L A K I P Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih TA 2015

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih TA 2015

6 5 4 3 2 1 0

TSP DAN LLA SEKRETARIAT WASDALOPS

UPTD TERMINAL UPTD PKB

UPTD PARKIR

KOMINFO

Disusun Oleh : Tim Penyusun LAKIP DishubkominfoTahun 2016

A. LATAR BELAKANG Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan, karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik. baik Sejalan dengan kebijakan Perundang-undangan Perundang undangan tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Undang Undang No. 06 Tahun 2001 selalu berusaha menyikapinya melalui peraturan daerah yang telah dikeluarkan. Dalam Peraturan daerah Kota Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinass yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan pertimbangan

agar

pelaksanaan

desentralisasi

di

bidang

transportasi,

komunikasi dan informatika lebih optimal dengan mengacu pa pada seluruh potensi yang terdapat di Kota Prabumulih. Peranan transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto Kota Prabumulih, selain itu juga berperan dalam penyebaran penduduk keseluruh wilayah sehingga transportasi menjadi katalisator katalisator pembangunan. Disamping itu peranan komunikasi dan informatika tidak kalah 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

pentingnya dalam pembangunan, terutama dalam sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah yang lebih efisien dengan penerapan Teknologi Informasi. Peranan-peranan tersebut dalam bentuk dilaksanakan program

kegiatan

yang

telah

direncanakan

oleh

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika yang dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dan mengacu pada sistem Good Governance untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan. Setiap

kegiatan

yang

dilaksanakan

pada

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta penjelasan atau jawaban atas kinerja. Untuk mewujudkan hal tersebut maka harus ada sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, kegiatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika harus memenuhi asas akuntabilitas yang menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat pertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan dasar untuk terselenggaranya “ Good Governance ” yang artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme). Adapun dasar -dasar terselenggaranya “ Good Governance” yaitu Tap MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Undang -Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja

dan

tindakan

seseorang/badan

hukum/pimpinan

kolektif

suatu

organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan

dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. 2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan ini sebagai bagian dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinyah (SAKIP), yang dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Perhubungan implementasi

Komunikasi system

dan

Informatika

pengendalian

adalah

manajemen

perwujudan

sektor

publik.

dari

Sistem

pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manjemen instansi pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik instasi dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian yang selaras. Atas dasar tersebut

SAKIP

diawali

dengan

penyusunan

Rencana

Stratejik

yang

mendefinisikan Visi, Misi dan Tujuan yang hendak dicapai secara selaras setiap tahunnya.

B. GAMBARAN UMUM DISHUB KOMINFO Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih (PERDA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2012. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat Sekretaris membawahi 3 Sub.Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Program

3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi : 1. Seksi Lalu Lintas 2. Seksi Angkutan Orang 3. Seksi Angkutan Barang d. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana membawahi : 1. Seksi Manajemen Rekayasa 2. Seksi Sarana dan Prasarana 3. Seksi Perkreta Apian e. Kepala Bidang Pengawasan Operasional dan Keselamatan Kepala

Bidang

Pengawasan

Operasional

dan

Keselamatan

membawahi : 1. Seksi Pengawasan 2. Seksi Operasional 3. Seksi Keselamatan f.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi : 1. Seksi Pos Telekomunikasi 2. Seksi Aplikasi Telematika 3. Seksi Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi

g. Kepala Unit Telaksana Teknis Dinas Kepala Unit Telaksana Teknis Dinas membawahi : 1. UPTD Terminal 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 3. UPTD Perparkiran h.

Kelompok Jabatan Fungsional


C. KINERJA/PELAYANAN 1. PELAYANAN BIDANG PERHUBUNGAN Pada aspek Pelayanan Umum dengan Fokus Layanan Urusan Wajib bidang Perhubungan hanya terfokus pada tarnsportasi darat. Selanjutnya Dinas Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan, dengan memperhatikan secara menyeluruh dan terpadu pada peningkatan jumlah penduduk dan arus kendaraan dengan penyebarannya, program pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, pelestarian kemampuan lingkungan, kondisi geografis. Selain hal tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih juga melaksanakan perencanaan dan melaksanakan pembangunan, perbaikan dan peremajaan pasilitas yang berhubungan dengan darat. Untuk diketahui kondisi transportasi darat saat ini sudah mengalamii kemajuan yang cukup baik di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya terbentuk Kota Prabumulih, meskipun jauh dari kondisi ideal kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang ada sebagian sudah beroperasii dengan plat kuning, yang melayani trayek pada simpul-simpul penting, terutama melayani mobilitas penumpang dan barang. Berikut disampaikan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bidang perhubungan. 1. Pelayanan Penumpang Transportasi Umum Jumlah arus penumpang merupakan orang yang menggunakan jasa angkutan umum untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. 2. Pelayanan Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobill bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas : 1) Jaringan trayek lintas batas Negara 2) Jaringan trayek antar kota antar propinsi 3) Jaringan trayek antar kota dalam propinsi 4) Jaringan trayek perkotaan 5) Jaringan trayek pedesaan.


Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih hanya mempunyai kewenangan untuk urusan jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek pedesaan. 3. Pelayanan Uji Kir Angkutan Umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: a.

Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persayaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

b.

Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasIl uji Balai uji kendaraan bermotor Kota Prabumulih sudah berdiri sejak

tahun 2004 dan sudah melakukan uji tipe dan uji berkala terhadap mobill penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan. Namum pelaksanaannnya ada beberapa uji fisik yang tidak bisa dilakukan karena ketidak adaan alat tersebut, yaitu headlight teaster, speedometer teaster dan axle load teaster, sehingga pengujian tersebut tidak maksimal. 4. Pelayanan Terminal Bis Terminal bis dapat diartikan sebagai prasarana tranportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau

antar

moda transportasi serta mengatur kedatangan

dan

pemberangkatan kendaraan umum. Sampai saat ini terminal yang ada di Kota Prabumulih hanya 1 yaitu terminal tipe B yang terletak di jalan lingkar, namun sampai saat ini terminal 6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

tersebut

belum

difungsikan

secara

maksimal

dikarenakan

sarana

penghubung antara terminal dengan pusat kota belum diataur dengan jaringan trayek serta masih ada keengganan angkutan penumpang untuk masuk ke terminal tersebut. Dari Aspek Daya Saing Daerah yang merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitifeness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggii dan berkelanjutan. Pada aspek ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika termasuk dalam Fokus Wilayah/Infrastruktur, yaitu suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) dalam mendukung aktifitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Fokus ini Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika berperan dalam aksesbilitas daerah dengan pelayanan yang diberikan guna perhitungan aksesibilitas daerah, yaitu : 1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan, rasio ini untuk memberikan informasi tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberikan akses tiap kendaraan. 2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, yaitu jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. 3. Jumlah

Prasarana

Pengamanan

Jalan,

yaitu

fasilitas

dijalan

yang

memberikan peringantan, petunjuk dan perintah bagi pengguna jalan.

1.1 Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Aspek Pelayanan Umum dengan Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika adalah salah satu bidang yang baru dii bentuk yang sebelumnya, bidang ini merupakan salah satu Kantor yang berada di Pemerintahan Kota Prabumulih. Melalui kerjasama dengan beberapa operator selular ,saat ini setiap kecamatan di Kota Prabumulih sudah terjangkau oleh sarana komunikasi, masyarakat sudah bisa berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun masih belum optimal. 7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

Dalam Pelayanan di instasi pemerintah saat ini seluruh kantor yang ada di Pemerintahan Kota Prabumulih sudah bisa menggunakan internet secara gratis serta juga sudah membangun jaringan internet untuk pelelangan atau eprocurement. Berikut disampaikan pelayan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bidang Komunikasi dan Informatika: 1. Pendataan jaringan telephone 2. Pembinaan Radio Lokal maupun Nasional 3. Pembinaan Televisi Lokal maupun Nasional 4. Pendataan dan Perizininan Tower BTS 5. Pembinaan Wartel dan Warnet 6. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Masa 7. Pelayanan Jaringan Internet 8. Pelayanan Eprocurenment 9. Pelayanan LPSE

1.2 Pelayanan Keuangan Kelancaran Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan sangatlah ditunjang oleh sektor keuangan / anggaran yang memadai. Untuk Tahun 2008 s.d. 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih mengelola anggaran penerimaan dan pembiayaan kegiatan sampai anggaran perubahan yang terdiri dari : 1. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (KASDA) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 2. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung pada SKPD Dishubkominfo Kota Prabumulih berupa gajii pegawai yang dibayarkan setiap bulannya termasuk gaji ke 13 3. Belanja Langsung


Belanja Langsung pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari Belanja Pegawai, BelanjaOperasi dan Belanja Modal. Belanja ini dialokasikan kepada bidang-bidang dan UPTD-UPTD.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Tugas pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih adalah melaksanakan kewenangan otonomi kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan komunikasi dan Informatika 2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, mempunyai fungsi sebagaii berikut : a. Perumusan kebijakan pokok tersebut di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang Perhubungan komunikasi dan Informatika c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Pengendalian

dan

Pengawasan

teknis

di

bidang

Perhubungan

komunikasi dan Informatika e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku f. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya


g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

Susunan kepegawaian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : A) KEPALA DINAS a. Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala

Dinas b. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok Membantu Walikota melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : (1). Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (2). Pelaksanaan

pembinaan operasional di bidang Perhubungan

Komunikasi dan Informatika. (3). Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota

berdasarkan

Peraturan

Perundang-Undangan

yang

berlaku. (4). Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (5). Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota

berdasarkan

Peraturan

Perundang-Undangan

yang

berlaku. (6). Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya. (7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.


B) SEKRETARIAT 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; 2. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan penyusunan program dan perencanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan naskah dinas dan pelaporan.dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sekretaris mempunyai fungsi : (1) Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan. (2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian. (3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan. (4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan program 4. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas 5. Sekretariat membawahi : a) Sub Bagian Kepegawaian; i. Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; ii. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok Membantu sekretaris dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan

yang

perlu

diambil

dalam

bidang

tugasnya

dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris yang berkaitan dengan tugas di bidangnya.; iii. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi : (1) Menerima

dan

kepegawaian

mencatat dan

surat-surat

masuk

menyampaikannya

di

bidang

kepada

yang

berkepentingan. (2) Memperbanyak surat-surat kepegawaian menurut kebutuhan. (3) Mengurus pengiriman surat-surat di bidang kepegawaian. 11 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

(4) Mengurus kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun pegawai (5) Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang urusan kepegawaian. (6) Menyimpan dan memelihara arsip yang berkaitan dengan kepegawaian

yang

sedang

dan

yang

sudah

selesai

pengurusannya.

b) Sub Bagian Keuangan ; 1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 3. Membantu sekretaris dalam bidang tugasnya, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan. dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris dalam bidang tugasnya. 4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : (1) Menyusun

rencana

anggaran

belanja

rutin

maupun

pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dari sumber lainnya. (2) Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi pemantauan pelaksanaan anggaran. (3) Mengurus gaji dan dan honorarium pegawai (4) Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggung

jawabannya

dan

pengamanan

dokumen

keuangan. (5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris. c) Sub Bagian Umum dan Program. 1. Sub Bagian Umum dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas pokok, membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya, menyelenggarakan 12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

segala sesuatu yang diperlukan tentang urusan kepegawaian, umum dan

program

dinas,menyelenggarakan

administrasi

persuratan,

mengatur dan memelihara kebersihan dan kenyamanan ruang kerja, menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang inventaris/habis pakai. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Program mempunyai fungsi : (1) Menerima

dan

mencatat

surat-surat

masuk

dan

menyampaikannya kepada bidang, subbag dan seksi yang berkepentingan. (2) Memperbanyak surat-surat menurut kebutuhan. (3) Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang kepanitiaan dan kepegawaian di dinas (4) Melaksanakan pengarsipan dan pengiriman surat-surat (5) Menyelenggarakan inventaris barang-barang milik daerah di Dinas. (6) Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang sudah selesai pengurusannya. (7) Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang urusan kepegawaian. (8) Menyelenggarakan

penerimaan,

penyimpanan

dan

pendistribusian barang-barang inventaris/habis pakai. (9) Mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor. (10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris C) BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan pertimbangan

yang

perlu

diambil

dalam

bidang

tugasnya

dan

menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai Fungsi : 13 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

(1) Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan lalu-lintas dan angkutan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tarif angkutan. (3) Penyusunan dan pelaksanaan pengaturan jaringan trayek dalam kota (4) Membuat surat rekomendasi permintaan izin usaha angkutan dan trayek serta izin angkutan khusus kepada Kepada Kepala Dinas. 4. Bidang Lalu Lintas Angkutan membawahi: a) Seksi Lalu Lintas; 1. Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam bidang tugasnya, menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan di bidang lalu lintas, memberikan laporan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang lalu lintas. (2) Menyiapkan penyusunan dan penetapan jaringan dan kelas jalan. (3) Menyiapkan bahan-bahan/data untuk turut serta dalam lomba Wahana Tata Nugraha. (4) Membuat surat rekomendasi terhadap perubahan tata guna lahan

sesuai

dengan

ketentuan

yang

ada

di

Bidang

Perhubungan.

b) Seksi Angkutan Orang; 1. Seksi Angkutan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam bidang tugasnya, menyiapkan angkutan

bahan

orang

di

dan jalan,

petunjuk

teknis/kebijakan

memberikan

laporan,

mengenai saran,

dan

pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan 14 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan program di bidang angkutan orang. (2) Merencanakan dan menetapkan jaringan trayek angkutan penumpang umum (3) Menyiapkan dan menetapkan usulan tarif angkutan penumpang umum. (4) Memberikan pelayanan izin usaha, izin trayek dan izin operasi terhadap angkutan penumpang umum. (5) Menetapkan jumlah, jenis, dan kapasitas kendaraan angkutan penumpang umum, (6) Melakukan perhitungan peramalan dan penetapan kebutuhan jumlah angkutan penumpang umum pada setiap trayek yang telah ditetapkan. (7) Membuat

surat

kuning/angkutan

rekomendasi penumpang

penerbitan

umum

kepada

STNK

plat

pihak

yang

berwenang. (8) Memberikan kebijakan izin insidentil angkutan penumpang umum. (9) Melaksanakan

pengawasan

dan

bimbingan

terhadap

pelaksanaan kegiatan angkutan penumpang umum di jalan. (10) Menyiapkan bahan-bahan / data untuk turut serta dalam lomba awak/sopir teladan (AKUT)

c) Seksi Angkutan Barang; 1. Seksi Angkutan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam bidang tugasnya, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis / kebijakan mengenai angkutan barang di jalan dan memberikan laporan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang angkutan barang. (2) Membuat peta jaringan trayek angkutan barang. (3) Memberikan pelayanan izin usaha terhadap angkutan barang yang berdomisili di Kota Prabumulih. (4) Menginventarisir jumlah dan jenis angkutan barang sesuai dengan izin usaha yang diberikan. (5) Melakukan perhitungan peramalan jumlah angkutan barang. (6) Memberikan rekomendasi penerbitan STNK plat kuning/angkutan barang kepada pihak yang berwenang. (7) Melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan barang di jalan. (8) Membuat

surat

rekomendasi/dispensasi

pengangkutan

alat

berat/angkutan barang khusus dalam kota.

D) BIDANG TEKNIK SARANA DAN PRASARANA 1. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 2. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan di bidang manajemen rekayasa, sarana prasarana lalu lintas dan perkereta apian 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat

(2)

Pasal ini Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : (1) Merekayasa kebutuhan sarana dan prasarana Perhubungan (2) Penyusunan rencana pembangunan sarana prasarana transportasi (3) Menentukan titik lokasi penempatan prasarana perhubungan. 16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

(4) Memberikan pelayanan izin pengguna jalan (disfungsi) dan rekomendasi bidang prasarana perhubungan. 4. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana membawahi: a) Seksi Manajemen Rekayasa; 1. Seksi Manajemen Rekayasa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa mempunyai tugaspokok : 3. Membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas. 4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Manajemen Rekayasa mempunyai fungsi : (1) Merekayasa kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas. (2) Mengumpulkan, mengolah data, menyusunan rencana dan program di bidang manajemen rekayasa lalu lintas (3) Memantau

dan

melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas. (4) Menyiapkan

rekomendasi

terhadap

pembuatan

jembatan

penyeberangan,

perizinan

halte,

areal

trotoar

kepada parkir, jalan

Walikota

pembuatan

dan

analisis

dampak lau linta. (5) Membuat surat dispensasi kelas jalan dan penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas umum.

b) Seksi Sarana dan Prasarana; 1. Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil


dalam bidang tugasnya dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan mengenai sarana dan prasarana. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : (1) Melaksanakan inventarisasi secara berkala terhadap sarana prasarana jalan (2) Melaksanakan

dan

menyiapkan

pemeliharaan, pengawasan

pengadaan,

pemasangan,

dan penghapusan perlengkapan

jalan.

c) Seksi Perkereta Apian. 1. Seksi Perkereta apian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Perkereta apian mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan

bahan

dan

petunjuk

teknis/kebijakan

di

bidang

perkeretaapian. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Perkereta apian mempunyai fungsi : (1) Mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana dan program di bidang perkeretaapian. (2) Memberikan bahan pertimbangan atas pemberian izin perlintasan, pemotongan dan persimpangan dengan jalan kereta api. (3) Pengkoordinasian operasional angkutan kereta api. (4) Memberikan petunjuk, bimbingan, pengawasan atas pengelola dan ketertiban stasiun dan terminal peti kemas dengan angkutan kereta api Kabupaten/Kota. (5) Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan kereta api. (6) Menyusun

rencana

kebutuhan

pembangunan

underpass,

pelebaran pintu perlintasan kereta api.


E) BIDANG PENGAWASAN OPERASIONAL DAN KESELAMATAN 1. Bidang

Pengawasan, Operasional dan Keselamatan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang 2. Kepala Bidang Pengawasan, Operasional dan Keselamatan mempunyai tugas pokok 3. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, merencanakan, melaksanakan pengendalian, pengawasan, penertiban, pembinaan, pendataan, inventarisasi terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya. 4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat

(2)

Pasal ini Kepala Bidang Pengawasan, Operasional dan Keselamatan mempunyai Fungsi : (1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program

sektor

perhubungan

darat

di

bidang

operasional,

pengawasan, dan keselamatan. (2) Pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang operasional. 5. Pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan. 6. Pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keselamatan 7. Merencanakan manajemen keselamatan lalu lintas 8. Bidang Pengawasan, Operasional dan Keselamatan membawahi: a) Seksi Pengawasan; 1. Seksi Pengawasan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok : Membantu Bidang

Pengawasan, Operasional dan Keselamatan dalam

bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang pengawasan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Pengawasan mempunyai fungsi : 19 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

(1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan lalu lintas. (2) Melaksanakan pengawasan terhadap kondisi arus lalu lintas secara intensif. (3) Melaksanakan pengawasan terhadap perizinan angkutan orang/barang. (4) Melakukan pengaturan laulintas secara intensif

b) Seksi Operasional 1. Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Operasional mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Operasional, Pengawasan, dan Keselamatan dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang operasional. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Operasional mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan program di bidang operasional lalu lintas. (2) Melaksanakan

pengendalian

keamanan,

ketertiban,

kelancaran lalu lintas. (3) Melaksanakan

pemeriksaan

kendaraan

dan

penertiban

kendaraan bermotor terhadap angkutan umum dan angkutan barang. (4) Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. (5) Melakukan inventarisasi pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan

c) Seksi Keselamatan. 1. Seksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Operasional, Pengawasan, dan Keselamatan dalam 20 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang keselamatan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Keselamatan mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan. (2) Melaksanakan

audit

keselamatan

jalan

yang

meliputi

penentuan daerah titik rawan kecelakaan dan analisis kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. (3) Memberikan penyuluhan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. (4) Membantu penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. (5) Membuat surat rekomendasi perizinan kursus mengemudi. F) BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Bidang

Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang; 2. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, merencanakan, melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pendataan, inventarisasi

terhadap

sarana

komunikasi

dan

informatika

dan

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat

(2)

Pasal ini Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi : (1) Standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembangunan Teknologi Informasi (2) Pembangunan,

pengelolaan dan pengembangan

infrastruktur

jaringan. (3) Pengawasan pelaksanaan di Bidang Pos Telekomunikasi. (4) Perencanaan pengembangan sistem Informasi dan komunikasi 21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

(5) Pengelolaan pendapat umum. (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. 4. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi: a) Seksi Pos Telekomunikasi; 1. Seksi Pos Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Pos Telekomunikasi mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang Pos

dan

kebijakan

Telekomunikasi.Merumuskan dan

standarisasi

teknis

serta di

melaksanakan

bidang

Pos

dan

Telekomunikasi. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Pos Telekomunikasi mempunyai fungsi: (1) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan di bidang Pos dan Telekomunikasi. (2) Membuat surat rekomendasi terhadap permohonan izin pembangunan tower telekomunikasi. (3) Membuat surat rekomendasi perizinan kantor agen Jasa Titipan. (4) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler dan sejenisnya. (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b) Seksi Aplikasi Telematika; 1. Seksi Aplikasi Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Aplikasi Telematika mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang Aplikasi

dan

Telematika.Merumuskan

serta

melaksanakan

kebijakan teknis di bidang Aplikasi Telematika. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Aplikasi Telematika mempunyai fungsi : (1) Menyiapkan, melaksanakan perumusan kebijakan di bidang egovernment, perangkat lunak dan konten. 22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

(2) Menyusun

standar,

norma,

pedoman,

kriteria,

prosedur di bidang e-government, perangkat lunak dan konten. (3) Membangun, mengelola dan mengembangkan infrastruktur jaringan dan manajemen Teknologi Informasi. (4) Memberikan bimbingan teknis, sosialisasi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

c) Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi 1. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai fungsi : (1) Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dibidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah dan kemitraan media. (2) Membuat surat rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio amatir. (3) Melakukan kegiatan publikasi dan dokumentasi tentang kegiatan pemerintah. (4) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, pemerintah, serta kelembagaan menggunakan multimedia. (5) Melaksanakan pemberdayaan lembaga media tradional. (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. 23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

G) UNIT TELAKSANA TEKNIS DINAS 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana tehnis operasional. 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan (UPTD), Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : a) UPTD Terminal a. Kepala UPTD Terminal Tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang terminal, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah- langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Fungsi : 1. Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyiapkan pertanggung

jawabannya

dan

pengamanan

dokumen

keuangan. 2. Melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang masuk ke dalam terminal. 3. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang ada di terminal. 4. Menyelenggarakan

inventarisasi

barang-barang

/

perlengkapan yang ada di terminal. 5. Mengatur pelaksanaan pemungutan retribusi setiap angkutan umum yang masuk ke dalam terminal. 6. Mengatur kebersihan ruang kantor terminal

b. Sub Bagian Tata Usaha Terminal Tugas pokok : Membantu Kepala UPTD terminal dalam bidang tugasnya dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala

UPTD

terminal

tentang

langkah-langkah

dan

pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 24 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

Fungsi : 1. Membantu Kepala UPTD terminal dalam menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggung jawabannya serta pengamanan dokumen keuangan. 2. Menerima dan mencatat surat masuk 3. Mengurus pengiriman surat 4. Menyelenggarakan inventarisasi barang-barang/perlengkapan yang ada di unit terminal. 5. Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang sudah selesai pengurusannya. 6. Mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor terminal. b) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. 1.

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tugas pokok :Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, menyiapkan

bahan

dan

petunjuk

teknis/kebijakan

di

bidang

Pengujian Kendaraan Bermotor dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Fungsi : (1) Melaksanakan pengujian terhadap kendaraan bermotor dan menetapkan kendaraan bermotor laik jalan. (2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kendaraan bermotor laik jalan. (3) Menginventarisir barang-barang / perlengkapan yang ada di terminal. (4) Melaksanakan

administrasi

kendaraan

bermotor

laik

jalan,

administrasi keuangan, pembukuan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya. (5) Melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan bersama dengan unsur terkait.


5. Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor . Tugas pokok : Membantu Kepala UPTD PKB dalam bidang tugasnya, membantu Kepala UPTD PKB dalam menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD PKB tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya Fungsi : (1) Menyelenggarakan pertanggung

tata

usaha

jawabannya

keuangan

serta

dan

menyusun

pengamanan

dokumen

keuangan. (2) Menerima

dan

mencatat

surat-surat

masuk

dan

menyampaikannya kepada Kepala UPTD PKB. (3) Mengurus pengiriman surat-surat. (4) Menginventarisir barang-barang / perlengkapan yang ada di unit PKB. (5) Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang sudah selesai pengurusannya. (6) Mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor PKB.

c) UPTD Perpakiran 1. Kepala UPTD Perparkiran Tugas pokok :Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, menyiapkan

bahan

dan

petunjuk

teknis/kebijakan

di

bidang

perparkiran dan memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya. Fungsi : (1) Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyiapkan pertanggung jawabannya dan pengamanan dokumen keuangan di bidang perparkiran. (2) Melakukan pengaturan terhadap parkir kendaraan bermotor di tempat-tempat yang telah ditentukan.


(3) Melakukan pengawasan terhadap parkir kendaraan di tempattempat yang telah ditentukan. (4) Menyelenggarakan

inventaris

barang-barang/perlengkapan

yang berkaitan dengan perparkiran 2. Sub Bagian Tata Usaha Perparkiran Tugas pokok : Membantu Kepala UPTD parkir dalam bidang tugasnya, membantu Kepala UPTD parkir dalam menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD parkir tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Fungsi : (1) Membantu Kepala UPTD parkir dalam menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggung jawabannya serta pengamanan dokumen keuangan. (2) Menerima

dan

mencatat

surat-surat

masuk

dan

menyampaikannya kepada Kepala UPTD parkir. (3) Mengurus pengiriman surat-surat. (4) Menyelenggarakan inventarisasi barang-barang/perlengkapan yang ada di unit perparkiran. (5) Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang sudah selesai pengurusannya

H) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tanaga fungsional

masing-masing

berdasarkan

Peraturan

Perundang-

undangan yang berlaku. 2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.


4. Jumlah tenaga fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan yang berlaku.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS Berdasarkan Komunikasi

dan

faktor-faktor Informatika

dari

Kota

pelayanan Prabumulih

Dinas yang

Perhubungan mempengaruhi

permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, jika ditinjau dari aspek: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra Kota Prabumulih, maka isu-isu strategis dapat teridentifikasi. Identifikasi terhadap isu-isu strategis yang muncul selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu organisasi di Pemerintah Kota Prabumulih untuk mempercepat pembangunan guna meningkatkan peran kota menuju pencapain masayarakat yang sejahtera. Namun untuk mencapai kondisi demikian kenyataanya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih terdapat permasalahan yang sedang dan akan dihadapi yang sifatnya strategis. Permasalahan ini juga merupakan sebagian dari dinamika nasional, dinamika regional serta dinamika lokal yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan dan komunikasi serta informatika dan hal ini perlu mendapat perbaikan dan diantisipasi secara terencana dan sistematis. Dari sekian banyak permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat dirumuskan beberapa permasalah pokok yang sifatnya strategis, yaitu : 1. Pertumbuhan kendaraan dengan segala jenisnya yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur 2. Belum optimalnya Manajemen Transportasi/Kemacetan 3. Angkutan umum yang belum sepenuhnya mampu memperlancar aktivitas masyarakat dikarenakan kalah dengan moda lain 4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan dibidang perhubungan komunikasi dan informatika


5. Belum terealisirnya pengadaan terminal dalam kota yang representatif dan terminal terpadu 6. Belum optimalnya penataan lingkungan perkotaan 7. Perkembangan sistem komunikasi dan informatika yang sangat cepat berubah 8. Belum primanya pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika,

berkaitan

dengan

pelayanan

penyediaan

sarana

prasaranan transportasi dan pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika lainnya 9. Kualitas aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang masih perlu ditingkatkan, baik jumlah maun kompetensinya

Dari permasalahan pokok di atas dapat ditarik ke isu-isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat dimasa datang. Isu strategis ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan pengaruh negatife bagi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Dalam analisis isu strategis, aspek terpenting yang menjadi dasar proses penentuannya ialah dengan menentukan kriteria, umumnya kriteria isu strategis ini adalah sebagai berikut : 1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 3. Bersifat mendesak dan penting serta mendasar 4. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 5. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 6. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 7. Prioritas dan janji politik yang harus diwujudkan

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut mengerucut pada 3 isu strategis utama yakni :


1. Sumber Daya Manusia, isu ini terkait dengan peningkatan pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan 2. Infrastruktur, isu ini berkaitan dengan keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan mengakibatkan pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kepada publik belum prima dan optimal 3. Tata kelola Transportasi, isu ini terkait dengan peningkatan pelayan publik guna tertibnya lalu lintas dan transportasi angkutan orang, barang dan jasa serta 4. Diseminasi dan pendistribusian informasi, isu ini terkait dengan pendistribusian informasi yang up to date yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media masa dan elektronik, media tadisional, website serta media interpersonal seperti sarasehan ceramah, diskusi dan lokakarya 5. Tingkat

kesadaran

masyarakat

atas

pelaksanaan

pelayanan

perhubungan komunikasi dan informatika yang masih rendah 6. Pendanaan, isu ini terkait dengan besarnya dana yang diperlukan untuk pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika yang optimal.

F.

STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRABUMULIH

DINAS KOTA

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Prabumulih di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh searang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Esselon III A (Sekretaris), 4 (empat) orang Pejabat Esselon III B (Kepala Bidang), 15 (lima belas) orang Pejabat Esselon IV A (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi) dan 3 (tiga) orang pejabat Esselon IV B (Sub Bagian Tata Usaha UPTD), sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi Perhubungan Komunikasi dan Informatika berikut ini


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPALA DINAS Drs.H.Syarifuddin,Ak,MM SEKRETARIS Edi Maksum,S.Pd, M.Si KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Isdrin,ST

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Hartono, SE, M.Si

Seksi Angkutan

Seksi Dampak Lalu Lintas Yusdi, Ama.Ak

Seksi Keselamatan Jalan Prayitno

UPTD TERMINAL Alzabra Elba,ST

Kasubag TU Rosadi, SE

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Dishubkominfo 2015

Yoel Afriansyah, SH

Kasubag Umum dan program Derall Harnade, S.IP

KABID KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Joni Aswadi, S.Pd Seksi Sumber Daya, Perangkat Pos dan Informatika Evi Kusmarita.S.Kom

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Nuzirwan

Seksi Sarana dan Prasarana Sigit Wijaya Kirana, ST

Ibrahim, SH

Kasubag Keuangan

Umar Syahri, SH, M.Si

Bidang Pengawasan Pengendalian dan Operasional Syahrulludin, ST, M.Si

Seksi Manajemen Rekayasa Arlus,S.Pd

Seksi Lalu Lintas Andi Wilantoro,SH.

Kasubag Kepagawaian

Seksi Penyidikan dan Penindakan Abdul Kadir, SH,M.Si

Seksi Aplikasi dan Informatika Daud Amri, SH

Seksi Patroli dan Pengawalan Poppi Irawan, SH

Seksi Informasi dan Komunikasi Publik Candra Pipit, ST

UPTD PENGUJIAN Dian Saputra,S.SIT, M.Si

UPTD PERPARKIRAN Zul Herman Lukman,SE

Kasubag TU Adi Sumbodo, SH

Yuli Frianto, S.Sos

Kasubag TU

31

G. SISTEMATIKA PENYAMPAIAN LAKIP Lakip

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Prabumulih Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Gambaran Umum Dishub Kominfo C. Kinerja/Pelayanan Dishub Kominfo D. Tugas Pokok dan Fungsi E. Aspek – Aspek Strategis Dishub Kominfo F. Struktur Organisasi Dishub Kominfo G.Sistematika Penyampaian LAKIP

BAB II

PERENCANAAN

DAN

PERJANJIAN

KINERJA

DINAS

PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A. PERENCANAAN KINERJA 1. Umum (RPJMD) 2. Arah Kebijakan Organisasi 3. Rencana Strategis 2013 – 2018 a. Pernyataan Visi b. Pernyataan Misi c. Tujuan Strategis d. Sasaran Strategis e. Indikator Kinerja Utama Dishub Kominfo f. Program dan Kegiatan B. PERJANJIAN KINERJA A. Penetapan Kinerja


32

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja B. Pengukuran Kinerja C. Analisis Kinerja D. Evaluasi Kinerja E. Aspek Pendukung Lainnya 1. Keuangan 2. Realisasi Pendapatan 3. Sumber Daya SKPD 4. Sarana dan Prasarana Penunjang (Asset Tetap)

BAB IV

PENUTUP A. Keberhasilan SKPD Tahun 2014 B. Permasalahan C. Solusi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN 1. Lampiran I Formulir Struktur Organisasi 2. Lampiran II Formulir Penetapan Kinerja Tahun 3. Lampiran III Formulir Pengukuran Kinerja


33

Akuntabilitas

adalah

kewajiban

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta ketegasan atau pertanggungjawaban. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan Instansi Pemerintah dalam memenuhi ke kewajiban dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Informatika, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan dan pelaporan kinerja. A. CAPAIAN KINERJA Berdasarkan program kegiatan yang sudah disahkan melalui APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, 201 capaian kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dishub Kominfo Tahun 2015 No

Sumber Pendapatan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

650.000.000

660.000.000

2

Retribusi

350.000.000 .000

332.838.000

Pengujian

Kendaraan

Bermotor 3

Retribusi Terminal

50.000.000 .000.000

85.200.000

4

Retribusi Tempat Khusus Parkir

20.000.000

20.000.000

5

Retribusi Izin Trayek

10.000.000

10.000.000

1.080.000.000

1.108.038.000

JUMLAH


55

Tabel 3.2 Rencana Kerja Anggaran Induk dan Perubahan Dishub Kominfo Tahun 2015

1

BELANJA Belanja Tidak Langsung

Anggaran Sebelum Perubahan 3 9.673.918.411 3.292.869.411

2

Belanja Langsung

6.381.049.000

6.884.649.000

503.600.000

Jumlah

8.528.918.411

9.267.518.411

738.600.000

Nomor Urut

Uraian

1

2

Anggaran Bertambah/ Setelah Berkurang Perubahan 4 5 10.327.518.411 653.600.000 3.442.869.411 150.000.000

B. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran

Kinerja

digunakan

sebagai

dasar

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diterapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi Instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini

dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya diperoleh melalui dua struktur, yaitu : data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :


55

Tabel 3.3 PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun Anggaran SASARAN SARTEGIS

Tersedianya kebutuhan surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasio nal dan

: 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

Tersedianya kebutuhan surat menyurat

Tersedianya kebutuhan surat menyurat

Tersedianya kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan perizinan

Tersedianya kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan perizinan

PROGRAM/KEGIAT AN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operaional

TARGET

Capaian (%)

Rp 6.565.659.821

12 Bulan

22 unit


Realisasi

Rp 1.334.264.480

99,73

Rp 2.500.000

100,00

Rp 399.641.300

99,91

72

perizinan kendaraan dinas

kendaraan dinas

kendaraan dinas

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

Tersedianya Tenaga Adm Pengelola Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Tenaga Adm Pengelola Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan

Penyediaan Alat tulis Kantor

12 Bulan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan


Rp 111.073.105

99,17

Rp 30.600.000

100,00

Rp 66.569.000

99,95

Rp 23.990.350

99,96

Rp 11.849.500

98,75

72

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor Tersedianya Dana Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Bulan

Tersedianya Dana Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

Tersedianya Dana Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

12 Bulan

Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

12 Bulan

Adanya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Perkantora n

Adanya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Perkantor an

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantora n

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


Rp 17.974.100

99,60

Rp 19.988.000

99,94

Rp 43.459.750

99,68

Rp 349.952.141

99,99

Rp 19.535.000

99,67

Rp 202.950.000

99,49

72

Tersedianya Media Informasi



Penyediaan Jasa Informasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas

Tersedianya kendaraan dinas



Tersedianya peralatan gedung kantor



Terpeliharanya Gedung Kantor

Terlaksanya Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksanya Pemeliharaan Gedung Kantor

Terlaksanya Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksanya Pemeliharaan Gedung Kantor

Terlaksanya Pemeliharaan Gedung Kantor

Terlaksanya Pemeliharaan Gedung Kantor



Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

12 Bulan

97,66

Rp 865.500.475

1 unit

2 unit

5 jenis

3 motor

3 jenis


Rp 34.182.234

Rp 650.016.325

97,78

Rp 148.800.000

98,02

Rp 49.970.000

99,94

Rp 8.214.150

96,64

Rp 8.500.000

100,00

72

Adanya Pakaian Dinas bagi Pegawai

Tersedianya Pakaian Dinas pegawai

Tersedianya Pakaian Dinas pegawai

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Data Pegawai Adanya Pakaian Olah Raga bagi Pegawai

Tersedianya Data Pegawai Tersedianya Pakaian Olah Raga pegawai

Tersedianya Data Pegawai Tersedianya Pakaian Olah Raga pegawai

Pemutahiran Data Pegawai Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Menambah Wawasan Pwgawai

Tersedianya dan Pendidikan dan Pelatihan

Tersedianya dan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rp 127.650.000

80 peg

12 bulan 80 peg

Rp 13.215.000 Rp 24.885.000

99,50

94,39 99,54

Rp 47.176.400

12 Bulan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Rp 47.176.400

94,35

Rp 40.094.000


Rp 89.550.000

72

DAN KEUANGAN

Tersusunnya Laporan capaian kinerja

Tersedianya Dana Pembuatan Laporan


Tersusunnya Laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan keuangan akir tahun Tersusunnya Dokumen RKA SKPD Tersusunnya rencana kerja





Adanya Dokumen RKA SKPD

Adanya Dokumen RKA SKPD

Tersedianya rencana kerja

Tersedianya rencana kerja

Tersusunnya dokumen Survey Indeks

Tersusunnya dokumen Survey Indeks Kepuasan

Tersusunnya dokumen Survey Indeks Kepuasan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen RKA SKPD Penyusunan rencana kerja (Renja) penyusunan dokumen Survey Indeks Kepuasan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg


Rp 5.634.000

80,49

Rp 6.665.000

95,21

Rp 6.665.000

95,21

Rp 6.665.000

95,21

Rp 6.665.000

95,21

Rp 7.800.000

78,00

72

Kepuasan Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

Pembangunan yang terencana



Tersusunnya Kebijakan,Nor ma, Standar dan Prosedur di Dinas Perhubungan terlaksananya Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Tersusunnya rencana transportasi masal

Terlaksananya Kebijakan,Norma, Standar dan Prosedur di Dinas Perhubungan

Terlaksananya Kebijakan,Norma, Standar dan Prosedur di Dinas Perhubungan

terlaksananya Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

terlaksananya Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Terlaksananya rencana transportasi masal

Terlaksananya rencana transportasi masal

Masyarakat

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubunhan

Rp 90.616.000

1 Dokumen

8 Dokumen

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

200 peserta

Penyusunan Perencanaan Transportasi Masal

1 Dokumen


Rp 20.000.000

100,00

Rp 30.000.000

100,00

Rp 40.616.000

97,87

Rp -

-

72

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Terpeliharanya Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya Rambu-Rambu Lalulintas

terlaksananya keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terlaksananya Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalulintas

terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terlaksananya Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalulintas

terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal

Rp 155.979.000

Rehabilitasi/Pemeli haraan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

8 alat uji kendaraan

Rp 81.145.000

98,96

Rehabilitasi/Pemeli haraan RambuRambu Lalu Lintas

12 bulan

Rp 74.834.000

99,78

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Kegiatan Penciptaan Keamanan dan kenyamanan penupang dilingkungan terminal

Rp 312.102.500

12 bulan


Rp 50.000.000

100,00

72

tersedianya aplikasi yang cepat

terciptanya pelayanan tepat,cepata dan mudah

terciptanya pelayanan tepat,cepata dan mudah

terlaksananya penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan



Terciptanya transportasi yang baik

Mendapatkan Penghargaan Wahana Tata Nugraha terlaksananya Terciptanya parkir pengawasan yang tertib dan dan penertiban teratur parkir Terlaksananya terlaksananya lalu foru lalu lintas lintas yang baik

Mendapatkan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Terciptanya parkir yang tertib dan teratur

Kegiatan penciptaan pelayanan tepat,cepat dan mudah Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Wahana Tata Nugraha

Operasional pengawasan dan penertiban parkir

terlaksananya lalu Forum Lalu Lintas lintas yang baik PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

1 set

50 peserta

3 ruas jalan

96 titik

12 Bulan


Rp 59.409.750

99,02

Rp 37.277.000

98,10

Rp 64.428.850

99,12

Rp 28.000.000

100,00

Rp 72.986.900 Rp 1.625.419.400

99,98

72

terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas Terkendalinya Lalu lintas dan Angkutan pada Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan Tersedianya Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK) terlaksananya tertib lalu lintas

terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas Terkendalinya Lalu lintas dan Angkutan pada Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan Tersedianya Pengadaan ramburambu lalu lintas (DAK)

terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas Terkendalinya Lalu lintas dan Angkutan pada Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan Tersedianya Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)

Terkendalinya angkutan umum dijalan raya

Terkendalinya angkutan umum dijalan raya

tersedianya rambu-rambu lalu lintas Tersedianya mobil derek

tersedianya rambu-rambu lalu lintas Tersedianya mobil Derek

pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas

1 keg

Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan pada Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan Pengadaan ramburambu lalu lintas (DAK)

12 Bulan

Pengendalian pengoperasian angkutan umum dijalan raya tersedianya pengadaan alat rambu-rambu lalu petunjuk isyarat lintas lalu lintas (DAK) Tersedianya Pengadaan mobil derek kendaraan operasional derek (Bangub)

85 unit

12 bulan

8 unit


Rp 38.400.000

99,74

Rp 140.000.000

100,00

Rp 137.800.000

99,26

Rp 203.100.000

100,00

Rp 344.148.400

99,06

Rp 761.971.000

76,19

72

terlaksananya operasional pengujian kendaraan bermotor Tersedianya Pengadaan Buku Uji dan Plat Uji Kendaraan Bermotor

Terbina dan Berkembangny a Jaringan Komunikasi dan Informasi


Adanya Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi


Adanya Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR Operasional balai pengujian kendaraan bermotor Pengadaan Buku Uji dan Plat Uji Kendaraan Bermotor

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi

Rp 134.545.100

12 Bulan

2 jenis

87,77

Rp 72.225.800

99,21

Rp 1.103.266.000

60 tower


Rp 62.319.300

Rp 30.000.000

100,00

72

Terfasilitasinya penyempurnaa n peraturan perundangan penyiaran dan KMIP Berkembangny a Komunikasi dan Informasi

Berkembangny a sistem informasi adanya videotron

Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat

Tersedianya peraturan perundangan penyiaran dan KMIP

Tersedianya peraturan perundangan penyiaran dan KMIP

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Komunikasi dan Informasi Pengembangan sistem informasi

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Komunikasi dan Informasi Pengembangan sistem informasi

adanya videotron

adanya videotron

Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Terlaksana Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat

Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Terlaksana Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat

Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP Pembinaan dan Pengembangan sumber daya Komunikasi dan Informasi Pengelolaan Internet dalam Kota Pengadaan Videotron PROGRAM KERJASAMA INFORMASI MAS MEDIA Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)

1 dokumen

50 kel

12 Bulan

1 kegiatan

12 Bulan

12 Bulan


Rp 29.446.000

98,15

Rp 29.640.000

98,00

Rp 954.580.000

99,70

Rp 59.600.000 Rp 729.046.466

91,69

Rp 299.585.000

92,89

Rp 344.783.466

99,94

72

Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat

Terlaksana Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat

Terlaksana Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat

Operasional PPID

12 Bulan


Rp 84.678.000

99,62

72

C. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya memiliki Sumber Pendapatan yang berasal dari Retribusi yng terdiri dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusu Parkir dan Retribusi Izin Trayek. Target

Pendapatan

Hasil

Retribusi

Tahun

2015

sebesar

Rp.

1.060.000.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Juta Rupiah) Secara umum Pencapaian Target Pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih telah tercapai bahkan terlampaui atau over target sebesar 100%, tetapi berdasarkan rincian target pendapatan terdapat satu target yang tidak tercapai target yaitu retribusi tempat khusus parker, hal ini dikarenakan tempat khusus parker tersebut (Lapangan Prabujaya) tidak dapat difungsikan karena masih dalam masa pembangunan. Sumber pembelanjaan berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015.

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daeraih (SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2015 ditetapkan Pendapatan sebesar Rp. 9.673.918.411,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah). Dan Belanja sebesar Rp. 9.673.918.411,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.3.292.869.411,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.381.049.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Perubahan SKPD) Tahun 2015 Pendapatan di tetpkan sebesar Rp.10.327.518.411,-(Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah) berkurang sebesar Rp.653.600.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus


63 68 63

Ribu Rupiah) atau 6,76% dan Belanja ditetapkan sebesar Rp.10.327.518.411,(Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah) bertambah Rp. 653.600.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah),- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 6,76%.

Belanja Langsung bertambah sebesar Rp. 6.381.049.000,- (Enam

Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.884.649.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau bertambah sebesar 7,89% sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung tetap atau tidak mengalami perubahan.

D. EVALUASI KINERJA Berdasarkan hasil – hasil pencapaian dan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal – hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Langkah – langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Tahun Anggaran 2015 antara lain : 1. Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dengan keputusan Kepala Dinas. 2. Mengusulkan penunjukan petugas penyimpan barang, pengurus barang, bendahara

pengeluaran,

bendahara

penerimaan,

dan

pembantu

bendahara pengeluaran (bendahara gaji). 3. Membentuk panitia kegiatan dengan Keputusan Walikota Prabumulih dan atau Keputusan Kepala Dinas. 4. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksana kegiatan. 5. Melaksanakan monitoring dan pengawasan atau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan tupoksinya. 6. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap dan kerangka acuan kegiatan yang akan dilaksanakan.


63 68 63

7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan jadwal yang telah ditetapkan. 8. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan. Selama Tahun Anggaran 2015, realisasi anggaran yang dapat dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih sebagai upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada pengukuran

pencapaian

sasaran

Dinas Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015.

E. ASPEK – ASPEK PENDUKUNG LAINNYA 1. Keuangan Kelancaran Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan sangatlah ditunjang oleh sektor keuangan / anggaran yang memadai. Untuk Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih mengelola anggaran penerimaan dan pembiayaan kegiatan sampai anggaran perubahan. Laporan keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.4.


63 68 63

TABEL 3.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015 PROGRAM/KEGIATAN

Anggaran

Realisasi

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rp 6.565.659.821

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp 1.334.264.480

penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operaional

12 Bulan 22 unit


12 Bulan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan


12 Bulan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Bulan


12 Bulan

Rp 2.500.000 Rp 399.641.300

Capaian (%)

99,73

100,00 99,91

Rp 111.073.105

99,17

Rp 30.600.000

100,00

Rp 66.569.000 Rp 23.990.350

99,95 99,96

Rp 11.849.500

98,75

Rp 17.974.100

99,60

Rp 19.988.000

99,94

Rp 43.459.750

99,68

Rp 349.952.141

99,99


63 68 63


12 Bulan

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

12 Bulan

Penyediaan Jasa Informasi

12 Bulan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas

1 unit

2 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5 jenis

Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor

3 motor

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

3 jenis

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pemutahiran Data Pegawai Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Rp 202.950.000

99,49

Rp 34.182.234

97,66

Rp 650.016.325

97,78

Rp 148.800.000

98,02

Rp 49.970.000

99,94

Rp 8.214.150

96,64

Rp 8.500.000

100,00

Rp 127.650.000 80 peg

12 bulan 80 peg

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

99,67

Rp 865.500.475

Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Rp 19.535.000

Rp 89.550.000

Rp 13.215.000 Rp 24.885.000

99,50

94,39 99,54

Rp 47.176.400

12 Bulan

Rp 47.176.400


94,35

63 68 63

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rp 40.094.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 keg

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1 keg

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 keg

Penyusunan Dokumen RKA SKPD

1 keg

Penyusunan rencana kerja (Renja)

1 keg

penyusunan dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

1 keg

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

80,49

Rp 6.665.000

95,21

Rp 6.665.000

95,21

Rp 6.665.000

95,21

Rp 6.665.000

95,21

Rp 7.800.000

78,00

Rp 90.616.000

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 Dokumen

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubunhan

8 Dokumen


200 peserta


1 Dokumen

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

Rp 5.634.000

Rp 20.000.000

100,00

Rp 30.000.000

100,00

Rp 40.616.000

97,87

Rp -

-

Rp 155.979.000


63 68 63

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas


Rp 81.145.000

98,96

12 bulan

Rp 74.834.000

99,78

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Rp 312.102.500

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan kenyamanan penupang dilingkungan terminal

12 bulan

Kegiatan penciptaan pelayanan tepat,cepat dan mudah

1 set

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

50 peserta

Wahana Tata Nugraha

3 ruas jalan

Operasional pengawasan dan penertiban parkir Forum Lalu Lintas

96 titik

12 Bulan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS


1 keg

Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan pada Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan

12 Bulan

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)

85 unit

Rp 50.000.000

100,00

Rp 59.409.750

99,02

Rp 37.277.000

98,10

Rp 64.428.850 Rp 28.000.000 Rp 72.986.900 Rp 1.625.419.400

99,12 100,00

99,98

Rp 38.400.000

99,74

Rp 140.000.000

100,00

Rp 137.800.000

99,26


63 68 63

Pengendalian pengoperasian angkutan umum dijalan raya

Rp 203.100.000

100,00

Rp 344.148.400

99,06

Pengadaan kendaraan operasional derek (Bangub)

Rp 761.971.000

76,19

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Rp 134.545.100

pengadaan alat petunjuk isyarat lalu lintas (DAK)

Operasional balai pengujian kendaraan bermotor Pengadaan Buku Uji dan Plat Uji Kendaraan Bermotor

12 bulan

8 unit

12 Bulan

2 jenis

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP

60 tower

1 dokumen

50 kel

Pengelolaan Internet dalam Kota

12 Bulan 1 kegiatan

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI MAS MEDIA Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

87,77

Rp 72.225.800

99,21

Rp 1.103.266.000

Pembinaan dan Pengembangan sumber daya Komunikasi dan Informasi

Pengadaan Videotron

Rp 62.319.300

12 Bulan

Rp 30.000.000

100,00

Rp 29.446.000

98,15

Rp 29.640.000

98,00

Rp 954.580.000

99,70

Rp 59.600.000 Rp 729.046.466 Rp 299.585.000


91,69

92,89

63 68 63

Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)

12 Bulan

Operasional PPID

12 Bulan

Rp 344.783.466

99,94

Rp 84.678.000

99,62


63 68 63

2. Realisasi Pendapatan TABEL 3.5 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS PEHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015 Capaian PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) Realisasi (Rp) (%) DINAS PERHUBUNGAN Rp Rp KOMUNIKASI DAN 6.884.649.000 6.565.659.821 INFORMATIKA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operaional

Rp 1.337.900.000

Rp 1.334.264.480

Rp 2.500.000 Rp 400.000.000

Rp 2.500.000 Rp 399.641.300


Rp 112.000.000

Rp 111.073.105

99,17

Penyediaan Jasa Administrasi Rp Keuangan 30.600.000

Rp 30.600.000

100,00


Rp 66.000.000 Rp 24.000.000

Rp 66.569.000 Rp 23.990.350

Rp 12.000.000

Rp 11.849.500

98,75

Penyediaan Peralatan Rumah Rp Tangga 18.000.000

Rp 17.974.100

99,60

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Rp 20.000.000

Rp 19.988.000

99,94

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rp 43.600.000

Rp 43.459.750

99,68


Rp 350.000.000

Rp 349.952.141

99,99

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


99,73

100,00 99,91

99,95 99,96

63 68 63


Rp 19.600.000

Rp 19.535.000

99,67

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran Penyediaan Jasa Informasi

Rp 204.000.000

Rp 202.950.000

99,49

Rp 35.000.000

Rp 34.182.234

97,66

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Rp 883.600.000

Rp 865.500.475

Pengadaan Kendaraan Dinas

Rp 664.800.000

Rp 650.016.325

97,78

Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Rp 151.800.000

Rp 148.800.000

98,02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp 50.000.000

Rp 49.970.000

99,94

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp perlengkapan Gedung Kantor 8.500.000

Rp 8.214.150

96,64

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Rp 8.500.000

Rp 8.500.000

100,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Rp 129.000.000

Rp 127.650.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Rp 90.000.000

Rp 89.550.000

Pemutahiran Data Pegawai

Rp 14.000.000 Rp 25.000.000

Rp 13.215.000 Rp 24.885.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Rp 50.000.000

Rp 47.176.400

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rp 50.000.000

Rp 47.176.400

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


99,50

94,39 99,54

94,35

63 68 63

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rp 45.000.000

Rp 40.094.000

Penyusunan Laporan Capaian Rp Kinerja, Ikhtisar Realisasi 7.000.000 Kinerja SKPD

Rp 5.634.000

80,49

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Rp 7.000.000

Rp 6.665.000

95,21

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Rp 7.000.000

Rp 6.665.000

95,21

Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Rp 7.000.000

Rp 6.665.000

95,21

Penyusunan rencana kerja (Renja)

Rp 7.000.000

Rp 6.665.000

95,21

penyusunan dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Rp 10.000.000

Rp 7.800.000

78,00

Rp 91.500.000

Rp 90.616.000

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

100,00

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubunhan

Rp 30.000.000

Rp 30.000.000

100,00


Rp 41.500.000

Rp 40.616.000

97,87


Rp -

Rp -

-

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

Rp 157.000.000

Rp 155.979.000


63 68 63

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Rp 82.000.000

Rp 81.145.000

98,96

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rp 75.000.000

Rp 74.834.000

99,78

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Rp 314.000.000

Rp 312.102.500

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan kenyamanan penupang dilingkungan terminal

Rp 50.000.000

Rp 50.000.000

100,00

Kegiatan penciptaan pelayanan tepat,cepat dan mudah

Rp 60.000.000

Rp 59.409.750

99,02

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Rp 38.000.000

Rp 37.277.000

98,10

Rp 65.000.000 Operasional pengawasan dan Rp penertiban parkir 28.000.000

Rp 64.428.850 Rp 28.000.000

Forum Lalu Lintas

Rp 73.000.000 Rp 1.867.849.000

Rp 72.986.900 Rp 1.625.419.400


Rp 38.500.000

Rp 38.400.000

99,74

Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan pada Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan

Rp 140.000.000

Rp 140.000.000

100,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)

Rp 138.829.000

Rp 137.800.000

99,26

Wahana Tata Nugraha

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS


99,12 100,00

99,98

63 68 63

Pengendalian pengoperasian angkutan umum dijalan raya

Rp 203.100.000

Rp 203.100.000

100,00

pengadaan alat petunjuk isyarat lalu lintas (DAK)

Rp 347.420.000

Rp 344.148.400

99,06

Pengadaan kendaraan operasional derek (Bangub)

Rp 1.000.000.000

Rp 761.971.000

76,19

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Rp 143.800.000

Rp 134.545.100

Operasional balai pengujian kendaraan bermotor

Rp 71.000.000

Rp 62.319.300

87,77

Pengadaan Buku Uji dan Plat Uji Kendaraan Bermotor

Rp 72.800.000

Rp 72.225.800

99,21

PROGRAM Rp PENGEMBANGAN 1.112.500.000 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan dan Rp Pengembangan Sumber Daya 30.000.000 Komunikasi dan Informasi

Rp 1.103.266.000

Rp 30.000.000

100,00

Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP

Rp 30.000.000

Rp 29.446.000

98,15

Pembinaan dan Pengembangan sumber daya Komunikasi dan Informasi

Rp 30.000.000

Rp 29.640.000

98,00

Pengelolaan Internet dalam Kota

Rp 957.500.000

Rp 954.580.000

99,70

Pengadaan Videotron PROGRAM KERJASAMA INFORMASI MAS MEDIA

Rp 65.000.000 Rp 752.500.000

Rp 59.600.000 Rp 729.046.466

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Rp 322.500.000

Rp 299.585.000


91,69

92,89

63 68 63

Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)

Rp 345.000.000

Rp 344.783.466

99,94

Operasional PPID

Rp 85.000.000

Rp 84.678.000

99,62

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini :


63 68 63

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 PROGRAM/KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA (OUTCOME ) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operaional Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

SATUAN

REALISASI/TAHUN 2104

REALISASI/TAHUN 2015

CAPAIAN RATA-RATA (%)

Rp 6.565.659.821 Rp 1.334.264.480 12 Bulan

2.500.00

22 unit

301.249.864

12 Bulan

87.848.000

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

103.443.485 97.000.000

Rp 2.500.000 Rp 399.641.300 Rp 111.073.105 Rp 30.600.000 Rp 66.569.000 Rp 23.990.350


99,73

100,00 99,91

99,17 100,00 99,95 99,96

72

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran Penyediaan Jasa Informasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor

12.000.000 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

1 unit 2 unit

18.000.000 20.000.000

20.603.500 518.085.373 68.955.000 200.000.000

50.000.000

42.150.000 15.600.000

Rp 11.849.500

98,75

Rp 17.974.100 Rp 19.988.000

99,60 99,94

Rp 43.459.750 Rp 349.952.141 Rp 19.535.000 Rp 202.950.000 Rp 34.182.234 Rp 865.500.475 Rp 650.016.325 Rp 148.800.000

99,68 99,99 99,67 99,49

97,66

97,78 98,02

5 jenis


72

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pemutahiran Data Pegawai Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

50.000.000 3 motor

8.000.000

3 jenis

8.500.000

80 peg 12 bulan 80 peg

12 Bulan

1 keg

NIHIL NIHIL 20.000.000

NIHIL

5.634.000

Rp 49.970.000 Rp 8.214.150 Rp 8.500.000 Rp 127.650.000 Rp 89.550.000 Rp 13.215.000 Rp 24.885.000 Rp 47.176.400 Rp 47.176.400 Rp 40.094.000

99,94

96,64 100,00

99,50 94,39 99,54

94,35

Rp 5.634.000

80,49

1 keg


72

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen RKA SKPD Penyusunan rencana kerja (Renja) penyusunan dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubunhan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Penyusunan Perencanaan Transportasi Masal PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

6.665.000 1 keg

6.665.000

1 keg

6.665.000

1 keg

6.665.000

1 keg

NIHIL

1 Dokumen

8 Dokumen

200 peserta 1 Dokumen

NIHIL

NIHIL

40.616.000 NIHIL

Rp 6.665.000 Rp 6.665.000 Rp 6.665.000 Rp 6.665.000 Rp 7.800.000 Rp 90.616.000

95,21

95,21 95,21 95,21 78,00

Rp 20.000.000

100,00

Rp 30.000.000

100,00

Rp 40.616.000 Rp Rp 155.979.000


97,87 -

72

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Kegiatan Penciptaan Keamanan dan kenyamanan penupang dilingkungan terminal Kegiatan penciptaan pelayanan tepat,cepat dan mudah Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Wahana Tata Nugraha Operasional pengawasan dan penertiban parkir Forum Lalu Lintas


81.145.000

12 bulan

74.834.000

12 bulan

1 set

50 peserta

50.000.000

59.409.750

37.277.000

3 ruas jalan

NIHIL

96 titik

28.000.000

12 Bulan

72.986.000

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU

Rp 81.145.000

98,96

Rp 74.834.000 Rp 312.102.500 Rp 50.000.000

100,00

Rp 59.409.750

99,02

Rp 37.277.000

98,10

Rp 64.428.850 Rp 28.000.000 Rp 72.986.900 Rp 1.625.419.400


99,78

99,12 100,00 99,98

72

LINTAS pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan pada Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK) Pengendalian pengoperasian angkutan umum dijalan raya pengadaan alat petunjuk isyarat lalu lintas (DAK) Pengadaan kendaraan operasional derek (Bangub) PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR Operasional balai pengujian kendaraan bermotor Pengadaan Buku Uji dan Plat Uji Kendaraan Bermotor PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1 keg 12 Bulan

85 unit 12 bulan 8 unit 1 unit

12 Bulan 2 jenis

38.400.000 140.000.000

320.890.000 203.100.000 NIHIL NIHIL

62.319.300 72.225.800

Rp 38.400.000 Rp 140.000.000

Rp 137.800.000 Rp 203.100.000 Rp 344.148.400 Rp 761.971.000 Rp 134.545.100 Rp 62.319.300 Rp 72.225.800 Rp 1.103.266.000


99,74 100,00

99,26 100,00 99,06 76,19

87,77 99,21

72

Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP Pembinaan dan Pengembangan sumber daya Komunikasi dan Informasi Pengelolaan Internet dalam Kota Pengadaan Videotron PROGRAM KERJASAMA INFORMASI MAS MEDIA Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Operasional PPID

60 tower

30.000.00

Rp 30.000.000

1 dokumen

29.446.000

Rp 29.446.000

98,15

Rp 29.640.000

98,00

50 kel

29.640.000

12 Bulan

954.580.000

1 kegiatan

NIHIL

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

299.585.000 344.783.466

NIHIL

100,00

Rp 954.580.000 Rp 59.600.000 Rp 729.046.466 Rp 299.585.000 Rp 344.783.466 Rp 84.678.000

91,69

92,89 99,94

99,62


99,70

72

3. Sumber Daya SKPD Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih berjumlah orang yang terdiri dari 78 Pegawai Negeri Sipill (PNS) dan 78 Tenaga Non PNS seperti Grafik dan tabel berikut :

PEGAWAI DISHUBKOMINFO PNS..... 30 % PHL.... 50 % TKS..... 20 %

Tabel 3.7 Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

1

PEGAWAI MENURUTSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

76

1

2

NON PNS (PHL)

85

2

3

NON PNS (TKS)

57

3

TOTAL

218

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL NON PNS (PHL) NON PNS (TKS) TOTAL


76 85 57 218

75

Pegawai Dishubkominfo berdasarkan Pangkat/Golongan dapat dilihat pada Grafik dan tabel berikut ini :

70

60

50

40

30

20

10

0

√

Ket. Grafik a. S2 ( 8 Orang Pegawai ) b. S1 / D4 ( 4 Orang Pegawai ) c. D3 ( 4 Orang Pegawai ) d. D1/SLTA/MA/SMA/

( 19 Pegawai )

e. SLTP ( 1 Orang Pegawai )


75

Tabel 3.8 Pegawai Dishub Kominfo berdasarkan Pangkat/Golongan No

Uraian

Formasi Awal

Tambah

Kurang

Formasi Akhir

1

2

3

4

5

6

1 5 21 49 76

0

0

1 5 21 0 49 76

7 49 19 1 76

0

0

7 49 19 1 76

72 4 76

0

0

72 4 0 76

8 44 4 19 1 76

0

0

0 8 44 4 0 19 1 0 76

1

2

3

4

Menurut Jabatan a. Struktural Esselon II Esselon III Esselon IV b. Fungsional c. Pelaksana Jumlah Menurut Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I Jumlah Menurut Status a. PNS b. CPNS c. Lainnya Jumlah Menurut Pendidikan a. S3 b. S2 c. S1 / D4 d. D3 e. D2 f. D1/SLTA/MA g. SLTP/MTs h. SD / MI Jumlah


75

Tabel 3.9 Jumlah Pegawai Dishubkominfo berdasarkan Bidang/Bagian No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah pegawai 14 6

Bidang / Bagian Sekretariat Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Bidang Pengawasan, operasional Keamanan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Bidang Komunikasi dan Informatika UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Perparkiran UPTD Terminal TOTAL

dan

20 5 10 6 5 10 76

4. Sarana dan Prasarana Penunjang (Asset Tetap) Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih secara garis besarnya adalah: 

Kantor Sekretariat di Terminal Type B 1 unit



1 unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan luas 9.126 m2 dengan peralatan uji kendaraan standar, yaitu :



1. Co/hc Tester

4. Smoke Tester

2. Sound Level Tester

5. Axle Load

3. Side Slip tester

6. Brake Tester

Perangkat jaringan internet dan intranet, baik berupa Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WLAN) dan Metropolitan Area Network (MAN) serta Komputer (Server)



Alat Studio dan Komunikasi Sedangkan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Prabumulih terdiri dari : 

Sarana kerja berupa komputer, meubele kantor



Kendaraan dinas jabatan roda empat 1 unit



Kendaraan dinas Patroli dan Pengawalan roda empat sebanyak 1 unit



Kendaraan dinas operasional dan desiminasi roda empat sebanyak 3 unit


75



Kendaraan dinas patroli roda 2 sebanyak 6 unit



Kendaraan dinas operasional roda 2 sebanyak 8 unit



Internet 24 jam / hari untuk seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih



Portal resmi Pemerintah Kota Prabumulih www.kotaprabumulih.co.id Porta

resmi

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

www.dishubkominfoprabumulih.co.id

Asset tetap adalah asset terwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai asset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp.

9.008.888.082,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.10 Daftar Rincian Asset Tetap

Nama Asset Tetap Akhir

Saldo

Peralatan dan Mesin

6.916.183.410,-

Gedung dan bangunan

2.092.704.672,-

JUMLAH

9.008.888.082,-

Tambah

Kurang

-

-

Saldo

6.916.183.410

-

2.092.704.672,-

-


9.008.888.082,-

75

Table 3.11 DAFTAR : JUMLAH ANGKUTAN KOTA DI KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

NO

JURUSAN

JUMLAH ARMADA

1.

PASAR PRABUMULIH – KM.6

10 UNIT

2.

PASAR PRABUMULIH – GUNUNG IBUL

12 UNIT

3.

PASAR PRABUMULIH – CAMBAI

9 UNIT

4.

PASAR PRABUMULIH – BAKARAN

5 UNIT

5.

PASAR PRABUMULIH – SIMPANG PANGKUL

7 UNIT

6.

PASAR PRABUMULIH – RAMBANG SENULING

12 UNIT

7.

PASAR PRABUMULIH – TANJUNG RAMAN

25 UNIT

8.

PASAR PRABUMULIH – SMP 4

30 UNIT

9.

PASAR PRABUMULIH – GUNUNG KEMALA

5 UNIT

JUMLAH

KET

115 UNIT

ANGKUTAN DARAT : Jmlh Angktn Darat 115 x 30 hr x 12 bln = 41.400 unit x 100 % = 10 % Jmlh Penumpng : 115 x 6 rit x 6 pnp= 4.140 unit


75

Transportasi Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sangat berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan stekholder lainnya. Kota Prabumulih merupakan salah satu kota perlintasan jalan Sumatera. Sehingga sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat penting sekali di Kota Prabumulih. Selain sebagai kota perlintasan, Kota Prabumulih juga dekat dengan Ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan jarak kurang lebih 97 km. Agar terwujudnya jasa perhubungan yang berdaya saing, mampu melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah, menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Prabumulih untuk mengkoordinasi sektor perhubungan di Kota Prabumulih

Tabel 3.12 Tingkat Kecelakaan Kurun Waktu Tahun 2015

No

1

Luka

Luka

Meninggal Tahun

Ringan

Berat

Dunia

3

1

2

2015

Ket

a.Lokasi Jalan Lingkar Timur Kel.Tanjung Raman ( Korban Meninggal dunia ) b.Lokasi Jalan dalam Kota Prabumulih Kel.Patih Galung ( Korban Meninggal dunia )

Total

3

1

2


75

Daftar Rambu-rambu 1.1 TABLE RAMBURABU LALU LINTAS Berikut Jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas yaitu : 1. Rambu Peringatan Rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depannya ada sesuatu yang berbahaya. Rambu ini didesain dengan latar kuning dan gambar atau tulisan bewarna Hitam


75

2. Rambu Larangan Rambu ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu ini di desain dengan latar putih dan warna gambar atau tulisan merah dan hitam.


75

3. Rambu Perintah Rambu ini berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dengan gambar putih dan merah.


75

4. Rambu Petunjuk Rambu yang menunjukkan sesuatu/arah/tujuan.


75

5. Rambu Tambahan Rambu yang memberikan keterangan tambahan bagi pengguna jalan.


75

6. Rambu Nomor Rute Jalan Rambu yang memberikan keterangan tambahan dari suatu jalan.


75

Arti warna lampu lalu lintas (trafic light / bangjo ), warnanya merah artinya stop / berhenti, kuning artinya jalan hati-hati, dan hijau artinya silahkan jalan.


75

Daftar Gambar 1.1 Media Informasi Kepada Masyarakat Tampilan Website Kota Prabumulih


75

Tampilan Website LPSE Kota Prabumulih


75

Foto Mobil DesiminasiInformasi Publik / Moviani

Foto Papan Pengumuman / Lemari Informasi


75

Foto Videotron

Foto Papan Informasi PubliK


75

MOBIL BUS SEKOLAH


75

A. KEBERHASILAN SKPD TAHUN 2015 201 Seiring dengan upaya menuju Pemerintah / Kepemimpinan yang baik (good Govermance) Instansi Pemerintah diwajibkan untuk memenuhi kinerja yang telah diperjanjikan dan memberikan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut.

Kinerja yang dijanjikan harus diukur apakah benar benar-benar telah

dipenuhi. Untuk mengukur kinerja digunakan alat ukur yaitu dengan “ indikator kinerja”.

Indikator kinerja akan memberikan memberikan gambaran mengenai apakah

instansi pemerintah berhasil atau gagal memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah atau seseorang apakah ia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak dan sebagainya. Dengan adanya informasi tersebut, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan keputusan keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, menentukan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. Keberhasilan

yang

dicapai

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika atika Kota Prabumulih Tahun 2015 antara lain yaitu: 1. Mendapat Bantuan Helm Dari Balai Besar Kementrian Perhubungan 2. Meningkatnya MOU dengan Pihak Pemerintah Maupun Swasta (dalam Bidang Lalu –lintas lintas dan Lainnya. 3. Piala dari Kementrian Perhubungan RI (Wahana Tata Nugraha) 4. Meningkatnya Hasil Pendapatan daerah dari sektor Perhubungan 5. Penghargaan LPSE


Bantuan Helm Dari Balai Besar Perhubungan Darat Propinsi Jambi

Ket.Gambar Pembagian Helm Gratis kepada Masyarakat Dan Pegawai Dishubkominfo


Penghargaan Wahana Tata Nugraha Dibidang Lalu-lintas

Ket.Gambar kotaprabumulih.go.id – Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan WTN (Wahana Tata Nugraha) Tahun 2015 kepada sejumlah pelaku transportasi dengan kinerja terbaik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2015). Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai mampu menyediakan transportasi layak bagi warganya. Salah satunya Pemerintah Kota Prabumulih mendapatkan piala WTN untuk kategori Kota Sedang. Walikota Prabumulih dalam kesempatan ini diwakili Wakil Walikota Prabumulih Bapak H. Andriansyah Fikri mengatakan penghargaan yang diterima ini berkat kerja keras dan konsistensi pemerintah dalam menata kota prabumulih secara menyeluruh, khususnya pembinaan dan pembangunan bidang lalulintas dan angkutan jalan. H. Andriansyah Fikri juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kota prabumulih dan semua unsur terkait yang telah berhasil menerima piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2015. Dengan prestasi yang dicapai ini diharapkan menjadi pendorong semangat bagi seluruh elemen yang ada guna terus memperbaiki kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Dishubkominfo Kota Prabumulih, WakaPolres Kota Prabumulih, beserta pegawai dan staf Dishubkominfo Kota Prabumulih (Sumber : Dishubkominfo)


Penghargaan LPSE

Ket Gambar. Jakarta, 10 Nopember 2015, bertempat di Balai Sudirman Jakarta, berlangsung Pemberian Penghargaan National Procurement Award Tahun 2015, Penerima Penghargaan ini langsung diterima oleh Walikota Prabumulih Bapak H.Ridho Yahya, yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil didampingi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Dr.Agus Prabowo, yang dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Terpisah, H.Ridho mengungkapkan rasa syukur akan penghargaan ini, memang belum sempurna dalam hal pengadaan barang dan jasa, tapi paling tidak Kota Prabumulih lebih baik dari kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Besar harapan beliau penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan semangat bagi pemerintah Kota Prabumulih untuk meningkatkan pelayanan, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa di masa-masa mendatang. Pemberian penghargaan ini dihadiri oleh 14 penerima penghargaan yang terdiri dari 1 Kementerian, 3 Provinsi, dan 10 Kabupaten/Kota di Indonesia. (Sumber : Dishubkominfo).


B. PERMASALAHAN Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih mengalami beberapa permasalahan baik permasalahan intern maupun ekstern, yakni : 1. Masih kurang optimalnya koordinasi dalam menyusun kegiatan. 2 Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas baik ditinjau dari segii Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. 3 Belum Beroperasinya terminal Tipe B 4 Kurangnya Kendaraan Dinas Roda 2 5 Kurangnya tingkat Kesadaran Sopir Angkot dalam Melakukan uji layak Kendaraan.

C. SOLUSI PEMECAHAN MASALAH 1. Peningkatan koordinasi internal Dinas dalam penyusunan program dan kegiatan serta pemberian porsi keterlibatan yang lebih besar dalam proses perencanaan pada masing-masing unit/bagian; 2. Melaksanakan Sosialisasi, Pembinaan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 3. Pembangunan Pasar disekitar Terminal tipe B ,adanya Mobil Bantuan atau Mobil Perintis untuk membawa Penumpang dari terminal tipe B menuju Pusat kota. 4. Pengadaan kendaraan Dinas roda 2 5. Sosialisasi dan Penertipan Mobil Angkot


DAFTAR GAMBAR PERMASALAHAN 1.1 Angkutan Batubara Yang Melintas dijalan Lingkar Kota Prabumulih Yang Melanggar Peraturan Gubernur Surat edaran No.041/55/dishubkominfo/2015 Tentang Pengaturan Waktu Keberangkatan atau melintas Pada Jam-jam Tertentu.

Solusi Dari Permasalahan *Kerja Sama Antara Kepolisian dan Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Untuk

Menindak Tegas Angkutan Batubara yang melanggar

Peraturan Gubernur Surat edaran No.041/55/dishubkominfo/2015.


SURAT EDARAN GUBERNUR NO .041 /55/DISHUBKOMINFO/2015


DAFTAR GAMBAR PERMASALAHAN 1.2 Contoh Rambu-rambu Parkir kota Lubuk Linggau yang harus diterapkan dikota Prabumulih untuk saat ini ( Transparan untuk Masyarakat )

Solusi Permasalahan , 1.Dalam Pengadaan Rambu-rambu harus disertakan Papan Informasi Tarif Parkir seperti contoh pada gambar. 2.Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Tarif Parkir Kepada Masyarakat Baik dari media Masa Maupun media yang Lain. 3.Memanggil Pengelola Parkir ( Pihak Pemenang Tender ) dan Juru Parkir untuk Mentaati Peraturan Walikota Tentang Tarif Parkir yang ditentukan. 4.Menindak Tegas Juru Parkir yang Melanggar Peraturan yang ada.


Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015, untuk memenuhi salah satu kewajiban yang telah diamanatkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Dinas Instansi Pemerintah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun - tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masamasa mendatang, dan kami akhiri pembuatan Lakip ini dengan mengucapkan Alhamdulilah. Demikianlah laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


L A K I P Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih TA 2015

Recommend Documents