan diselesaikan sebanyak 51 perkara sehingga target yang tercantum dalam Penetapan
Kinerja
Pengadilan AgamaTolitoli
tahun
2014
dapat
terpenuhi
yaitu
37
100%
Sasaran 5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, adalah sebagai berikut :
NO
5.
SASARAN
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN (%) Persentas e permohonan 100 % 0% ata eksekusi s putusan perkara yan tertentu g telah berkekuat hukum tetap an yang ditindaklanjuti
Prosentase Perkara permohonan eksekusi Yang Diselesaikan. Prosentase Perkara Permohonan eksekusi yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi
Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara tertentu
Keadaan Perkara permohonan eksekusi perkara tertentu di Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014 :
No
Perkara
Permo Sisa honan Eksek Ditinda usi k lanjuti
Pengadilan AgamaTolitoli
Persentase
38
1
Warisan
Gonogini
2
Jumlah
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
Dari data diatas terlihat bahwa tidak ada permohonan Eksekusi yang masuk di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2014 sehingga target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 dengan target 100% tidak dapat tercapai. Sasaran 6. Meningkanya kualitas pengawasan Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar peningkatan kualitas pengawasan di Pengadilan Agama Tolitoli. Indikator kinerja dan target sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, adalah sebagai berikut :
NO
SASARAN
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN (%) Persentas a. e pengaduan masyarak 0% at yang 100 % Ditindaklanjuti Persentas temuan b. e hasil pemeriksa an eksternal yang ditindaklanjuti.
Pengadilan AgamaTolitoli
100 %
100%
39
Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total pengaduan yang masuk. Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Keadaan Pengaduan di Pengadilan Agama Tolitoli Selama Tahun 2014.
No
sasaran
1
Pengaduan Jumlah
Sisa Jlh Penga Ditinda duan k lanjuti
Persentase
0
0
0
0%
0
0
0
0%
Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti yang masuk di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak 0%, sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan kinerja yakni 100%, itu dikarenakan tidak adanya pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2014 sehingga tidak dapat diakumulasikan. Prosentase Temuan Ditindaklanjuti.
Hasil
Pemeriksaan
Eksternal
Yang
Prosentase temuan hasil pemeriksaan ekternal (Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Palu ) yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang diterima. Pengadilan AgamaTolitoli
40
Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal Keadaan Temuaan di Pengadilan Agama Tolitoli Selama Tahun 2014 oleh Pengawas dari PTA Palu.
No
1
sasaran
Hasil Temuan Jumlah
Sisa Jlh temua Ditinda n k lanjuti
Persentase
28
28
0
100 %
28
28
0
100 %
Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah temuan yang ditindalanjuti di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak 28 temuan sehingga mencapai target yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan kinerja yakni 100%. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. 1. Keadaan Keuangan DIPA 01 dan 04. Pengelolaan keuangan khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Tolitoli Yaitu pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip efisien dan efektif pengeluaran keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN. Untuk tahun anggaran
2014 Pengadilan Agama Tolitoli
mengelola 2 (dua) DIPA. Dimana realisasi DIPA satuan kerja Pengadilan Agama Tolitoli sebagai berikut :
Pengadilan AgamaTolitoli
41
ESELON I : (01). SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI
I.
Tabel 1 : Realisasi anggaran DIPA 01 Anggaran No
Tersedia (Setelah Revisi)
Uraian
Realisasi Anggaran (Rp.)
Realisasi
Sisa
Anggaran
Anggaran
(%)
(Rp.)
(Rp.) 1066. PEMBINAAN BADAN URUSAN
ADMINISTRASI
DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
ADMINISTRASI 51. BELANJA PEGAWAI
I
Belan ja gaji tunjangan PNS
2.730.562.84 2.739.956.000 1
99.66%
9.373.159
2.739.956.000
2.730.562.84 1
99.66%
9.373.159
240.985.000
240.883.000
99,94%
102.000
119.914.000
119.910.000
99,99 %
3.500
360.899.000
360.793.500
99,97%
105.500
JUMLAH BELANJA 1066 3.121.810.34 (I+II) 1 3.131.289.000
99.97 %
9.478.659
1
dan
JUMLAH 52. BELANJA II BARANG Belan ja
Baran g
1 Operasional Belanja Barang Non 2
Operasional JUML AH
Pengadilan AgamaTolitoli
42
I. ESELON I
: (04). DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI.
BADAN
Tabel 2 : Realisasi anggaran DIPA 04 Anggaran No
Tersedia (Setelah Revisi)
Uraian
Realisasi Anggaran (Rp.)
Realisas i Anggara n
Sisa Anggaran (Rp.)
(%) (Rp.) 1053. PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA 52. II BARANG
BELANJA
Belanja Non
Barang
1
32.400.000
32.400.000
100%
0
32.400.000
32.400.000
100%
0
32.400.000
32.400.000
100%
0
Operasional JUMLAH JUMLAH BELANJA 1053 (I+II)
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI T.A 2014 Tabel : Rekapitusai Realisasi anggaran DIPA 01 + DIPA 04 KOD E DIP A
Anggaran Tersedia (Setelah
UNIT ESELON I
Revisi) (Rp.)
Pengadilan AgamaTolitoli
Realisasi Anggaran (Rp.)
Realisas i Anggara n
Sisa Anggaran (Rp.)
(%)
43
SEKRETAR IAT 3.131.289.00 3.121.810.34 01 MAHKAMAH AGUNG 0 1 99.70% R.I BADILA DIRJEN04 G MAHKAMAH AGUNG R.I
JUMLAH TOTAL
32.400.000
3.163689.000
Pengadilan AgamaTolitoli
32.400.000
9.478.659
0
100%
3.121.810.34 1 99,70%
9.478.659
44
Dari tabel 1 diatas dapat dilhat bahwa Prosentase anggaran DIPA (01) – Sekretariat Mahkamah Agung sebesar 99,70 %. Dengan penjelasan perprogram sebagai berikut : 1. Realisasi belanja pegawai Pengadilan Agama Tolitoli
tahun 2014
sebesar 99,66 % , realisasi ini mencukupi dana pegawai ntahun 2014 Dalam kegiatan belanja pegawai terjadi kelebihan belanja pegawai di sebabkan terbitnya PP 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pagu minus ini sampai akhir bulan Desember tahun 2013 belum ada revisi DIPA dari eselon I. 2. Untuk belanja barang ttidak terjadi revisi, maka belanja barang secara keseluruhan cukup baik karena persentase realisasi belanja sebesar 99,94 %. Sementara belanja Non operasional terialisasi sebesar 99,99 % 3. Belanja Modal untuk tahun Anggaran 2014 belum mendapatkan dana.
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa prosentase realisasi anggaran 100 %. Diantaranya perkara sidang keliling dan perkara prodeo. Dari tabel rekapitulasi penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun anggaran 2014 realisasi anggaran sebesar 99.70 %. Pagu yang ada terdapat pagu minus dikarenakan belanja Pegawai terjadi kelebihan belanja. Secara keseluruhan pengelolaan DIPA Satuan Kerja Pengadilan Agama Tolitoli, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, effektifitas dan ketepatan penggunaan anggaran untuk menghindari penyimpangan penggunaan keuangan negara,
sehingga
pengelolaan
keuangan
negara
dapat
dipertanggungjawabkan secara adminstrasi, keuangan maupun secara hukum. Pengadilan AgamaTolitoli
45
2. Keadaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Agama Tolitoli Tahun 2014. Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara bukan pajak yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang/barang jasa yang dapat diterima kas dan merupakan penerimaan Negara bukan Pajak. Pengadilan Agama Tolitoli mengelola 2 pendapatan PNBP, sebagai berikut : a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA Sekretariat Mahkamah Agung (01) N o
Sisa Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
-
-
1.
Saldo Awal
2.
Penerimaan PNBP Rp.9.369.814 Periode Januari s/d Desember 2013 Penyetoran PNBP s/d 31 Desember 2013
3.
Jumlah
Rp.9.369.814
-
Rp. 0
Rp.9.369.814
Rp.9.369.814
-
Rp. 0
Keterangan : 1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN 2. Pendapatan Sewa Tanah,Gedung dan Bangunan 3. Penerimaan Kembali Uang Muka Gaji 4. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang lalu b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama (04) N o 1.
Sisa Uraian Saldo Awal
Pengadilan AgamaTolitoli
Penerimaan
Pengeluaran
-
-
-
46
2.
3.
Rp.17.412.30 Penerimaan PNBP 0 Periode Januari s/d Desember 2013 Penyetoran PNBP s/d 31 Desember 2013
Jumlah
Pengadilan AgamaTolitoli
Rp.17.412.30 0
-
Rp. 0
Rp.17.412.30 0
Rp.17.412.30 0
-
Rp. 0
47
Keterangan : 1. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 2. Pendapatan Legalisasi Tandatangan 3. Pendapatan Uang Leges dan upah Pada Panitera 4. Pendapatan Ongkos Perkara 5. Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Laiinya Pendapatan PNBP ini secara keseluruhan telah diterima oleh Pengadilan Agama Tolitoli sebesar Rp. 26.782.114,- dan keseluhannya telah disetorkan kekas Negara. Sehingga presentase PNBP sebesar 100%. D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA. Pengadilan Agama Tolitoli selain melakukan tupoksinya yaitu menerima dan memeriksa perkara, serta melakukan pengelolaan keuangan Negara. Pengadilan Agama Tolitoli juga melakukan pengeloaan Aset Barang Milik Negara baik untuk tingkat satker maupun sebagai Koordinator Wilayah untuk Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dimana Setiap semesteran mengirimkan laporan SIMAK sebagai bahan pertanggungjawaban ke Koordinator wilayah Sekretariat Mahkamah Agung ( 01) di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Koordinator (01). Dan ke Dirjen Badilag untuk tingkat Koordinator Wliayah (04) dan pada tahun 2014 tidak terjadi penghapusan barang Milik Negara yang dikelolah oleh Pengadilan Agama Tolitoli dan dapat dilihat pada lampiranlampiran
BAB VI PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tolitoli merupakan bentuk pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Agama Tolitoli dalam Pelaksanaan tugas tahun kelima Rencana Startegis Tahun 2015-2019 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2016. Memperhatikan Hasil Analisis terhadap Perencanaan dan pengukuran kinerja melalui rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan kinerja Tahun 2015, Pengadilan Agama Tolitoli dapat dianggap berhasil melaksanakan Program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi Tujuan dan sasaran untuk Penetapan kinerja tahun 2015. Usaha-usaha yang dijalankan semua komponen di Pengadilan Agama Tolitoli berlandaskan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi cukup meyakinkan, tetapi tidak menutup mata terhadap kelemahan dan kekurangan tersebut dapat teratasi pada tahun kerja 2014 ini. Amin ya Robbal Alamin. A. KESIMPULAN Dengan menganalisa laporan kinerja aparat Pengadilan maka diharapkan adanya langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Peradilan Agama yang lebih mandiri dan hasil putusannya mempunyai kekuatan hokum tetap. LAKIP tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas, sekaligus dapat menjadi sumber sufervisi dalam pengambilan keputusan. B. SARAN-SARAN 1. Keterbukaan didalam memberikan data–data evaluasi kegiatan. 2. Perlu adanya instrument yang mendasari Penyusunan Renstra, indikator kinerja, penetapan kinerja dan evaluasi kinerja agar bias optimal dalam penyusunan LAKIP. 3. Perlu peningkatan sarana, prasarana peningkatan aparat peradilan dan peningkatan Anggaran.
4. Informasi teknologi perlu di lingkungan peradilan di dukung sarana , prasarana dan peningkatan SDM.
