DAMPAK PENERAPAN PSAK 108 TERHADAP TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: AHMAD SOPYAN NIM. 106046201719
KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
DAMPAK PENERAPAN PSAK 108 TERHADAP TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: AHMAD SOPYAN NIM. 1060 4620 1719
Di Bawah Bimbingan Pembimbing I
Dr. H. ZAINUL ARIFIN YUSUF, M.Pd
Pembimbing II
H. M. DAWUD ARIF KHAN, S.E., M.Si., AK., CPA
NIP. 195607121981031003
KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul Dampak Penerapan PSAK 108 Terhadap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 24 September 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Jakarta, 24 September 2010 Dekan,
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 195505051982031012
Panitia Ujian Munaqasyah Ketua
: Dr. Euis Amalia, M.Ag NIP. 197107011998032002
(...................................)
Sekretaris
: H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH NIP. 197407252001121001
(...................................)
Pembimbing I : Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd NIP. 195607121981031003
(...................................)
Pembimbing I : H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA (..................................)
Penguji I
: Erika Amelia, SE, M.Si
(...................................)
Penguji II
: A. M. Hasan Ali. MA NIP. 197512012005011005
(...................................)
PERSEMBAHAN Alhamdulillah..... Seiring Rasa Syukur dan Kerendahan Hati, Karya Sederhana ini Kupersembahkan Dengan Setulus Hati Untuk Orangorang yang Paling Kucinta & Kusayang :…… ♥ Bapak dan ibu tercinta (Damilih dan Sadiyah) yang telah membimbingku
dari
ketidaktauhanku
menjadi
tahu,memanduku saat aku tidak kuat berdiri,menuntunku saat aku tertatih dan selalu mendoakanku sehingga masih tetap tegar menghadapi cobaan hidup.. ♥ Saudara-saudara tersayang (Bang Iyus, Bang Aris, Mpo Maria, Anti, Novi), yang selalu memberikan perhatian penuh dalam susah maupun senang.. ♥ Sahabat karibku yang tidak kenal lelah memberi motivasi dan mendengarkan keluh kesahku.. (Vyan Hadi, Zarkasih, Dimas, Aip, Mukhlasin, Bunyati, Novi Rosini, Eva, Nita, Lina, Adah, etc.),, Thank you so much.. ♥ Ida Rosita, My Beloved one who always give me a smile in her happiness or sadness…
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, September 2010 M
AHMAD SOPYAN
ABSTRAK Ahmad Sopyan. NIM : 106046201719. Dampak Penerapan PSAK 108 Terhadap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967). Skripsi. Konsentrasi Asuransi Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syariaf Hidayatullah Jakarta, 2010. Xvii + 113 + Lampiran. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menentukan seberapa besar tingkat solvabilitas minimum dengan menggunakan metode RBC sesuai peraturan Ketua BAPEPAM-LK no. PER-2/BL/2009 pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode triwulan I 2009 – triwulan I 2010 sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 108; (2) Menjelaskan apakah parameter Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) sebesar 120 % dapat dicapai oleh Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda jika menerapkan PSAK 108; (3) Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam pencapaian BTSM sesuai peraturan Ketua BAPEPAM –LK no. PER-2/BL/2009 jika menerapkan PSAK 108. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data primer yang digunakan dalam bentuk Laporan Keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode triwulan I 2009 – triwulan IV 2009 sebelum penerapan PSAK 108 dan periode triwulan I 2009 – triwulan I 2010 dalam format PSAK 108, company profile, serta hasil wawancara pribadi. Data sekunder bersumber dari buku-buku, koran, majalah, website, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Kesimpulan penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut: (1) Tingkat solvabilitas minimum yang dicapai oleh Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebelum penerapan PSAK 108 dari triwulan I 2009 – triwulan IV 2009 sebesar 734,65%, 609,08%, 464,21%, dan 597,59%, sedangkan RBC yang dicapai sesuai peraturan BAPEPAM –LK no. PER-2/BL/2009 dan format PSAK 108 dari triwulan I 2009 – triwulan I 2010 sebesar 62,55%, 46,53%, 47,41%, 10,82%, dan 52,84%. (2) Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tidak mencapai parameter RBC 120% jika menerapkan format PSAK 108. (3) Kendala yang dihadapi Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam pencapaian BTSM sesuai peraturan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 jika menerapkan PSAK 108, yaitu adanya kecenderungan menurunnya nilai RBC yang dikarenakan penghitungan Solvabilitas tersebut berbasiskan Dana Peserta. Kata kunci Pembimbing Buku Rujukan
: PSAK 108, Tingkat Solvabilitas Minimum, Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. : 1. Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd 2. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA : Tahun 1993 s.d Tahun 2009.
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ”Dampak Penerapan PSAK 108 Terhadap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang tidak akan mendekati kesempurnaan tanpa bantuannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag., Ketua Program Studi Muamalat. Bapak Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., MH., Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd dan H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya,
viii
memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam mengarahkan dan membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 4. Bapak Fahmi Basyah, ST., AAIK., AIIS., QIP dan Drs. Saiful Hadi, selaku pihak Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan segala ilmu pengetahuan, arahan, koreksi, saran, dan pengalamannya, baik terkait pembahasan dalam skripsi ini maupun tidak, serta telah bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan, sehingga penelitian ini terselesaikan. 5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan. 6. Seluruh keluarga besar, khususnya Orang tua (Damilih dan Sadiyah), Kakak, dan Adik yang senantiasa memberikan perhatian penuh kepada penulis baik materil maupun moril. 7. Sahabat-sahabatku se-almamater angkatan 2006
khususnya jurusan Asuransi
Syariah (Lina, Moyo, iis, Atul. Ichal, Adhi, Lingga, Kalim, dll.), terima kasih atas doa, bantuan, semangat dan persahabatan yang telah terjalin selama ini. 8. Sahabat seperjuangan di M2B (Eva Syariefah, M. Hadzami, Anita Aulia, dan Edvan), terus berjuang friends. 9. Tim KKN 24, untuk Feri, Dimas, Eti, Eli, V3, kak Eva, Nana, Adi, Dodi, Robbi, Randi, Kukuh, Agus T, Agus K, Hambali, Aida, dan Wido, semoga silaturrahmi kita tetap terjaga.
ix
10. Anak-anak AMC (Vyan, Ubay, Ipul, Pedro, Aji, Marcha, Charles, Paul, Beler, Baput, Suci, Zia, Peni, Nunung, dan Sri), thanks for your support. 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Demikianlah, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan memberkahi hidup kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan ini. Akhir kata, semoga sekecil apapun kebaikan yang telah kita lakukan, akan menjadi investasi kekal di akhirat nanti. Amiin... Jakarta, 03 September 2010
Penulis
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL...............................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI................................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .................................................
iii
HALAMAN MOTTO.............................................................................................
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.............................................................................
v
ABSTRAK..............................................................................................................
vi
LEMBAR PERNYATAAN...................................................................................
vii
KATA PENGANTAR............................................................................................ viii DAFTAR ISI...........................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL..................................................................................................
xv
DAFTAR ILUSTRASI.......................................................................................... xvii BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah..............................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan masalah.........................................
7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian...................................................
8
D. Review Penelitian Terdahulu...................................................... 10 E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep......................................
13
F. Metode penelitian....................................................................... 16 G. Sistematika penulisan................................................................. 19
xi
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Ruang Lingkup Asuransi Syariah.............................................. 22 1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah.......................... 22 2. Landasan Hukum Asuransi Syariah.....................................
26
3. Implementasi Akad Tabarru’ dan Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi Umum Syariah......................................................
29
B. Akuntansi Asuransi Syariah......................................................
33
C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108.............
37
D. Risk Based Capital (RBC).........................................................
44
1. Metode Penghitungan Tingkat Solvabilitas.........................
46
2. Metode Penghitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)................................................................................
BAB III
49
GAMBARAN UMUM UNIT SYARIAH PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967
A. Sejarah Singkat Perusahaan...................................................... B. Visi,
Misi, Falsafah Dasar, Nilai Dasar, dan
60
Budaya
Perusahaan.................................................................................
62
C. Struktur Organisasi Perusahaan................................................. 64 D. Struktur Kepemilikan/Permodalan............................................
xii
66
BAB IV
E. Penghargaan Perusahaan...........................................................
67
F. Produk-produk PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967..
68
DESKRIPSI DAN ANALISA DATA
A. Identifikasi Kekayaan Yang Diperkenankan Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 108................................................................... 79 B. Identifikasi Kewajiban Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 108............................................................................................... 87 C. Identifikasi BTSM Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 108............. 90 D. Rasio Pencapaian Solvabilitas Minimum Metode Risk Based Capital (RBC) Unit Syariah PT. Asurasni Umum Bumiputera Muda 1967.................................................................................... 94 E. Analisis Kendala Dalam Pencapaian Solvabilitas Minimum Dana Peserta dan Parameter BTSM 120%........................................... 103
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................ 108 B. Saran.......................................................................................... 109
xiii
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 111 LAMPIRAN.......................................................................................................... 114
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
: Asuransi Syariah di Indonesia......................................................... 2
Tabel 2.1
: Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah... 26
Tabel 2.2
: Daftar Kekayaan Yang Diperkenankan………………………….. 47
Tabel 2.3
: Faktor
Risiko Untuk
Setiap
Jenis
Kekayaan Yang
Diperkenankan............................................................................... 50 Tabel 2.4
: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Untuk Schedule B…………...... 53
Tabel 2.5
: Komponen Morbidita Asuransi Kesehatan.................................... 55
Tabel 2.6
: Faktor Risiko Untuk Setiap Cabang Asuransi
(Komponen
Klaim Masa Depan)........................................................................ 56 Tabel 2.7
: Faktor Risiko Untuk Setiap Cabang Asuransi (Komponen Klaim Masa Lalu).......................................................................... 57
Tabel 2.8
: Faktor Risiko Bagi Komponen Risiko Reasuransi........................ 58
Tabel 4.1
: Kekayaan Yang Diperkenankan Sebelum Penerapan PSAK 108 (Saldo SAP)............................................................................ 80
Tabel 4.2
: Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta Setelah Penerapan PSAK 108 (Saldo SAP).................................................................. 82
Tabel 4.3
: Kekayaan Yang Diperkenankan Dana
Pengelola
Setelah
Penerapan PSAK 108 (Saldo SAP)............................................... 84 Tabel 4.4
: Kewajiban SAP Sebelum Penerapan PSAK 108........................... 87
Tabel 4.5
: Kewajiban SAP Dana Peserta Setelah Penerapan PSAK 108....... 88
xv
Tabel 4.6
: Kewajiban SAP Dana Pengelola Setelah Penerapan PSAK 108... 90
Tabel 4.7
: Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Sebelum Penerapan PSAK 108........................................................................................ 91
Tabel 4.8
: Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Dana Peserta Setelah Penerapan PSAK 108........................................................ 92
Tabel 4.9
: Cabang Asuransi Kerugian Syariah Batas Tingkat Solvabilitas (Sebelum Penerapan PSAK 108) Triwulan I Tahun 2009 s.d Triwulan IV Tahun 2009................................................................ 95
Tabel 4.10
: Cabang Asuransi Kerugian Syariah Batas Tingka Solvabilitas Dana
Peserta
(Setelah Penerapan PSAK 108) Triwulan I
Tahun 2009 s.d Triwulan I Tahun 2010......................................... 97 Tabel 4.11
: Rasio Pencapaian Solvabilitas Dana Peserta Setelah Ditambahkan Qard.............................................................................................. 103
xvi
DAFTAR ILUSTRASI
Ilustrasi 2.1 : Syariah Busines Process.................................................................. 32 Ilustrasi 2.2 : Proses Siklus Akuntansi.................................................................. 33 Ilustrasi 3.1 : Struktur Organisasi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967................................................................................................. 65 Ilustrasi 4.1 : Trend Line Perkembangan Kekayaan Yang Diperkenankan Untuk Dana Peserta dan Dana Pengelola (Setelah Penerapan PSAK 108)...................................................................................... 86 Ilustrasi 4.2 : Perkembangan Rasio RBC Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 108....................................................................................... 98
xvii
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pertumbuhan perekonomian sebuah negara tidak lepas dari adanya peran penting sebuah lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peranan sebagai pembangun
tatanan
perekonomian
dengan
tujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Secara umum lembaga keuangan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Keberadaan sistem ekonomi Islam di Indonesia ini tampaknya mulai diakui oleh sebagian besar masyarakat. K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa sebagai sebuah bangsa muslim terbesar dengan jumlah penduduk kurang lebih 90% beragama Islam, tuntunan atau kiat Islam dalam segala aspek yang berkaitan dengan ekonomi Islam menjadi sangat relevan. 1 Seiring dengan perkembangan perekonomian Islam tersebut, institusi– institusi syariah, termasuk di dalamnya industri asuransi syariah, mengalami perkembangan pula. Data terakhir perkembangan industri asuransi syariah yang penulis dapatkan dalam sebuah Seminar Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Asuransi Syariah UIN syarif Hidayatullah Jakarta dengan narasumber Fahmi Basyah, ST., AAIK., AIIS., QIP. (Head Of Sharia Division 1
Ma’ruf Amin, Kata Pengantar, dalam Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): konsep dan sistem operasional, Cet.I, (Jakarta:Gema Insani Pers,2004), h. xxiii
2
PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967) menunjukkan bahwa jumlah perusahaan perasuransian syariah, dalam hal ini perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Umum Syariah, Unit Asuransi Syariah maupun Unit Reasuransi Syariah mengalami peningkatan dari 11 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 42 perusahaan pada tahun 2009. (Lihat Tabel 1.1) Tabel 1.1 Asuransi Syariah di Indonesia No
Company
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.
Sharia Life Insurance
2
2
2
2
2
2
2
2.
Sharia General Insurance
1
1
1
1
1
1
1
3.
Sharia Unit Of Life Insurance
2
3
8
9
13
13
17
4.
Sharia Unit Of General Insurance
6
11
13
15
19
19
19
5.
Sharia Unit Of Reinsurance
-
1
2
3
3
3
3
11
18
26
30
37
38
42
TOTAL
Sumber : Seminar Pengembangan SDM Asuransi Syariah, 2009 Asuransi syariah mendasarkan legalitasnya pada hukum positif UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan KUHD pasal 246. Tetapi, hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
terpanggil untuk membuatkan sebuah fatwa yang
berkaitan dengan kegiatan asuransi syariah, selaku lembaga keuangan syariah non-bank. Dalam fatwanya, DSN-MUI menyatakan bahwa Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-
3
menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 2 Dalam membentuk fondasi yang kokoh agar tidak menyebabkan struktur industri asuransi syariah menjadi rapuh, perlu adanya sebuah standar akuntansi asuransi syariah. Bagi asuransi syariah, standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas baik bagi nasabah, regulator dan juga manajemen. 3 Selama ini standar akuntansi yang menjadi acuan pada industri asuransi adalah standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu PSAK no. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dan PSAK no. 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa. Namun standar tersebut masih belum memenuhi ketentuan untuk perlakuan-perlakuan bisnis pada lembaga asuransi syariah, karena itu perlu acuan tambahan. 4 AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions) yang merupakan acuan utama bagi lembaga keuangan syariah di 2
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. 3
Sofyan Safri Harahap, Kata Sambutan, dalam Abdul Ghoni dan Erny Arianty. Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek, (Jakarta: Insco Consulting.2007), h.v 4
Ibid., h. 13
4
dunia, secara khusus belum membuat conceptual frame work asuransi syariah, padahal di Financial Accounting Standars (FAS) AAOIFI no. 12 secara jelas menganut sistem 2 entitas, tapi tidak dijelaskan karakteristik asuransi syariah. Sehingga FAS no. 12 mengacu pada AAOIFI no. 1 dan 2 yang mengatur secara umum tentang lembaga keuangan syariah dan secara khusus tentang perbankan syariah. 5 Melihat hal tersebut, para pakar syariah dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan standar akuntansi untuk asuransi syariah yang berbeda dengan perbankan syariah dan asuransi konvensional yang menganut sistem 1 entitas, sedangkan asuransi syariah menganut 2 entitas yaitu dana peserta (tabarru’) dan dana pengelola. Upaya para pakar syariah dan akuntansi tersebut akhirnya terwujud dengan
disyahkannya
Pernyataan
Standar
Akuntansi
Keuangan
(untuk
selanjutnya disingkat dengan PSAK) No. 108 pada bulan April 2009 untuk Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. PSAK 108 tersebut oleh DSN-MUI juga telah dinyatakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu pada tanggal 5 Mei 2009 dalam surat pernyataan kesesuaian syariah nomor U-153/DSNMUI/V/2009. PSAK 108 mengharuskan adanya pemisahan dana tabarru’ dan dana pengelola, penghitungan risk based capital (RBC) juga didasari dari jumlah 5
Ibid., h. 17
5
dana tabarru’ atau dana peserta. Hal tersebut membuat asuransi syariah harus mengantisipasi adanya penguatan modal. Dalam industri asuransi syariah, tingkat Risk Based Capital (untuk selanjutnya disingkat dengan RBC), merupakan sebuah indikasi yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI no. 424/KMK.06.2003 pasal 2 dinyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. 6 Penghitungan tingkat solvabilitas dengan menggunakan metode RBC (Risk Based Capital) pada dasarnya adalah rasio dari nilai kekayaan bersih atau “net worth” perusahaan bersangkutan, yang dihitung berdasarkan peraturan akuntasi standar (PSAK 108), dibagi dengan nilai kekayaan bersih, yang dihitung kembali dengan mengikutsertakan risiko-risiko pemburukan yang mungkin terjadi. Dalam mengantisipasi dampak dari kondisi krisis keuangan global dan untuk merespon perkembangan kondisi industri asuransi saat ini, serta untuk melindungi masyarakat yang menjadi pemegang polis, yaitu dibayarkannya manfaat asuransi pada saat terjadinya risiko kerugian atau kematian, pemerintah sebagai regulator yang melakukan pengawasan dan pembinaan kepada industri 6
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003, pasal 2 ayat (1).
6
asuransi di Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan peraturan no. 424/KMK.06.2003, yaitu peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (untuk selanjutnya disingkat dengan BTSM) untuk usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip konvensional harus dilakukan terpisah dengan usaha asuransi dan reasuransi yang berprinsip syariah. Bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki Unit Syariah, BTSM total perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut merupakan hasil penjumlahan BTSM untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip konvensional dan BTSM untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. 7 Yang menjadi permasalahan di sini adalah PSAK 108 mewajibkan penghitungan RBC didasarkan atas dana rekening tabarru’ atau dana peserta, karena sistem pencatatan antara dana peserta/tabarru’ dan dana pengelola dilakukan secara terpisah. Selama ini, industri menggunakan dana peserta dan dana pengelola sebagai dasar perhitungan. Selain itu, parameter batas tingkat solvabilitas minimum yang telah ditetapkan untuk entitas asuransi syariah disamakan dengan usaha asuransi dan reasuransi konvensional, yaitu sebesar
7
Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
7
120%. Dengan demikian, penyusutan tingkat RBC pada entitas asuransi syariah sangat mungkin terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membuat skripsi, dengan judul ”DAMPAK PENERAPAN PSAK 108 TERHADAP TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967).
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini penulis batasi pada tingkat solvabilitas minimum dengan menggunakan metode RBC (Risk Based Capital) perusahaan Asuransi Syariah sesuai peraturan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009, yang merupakan dampak dari penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, khususnya pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode triwulan I 2009 - triwulan I 2010. 2. Perumusan Masalah Dari batasan masalah yang telah disebutkan, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa rumusan masalah yang meliputi :
8
1. Seberapa besar tingkat solvabilitas minimum dengan mengggunakan metode RBC sesuai peraturan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode triwulan I 2009 -
triwulan I 2010
sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 108? 2. Dapatkah parameter Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) sebesar 120 % dicapai oleh Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda jika menerapkan PSAK 108? 3. Kendala-kendala apa yang dihadapi Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam pencapaian BTSM sesuai peraturan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 jika menerapkan PSAK 108?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : a. Menentukan seberapa besar tingkat solvabilitas minimum dengan menggunakan metode RBC sesuai peraturan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode triwulan I 2009 – triwulan I 2010 sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 108.
9
b. Menjelaskan apakah parameter Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) sebesar 120 % dapat dicapai oleh Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda jika menerapkan PSAK 108. c. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam pencapaian BTSM sesuai peraturan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 jika menerapkan PSAK 108.
2. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini antara lain : a. Manfaat Akademis 1) Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan sebagai pembanding antara teori yang didapatkan dalam perkuliahan dengan praktik di lapangan. 2) Dapat menambah khasanah pengetahuan dan referensi sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat sebagai berikut : 1) Bagi pihak perusahaan, yaitu Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, diharapkan hasil penelitian ini berfungsi sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
mengoptimalkan
tingkat
10
solvabilitas perusahaan dan hal-hal yang terkait dengan akuntansi asuransi syariah. 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam memajukan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.
D. Review Penelitian Terdahulu Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini antara lain : 1. Penelitian terdahulu yang berjudul ”Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan PT. Asuransi Takaful Umum periode 2005-2007 (RBC)”, oleh Omi Dauna Yanti pada tahun 2008. Dengan hasil Penelitian menunjukkan tingkat solvabilitas PT. Asuransi Takaful Umum terus mengalami kenaikan dari tahun 2005-2007, masing-masing Rp. 21.560,81 miliar, Rp. 30.387,41 miliar, Rp. 34.942,08 miliar. Begitu juga dengan jumlah BTSM terus mengalami kenaikan dari tahun 2005-2007, masing-masing Rp. 12.190,62 miliar, Rp. 13.429,31 miliar, Rp. 18.290,66 miliar. Dengan kata lain batas tingkat sovabilitas PT. Asuransi Takaful Umum sebesar dari tahun 2005-2007 masing-masing yaitu 176,86%, 226,28%, dan 191,04 %. Sehingga PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 2005-2007 dapat dikategorikan ”sehat”. 2. Penelitian terdahulu yang berjudul ”Dampak Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 Pada Strategi Investasi PT.
11
Asuransi Takaful Umum”, oleh Dara Dewisinta Anggraeni, mahasiswi pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Program Studi Timur Tengah dan Islam, Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah, pada Juli 2009. Dalam penelelitian tersebut dilakukan pengujian apakah ada perbedaan yang berarti antara return investasi portofolio yang belum dipisahkan dengan return portofolio yang sudah dipisahkan menjadi portofolio investasi dana tabarru dan portofolio investasi dana pengelola, serta apakah ada perbedaan yang berarti antara return investasi portofolio dana tabarru dan return portofolio dana pengelola. Data yang digunakan adalah data imbal hasil dari masingmasing instrumen yang digunakan dari tahun 2007 sampai dengan bulan Mei 2009. Metode penelitian yang digunakan yaitu uji hipotesis dengan metode statistik uji t berpasangan (Paired Sample t Test) dengan dua uji hipotesis dua sisi (Two Tailed Test). Hasil uji hipotesis ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara return portofolio investasi yang belum dipisahkan dengan return portofolio investasi yang sudah dipisahkan dengan hasil akhir lebih baik dipisahkan dengan strategi optimalisasi return. Sedangkan return investasi portofolio dana tabarru dan dana pengelola tidak terdapat perbedaan yang berarti. 3. Penelitian terdahulu yang berjudul ”Analisis Kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Tingkat Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas” oleh Aditya Alham pada tahun 2006. Dengan hasil penelitian bahwa bank Muamalat Indonesia tahun 2002-2005 dalam keadaan illikuid,
12
namun dari sisi solvabilitas, dari periode 2002-2005 telah dapat memenuhi syarat kecukupan modal minimum yang telah ditetapkan BI, namun modal yang ada belum dapat meng-cover kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh penurunan aktiva, tetapi telah dapat mengatasi 50% akan kewajiban jangka panjangnya. Dan berdasarkan analisis profitabilitas menunjukkan bahwa selama periode 2002-2005, BMI telah dapat mendapat profit yang cukup besar hampir mendekati angka 100%. Kebijakan untuk memperbesar jumlah pembiayaan yang diberikan telah berdampak positif terhadap tingkat pendapatan yang sebagian besar berasal
dari pendapatan bagi hasil dan
pendapatan jual beli. Hal yang membedakan penelitian - penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penulis lebih memfokuskan pada tingkat RBC Perusahaan Asuransi Umum Syariah atas penerapan PSAK 108. Hal tersebut berbeda dengan penelitian nomor ke-1 di atas yang menggunakan metode RBC atas laporan keuangan sebelum adanya penerapan regulasi PSAK 108. Hal tersebut juga berbeda dengan penelitian nomor ke-2 di atas yaitu, lebih memfokuskan pada strategi investasi perusahaan Asuransi Syariah sebagai dampak dari penerapan PSAK 108. Hal tersebut juga berbeda dengan penelitian nomor ke-3 terkait dengan analisis rasio pada industri perbankan syariah.
13
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 1. Kerangka Teori Tinjauan teoritis yang terkait pada penelitian ini diantaranya mengenai ruang lingkup akuntansi syariah dan PSAK 108, asuransi syariah itu sendiri, serta mengenai Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) perusahaan asuransi syariah. Menurut American Accounting Association dalam buku ”A Statement of Basic
Accounting
Theory”,
pengertian
akuntansi
adalah
proses
mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 8 Sedangkan pengertian akuntansi syariah yaitu suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum, riba, maisir, gharar, barang yang diharamkan, dan membahayakan. 9 Landasan syar’i terkait akuntansi syariah tersebut yaitu terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282.
8
Muhammad, Prinsp – Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: UII Press, 2000),
9
Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Renaisan,2005), h. 13-14
h. 34
14
Landasan syar’i tersebut memberikan isyarat bahwa keberadaan akuntansi dalam sebuah lembaga keuangan syariah menjadi wajib adanya, tak terkecuali pada industri asuransi syariah. Sistem akuntansi bertujuan menghasilkan laporan keuangan sebagai informasi bagi para pemakainya. Dalam proses akuntansi tersebut terdapat sebuah standar akuntansi yang mengaturnya. PSAK 108 merupakan standar akuntansi keuangan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah yaitu yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru’. 10 Dengan demikian, adanya sebuah pemisahan antara dana tabarru’ dan dana pengelola adalah keharusan dalam pelaporan keuangan Asuransi Syariah. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 424/KMK.06/2003 bahwa tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi salah satunya diukur dengan rasio solvabilitas (RBC) sebesar 120%. Ada 6 variabel terkait penghitungan rasio tersebut bagi asuransi umum syariah, antara lain: a. Tingkat Solvabilitas : 1) Kekayaan yang dimiliki perusahaan. 2) kewajiban perusahaan.
10
Dewan Standar Akuntansi Keuangan, IAI. PSAK 108.
15
b. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) : 11 1) kegagalan pengelolaan kekayaan; 2) ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang; 3) perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan; 4) ketidak-mampuan
reasuradur
untuk
memenuhi
kewajiban
membayar klaim. 2. Kerangka Konsep PSAK 108
Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Laporan Keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Periode Triwulan I 2009 – Triwulan I 2010
Tingkat solvabilitas
BTSM
Tingkat Solvabilitas Minimum, Metode RBC Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Periode Triwulan I 2009 – Triwulan I 2010
11
Peraturan Ketua Bapepam dan LK nomor PER-2/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan BTSM.
16
F. Metode Penelitian 1. Objek Penelitian Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang berlokasi di Jl. Wolter Mongonsidi No. 43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, terhitung dari tanggal 22 Maret 2010 – 20 Agustus 2010. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. 12 Penelitian dekriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan apa adanya. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kuantitatif karena data-data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka pada sebuah laporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Kualitatif karena data-data yang dipeoleh berdasarkan buku-buku, majalah, koran, kajian pustaka terdahulu, serta artikel
12
Consuelo G. Sevila, Pengantar Metode Pneletian (Jakarta : UI-PRESS, 1993). H. 71
17
yang dikumpulkan penulis dan berhubungan dengan permasalahan dalam pembahasan skripsi ini. 4. Jenis dan Sumber Data a. Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan perusahaan asuransi syariah dan data kualitatif berupa literature-literatur kepustakaan, koran, artikel, dan sebagainya. b. Sumber Data 1) Data primer, bersumber dari observasi langsung pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berupa : a) Company profile Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. b) Laporan Keuangan periode triwulan I 2009 – triwulan I 2010 Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. 2) Data sekunder, bersumber dari buku-buku, koran, majalah, website, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penulis mengadakan penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian
18
skripsi ini, berupa skripsi terdahulu, buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, buletin, brosur, internet, dan sebagainya b. Penelitian lapangan (field research), yakni penulis mengumpulkan data secara langsung ke tempat objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melalui dua cara , yaitu : 2) Observasi, yaitu dengan observasi ke Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk mendapatkan data yang valid bagi penelitian ini. 2) Wawancara (interview), yaitu pengumpulan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terlibat dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Teknik Analisis Data Data-data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif berupa kata-kata atau simbol, untuk selanjutnya dilakukan content analysis (riset dokumen), karena pengumpulan data dan informasi akan dilakukan melalui pengujian arsip dan dokumen. Setelah semua data terkumpul dan telah dilakukan content analysis, maka penulis melanjutkan tahap analisis dengan menggunakan metode deskriptif analysis. Pada tahap ini, data dideskripsikan dan dianalisis sedemikian rupa
19
sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Dalam penghitungan tingkat solvabilitas minimum dengan menggunakan metode RBC, data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda periode triwulan I 2009 – triwulan I 2010. 7. Pedoman Penulisan Skripsi Adapan teknik penulisannya, penulis menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.
G. Sistematika Penulisan Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi ke dalam 5 (lima) bab dan terdiri atas beberapa sub bab. Susunan Bab tersebut secara sistematis adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS Tinjauan teoritis ini memuat deskripsi mengenai teori – teori yang digunakan dalam proses penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini,
20
teori – teori yang diuraikan antara lain pengertian asuransi syariah, ruang lingkup akuntansi syariah dan akuntansi asuransi umum syariah, gambaran umun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 serta RBC dan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM). BAB III
GAMBARAN UMUM UNIT SYARIAH PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Terdiri dari profil Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, visi dan misi, struktur organisasi, tujuan, produk – produk asuransi, dan sebagainya.
BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISA DATA Dalam bab ini akan dibahas antara lain analisa Tingkat solvabilitas minimum metode RBC Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Periode triwulan I 2009 – triwulan I 2010, manganalisa parameter tingkat solvabilatas minimum yang cocok bagi entitas asuransi syariah, serta deskripsi kendala-kendala Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam pencapaian rasio Solvabilitas Minimum sesuai peraturan Bapepam-LK no. PER2/BL/2009, jika menerapkan PSAK 108.
21
BAB V
PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.
22
BAB II TINJAUAN TEORITIS
A. Ruang Lingkup Asuransi Syariah 1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah Secara bahasa, kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu assurantie, yang dalam hukum belanda disebut Verzekering, yang artinya pertanggungan. 13 Sementara pangertian asuransi (konvensional) secara istilah telah banyak diungkapkan oleh para tokoh, antara lain : Mark R. Greene mendefinisikan asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil. 14 Menurut Drs. H. Abbas Salim, M.A, yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subtitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. 15 13
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general), (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004) h.26 14
Ibid., h. 26-27
15
Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2005), h.1
23
Jadi dalam asuransi konvensional, asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan risiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain, apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinan terjadi dalam satu tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang pasti yakni premi asuransi. 16 Selain definisi-definisi di atas, pemerintah secara formal dalam regulasinya, UU no. 2 tahun 1992 mendefinisikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan
atas
meninggal
atau
hidupnya
seseorang
yang
dipertanggungkan. 17
16
Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik, (Jakarta : Gema Insani Pers,
2005), h. 4 17
Undang - undang no. 9 tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian.
24
Dari definisi tersebut ada 3 (tiga) unsur terkait asuransi konvensional, antara lain 18 : Unsur 1
: Pihak tertanggung berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus/berangsur-angsur.
Unsur 2
: Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur, apabila terlaksana unsur ke-tiga.
Unsur 3
: Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.
Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan non-bank merupakan bentuk adanya pengembangan pada praktik mu’amalah. Dalam kajian fiqh mu’amalah, terdapat sebuah kaidah fiqh : : Artinya : “Hukum asal transaksi dan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya” 19 Kaidah fiqih dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. 20
18
Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya ditengah Asuransi Konvensional, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006),h. 7 19 20
Jalal al-Din, al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beirut : Dar al-Fikr, tth) h. 64
Hadypradipta, ”Fiqih Muamalah”, artikel diakses pada 11 Februari 2010 dari http://hadypradipta.blog.ekonomisyariah.net/2009/01/06/fiqih-muamalah/.
25
Dalam bahasa Arab, kata asuransi disebut at-ta’min, takaful, dan attadhamun yang bermakna saling melindungi, saling tolong-menolong, dan saling menanggung. DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolongmenolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 21 Dari definisi tersebut jelas bahwa dalam menanggung kemungkinan terjadinya risiko, para peserta asuransi bersama-sama mendermakan hartanya dalam bentuk dana tabarru’ dan menggunakannya untuk membantu salah satu peserta yang tertimpa musibah atau risiko. Sehingga letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lain terletak pada hubungan antara operator (penanggung) dengan peserta (tertanggung), dimana asuransi syariah pengaturan pengelolaan risikonya memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. 22 Lebih Jauh Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS membedakan asuransi konvensional dengan asuransi syariah, yaitu : 23
21
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. 22
Muhaiman Iqbal, Op., Cit., h. 2
23
Sula, Op., cit., h. 326
26
Tabel 2.1 Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah No Prinsip 1 Aspek Syar’i
Asuransi Konvensional Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya Maisir, Gharar, dan Riba; hal yang diharamkan dalam mu’amalah Akad jual beli (akad mu’awadah, akad idz’aan, akad gharar, dan akad mulzim)
2
Akad
3
Management of Risk
Transfer of Risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.
4
DPS (Dewan Pengawas Syariah)
Tidak ada, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah syara’.
Asuransi Syariah Bersih dari adanya praktik Gharar, Maisir, dan Riba. Akad tabarru dan akad tijarah (mudharabah, mudharabah mustarakah, wakalah bil ujrah, dan sebagainya). Sharing of Risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta’awun) Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktikpraktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Sumber : Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah (Life and General). ,h. 326
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah Seperti telah diketahui bersama, asuransi syariah belum memiliki fondasi hukum yang kuat, karena hanya diatur oleh regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Hal ini turut mempengaruhi kinerja perusahaan
27
asuransi syariah yang masih terpaku dan tunduk pada peraturan (hukum positif).24 Kerangka acuan asuransi syariah dalam operasionalnya antara lain : a) Fatwa
DSN-MUI
no.
21/DSN-MUI/IX/2001
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah. b) Fatwa DSN-MUI no. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah c) Fatwa DSN-MUI no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah d) Fatwa DSN-MUI no. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Tabarru Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah e) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Peraturan-peraturan tersebutlah yang selama ini menjadi acuan perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu, landasan hukum normatif yang menjadi acuan perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan usahanya secara syariah yaitu : a) Al-Qur’an Pada dasarnya al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas praktik asuransi syariah, terindikasi dari tidak munculnya istilah al-ta’min secara nyata dalam al-
24
Abdul Ghoni dan Erny Arianty. Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek, (Jakarta: Insco Consulting.2007)., h.13
28
Qur’an. Walaupun demikian, al-Qur’an masih mengakomodir ayat-ayat yang memiliki nilai-nilai dasar dalam praktik asuransi syariah, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang. 25 Nilai dasar tolong-menolong dan bekerja sama (Q.S. al-Maidah ayat 2)
⌧ Artinya : ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” Nilai dasar semangat untuk melakukan proteksi terhadap kerugian di masa mendatang (Q.S. al-Hasyr ayat 18)
☺
☺
Artniya : ”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” b) Sunnah Nabi Rasulullah SAW, sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang. Meninggalkan ahli waris (keluarga) yang berkecukupan materi, 25
AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam ; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 105
29
dalam pandangan Rasulullah sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar. Seperti dalam sabdanya : Artinya : ” Diriwayatkan dari Amr bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW.: Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anakmu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.”
3. Implementasi Akad Tabarru’ dan Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi Umum Syariah Perusahaan
asuransi
kerugian
(umum)
adalah
perusahaan
yang
memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 26 Dalam polis asuransi
dan perjanjian reasuransi
dengan prinsip syariah wajib mengandung akad tabarru’ dan akad tijarah. 27 Akad yang menjadi fokus utama dalam business process Asuransi Umum Syariah adalah akad tabarru’ dan akad wakalah bil Ujrah. Adapun mengenai akad
mudharabah,
mudharabah
musytarakah
merupakan
akad
yang
diimplementasikan dalam kegiatan investasi saja. Lain halnya dengan perusahaan asuransi jiwa yang memang dalam produk asuransinya ada yang mengandung unsur saving dan ada yang tidak.
26
Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 Ayat
(5) 27
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, Tentang Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Pasal 7.
30
a) Akad Tabarru’ Pada Asuransi Umum Syariah Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a, yatabarra’u, tabarru’an artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri’ (dermawan). Niat tabarru’ (dana kebajikan/hibah) dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah Swt. Dalam konteks akad pada asuransi syariah, tabarru’ bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara peserta jika ada yang mendapat musibah, dan dana tersebut ditempatkan secara terpisah pada rekening sekaligus pencatatannya dari dana pengelola (perusahaan asuransi syariah). 28 Jadi, dana tabarru’ merupakan dana kolektif di antara peserta yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan peserta saja seperti klaim, cadangan tabarru’ dan reasuransi syariah. Dana tabarru ini dapat diinvestasikan oleh perusahaan sebagai pihak pengelola, dan jika terdapat surplus dari investasi dana tabarru’ ini akan dimasukkan ke rekening dana tabarru’ peserta dan pihak pengelola mendapatkan upah/ bagi hasil sesuai dengan akad yang disepakati (wakalah bil ujrah, mudharabah, atau mudaharabah musytarakah). 29 Selain itu, jika terdapat
Syariah.
28
Sula, Op., Cit., h. 35-36
29
Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi
31
surplus dari dana tabarru’, penetapan besaran pembagiannya tergantung kepada peserta kolektif, regulator atau kebijakan manajemen : 30 1) seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru’, 2) sebagian sebagai cadangan dana tabarru’, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau, 3) sebagian sebagai cadangan tabarru’, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola. b) Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Umum Syariah Dalam konteks asuransi syariah akad wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain seperti, administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting
pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi,
dimana perusahaan mendapatkan imbalan dalam bentuk ujrah/fee karena jasanya tersebut. 31 Alur dari akad wakalah bil ujrah ini diawali dari kontribusi peserta yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah, lalu dipisah menjadi 2, yaitu ke dana peserta (tabarru’) dan dana pengelola sebagai ujrah. Dana tabarru yang terkumpul selanjutkan digunakan untuk hal-hal seperti yang telah disebutkan pada pembahasan akad tabarru diatas. Jika terdapat defisit pada dana tabarru, maka
30 31
Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.
Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi Syariah.
32
perusahaan memberikan pinjaman dari dana pengelola dengan akad qardh. Dalam hal ini, akad wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) sehingga perusahaan sebagai wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya kecuali karena kecerobohannya atau wanprestasi. ( lihat kembali Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/iii/2006). Untuk lebih jelasnya mengenai alur/ business process pada asuransi syariah lihatlah ilustrasi 2.1 dibawah ini. Ilustrasi 2.1 Syariah Business Process SYARIAH BUSINESS PROCESS* BUMIDA SYARIAH
Biaya Operasional, Marketing, Gaji Karyawan, dsb (+)
Bagian Pendapatan Operator (Perusahaan)
Mudharabah x% of HI
Hasil Investasi
Investasi
x% of Premi
Ujrah
x% of DanaTabarru
Kontribus i Premi (1‐x)% of Premi
Dana Tabarru
Alokasi 67,5% of Surplus
Mudharabah (1‐x)% of HI (+)
(‐)
Alokasi 2,5% of Surplus
Beban Tabarru (‐) Klaim (‐) Tabarru R/A (+) Alokasi Waad R/A (‐) Penyisihan Teknis
* Implementasi Fatwa DSN MUI No.52/DSN‐MUI/III/2006: Akad Wakalah bil Ujrah PSAK 108 dan PMK 18/2010
Sumber : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Surplus Tabarru
Cad. Dana Tabarru
Alokasi 30% of Surplus
Bagian Peserta
33
B. Akuntansi Asuransi Syariah AICPA
(American
Institute
of
Certified
Public
Accountant) 32
mendifinisikan bahwa akuntansi (konvensional) adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Akuntansi syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan konvensional dalam hal siklus (proses) akuntansinya. Yaitu diawali dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, kemudian masing-masing akun dalam jurnal diposting ke buku besar hingga terbentuk saldo dari masing-masing akun tersebut yang kemudian disesuaikan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Meskipun secara teknis tidak jauh berbeda namun secara konsep akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. (Lihat ilustrasi 2.2)
Ilustrasi 2.2 Proses Siklus Akuntansi 33
Bukti Transaksi
Jurnal
Buku Besar
Neraca Lajur
Laporan Keuangan
32
Muhammad, Op., Cit. h. 34
33
Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 26
34
Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut muhasabah 34 yang berasal dari kata hasaba, hasibah, muhasabah yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata, atau menghisab. Sedangkan secara terminologi akuntansi syariah yaitu suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum, riba, maisir, gharar, barang yang diharamkan, dan membahayakan. 35 Landasan Syar’i mengenai akuntansi syariah terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282 : Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 34
Hasbi Ramli, Op., Cit., h. 12
35
Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah, h. 13-14
35
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. al-Baqarah : 282) Berdasarkan ayat tersebut di atas, terkandung tiga prinsip umum bagi akuntansi syariah, antara lain : 36 1. Prinsip pertanggungjawaban. Di kalangan masyarakat muslim, pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban mengenai apa yang telah diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 2. Prinsip keadilan Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat alBaqarah secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.
36
Muhammad, Pengantar Akuntansi Syari;ah, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), h. 11
36
3. Prinsip kebenaran Prinsip ini tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam al-Qur’an tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan. Sebab al-Qur’an telah mengggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa proses akuntansi baik akuntansi syariah maupun konvensional secara umum tidak ada perbedaan, diawali dengan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal sampai akhirnya tercipta sebuah laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 37 yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Laporan keuangan tersebut menurut SAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 38 Dalam entitas asuransi syariah, laporan keuangan yang harus disajikan cakupannya lebih luas dibandingkan asuransi konvensional, meliputi : 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 2. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ 37
Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan; Penyajian Laporan Keuangan Syariah, (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2006), Ed. PSAK no. 101, h. 101.2 38
2010.
Http ://id.wikipedia.org/wiki/2008/02/laporan-keuangan.html diakses pada 24 Mei
37
3. Laporan Laba Rugi Dana Pengelola 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Laporan Perubahan Dana Tabarru’ 6. Laporan Arus Kas 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 39 Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan dibutuhkan adanya sebuah standar penyajian keuangan tersebut. Di Amerika standar tersebut yaitu General Accepted Accounting Principle (GAAP), sedangkan di Indonesia sendiri yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 40 Standar Akuntansi Keuangan merupakan sebuah acuan yang sangat vital dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena pada sebuah industri, khususnya asuransi syariah, membangun kepercayaan bagi nasabah (peserta) menjadi kunci sukses dalam pengembangan ke depan. Asuransi syariah harus 39
Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 108.
40
Sofyan Syafri Harahap, Op., Cit., h. 57
38
dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan serta transparansi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 41 PSAK 108 yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2010 adalah Standar Akuntansi Keuangan yang bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi pesrta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru’. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas Asuransi Syariah yang dimaksud antara lain terdiri dari Asuransi Umum Syariah, Asuransi Jiwa Syariah, Reasuransi Syariah, dan Unit Usaha Syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional. Sebagaimana telah diketahui bahwa asuransi syariah merupakan perusahaan dengan sistem 2 entitas, yaitu entitas dana peserta dan dana pengelola. PSAK 108 mendefinisikan asuransi syariah yaitu sistem menyeluruh yang pesertanya
mendonasikan
(men-tabarru’-kan)
sebagian
atau
seluruh
kontribusinya untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut
41
Abdul Ghoni dan Erny Arianty. Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek, h. 12
39
merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Beberapa hal yang diatur PSAK 108 terkait transaksi asuransi syariah, antara lain : PENGAKUAN DAN PENGUKURAN: 2. Pengakuan Awal a) Kontribusi 42 dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta. 43 b) Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai : 1) dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah; dan atau 2) kewajiban jika menggunakan akad wakalah c) Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujrah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat. d) Bagian kontribusi untuk ujrah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’.
42
Kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan
ujrah. 43
Dana peserta adalah semua dana baik berupa dana tabarru’ maupun dana investasi.
40
3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru’ a) Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru’. b) Surplus underwriting dana tabarru’ yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. c) Pinjaman qard dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan. Penyisihan Teknis (Technical Provision) a) Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’ b) Penyisihan teknis diukur sebagai berikut : 1) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian.
41
2) Klaim yang masih dalam proses 44 diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasi tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan. 3) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan45 diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim yang paling kini yang dilaporkan dan metode statistik. Cadangan Dana Tabarru’ 46 a) Cadangan dana tabarru’ diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru’.
44
Klaim yang masih dalam proses (Outstanding claims) adalah jumlah beban penyisihan untuk klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai akhir periode berjalan yang diperkirakan akan dibayar pada periode mendatang. 45
Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan adalah jumlah penyisihan untuk klaim yang terjadi, tetapi belum dilaporkan sampai akhir periode berjalan. 46
Cadangan dana tabarru’ adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada entitas pengelola.
42
b) Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru’ yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru’. PENYAJIAN 1) Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta” dana bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos ”bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada pengelola” dalam laporan perubahan dana tabarru’. 2) Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. 3) Dana tabarru’ disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan). 4) Cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah pada laporan dana tabarru’. PENGUNGKAPAN 1) Entitas pengelola mengungkapkan terkait kontribusi, mencakup tetapi tidak terbatas pada : a) Kebijakan akuntansi untuk : (i) kontribusi yang diterima dan perubahannya; (ii) pembatasan polis asuransi dan konsekuensinya b) piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi c) Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi
43
d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian risiko dan ujrah dari total kontribusi per jenis asuransi e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru’, dan f) Jumlah pinjaman (qardh) untuk menutup defisit underwriting (jika ada). 2) Entitas pengelola mengungkapkan terkait dengan dana investasi, mencakup tetapi tidak terbatas pada : a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta; dan b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. 3) Entitas pengelola mengungkapkan terkait penyisihan teknis, mencakup tetapi tidak terbatas pada : a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir); dan b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan. 4) Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana tabarru’, mencakup tetapi tidak terbatas pada : a) Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru’
44
b) Perubahan cadangan dana tabarru’ per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir c) Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru’ jika terjadi likuidasi atau produk atau entitas; dan d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus underwriting. 5) Entitas pengelola mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik dana tabarru’.
D. Risk Based Capital (RBC) Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan usahanya menjadi penting bagi pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat tersebut, yaitu kemampuan kekayaan perusahaan asuransi syariah dalam menutupi kewajiban-kewajibannya (baik jangka pendek maupun jangka panjang), apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (rasio solvabilitas). 47 Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah sebagai regulator telah mengeluarkan aturan bahwa
47
Budi Rahardjo, Laporan Keuangan Perusahaan; Memahami dan Menganalisis. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003), h. 121
45
perusahaan asuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120%, 48 dengan menggunakan metode RBC. Metode RBC pada dasarnya adalah nilai kekayaan bersih perusahaan asuransi yang bersangkutan dihitung berdasarkan peraturan standar akuntansi dibagi dengan nilai kekayaan bersih yang dihitung dengan mengikutsertakan risiko-risiko pemburukan yang mungkin terjadi. 49 Dengan kata lain, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat solvabilitasnya. Perhitungan RBC tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai tolak ukur dalam membuat peraturan mengenai tingkat solvabilitas, dengan menggunakan laporan triwulanan dan tahunan yang disampaikan kepada Direktorat Asuransi dalam format Statutory Accounting Practice (SAP) disamping digunakan pula format SAK. Perhitungan tingkat sovabilitas menggunakan metode RBC memang memiliki tehnik yang rumit tetapi memiliki beberapa keunggulan antara lain : 1. Mempertimbangkan banyak aspek risiko seperti aspek manajemen, investasi, keuangan, aktuaria, dan aspek eksternal. 2. Mempertimbangkan kepentingan para pemegang polis dari risiko kesalahan dalam pengelolaan usaha asuransi.
48 49
Surat Keputusan Menteri keuangan Nomor 424/KMK.06/2003, pasal 2 ayat (1).
http://allianz.co.id/AZLIFE/Indonesian/About+Us/Financials/Allianz+ RBC.htm#top, diakses pada 24 Januari 2010.
46
3. Mengarahkan pengelolaan perusahaan asuransi yang sehat dan aman sehingga lebih menuntut kualitas SDM dan profesionalisme di dalam pengelolaan usaha asuransi. 4. Keamanan, fleksibilitas maupun stabilitas dapat lebih terjamin. 5. Lebih relevan jika diterapkan disaat krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara atau perusahaan asuransi untuk melindungi para pemegang polis. 50
1. Metode Penghitungan Tingkat Solvabilitas Pelaporan informasi terkait tingkat solvabilitas minimum sebuah perusahaan asuransi harus mengikuti format yang telah ditentukan oleh SAP. Salah satu ciri-ciri dari SAP dan yang membedakannya dengan SAK yaitu dari segi asset (kekayaan), SAP membagi kekayaan menjadi 2 (dua), yaitu kekayaan yang diperkenankan (admitted asset) dan kekayaan yang tidak diperkenankan (non-admitted asset), sedangkan SAK tidak mengenal adanya pembagian kekayaan tersebut. 51 Penghitungan
tingkat
solvabilitas
diperkenankan dikurangi dengan
yaitu
tingkat
kekayaan
yang
kewajiban (kecuali pinjaman subordinasi).
Berdasarkan peraturan KMK No. 424/KMK.06/2003, pasal 10 dinyatakan bahwa
50
Ludovicus Sensi, Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian; Accounting for General Insurance, (Jakarta : PT. Prima Mitra Edukarya, 2006), h. 159 51
Ibid., h. 57
47
Kekayaan yang harus dimiliki perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dalam bentuk investasi dan bukan investasi. Adapun lebih rincinya sebagai berikut : Tabel 2.2 Daftar Kekayaan Yang Diperkenankan Jenis Kekayaan INVESTASI Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito Pada Bank Saham yang tercatat di Bursa Efek a. Dalam negeri
Dasar Penilaian Nilai Nominal
Tidak lebih dari 20% dari jumlah investasi, per bank.
Nilai Pasar
a. Emitennya badan hukum Indonesia, per emitten tidak melebihi 20% dari jumlah investasi. b. Per emitten tidak melebihi 10%
b. Luar Negeri Obligasi dan Medium Term Notes a. Dalam negeri b. Luar negeri
Nilai Pasar, atau Nilai Nominal jika Nilai Pasar tidak tersedia
Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia Unit Penyertaan Reksadana Penyertaan Langsung
Nilai Pasar, atau Nilai Nominal jika Nilai Pasar tidak tersedia Nilai Aktiva Bersih Nilai Ekuitas
Bangunan, atau tanah dan Bangunan untuk investasi
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Nilai Sisa Pinjaman
Pinjaman polis
Pembatasan Kekayaan Yang Diperkenankan
a. Penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, per emitten tidak melebihi 20% dari jumlah investasi. b. Per emitten tidek melebihi 10% Tidak ada pembatasan
Setiap penerbit tidak melebihi 20% dari jumlah investasi Seluruhnya tidak melebihi 10% dari jumlah investasi Seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi Tidak melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan
48
Pembiayaan Murabahah
Nilai Sisa Pinjaman
Pembiayaan Mudharabah
Nilai Sisa Pinjaman
BUKAN INVESTASI Kas dan Bank
Nilai Nominal
Piutang Premi Penutupan Langsung
Nilai Sisa Tagihan
Tagihan Reasuransi
Nilai Sisa Tagihan Nilai Sisa Tagihan
Tagihan Hasil Investasi Bangunan, atau Tanah dan bangunan yang dipakai sendiri
Perangkat Keras Komputer
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
Nilai Buku
Seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi, dan masingmasing unit tidak melebihi dari 1% dari jumlah investasi Seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya pinjaman tidak melebihi 75% dari nilai jaminan terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang berwenang atau NJOP. Tidak termasuk deposit on call atau Deposito kurang dari atau sama dengan 1 bulan Umurnya tidak melebihi 1 bulan, terhitung sejak Pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal Jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan Tidak melebihi 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Tidak lebih 1 bulan sejak tanggal hasil investasi menjadi hak perusahaan Tidak melebihi 20% bagi perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi, atau 30% bagi perusahaan asuransi jiwa, masingmasing dari Modal Sendiri berjalan Seluruhnya tidak melebihi 20% dari Modal Sendiri berjalan
Sumber : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003, pasal 16,17, dan 18
Selain variabel Kekayaan Yang Diperkenankan, dalam penghitungan tingkat solvabilitas variabel Kewajiban juga dihitung jumlahnya, dan hasilnya
49
akan mengurangi total kekayaan yang diperkenankan seperti yang telah dipaparkan di atas. Untuk Kewajiban yang dihitung dalam penentuan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi kecuali Pinjaman Subordinasi.52 Diantara unsur-unsur kewajiban yang harus dihitung dalam asuransi kerugian yaitu : a) Seluruh Utang yang dimiliki perusahaan seperti; Utang Klaim, Utang Reasuransi, Utang Komisi, Utang Pajak, Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Utang Bagi Hasil, Utang Zakat, Utang lain, dan sebagainya. b) Cadangan Teknis, meliputi : 1) Cadangan atas premi tabarru’ yang belum merupakan pendapatan, paling sedikit sebesar 10% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan kurang dari 1 bulan, dan 40% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan lebih dari 1 bulan 2) Cadangan Klaim.
2. Metode Penghitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko 52
Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003, pasal 27 dan 31.
50
kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. 53 Macam-macam risiko kerugian tersebut bagi jenis asuransi kerugian ada 4 (empat) komponen, antara lain : a) Kegagalan pengelolaan kekayaan (Schedule A) Risiko ini timbul dari kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai kekayaan; dan kehilangan atau penurunan hasil pengembangan kekayaan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan tiap-tiap jenis kekayaan yang diperkenankan ditentukan dengan mengalikan faktor risiko untuk jenis kekayaan tersebut dengan nilai kekayaannya. (Lihat tabel 2.3) Tabel 2.3 Faktor Risiko Untuk Setiap Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan Jenis Kekayaan INVESTASI Deposito Berjangka dan Sertifikat Depoito Saham yang tercatat di Bursa Efek Obligasi dan MTN
53
Kategori Kategori Khusus Kategori Lain CAR ≥ 8% 8% > CAR ≥ 5% CAR < 5% LQ 45 di BEI, atau yang setara di bursa efek lainnya Di luar LQ 45, atau yang setara Peringkat penerbitnya AAA, atau yang setara AA, atau yang setara
Faktor 0,00% 2,00% 4,00% 16,00% 10,00% 15,00% 0,25% 0,50%
Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009.
51
A, atau yang setara 1,00% BBB, atau yang setara 2,00% BB, atau yang setara 4,00% B, atau yang setara 8,00% Kurang dari B atau yang setara atau yang 16,00% tidak diperingkat Surat Berharga yang diterbitkan oleh 0,00% pemerintah atau Bank Indonesia Unit Portofolio efek Reksadana : Penyertaan Sepenuhnya berupa 0,00% Reksadana surat utang pemerintah Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan 2,00% atau surat berharga pasar uang Sepeneuhnya berupa 10,00% surat berharga ekuitas Campuran Rata-rata tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksadana yaitu 2,8% Penyertaan Langsung 16,00% Bangunan Hasil Investasi bersih per dengan hak tahun strata atau 4% atau lebih 7,00% tanah Kurang dari 4% dengan bangunan 15,00% untuk investasi Pinjaman Polis 0,00% Pembiayaan Murabahah 5,00% Pembiayaan Mudharabah 16,00% BUKAN INVESTASI Kas dan Bank 0,00% Tagihan Premi 8,00% Tagihan Perusahaan dalam 4,00% Reasuransi negeri Perusahaan luar negeri Peringkat BBB, atau yang lebih 4,00% tinggi
52
Peringkat kurang dari BBB Tidak punya peringkat Tagihan hasil investasi Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri Perangkat keras komputer INVESTASI PADA SATU PIHAK
8,00% 24,00% 2,00% 4,00% 8,00%
Pihak adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan 10,00% x rata-rata afiliasi satu dengan yang lain tertimbang faktor risiko. Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas faktor dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis investasinya. INVESTASI YANG DIRESTRUKTURISASI Suatu investasi dikategorikan sebagai investasi yang direstrukrurisasi apabila telah dilakukan penjadwalan ulang atas pembayaran pokok dan atau hasil investasinya. 25,00% dari nilai investasi Jika pembayaran untuk periode yang direstrukturisasi sekurang-kurangnya satu tahun telah diterima sesuai dengan persyaratan restrukturisasi, maka faktor yang digunakan kembali ke faktor dasar sesuai dengan jenis investasinya. INVESTASI YANG DIRAGUKAN (impaired investment) Impaired investment adalah investasi yang diragukan pemenuhan jadwal pembayaran pokok investasi dan atau hasil investasinya 12,50% Suatu investasi dikategorikan sebagai impaired investment apabila investasi dimaksud mengalami sekurang-kurangnya salah satu dari hal-hal sebagai
53
berikut: Keragu-raguan terhadap pemenuhan jadwal pembayaran atas pokok investasi dan atau hasil investasinya, atau Penangguhan pembayaran pokok investasi dan atau hasil investasinya lebih dari 30 hari. Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas factor dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis investasinya. Sumber : Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009
b) Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing (Schedule B) Risiko ini terjadi karena adanya perbedaan nilai kekayaan dan nilai kewajiban dalam setiap mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko tersebut ditentukan sebagai berikut : Tabel 2.4 Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Untuk Schedule B Jumlah kekayaan yang diperkenankan dikurangi jumlah kewajiban Kurang dari atau sama dengan nol Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari jumlah kewajiban Melebihi 20% dari jumlah Kewajiban
Faktor risiko
Jumlah dana yang dibutuhkan
30%
30% x (Kewajiban – Kekayaan Yang Diperkenankan)
0%
Nol
10%
10% x (kekayaan yang diperkenankan – 120% x kewajiban)
Sumber : Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009
54
c) Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (Schedule C) Risiko ini muncul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan. Jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk risiko ini ditentukan sebagai berikut. 1) Komponen mortalita a. Asuransi Jiwa, faktor komponennya terbagi dua, yaitu sebesar 1‰ dari NAR beban sendiri, untuk polis asuransi jiwa yang menjanjikan pembayaran dividen, dan 2‰ dari NAR beban sendiri, untuk polis asuransi jiwa lainnya. NAR (Net Amount of Risk) adalah selisih antara Uang Pertanggungan dengan Cadangan premi tabarru’ yang bersangkutan. b. Anuitas, faktor komponen sebesar 1% dari cadangan premi tabarru’ polis-polis anuitas beban sendiri. c. Asuransi kecelakaan diri, 0.15‰ dari jumlah uang pertanggungan polis asuransi kecelakaan diri beban sendiri.
55
2) Komponen Morbidita Asuransi Kesehatan Tabel 2.5 Komponen Morbidita Asuransi Kesehatan Komponen
Jumlah Dana Untuk Menanggulangi Risiko Morbidita klaim- 10% dari pendapatan klaim baru premi satu tahun terakhir atas polis-polis dimaksud, setelah dikurangi dengan beban reasuransi Morbidita klaim- 10% dari cadangan teknis klaim lanjutan polis-polis dimaksud, setelah dikurangi dengan beban reasuransi.
Keterangan Untuk polis-polis yang belum pernah klaim sampai pada tanggal neraca Untuk polis-polis yang sudah pernah klaim sebelum tanggal neraca. Dalam cadangan teknis termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (Incured But Not Reported/IBNR)
Sumber : Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009
3) Komponen Klaim Asuransi Kerugian a. Komponen klaim masa depan Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa depan dilakukan berdasarkan rumusan sebagai berikut : A = P fp + PK fk Sumber : Peraturan Ketua Bapepam-LK no. PER-2/BL/2009
Dimana :A
= jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa depan
P
= pendapatan premi neto
56
Fp = faktor risiko untuk pendapatan premi neto PK = proyeksi beban klaim neto Fk = faktor risiko untuk beban klaim neto Tabel 2.6 Faktor Risiko Untuk Setiap Cabang Asuransi (Komponen Klaim Masa Depan)
Cabang Asuransi Harta Benda (property) Kendaraan Bermotor Pengangkutan (marine cargo) Rangka Kapal (marine hull) Rangka Pesawat (aviation hull) Satelite Energi Onshore (oil and gas) Energi Offshore (oil and gas) Rekayasa (engineering) Tanggung-gugat (liability) Kredit (Credit) Suretyship Aneka
Faktor Pengali Terhadap Pendapatan Proyeksi Premi Neto Klaim (fp) (fk) 10% 10% 10% 15% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20%
Sumber : Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER2/BL/2009
b. Komponen Klaim Masa Lalu Perhitungannya menggunakan rumusan sebagai berikut : B = (CKDPP x f
CKDPP)
+ (IBNR x f
IBNR
Sumber : Peraturan Ketua Bapepam-LK no. PER-2/BL/2009
Dimana :
57
B
= dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa lalu
CKDPP
=
cadangan klaim dalam proses penyelesaian yang
menjadi beban sendiri f
CKDPP
= faktor risiko untuk cadangan klaim dalam proses penyelesaian yang menjadi beban sendiri
IBNR
=
cadangan klaim yang sudah terjadi tetapi belum
dilaporkan yang menjadi beban sendiri f IBNR
= faktor risiko untuk cadangan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan yang menjadi beban sendiri.
Dengan ketentuan: Besar CKDPP dan IBNR, masing-masing ≥ 25% dari CKDPP dan IBNR sebelum reasuransi. Tabel 2.7 Faktor Risiko Untuk Setiap Cabang Asuransi (Komponen Klaim Masa Lalu)
Cabang Asuransi Harta Benda (property) Kendaraan Bermotor Pengangkutan (marine cargo) Rangka Kapal (marine hull) Rangka Pesawat (aviation hull) Satelite Energi Onshore (oil and gas) Energi Offshore (oil and gas)
Faktor Pengali Terhadap Pendapatan Proyeksi Premi Neto Klaim (fp) (fk) 10% 15% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20%
58
Rekayasa (engineering) Tanggung-gugat (liability) Kredit (Credit) Suretyship Aneka
15% 15% 10% 10% 10%
20% 20% 20% 20% 20%
Sumber : Peraturan Ketua Bapepam-LK no. PER-2/BL/2009
d) Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim (Schedule D) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk menanggulangi risiko reasuransi ditentukan dengan cara mengalikan cadangan teknis beban penanggung ulang dengan faktor risiko. Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut : Tabel 2.8 Faktor Risiko Bagi Komponen Risiko Reasuransi Penanggung Ulang Dalam Negeri Menyimpan deposit
Faktor 4% x (1- (deposit/cadangan teknis beban penanggung ulang)) 4%
Tidak menyimpan deposit Luar negeri dengan peringkat sekurang-kurangnya BBB : Menyimpan deposit 4% x (1- (deposit/cadangan teknis beban penanggung ulang)) Tidak menyimpan 4% deposit Luar negeri dengan peringkat kurang dari BBB Menyimpan deposit 8% x (1- (deposit/cadangan teknis beban penanggung ulang))
Keterangan Deposit adalah segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk premi yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut
59
Tidak menyimpan 8% deposit Tidak mempunyai peringkat Menyimpan deposit 24% x (1- (deposit/cadangan teknis beban penanggung ulang)) Tidak menyimpan 24% deposit Sumber : Peraturan Ketua Bapepam-LK no. PER-2/BL/2009
60
BAB III GAMBARAN UMUM UNIT SYARIAH PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967
A. Sejarah Singkat Perusahaan 54 PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohamad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Pebruari 1970. Kemudian memperoleh ijin operasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 350/ DJM / 111.3/ 7 / 1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986. PT. Asuransi Umum
Bumiputera Muda 1967, selanjutnya disebut
BUMIDA Bumiputera menuju cita-cita menjadi "The Big Ten" perusahaan asuransi umum, menguasai pasar retail di Indonesia, dan menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30
54
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Laporan Tahunan 2009 (Annual Report), 2009.
61
April 2004 memutuskan untuk menambah dan meningkatkan Modal Statutair menjadi Rp. 100 M. Pada tanggal 23 Maret 2007, AJB Bumiputera 1912 menambah Modal Setor sebesar Rp. 30 M. Dengan demikian, modal setor Bumida yang sebelumnya hanya Rp. 70 M, saat ini telah genap mencapai Rp. 100 M. Hal ini berarti Bumida telah memenuhi regulasi pemerintah yang tertuang melalui PP No. 63 tahun 1999 yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal setor minimal Rp. 100 M. Dengan modal setor yang telah mencapai Rp. 100 M, tentunya makin menambah keyakinan manajemen bahwa cita-cita perseroan menjadi "THE BIG TEN" dapat segera terwujud. Selanjutnya pada 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004, perusahaan memperoleh izin membuka Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda (disingkat Bumida Syariah), yang secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004. BUMIDA Bumiputera
1912,
SYARIAH yang
merupakan
secara
khusus
bagian
kelompok
bergerak
di
bisnis
bidang
AJB
asuransi
umum/kerugian syariah. Dan induknya sendiri merupakan perusahaan yang mempelopori industri asuransi di Indonesia.
62
B. Visi, Misi, Falsafah Dasar, Nilai Dasar dan Budaya Perusahaan 55 VISI Tumbuh dan Berkembang Menjadi Perusahaan yang Lebih Sehat dan 10 Besar Asuransi Umum. MISI Mewujudkan Organisasi yang Prima, Bisnis yang Berkualitas, dan Sinergi yang Terpadu dengan Bumiputera Group. Falsafah Dasar 1. Idealisme BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara semangat dan kejuangan
bangsa
dalam
upaya
meningkatkan
nilai–nilai
kemartabatan
dan
kesejahteraan bangsa melalui asuransi. 2. Kebersamaan BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme
dan
kejuangan
dengan
semangat
kebersamaan
untuk
menghadapi era globalisasi melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 3. Profesionalisme BUMIDA Bumiputera mampu mengelola bisnis asuransi umum secara professional,
55
Report), 2009.
memiliki
sumber
daya
manusia
yang
berwawasan,
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Laporan Tahunan 2009 (Annual
63
berpengetahuan luas dan ketrampilan tinggi yang senantiasa siap memberikan pelayanan prima bagi pelanggan. Nilai Dasar 1. Berkualitas Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan Perusahaan kedepan. Dengan SDM yang berkualitas; (Skill, Managerial, Knowledge dan sejahtera) perusahaan mampu menghadirkan kualitas produk dan kualitas layanan serta komitmen tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha kearah Good Corporate Governance. 2. Dipercaya Komitmen yang tinggi untuk membangun kualitas SDM, inovasi dan differensiasi produk, pelayanan yang optimal dan didukung teknologi informasi yang handal, maka diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap perusahaan. 3. Menguntungkan Kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap Perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati Share Holder, tetapi juga oleh pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.
64
Budaya Perusahaan Berani Berubah dan Berbeda Ulet dan Pantang Menyerah Menghargai Nasabeh Kecil Inovatif dan Aktif Disiplin dan Taat Prosedur Amanah dan Tidak Ingkar Janji Kebanggaan dan Kebersamaan Orientasi pada Target dan Waktu Efektif dan Efisien
C. Struktur Organisasi Perusahaan 56 Dewan Pengawas Syariah Sesuai surat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSNDMUI) tanggal 4 September 2003 melalui surat No U-167/DSN-MUI/IX/2003, susunan Dewan Pengawas Syariah Bumida Bumiputera Syariah adalah Ketua
: H. Endy M. Astiwara, MA,AAAI-J,FIIS,CPLIH
Anggota
: DR. KH. Surahman Hidayat, MA DR. KH. Ahzami Samiun Jazuli, MA
56
Report), 2009.
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Laporan Tahunan 2009 (Annual
65
Ilustrasi 3.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Sumber : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Laporan Tahunan 2009 (Annual Report),2009.
66
Kantor Pusat Divisi syariah : Gedung B Lantai 4 Jl. Wolter Monginsidi No.43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp.
: 021-7234847, 7234849
Fax.
: 021-72787952
Email
:
[email protected]
Website
: http://www.bumida.co.id
Kepala Divisi Syariah
: Fahmi basyah, ST, AAI-K, AIIS
Kabag Keuangan & SDM Syariah
: Drs. Saiful Hadi
Kabag Pemasaran Syariah
: Drs. M. Nasyubun, AAAI-K, AIIS
D. Struktur Kepemilikan/Permodalan Kepemilikan perusahaan sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 sebesar 99,20% dan PT Eurasia Wisata 0,80%. Struktur permodalan perusahaan telah dipenuhi, sesuai ketentuan modal setor minimum yang dipersyaratkan dalam UU No.2 Tahun 1992, dari Rp 25M menjadi Rp. 100M.
67
Untuk Bumida Syariah, sejak awal tahun 2009 modal disetor yang dipisahkan dari modal induknya telah mencapai Rp. 12,5M, dan akan terus bertambah seiring dengan perkembangan bisnis serta ketentuan regulator.
E. Penghargaan Perusahaan 1. Tahun 2002 1) The Big Five Trusted untuk produk Asuransi Kesehatan Tahun 2002 (Majalah Kapital). 2) The Big Five Trusted untuk produk Asuransi Kebakaran Tahun 2002 (Majalah Kapital). 3) The Big Five Trusted untuk produk Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2002 ( Majalah Kapital). 2. Tahun 2003 1) The most Valuable Brand untuk produk Asuransi Kebakaran Tahun 2003 (Majalah SWA Sembada). 3. Tahun 2005 1) Sertifikasi ISO 9001 : 2000 Sejak Maret 2005 2) Asuransi Umum Terbaik Tahun 2005 (Majalah Investor) 3) Asuransi Umum sangat Bagus Tahun 2005 (Majalah Info Bank). 4. Tahun 2008 1) Sertifikasi PEFINDO Peringkat BBB+. 2) Asuransi Umum Syariah Terbaik 2008 (Majalah Investor).
68
3) Asuransi Umum Syariah Terbaik ke-2 2008 (KARIM Business Consulting)
F. Produk-produk PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 57 1. Produk PaketKoe Syariah a. RumahKoe 1) Ketentuan RumahKoe Lux a) Bangunan bersifat permanen, dinding beton/tembok (tidak mudah terbakar atau atap genteng/asbes/seng) b) Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal (tidak ada usaha lain) dengan kanan, kiri, belakang adalah rumah tinggal permanen (seperti poin 1) atau kanan, kiri, belakang bukan rumah tinggal dengan jarak minimal 7,5 meter. c) Untuk santunan sewa diberikan bila rumah tinggal tidak dapat dipergunakan sama sekali karena habis terbakar. d) Depan
rumah
terdapat
jalan
yang
dilalui
kendaraan
roda
empat/kendaraan pemadam kebakaran. e) Nilai santunan yang diberikan (poin 2-6) merupakan nilai maksimal yang diterima nasabah selama 1 tahun periode asuransi.
57
2010.
http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/product, diakses pada tanggal 14 April
69
f) Untuk bangunan tingkat, maka luas bangunan merupakan jumlah dari luas bangunan masing-masing lantai. g) Untuk penggantian kerugian yang disebabkan karena risiko banjir harus disertai dengan surat keterangan dari kelurahan setempat. 2) Yang tidak dijamin RumahKoe Lux a) Bangunan yang tidak digunakan sebagai rumah tinggal. b) Rumah yang berada di daerah/provinsi Maluku. c) Pemilik/pengguna rumah tinggal sudah memiliki polis kebakaran atas bangunan yang akan diasuransikan. b. MobilKoe 1) Pengecualian MobilKoe (yang tidak dijamin) a) Premi belum terbayar. b) Pemakaian untuk disewakan/komersil. c) Pencurian yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengawasan tertanggung (keluarga, sopir, orang yang bekerja pada tertanggung). d) Pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam polis, kecuali yang ditegaskan kembali untuk dijamin dan tertera dalam klausa. e) Kerugian akibat risiko bencana alam, RSCC, TS (jika tidak mengambil manfaat perluasan). f) Mobil yang dipergunakan didaerah/propinsi Maluku. g) Pengemudi yang tidak memiliki SIM/Masa berlaku SIM telah habis.
70
2) Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian a) Segera melaporkan kepada PT. Immediately reported to the PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3x24 jam kerja. b) Mengisi formulir klaim. c) Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim. d) Foto copy : Polis, Kwitansi, STNK, dan SIM pengemudi saat terjadi kecelakaan e) Klaim dianggap kadaluarsa jika selama 6 bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim. c. MotorKoe Produk Paket Motorkoe Syariah Adalah suatu produk dari asuransi kendaraan bermotor selain mobil. Karena dalam asuransi kendaraan bermotor terdiri dari mobil dan sepeda motor. 1) Ketentuan Paket MotorKoe a) Ketentuan Max. berusia 8 tahun dan untuk perpanjangan dapat dilakukan 1 kali bila lebih dari 8 tahun (jadi maksimal usia kendaraan 9 tahun) b) Kendaraan tidak dipakai untuk ojek/komersial c) Harga sesuai harga pasar kendaraan roda dua d) Kendaraan yang akan diasuransikan harus menyertakan bukti gesekan nomor rangka/mesin kendaraan
71
e) Kendaraan belum diasuransikan f) Jaminan/santunan hanya berlaku jika kendaraan tersebut memiliki STNK yang sah dan masih berlaku saat mengendarai kendaraan yang dijamin dalam polis. 2) Yang tidak dijamin dalam Paket MotorKoe a) Pemakaian untuk komersil/disewakan b) Motor gede c) Kendaraan dipergunakan di wilayah Maluku 3) Pengajuan Klaim Polis MotorKoe Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian a) Segera melaporkan kepada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3 x 24 jam kerja. b) Mengisi formulir klaim c) Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim d. SehatKoe 1) Peserta Asuransi SehatKoe a) Individu
: Usia dewasa = 18-55 tahun
b) K.0
: Pasangan suami istri tetapi belum memiliki anak
c) K.1
: Pasangan suami istri dengan 1 anak
d) K.2
: Pasangan suami istri dengan 2 anak
e) K.3
: Pasangan suami istri dengan 3 anak
72
2) Ketentuan paket SehatKoe a) Pemberian manfaat sesuai kwintasi setinggi-tingginya sesuai dengan benefit. b) Pilihan paket pada satu keluarga tidak dapat berlainan (harus sama). c) Adanya masa tunggu 14(empat belas) hari untuk seluruh penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama. d) Usia : Anak = 1 tahun-17 tahun (usia=18 tahun memakai premi individu) Dewasa = maksimum 55 tahun e) Single parent : punya anak 1 = K.0, punya anak 2 = K.1, punya anak 3 = K.2 (maksimum). e. SiswaKoe 1) Ketentuan paket SiswaKoe a) Peserta adalah anggota pendidikan dengan usia 3 s/d 18 tahun dengan melampirkan kelas/jurusan/angkatan dan No.Induk Siswa. b) Pemberian manfaat rawat inap sesuai dengan paket dan tidak melihat besar kecilnya perawatan per hari. c) Manfaat rawat inap diberlakukan masa tunggu 7 hari untuk seluruh jenis penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.
73
d) Santunan biaya pemakaman hanya berlaku bagi risiko meninggal dunia karena kecelakaan. e) Formulir klaim dapat ditandatanganin oleh Kepala Sekolah dan kuitansi pengobatan dapat berupa copy yang dilegalisir oleh kepala Sekolah untuk klaim sampai dengan Rp. 100.000,-. f) Batas waktu kelengkapan dokumen klaim maksimum 30 hari sejak tanggal kejadian. f. MahasiswaKoe Produk MahasiswaKoe ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat khususnya pada tingkat mahasiswa (diatas SMA atau sederajat). Nama program ini adalah Asuransi MahasiswaKoe, yang terbagi menjadi 5 paket yaitu paket biasa, paket standat, paket pintar, paket prestasi, dan paket juara. 1) Kemudahan program MahasiswaKoe Perhitungan premi sangat sederhana. 2) Sasaran Pasar Pasar yang ingin dituju untuk program MahasiswaKoe adalah a) Peserta pendidikan perguruan tinggi formal atau sekolah tinggi b) Peserta pendidikan non formal (lembaga kursus) minimal berstatus mahasiswa atau umum. 3) Prosedur penutupan a) Setiap permintaan penutupan program MahasiswaKoe harus mengisi surat permintaan MahasiswaKoe yang mengatasnamakan peserta.
74
b) SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi: Nama peserta, Tanggal lahir, Semester/Jurusan/Angkatan/No. Induk Mahasiswa. c) Usia yang dapat dijamin dibatasi umur 18 thun sampai dengan 65 tahun 4) Polis peserta untuk setiap kampus/lembaga pendidikan Untuk setiap satu lembaga pendidikan dibuat 1 (satu) polis. Apabila terdapat perbedaan periode pertanggungan antara kelas/tingkat pada lembaga tersebut, maka polis dapat dibuat lebih dari 1(satu). Dengan catatan bahwa penerbitan polis lebih dari 1(satu) untuk nama lembaga yang sama hanya diperkenankan untuk mengakomodir adanya perbedaan periode pertanggungan. 5) Besarnya penggantian dan santunan Ketentuan besarnya penggantian maupun santunan untuk: a) Besarnya penggantian meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap (sesuai presentase kecacatan) diberikan sesuai paket yang diambil. b) Penggantian biaya pengobatan/perawatan di RS bersifat total sesuai dengan
paket
yang
diambil
dan
menunjukkan
bukti-bukti
pengobatan/perawatan yang sah/asli atau legalisir bila yang asli dipergunakan untuk pengajuan lainnya.
75
c) Santunan meninggal dunia dan santunan biaya pemakaman diberikan secara total sesuai paket. d) Penggantian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana tertanggung mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM diberikan sebesar 50% dari nilai klaim. 6) Pembuatan kartu ID CARD Kartu peserta asuransi dapat dibuat di Kantor Operasional atas persetujuan kantor Pusat. g. SiagaKoe Untuk menjangkau nasabah-nasabah individu dan keluarga (nasabah sinergi asper) yang menginginkan perlindungan yang comprehensive atas segala risiko kecelakaan terhadap diri dan keluarganya. 1) Kemudahan program SiagaKoe Perhitungan premi sangat sederhana. 2) Sasaran pasar Pasar yang ingin dituju untuk program SiagaKoe adalah: a) Nasabah AJB Bumiputera 1912 Divisi Asper b) Nasabah individu/keluarga non Asper Bumiputera. 3) Prosedur penutupan a) Setiap permintaan penutupan program SiagaKoe harus mengisi Surat Permintaan Penutupan SiagaKoe yang mengatasnamakan peserta.
76
b) SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi : Nama tertanggung, tanggal lahir, pekerjaan, dan data ahli waris. c) Usia yang dapat dijamin dibatasi mulai umur 1 tahun sampai dengan 60 tahun. h. Produk Standar Syariah 58 1) Asuransi kebakaran. 2) Asuransi kendaraan. 3) Asuransi kesehatan. 4) Asuransi kecelakaan diri. 5) Asuransi pengangkutan. 6) Asuransi engineering. 7) Asuransi kebongkaran. 8) Asuransi cash in safe dan transit. 9) Asuransi aneka (Billboard, public liability). 10) Tanggung gugat profesi dokter. 11) Asuransi yang bersifat tailor made (sesuai kebutuhan).
58
2010.
http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/product, diakses pada tanggal 14 April
77
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISA DATA
Penghitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum menggunakan metode RBC (Risk Based Capital) pada perusahaan Asuransi Syariah berpedoman pada peraturan BAPEPAM-LK no. PER-02/BL/2009. Metode RBC tersebut seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, adalah nilai kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan (Asuransi Syariah), yang dihitung dengan mengikutsertakan risikorisiko pemburukan yang mungkin terjadi. Berdasarkan PSAK 108, dimana harus ada pemisahan pencatatan antara rekening dana pihak peserta dan pengelola, maka hal tersebut berimplikasi pada penghitungan Solvabilitas Minimum perusahaan dari sebelumnya, yaitu dari tidak adanya
pemisahan
antara
rekening
dana
pengelola
dan
peserta
dalam
penghitungannya, berubah menjadi berbasiskan dana tabarru’/peserta dalam penghitungannya. Ada 6 (enam) variabel yang digunakan dalam penghitungan solvabilitas minimum menggunakan metode RBC pada perusahaan Asuransi Umum Syariah, antara lain : 1. Dalam Mengukur Tingkat Solvabilitas a) Kekayaan yang diperkenankan dari dana peserta; b) Kewajiban perusahaan dari Subordinasi).
dana peserta (kecuali Pinjaman
78
2. Dalam Mengukur BTSM a) Kegagalan pengelolaan kekayaan dana peserta (Schedule A); b) Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing (Schedule B); c) Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (Schedule C); d) Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban dengan membayar klaim (Schedule D). Setelah semua variabel di atas dapat diidentifikasi berapa jumlahnya, maka penilaian rasio RBC-pun dapat dilakukkan dengan menggunakan rumus : Rasio RBC (%) 59 =
Kekayaan yang diperkenankan - Kewajiban Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)
Dalam bab ini dideskripsikan dan dilakukan penganalisisan tingkat rasio RBC Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, Triwulan IV tahun 2009 (sebelum menerapkan PSAK 108), dan periode Triwulan I tahun 2009 s.d. Triwulan I tahun 2010 (setelah menerapkan PSAK 108).
59
Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009.
79
A.
IDENTIFIKASI
KEKAYAAN
YANG
DIPERKENANKAN
UNIT
SYARIAH PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN PSAK 108 Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 2 sebelumnya, bahwa pelaporan tingkat solvabilitas minimum perusahaan asuransi syariah selain menggunakan format SAK juga menggunakan format SAP. Ada hal yang membedakan antara SAK dan SAP, salah satunya adalah dalam hal kekayaan peruasahaan. SAP mengenal adanya pemisahan kekayaan menjadi dua, yaitu kekayaan yang diperkenankan (admitted asset) dan kekayaan yang tidak diperkenankan (non-admiteed asset), sedangkan SAK tidak mengenal adanya pemisahan tersebut. Kekayaan yang diperkenankan (Admitted Asset) adalah kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan sesuai ketentuan perundangan di bidang usaha perasuransian dan dapat diperhitungkan dalam penentuan tingkat solvabilitas. 60
60
Ludovicus Sensi, Op., Cit., h. 160.
80
Tabel 4.1 Kekayaan Yang Diperkenankan Sebelum Penerapan PSAK 108 (Saldo SAP) (dalam jutaan rupiah)
PERIODE No. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1 2 3 4 5 6 7 8
URAIAN
TRW I 2009
TRW II 2009
TRW III 2009
TRW IV 2009
Investasi Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 7.794,24 9.016,06 9.806,24 11.864,65 Saham 2.208,31 2.771,29 2.738,01 2.596,98 Obligasi dan Medium Term Notes 2.016,59 2.014,81 2.040,00 0,00 Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia 0,00 0,00 0,00 2.040,00 Unit Penyertaan Reksadana 961,29 972,06 2.263,51 2.756,78 Penyertaan Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 Bangunan dengan hak strata atau Tanah dengan Bangunan untuk investasi 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Murabahah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Mudharabah 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi Lain Jumlah Investasi 12.980,43 14.774,21 16.847,76 19.258,41 Bukan Investasi Kas dan Bank 2.121,02 2.856,10 3.878,26 3.460,88 Tagihan Premi Penutupan Langsung 844,34 1.281,38 757,29 1.337,41 Tagihan Reasuransi 130,48 55,23 0,00 42,52 Tagihan Hasil Investasi 87,55 60,19 64,70 70,11 Bangunan dengan hak strata, atau Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri 0,00 0,00 0,00 0,00 Perangkat Keras Komputer 154,48 160,30 110,56 94,90 Aktiva Tetap Lain Aktiva Lain Jumlah Bukan Investasi 3.337,87 4.413,19 4.810,82 5.005,82 JUMLAH KEKAYAAN (I +II) 16.318,31 19.187,41 21.658,58 24.264,23 Sumber : Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Per. 31 Maret 2009 – Per. 31 Desember 2009.
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, saldo SAP Kekayaan Yang Diperkenankan Sebelum penerapan PSAK 108 menunjukkan masih bercampurnya sistem pencatatan antara kekayaan peserta dan kekayaan pengelola. Dari triwulan I 2009 – triwulan IV 2009, total kekayaan SAP Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
81
mengalami peningkatan secara terus menerus, masing-masing sebesar Rp. 16.318,31 juta, Rp. 19.187,41 juta, Rp. 21.658,58 juta, dan Rp. 24.264,23 juta. Peningkatan jumlah kekayaan SAP tersebut secara signifikan terjadi pada pelaporan triwulan keII, yaitu sebesar 17, 58 % dari saldo pada triwulan ke-I. Berbeda dengan format pelaporan Kekayaan Yang Diperkenankan (Saldo SAP) untuk sebelum Penerapan PSAK 108 , yaitu dengan bercampurnya kekayaan pihak pengelola dan peserta, pada format pelaporan Kekayaan Yang Diperkenankan setelah penerapan PSAK 108 dilakukan pemisahan menjadi 2 (dua) yaitu Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta dan Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Pengelola. (Lihat tabel 4.2 dan 4.3)
82
Tabel 4.2 Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta Setelah Penerapan PSAK 108 (Saldo SAP) (dalam jutaan rupiah)
PERIODE No. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1 2 3 4 5
URAIAN
TRW I 2009
TRW II 2009
TRW III 2009
TRW IV 2009
TRW I 2010
Investasi Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligasi dan Medium Term Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unit Penyertaan Reksadana 589,13 702,08 784,46 836,61 836,61 Penyertaan Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bangunan dengan hak strata atau Tanah dengan Bangunan untuk investasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Murabahah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Mudharabah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi Lain Jumlah Investasi 1.739,13 1.852,08 1.934,46 1.986,61 3.083,47 Bukan Investasi Kas dan Bank 1.230,19 1.007,84 2.753,57 2.621,86 4.154,79 Tagihan Tabarru’ Penutupan Langsung 509,50 1.007,84 966,16 905,41 641,10 Tagihan Reasuransi 334,29 132,79 132,79 47,42 0,00 Tagihan Hasil Investasi 50,78 36,11 45,94 41,37 6,05 Aktiva Lain 444,56 1.377,50 Jumlah Bukan Investasi 2.569,33 3.562,09 3.898,46 3.616,52 4.801,94 JUMLAH KEKAYAAN (I +II) 4.308,46 5.414,18 5.832,92 5.602,66 7.885,40 Sumber : Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Per. 31 Maret 2009 – Per. 31 Maret 2010.
Tabel 4.2 di atas menunjukkan, bahwa Saldo SAP Admitted Asset dana peserta tidak menunjukkan peningkatan secara terus-menerus dari triwulan I 2009 – triwulan I 2010. Saldo kekayaan dana peserta mengalami peningkatan, yaitu menjadi Rp. 4.308,46 juta di triwulan ke-I 2009, Rp.5.414,18 juta di triwulan ke-II 2009, dan di triwulan ke-III 2009 sebesar Rp.5.832,92 juta. Pada triwulan ke-IV justru sebaliknya, terjadi penurunan saldo kekayaan dana peserta sebesar 3,95 % menjadi
83
Rp. 5.602,66 juta, namun pada triwulan ke-I tahun 2010, kekayaan dana peserta Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 mengalami penguatan kembali, yaitu sebesar Rp.7.885,40 juta. Penguatan tersebut terlihat pada akun Kas dan Bank Dana Peserta. Pada triwulan ke-IV 2009 saldo Kas dan Bank sebesar Rp. 2.621,86 juta, meningkat menjadi Rp. 4.154,79 juta di triwulan I tahun 2010, sehingga, untuk saldo Kas dan Bank bagi dana peserta telah terjadi peningkatan di triwulan I 2010 sebesar 58,47 % atau lebih 8, 47% dari setengah saldo Kas dan Bank di triwulan ke IV 2009.
84
Tabel 4.3 Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Pengelola Setelah Penerapan PSAK 108 (Saldo SAP) (dalam jutaan rupiah)
PERIODE No. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1 2 4 5 6 7 8
URAIAN
TRW I 2009
TRW II 2009
TRW III 2009
TRW IV 2009
TRW I 2010
Investasi Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 8.010,00 9.110,00 9.464,65 9.714,65 9.814,00 Saham 2.208,31 2.771,29 2.738,01 2.596,98 1.488,62 Obligasi dan Medium Term Notes 2.016,59 2.014,81 2.040,00 0,00 0,00 Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia 0,00 0,00 0,00 2.118,50 2.171,00 Unit Penyertaan Reksadana 372,16 269,98 1.479,05 1.906,62 2.096,74 Penyertaan Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 Bangunan dengan hak strata atau Tanah dengan Bangunan untuk investasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Murabahah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Mudharabah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi Lain Jumlah Investasi 12.607,06 14.166,07 15.721,72 16.336,75 15.571,06 Bukan Investasi Kas dan Bank 890,83 1.142,44 1.124,70 450,35 277,85 Tagihan Ujrah Penutupan Langsung 368,95 671,90 394,63 432,00 141,70 Tagihan Hasil Investasi 36,77 24,08 18,76 19,23 0,00 Bangunan dengan hak strata, atau Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perangkat Keras Komputer 154,48 160,30 110,56 94,90 92,92 Aktiva Tetap Lain 120,37 339,87 208,30 Aktiva Lain 992,15 474,04 880,68 Jumlah Bukan Investasi 2.563,55 2.812,62 2.737,63 996,48 512,47 JUMLAH KEKAYAAN (I +II) 15.170,61 16.978,69 18.459,35 17.333,23 16.083,53 Sumber : Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Per. 31 Maret 2009 – Per. 31 Maret 2010.
Tabel 4.3 di atas merupakan tabel yang menjelaskan saldo SAP Kekayaan Yang Diperkenankan (Admitted Asset) bagi dana pihak pengelola. Peraturan Menteri Keuangan
nomor
18/PMK.010/2010
tentang
Penerapan
Prinsip
Dasar
Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah menetapkan bahwa, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut wajib memiliki
85
kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh kepada dana tabarru’ dalam hal : 61 1. Tingkat solvabilitas dana tabarru’ kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan. 2. Jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan dana tabarru’ , lebih kecil dari jumlah
penyisihan/cadangan
teknis
dan
kewajiban
pembayaran
santunan/klaim retensi sendiri dari dana tabarru’. 3. Terjadi selisih kurang atau defisit underwriting dana tabarru’. 4. Dana tabarru’ tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada peserta. Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, Jumlah kekayaan dana pengelola mengalami pertumbuhan mulai dari triwulan ke-I tahun 2009 – triwulan ke-IV tahun 2009, menjadi sebesar Rp. 15.170,61 juta, Rp. 16.978,69 juta, Rp. 18.459,35 juta dan Rp.17.333,23 juta. Hal tersebut terlihat pada penempatan investasi perusahaan di Deposito Berjangka dan Sertifikat deposito yang meningkat di tiap-tiap triwulan, bahkan sampai di triwulan ke-I tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 22,52 % dari triwulan I 2009 sebesar Rp. 8.010,00 juta, menjadi Rp. 9.814,00 juta pada triwulan I 2010. Selain faktor tersebut, peningkatan kekayaan dana pengelola sampai triwulan ke-IV juga dipengaruhi oleh penempatan investasi pada Unit Penyertaan Reksadana. Peningkatan yang sangat signifikan dari penempatan investasi 61
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 pasal 15 ayat 1.
86
tersebut, terlihat di triwulan ke-III 2009 sebesar Rp. 1.209,07 juta ( 447,84 %) atau 4 (empat) kali lipat dari saldo periode sebelumnya (triwulan II 2009), yaitu sebesar Rp.269,98 juta menjadi Rp. 1.479,05 di triwulan ke-III tahun 2009. Untuk mengetahui bagaimana trend line perkembangan Kekayaan Yang Diperkenankan, baik bagi dana peserta maupun dana pengelola, perhatikanlah ilustrasi 4.1 di bawah ini. Ilustrasi 4.1 Trend Line Perkembangan Kekayaan Yang Diperkenankan
(dalam jutaan rupiah)
Untuk Dana Peserta dan Dana Pengelola (Setelah Penerapan PSAK 108)
16.978,69
18.459,35
17.333,23 16.083,53
5.832,92
5.602,66
15.170,61
5.414,18
4.308,46 I '09
II '09
III '09
IV '09
Periode Triwulanan
Admitted Asset (SAP) Dana Pengelola Admitted Asset (SAP) Dana Peserta Sumber : Data yang diolah.
7.885,40
I '10
87
B.
IDENTIFIKASI KEWAJIBAN UNIT SYARIAH PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN PSAK 108 Keputusan
Menteri
Keuangan
nomor
424/KMK.06/2003
tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 27 dan 31, bahwa jenis kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban Perusahaan Asuransi dan Reasuransi kecuali Pinjaman Subordinasi. (Lihat kembali bab II) Tabel 4.4 Kewajiban SAP Sebelum Penerapan PSAK 108 (dalam jutaan rupiah)
PERIODE No. 1 2
URAIAN
TRW I 2009 6.175,29
TRW II 2009 5.074,72
TRW III 2009 10.261,49
TRW IV 2009 9.999,36
Utang Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 2.579,68 2.567,28 1.765,98 2.080,00 3 Cadangan Klaim 650,15 778,23 571,63 644,02 JUMLAH KEWAJIBAN (1 + 2 + 3) 9.405,12 8.420,23 12.599,11 12.723,38 Sumber : Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Per. 31 Maret 2009 – Per. 31 Desember 2009.
Kewajiban SAP Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebelum penerapan PSAK 108 terdiri dari tiga unsur, antara lain Utang, Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan, dan Cadangan Klaim. Tabel 4.4 membuktikan bahwa jumlah Kewajiban SAP Unit Syariah PT. Asuransi
88
Umum Bumiputera Muda 1967 pada Triwulan I tahun 2009 sebesar Rp. 9.405,12 juta, Triwulan II tahun 2009 sebesar Rp. 8.420,23 juta, Triwulan III tahun 2009 sebesar Rp. 12.599,11 juta, dan pada Triwulan IV tahun 2009 sebesar Rp. 12.723,38 juta. Jumlah kewajiban pada triwulan ke IV tahun 2009 menjadi yang tertinggi dikarenakan besarnya jumlah Utang dan Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan, masing-masing sebesar Rp. 9.999,36 juta dan Rp. 2.080,00 juta. Jumlah kewajiban SAP triwulanan pada tabel 4.4 di atas terlihat sangat besar dikarenakan masih bercampurnya pencatatan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab dana pihak perusahaan dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab dana pihak peserta (dana tabarru’). Setelah diterapkannya PSAK 108, maka kewajiban-kewajiban pihak peserta dan pihak pengelola terjadi pemisahan pencatatan, seperti terlihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 di bawah. Tabel 4.5 Kewajiban SAP Dana Peserta Setelah Penerapan PSAK 108 (dalam jutaan rupiah)
PERIODE No. 1 2
URAIAN
TRW I 2009 467,02
TRW II 2009 604,93
Utang Cadangan Tabarru’ Yang Belum Merupakan Pendapatan 2.579,68 2.567,28 3 Estimasi Klaim Retensi Sendiri 650,15 778,23 4 Utang lain-lain 0,00 841,05 JUMLAH KEWAJIBAN (1 + 2 + 3) 3.696,84 4.791,50 Sumber : Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Unit Syariah PT. Muda 1967 Per. 31 Maret 2009 – Per. 31 Maret 2010.
TRW III 2009 828,22
TRW IV 2009 773,93
TRW I 2010 696,30
2.649,76 2.065,80 2.403,17 571,63 644,02 604,08 1.148,81 1.974,11 3.408,38 5.198,41 5.457,86 7.111,92 Asuransi Umum Bumiputera
89
Tabel 4.5 di atas menggambarkan posisi Kewajiban SAP triwulanan bagi Dana Peserta pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 setelah diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Transaksi Asuransi Syariah, dari Triwulan I tahun 2009 s.d Triwulan I tahun 2010. Tabel 4.5 tersebut membuktikan, bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kewajiban dana peserta secara terus-menerus dari triwulan I tahun 2009 s.d triwulan I tahun 2010. Dari triwulan I 2009 ke triwulan II 2009 jumlah kewajiban naik sebesar Rp.1.094,66 juta (29,61 %), selanjutanya naik sebesar Rp. 406,91 juta (8,49 %) di triwulan III tahun 2009, meningkat lagi di triwulan ke IV tahun 2009 sebesar Rp.259,45 juta (4,99 %), dan pada triwulan I tahun 2010 juga mengalami peningkatan jumlah kewajiban SAP dana peserta sebesar Rp.1.654,06 juta (30,31 %). Berdasarkan hal tersebut peningkatan jumlah kewajiban SAP dana peserta secara signifikan terjadi pada triwulan I tahun 2010 sebesar 30,31 %, dan jumlah kewajiban pada triwulan tersebut menjadi Rp. 7.111,92 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan naik pada pos Utang Lain-lain sebesar Rp. 1.434,27 juta (72,65 % atau lebih 22,65 % dari setengah saldo Utang Lain-lain pada triwulan IV tahun 2009).
90
Tabel 4.6 Kewajiban SAP Dana Pengelola Setelah Penerapan PSAK 108 (dalam jutaan rupiah)
PERIODE No
URAIAN
TRW I TRW II TRW III TRW IV TRW I 2009 2009 2009 2009 2010 1 Utang Komisi 48,09 144,22 110,04 280,14 159,84 2 Utang Pajak 324,71 176,53 213,69 253,51 274,96 3 Utang lain-lain 6.199,47 1.419,01 6.149,66 5.805,10 4.286,42 JUMLAH KEWAJIBAN (1 + 2 + 3) 6.572,27 1.739,76 6.473,38 6.338,75 4.721,22 Sumber : Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Per. 31 Maret 2009 – Per. 31 Maret 2010.
Unsur-unsur Kewajiban SAP Dana Pengelola terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Utang Komisi, Utang Pajak, dan Utang Lain-lain. Jumlah Kewajiban SAP Dana Pengelola tersebut sebesar Rp. 6.572,27 juta (triwulan I 2009), Rp. 1.739,76 juta (triwulan II 2009), Rp. 6.473,38 juta (triwulan III 2009), Rp. 6.338,75 (triwulan IV 2009), dan Rp. 4.721,22 (triwulan I 2010).
C.
IDENTIFIKASI BTSM UNIT SYARIAH PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN PSAK 108 Pengertian Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) menurut
Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER- 02/BL/2009 adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan
91
kekayaan dan kewajiban. Dalam penghitungan analisis rasio metode RBC, BTSM adalah pembanding dari selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan kewajiban, dimana setelah penerapan PSAK 108, penghitungan BTSM tersebut harus berbasiskan dana tabarru’ atau peserta. Bagi Usaha Asuransi Kerugian atau Umum ada 4 komponen (schedule) yang diperhitungkan dalam menentukan nilai BTSM. Masing-masing indikator yang terdapat dalam schedule tersebut dihitung dengan mengalikannya bersama faktorfaktor risiko seperti yang telah diatur dalam Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (PER-02/BL/2009). (Lihat kembali bab II) Tabel 4.7 Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Sebelum Penerapan PSAK 108 (dalam jutaan rupiah)
PERIODE KETERANGAN
TRW I 2009 281,69
TRW II 2009 364,39
TRW III 2009 364,39
TRW IV 2009 471,42
Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A) Ketidakseimbangan Antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule B) 7,81 6,47 6,47 5,46 Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (Schedule C) 625,83 1.333,77 1.517,57 1.304,41 Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban dengan membayar klaim (Schedule D) 25,69 63,15 63,15 149,94 JUMLAH BTSM 941,02 1.767,78 1.951,58 1.931,22 Sumber : Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Per. 31 Maret 2009 – Per. 31 Desember 2009.
Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Sebelum Penerapan PSAK 108, yang mungkin timbul
92
sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebesar Rp. 941,02 juta di triwulan I tahun 2009, Rp. 1.767,78 juta di triwulan II tahun 2009, Rp.1.951,58 juta di triwulan III tahun 2009, dan Rp. 1.931,22 juta di triwulan IV tahun 2009. Peningkatan deviasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian terlihat signifikan pada komponen Ketidakmampuan Pihak Reasuradur Untuk Memenuhi Kewajiban Dengan Membayar Klaim (Schedule D), yaitu pada triwulan ke-IV tahun 2009 sebesar 137,43 % menjadi Rp. 149,94 juta. Hal tersebut disebabkan karena adanya Cadangan Teknis Beban Reasuradur untuk Reasuradur Dalam Negeri Gabungan sebesar Rp. 3.748,62 juta dikalikan dengan faktor risiko 4%. Tabel 4.8 Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Dana Peserta Setelah Penerapan PSAK 108 (dalam jutaan rupiah)
PERIODE KETERANGAN
TRW I 2009 86,17
TRW II 2009 81,15
TRW III 2009 81,15
TRW IV 2009 81,15
TRW I 2010 146,15
Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A) Ketidakseimbangan Antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule B) 6,47 6,47 6,49 6,47 5,46 Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (Schedule C) 681,27 1.201,67 1.201,67 1.201,67 1.162,23 Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban dengan membayar klaim (Schedule D) 203,95 49,01 49,01 49,01 149,94 JUMLAH BTSM 977,86 1.338,31 1.338,33 1.338,30 1.463,78 Sumber : Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Per. 31 Maret 2009 – Per. 31 Desember 2009.
93
Tabel 4.8 di atas merupakan data Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yang perhitungannya sesuai dengan Pedoman Perhitungan Tingkat Solvabilitas Minimum, peraturan Bapepam-LK no. PER-02/BL/2009. BTSM tersebut berbasiskan dana tabarru’ atau peserta, karena seperti diketahui harus adanya pemisahan pencatatan antara dana tabarru’ dan dana pengelola. Dalam PMK no. 18/PMK.010/2010 pasal 3 ayat 3 dinyatakan, bahwa perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban Perusahaan, Dana Tabarru’, dan Dana Investasi Peserta. Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat dideskripsikan bahwa Jumlah BTSM Dana Peserta dari Triwulan I tahun 2009 s.d Triwulan I tahun 2010 masing-masing sebesar Rp. 977,86 juta, Rp. 1.338,31 juta, Rp. 1.338,33 juta, Rp. 1.338,30 juta, 1.463, 78 juta. Jumlah BTSM mengalami posisi tertinggi pada Triwulan I tahun 2010. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh komponen Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A) sebesar Rp. 146,15 juta. Angka tersebut berasal dari Total jumlah deviasi dalam pengelolaan kekayaan (Investasi, Bukan Investasi, Investasi Yang Diretrukturisasi, Investasi Yang Diragukan, Investasi Pada Satu Pihak (Perusahaan), Investasi Pada Satu Pihak (Group/Afiliasi)), sebesar Rp. 182,69 juta. Kemudian sesuai peraturan Bapepam-LK no. PER-02/BL/2009, bahwa jumlah dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BTSM adalah 80% dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan seluruh kekayaan yang diperkenankan (80% x 182,69 juta), maka didapatkan hasil untuk Schedule A triwulan I tahun 2010 sebesar Rp. 146,15 juta. (Lihat Lampiran 4)
94
Pengaruh lainnya yaitu pada jumlah deviasi komonen Risiko Reasuradur (Schedule D) sebesar Rp. 194,94 juta. Angka tersebut berasal dari Cadangan Teknis Beban Reasuradur untu Reasuradur Dalam Negeri Gabungan sebesar Rp. 3.748,62 juta, kemudian dikalikan dengan faktor risiko kerugian sebesar 4 %, didapatkan hasil untuk schedule D triwulan I tahun 2010 sebesar Rp. 194,94 juta.
D.
RASIO PENCAPAIAN SOLVABILITAS MINIMUM METODE RISK BASED CAPITAL (RBC) UNIT SYARIAH PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Analisis Rasio Solvabilitas metode RBC bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan sebuah perusahaan dalam menutupi kewajibankewajibannya. Dalam perusahaan asuransi syariah berarti sejauh mana perusahaan asuransi syariah tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar klaim kepada peserta jika seluruh peserta mengalami klaim. Dari penghitungan analisis rasio RBC tersebut dapat diketahui apakah perusahaan asuransi syariah tersebut ”sehat/solvent (>120%)” atau ”tidak sehat/insolvent (<120%)”. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no. 424/KMK.06/2003, bahwa perusahaan Asuransi dan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120%. Berdasarkan identifikasi terhadap Tingkat solvabilitas dan BTSM Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 pada sub bab sebelumnya, maka Tingkat RBC Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dapat dihitung seperti pada tabel 4.9 dan tabel 4.10 di bawah ini :
95
Tabel 4.9 Cabang Asuransi Kerugian Syariah Batas Tingkat Solvabilitas (Sebelum Penerapan PSAK 108) Triwulan I Tahun 2009 s.d Triwulan IV Tahun 2009 TRW I 2009
TRW II 2009
(dalam jutaan rupiah) TRW III TRW IV 2009 2009
16.318,31 9.405,12 6.913,19
19.187,41 8.420,23 10.767,18
21.658,58 12.599,11 9.059,47
24.264,23 12.723,38 11.540,85
281,69
364,39
364,39
471,42
7,81
6,47
6,47
5,46
625,83 25,69 941,02
1.333,77 63,15 1.767,78
1.517,57 63,15 1.951,58
1.304,41 149,94 1.931,22
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas
5.972,17
8.999,4
7.107,89
9.609,63
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)
734,65%
609,08%
464,21%
597,59%
Keterangan A
B
C D
Tingkat Solvabilitas Kekayaan Yang Diperkenankan Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi) Jumlah Tingkat Solvabilitas Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A) Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule B) Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule C) Risiko Reasuradur (Schedule D) Jumlah BTSM
Sumber : Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Per. 31 Maret 2009 – Per. 31 Desember 2009 .
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa prosentase rasio RBC yang dicapai Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebelum diterapkannya PSAK 108 sebesar 734,65% di triwulan I tahun 2009 dengan kelebihan Batas Tingkat Solvabilitas sebesar Rp. 5.972,17 juta, 609,08% di triwulan II tahun 2009 dengan kelebihan Batas Tingkat Solvabilitas sebesar Rp. 8.999,4 juta, 464,21% di triwulan III tahun 2009 dengan kelebihan Batas Tingkat Solvabilitas sebesar Rp.7.107,89 juta,
96
dan 597,59% di triwulan IV pada tahun tersebut dengan kelebihan Batas Tingkat Solvabilitas sebesar Rp.9.609,63 juta. Sedangkan tingkat prosentase rasio RBC Dana Tabarru’ yang dicapai Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 setelah diterapkannya PSAK 108 pada tabel 4.10 di bawah menunjukkan 62,55% di triwulan I tahun 2009, 46,53% di triwulan II tahun 2009, 47,41% di triwulan III tahun 2009, 10,82% di triwulan IV tahun 2009, dan sebesar 52,84% di triwulan I tahun 2010. Pencapaian tersebut dapat terindikasi dari adanya kekurangan Batas Tingkat Solvabilitas setiap triwulannya, yaitu mulai triwulan I tahun 2009 s.d triwulan I tahun 2010, masingmasing sebesar Rp. 366,24 juta, Rp. 715,63 juta, Rp. 703,81 juta, Rp. 1.193,50 juta, dan Rp. 690,30 juta.
97
Tabel 4.10 Cabang Asuransi Kerugian Syariah Batas Tingkat Solvabilitas Dana Peserta (Setelah Penerapan PSAK 108) Triwulan I Tahun 2009 s.d Triwulan I Tahun 2010
Keterangan A
B
C D
Tingkat Solvabilitas Kekayaan Yang Diperkenankan Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi) Jumlah Tingkat Solvabilitas Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A) Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule B) Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule C) Risiko Reasuradur (Schedule D) Jumlah BTSM
TRW I 2009
TRW II 2009
(dalam jutaan rupiah) TRW III TRW IV TRW I 2009 2009 2010
4.308,46 3.696,84 611,62
5.414,18 4.791,50 622,68
5.832,92 5.198,41 634,51
5.602,66 5.457,86 144,80
7.885,40 7.111,92 773,48
86,17
81,15
81,15
81,15
146,15
6,47
6,47
6,49
6,47
5,46
681,27 203,95 977,86
1.201,67 49,01 1.338,31
1.201,67 49,01 1.338,33
1.201,67 49,01 1.338,30
1.162,23 149,94 1.463,78
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas
(366,24)
(715,63)
(703,81)
(1.193,50)
(690,30)
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)
62,55%
46,53%
47,41%
10,82%
52,84%
Sumber
: Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Per. 31 Maret 2009 – Per. 31 Maret 2010.
98
Ilustrasi 4.2 Perkembangan Rasio RBC
RBC (%)
Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 108 800% 600% 400% 200% 0%
734,65%
609,08%
597,59%
464,21% 62,55% TRW I '09
46,53% TRW II'09
47,41% TRW III '09
10,82% TRW IV '09
52,84% TRW I '10
PERIODE LAPORAN KEUANGAN RBC Sebelum Penerapan PSAK 108
Sumber
RBC Setelah Penerapan PSAK 108
: Data Yang Diolah
Ilustrasi 4.2 menggambarkan bagaimana perbandingan pergerakan tingkat pencapaian solvabilitas RBC sebelum diterapkannya PSAK 108 dan setelah diterapkannya PSAK 108 pada Unit Syariah . Pertumbuhan prosentase RBC sebelum diterapkannya PSAK 108 pada triwulan II tahun 2009 mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 17,09%, lalu pada triwulan III tahun 2009 mengalami penurunan kembali dari triwulan sebelumnya sebesar 23,79%, namun pada triwulan IV di tahun yang sama rasio pencapaian solvabilitas menguat kembali dengan jumlah peningkatan sebesar 28,73%, walaupun jumlah RBC triwulan tersebut belum dapat melampaui triwulan II tahun 2009 sebesar 609,08%. Sedangkan angka prosentase pertumbuhan RBC setelah diterapkannya PSAK 108 pada triwulan II tahun 2009 mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 25,61%, di triwulan III tahun 2009 mengalami peningkatan RBC dari triwulan sebelumnya, yaitu hanya sebesar 1,89%, namun penurunan secara signifikan terjadi pada triwulan IV tahun
99
2009 sebsesar 77,18%, dan dapat diimbangi pada triwulan I tahun 2010 dengan peningkatan RBC secara signifikan sebesar 388,35% dari triwulan IV tahun 2009. Berdasarkan deskripsi dari rasio pencapaian solvabilitas di atas, dapat dibandingkan bahwa angka rasio RBC sebelum penerapan PSAK 108 dengan rasio RBC setelah penerapan PSAK 108 memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sebelum penerapan PSAK 108, dimana penghitungannya tidak ada pemisahan antara dana pengelola dan dana peserta, angka prosentase RBC selalu berada di atas 400%, sedangkan setelah penerapan PSAK 108, dimana diharuskan adanya pemisahan antara dana pengelola dan dana peserta yang menyebabkan penghitungan BTSM berbasiskan dana peserta, prosentasi rasio RBC dari triwulan I tahun 2009 s.d triwulan I tahun 2010 menurun drastis dibandingkan sebelum penerapan PSAK 108 yaitu selalu dibawah angka 100%. Dengan demikian Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dapat dikatakan ”solvent/sehat” karena angka rasio RBC sebelum penerapan PSAK 108 dari triwulan I tahun 2009 s.d triwulan IV tahun 2009 selalu jauh melebihi parameter BTSM standar dari pemerintah yaitu 120%. Sedangkan angka rasio RBC Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 setelah penerapan PSAK 108 dari triwulan I tahun 2009 s.d triwulan I tahun 2010 tidak mencapai parameter minimal BTSM yang telah ditentukan oleh regulator yaitu sebesar 120%, bahkan 100% pun tidak dapat dicapai. Dengan demikian Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, pada periode tersebut dapat dikatakan ”insolvent/tidak sehat”, namun keadaan tersebut (insolvent/tidak sehat) tidak mutlak dapat diberikan kepada Unit Syariah PT. Asuransi Bumida 1967
100
dikarenakan penghitungan BTSM-nya berpedoman pada peraturan Bapepam-LK no. PER-2/BL/2009 dan dengan pelaporan format PSAK 108, sehingga basis perhitungannya berbeda dengan kondisi kesehatan Perusahaan sebelum diterapkannya peraturan-peraturan tersebut, yaitu berbasis dana tabarru’. Selain hal tersebut, alasan kenapa kata ”insolvent/tidak sehat” tidak dapat diberikan secara mutlak, karena jika ditinjau dari kecukupan dana tabarru’, dalam peraturan Bapepam-LK no. PER2/BL/2009 terdapat qard yang dipinjam dari Dana Pengelola sebagai penambah asset Dana Peserta, agar mencapai rasio RBC 120%. Keputusan Menteri Keuangan no. 424 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas (120%), wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan yang disetujui oleh pemegang saham atau yang setara dengan itu dalam rangka memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas. Selain itu dalam peraturan BAPEPAM-LK Nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan BTSM Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, menyebutkan bahwa apabila tingkat RBC minimum kelompok rekening tabarru’ kurang dari 120%, kelebihan jumlah kekayaan yang diperkenankan di atas jumlah kewajiban dan modal sendiri atau modal kerja minimum dalam kelompok rekening dana perusahaan harus cukup untuk setiap saat menyalurkan pinjaman qard guna menutup kekurangan tingkat minimum RBC tabarru’ tersebut. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Drs. Saiful Hadi selaku Kabag Keuangan dan SDM Syariah di Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda
101
1967, bahwa qard dalam Asuransi Syariah diartikan sebagai dana talangan yang diperlukan untuk mengatasi defisit underwriting dana peserta yang berasal dari dana perusahaan yang harus dikembalikan setelah dana peserta mengalami surplus. Qard dikaitkan dengan RBC, dalam PMK no. 18/PMK.010/2010 qard diartikan sebagai dana talangan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan solvabilitas dana tabarru’, untuk memenuhi ratio sebesar 120%, jadi pinjaman diperlukan untuk meningkatkan asset Dana Tabarru’ dalam mencapai rasio solvabilitas yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba membuat simulasi fungsi qard pada rasio Pencapaian Solvabilitas Dana Peserta Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, triwulan I tahun 2009 s.d triwulan I tahun 2010. Lihat kembali tabel 4.3 (Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Pengelola). Dalam tabel tersebut membuktikan bahwa sangat besarnya jumlah kekayaan pada rekening Dana Pengelola. Disinilah salah satu peran dari kekayaan Dana Pengelola dalam memberikan pinjaman (qard) kepada kekayaan Dana Peserta untuk meningkatkan rasio pencapaian solvabilitas menjadi ≥ 120%. Untuk memenuhi tingkat solvabilitas tersebut, pada triwulan I tahun 2009 s.d triwulan I tahun 2010 disuntikan dana qard dari kekayaan Dana Pengelola masing-masing sebesar Rp. 675 juta di triwulan I tahun 2009, Rp. 1 miliar di triwulan II tahun 2009, Rp. 1 miliar di triwulan III tahun 2009, Rp. 1.500 juta di triwulan IV tahun 2009, dan Rp. 1.500 juta di triwulan I tahun 2010. Dengan demikian , jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta bertambah menjadi Rp. 4.983,46 di
102
triwulan I tahun 2009, Rp. 6.414,18 juta di triwulan II tahun 2009, Rp. 6.832,92 juta di triwulan III tahun 2009, Rp. 7.102,66 juta di triwulan IV tahun 2009, dan Rp. 9.385,40 juta di triwulan I tahun 2010. Kekayaan Dana Peserta setelah ditambahkan qard tersebut selanjutnya dikurangi dengan kewajiban Dana Peserta seperti yang tertera pada tabel 4.5, maka tingkat solvabilitas Dana Peserta menjadi Rp. 1.286,62 juta di triwulan I tahun 2009, Rp. 1.622,68 di triwulan II tahun 2009, Rp. 1.634,51 di triwulan III tahun 2009, Rp. 1.644,80 di triwulan tahun IV tahun 2009, dan Rp.2.273,48 di triwulan I tahun 2010. Angka tingkat solvabilitas tersebut kemudian dibandingkan dengan jumlah BTSM masing-masing triwulan seperti pada tabel 4.6 di atas, Rasio Pencapaian Solvabilitas Dana Peserta metode RBC dari triwulan I tahun 2009 s.d triwulan I tahun 2010, masing-masing menjadi sebesar 131,57%, 121,84%, 122,73%, 122,90%, dan 155,32%. (Lihat Tabel 4.11)
103
Tabel 4.11 Rasio Pencapaian Solvabilitas Dana Peserta Setelah Ditambahkan Qard Keterangan A
B
C D
Tingkat Solvabilitas Kekayaan Yang Diperkenankan Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi) Jumlah Tingkat Solvabilitas Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A) Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule B) Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule C) Risiko Reasuradur (Schedule D) Jumlah BTSM Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)
TRW I 2009
TRW II 2009
TRW III 2009
TRW IV 2009
TRW I 2010
4.983,46
6.414,18
6.832,92
7.102,66
9.385,40
3.696,84 1.286,62
4.791,50 1.622,68
5.198,41 1.634,51
5.457,86 1.644,80
7.111,92 2.273,48
86,17
81,15
81,15
81,15
146,15
6,47
6,47
6,49
6,47
5,46
681,27 203,95 977,86
1.201,67 49,01 1.338,31
1.201,67 49,01 1.338,33
1.201,67 49,01 1.338,30
1.162,23 149,94 1.463,78
308,76
290,84
302,68
306,50
809,70
131,57%
121,84%
122,73%
122,90%
155,32%
Sumber : Data Yang Diolah
E.
ANALISIS
KENDALA
DALAM
PENCAPAIAN
SOLVABILITAS
MINIMUM DANA PESERTA DAN PARAMETER BTSM 120% Sub pembahasan sebelumnya dapat memperlihatkan dengan jelas performance Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dari triwulan I tahun 2009 s.d triwulan IV tahun 2009 untuk format perhitungan RBC sebelum diterapkannya PSAK 108, dan dari triwulan I tahun 2009 s.d triwulan I tahun 2010 untuk format perhitungan RBC setelah diterapkannya PSAK 108.
104
Hasil penghitungan dari masing-masing format di atas, membuktikan bahwa Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 berada dalam keadaan good performance dari triwulan I tahun 2009 s.d triwulan IV tahun 2009 untuk format sebelum penerapan PSAK 108, dan dalam keadaan bad performance dari triwulan I tahun 2009 s.d triwulan I tahun 2010 untuk format setelah penerapan PSAK 108. Berdasarkan hal tersebut, maka disinilah terlihat kendala sebuah industri Asuransi Syariah, khususnya Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. kendala tersebut yaitu 62 industri Asuransi Syariah dihadapkan pada kecenderungan menurunnya rasio solvabilitas yang selama ini di patok dengan persentase 120%, dan hal ini terjadi khususnya pada perusahaan yang masih baru beroperasi seperti Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang notebene-nya baru dibentuk pada tanggal 19 Februari 2004. Kita telah ketahui bersama bahwa ketentuan regulator yang mengatur mengenai perhitungan tingkat solvabilitas asuransi syariah diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.PER-02/BL/2009, dan dengan munculnya PSAK 108 yang mengatur pemisahan dalam pencatatan antara dana entitas pengelola dan dana entitas peserta di industri Asuransi Syariah, maka penghitungan tingkat solvabilitas yang diatur oleh Bapepam-LK tersebut harus berbasiskan dana tabarru’/peserta. Sehingga untuk mencapai rasio solvabilitas 120% pada industri Asuransi Syariah, kekayaan Dana Peserta/tabarru’ harus memiliki jumlah yang sangat tinggi, dan mampu 62
Drs. Saiful Hadi, Kabag Keuangan dan SDM Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Wawancara Pribadi Mengenai Rasio Pencapaian RBC. Jl. Wolter Mongonsidi, Jakarta.
105
menutupi seluruh kewajiban perusahaan kepada pihak peserta. Inilah alasan mengapa kecenderungan munurunnya rasio solvabilitas RBC pada industri-industri Asuransi Syariah yang masih dapat dikatakan baru menjadi kendala mereka dalam pencapaian solvabilitas yang telah dipatok oleh pemerintah yaitu sebesar 120%. Walaupun demikian, Drs. Saiful Hadi, selaku Kabag Keuangan dan SDM syariah mengungkapkan bahwa pemenuhan RBC 120% tersebut bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dicapai oleh industri Asuransi Syariah, namun pemenuhan 120% tersebut diperlukan waktu minimal 5 (lima) tahun, itupun dengan asumsi menerapkan akad wakalah bil ujrah dan alokasi atas hasil surplus underwriting dana peserta memberikan porsi yang cukup bagi cadangan dana peserta, serta pengelolaan risiko dengan kualitas yang baik atau prudent, sehingga kekayaan Dana Peserta memiliki jumlah yang tinggi untuk menutupi seluruh kewajibannya. Dengan demikian, yang menjadi fokus perhatian dari permasalahan ini, yaitu pada parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana parameter tersebut
untuk
industri
Asuransi
Syariah
yang
dalam
perhitungan
rasio
solvabilitasnya berbasiskan hanya pada dana tabarru’, disamakan dengan industri Asuransi Konvensional yang tidak ada pemisahan dana dalam pengelolaannya, yaitu sebesar 120%. Pertanyaannya adalah apakah parameter 120% tersebut cocok/tepat untuk industri asuransi syariah. Jika parameter tersebut tidak cocok, maka berapakah prosentase parameter yang cocok untuk industri Asuransi Syariah. Selanjutnya, jika parameter tersebut dapat dikatakan tepat untuk industri Asuransi Syariah, maka
106
langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh perusahaan Asuransi Syariah dalam pemenuhan parameter 120% tersebut, seperti telah diungkapkan pada paragraf sebelumnya, bahwa meskipun parameter tersebut bisa dicapai, dibutuhkan waktu yang lama, yaitu minimal 5 (lima) tahun untuk mencapainya. Salah satu hasil wawancara penulis dengan Kabag Keuangan dan SDM Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Drs. Saiful Hadi, menurut beliau, karena parameter industri Asuransi Syariah dalam penghitungan RBC berbeda, seharusnya persentase rasio RBC tersebut harus dibedakan juga. Gambarannya seperti ini, dari istilah RBC itu sendiri saja sudah mengarah kepada capital atau modal yang notabene merupakan domainnya pengelola, sementara di syariah dasar perhitungannya menggunakan kekayaan peserta, untuk itu menurut Drs. Saiful Hadi dalam wawancara pribadi dengan penulis, angka persentase rasio solvabilitas syariah yang dirasakan cukup wajar adalah 75%. Walaupun prosentase-nya tidak dibedakan yaitu sebesar 120%, industri Asuransi Syariah harus melihat faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pertumbuhan asset Dana Peserta agar mampu menutupi kewajibannya kepada pihak pengelola sekaligus mampu memenuhi parameter 120%. Diantara faktor-faktor tersebut antara lain : 63 a. Memiliki produk asuransi yang menguntungkan. b. Pemilihan akad yang tepat antara peserta dan pengelola. 63
Drs. Saiful Hadi, Kabag Keuangan dan SDM Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Wawancara Pribadi Mengenai Rasio Pencapaian RBC, Jl. Wolter Mongonsidi, Jakarta.
107
c. Pemilihan instrumentasi investasi yang menguntungkan. d. Pengelolaan risiko dengan baik (Prudent).
108
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Tingkat solvabilitas minimum yang dicapai oleh Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan menggunakan metode RBC sesuai peraturan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode triwulan I 2009 - triwulan I 2010, jika menerapkan PSAK 108 masingmasing sebesar 62,55%, 46,53%, 47,41%, 10,82%, dan 52,84%. Sedangkan sebelum diterapkannya PSAK 108, tingkat solvabilitas minimum yang dicapai oleh Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dari triwulan I 2009 – triwulan IV 2009 masing-masing sebesar 734,65%, 609,08%, 464,21%, dan 597,59%. 2. Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tidak dapat mencapai/memenuhi parameter BTSM yang telah ditentukan oleh pemerintah, sebesar 120% dari triwulan I 2009 – triwulan I 2010 jika menggunakan penghitungan solvabilitas sesuai peraturan Bapepam-LK nomor PER2/BL/2009 dan dengan pelaporan sesuai format PSAK 108, sehingga dapat dikatakan pada masing-masing triwulan tersebut Unit Syariah PT. Asuransi
109
Umum Bumiputera Muda 1967 dalam keadaan ”insolvent/tidak sehat”, namun tidak mutlak karena masih ada dana qard dari dana pengelola, sehingga parameter rasio RBC 120% dapat tercapai. 3. Kendala yang dihadapi Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam pencapaian BTSM sesuai peraturan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 jika menerapkan PSAK 108, yaitu adanya kecenderungan menurunnya nilai RBC yang dikarenakan penghitungan Solvabilitas tersebut berbasiskan Dana Peserta, serta dibutuhkan waktu yang lama, yaitu minimal 5 (tahun) untuk dapat mencapai parameter RBC 120%.
B. SARAN 1. Diberlakukannya PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dan peraturan Bapepam-LK No. PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahan Asuransi dan Reasuransi yang menyebabkan menurunnya angka Rasio Pencapaian Solvabilitas (Metode RBC) syariah pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida) 1967, maka pihak manajemen perusahaan Bumida khususnya dan industri Asuransi Syariah pada umumnya, perlu melakukan
strategi investasi yang efektif dan efisien, dengan memilih
instrumen investasi yang tidak hanya sesuai dengan garis ketentuan syariah, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan return (bagi hasil) yang
110
maksimal. Selain itu, pihak manajemen perlu melakukan strategi pemasaran sebuah produk yang memiliki tingkat pengumpulan kontribusi tinggi serta memiliki tingkat risiko yang kecil, sehingga percepatan pertumbuhan asset Dana Peserta dapat tercapai dengan baik. 2. Manajemen Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 pada khususnya dan industri Asuransi Syariah pada umumnya, diharapkan melakukan kebijakan-kebijakan efektif yang terfokus pada percepatan pertumbuhan Kekayaan Dana Tabarru’/Peserta, agar rasio solvabilitas minimum 120% dapat dipenuhi dan perusahaan asuransi dapat berkembang dan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang baik kepada peserta Asuransi Syariah, sehingga dapat bersaing secara sehat baik dengan asuransi konvensional maupun asuransi syariah. 3. Pemerintah sebagai pihak regulator yang mengawasi perkembangan perusahaan Asuransi Syariah sebaiknya perlu meninjau ulang mengenai parameter rasio solvabilitas minimum (RBC) syariah yang disamakan dengan konvensional, yaitu 120%. Karena dasar perhitungan BTSM untuk asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki parameter yang berbeda.
111
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al-Karim. Ali, AM. Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam ; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2004. Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah ; Keberadaan dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006. Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ed. Revisi Tahun 2006. Jakarta : CV. Gaung Persada. 2006. Ghoni, Abdul dan Erny Arianty. Akuntansi Asuransi Syariah: Antara Teori dan Praktek. Jakarta: Insco Consulting. 2007. Hadypradipta. ”Fiqih Muamalah”. Artikel diakses pada 11 Februari 2010 dari http://hadypradipta.blog.ekonomisyariah.net/2009/01/06/fiqih-muamalah/. Http://id.wikipedia.org/wiki/2008/02/laporan-keuangan.html diakses pada 24 Mei 2010. Http://allianz.co.id/AZLIFE/Indonesian/About+Us/Financials/Allianz+ RBC.htm#top, diakses pada 24 Januari 2010. Http://bumida.co.id/index.php/main_ind/product, diakses pada tanggal 2010.
14 April
Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
112
. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 108) tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.
. Standar Akuntansi Keuangan; Penyajian Laporan Keuangan Syariah, (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2006), Ed. PSAK no. 101, h. 101.2 Iqbal, Muhammad. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik. Jakarta : Gema Insani. 2005. Keputusan Menteri Keuangan nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Muhammad. Pengantar Akuntansi Syari;ah. Jakarta : Salemba Empat, 2002. . Prinsip – Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur’an. Jakarta : UII Press, 2000. Peraturan Bapepam-LK nomor PER-2/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, Tentang Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Laporan Tahunan 2009 (Annual Report), 2009. Rahardjo, Budi. Laporan Keuangan Perusahaan; Memahami dan Menganalisis. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003. Ramli, Hasbi. Teori Dasar Akuntansi Syariah. Jakarta : Renaisan, 2005.
113
Salim, Abbas. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Sensi, Ludovicus. Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian (Accounting For General Insurance). Jakarta : PT. Prima Mitra Edukarya, 2006. Sevila, Consuelo G., Pengantar Metode Penelitian, Jakarta : UI-PRESS, 1993. Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta : Gema Insani Pers, 2004. Suyuti, Jalal al-Din.. Al-Asybah wa Al-Nazhir. Beirut : Dar al-Fikr, tth. Undang – Undang RI nomor 2 tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian. Wawancara Pribadi dengan Saiful Hadi. Jakarta. 18 Agustus 2010.
