L A P O R A N KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU BANK INDONESIA KOMISI XI DPR RI KE REPUBLIK TURKI 17 NOVEMBER 22 NOVEMBER 2015

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU BANK INDONESIA KOMISI XI DPR RI KE REPUBLIK TURKI 17 NOVEMBER – 22 NOVEMBER 2015 I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Komisi XI DPR RI merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPR RI yang salah satu tugasnya membidangi Keuangan Negara dan Perbankan. Saat ini, Komisi XI DPR RI diberi mandat oleh DPR RI untuk melakukan penyusunan RUU tentang Bank Indonesia. Perubahan terhadap Undang-Undang Bank Indonesia ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015 yang diusulkan oleh Komisi XI DPR RI, dengan judul “RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia”

Sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi XI DPR RI tanggal 26 Agustus 2015 serta sebagai bagian dari proses penyusunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia telah disepakati bahwa Panja RUU Bank Indonesia Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan teknis ke negara Republik Turki pada tanggal 17 November sampai dengan 22 November 2015. Anggota Panja RUU Bank Indonesia Komisi XI DPR RI akan melakukan pertemuan dengan Parlemen, Otoritas Pengawas Sistem Keuangan, Bank Sentral, dan pelaku industri keuangan di negara yang dikunjungi guna bertukar pikiran mengenai sistem Bank Sentral dan pengawasan jasa keuangan, khususnya terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Republik Turki telah dipilih sebagai tujuan kunjungan kerja karena beberapa alasan. Pertama, Turki dan Indonesia termasuk dalam kategori emerging markets yang menghadapi tantangan dan peluang sama dari pasar keuangan global. Arus modal global dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan sistem keuangan di negara berkembang dan sering mengancam perekonomian secara keseluruhan. Hal ini bermanfaat untuk belajar bagaimana Bank Sentral Turki bersama dengan otoritas keuangan lainnya berhasil 1

mengatasi risiko dan kerapuhan stabilitas sistem keuangan dan untuk menjaga kondisi ekonomi.

Kedua, Turki mengadopsi pendekatan hampir mirip dengan yang ada di Indonesia dengan memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang peran Bank Sentral Turki dan bagaimana memastikan pertukaran informasi, kerjasama dan koordinasi antar lembaga. Undang-Undang Bank Sentral Republik Turki No. 1211 yang disahkan pada tanggal 14 Januari 1970, memberikan perubahan signifikan dalam status hukum dan struktur organisasi serta wewenang dan tugas dari Bank Sentral. Undang-Undang tersebut memberikan penguatan terhadap tugas Bank Sentral, dimana kontrol Bank Sentral atas instrumen kebijakan moneter baik secara langsung maupun tidak langsung telah meningkat. Selain itu ditetapkan bahwa Pemerintah pada saat mengambil langkahlangkah terkait keuangan dan kredit harus meminta pendapat dari Bank Sentral.

Perkembangan penting lainnya pada periode tahun 1980-an adalah amandemen Undang Undang Bank Sentral Republik Turki yang dilakukan pada tahun 1983 telah mengizinkan Bank Sentral untuk mengelola emas nasional dan cadangan devisa secara efektif. Selanjutnya, terdapat aturan yang ditambahkan ke dalam Undang Undang yang menyatakan bahwa Bank Sentral wajib melaksanakan fungsi utamanya seiring dengan persyaratan utama perekonomian serta untuk memastikan stabilitas harga.

Pada awal proses transformasi struktural, perubahan signifikan telah dibuat dalam Undang Undang Bank Sentral pada tanggal 25 April 2001. Yang paling menonjol dari perubahan ini adalah dimasukkannya sebuah aturan yang menyatakan bahwa tujuan utama dari Bank Sentral harus mencapai dan mempertahankan stabilitas harga. Dalam konteks ini, Undang Undang menetapkan bahwa Bank Sentral akan menentukan, atas kebijakannya sendiri, kebijakan moneter yang akan diimplementasikan serta alat kebijakan moneter yang akan digunakan. Oleh karena itu, Bank Sentral dapat mengunakan instrumen moneter tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Undang Undang tersebut juga menyatakan bahwa bahwa Bank Sentral akan mendukung kebijakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dari Pemerintah, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan stabilitas harga. 2

B. DASAR HUKUM Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja tersebut adalah: 1. Pasal 145 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang menyatakan bahwa “Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR”. 2. Keputusan Rapat Intern Panitia Kerja RUU tentang Bank Indonesia tanggal 26 Agustus 2015.

C. SUSUNAN DELEGASI Adapun susunan delegasi yang melaksanakan kunjungan kerja adalah sebagai berikut:

No

No.Angg

1.

463

2.

NAMA ANGGOTA

FRAKSI

KETERANGAN

H. JON ERIZAL, SE., MBA.

F. PAN

KETUA DELEGASI

185

PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO

F. PDIP

ANGGOTA

3.

195

IR. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM

F.PDIP

ANGGOTA

4.

320

EDISON BETAUBUN, SH., MH.

F. GOLKAR

ANGGOTA

5.

458

H. MUSLIM AYUB, SH, MM.

F.PAN

ANGGOTA

6.

68

HADI ZAINAL ABIDIN, M.Pd., MM., M.HP.

F. PKB

ANGGOTA

7.

116

DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc.

F. PKS

ANGGOTA

8.

519

H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.

F. PPP

ANGGOTA

9.

-

JOKO SUROSO

SEK. DELEGASI

-

10.

-

SURURI AFIF

SEK. DELEGASI

-

11.

-

SYAFRIZAL SYAIFUL

SEK DELEGASI

Anggota Panja RUU Bank Indonesia dalam kunjungan teknis ke Republik Turki didampingi oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Erwin Rijanto, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Bapak Boedi Armanto, Staf Ahli Kementerian Keuangan Bapak Andin Hadianto, Anggota Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Ibu Destry Damayanti.

3

D. WAKTU PELAKSANAAN Pelaksanaan kunjungan teknis ke Republik Turki dilaksanakan pada tanggal 17 November sampai dengan 22 November 2015 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

E. KOORDINASI DENGAN KBRI ANKARA DAN KJRI ISTAMBUL Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan kunjungan teknis, kami melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak KBRI Ankara dan KJRI Istambul karena acara pertemuan dilakukan di Ankara dan Istambul. Pihak KBRI dan KJRI cukup akomodatif dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari korespondensi dengan institusi yang akan dikunjungi, protokoler acara, dan penunjukan staf pendamping selama kegiatan berlangsung. Kami juga berkesempatan bertemu dengan Duta Besar Republik Turki, Bapak Wardana di Ankara.

F. JADUAL ACARA

No 1.

2.

3.

WAKTU

ACARA

SELASA, 17 NOV 2015

JAKARTA

18.00 WIB

Anggota Delegasi berada di Bandara SOEKARNO HATTA terminal 2D

20.35 WIB

Delegasi meninggalkan tanah air menuju Ankara – Turki dengan Turkish Air TK 57 / TK 2122

RABU, 18 NOV 2015

ANKARA

07.40

Delegasi tiba di Ankara dng Turkish Air TK 2122 dijemput oleh staf Kedutaan Besar Turki

08.10

Delegasi menuju WYNDHAM HOTEL

14.30 – SELESAI

Pertemuan dengan Minitry of Finance Turki

MALAM

Pertemuan dengan KBRI

KAMIS, 19 NOV 2015

ANKARA

09.30 – SELESAI

Pertemuan dengan Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA)

11.30 – 13.30

Pertemuan dengan Bank Sentral Republik Turki (TCMB)

19.05 – 20.25

Berangkat ke Istanbul Turkish Air TK 2167

21.00

Delegasi menuju CONDRAD BOSPHORUS HTL

KETERANGAN

4

No 4.

5.

6.

WAKTU

ACARA

JUM’AT, 20 NOV 2015

ISTANBUL

SIANG

Pertemuan dengan Savings Deposit Insurance Fund (TMSF)

SABTU, 21 NOV 2015

ISTANBUL

PAGI – SELESAI

Internal meeting

SIANG

CHECK OUT HTL

MINGGU, 22 NOV 2015

ISTANBUL

01.20

Anggota Delegasi kembali ke tanah air dengan Turkish Air TK 56

KETERANGAN

G. MAKSUD DAN TUJUAN Kunjungan Kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai pengalaman Negara Republik Turki dalam pengaturan sistem Bank Sentral. Adapun tujuan utama dari Panja RUU Bank Indonesia Komisi XI DPR berkunjung ke Turki adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari negara lain dalam mengatur Bank Sentral. 2. Melihat dari dekat pola yang dibangun oleh negara lain terkait mekanisme koordinasi antar bank sentral dengan otoritas pengawas lembaga keuangan termasuk dengan otoritas fiskal 3. Memahami kebijakan negara lain dalam mendesain dan menerapkan konsep kelembagaan bank sentral khususnya dalam konteks bank sentral modern 4. Mempelajari kebijakan yang berhubungan dengan fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. 5. Mendapatkan pengalaman dari negara yang dikunjungi dalam pengaturan bank sentral serta instrument yang digunakan oleh negara lain dalan melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab dari bank sentral. 6. Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan negara yang dikunjungi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya terkait bank sentral.

5

H. KEGUNAAN DAN OUTPUT Kegunaan dari kunjungan kerja ini adalah: 1. Panitia Kerja RUU Bank Indonesia dapat memperoleh materi pembanding dalam penyusunan RUU tentang Bank Indonesia; 2. Panitia Kerja RUU Bank Indonesia dapat memperolah masukan terkait dengan tugas dan wewenang Bank Sentral, pengelolaan devisa, pengembangan pasar uang termasuk mata uang asing, hubungan antar otoritas dan koordinasi antar otoritas. 3. Mempererat kerjasama antara Indonesia dengan Negara Republik Turki khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

II. PERTEMUAN DENGAN OTORITAS REPUBLIK TURKI Dalam kunjungan yang dilakukan dari tanggal 17 November sampai dengan 22 November 2015, anggota Panja RUU Bank Indonesia berkesempatan melakukan pertemuan dengan beberapa otoritas pengatur dan pengawas sistem keuangan di Republik Turki. Adapun informasi yang didapat oleh para anggota Panja RUU Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

A.

UNDERSECRETARIAT OF TREASURY (TURKISH TREASURY)

Dalam Pertemuan dengan Turkish Treasury delegasi diterima oleh Mr. Hakki Haratas yang merupakan Deputi Direktur Jenderal Public Finance Kementerian Keuangan dan Mr. M. Alper Batur sebagai Kepala Departemen beserta jajarannya. Presentasi yang dilakukan oleh Mr. Hakki Haratas terdiri dari tiga bagian yaitu Fungsi dan Tugas dari Turkish Treasury, Peran dari Treasury dalam Manajemen Keuangan Publik dan Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Sentral. Struktur Organisasi dari Undersecretariat of Treasury terdiri dari 3 orang Deputi dan 7 orang Direktur Jenderal yang dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini

6

Fungsi utama dari Turkish Treasury dilakukan oleh Direktorat Jenderal di bawah ini, yaitu:

1.

1.

Directorate General of Public Finance

2.

Directorate General of Foreign Economic Relations

3.

Directorate General of State owned Enterprises

4.

Directorate General of Economic Research

5.

Directorate General of Financial Sector Relations and Exchange

6.

Directorate General of State Aids

7.

Directorate General of Insurance

Directorate General of Public Finance, Direktorat ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: a. Pengelolaan Utang yang penerbitan dilakukan di Pasar Domestik b. Cash Management c. Manajemen Risiko yang terdiri dari Risiko Kredit, Risiko Fiskal, Risiko Operasional, dan Kewajiban Kontinjensi. d. Melakukan kegiatan Back Office terkait dengan Utang Negara yang terdiri dari kegiatan membayar cicilan utang, manajemen piutang, akuntansi, statistik dan pelaporan.

2.

Directorate General of Foreign Economic Relations, Direktorat ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

7

a. Pengelolaan Utang Luar Negeri yang penerbitannya dilakukan di Pasar Modal Internasional dan Pembiayaan Proyek dari sumber eksternal atau luar negeri b. Melakukan hubungan dengan Organisasi Internasional seperti IMF, Islamic Development Bank, Bank Dunia c. Melakukan hubungan dengan organisasi G-20 d. Melakukan hubungan dengan organisasi bi-lateral e. Melakukan hubungan dengan Uni Eropa

3.

Directorate General of State Owned Enterprises, Direktorat ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: a. Fungsi kepemilikan BUMN b. Mempersiapkan Investasi Tahunan dan Program Pembiayaan BUMN dengan Kementerian Pembangunan dan Monitoring c. Memastikan fungsi efisien dan efektif dari BUMN

4.

Directorate General of Economic Research, Direktorat ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: a. Monitoring dan analisis perkembangan ekonomi makro di luar negeri dan dalam negeri dan melaporkan kepada Undersecretariat of Treasury. b. Melakukan riset ekonomi, mempersiapkan catatan dan makalah

5.

Directorate General of Financial Sector Relations and Exchange, Direktorat ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: a.

Meregulasi prinsip-prinsip Kebijakan Bursa

b.

Sebagai Sekretariat dari Komite Stabilitas Keuangan

c.

Melakukan Koordinasi sistemik Group Risk Assessment

d.

Kesadaran akan Keuangan, kesadaran finansial dan melindungi keuangan konsumen

e.

Memperkenalkan dan mengembangkan pedoman untuk Bisnis

f.

Memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris

8

6.

Directorate General of State Aids, Direktorat ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: a. Bertindak sebagai sekretariat yang melakukan monitoring terhadap bantuan negara dan sebagai Dewan Pengawasan b. Memantau dan mengevaluasi bantuan negara dan melaporkan kepada Dewan c. Mempersiapkan dan menerapkan undang-undang tentang bantuan negara sejalan dengan legislasi Uni Eropa d. Menyampaikan laporan tahunan kepada Komisi Eropa mengenai bantuan negara

7.

Directorate General of Insurance, Direktorat ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: a. Menyiapkan undang-undang tentang asuransi dan undang-undang tentang pensiun swasta serta mengimplementasikannya b. Mengambil langkah untuk mengembangkan sektor asuransi baik untuk perusahaan dan untuk konsumen c. Melakukan pemantauan terhadap sektor asuransi dan mempersiapkan laporan tahunan d. Memberikan persetujuan , perizinan, likuidasi, merger dan akuisisi

Sektor Asuransi dimasukan sebagai salah satu fungsi dalam Turkish Treasury karena Undersecretariat berusaha untuk menjaga perkembangan dan stabilitas Sektor Asuransi dan Sistem Pensiun Swasta di Turki untuk membuat sektor asuransi lebih efektif, adil, handal dan stabil bagi kepentingan dan perlindungan pemegang polis. Sedangkan pasar modal merupakan fungsi dari otoritas lain atau tidak berada di bawah Kementerian Keuangan tetapi langsung di bawah Perdana Menteri. Sektor keuangan di negara Republik Turki, 90% didominasi olek sektor perbankan.

PERAN

DARI

TURKISH

TREASURY

(PERBENDAHARAAN)

DALAM

PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK. Dalam Siklus Pengelolaan Keuangan Publik, Pengelolaan keuangan publik dimulai dari MTP atau Medium Term Programme yang disiapkan oleh Ministry of Development dan MTFP atau Medium Term Fiscal Plan yang disiapkan oleh Ministry of Finance. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, Pemerintah Republik Turki menyiapkan APBN nya disekitar pertengahan bulan Oktober. Setelah APBN tersebut dibahas dan disetujui oleh Parlemen, maka 9

pengelolaan pendapatan dan belanja Pemerintah dilakukan oleh Ministry of Finance. Kebijakan fiskal dikoordinasikan antara Ministry of Finance dan Turkish Treasury. Ministry of Finance yang mengumpulkan pajak sedangkan Turkish Treasury yang mengelola uang hasil pajak tersebut. Jika pendapatan negara yang bersumber dari pajak tidak mencukupi untuk membiayai belanja negara maka Turkish Treasury yang akan mencari pendanaannya. Oleh karena itu, pengelolaan kas dan hutang dilakukan oleh Turkish Treasury. Setelah proses tersebut maka dilakukan Final Account dan reporting, Audit dan evaluasi serta jika dibutuhkan bisa dilakukan revisi terhadap kebijakan. Siklus Pengelolaan Keuangan Publik dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

SEKILAS SEKTOR PUBLIK Menurut Standar Internasional, sektor publik harus dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah Pemerintahan secara umum dan kategori kedua adalah Badan Usaha Milik Negara. Kategori Pemerintahan secara umum dibagi menjadi lima bagian yaitu: 1. Anggaran belanja lembaga umum Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua Kementerian yang ada, dimana Kementerian tersebut tidak memiliki pendapatan. Seluruh pengeluaran Kementerian yang ada dibiayai dengan pajak-pajak. 10

2. Anggaran belanja lembaga khusus Yang termasuk dalam kategori ini adalah Perguruan Tinggi atau Universitas dan lembaga administrasi lainnya. Lembaga khusus ini memiliki pendapatan namun tidak siknifikan.

3. Badan Otoritas dan Regulator Yang termasuk dalam kategori ini adalah Pasar modal, Perbankan, IT / Telco, Pasar energi, dan lain-lain. Badan ini memiliki pendapatan sehingga dapat membiayai aktifitas usahanya. Jika pendapatannya melebihi dari anggaran operasionalnya maka kelebihannya diberikan kepada negara melalui Turkish Treasury.

4. Lembaga Jaminan Sosial (Social Security Instituiton) Yang termasuk dalam kategori ini adalah lembaga Jaminan Sosial, dan Agen Pekerjaan.

5. Pemerintah Lokal Yang termasuk dalam kategori ini adalah Pemerintah Kota dan Provinsi.

Turkish Treasury bertanggungjawab dalam pembiayaan anggaran kelima institusi pemerintah tersebut diatas.

Sedangkan kategori kedua yang terpisah dari Pemerintah terdiri dari Bank Umum dan BUMN, Dana anggaran tambahan, dana bergulir dan institusi lainnya. Peran dari BUMN terhadap ekonomi di negara Republik Turki cukup besar khususnya sektor energi. Salah satu BUMN listrik yang memonopoli produksi, transmisi, distribusi listrik memiliki dampak yang besar tehadap ekonomi negara Republik Turki. Selain perusahaan listrik, Bandara Turki juga dioperasikan dengan cara monopoli oleh BUMN. Pengelolaaan sektor publik tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

11

ARUS KAS DARI TURKISH TREASURY Arus Kas dari Turkish Treasury dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Arus kas dimulai dari Spesial Budget dimana jika terjadi defisit, maka Turkish Treasury Cash Management Department (CMD) akan melakukan pembiayaan terhadap Special Budget tersebut, hal tersebut juga dilakukan kepada lembaga Jaminan Sosial (Social Security). Sedangkan surplus yang berasal dari Badan Otoritas dan Regulator akan diberikan kepada 12

Turkish Treasury CMD. Turkish Treasury CMD juga berkewajiban untuk mentransfer dana yang berasal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Lokal dan Extra budgetary funds. Bank umum dan BUMN akan memberikan bagian laba dalam bentuk deviden kepada negara melalui Turkish Treasury CMD, sebaliknya apabila Bank umum dan BUMN membutuhkan tambahan modal, maka akan diberikan melalui Turkish Treasury CMD.

Dalam hal hasil yang didapat dari pinjaman baru untuk menutupi defisit APBN negara Republik Turki, Debt Management Department (DMD) akan memberikan hasil pinjaman tersebut kepada Turkish Treasury CMD. Sedangkan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman tersebut, Turkish Treasury CMD lah akan membayarkannya melalui DMD. Pendapatan yang berasal dari hasil privatisasi juga diberikan kepada Turkish Treasury CMD, selain itu juga pendapatan pajak yang mencapai 90% dari total pendapatan negara ditranfer ke akun bank milik Turkish Treasury yang ada di Bank Sentral. Belanja yang dialokasikan dalam General Budget akan dibiayai oleh Turkish Treasury CMD.

KOORDINASI ANTARA BANK SENTRAL DAN KEMENTERIAN KEUANGAN Turkish Treasury dan Kementerian Keuangan di negara Republik Turki merupakan otoritas yang berbeda secara fungsi namun sederat. Kedua otoritas tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dimana Kementerian Keuangan bertanggungjawab hanya pada penarikan pajak-pajak sedangkan Turkish Treasury bertanggungjawab dalam melakukan transfer dana kepada lembaga pemerintah. Kedua otoritas tersebut melaporkan kegiatannya secara langsung kepada Perdana Menteri.

Turkish Treasury memiliki saham mayoritas di Bank Sentral Republik Turki. Saham mayoritas yang dimiliki oleh Turkish Treasury adalah 55,12%, sisanya dimiliki oleh kalangan perbankan di Turki. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Turki, jumlah saham yang dimiliki oleh Turkish Treasury di Bank Sentral tidak boleh kurang dari 51%. Direktorat Jenderal BUMN (DG of State-owned Enterprises) yang bertanggungjawab terhadap fungsi pemegang saham di Bank Sentral. Bank Sentral Republik Turki melakukan pembayaran dividen yang merupakan salah satu pendapatan negara kepada Direktorat Jenderal BUMN. Walaupun Turkish Treasury merupakan pemegang saham pengendali di Bank Sentral Republik Turki, namun demikian Bank Sentral Republik Turki merupakan lembaga yang independen berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral Turki. Gubernur Bank 13

Sentral tidak dipilih oleh Turkish Treasury tapi dipilih oleh Dewan Menteri atau Council of Minister. Dewan Menteri terdiri dari seluruh Menteri yang ada di negara Republik Turki dan diketuai oleh Perdana Menteri.

Turkish Treasury memiliki akun bank di Bank Sentral yang merupakan Treasury Single Account (TSA) dan digunakan untuk berbagai macam tujuan. Pajak-pajak yang ditarik oleh Kementerian Keuangan ditranfer ke rekening TSA tersebut sedangkan seluruh pengeluaran juga dilakukan melalui akun TSA tersebut. Rekening Bank lain digunakan untuk melakukan pembayaran utang dan penerimaan sebelum disatukan atau dikumpulkan pada TSA. Bank Sentral Republik Turki dapat menggunakan Ziraat Bank sebagai Bank Koresponden. Penggunaan dari TSA tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dimana TSA digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda:

REMUNERASI DANA CADANGAN TURKISH TREASURY Tujuan dari dana cadangan tersebut adalah untuk mengurangi jumlah idle cash atau apabila imbal hasil yang ditempatkan di Bank Sentral tidak mencukupi. Rekening Turkish Lira (TL) dibayarkan setiap minggu sedangkan rekening Mata Uang Asing (FX) dibayarkan setiap bulan dengan mengacu kepada harga pasar. Sedangkan sisa rekening TL dan rekening FX 14

dibayarkan secara harian di bawah harga pasar. Turkish Treasury membayar biaya transaksi kepada Bank Sentral dan Ziraat Bank untuk aktifitas operasi perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral, lelang obligasi negara dilakukan oleh Bank Sentral. Sebagai agen fiskal, selama lelang obligasi berlangsung, Bank Sentral mengumpulkan seluruh penawaran dan agunan tunai, mengirim kompilasi data lelang yang terdiri dari harga penawaran, jumlah nominal, dan lain sebagainya kepada Turkish Treasury melalui sistem elektronik. Turkish Treasury yang memutuskan jumlah pinjaman dan Bank Sentral yang mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat. Setelah pemenang lelang ditentukan, Bank Sentral akan mentransfer obligasi tersebut kepada pemenang lelang berikut pemenuhan pembayaran.

KOORDINASI ANTARA TURKISH TREASURY DENGAN BANK SENTRAL REPUBLIK TURKI Koordinasi dilakukan dengan mengadakan pertemuaan atau rapat setiap bulan dengan pihak Bank Sentral. Adapun topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait dengan : 1. Perkembangan terkini dalam kebijakan fiskal, anggaran, Perkembangan program pinjaman, dan 2. Perkembangan terkini terkait pengelolaan likuiditas

KOMITE STABILITAS KEUANGAN Kerangka pengaturan dan pengawasan Lembaga keuangan di negara Republik Turki dalam hal pengaturan dan pengawasan terlihat sangat semi fragmented. Pengawasan dan pengaturan dibagi menjadi empat institusi yang berbeda yaitu: 1. Undersecretariat of Treasury membawahi: Keuangan Publik, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun Swasta, Reasuransi, Exchange Offices 2. Banking Regulation and Supervision Agency membawahi: Bank, Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Leasing, Perusahaan Keuangan Konsumen, Perusahaan Aset Manajemen, Institusi Pembayaran, Perusahaan E- money 3. Bank Sentral membawahi: Sistem Pembayaran dan Settlement, Pasar Uang, Manajemen Cadangan (Reserve Management)

15

4. Capital Market Board of Turkey membawahi: Institusi Perantara, Perusahaan yang tercatat di Bursa, Takasbank (kustodian), Trust, Pasar Saham, Trade Repositories

Kerjasama dan Koordinasi antar otoritas keuangan di negara Republik Turki dilakukan dalam Komite Stabilitas Keuangan (FSC). Komite tersebut diketuai oleh Menteri yang bertugas di Undersecretariat of Treasury. Komite Stabilitas keuangan didirikan pada tanggal 8 Juni 2011. Komite Stabilitas Keuangan berada di bawah kepemimpinan Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan dan bertanggung jawab kepada Undersecretariat of Treasury, yang terdiri dari:

1.

Undersecretariat of Treasury

2.

Gubernur Bank Sentral Republik Turki

3.

Ketua Banking Regulation and Supervision Agency

4.

Ketua Capital Markets Board of Turkey

5.

Ketua Savings Deposit Insurance Fund

Dalam kondisi tidak adanya Menteri, maka anggota komite yang ditunjuk oleh Menteri akan melakukan rapat. Dalam hal pertemuan yang dilakukan oleh Komite akan melakukan pembahasan terkait dengan topik khusus, maka Menteri lain dan eksekutif pemerintah akan diundang oleh Wakil Perdana Menteri.

JARING PENGAMAN KEUANGAN Lembaga-lembaga dan organisasi yang membentuk Jaring Pengaman Keuangan di negara Republik Turki terdiri dari Undersecretariat of Treasury, Bank Sentral Republik Turki, Banking Regulation dan Supervision Agency, Capital Markets Board of Turkey, Savings Deposit Insurance Fund. Lembaga tersebut bekerja sama dan berbagi informasi melalui platform kerja yang dibentuk dalam kerangka hukum yang relevan. Platform pertama adalah Komite Stabilitas Keuangan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU tentang Organisasi dan Tugas Undersecretariat of Treasury pada tanggal 9 Desember 1994, UU No 4059 tentang penilaian bersama risiko sistemik oleh lembaga anggota Jaring Pengaman Keuangan, dan untuk mengidentifikasi tindakan pencegahan yang harus diambil.

16

Sesuai dengan ketentuan Pasal 145 UU No. 6362 tentang Pasar Modal yang berlaku sejak tanggal 30 Desember 2012 dan Pasal 4 UU No. 28513 tentang Organisasi dan Tugas Undersecretariat of Treasury yang telah diubah menjadi UU No. 4059 disebutkan bahwa dalam hal terdapat pembangunan yang bersifat negatif serta mempengaruhi seluruh sistem keuangan dimana dalam penentuan kejadian tersebut dilakukan oleh Komite Stabilitas Keuangan, maka Dewan Menteri berhak untuk mengambil tindakan pencegahan dan semua lembaga dan organisasi yang relevan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pencegahan langsung.

Peraturan lain dalam kerjasama antarorganisasi dan komunikasi terdapat di Pasal 98 UU Perbankan. Berdasarkan UU tersebut, BRSA, Undersecretariat of Treasury, State Planning Organization, SDIF dan Bank Sentral saling berkonsultasi dan bertukar informasi terkait bidang tugas mereka, dan informasi yang tersimpan pada database yang ada di BRSA diberikan secara rahasia kepada Bank Sentral dan SDIF.

Selanjutnya, dalam Pasal 99 UU yang sama, Komisi Sektor Keuangan dibentuk yang terdiri dari BRSA, Kementerian Keuangan, Undersecretariat of Treasury, Bank Sentral, CMB, SDIF, Turkish Competition Authority, State Planning Organization, Istanbul Gold Exchange, ISE, TURKDEX dan Asosiasi Lembaga Perantara Pasar Modal, dimana masing-masing otoritas diberikan perwakilan dalam komisi tersebut. Komisi melakukan rapat paling sedikit dua kali setahun untuk memastikan kepercayaan, stabilitas dan pertumbuhan di pasar keuangan, memungkinkan pertukaran informasi, kerjasama dan koordinasi antar organisasi, membuat proposal kebijakan bersama dan opini negara tentang masa depan sektor keuangan.

Platform lainnya adalah Komite Koordinasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 100 UU Perbankan dalam upaya untuk memastikan pertukaran informasi tentang kondisi umum sektor perbankan, langkah-langkah yang akan diambil setelah dilakukan pemeriksaan terhadap deposito nasabah, dan pertukaran data pada institusi kredit sebagai dasar dalam perhitungan premi asuransi berbasis risiko. Komite Koordinasi ini mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam tiga bulan.

Tujuan dibentuknya Komite Stabilitas Keuangan (FSC) adalah untuk: 1. Melakukan identifikasi dan mengurangi risiko sistemik yang muncul, 17

2. Melakukan Koordinasi kebijakan antar otoritas 3. Mengintegrasikan perspektif mikro dan makroprudensial yang lebih baik antar lembaga. 4. Memperingatkan instansi terkait tentang risiko sistemik dan mengikuti praktik yang relevan mengenai usulan kebijakan. 5. Mengumpulkan semua data dan informasi dalam konteks tugas masing-masing lembaga, dan mengkoordinasikan kebijakan dan implementasi di antara lembagalembaga.

Untuk lebih memperkuat dan mendukung FSC, subkelompok yang lebih teknis, yaitu Kelompok Pengkajian Risiko Sistemik (SRAG) dibentuk untuk: 1. Menunjukkan potensi daerah risiko sistemik; 2. Mengingatkan FSC tentang potensi risiko sistemik, 3. Meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga untuk respon yang tepat waktu dan konsisten dalam konteks ini.

B.

BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY (BRSA)

Dalam Pertemuan dengan Banking Regulation and Suprvision Agency delegasi diterima oleh Mr. Mete Bumin beserta jajaran yang berasal dari Strategy Development Department BRSA di kantor pusat BRSA yang berlokasi di Ankara Turki. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengenai Regulasi Perbankan dan Otoritas Pengawas, Sektor Perbankan, serta sistem perbankan di Turki. Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA), adalah satu-satunya otoritas yang melaksanakan pengawasan sektor perbankan di negara Republik Turki. Selain melakukan pengawasan sektor perbankan, BRSA juga bertanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan perusahaan leasing, anjak piutang dan perusahaan pembiayaan serta induk perusahaan keuangan, perusahaan manajemen aset, institusi pembayaran dan institusi uang elektronik. BRSA didirikan pada bulan Agustus 2000 dengan status badan hukum publik dan memiliki otonomi dalam hal administratif dan keuangan. Otonomi tersebut akibat dari perubahan

18

kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan mekanisme pengambilan keputusan yang independen. Sebelum pembentukan BRSA di negara Turki, dua otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dalah Undersecretariat of Treasury dan Bank Sentral Republik Turki. Kantor pusat BRSA berada di Ankara dan memiliki kantor di Istanbul dengan staff berjumlah 576. Sebagai badan hukum publik, independensi BRSA telah memberikan otonomi dalam tiga bidang utama: 1. Otonomi dalam hal kebijakan dan pengawasan BRSA secara independen melakukan dan menggunakan tugas pengaturan dan pengawasan dan hak yang ditugaskan penuh oleh undang-undang yang berlaku, di bawah tanggung jawab sendiri. Keputusan dari BRSA tidak akan diaudit untuk kepentingan kepatuhan. Tidak ada otoritas ataupun perorangan yang dapat memberikan instruksi dan perintah untuk mempengaruhi keputusan BRSA. 2. Otonomi dalam hal administrasi BRSA BRSA akan mempekerjakan pegawai dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam efesiensi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 3. Otonomi dalam menggunakan sumber daya keuangan BRSA secara independen menggunakan sumber daya keuangan yang telah dialokasikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Perbankan. Anggaran BRSA berasal dari iuran yang dikumpulkan dari lembaga keuangan yang diawasi oleh BRSA. DEWAN PENGATURAN SEKTOR PERBANKAN DAN BADAN PENGAWASAN Dewan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan adalah suatu badan yang melakukan pengambilan keputusan di BRSA. Dewan tersebut terdiri dari tujuh anggota, termasuk satu ketua dan satu ketua kedua. Ketua Dewan adalah ketua BRSA.

Para anggotanya ditunjuk oleh Dewan Menteri dan memiliki minimal 10 tahun pengalaman setelah menyelesaikan gelar sarjana atau yang telah bekerja sebagai anggota staf pengajar 19

dalam disiplin ilmu tertentu minimal 10 tahun. Minimal salah satu anggota harus lulusan fakultas hukum dan seseorang harus telah bekerja sebagai wakil ketua, unit pelayanan manajer atau staf profesional di BRSA. Dewan Menteri menunjuk salah satu anggota sebagai ketua dan anggota lain sebagai ketua kedua. Penunjukan Keputusan Dewan Menteri diterbitkan dalam Berita Resmi. Masa jabatan ketua Dewan dan anggota selama lima tahun. Para anggota Dewan BRSA yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Setiap ketua atau anggota yang ditunjuk tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua atau anggota dewan tidak dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

BRSA tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan ijin atau lisensi tetapi juga melakukan pengawasan terhadap bank-bank, kantor perwakilan bank asing, lembaga keuangan non-bank (factoring, leasing dan pembiayaan), perusahaan induk keuangan, perusahaan manajemen aset, lembaga pembayaran dan lembaga uang elektronik. Selain itu, BRSA memiliki kewenangan audit independen, rating, penilaian (valuation) dan perusahaan outsourcing yang akan memberikan pelayanan kepada lembaga yang diawasi oleh BRSA, serta perusahaan induk keuangan. Beberapa perusahaan keuangan yang diawasi oleh BRSA: Sector Banks

Number of Institution 52

Representative Offices of Foreign Banks

48

Factoring Companies

69

Leasing Companies

29

Financing Companies

13

Financial Holding Companies Asset Management Companies

3 13

Payment Institutions

5

Electronic Money Institutions

3

Sistem keuangan di Republik Turki didominasi oleh sektor perbankan, yang mewakili sekitar 60 sampai 90 persen dari total aset sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan industri keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan efek, hanya memiliki saham kecil di pasar keuangan.

20

Sistem perbankan di Republik Turki mendominasi sistem keuangan dengan jumlah saham sekitar 85%. Jumlah bank yang beroperasi di Republik Turki menurun secara signifikan sejak terjadinya krisis keuangan pada tahun 2001 sebagai akibat dari konsolidasi sektor perbankan melalui merger, akuisisi, dan likuidasi. Oleh karena itu, jumlah bank yang melakukan aktifitas usahanya menurun dari 85 bank pada tahun 2000 menjadi 50 bank pada tahun 2006.

BRSA DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN SISTEM KEUANGAN Sebelum terjadinya Krisis Keuangan Global Karakteristik Sistem Keuangan Sebelum Terjadinya Krisis Keuangan Global 1.

Rendahnya Intermediasi keuangan,

2.

Sistem keuangan yang sangat rapuh

3.

Sistem perbankan di Republik Turki secara keseluruhan telah mengalami pelemahan secara struktural yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:  Modal dasar yang tidak memadai  Struktur Perbankan yang kecil dan terfragmentasi  Dominasi bank pemerintah di sektor perbankan  Kualitas aset yang lemah (kredit terkonsentrasi, kelompok perbankan dan risiko yang terkonsentrasi, ketidaksesuaian antara pinjaman dan ketentuan)  Paparan ekstrim dan kerapuhan terhadap risiko pasar (maturity mismatch, FX posisi terbuka)  Sistem pengendalian internal yang tidak memadai, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan  Kurangnya transparansi

Pada bulan Mei 2000, di negara Republik Turki dimulailah Program restrukturisasi sektor perbankan. Adapun program restrukturisasi tersebut adalah dengan melakukan:  Reformasi bank - bank milik Pemerintah  Resolusi terhadap bank yang mengalami kebangkrutan  Penguatan terhadap bank - bank swasta  Peningkatkan terhadap Kerangka Kebijakan dan Pengawasan

21

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh otoritas keuangan di negara Republik Turki adalah sebagai berikut:  Konsolidasi sektor perbankan.  Peningkatan merger dan akuisisi terhadap bank - bank bermasalah.  Penurunan proporsi pemilikan saham pemerintah dan bank - bank yang dimiliki oleh Saving Deposit Insurance Fund (SDIF).  Penghapusan efek distorsi dari bank bangkrut dan bank - bank milik Pemerintah pada tingkat suku bunga.  Pengurangan risiko keuangan pada tingkat yang dapat dikelola.  Memperkuat struktur modal.  Peningkatan transparansi dalam laporan keuangan.  Peningkatan kerangka peraturan dan pengawasan.

Perubahan peraturan perbankan sebelum terjadinya krisis global difokuskan pada isu-isu di bawah ini:  Risiko sistemik dibuat dalam pasal terpisah dalam UU Perbankan no 5411 pasal 72.  Koordinasi dan Kerjasama secara eksplisit disebutkan dalam pasal 98, 99, dan 100.

KONDISI SETELAH KRISIS EKONOMI GLOBAL Sekilas tentang Struktur Pasar Keuangan Turki 1.

Money Market

: CBRT, Treasury ,TBA,SDIF

2.

Bank

: Banks, BRSA (Act Nr. 5411), SDIF

3.

Non Bank

: BRSA (Act Nr. 6361), AFI, AMCs

4.

Asuransi dan Dana Pensiun : Teasury MoF

5.

Capital Market

: CMB, BIST

KERJASAMA DAN KOORDINASI Dalam hal kerjasama dan koordinasi antar lembaga di negara Republik Turki terdapat kerjasama baik secara formal maupun informal dalam hal kerjasama dan berbagi informasi

22

antara semua otoritas domestik dengan tanggung jawab atas kesehatan sistem keuangan. Kerjasama dan koordinasi tersebut dalam bentuk: 1.

Komite Stabilitas Keuangan

2.

Sytemic Risk Assessment Group

3.

Komisi Sektor Keuangan

4.

Komite Koordinasi

MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL PASCA KRISIS GLOBAL Berdasarkan pengalaman di negara Republik Turki maka dapat dikelompok beberapa kebijakan makroprudensial yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang diantaranya melakukan pembatasan dalam bidang: 1.

2.

3.

Kredit: 

Batasan rasio LTV (Loan to Value)



Batasan rasio DTI (Debt to Income)



Batas pinjaman mata uang asing



Batas terhadap pertumbuhan kredit (mikro and makro basis)

Likuiditas: 

Batas posisi mata uang asing



Batas ketidaksesuaian jatuh tempo (Maturity mismatch)



Reserve Requirements



Rasio pendanaan inti

Permodalan dan hutang 

Siklus penyangga modal (Cyclical capital buffers)



Membedakan bobot resiko (Differentiating risk weights)



Rasio hutang kotor (Gross leverage ratio)



Dynamic Provisioning



Batas dari distribusi keuntungan

Tabel di bawah ini adalah beberapa kebijakan Makroprudensial yang telah dilaksanakan oleh otoritas di negara Republik Turki.

23

Periode tahun 2006-2009 Tanggal

Alat/Regulasi

Keterangan

Mei 2006 Capital Buffer

Target CAR

Juni 2006

Liquidity Adequacy Regulasi BRSA untuk Turkish Lira (TL) dan Likuiditas mata uang asing (FX) Ratio

Cyclical Capital Buffer

berdasarkan jatuh tempo mingguan dan bulanan

Pembatasan terhadap distribusi keuntungan bank

Oct. 2008 Mark to market leverage

Bank-bank diberikan satu kali kesempatan untuk mengklasifikasi sekuritasnya berdasarkan trading book

Bank-bank diberikan ijin untuk mereklasifikasi masalah kredit dalam kondisi RWA leverage

tertentu (diperpanjang untuk termin berikutnya pada bulan Maret 2010)

Beberapa aset FX-indexed dan kewajiban (passiva) dianggap sebagai FX Jan. 2009

Liquidity Reserve Requirement

Mencabut larangan pinjaman FX untuk perusahaan yang tidak menghasilkan FX dalam kondisi tertentu. Melarang konsumen untuk menerima pinjaman dalam FX

Periode Tahun 2010 - 2011 Tanggal

Alat/Regulasi

Keterangan Untuk bank-bank dengan CAR lebih tinggi dari 16%, General provision

Maret 2010

Dec 2010

Provisions

(modal pelengkap menurut Basel Accord 1) akan diturunkan sampai dengan Maret 2011

LtV

Untuk pinjaman KPR

Implied Credit

Bank Sentral mengumumkan plafon pertumbuhan kredit untuk menyesuaikan

April 2011 Growth

volume kredit FX (untuk 2011 dan 2013 % 25)

Reference

24

(Risk-Weighted Assets) RWA /

Meningkatkan RWA untuk tujuan pinjaman atau kredit umum

Cap. Buffer Meningkatkan provision untuk tujuan pinjaman atau kredit umum Provision

Ini juga berlaku terhadap komposisi portofolio kredit yang diberikan bank (pangsa kredit konsumen> 20%) + rasio NPL dari kredit konsumer> 8%)

June 2011 Ceiling on Credit Card Limit Increase

Tidak ada peningkatan pagu bagi pemegang kartu kredit yang melakukan pembayaran sebesar ½ dari saldo kartu kredit selama lebih dari 3 bulan dan tidak ada penarikan uang dari kartu kredit

Limits on cash advance from

Batas pengambilan uang dari kartu kredit

CCs August

Tambahan biaya

2011

dana

Sejak tahun 2012, tambahan penyangga modal untuk maturity mismatch

Minimum CAR 12% untuk bank dengan kepemilikan negara yang berdaulat CAR

krisis. (bank dalam negeri CDS spread, bank dalam negeri CDS spread, EBA hasil stress test, Debt / GDP, dll)

Sept. 2011

Biaya Dana

Pembayaran asuransi tabungan yang tinggi bagi bank besar

Periode Tahun 2013 Tanggal Alat/Regulasi

Keterangan

April

Mencabut aturan LTV bagi perumahan komersial

2013

LtV

Minimum Pembayaran: Limit kartu kredit <15.000 TL adalah 30% dari saldo, 15.000 20.000 adalah 40% dari saldo Oct. 2013

DtI (Debt to Income)

dan untuk Kartu Kredit baru dikeluarkan selama satu tahun tidak kurang dari 40. DTI untuk KK yang baru dikeluarkan mulai dari 1000 TL. (informasi lain juga digunakan untuk menentukan DTI)

25

Pembelian dengan CC, pembayaran tidak dapat dibagi menjadi lebih dari 9 Limits on number of installments and maturity

kali angsuran. Untuk transaksi telekomunikasi, elektronik, perhiasan, makanan dan bahan bakar dengan CC pembayarannya tidak dapat diangsur. Pinjaman konsumen max. jatuh tempo 36 bulan (kecuali Perumahan), kredit kendaraan 48 bulan

LTV untuk kredit kendaraan bermotor (harga mobil penumpang kurang dari Expenditure limitation

LtV

50.000 TL, LTV adalah 75%, harga kendaraan> 50.000 TL pertama 50.000 TL 70%, di atas jumlah ini 50%)

KPR LtV 75%. Untuk Kartu Kredit Perorangan dan over draft, provision naik dari 1% menjadi

Provision

4%, tarif provisi turun khusus untuk pinjaman ekspor dan UMKM

Capital (RWA) RISK-

Untuk kendaraan bermotor dan kartu kredit bobot resiko telah ditingkatkan

WEIGHTED ASSETS

KERJASAMA INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN BASEL II DAN III. Republik Turki merupakan salah satu negara yang menjadi anggota dari G20 dan akan menjadi pemimpin pada termin Desember 2014. Republik Turki selain menjadi salah satu anggota G20 juga menjadi anggota Bank for International Settlements (BIS) dan Financial Stability Board (FSB).

BASEL II dan BASEL III Terkait dengan kebijakan Basel II dan III, negara Republik Turki telah melaksanakan lima peraturan secara efektif oleh BRSA sejak bulan Juli 2012. Sedangkan terkait dengan konvergensi peraturan Basel III, BRSA telah membuat kemajuan substansial dimana status Turki sebagian besar sudah compliant atau memenuhi persyaratan dengan Basel III, yang terdiri dari: 

Rasio Likuiditas,



Melengkapi risk-based capital requirement dengan leverage ratio,



Cakupan Kredit (resiko kredit counter party),



Modal penyangga,



Meningkatkan kualitas, konsistensi dan transparansi dari modal dasar. 26

Data-data di bawah ini merupakan data yang terkait dengan kondisi perbankan yang diawasi oleh BRSA di negara Republik Turki:

1.

Gambaran Umum Perbankan di Negara Republik Turki

Number of Banks Deposit Investment & Development Participation

52 34 13 5

Number of Branches Number of Personnel

12.298 218.341

Total Assets

1.994.159million TL

859.552million USD

Shares of Ownership based on Total Assets (%) Government Private Foreign

31,0 50,2 18,8

Global Presence Subsidiaries Branches Representative Offices

149 (37 different countires) 56 83 10

Jumlah Bank Institution

2.

Deposit Banks

Number of Branches Domestic Abroad

Market Share (%,Asset)

Number of personnel

total

Domestic Abroad

Total

31

8,767

70

8,837

148,450

687

149,137

89,8

3

3,407

33

3,440

53,123

181

53,304

27,1

Private Deposit Banks

10

5,360

37

5,397

95,327

506

95,833

48,1

Foreign Deposit Banks

18

0

0

0

0

0

0

13,7

13

40

0

40

5,360

0

5,360

3,9

SDIF

2

2,260

11

2,271

43,914

94

44,008

0,0

Participation Banks

4

1,005

4

1,009

17,326

59

17,385

6,1

50

12,072

85

12,157

215,050

840

215,890

100,0

State Deposit Banks

Development and Investment Banks

total

27

3.

Neraca Sektor Perbankan Million TL

Million $

%share

2013

2014Q2

2013

2014Q2

2013

2014Q2

Total Assets

1,732,401

1,830,296

811,695

861,965

100.0

100.0

Loans

1,047,410

1,123,946

490,751

529,314

60.5

61.4

332,164

337,511

155,631

158,948

19.2

18.4

29,622

37,719

13,879

17,763

1.7

2.1

Securities Portfolio

286,731

291,300

134,344

137,186

16.6

15.9

Deposits

945,770

975,085

443,129

459,209

54.6

53.3

Foreign Funding

138,236

143,339

64,769

67,504

8.0

7.8

-Sec. & Synd.

27,638

28,775

12,949

13,551

1.6

1.6

60,576

71,431

28,382

33,640

3.5

3.9

193,724

214,623

90,767

101,075

11.2

11.7

- Consumer Loans N PLs

Com. Bonds Equity P/L (period)

24,664

12,528

11,556

5,900

1.4

0.7

Derivatives

552,937

555,993

259,072

261,841

31.9

30.4

4.

Rasio 2012 2.9 17.9 106.1 1.8 15.7 4.1 9.8 8.2 61.4 20.2 21.2 48.9

NPL/Total Loans CAR LtD ROA ROE NIM Tier I Cap. / T.Assets Leverege Ratio Consumer Loans/SavingsDep. Consumer Loans/GDP Household liab./ GDP Household liab./ Household Disp. Income

5. 100% 90%

2013 2.7 15.3 114.1 1.6 14.2 3.7 8.1 7.7 64.5 22.8 23.1 55.2

2014/07 2.8 16.3 117.2 10.4 12.9 3.4 8.5 8.3 61.3 22.6 n.a. n.a.

Komposisi Aset Perbankan di Negara Republik Turki 2,2

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

2,4

2,2

2,0

2,1

2,1

2,1

2,2

2,2

2,1

2,2

4,1 4,6

4,5 4,5

5,0 4,3

6,8 4,6

7,3 5,1

7,8

8,1

8,6

8,9

8,8

9,0

8,8

9,2

9,3

8,6

5,2

4,6

7,6 4,4

4,5

4,3

4,2

4,7

4,7

4,5

4,8

4,7

56,1

56,6

57,7

58,0

58,4

58,4

60,3

60,1

60,5

61,1

60,5

60,2

61,4

61,5

62,2

17,4

17,1

16,6

16,5

15,9

15,4

15,2

6,8

6,8

7,2

7,5

6,7

6,8

7,2

80% 70% 60%

57,9

50% 40% 30% 20%

23,4

22,6

9,6

9,5

22,3

21,2

19,7

19,5

19,0

17,9

17,5

8,2

7,4

7,6

6,7

7,6

7,5

7,3

10% 0%

Liquid Assets

Securities

Loans

Other

Required Reserves

Subsidiaries and Fixed Assets

28

6.

Komposisi Kewajiban (Liabilities) Perbankan di Negara Republik Turki

100%

11,9

12,5

12,5

12,9

7,8

7,9

7,9

8,1

90% 80%

13,3

13,0

12,1

11,4

11,2

11,2

11,7

11,4

11,6

9,1

8,4

8,5

9,6

9,2

9,8

10,0

9,9

9,5

8,0

7,9

7,1

6,8

5,8

6,4

7,6

7,1

6,9

7,8

6,9

6,9

6,9

13,8

13,2

13,7

13,2

12,7

13,7

13,7

13,9

14,7

14,3

14,2

14,6

14,7

56,7

56,4

56,4

56,3

55,3

54,8

54,7

54,6

53,4

53,3

52,9

52,8

70% 60% 50% 40% 30%

57,1

20% 10%

0%

Deposits

7.

Payables to Banks

Repo Fundings

Securities Issued (Net)

Other

Shareholder's Equity

Komposisi Pinjaman atau kredit Perbankan di Negara Republik Turki

Corporate 43,4%

Composition of Loans December 2014

Retail 30,8%

SME 25,8%

Composition of Retail Loans - 06.02.2015 Mortgage; 35,6

Credit Cards ; 20,6

General Purpose+Other; 42,0

Car Finance; 1,9

29

8.

Indikator Utama Perbankan Negara Republik Turki

Dec-11 1 NPL RATIO 2 CAPITAL ADEQUACY RATIO 3 LOAN TO DEPOSIT RATIO 4 ROA 5 ROE 6 NET INTEREST MARGIN (*) 7 TOTAL ASSETS / GDP 9.

Dec-12

2,7 16,6 101,0 1,7 15,5 3,5 93,8

Dec-13

2,9 17,9 106,1 1,8 15,6 4,1 96,7

Dec-14

2,7 15,3 114,1 1,6 14,2 3,7 107,3

2,8 16,3 121,6 1,3 12,2 3,5 123,5

Gambaran Umum Sistem Keuangan di Negara Republik Turki Billion TL

2013

2014

Share

2014

USD

GDP Share

GDP Share

281.9

8.8

121.6

17.0

18.1

627.4

19.7

270.5

32.4

40.2

1,732.4

1,994.2

62.6

860.0

110.9

127.7

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CBRT

113.5

110.0

128.5

146.2

202.0

265.9

BIST(Market Cap.)

182.0

350.8

472.6

381.2

552.9

505.9

Banks

732.5

834.0

1,006.0

1,217.6

1,370.7

Leasing

17.1

14.6

15.7

18.6

20.2

28.5

32.6

1.0

14.1

1.8

2.1

Factoring

7.8

10.4

14.5

15.7

18.1

21.8

26.4

0.8

11.4

1.4

1.7

Con. Finance Co.

4.7

4.5

6.0

8.9

11.6

16.0

20.3

0.6

8.7

1.0

1.3

AMCs

0.4

0.4

0.7

0.9

1.4

1.9

2.6

0.1

1.1

0.1

0.2

FHC's

5.0

4.9

5.1

5.5

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Credit Guarantee Fund

0.1

0.1

0.1

0.2

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

26.5

31.8

35.1

39.9

50.8

62.4

72.7

2.3

31.3

4.0

4.7

Re-insurance Comp.

1.4

1.6

1.6

1.6

1.8

1.8

2.0

0.1

0.9

0.1

0.1

Brokarage Firms

4.2

5.2

7.5

9.6

11.4

14.0

14.1

0.4

6.1

0.9

0.9

Mutual Funds

0.6

0.7

0.8

0.7

0.7

0.5

0.4

0.0

0.2

0.0

0.0

Real Estate Inv. Funds

4.3

4.7

17.2

18.7

24.0

37.6

41.4

1.3

17.9

2.4

2.7

Private Equity Inv. Funds

0.1

0.2

0.2

0.6

0.7

0.8

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Portfolio man. Funds

0.3

0.4

0.5

0.5

0.6

0.6

0.8

0.0

0.4

0.0

0.1

24.0

29.6

33.2

30.2

30.7

30.5

33.3

1.0

14.4

2.0

2.1

6.0

9.1

12.0

14.1

20.3

26.2

37.8

1.2

16.3

1.7

2.4

TOTAL

1,130.5

1,413.0

1,757.3

1,910.7

2,317.9

2,746.7

3,187.9

100.0

1,374.7

175.9

204.2

TOTAL-less CBRT

Insurance Comp.

Sec. Mutual Funds Pension Funds.

1,017.0

1,303.0

1,628.8

1,764.5

2,115.9

2,480.9

2,906.0

91.2

1,253.2

158.9

186.1

TOTAL-less CBRT+BIST

835.0

952.2

1,156.2

1,383.3

1,563.0

1,974.9

2,278.6

71.5

982.6

126.5

145.9

Banks / Fin. Intermedia.

87.7

87.6

87.0

88.0

87.7

87.7

87.5

C.

CENTRAL BANK REPUBLIC OF TURKEY (CBRT)

Dalam Pertemuan dengan Bank Sentral Republik Turki delegasi diterima oleh Mr. Erdem Başçı, yang merupakan Gubernur Bank Sentral beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bank Sentral berkesempatan menjelaskan sistem Kebanksentralan di Republik Turki. Adapun presentasi dilakukan oleh Mrs. Şebnem ÖZBEK UYGUN sebagai Senior Legal Counsel dengan topik Kelembagaan dan Kerangka Hukum Bank Sentral Republik Turki. Sedangkan presentasi terkait Hubungan dan Koordinasi antara Bank Sentral 30

dengan Otoritas Lainnya dilakukan oleh Mr. C. Murat BAYKAL yang juga sebagai Senior Legal Counsel di Bank Sentral Republik Turki.

KELEMBAGAAN DAN KERANGKA HUKUM BANK SENTRAL REPUBLIK TURKI Bank Sentral Republik Turki (CBRT) didirikan pada tahun 1930. Didirikan sebagai perusahaan saham gabungan (joint-stock company) pemegang saham dari CBRT adalah Turkish Treasury sebesar 55,12%, perbankan, lembaga komersial, badan hukum dan perorangan.

UU yang pertama bagi Bank Sentral Republik Turki atau CBRT adalah UU No.1715 yang berlaku sejak tanggal 30 Juni 1930. Pada saat ini, UU tersebut telah diubah menjadi UU No.1211 Tahun 1970 yang berlaku saat ini. UU Nomor 1211 tentang Bank Sentral Republik Turki, yang disahkan pada tanggal 14 Januari 1970 telah memberikan perubahan signifikan dalam status hukum dan struktur organisasi serta wewenang dan tugas dari Bank Sentral. UU tersebut memberikan penguatan terhadap tugas Bank Sentral, dimana kontrol Bank Sentral atas instrumen kebijakan moneter baik secara langsung maupun tidak langsung telah meningkat. Selain itu ditetapkan bahwa Pemerintah pada saat mengambil langkah-langkah terkait keuangan dan kredit harus meminta pendapat dari Bank Sentral.

Badan Pengatur yang ada di dalam Bank Sentral Republik Turki terdiri dari: 1. Majelis Umum 2. Dewan 3. Komite Kebijakan Moneter 4. Komite Audit 5. Kantor Gubernur 6. Komite Eksekutif

1.

Majelis Umum (General Assembly)

Merupakan satu badan dari CBRT yang ada akibat dari sifat saham gabungan yang melakukan rapat dengan para pemegang saham yang diadakan pada tiap bulan April. Badan ini dipimpin oleh Gubernur Bank Sentral. Tugas pokok dan wewenang dari Majelis Umum yaitu: memeriksa laporan tahunan yang disampaikan oleh Komite Audit Dewan, memeriksa 31

dan menyetujui neraca, dan laporan laba rugi dari CBRT, membela anggota Dewan dan Komite Audit, memilih anggota Dewan dan Komite Audit.

2.

Dewan

Badan Pengatur yang melakukan pengambilan keputusan, yang memenuhi kewajiban yang sama dari dewan eksekutif dari perusahaan. Dewan memiliki kewenangan penuh dan kontrol atas CBRT yang anggotanya terdiri dari Gubernur dan enam anggota dipilih oleh Majelis Umum serta dipimpin oleh Gubernur. Dewan ini melakukan rapat minimal sebulan sekali dimana masa jabatan anggota dewan adalah tiga tahun. Fungsi dari Dewan adalah melakukan semua tugas dan kekuasaan CBRT yang tidak ditugaskan kepada Majelis Umum, Komite Kebijakan Moneter dan Komite Eksekutif.

3.

Komite Kebijakan Moneter

Komite ini terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, anggota Dewan dan anggota yang ditunjuk oleh keputusan bersama yang dipimpin oleh Gubernur. Komite mengadakan rapat minimal satu kali dalam sebulan dimana Kementerian Keuangan dapat hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Komite Kebijakan Moneter dalam kapasitas non-voting. Tugas dan wewenang Komite Kebijakan Moneter adalah: menentukan prinsip-prinsip dan strategi kebijakan moneter dalam rangka mempertahankan stabilitas harga, menentukan target inflasi bersama dengan Pemerintah, memberikan informasi kepada publik dan kepada Pemerintah dengan pembuatan laporan terkait sasaran kebijakan moneter dan implementasinya, mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi nilai tukar Lira Turki dan menetapkan rezim nilai tukar bersama-sama dengan Pemerintah.

4.

Komite Audit

Terdiri dari empat anggota yang dipilih oleh Majelis Umum. Tugas dan wewenang dari Komite Audit adalah mengawasi semua operasi dan rekening CBRT serta membuat laporan kepada Majelis Umum.

5.

Kantor Gubernur

Terdiri dari: o Gubernur sebagai pejabat eksekutif yang menjadi Kepala dari CBRT. Gubernur CBRT ditunjuk oleh Dewan Menteri untuk jangka waktu lima tahun. 32

Tugas dari Gubernur adalah mengelola dan mewakili CBRT, mengeksekusi keputusan Dewan dan Komite Kebijakan Moneter Dewan. o Wakil Gubernur yang terdiri atas empat Wakil Gubernur yang ditugaskan dalam membantu tugas-tugas yang dibebankan kepada Gubernur CBRT. Wakil Gubernur CBRT ditunjuk oleh keputusan bersama untuk jangka waktu lima tahun.

6.

Komite Eksekultif

Terdiri dari Wakil Gubernur di bawah kepemimpinan Gubernur CBRT. Tugas dari Komite Eksekutif adalah menyiapkan proposal untuk diajukan kepada Dewan, memastikan koordinasi dalam operasi CBRT, dan mengambil keputusan tentang semua masalah di mana otoritas telah didelegasikan oleh Dewan.

Tujuan utama dari CBRT adalah untuk menjaga stabilitas harga. CBRT mendukung pertumbuhan dan lapangan kerja kebijakan Pemerintah tanpa mengurangi tujuan utamanya. CBRT menentukan kebijakan moneter dan instrumen kebijakan moneter atas dasar diskresi CBRT. CBRT memiliki otonomi mutlak dalam menjalankan kekuasaan pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya dan dengan tanggung jawabnya sendiri.

Tugas dari CBRT adalah  Melaksanakan operasi pasar terbuka,  Melindungi nilai tukar domestik dan internasional dari Lira Turki,  Menentukan prosedur dan prinsip-prinsip giro wajib minimum dan kebutuhan likuiditas, dan melakukan rediskonto serta advance operation.  Mengelola cadangan emas dan valuta asing milik negara  Mengatur volume dan sirkulasi Lira Turki, menetapkan sistem pembayaran, transfer surat berharga dan setelmen, untuk memastikan operasi tanpa gangguan dan pengawasan sistem didirikan dan dibentuk dan untuk membuat peraturan yang diperlukan, untuk menentukan metode dan instrumen termasuk lingkungan elektronik yang akan digunakan untuk pembayaran  Memantau pasar keuangan

33

 Mengambil tindakan pencegahan untuk meningkatkan stabilitas di sistem keuangan dan untuk mengambil langkah-langkah pengaturan sehubungan dengan uang dan pasar valuta asing  Menentukan persyaratan dan jenis deposito dan partisipasi rekening bank

Wewenang dari CBRT adalah:  Mengeluarkan uang kertas di dalam negeri  Menentukan target inflasi bersama dengan Pemerintah  Sebagai lender of last resort, untuk melaksanakan operasi memperpanjang kredit untuk perbankan  Meminta dan mengumpulkan informasi statistik dari bank dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka mengawasi pasar keuangan

Tugas pokok dari CBRT dalam menjaga stabilitas keuangan seperti yang dimandatkan oleh UU adalah mengambil tindakan pencegahan untuk meningkatkan stabilitas di sistem keuangan dan untuk mengambil langkah-langkah pengaturan terkait dengan uang dan pasar valuta asing. Dalam UU, korelasi antara stabilitas harga dan stabilitas keuangan dapat dilihat dalam hal tujuan utama dari CBRT yaitu stabilitas harga di dalam negeri, sedangkan stabilitas keuangan menjadi tujuan tambahan dari CBRT. CBRT menggunakan alat struktural dan siklus untuk melakukan stabilitas keuangan. Yang terdiri dari:  GWM berdasarkan jatuh tempo digunakan untuk mengurangi maturity mismatch antara aktiva dan kewajiban milik sektor perbankan.  GWM berbasis leverage yang bertujuan untuk menahan hutang bank.  Mekanisme pilihan cadangan atau Reserve Options Mechanism berfungsi sebagai penstabil otomatis terhadap arus modal.  Tarif Renumerasi diterapkan terhadap Turki Lira dan diperlukan cadangan berbeda untuk dukungan lebih lanjut bagi kewajiban inti (deposito dan ekuitas) dalam rangka memacu pertumbuhan yang seimbang dan tabungan domestik.  CBRT memonitor kerentanan sistem keuangan, menilai risiko yang mungkin menyebabkan ketidakstabilan dengan perspektif ekonomi makro.

34

Stabilitas keuangan tidak dapat dicapai hanya oleh satu lembaga sehingga membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Pasal 167 dari Konstitusi Republik Turki menyatakan bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan dan mempromosikan operasional yang bagus dan teratur terhadap uang, kredit, modal, barang dan layanan pasar.

Gambar dibawah ini menunjukan tugas dari masing-masing otoritas keuangan di negara Republik Turki

CBRT

• Implementation of monetary policy and exchange rate regime to achieve price stability and financial stability, management and oversight of payment and settlement systems

BRSA

• Supervision of all banks, financial holding companies, leasing companies, factoring companies and consumer finance companies, and regulations regarding their activities

UT

• Public finance, implementation of fiscal policy, and supervision and regulation of insurance companies

CMB

• Supervision and regulation of securities brokers

SDIF

• Protecting the rights and interests of deposit holders, and resolution of banks

Komite Stabilitas Keuangan dibentuk pada bulan Juni 2011 terdiri dari Wakil Kementerian Keuangan, Presiden BRSA, Dewan Pasar Modal dan SDIF bersama dengan Gubernur CBRT. Komite ini diketuai oleh Menteri dimana Undersecretariat of Treasury melaporkan tugastugasnya yang dalam prakteknya adalah Wakil Perdana Menteri. Tugas dari Komite Stabilitas Keuangan adalah:  Membangun tindakan pencegahan yang diperlukan dan saran kebijakan untuk menentukan, memantau dan mengurangi risiko sistemik yang dapat menyebar ke seluruh sistem keuangan.  Membuat peringatan kepada instansi terkait mengenai risiko sistemik, dan untuk melacak implementasi yang berkaitan dengan peringatan dini dan saran kebijakan.  Menilai manajemen risiko sistemik berencana yang disiapkan oleh instansi terkait.  Mempertahankan koordinasi di bidang manajemen risiko sistemik.

35

 Berkenaan dengan ruang lingkup tugas, untuk memasok segala jenis data dan informasi dari lembaga-lembaga publik, dan untuk menjaga koordinasi kebijakan dan implementasi antar lembaga.

Anggaran Bank Sentral Republik Turki tidak tunduk kepada UU APBN di negara Republik Turki. Anggaran CBRT disiapkan, disetujui dan dilaksanakan secara eksklusif oleh Bank Sentral. Hubungan antara CBRT dengan Pemerintah dikelola melalui Perdana Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No.1211. CBRT adalah penasihat keuangan dan ekonomi, agen fiskal dan bendahara Pemerintah sesuai dengan ketetntuan Pasal 4 dan 41 UU No.1211. Sedangkan menurut pasal 4 dan 42 UU No. 1211, CBRT memberikan pandangan kepada Pemerintah, mengenai masalah yang diminta terkait dengan sistem keuangan.

Komite Koordinasi dengan Pemerintah terdiri dari CBRT dan Undersecretariat of Treasury. Komite ini dimulai pada tahun 2007. Dalam melakukan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter, komite ini melakukan pertemuan sebulan sekali dengan agenda yang telah ditetapkan. Setiap lembaga memiliki mandat dan tanggung jawab sendiri dan memperkuat pertukaran informasi, koordinasi dan kerjasama dalam hal: 

Kebijakan moneter



Manajemen likuiditas



Manajemen utang publik, kebijakan pinjaman



Manajemen cadangan



Pertukaran data



Perkembangan saat ini di pasar global dan domestik

AUDIT, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI Audit yang dilakukan oleh CBRT terdiri dari Audit Internal dan Eksternal. 1. Audit Internal dilakukan dengan dua cara yaitu audit yang dilakukan melalui badan pemerintah dan audit yang dilakukan didalam organisasi Bank Sentral. Audit melalui badan pemerintah dilakukan oleh Majelis Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU No.1211 dan oleh Komite Audit sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU No.1211. Sedangkan audit dalam organisasi dilakukan oleh Departemen Audit. 2. Audit eksternal dilakukan dengan dua cara yaitu Public law natured audit dan Private law natured audit. Public law natured audit dilakukan oleh Perdana Menteri sesuai 36

dengan ketentuan Pasal 42 / I UU No.1211, Court of Accounts dan Dewan Pengawas Negara. Sedangkan Private law natured audit dilakukan oleh lembaga audit eksternal yang independen sesuai dengan ketetntuan Pasal 42 / II UU No.1211.

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI Bank Sentral Republik Turki menyampaikan laporan kepada:  Dewan Menteri sebanyak dua kali setahun sesuai dengan ketentuan Pasal 42 / III UU No.1211  Komisi Perencanaan dan Anggaran Majelis Nasional sebanyak dua kali setahun sesuai dengan ketentuan Pasal 42 / III UU No.1211.  Laporan berkala mengenai sasaran kebijakan moneter sesuai dengan ketentuan Pasal 42 / IV Hukum No.1211.  Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Pemerintah dan melakukan keterbukaan informasi kepada publik dalam kasus pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap sasaran inflasi sesuai dengan ketentuan Pasal 42 / IV UU No.1211.  Menyampaikan neraca dan laporan laba rugi bersama dengan laporan tahunan kepada Perdana Menteri dan dipublikasikan dalam Berita Resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU No.1211.  Menerbitkan buletin singkat yang menunjukkan laporan rekening pada akhir setiap minggu dan Publikasi dalam Berita Resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UU No.1211.

HUBUNGAN DAN KOORDINASI ANTARA BANK SENTRAL DAN OTORITAS LAINNYA

Bank Sentral Republik Turki (CBRT) memiliki peran langsung dalam pengawasan perbankan, namun saat ini peran tersebut dibatasi hanya melakukan pengawasan on-site terhadap bank sebagai tugas dari CBRT dan pengawasan off-site dalam tugas pemantauan sistem keuangan.

Fungsi dari CBRT menurut pasal 4 Undang-Undang Bank Sentral, dimana Bank Sentral memiliki tugas dan wewenang untuk membuat dan menerapkan peraturan mengenai tugas dan wewenang yang dipercayakan kepadanya oleh Undang-undang ini dan peraturan 37

perundang-undangan, serta berwenang untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan ini dan akurasi informasi yang dikirim ke CBRT.

Oleh karena itu, Bank Sentral Republik Turki menentukan prosedur dan ketentuan persyaratan cadangan dan kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan kewajiban bank dan lembaga keuangan lainnya yang dianggap tepat oleh CBRT. Di mana apabila persyaratan ini tidak ditetapkan dalam waktu yang ditentukan maka, Bank Sentral Republik Turki dapat mengenakan denda bunga untuk bagian kekurangan. CBRT WEWENANG UNTUK MEMINTA INFORMASI, NERACA DAN LAPORAN BANK

Berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Bank Sentral, dalam mengumpulkan informasi statistik, Bank Sentral dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga, Kementerian Keuangan, Badan Statistik dan otoritas dari negara lain, selain itu juga berhak untuk mengumpulkan informasi statistik dengan lembaga-lembaga internasional. Bank Sentral berwenang langsung meminta dan mengumpulkan, semua informasi statistik yang berkaitan dengan sistem keuangan dan informasi statistik lainnya yang dianggap perlu untuk pengawasan perkembangan dalam perekonomian dan neraca pembayaran, dari Perbankan, lembaga keuangan lain dan perorangan. Pihak yang diminta informasi wajib menyampaikan informasi ini secara akurat sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Bank Sentral. Bank Sentral berwenang untuk menyelidiki dan mengawasi ketepatan informasi ini dengan pihak terkait, dan untuk meminta informasi serta dokumen tambahan.

Bank Sentral dapat menerbitkan informasi statistik bila dianggap perlu. Namun, Bank Sentral tidak boleh mempublikasikan atau mengungkapkan informasi statistik yang bersifat pribadi atau mengirimkan kepada otoritas resmi manapun atau badan swasta selain kepada BRSA. Informasi ini tidak akan digunakan untuk tujuan selain untuk tujuan statistik atau sebagai alat bukti.

38

KOORDINASI ANTARA BANK SENTRAL DAN OTORITAS LAINNYA DALAM MENCAPAI TUJUANNYA

Otoritas keuangan Turki melakukan koordinasi dan kerjasama yang erat dalam menjaga stabilitas keuangan. Pasal 98 UU Perbankan memberikan tugas kerjasama dengan instansi terkait. Menurut Pasal ini, BRSA, Undersecretariat of Treasury, Kementerian Pembangunan, SDIF dan CBRT bertukar pandangan dan informasi mengenai pelaksanaan moneter, kredit dan kebijakan perbankan. BRSA, SDIF dan CBRT memiliki akses ke database gabungan yang dimiliki dalam kerangka prinsip-prinsip kerahasiaan, untuk memenuhi tugas yang ditetapkan dalam UU Perbankan.

Selain itu, badan hukum seperti Komite Stabilitas Keuangan (FSC), Komisi Sektor Keuangan dan Komite Koordinasi meningkatkan kerja sama tersebut. Beberapa nota kesepakatan (MoU) antara Kementerian Keuangan, BRSA, CMB, SDIF dan CBRT berkontribusi pada koordinasi, berbagi informasi, dan kerja sama dalam rangka menjaga stabilitas keuangan, pengawasan dan dalam mengelola risiko sistemik. Pembentukan FSC berdampak positif dalam mempengaruhi kinerja stabilitas keuangan di CBRT.

Data / informasi manajemen kepemilikan  Data dari lembaga keuangan dikumpulkan oleh otoritas pengaturan dan pengawasan sektor terkait.  Pada 31 Desember 2010 sebuah protokol untuk berbagi informasi dan kerjasama ditandatangani oleh BRSA, Undersecretariat Treasury, CMB, SDIF dan Bank Sentral Republik Turki.  Tambahan

sub-protokol

bilateral

yang

ditandatangani

antara

BRSA

dan

Undersecretariat of Treasury; BRSA dan CMB; Undersecretariat of Treasury dan CMB; Bank Sentral Republik Turki dan BRSA. Kebutuhan data yang muncul saat ini saling dibagi bersama dalam prinsip-prinsip protokol ini.

39

PERAN DARI CBRT DALAM REGULASI SISTEM PEMBAYARAN DAN FUNGSI LENDER OF LAST RESORT Peran dalam sistem pembayaran  Bank sentral memiliki kepentingan yang kuat dalam mempromosikan keselamatan dan peningkatan efisiensi dalam sistem pembayaran sebagai bagian dari kepedulian Bank Sentral secara keseluruhan terhadap stabilitas keuangan.  Untuk mengatasi kegagalan pasar dan upaya pencegahan terjadinya kegagalan pasar, bank sentral terlibat dalam sistem pembayaran, kliring dan penyelesaian atau settlements dengan cara yang berbeda. Dalam sistem tersebut, bank sentral memiliki tujuan untuk: o Mencegah risiko sistemik, untuk menjaga stabilitas keuangan; o Mempromosikan efisiensi sistem pembayaran dan instrumen; o Menjamin keamanan dan kepercayaan publik terhadap mata uang sebagai aset pembayaran; dan o Menjaga transmisi kebijakan moneter.

Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral bertindak dalam berbagai kapasitas sebagai berikut: o Sebagai operator atau penyedia layanan pembayaran, bank sentral memiliki dan mengoperasikan fasilitas menyediakan pembayaran, kliring jasa dan / atau penyelesaian. o Sebagai peserta atau pengguna sistem tersebut, bank sentral dapat berpartisipasi atau menggunakan sistem yang dimiliki atau dioperasikan oleh pihak eksternal. o Sebagai otoritas pengawas, bank sentral mengawasi sistem pembayaran berjalan dengan baik dan efisien.

Tidak ada standar yang jelas untuk kerangka peraturan yang seharusnya dibuat untuk regulasi sistem pembayaran di negara Republik Turki. Terdapat model peraturan yang berbeda dibandingkan dengan model peraturan sistem pembayaran yang lebih spesifik.

Dalam pelaksanaan mandatnya, kerangka hukum bank sentral mungkin saja belum memadai digunakan sebagai dasar hukum yang benar-benar kuat bagi sistem pembayaran. Undang40

Undang lain, biasanya di luar bidang bank sentral, mungkin memerlukan intervensi khusus dari anggota parlemen untuk meningkatkan kesehatan dan efisiensi sistem pembayaran (yaitu aturan tentang kepailitan, jaring dan pengaturan jaminan keuangan, undang-undang yang berkaitan dengan kontrak, hubungan dengan debitur dan kreditur).

Saat ini diperlukan mandat yang lebih eksplisit dari bank sentral terhadap sistem pembayaran yang harus tersirat dalam undang-undang sistem pembayaran tertentu. Undang-Undang harus menetapkan mandat terhadap ruang lingkup tugas dari bank sentral secara tepat. UndangUndang harus memberikan dasar hukum yang memadai dalam mengawasi sistem pembayaran yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam hal ini, bank sentral harus lebih jelas memisahkan tanggung jawabnya dalam mengoperasikan sistem pembayaran dan mengawasi sistem pembayaran.

DASAR HUKUM SISTEM PEMBAYARAN Dasar hukum terkait dengan pembayaran dan infrastruktur settlement di Turki: o UU Bank Sentral Republik Turki (UU No.1211) o Ketentuan mengenai operasional Sistem Pembayaran dan Perjanjian Partisipasi The CBRT, sebagai lender of last resort dapat, menyediakan intraday atau fasilitas kredit harian

terhadap

sistem

pembayaran

(TIC-RTGS)

sebagai

agunan

dalam

rangka

menghilangkan masalah teknis pembayaran yang dapat menghambat fungsi dari pasar keuangan, dan kekurangan likuiditas sementara yang dapat menyebabkan gangguan dalam sistem pembayaran.

Dalam rangka untuk memenuhi kekurangan likuiditas sementara dan untuk mengurangi risiko likuiditas dalam sistem pembayaran (TIC-RTGS), CBRT menyediakan fasilitas likuiditas intraday bagi kalangan perbankan, sejak Juli 1999 dan fasilitas late liquidity window facility, sejak Juli 2002, kedua fasilitas tersebut secara penuh memiliki jaminan.

CBRT dapat memperpanjang fasilitas kredit kepada bank-bank yang memiliki masalah ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan dari nasabah dalam hal percepatan penarikan dana dan ketidakpastian serta kurangnya kepercayaan dalam sistem perbankan, dalam jumlah untuk menutupi penarikan dana, dengan kondisi yang akan ditentukan oleh CBRT. 41

Dalam hal kepailitan bank, dimana CBRT memperpanjang fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan ini, CBRT harus berpartisipasi terhadap aset yang berasal dari bank yang mengalami kebangkrutan sebelum dinyatakan bangkrut (bankrupt’s estate) sebagai kreditur istimewa atas jumlah fasilitas kredit yang diperpanjang dan kepentingan yang berkaitan dengan hal tersebut.

CBRT menyediakan dukungan penuh terhadap fasilitas likuiditas agunan kredit (bantuan likuiditas darurat) kepada bank-bank yang tidak likuid tetapi solvent dan mengalami ketidakpastian serta kekhawatiran mengenai kesehatan bank, dalam hal terjadi peningkatan ketidakpastian terhadap keamanan serta kesehatan sistem perbankan .

Dasar hukum terkait dengan pembayaran dan infrastruktur settlement di Turki: o UU Perbankan (No.5411) o UU Pasar Modal (No.6362) o UU Check (No.5941) o UU Kartu Kredit dan Kartu Debit Bank dan Hukum Kartu Kredit (No.5464) o UU Keuangan Publik dan Pengelolaan Utang (No.4749) o Turki Commercial Code (No.6102)

UU menyatakan bahwa Bank Sentral harus diberdayakan untuk mengatur dan mengawasi sistem dengan Juridical Personality untuk memastikan bahwa check antar cabang bank dapat diselesaikan. Bank Sentral dapat mengalihkan wewenang ini ke bank lain yang dianggap tepat dimana tidak terdapat kantor cabang. Pembentukan dan pengoperasian sistem kliring diatur oleh Bank Sentral. CBRT telah menerbitkan sebuah komunike dalam Berita Resmi, serta menentukan prinsip-prinsip dan prosedur penerbitan check, membuka rekening check serta kliring check.

Upaya untuk membuat undang-undang sistem pembayaran yang terpisah telah dimulai pada tahun 2008, setelah bekerja intensif selaman 5 tahun UU No: 6493 diberlakukan pada tahun 2013. Sementara Sistem Pembayaran sedang disusun, Uni Eropa Directive juga

42

dipertimbangkan untuk menyelaraskan Undang-Undang Turki dengan Uni Eropa terkait sistem pembayaran, layanan pembayaran, serta uang elektronik.

UU Sistem Pembayaran mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup UU yang mengatur prinsipprinsip dan prosedur dari: (a) sistem pembayaran dan settlement surat berharga, (b) Jasa pembayaran, (c) skema uang elektronik. Kegiatan operator sistem pembayaran dan settlement surat berharga, serta penyedia layanan pembayaran dan lembaga uang elektronik tunduk pada ketentuan UU Sistem Pembayaran.

Dalam UU memasukan istilah layanan pembayaran, yang tidak didefinisikan dalam undangundang Turki sebelumnya, dan mengatur lembaga yang menyediakan layanan pembayaran, yang tidak diklasifikasikan dengan cara apapun, dengan nama penyedia layanan pembayaran. UU mendefinisikan lembaga uang elektronik dan lembaga pembayaran yang didirikan berdasarkan UU Sistem Pembayaran serta termasuk dalam UU Perbankan sebagai penyedia layanan pembayaran, menetapkan bahwa lembaga pembayaran bersedia untuk beroperasi di bidang layanan pembayaran berdasarkan UU Sistem Pembayaran harus mendapatkan izin dari BRSA.

Bank-bank yang beroperasi sesuai dengan UU Perbankan dan lembaga uang elektronik yang didirikan oleh UU ini dianggap sebagai lembaga yang diizinkan untuk mengeluarkan uang elektronik. Selebihnya dilarang terlibat dalam menerbitkan operasi uang elektronik. UU mengatur lembaga uang elektronik yang didirikan untuk pertama kalinya dengan UU ini harus mendapat izin dari BRSA. Namun, UU tersebut juga menetap bahwa perbankan dapat menerbitkan uang elektronik tanpa izin dari BRSA.

Perizinan dan pengawasan lembaga pembayaran dan lembaga uang elektronik harus dilakukan oleh BRSA. Selain itu, UU menetapkan bahwa pendapat dari Bank Sentral harus dicari untuk pengaturan yang relevan dan mengatur bahwa BRSA dan Bank Sentral harus bertukar pendapat dan informasi dalam prakteknya. Selain itu, telah ditetapkan bahwa prinsip-prinsip dan prosedur mengenai operasional dan pengawasan lembaga pembayaran dan lembaga uang elektronik akan diatur oleh peraturan yang akan dikeluarkan oleh BRSA.

43

UU juga mengatur pelanggaran yang dapat dideteksi oleh Bank Sentral dan langkah-langkah untuk diterapkan. Tergantung pada beratnya pelanggaran dalam sistem operasi, Bank Sentral memiliki kewenangan untuk: o Memberikan jangka waktu yang wajar bagi operator sistem pembayaran untuk menghilangkan penyebab pelanggaran, o Mengharuskan operator sistem pembayaran untuk menerapkan langkahlangkah seperti jaminan atau collateral pool dan mekanisme jaminan untuk melakukan settlement atau penyelesaian, o Meminta peserta tertentu untuk dilarang dalam sistem pembayaran, o Menghentikan sementara izin operasi sampai masalah teratasi, o Mencabut izin operasi, o Untuk sementara waktu mengambil alih pengelolaan operator sistem pembayaran untuk memastikan kelancaran transaksi dan tidak adanya gangguan transaksi dalam sistem.

Otoritas utama di bidang pembayaran sehubungan dengan UU Sistem Pembayaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Licensing

Oversight/ Supervision

Payment Systems

CBRT

CBRT

Securities Settlement Systems

CBRT

CBRT

Payment Institutions

BRSA

BRSA

E-Money Institutions

BRSA

BRSA

Keterangan: 1. CBRT = TCMB 2. BRSA = BRSA

44

D.

SAVING DEPOSIT INSURANCE FUND (SDIF)

Dalam Pertemuan dengan Saving Deposit Insurance Fund delegasi diterima oleh Mr. Cagri Seyfi sebagai Department Head, Mr. Bulent Navruz sebagai Senior Fund Expert, Ms. Cigdem Akdag sebagai Senior Fund Expert dan Ms. Evrim Apan Ceylan sebagai Senior Fund Expert. Pertemuan dengan SDIF dilakukan di kantor SDIF yang berlokasi di Kota Istambul. Presentasi dilakukan oleh Mr. Cagri Seyfi tentang Tinjauan Umum Sistem Asuransi Tabungan di Turki.

Aturan hukum pertama kali yang terkait dengan perlindungan tabungan adalah UndangUndang tentang Perlindungan Tabungan No. 2243 tanggal 30 Mei 1933. Menurut UU ini, deposito yang bank memiliki sebagai persyaratan cadangan (reserve requirement) di Bank Sentral dianggap sebagai jaminan terhadap tabungan yang ada di perbankan. Setelah itu, jumlah 40% dari tabungan yang dimiliki oleh deposan dapat diterima sebagai klaim istimewa atas semua surat berharga yang ada di aset bank yang bersangkutan, ketentuan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Bank tentang No. 2999 tanggal 1 Juni 1936 yang telah diamandemen melalui UU No. 2243, dimana dalam kasus kebangkrutan harus segera dibayarkan kepada deposan tanpa menunggu hasil likuidasi. Rasio tersebut meningkat menjadi 50% menurut Undang-Undang Bank No. 7129 tanggal 23 Juni 1958. Perubahan yang signifikan telah dibuat melalui Undang-Undang Bank No. 7129 oleh Undang-Undang No. 153 tanggal 1960 dan Dana Bank Likuidasi didirikan dengan menerima atau membolehkan prinsip likuidasi bertahap bagi perbankan. SDIF didirikan dengan Undang-Undang Bank No. 70 tanggal 22 Juli 1983, yang membatalkan UU No. 7129. Tugas pengadministrasian dan mewakili dana diberikan kepada Bank Sentral dengan regulasi yang disiapkan oleh Kementerian. Keputusan tentang SDIF disahkan melalui Undang-Undang Bank No. 3182 tanggal 25 April 1985. Dengan Keputusan Hukum No. 538 tanggal 16 Juni 1994 Dana penjaminan dibebankan dalam upaya memperkuat dan melakukan restrukturisasi struktur keuangan dari bank bila diperlukan selain mengasuransikan tabungan. Undang-Undang Bank No. 4389 tanggal 18 Juni 1999 menyatakan bahwa Dana cadangan harus diadministrasikan dan diwakili oleh BRSA. BRSA didirikan pada tanggal 23 Juni 1999 45

dengan status badan hukum publik dan otonom dalam hal administrasi dan keuangan. BRSA didirikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengawasi dan menyimpulkan aplikasi tersebut, dan untuk memastikan bahwa tabungan dilindungi. BRSA melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Bank. BRSA dapat mengeluarkan peraturan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sesuai dengan pasal 03/01 UU Bank No. 4389 dimana BRSA memulai beroperasi pada 31 Agustus 2000. Penjaminan dana nasabah pertama kali dilakukan oleh Bank Sentral yang kemudian dilanjutkan atau dialihkan ke BRSA. Administrasi dan representasi dari dana jaminan memiliki badan hukum pada tahun 1983. Ketentuan tersebut ditetapkan dengan UndangUndang Bank No. 5020 tentang Pembuatan Amandemen Undang-Undang Bank dan Beberapa Undang-Undang pada tanggal 26 Desember 2003. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, SDIF menjadi badan hukum yang terpisah dari BRSA dan mengunakan pendekatan Risk Based Premium. Pada tahun 2005, berdasarkan Undang-Undang Bank No. 5411 dimana SDIF mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan. Misi SDIF adalah dalam rangka memberikan kontribusi untuk keamanan dan stabilitas sistem keuangan, menjamin deposito dan dana partisipasi serta menyelesaikan permasalahan bank dan aset yang di transfer ke SDIF dengan cara yang paling efisien. Mandat dan kewenangan SDIF tertuang dalam Undang-Undang Perbankan No: 5411 dan Regulasi yang diatur dalam SDIF. Kewenangan SDIF yanga ditetapkan oleh UU, fokus pada tiga bidang Perbankan yaitu: asuransi tabungan, Resolusi dan Pemulihan Bank Dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan sistem keuangan sekaligus melindungi hak-hak dan manfaat dari deposan, SDIF melakukan hal-hal dibawah ini:  Menetapkan kebijakan asuransi deposito  Menjamin tabungan dan dana partisipasi  Menyelesaikan bank yang diserahkan kepada SDIF  Mengeksekusi dan menyimpulkan transaksi tindak lanjut dan koleksi piutang SDIF  Mengelola aset dan sumber daya 46

 Tanda tangan MoU dengan badan yang berwenang dari negara-negara lain dan menjadi anggota organisasi keuangan, ekonomi dan profesional internasional  Meminta informasi dan dokumen dari lembaga-lembaga publik, lembaga, perorangan dan badan hukum yang diperlukan.  Melakukan perjanjian dengan debitur dalam rangka mempertahankan efisiensi proses pemulihan Fungsi utama dari SDIF dapat dilihat dari gambar di bawah ini: Resolution Phase

Regular Phase

Post Resolution Phase

Cost efficiency

Deposit Insurance

Early Warning/ Resolution Preparation

Resolution (9+3 months)

Recovery

Dalam fase reguler, SDIF melakukan fungsi asuransi tabungan dan Peringatan Dini / Resolusi Persiapan. Dalam fase resolusi, SDIF melakukan selama 9 + 3 bulan dan pada fase setelah resolusi, SDIF melakukan pemulihan. Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal asuransi tabungan, SDIF menerapkan diferensial (risk-adjusted) premi, menghitung dan menaikkan premi, pengaturan cakupan asuransi deposito. Sedangkan dalam hal peringatan dini, SDIF melakukan Risk monitoring dan Risk assessment. Dalam fase resolusi, SDIF berperan dalam menangani bank gagal, melakukan penggantian terhadap deposan yang mengasuransikan tabungannya, dan resolusi terhadap bank gagal. Dalam fase resolusi, SDIF melakukan resolusi terhadap Non Performing Loan dengan melakukan penjualan aset, Rescheduling, dan tindak lanjut proses hukum. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SDIF 

Melakukan pengembalian tabungan deposan



Menghitung dan menaikkan premi



Perkiraan risiko



Menerapkan premi diferensial (risk-adjusted) 47



Pemantauan risiko



Menangani bank gagal



Pemeriksaan tidak langsung (off site)



Pemeriksaan langsung (on site)



Intervensi yang berhubungan dengan bank yang menjadi anggota SDIF

STRUKTUR ORGANISASI SDIF

SDIF beroperasi sebagai badan hukum yang otonom. Dewan Dana adalah badan pembuat keputusan SDIF dan terdiri dari tujuh anggota. Ketua Dewan Dana juga Presiden SDIF. SDIF beroperasi secara independen dalam memenuhi mandatnya. Resolusi dari SDIF mungkin tidak diawasi untuk kesesuaian. Tidak ada organisasi, otoritas atau orang dapat mengeluarkan perintah atau instruksi untuk mempengaruhi keputusan Dewan. Tugas dari Presiden dan Anggota Dewan tidak dapat dihentikan sebelum masa jabatannya. SISTEM ASURANSI TABUNGAN DI TURKI Gambaran umum sistem asuransi tabungan yang ada di negara Republik Turki adalah sebagai berikut:  Manajemen memiliki Badan hukum yang otonom. 48

 Keanggotaan Wajib bagi semua bank yang beroperasi di Turki.  Pembayaran premi secara ex-ante dimana kontribusi dari bank peserta dilakukan sebelum muncul bank yang dicabut izin usahanya (ex-ante) dengan melalui premi dan penerimaan lainnya yang diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. Beberapa keuntungan dari pendanaan secara ex-ante, antara lain: penjamin simpanan mempunyai sumber dana yang aman dan likuid, proses pembayaran klaim dapat segera dilakukan sehingga akan meningkatkan kredibilitas penjamin simpanan dan kepercayaan masyarakat.  Sistem Premi berdasarkan Risk-based premium, dimana premi ditetapkan dengan persentase yang berbeda sesuai dengan tingkat risiko kegagalan masing-masing bank.  Jenis Tabungan yang tertanggung adalah tabungan perorangan yang ada di bank / cabang yang beroperasi di Turki baik dengan mata uang Turkish Lira (TL) maupun mata uang asing dan logam mulia (emas, perak, platinium, paladium).  Limit tabungan sebesar TL 100,000 atau USD 35,000 atau EUR 30,000.  Jumlah keanggotaan adalah 39 bank.

Adapun Profil keanggotaan sampai dengan 30 September 2015 adalah sebagai berikut :

Total Aset

USD 787 miliar

Jumlah Total Simpanan

USD 417 miliar

Jumlah tabungan yang dijamin

USD 110 miliar

Dana asuransi deposito

USD 6,9 miliar

Tabungan yang dijamin / Jumlah Simpanan

26,32%

Jumlah Deposan yang ditanggung / Jumlah 91% Deposan Rata-rata CAR

14,65%

Jumlah Bank

29

Jumlah kantor cabang

12.205

Jumlah Personil

211.834

Dana asuransi tabungan di SDIF terlihat mengalami peningkatan yang siknifikan yang dimulai dari total USD 1,462 pada tahun 1999 meningkat menjadi USD 7,053 pada kuartal ke 49

III tahun 2015. Walaupun terjadi penurunan yang juga sangat siknifikan pada tahun 2002 dimana terjadi penurunan dana asuransi tabungan dari total USD 2,741 pada tahun 2001 menjadi USD 342 pada tahun 2002, namun sampai saat ini secara total selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dimulai dari tahun 2002 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Deposit Insurance Reserve (USD Million) 7.053 6.549 6.767 6.905

1.462

2.240

3.272 3.456

2.741 342

778

1.175

1.657

4.304

5.113 5.234

2.139

7,3

8 6,2

6 4,2

4 2

4,9

5,7

5,4

6,4

6,3

3,4

2,7

3 0,99

1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,6

1,6

1,8

1,7

0,89

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015/III

0

Deposit Insurance Reserve/Insured Deposit(%)

Deposit Insurance Reserve/Total Deposit(%)

Aspek lain dari stabilitas keuangan adalah kesadaran masyarakat terhadap asuransi tabungan

50

Praktek yang baik dari SDIF terjadi pada saat krisis keuangan tahun 2000-2001 yang membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap asuransi simpanan dan kepercayaan masyarakat terhadap SDIF. Selama krisis semua deposan bisa mengakses tabungan mereka karena semua deposito diasuransikan oleh SDIF. Pada saat krisis keuangan yang terjadi antara tahun 2000 sampai dengan 2001 jumlah bank yang berhasil di selesaikan dan dilikuidasi berjumlah 25 Bank. 4 Bank berhasil dijual oleh SDIF, 6 bank dilakukan merger dan dijual, 8 bank dilakukan merger dengan kondisi tidak baik, 1 bank diubah menjadi bank publik, dan 6 bank dilikuidasi. SDIF memiliki sebuah proyek bernama The Shelf-Cleaning Project atau proyek pembersihan diri dilengkapi dengan arsip digital yang dibentuk sebagai kisah resolusi bank pada saat krisis keuangan tahun 2000-2001. Dalam proyek tersebut jumlah arsip digital terdiri dari 50.995 halaman dan 4.661 dokument. Sedangkan untuk buku Resolusi bank SDIF berjumlah 20 buku yang terdiri dari 19 buku terkait dengan 25 bank dan 1 buku metodologi pengalaman resolusi SDIF.

JARING PENGAMAN KEUANGAN DI REPUBLIK TURKI SDIF merupakan bagian dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang ada di Republik Turki seperti yang dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Safe and Sound Banking System

FINANCIAL

Regulation and Supervision

(BRSA)

Confidence in Banking Sector via Protection of Depositors

FINANCIAL STABILITY

Lender of Last Resort

(CBRT)

SAFETY

NET

Public Sources of Funds

(Treasury)

Deposit Insurance & Resolution

(SDIF)

Empat peserta utama dari Jaring Pengaman Keuangan di Republik Turki adalah BRSA, CBRT, Kementerian Keuangan dan SDIF. BRSA bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan, CBRT berfungsi sebagai Lender of Last Resort, Kementerian Keuangan sebagai

51

penyedia dana publik dan SDIF berfungsi sebagai asuransi tabungan dan resolusi terhadap bank gagal.

KERJASAMA DAN KOORDINASI ANTARA OTORITAS DALAM JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN DI REPUBLIK TURKI. Undang Undang perbankan memberikan tanggung jawab dan kekuasaan untuk melakukan: 1. Berbagi database dan informasi dengan persetujuan memberikan data antar otoritas dan masing-masing otoritas harus merahasiakan data yang diterima. 2. Melakukan pertemuan rutin, dimana masing-masing otoritas melakukan pertukaran informasi dan pandangan, memberikan saran terhadap kebijakan umum serta melakukan deteksi terhadap risiko sistemik. 3. Standing Committees, yang terdiri dari komite koordinasi, Komisi Sektor Keuangan dan Komite Stabilitas Keuangan.

Adapun Kerangka hukum dari Jaring Pengaman Keuangan terdiri dari: 1. Komite Koordinasi, komite ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Bank No. 5411 Pasal 100 dalam rangka berbagi informasi tentang: gambaran umum dari sistem perbankan, langkah-langkah yang harus diambil, hasil analisis Bank dapat mempengaruhi perhitungan premi berbasis risiko, dan tabungan. Komite ini paling sedikit melakukan pertemuan setiap empat bulan. Komite ini terdiri dari ketua dan wakil ketua SDIF dan BRSA. 2. Komite Sistem Keuangan, komite ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Bank Pasal 99 dalam rangka: mendiskusikan hal-hal yang dapat mempengaruhi masa depan sektor keuangan, mengembangkan kebijakan umum dan melakukan pertemuan sedikitnya dua kali setahun. Komite ini terdiri dari wakil-wakil dari SDIF, BRSA, Bank Sentral Republik Turki, Turkish Treasury, dan Capital Markets Board (CMB), dan lain sebaginya. 3. Komite Stabilitas Sistem Keuangan, komite ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Struktur dan Tugas Undersecretariat of Treasury no. 4059, Klausul tambahan 4 dalam rangka, menentukan dan memantau risiko sistemik, mengidentifikasi langkahlangkah

yang diperlukan dan

usulan kebijakan untuk

memitigasi

risiko,

memperingatkan instansi terkait tentang risiko sistemik, mengevaluasi rencana manajemen risiko sistemik, mengkoordinasikan manajemen risiko sistemik. Komite 52

ini terdiri dari wakil-wakil dari SDIF, BRSA, TCMB, Kementerian Keuangan dan Dewan Pasar Uang (CMB).

PROSES RESOLUSI BANK DI REPUBLIK TURKI Proses penyelesaian dimulai dengan intervensi BRSA terhadap bank gagal. BRSA memiliki kewenangan untuk mencabut lisensi perbankan atau mentransfer bank yang bermasalah kepada SDIF. Dalam proses ini, jika kondisi keuangan bank memburuk, BRSA mewajibkan bank untuk mengambil beberapa langkah-langkah dalam upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan bank. Menurut Undang-Undang Bank pasal 68, 69, 70 BRSA dapat memanggil direksi bank terkait untuk mengambil langkah-langkah perbaikan kondisi keuangan, rehabilitasi, pembatasan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh BRSA. Dengan tetap melakukan koordinasi mengenai perkembangan bank yang bermasalah dengan SDIF. Jika kondisi keuangan bank tidak membaik meskipun sudah ada tindakan yang diambil, Dewan BRSA dapat memutuskan untuk mentransfer manajemen dan kontrol bank kepada SDIF.

PROSES RESOLUSI BANK BERMASALAH Dewan BRSA berwenang untuk memindahkan manajemen bank dan mengendalikan bank gagal kepada SDIF beserta hak-hak pemegang saham kecuali dividen untuk tujuan mentransfer, menjual atau penggabungan bank sepenuhnya atau sebagian. Dewan SDIF membuat keputusan tentang apakah akan mengambil alih saham atau tidak dengan melakukan evaluasi apakah dana sementara diperlukan untuk mendorong stabilitas keuangan dan untuk menerapkan opsi resolusi yang paling baik dalam mencapai tujuan melakukan resolusi bank bermasalah.

Dewan SDIF memperhitungkan kondisi keuangan bank dan biaya serta manfaat dari mengambil alih saham bank. Proses resolusi bank bermasalah tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini, dimana SDIF melakukan atau memohon proses kebangkrutan terhadap bank bermasalah atas nama deposan.:

53

PENDANAAN BANK BERMASALAH (RESOLUTION FUND) Sumber pendanaan berasal dari pendapatan dan pinjaman, dimana sumber dana yang berasal dari pendapatan terdiri dari pembayaran premi asuransi, denda, biaya dari pengalihan saham Bank dan entri ke Sistem Perbankan, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan dari dana cadangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari pinjaman terdiri dari pinjaman dari Kementerian Keuangan, pinjaman dari Bank Sentral, pembayaran dibayar dimuka pembayaran premi asuransi dari perbankan. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan SDIF tersebut digunakan untuk anggaran pengeluaran dan dana-dana yang berasal dari pinjaman digunakan untuk membayar nasabah yang ditanggung oleh SDIF dan Dana Partisipasi serta untuk aktifitas resolusi bank gagal. Dalam hal dana back up yang berasal dari pinjaman, SDIF dapat melakukan pinjaman setelah mendapatkan otorisasi dari Kementerian Keuangan atau meminjam surat berharga pemerintah dari Kementerian Keuangan jika dipandang perlu. Pembayaran dimuka dapat diterima dari kalangan perbankan yaitu sebesar sampai dengan total premi asuransi yang dibayar oleh mereka pada tahun sebelumnya, yang akan dipotong dari kewajiban premi periode berikutnya. Dalam kasus-kasus darurat di mana sumber daya SDIF tidak dapat memenuhi kebutuhan, Bank Sentral dapat memberikan uang muka kepada SDIF. ASURANSI TABUNGAN DALAM KRISIS KEUANGAN GLOBAL Stabilitas sistem keuangan Turki tidak terkena dampak negatif dari Krisis Keuangan Global akibat reformasi keuangan yang diberlakukan setelah krisis keuangan yang terjadi pada 54

tahun 2000-2001. Kewenangan SDIF dalam hal batas maksimum penjaminan simpanan dan cakupan asuransi tabungan telah dialihkan kepada Dewan Menteri untuk sementara waktu. Namun sampai saat ini, tidak ada keputusan yang dibuat oleh Dewan Menteri dalam rangka meningkatkan cakupan asuransi tabungan dan batas maksimum penjaminan simpanan selama krisis. Pada masa krisis ekonomi global amandemen yang dibuat terhadap sistem premi berbasis risiko atau risk based premium mencakup:  Faktor ukuran perbankan telah dimasukkan dalam sistem premi berbasis risiko sebagai indikator tingkat risiko sistemik yang diakibatkan oleh perbankan.  Faktor risiko likuiditas tambahan seperti rata rata jatuh tempo simpanan, rasio likuiditas dan bank-dependent liabilities ratio telah dimasukkan dalam sistem premi berbasis risiko. Komite Stabilitas keuangan didirikan untuk memperkuat koordinasi dan platform kerjasama untuk manajemen krisis dan masalah risiko sistemik. RENCANA AKSI BANK GAGAL Rencana Aksi Bank Gagal dikembangkan oleh SDIF untuk mengambil alih manajemen bank gagal dengan segera dan memulai proses penyelesaian secara efektif. Adapun tujuan dari rencana aksi terhadap bank gagal adalah sebagai berikut: 

Untuk menentukan langkah yang diperlukan



Untuk memprioritaskan rencana aksi tersebut



Untuk menentukan staf yang bertanggung jawab dan metode yang digunakan



Untuk meminimalkan resiko-resiko kerugian

Adapun rencana aksi bank gagal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini

55

BRSA

Informs SDIF with regard to the take over decision

SDIF CRISIS COORDINATION CENTER

PAYMENT BANK

BANK

RELATED DEPARTMENTS

SDIF TEAM

BANK TEAM

Meskipun Turki telah melakukan reformasi keuangan di awal tahun 2000-an, krisis keuangan global baru-baru ini membuka area baru di mana diperlukan reformasi lebih lanjut. Saat ini, BRSA dan SDIF sedang bekerja sama untuk menentukan kebutuhan regulasi untuk meningkatkan intervensi dan proses penyelesaian sesuai dengan standarts internasional, seperti FSB Key Attributes, merevisi IADI Core Principles dan EU Directives yang baru.

III. PENUTUP Demikian laporan kunjungan teknis Panja RUU Bank Indonesia Komisi XI DPR RI ke Republik Turki yang dapat kami sampaikan, semoga hasil kunjungan kerja ini dapat bermanfaat dalam rangka penyusunan RUU tentang Bank Indonesia.

Ketua Delegasi Kunjungan Kerja Panja RUU Bank Indonesia Komisi XI DPR RI ke Republik Turki, ttd H. Jon Erizal, SE, MBA

56