BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten Kudus. Sedangkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dan tujuan dari instansi harus mengacu pada perencanaan strategis yang ditetapkan pada tingkat kabupaten. Untuk mencapai sasaran
dan
tujuan
secara
sistematis
dan
berkesinambungan
perlu
memperhitungkan pula potensi, peluang, dan kendala yang ada. Dari akuntabilitas kinerja yang disajikan tiap tahun ini menjadi sarana menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu instansi, termasuk dalam hal ini juga instansi BPMPKB.
B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Kudus.
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
daerah
di
bidang
pemberdayaan
masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana
dimaksud
di
atas
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Sumber
1
Daya Alam dan Lingkungan, Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan
dan
Pengendalian
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera. d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana e. Pelaksanaan Kesekretariatan Badan, dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana sebagai pelayanan umum akan terlaksana dengan efisien dan efektif bila semua sistem yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya.
C. LINGKUNGAN STRATEGIS Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus ditingkatkan demikian juga dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan masyarakat harus ikut berperan aktif sehingga kesejahteraannya meningkat, melalui program dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat
diharapkan
keswadayaan
dan
kemandiriannya
meningkat menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. Disamping itu kondisi SDM perempuan juga masih rendah, posisi perempuan menjadi lemah karena tidak adanya kesetaraan hak dengan laki-laki, masih sering terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak-anak karena belum adanya aturan yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, demikian juga dengan program Keluarga Berencana yang tidak hanya diarahkan untuk menurunkan pertumbuhan penduduk saja namun juga merupakan upaya untuk meningkatkan keluarga yang sejahtera yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga menuju terwujudnya keluarga yang berkualitas. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi serta hak-hak yang melatarbelakanginya tersebut di atas, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana dibentuk dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat a. Sub. Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan b. Sub. Bag Keuangan c. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian
2
3. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia a. Sub. Bidang Pemberdayaan SDM dan Teknologi Tepat Guna b. Sub. Bidang Pemberdayaan SDA dan Lingkungan 4. Bidang Pemberdayaan Pelembagaan dan Perekonomian a. Sub. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan b. Sub. Bidang Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Masyarakat Desa 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan b. Sub. Bidang Perlindungan Anak 6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Sub. Bidang Informasi dan Pemberdayaan Keluarga b. Sub. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
3
4
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Badan. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian mempunyai tugas
pokok
melaksanakan
sebagian
tugas
pokok
Kepala
Badan
dalam
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan di bidang pemberdayaan kelembagaan dan perekonomian. Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan berlaku
dalam
menunjang tugas
peraturan
pokok
Badan
perundang-undangan yang Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan, dan Keluarga Berencana. Dengan susunan organisasi tersebut di atas didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut : Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus per 31 Desember 2013. Seluruhnya sebanyak orang dirinci : a. Jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan : -
Strata S-2
: 5 Orang
-
Strata S-1
: 38 Orang
-
Diploma 3
: 3 Orang
5
-
SLTA
: 23 Orang
-
SLTP
: 0 Orang
-
SD
: 1 Orang
Jumlah
70Orang
b. Jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan : -
Golongan IV
: 11 Orang
-
Golongan III
: 49 Orang
-
Golongan II
: 9 Orang
-
Golongan I
: 1 Orang
Jumlah
70 Orang
c. Jumlah pejabat struktural, fungsional khusus dan staf : -
Pejabat Struktural Eselon III/a
: 1 Orang
-
Pejabat Struktural Eselon III/b
: 4 Orang
-
Pejabat Struktural Eselon IV/a
: 11 Orang
-
Pejabat Fungsional Penyuluh KB
: 19 Orang
-
Petugas Lapangan Keluarga Berencana : 11 Orang
-
Staf Fungsional Umum
: 24 Orang
Jumlah
70 Orang
Sedangkan perlengkapan yang ada untuk mendukung operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : a. Gedung Kantor
: 2 Unit
b. Gudang Alkon
: 1 Unit
c. Kendaraan Roda Empat
: 5 Unit
d. Kendaraan Roda Dua
: 53 Unit
e. Komputer PC
: 20 Unit
f. Laptop/Notebook
: 20 Unit
g. Printer
: 37 Unit
h. Kursi Kerja
: 94 Buah
i. Meja Kerja
: 68 Buah
j. Almari
: 26 Buah
k. LCD Proyektor
: 2 Unit
l. Meja Rapat
: 6 Buah
m. Kursi Rapat
: 50 Buah
n. Rak Kayu/Besi
: 16 Buah
6
o. Faximile
: 2 Unit
p. Telepon
: 1 Unit
q. Felling Cabinet
: 10 Buah
r. Overhead Proyektor
: 1 Unit
s. Wireless
: 3 Buah
t. Generator
: 2 Buah
u. Mesin Ketik
: 3 Buah
v. Kursi Lipat
: 23 Buah
w. Kamera
: 3 Buah
x. AC
: 3 Buah
y. Alat Pemadam Portable
: 2 Buah
7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS 1. VISI a. Pernyataan Visi “Mewujudkan Keswadayaan, Kemandirian, dan Perlindungan Anak Serta Seluruh Keluarga Ikut Keluarga Berencana Menuju Masyarakat yang Sejahtera” b. Penjelasan Pernyataan Visi Dari visi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal yang dapat terlindungi, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menuju maksud tersebut di atas keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya masih perlu mendapat dukungan untuk dapat mengelola secara mandiri memberdayakan potensi yang ada di lingkungan untuk meningkatkan derajad kesejahteraan dan kualitasnya. Keluarga merupakan titik sentral pembangunan, oleh karena itu harus dapat dipenuhi kebutuhan pokoknya serta terpenuhinya kesejahteraan jasmani dan rohani serta sosialnya. Kemudian keluarga dikembangkan pengetahuan dan kemampuannya agar memiliki wawasan ke depan, peduli dan kreatif sehingga berperilaku tidak tergantung kepada orang lain. Selanjutnya keluarga/masyarakat didorong untuk
memiliki
keharmonisan
tanggung hubungan
jawab baik
agar antara
tercipta
keserasian
dan
anggota
keluarga
dan
lingkungan/masyarakat maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. MISI Yang menjadi misi dalam rangka mewujudkan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus adalah: a. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka masyarakat perlu diberi informasi berbagai pengetahuan dan keterampilan
8
melalui program dan kegiatan sehingga mereka bisa dan mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan. b. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna. Dengan misi ini diharapkan partisipasi masyarakat meningkat dalam pengelolaan dan penataan lingkungan, pemukiman masyarakat yang sehat, aman, serasi, dan teratur dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. c. Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Pembangunan di tingkat desa harus melibatkan masyarakat baik itu pembangunan fisik maupun non fisik, oleh karena swadaya dan gotong royong pada setiap pelaksanaan pembangunan harus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan. d. Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa. Untuk meningkatkan lembaga ekonomi desa maka dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya pelatihan keterampilan pengelolaan usaha ekonomi pedesaan dengan harapan pengelolaan usaha ekonomi pedesaan bisa lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. e. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Serta Pengarusutamaan Hak Anak. Dalam beberapa hal perempuan masih belum mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki demikian juga hak-hak anak sering diabaikan oleh orangtua yang berakibat pada perkembangan jiwanya. Oleh karena itu diharapkan dengan berbagai kegiatan dapat member motivasi maupun pemahaman kepada perempuan untuk memperoleh haknya dan kepada orang lain agar hak-hak dapat dipenuhi. f. Mewujudkan Kebijakan Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Meningkatkan Kualitas Hidupnya. Perempuan dan anak perlu dilindungi dari tindak kekerasan, maka disamping kualitas hidup perempuan dan anak ditingkatkan juga melalui kebijakan dengan regulasi maupun dengan program-program yang mempunyai
daya
ungkit
untuk
mengurangi
kekerasan
perempuan dan anak sekaligus meningkatkan kualitas hidupnya.
9
terhadap
g. Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Dengan
seluruh
keluarga
mengikuti
program
Keluarga Berencana
diharapkan bisa terwujud keluarga kecil bahagia dan sejahtera, karena dengan keluarga kecil maka beban keluarga juga ringan yang pada gilirannya dapat meningkat kesejahteraannya.
3. TUJUAN a. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
unttuk
meningkatkan kesejahteraannya sehingga jumlah penduduk miskin semakin berkurang. b. Meningkatkan peranan perempuan dalam semua sector pembangunan dan disetarakan hak-haknya dengan laki-laki sehingga kualitas hidup meningkat, demikian juga kualitas hidup anak dan hak-hak perlu ditingkatkan dan dilindungi. c. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sehingga menjadi keluarga yang berkualitas.
4. STRATEGI Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut : 1. Menggunakan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program dan kegiatan yang ada 2. Memanfaatkan bantuan stimulant yang diberikan untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa 3. Meningkatkan pelayanan KB 4. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan
perlindungan
anak
dalam
perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan. 5. Meningkatkan pendidikan, derajad kesehatan, produktifitas ekonomi, partisipasi
politik,
social,
budaya,
dan
lingkungan
hidup
guna
meningkatkan kualitas hidup perempuan.
5. SASARAN Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:
10
a. Terpenuhinya keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai perundangan program pembangunan dan kebijakan public b. Terbinanya Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB Aktif serta meningkatkan Tahapan Keluarga Sejahtera c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
11
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 No 1 1
2
3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2 3 4 Terselenggaranya operasional kantor Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor seperti Kebutuhan operasional kantor yang lancar dan mendukung produktivitas kebutuhan jasa listrik, air, komunikasi, kebutuhan selama satu tahun terpenuhi kerja alat tulis kantor, kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas, pelayanan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa peralatan kerja, penyediaan makanminum, rapat-rapat koordinasi ke luar daerah, dll Terbinanya PUS dan Peserta KB Aktif 1. Jumlah akseptor KB Aktif dibandingkan dengan 1. Jumlah akseptor KB Aktif serta meningkatnya tahapan Keluarga jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) lebih dari 70% jumlah PUS Sejahtera (KS) 2. Jumlah keluarga Pra-Sejahtera dibandingkan 2. Jumlah akseptor KB baru dengan jumlah total keluarga lebih atau sama dengan PPM 3. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) 3. Jumlah keluarga Praper wanita usia subur Sejahtera kurang dari 10% dari jumlah total keluarga 4. Angka TFR: 2,1 Terpenuhinya keadilan gender dan 1. Keberadaan peraturan daerah yang mengatur 1. Adanya minimal satu perlindungan anak dalam berbagai tentang keadilan gender, pemberdayaan peraturan daerah tentang perundangan program pembangunan dan perempuan, dan perlindungan anak keadilan gender, kebijakan publik 2. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam perlindungan perempuan dan lembaga publik/pemerintahan anak 12
No 1
4
Sasaran Strategis 2
Terpenuhinya keberdayaan partisipasi masyarakat pembangunan daerah
Indikator Kinerja 3 3. Jumlah kasus kekerasan (fisik, psikis, seksual) terhadap perempuan 4. Jumlah kasus kekerasan (fisik, psikis, seksual) terhadap anak 5. Keberadaan organisasi masyarakat yang mengakomodir kepentingan anak
dan dalam
1. Jumlah kelompok masyarakat yang turut mengakses program stimulan pembangunan desa 2. Jumlah desa yang turut berpartisipasi dalam aneka program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri, program desa berkembang dan PAMSIMAS
13
Target 4 2. Jumlah perempuan berpartisipasi dalam lembaga publik minimal 5% 3. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan kurang dari 100 kasus 4. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak kurang dari 50 kasus 5. Adanya minimal satu organisasi anak 1. Minimal 132 kelompok masyarakat yang mengakses program stimulan pembangunan desa 2. Minimal 132 desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam aneka program pemberdayaan masyarakat
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 No 1 1
Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya operasional kantor yang lancar dan mendukung produktivitas kerja
Indikator Kinerja 3 Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor seperti kebutuhan jasa listrik, air, komunikasi, kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas, pelayanan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa peralatan kerja, penyediaan makan-minum, rapat-rapat koordinasi ke luar daerah, dll
Target 4 Kebutuhan operasional kantor selama satu tahun terpenuhi
14
Program/Kegiatan Anggaran 5 6 Program Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran: Perkantoran: 1. Penyediaan jasa 1. Rp. 36.600.000 komunikasi, 2. Rp. 11.000.000 sumber daya air, 3. Rp. 44.280.000 dan listrik 4. Rp. 1.770.000 2. Penyediaan jasa 5. Rp. 8.000.000 pemeliharaan dan 6. Rp. 5.400.000 perijinan 7. Rp. 1.450.000 kendaraan 8. Rp. 2.400.000 dinas/operasional 9. Rp. 9.438.000 3. Penyediaan jasa 10.Rp.49.985.000 administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa perbaikan
No 1
Sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja 3
Target 4
15
Program/Kegiatan 5 peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan sarana
Anggaran 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
No 1
2
Sasaran Strategis 2
Terbinanya PUS dan Peserta KB Aktif serta meningkatnya tahapan Keluarga Sejahtera (KS)
Indikator Kinerja 3
1. Jumlah akseptor KB Aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 2. Jumlah keluarga Pra-Sejahtera
Target 4
Program/Kegiatan 5 dan prasarana aparatur: 1.Pengadaan peralatan gedung kantor 2.Pengadaan mebeler 3.Pengadaan bangunan pelengkap gedung kantor 4.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 1.Pendidikan dan pelatihan formal 1. Jumlah Program Keluarga akseptor KB Berencana: Aktif lebih dari 1. Pembinaan 70% jumlah keluarga 16
Anggaran 6 Aparatur: 1. Rp 15.000.000 2. Rp. 50.00.000 3. Rp. 500.000.000 4. Rp. 25.240.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 1.Rp.2.220.000
Program Keluarga Berencana: 1. Rp. 200.000.000 2.Rp.1.022.466.000
No 1
Sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja 3 dibandingkan dengan jumlah total keluarga 3. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) per wanita usia subur
2.
3.
3
Terpenuhinya keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai perundangan program pembangunan dan kebijakan publik
1. Keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang keadilan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak 2. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga publik/pemerintahan 3. Jumlah kasus kekerasan (fisik, psikis, seksual) terhadap perempuan 4. Jumlah kasus kekerasan (fisik,
4. 1.
2.
17
Target 4 PUS Jumlah akseptor KB Baru lebih atau sama dengan PPM Jumlah keluarga PraSejahtera kurang dari 10% dari jumlah total keluarga Angka TFR: 2,1 Adanya minimal satu peraturan daerah tentang keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak Jumlah perempuan berpartisipasi
Program/Kegiatan 5 berencana 2. Pelayanan KIE Program Pelayanan Kontrasepsi: 1. Pelayanan KB Medis Operasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja: 1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan: 1. Sosialisasi kesetaraan gender perempuan dan perlindungan anak
Anggaran 6 Program Pelayanan Kontrasepsi: 1. Rp. 130.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja: Rp.220.000.000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan: 1. Rp. 1.118.000.000
No 1
Sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja 3 psikis, seksual) terhadap anak 5. Keberadaan organisasi masyarakat yang mengakomodir kepentingan anak
Target 4 dalam lembaga publik minimal 5% 3. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan kurang dari 100 kasus 4. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak kurang dari 50 kasus 5. Adanya minimal satu organisasi anak
18
Program/Kegiatan 5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan: 1. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan: 1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pembangunan Perempuan dan Anak
Anggaran 6 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan: 1. Rp. 1.000.000.000
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan: Rp. 100.000.000
No 1 4
Sasaran Strategis 2 Terpenuhinya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
Indikator Kinerja 3 1. Jumlah kelompok masyarakat yang turut mengakses program stimulan pembangunan desa 2. Jumlah desa yang turut berpartisipasi dalam aneka program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri program desa berkembang dan PAMSIMAS
Target Program/Kegiatan 4 5 1. Minimal 132 Program kelompok Peningkatan masyarakat Keberdayaan yang Masyarakat mengakses Perdesaan: program 1. Pemberdayaan stimulan lembaga dan pembangunan organisasi desa masyarakat 2. Minimal 132 perdesaan desa/kelurahan 2. Penyelenggaraan yang diseminasi berpartisipasi informasi bagi dalam aneka masyarakat desa program Program pemberdayaan Pengembangan masyarakat Lembaga Ekonomi Perdesaan: 1. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Program 19
Anggaran 6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan: 1. Rp. 75.000.000 2. Rp. 245.000.000
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan: 1. Rp. 734.900.000
Program Peningkatan
No 1
Sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja 3
Target 4
20
Program/Kegiatan 5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa: 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2. Pemberian stimulan pembangunan desa 3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 4. Pengembangan dan promosi pengenalan alat teknologi tepat guna Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa:
Anggaran 6 Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa: 1. Rp. 250.000.000 2. Rp. 6.745.000.000 3. Rp. 20.000.000 4. Rp. 125.000.000
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa:
No 1
Sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja 3
Target 4
21
Program/Kegiatan Anggaran 5 6 1. Pengklasifikasian 1. 110.000.000 data
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENCAPAIAN KINERJA Program dan kegiatan tahun 2013 telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga
Berencana
Kabupaten
Kudus.
Adapun
pencapaian
kinerja
setiap
program/kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Input : Input pendanaan sejumlah Rp 36.600.000,Output : Terbayarkannya jasa penyediaan komunikasi telepon, listrik, internet, dan air Outcame : Dengan tersedianya fasilitas telepon, listrik, internet, dan air sehingga kinerja kantor berjalan lancar b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Input : Input pendanaan sejumlah Rp 11.000.000,Output : Terbayarkannya jasa perijinan/pajak kendaraan dinas berupa 5 kendaraan roda empat dan 53 kendaraan roda dua serta perbaikan/servis ringan lima kendaraan roda empat Outcame : Dengan terbayarkannya jasa perijinan/pajak dan terjaminnya fasilitas servis, kendaraan dinas siap digunakan untuk mendukung kinerja operasional kantor c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Input pendanaan senilai Rp. 44.280.000,Output : Terbayarkannya honor bagi 10 orang aparatur pengelola keuangan dan 8 orang aparatur penilai angka kredit Outcame : 22
Dengan terbayarkannya honor bagi pengelola keuangan dan penilai angka kredit maka pengelolaan keuangan kantor serta proses penilaian angka kredit berjalan lancar d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input : Input pendanaan senilai Rp. 1.770.000,Output : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor berupa 4 unit Komputer PC, 4 unit laptop dan 4 unit printer Outcame : Dengan terjaminnya kebutuhan perbaikan/servis peralatan kerja berupa komputer,laptop, dan printer maka kinerja kantor menjadi lancar e. Input : Input pendanaan senilai Rp. 8.000.000,Output : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor berupa kertas, tinta printer, pita mesin ketik, amplop, stopmap, dll Outcame : Dengan tersedianya kebutuhan alat tulis kantor mendukung kinerja kantor yang lancar f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Input pendanaan senilai Rp. 5.400.000,Output : Tersedianya barang cetakan aneka blangko dan fotokopi dokumen kantor selama satu tahun Outcame : Dengan tersedianya barang cetakan dan fotokopi dokumen mendukung kinerja kantor menjadi lancar g. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Input : Input pendanaan senilai Rp. 1.450.000,Output : Terlaksananya penyediaan dan penggantian komponen listrik/penerangan gedung kantor Outcame : 23
Dengan terjaminnya penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor kinerja aparatur menjadi semakin lancar dan nyaman h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Input : Input pendanaan senilai Rp. 2.400.000,Output : Tersedianya bahan bacaan kantor berupa berlangganan 2 jenis surat kabar selama satu tahun Outcame : Dengan tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar menambah pengetahuan dan informasi aparatur i. Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Input pendanaan senilai Rp. 9.438.000,Output : Tersedianya kebutuhan minum harian aparatur serta makanan dan minuman saat rapat Outcame : Dengan
tersedianya
jaminan
kebutuhan
makanan
dan
minuman,
mendukung kinerja aparatur agar lancar dan nyaman j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Input : Input pendanaan senilai Rp. 49.985.000,Output : Terlaksananya perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcame : Dengan terlaksananya perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah mendukung lancarnya arus komunikasi dan koordinasi kantor dengan instansi tingkat provinsi maupun pusat 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Input pendanaan senilai Rp. 15.000.000,Output : Pengadaan 2 buah laptop untuk mendukung operasional kantor 24
Outcame : Dengan penambahan 2 buah laptop dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional kantor b. Pengadaan Mebeleur Input : Input pendanaan senilai Rp. 50.000.000,Output : Pengadaan mebeleur kantor berupa 11 meja dan 11 kursi eselon IV, 8 meja dan 8 kursi non structural untuk mendukung operasional kantor Outcame : Dengan adanya penggantian 11 meja dan 11 kursi eselon IV, 8 meja dan 8 kursi non structural dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional kantor c. Pengadaan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor Input : Input pendanaan senilai Rp. 500.000.000,Output : Pengadaan bangunan pelengkap gedung kantor baru berupa pemasangan keramik lantai dua, pembanguan pagar gedung kantor dan pembangunan saluran, serta pembangunan parkir mobil, sepeda motor, dan bus untuk mendukung operasional kantor Outcame : Dengan pemasangan keramik lantai dua, pembanguan pagar gedung kantor dan pembangunan saluran, serta pembangunan parkir mobil, sepeda motor, dan bus dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Input : Input pendanaan senilai Rp. 25.240.000,Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat sebanyak berupa penggantian 6 buah ban mobil, 3 buah accu mobil, BBM, dan Oli Outcame : Dengan terjaminnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional turut mendukung kinerja kantor 25
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Input : Input pendanaan senilai Rp. 2.220.000,Output : Terlaksananya pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) berupa Latihan Dasar Umum (LDU) bagi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ke Balai Diklat BKKBN Prov. Jawa Tengah Outcame : Dengan terlaksananya pengiriman peserta diklat LDU bagi PLKB maka diharapkan berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas SDM BPMPKB 4. Program Keluarga Berencana a. Pembinaan Keluarga Berencana Input : Input pendanaan senilai Rp. 200.0000.000,Output : Terlaksananya pembinaan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kab. Kudus, pendataan akseptor KB dan penyelenggaraan aneka sosialisasi KB melalui media baliho, standar banner, stiker, dan pemutaran film Outcame : Melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana pada tahun 2013 Peserta KB Aktif terbina mencapai 112.927 dari total PUS 142.575 atau sebesar 79,21%. Sedangkan jumlah akseptor KB baru sebanyak 25.078 atau 97, 04% dari PPM PB sebanyak 25.842 b. Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) - DAK Input : Input pendanaan senilai Rp. 1.022.466.000,Output : Terlaksananya pelayanan KIE KB pada 1.823 PUS di Kab. Kudus dan pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja program KB berupa, sarana pendukung kerja PLKB berupa PLKB Kit 18 unit, komputer PC 2 unit, 2 unit printer, 10 Unit Public Address, 11 Obgyn Bed, 42 unit implant removal kit, 63 unit BKB Kit, 1 unit gudang alat obat kontrasepsi, 1 unit balai penyuluhan KB.
26
Outcame : Pelaksanaan kegiatan Pelayanan KIE KB berhasil menjangkau 1.823 PUS. Selain itu dengan tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja KB diharapkan kinerja PLKB dalam menjalankan program KB semakin meningkat 5. Program Pelayanan Kontrasepsi a. Pelayanan KB Medis Operasi Input : Input pendanaan senilai Rp. 130.000.000,Output : Terselenggaranya pelayanan KB Medis Operasi baik Medis Operasi Pria (MOP) maupun Medis Operasi Wanita (MOW) bagi 84 Pasangan Usia Subur (PUS) secara gratis Outcame : Jumlah Peserta KB Aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kab. Kudus di tahun 2013 ini mencapai 22.420 akseptor. Sedangkan untuk Peserta KB Baru dengan MKJP pada tahun 2013 ini adalah 3.854 akseptor 6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan a. Sosialisasi
Kesetaraan
Gender
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak Input : Input pendanaan senilai Rp. 1.118.000.000,Output : Terlaksananya
aneka
kegiatan
sosialisasi
kesetaraan
gender,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak seperti Anggaran Responsif Gender (ARG), Pengarusuatamaan Gender (PUG), P2MBG, dan Forum Anak Kab. Kudus. Kegiatan tersebut juga termasuk didalamnya kegiatan di organisasi PKK, Dharma Wanita dan JPPA Kab. Kudus. Total berjumlah sebanyak 22 kegiatan. Outcame : Dengan
terselenggaranya
kegiatan
sosialisasi
kesetaraan
gender,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebanyak 22 kegiatan mampu melibatkan partisipasi perempuan dan anak sebanyak 5.806 orang di Kab. Kudus. Sehingga mampu meningkatkan kualitas kesadaran gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kudus 27
7. Program
Peningkatan
Peran
Serta
dan
Kesetaraan
Gender
Dalam
Pembangunan a. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Input : Input pendanaan senilai Rp 1.000.000.000,Output : Terselenggaranya
kegiatan
pembinaan
kemampuan
dan
pelatihan
keterampilan kerja masyarakat dan lingkungan industri hasil tembakau, pembentukan dan pembinaan wirausaha baru serta fasilitasi sarana pendukung usaha bagi kelompok ekonomi perempuan berupa 24 unit sheller cup, 24 unit sheller injak, 3 unit pengrajang buah, 168 unit pembuat nugget dan bakso, 96 unit pembuat souvenir, 144 pembuat kerajinan anyaman pandan liar, 432 unit pembuat kue tart, 288 unit pembuat kue kering, dan 39 unit etalase. Sejumlah 39 Kelompok ekonomi perempuan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sedangkan pelatihan usaha difokuskan pada bidang tata boga dan menjahit. Outcame : Dengan terselenggaranya kegiatan pembinaan kemampuan dan pelatihan keterampilan kerja masyarakat dan lingkungan industri hasil tembakau, pembentukan dan pembinaan wirausaha baru serta fasilitasi sarana pendukung usaha bagi masyarakat ekonomi lemah mampu meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi pada kaum perempuan 8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Input : Input pendanaan senilai Rp. 75.000.000,Output : Terselenggaranya pembentukan satgas adat istiadat Kab. Kudus dan kegiatan pembinaan tentang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya di 9 kecamatan. Outcame : Meningkatnya pemberdayaan lembaga adat yang ada di Kab. Kudus b. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Input : Input pendanaan senilai Rp. 245.000.000,-
28
Output : Terselenggaranya review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), monitoring dan evaluasi BP-SPAMS di 62 desa, Program Desa Berkembang
di
terlaksananya
31
desa
pembinaan
dan
program
PAMSIMAS
LPMK/RW/RT/Ormas
di
serta
62
desa,
menunjang
operasional forum BKM dan KBP Outcame : Terdapat dokumen strategi untuk menanggulangi kemiskinan daerah, serta mendukung optimalisasi aneka program pemberdayaan masyarakat seperti LKM, PAMSIMAS, Desa Berkembang, BKM, dan KBP 9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan a. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Input : Input pendanaan senilai Rp. 734.900.000,Output : Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di tiga kecamatan yakni Kec. Dawe, Kec. Undaan, Kec. Jekulo berupa publikasi (media cetak dan radio) dan dokumentasi kegiatan, penyelenggaraan rapat musyawarah desa (musdes), rapat koordinasi tingkat kecamatan, rapat koordinasi tingkat kabupaten, rapat koordinasi KBP tingkat kabupaten, serta mendukung perjalanan dinas ke luar daerah untuk komunikasi dan koordinasi program PNPM Mandiri Perdesaan Outcame : Meningkatnya peran serta masyarakat terutama kelompok miskin, melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif, pengembangan kapasitas
pemerintah
lokal
dalam
memfasilitasi
pengelolaan
pembangunan perdesaan yang berkelanjutan 10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pembangunan Desa a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Input : Input pendanaan senilai Rp. 250.000.000,Output : Terselenggaranya kegiatan perlombaan desa/kelurahan di 9 desa dan 3 kelurahan. Terselenggaranya kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM. Terselenggaranya kegiatan orentasi kader Posyandu di 9 Kecamatan di Kab. Kudus, serta pembinaan pasar desa 29
Outcame : Terbinanya potensi ekonomi, sosial, dan budaya tiap desa/kelurahan di Kab. Kudus melalui iklim kompetisi, meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan melalui kegiatan gotong royong dan Posyandu b. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Input : Input pendanaan senilai Rp. 6.745.000.000,Output : Terlaksananya penyaluran bantuan stimulan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan berupa aspal 3.264 drum, paving blok 19.850 m2, dan pipa PVC 2.805 batang . Outcame : Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat di 132 desa/kelurahan di Kab. Kudus dalam pembangunan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Input : Input pendanaan senilai Rp. 20.000.000,Output : Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI di Kab. Kudus Outcame : Pelaksanaan kegiatan dapat terpantau serta dapat diketahui kekurangan dari kegiatan yang dilaksanakan. d. Pengembangan dan Promosi Pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) Input : Input pendanaan senilai Rp. 125.000.000,Output : Terselenggaranya pengembangan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) karya masyarakat Kab. Kudus diantaranya
kompor biomas, mesin
pemarut kelapa, mesin pemipil jagung, alat cellular digital home dan alat wudhu otomatis dengan sensor cahaya. Outcame :
30
Meningkatnya daya kreasi dan inovasi masyarakat dalam menciptakan aneka ATTG yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha produksi ekonomi maupun aktifitas keseharian 11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a. Kegiatan Pengklasifikasian Data Input : Input pendanaan senilai Rp. 110.000.000,Output : Terlaksananya
penyusunan
dokumen
profil
desa
untuk
132
desa,
kelembagaan
serta
desa/kelurahan sebanyak 405 buku. Outcame : Meningkatnya
percepatan
pertumbuhan
partisipasi masyarakat desa.
31
B. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN No 1 1
2
3
Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya operasional kantor yang lancar dan mendukung produktivitas kerja
Indikator Kinerja 3 Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor seperti kebutuhan jasa listrik, air, komunikasi, kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas, pelayanan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa peralatan kerja, penyediaan makan-minum, rapat-rapat koordinasi ke luar daerah, dll Terbinanya PUS dan 1. Jumlah akseptor KB Aktif Peserta KB Aktif serta dibandingkan dengan jumlah meningkatnya tahapan Pasangan Usia Subur (PUS) Keluarga Sejahtera (KS) 2. Jumlah keluarga Pra-Sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga 3. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) per wanita usia subur
Target 4 Kebutuhan operasional kantor selama satu tahun terpenuhi
Realisasi 5 Kebutuhan operasional kantor selama satu tahun terpenuhi
1. Jumlah akseptor KB Aktif: 112.927 Jumlah PUS: 142.575. 2. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 23.757 keluarga dari Jumlah Total Kepala Keluarga 217.721 3. 2,3
1. 79,21 2. 10,91 3. 2,3
Terpenuhinya
1. Jumlah akseptor KB Aktif lebih dari 70% jumlah PUS 2. Jumlah keluarga PraSejahtera kurang dari 15% dari jumlah total keluarga 3. Angka TFR: 2,1 1. Adanya minimal
1. Proses
1. 50
keadilan
1. Keberadaan peraturan daerah yang 32
% 6 100
No 1
Sasaran Strategis 2 gender dan perlindungan anak dalam berbagai perundangan program pembangunan dan kebijakan publik
2.
3.
4. 5.
Indikator Kinerja 3 mengatur tentang keadilan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga publik/pemerintahan Jumlah kasus kekerasan (fisik, psikis, seksual) terhadap perempuan Jumlah kasus kekerasan (fisik, psikis, seksual) terhadap anak Keberadaan organisasi masyarakat yang mengakomodir kepentingan anak
2.
3.
4.
5. 33
Target 4 satu peraturan daerah tentang keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak Jumlah perempuan berpartisipasi dalam lembaga publik minimal 5% Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan kurang dari 100 kasus Jumlah kasus kekerasan terhadap anak kurang dari 50 kasus Adanya minimal
2.
3.
4.
5.
Realisasi 5 pembuatan Ranperda Sistem Perlindungan Anak Jumlah perempuan di lembaga pemerintah:5348 dari Jumlah pekerja perempuan: 184.761 Jumlah kasus sebanyak 3 dan semuanya berhasil terselesaikan Jumlah kasus sebanyak 4 dan semuanya berhasil terselesaikan Berjalannya organisasi Forum Anak Lebah
% 6 2. 3. 4. 5.
2,89 100 100 100
No 1
4
Sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja 3
Terpenuhinya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
1. Jumlah kelompok masyarakat yang turut mengakses program stimulan pembangunan desa 2. Jumlah desa yang turut berpartisipasi dalam aneka program pemberdayaan masyarakat seperti program desa berkembang dan PAMSIMAS, PNPM Mandiri Perdesaan
34
Target 4 satu organisasi anak 1. Minimal 132 kelompok masyarakat yang mengakses program stimulan pembangunan desa 2. Minimal 132 desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam aneka program pemberdayaan masyarakat
Realisasi 5 Madu Kab. Kudus
% 6
1. 420 kelompok masyarakat
1. 318, 18
2. 132 desa
2. 100
B.1. ANALISIS CAPAIAN SASARAN Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2013 No
Sasaran
1
2 Terselenggaranya operasional kantor yang lancar dan mendukung produktivitas kerja
1
2
Terbinanya PUS dan Peserta KB Aktif serta meningkatnya tahapan Keluarga
Indikator
Target
Realisasi
% Capaian Th 2012 Th 2013 6 7 100 100
3 4 5 Terpenuhinya kebutuhan Kebutuhan operasional Kebutuhan operasional operasional kantor kantor selama satu kantor selama satu seperti kebutuhan jasa tahun terpenuhi tahun terpenuhi listrik, air, komunikasi, kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas, pelayanan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa peralatan kerja, penyediaan makanminum, rapat-rapat koordinasi ke luar daerah, dll 1. Jumlah akseptor KB 1. Jumlah akseptor KB 1. Jumlah akseptor KB 1. 82, 35 Aktif dibandingkan Aktif lebih dari 70% Aktif: 112.927 2. 11, 84 dengan jumlah jumlah PUS Jumlah PUS: 3. 2,1 Pasangan Usia Subur 2. Jumlah keluarga 140.606 35
1. 79, 21 2. 10, 91 3. 2,3
No 1
3
Sasaran 2 Sejahtera (KS)
Terpenuhinya keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai perundangan program pembangunan dan kebijakan publik
Indikator
Target
Realisasi
3
4 Pra-Sejahtera kurang dari 15% dari jumlah total keluarga 3. Angka TFR: 2,1
5 2. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 23.757 keluarga dari Jumlah Total Kepala Keluarga 217.721
(PUS) 2. Jumlah keluarga PraSejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga 3. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) per wanita usia subur 1. Keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang keadilan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak 2. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga publik/pemerintahan 3. Jumlah kasus kekerasan (fisik, psikis, seksual) terhadap perempuan
% Capaian Th 2012 Th 2013 6 7
3. 2,1
1. Adanya minimal satu peraturan daerah tentang keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak 2. Jumlah perempuan berpartisipasi dalam lembaga publik minimal 5% 3. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan kurang dari 100 kasus 36
1. Proses pembuatan Ranperda Sistem Perlindungan Anak 2. Jumlah perempuan di lembaga pemerintah: 5348 Jumlah pekerja perempuan:184.761 3. Jumlah kasus sebanyak 3 dan semuanya berhasil terselesaikan 4. Jumlah kasus
1. 2. 3. 4. 5.
50 2,27 100 100 100
1. 2. 3. 4. 5.
50 2,89 100 100 100
No
Sasaran
Indikator
Target
Realisasi
1
2
3
4 4. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak kurang dari 50 kasus 5. Adanya minimal satu organisasi anak
Terpenuhinya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
4. Jumlah kasus kekerasan (fisik, psikis, seksual) terhadap anak 5. Keberadaan organisasi masyarakat yang mengakomodir kepentingan anak 1. Jumlah kelompok masyarakat yang turut mengakses program stimulan pembangunan desa 2. Jumlah desa yang turut berpartisipasi dalam aneka program pemberdayaan masyarakat seperti program desa berkembang dan PAMSIMAS, PNPM Mandiri Perdesaan
5 sebanyak 4 dan semuanya berhasil terselesaikan 5. Berjalannya organisasi Forum Anak Lebah Madu Kab. Kudus
4
1. Minimal 132 kelompok masyarakat yang mengakses program stimulan pembangunan desa 2. Minimal 132 desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam aneka program pemberdayaan masyarakat
37
1. 420 kelompok masyarakat
2. 132 Desa/Kelurahan
% Capaian Th 2012 Th 2013 6 7
1. 284,09
1. 318, 18
2. 141,30
2. 100
38
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Masalah Pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 1. Belum idealnya jumlah petugas penyuluh keluarga berencana terhadap jumlah desa/kelurahan yang ada sehingga membuat produktivitas program KB kurang berjalan optimal 2. Minimnnya
kader
penggerak
KB
di
tingkat
desa/kelurahan
juga
mengurangi produktivitas program KB di lapangan 3. Semua penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan para calon akseptor KB masih 100 persen menggantungkan dari pemerintah pusat atau BKKBN, belum ada pembiayaan dari APBD. 4. Masih minimnya jumlah akseptor KB dari jenis kontrasepsi jangka panjang terutama dari medis operasi seperti MOP dan MOW 5. Masih minimnya kontribusi akseptor KB dari kaum laki-laki untuk mengikuti kontrasepsi jangka panjang MOP, yakni prosentasenya masih di bawah angka 5%. Solusi Masalah Pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 1. Mengoptimalkan sumber daya manusia penyuluh keluarga berencana yang ada untuk mencapai target-target dari program KB 2. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti dinas kesehatan dan sekolah-sekolah untuk mendukung sosialisasi program-program KB 3. Mengoptimalkan alat dan obat kontrasepsi dari pemerintah pusat untuk memenuhi permintaan masyarakat 4. Menggiatkan kembali sosialisasi KB dengan alat kontrasepsi jangka panjang kepada masyarakat.
Masalah Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perlindungan anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 2. Belum terlembaganya program Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam masyarakat 3. Masih cukup banyaknya kelompok usaha yang dikelola perempuan yang belum berkembang karena keterbatasan modal, bimbingan usaha dan fasilitasi promosi
39
4. Masih adanya tindak kekerasan berbasis gender baik kekerasan yang berada di ranah domestic atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan di luar rumah kepada perempuan 5. Belum dilibatkannya secara maksimal suara dan pendapat anak dalam proses pembangunan daerah. Solusi Masalah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 1. Penggiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 2. Menggiatkan sosialisasi dan pengaktifan kelembagaan pengarusutaamaan gender di tengah masyarakat 3. Peningkatan pemberian bimbingan usaha dan bantuan sarana prasarana usaha bagi kelompok usaha ekonomi yang dikelola oleh perempuan 4. Penggiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran hukum berupa tindak kekerasan berbasis gender baik KDRT maupun kekerasan di luar rumah. Serta pemberian pelayanan penanganan kasus bagi korban kekerasan berbasis gender 5. Berusaha melibatkan secara konsisten perwakilan anak dalam hal ini organisasi Forum Anak dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan
daerah
seperti
pada
Forum
Musyawarah
Rencana
Pembangunan Daerah (Musrenbang).
Masalah Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 1. pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terjadi kendala berkaitan dengan tidak tepat waktunya pengembalian pinjaman modal dari masyarakat karena usaha gagal 2. Lalu pada Program Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa tepatnya di fasilitasi PAMSIMAS terdapat kendala berupa tidak semua desa mampu menerima program tersebut disebabkan kendala alam berupa kondisi wilayah dengan air payau, tepatnya di sejumlah desa di Kecamatan Undaan 3. Pada fasilitasi PAMSIMAS ini juga muncul kendala berupa desa yang sudah mengajukan diri untuk program tersebut namun di tengah proses berjalan mengundurkan diri
40
4. Sedangkan pada kegiatan promosi alat teknologi tepat guna tingkat nasional mengalami kendala berupa jadwal penyelenggaraan yang senantiasa berubah-ubah sehingga cukup merepotkan persiapan yang dilakukan 5. Masih cukup rendahnya tingkat partisipasi masyarakat atau swadaya masyarakat dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Solusi Masalah Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 1. Pada program PNPM-Mandiri Perdesaan terkait tidak tepat waktunya pengembalian pinjaman oleh masyarakat coba diatasi dengan upaya jemput bola serta memberikan sosialisasi pengertian tentang tanggung renteng pada mekanisme pinjaman modal di PNPM kepada masyarakat peminjam 2. Kendala alam berupa air payau pada program PAMSIMAS dicari jalan keluar melalui pencarian sumber air yang diambil dari desa terdekat yang dinilai memenuhi syarat 3. kendala pada pameran ATTG Nasional diatasi dengan persiapan secara lebih dini dan proaktif mencari update informasi dari pemerintah pusat 4. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah.
Kudus, 4 Maret 2014 Plt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Dra. Wahyu Haryanti Pembina Utama MUda NIP 19620701 196703 2 008
41
42
43
44
45
