0
PROPOSAL
PROGRAM KEMITRAAN “KLINIK ETIK DAN HUKUM” FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA BEKERJASAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2016
1
KLINIK ETIK DAN HUKUM
A. Latar Belakang
Perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga pendidik harus senantiasa mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan dalam hal metode maupun substansi/materi pendidikan dibutuhkan untuk menciptakan insan-insan akademis dan lulusan yang berkualitas yang “siap pakai”, maka sudah menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi khususnya Fakultas Syariah dan Hukum,untuk selalu berupaya memberikan pendidikan hukum
dengan
sebaik
mungkin.
Evaluasi
dan pengembangan
metode
pembelajaran dan materi substansi pembelajaran bagi mahasiswa harus selalu dilakukan secara sustainable. Namun,
sebagian
besar
menitikberatkan pemberian
Fakultas
perkuliahan
Syariah dengan
dan
Hukum
masih
metode
ceramah
(dosen
berbicara didepan kelas) pada mahasiswanya. Padahal menurut teori learning pyramid, yang dibangun oleh National Training Laboratories/NTL di Maine (AS) berdasarkan hasil penelitian Edgar Dale dll, metode ceramah kuliah adalah metode yang tingkat penyerapannya oleh mahasiswa hanya sebesar 5%. Ini adalah metode terendah dalam hal penyerapan hasilnya oleh mahasiswa. Untuk
metode
bacaan,
tingkat
penyerapannya
10%.
Jika
kuliah
menggunakan metode audio-visual tingkat penyerapannya 20%. Kemudian jika digunakan metode demonstrasi tingkat penyerapannya 30%. Ini merupakan suatu tanda bahaya karena sebagian besar proses pendidikan hukum justru menggunakan
metode
ceramah
kuliah,
sebagaimana
dikemukakan
oleh
Proffessor David McQuoid-Mason dari Afrika Selatan. Empat
metode
pembelajaran
tersebut
digolongkan
sebagai
metode
tradisional. Rendahnya tingkat pencapaian metode ini, menurut NTL dapat diatasi jika digunakan pendekatan lainnya yaitu pendekatan teaming atau interaktif atau berpusat pada mahasiswa. Pendekatan interaktif, secara
2
garis besar terbagi atas tiga (3) metode yaitu Kelompok Diskusi yang tingkat pencapaiannya 50%, Practice by Doing tingkat pencapaiannya 75% dan yang paling efektif adalah Mengajarkan kepada orang lain atau penggunaan secara langsung yang mana tingkat pencapaiannya 90%. Hal tersebut digambarkan dalam learning pyramid berikut ini:
Dalam pandangan Prof. David McQuoid-Mason (mengutip Brayne, Duncan
dan
Grimes),
metode
pendidikan
yang
berpusat
pada
mahasiswa idealnya dilakukan dengan memberikan pengalaman belajar kepada
mahasiswa
dimana
mahasiswa
memperoleh
ketrampilan
praktis dan sekaligus menyediakan lingkungan keadilan sosial. Jika kesempatan itu tidak tersedia maka perlu diadakan termasuk lingkungan semacam
itu perlu diciptakan. Oleh karena itu mahasiswa perlu
dilibatkan dalam menghadapi situasi dunia nyata dan memainkan peran sebagai pengacara untuk menyelesaikan persoalan. Kegiatan semacam ini bisa dilakukan lewat interaksi dengan klien untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum, serta terbuka untuk ditinjau secara kritis oleh dosen maupun rekan mahasiswa lainnya. Dari analisa inilah lahir istilah yang dinamakan pendidikan klinis atau
di
Fakultas Syariah dan Hukum disebut
hukum klinis/klinik hukum. sebagai
pendidikan
Pendidikan
dengan
semacam
kehidupan
ini
dikenal
yang memungkinkan mahasiswa berperan aktif
dalam proses pembelajaran dan mengamati bekerjanya situasi
pendidikan
nyata.
Pendidikan
semacam
ini
teori dalam menyediakan
landasan yang kuat bagi masa depan sebagai ahli profesi dalam dunia
3
praktek. Karena pendidikan klinis tidak saja mengajarkan teori-teori, tetapi
juga
dibutuhkan
melengkapi bagi
mahasiswa
praktisi.
Selain
dengan
itu
juga
keterampilan
yang
melengkapi mahasiswa
dengan nilai-nilai yang dibutuhkan praktisi dalam masalah- masalah keadilan sosial di masyarakat dan tanggung jawab profesi dalam melaksanakan
tugasnya.
Hal
tersebut
senada
dengan
pengertian
pendidikan hukum klinis yang dijelaskan pada Deklarasi Asosiasi Pendidikan Hukum Klinis Indonesia yaitu sebuah metode pembelajaran hukum yang banyak diadopsi dalam pendidikan hukum di berbagai negara,
untuk
mendidik
dan
menyiapkan
praktisi
hukum
yang
kompeten, profesional, dan memiliki komitmen terhadap keadilan. Melalui metode Pendidikan Hukum Klinis mahasiswa hukum belajar tentang pengetahuan praktis (practical knowledge), keahlian (skill) dan nilainilai
(value)
untuk
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat
berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (social justice). Oleh
karena
itu
kegiatan pendidikan
kegiatan
hukum
pendidikan
klinis/klinik
hukum
hukum
di
yang
kelas
dan
melibatkan
mahasiswa menjadi dua hal yang saling berkaitan dan tidak terpisah satu terhadap lainnya. Karena pendidikan hukum klinis/klinik hukum merupakan metode pendidikan bagi mahasiswa sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pendidikan hukum di kelas merupakan dasar yang harus dikuasai dalam pelayanan masyarakat tersebut. Arti
penting
sistem
pendidikan
bagi
Komisi
Yudisial
adalah
didasarkan pada tugas Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim. Komisi Yudisial
bersama
dengan
untuk melaksanakan diamanahkan oleh
Mahkamah
seleksi
Agung
pengangkatan
Undang-Undang
No.
49
memiliki hakim, Tahun
kewenangan sebagaimana
2009
tentang
Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dilain pihak Komisi Yudisial merupakan lembaga
penegak
etika
hakim. Tugas-tugas Komisi Yudisial terkait
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tidak akan lepas dari kode etik
4
profesi hukum pada umumnya. Secara
tidak
langsung
singgungan
antara
lulusan
perguruan
tinggi dan Komisi Yudisial adalah bahwa Perguruan Tinggi adalah penyedia Raw Material bagi Komisi Yudisial. Sehingga tugas perguruan tinggi yang menyiapkan calon hakim potensial, perlu didukung oleh Komisi Yudisial hingga pada akhirnya tugas Komisi Yudisial melakukan tugas rekrutmen terhadap produk-produk perguruan tinggi. Definisi
rekrutmen
secara
luas
mencakup
pentingnya
menyiapkan calon-calon hakim potensial. Oleh karenanya, sebagai salah satu
tindakan ‘preventif’
peserta
atau
pendidikan hakim
persiapan
(calon
hakim),
dilaksanakannya maka
seleksi
Komisi
Yudisial
menilai penting untuk melakukan penyiapan sumber daya manusia dengan cara penjaringan minat para calon hakim potensial. Munculnya
Klinik
Etik
dan
Hukum
bukan
bermaksud
mendikotomikan, namun sebagai penekanan pentingnya kajian etika sebagai concern utama Komisi Yudisial. Kajian etika merupakan bagian dari
klinik
hukum,
namun
Komisi
Yudisial
bermaksud
untuk
mendorong lebih jauh agar kajian etika profesi hukum dapat tersusun dalam
suatu modul dan menjadi kurikulum di Fakultas-Fakultas
Syariah dan Hukum dan dipahami dalam
praktik
oleh mahasiswa.
Disajikannya etik profesi sebagai suatu mata kuliah mandiri, tidak dimaksudkan untuk menjadikan para (calon) sarjana hukum menjadi malaikat. Dengan memahami etik profesi, para (calon) sarjana hukum akan dapat mendeteksi bom-bom waktu serta dapat menghindakan diri dari ranjau-ranjau terselubung/tersembunyi.
Melalui etik profesi insan
kamil para (calon) sarjana hukum dapat diasah, sehingga hal-hal yang diperkirakan wajar, pada dasarnya suatu konflik kepentingan. Atas dasar itu maka Komisi Yudisial berinisiatif untuk melaksanakan program
kemitraan
dengan
Perguruan
Tinggi
khususnya
Fakultas
Syariah dan Hukum dalam rangka menjaring minat calon hakim potensial melalui kajian etika dan pendidikan hukum klinis/klinik hukum.
5
B. Tujuan Program Tujuan Program Kemitraan Klinik Etik dan Hukum ini adalah meningkatkan
prosentase
mahasiswa/lulusan
Fakultas
Syariah
dan
Hukum, khususnya peserta program kemitraan ini, agar lulus seleksi peserta
pendidikan
hakim.
Guna
mencapai
Kemitraan melalui pendidikan klinis,
Komisi
tujuan Yudisial
dari
Program
perlu
untuk
menjamin terselenggaranya kegiatan- kegiatan program kemitraan di Fakultas Syariah dan Hukum. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan agar peserta seleksi pengangkatan hakim merupakan kader-kader klinik hukum yang telah disiapkan sejak dini menjadi hakim, dengan bekal integritas dan kemampuan yang didapat dari klinik hukum. Lebih rinci tujuan kegiatan kajian etika dan klinik hukum ini adalah : 1. Meningkatkan minat (calon) sarjana hukum untuk menjadi Hakim; 2. Meningkatkan minat (calon) sarjana hukum untuk menjadi penegak hukum; 3. Meningkatkan pemahaman tentang etika profesi hukum; 4. Dapat berperan sebagai sarana preventif contempt of court; 5. Meningkatkan keterampilan, hukum acara dan integritas Mahasiswa untuk dipersiapkan menjadi kader sadar hukum; dan 6. Sebagai lembaga yang mengkaji etika dan hukum secara komprehensif dan ilmiah. C. Infrastruktur Klinik Etik dan Hukum 1. ORGANISASI Dalam melaksanakan kegiatan klinik hukum, Fakultas Syariah dan Hukum dapat menerapkan program-progam Klinik Etik dan Hukum dengan cara: a. Memberdayakan UKM yang telah ada yang memiliki kegiatan serupa; dan b. Membentuk UKM Klinik Etik dan Hukum baru. Dari kedua sarana diatas, tidak menutup kemungkinan juga fakultas menggabungkan kedua sarana diatas dalam melaksanakan
6
kegiatan-kegiatan
program
kemitraan.
Namun,
jika
fakultas
menggunakan sarana mahasiswa secara individual, maka fakultas hendaknya perlu untuk mengoptimalkan peran-peran mahasiswa yang ingin terlibat di dalam program kemitraan ini. Sehingga, mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini bersifat partisipatif, dan objektif. Berangkat dari sarana kemitraan tersebut, maka Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan
struktur
organisasi seperti dibawah ini:
Struktur organisasi ini menjadikan Dekan/Dekanat sebagai mitra Komisi Yudisial yang kemudian membentuk pusat kajian/lembaga pelaksana dan kesekretariatan program Klinik Etik dan Hukum. Dimana dalam pusat/lembaga pelaksana ini didalamnya memiliki 3 (tiga) mentor. Ketiga mentor ini nantinya akan menjadi pelaksana, pembimbing. pembinaan dan koordinator dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Klinik Etik dan Hukum. Meskipun struktur organisasi terlihat begitu hierarkis, namun garis koordinasi yang diterapkan adalah lintas sektoral. Sehingga, mentor dapat langsung
7
berkoordinasi
dengan
Komisi
Yudisial dengan sepengetahuan dari
Dekan/Dekanat Fakultas. Dari bentuk struktur organisasi tersebut, program kemitraan ini menitikberatkan
peran
mahasiswa
sebagai
pelaksana
program
kemudian menjadikan program ini berbasis pada mahasiswa, dan dekanat serta mentor sebagai penanggungjawab kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan
yang
dijalankan
dalam
program
kemitraan
diantaranya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: NO. 1
TAHAPAN KEGIATAN Kajian Etika
METODE KEGIATAN
KONTEN
Seminar;
Etika;
Focus Group Discussion;
Etika Profesi Hukum;
Kajian;
KEPPH;
Legal Case;
Hukum Materil;
dan Hukum
Permasalahan Hukum; Kuliah Umum/Ceramah;
Hukum Acara Pidana; Hukum Acara Perdata
Role Play; Sosialisai;
2
Laboratorium
Hukum Acara TUN;
Mock Trial; Simulasi; Role
Teknik Pembuatan
Play;
Putusan; Eksaminasi Putusan; Pelatihan Mootcourt; Pelatihan Debat Hukum; Dll
ini
8
Pemantauan Persidangan; 3
Praktek
dan Partisipatif; Penyuluhan;
Pengabdian
Street Law; Magang di
Masyarakat
LKBH;
Pendidikan Hukum kepada Masyarakat; Konsultasi Hukum; Dll
B. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang akan dimaksimalkan dalam Program Kemitraan ini dititikberatkan pada sumber daya manusia yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum. Baik itu dosen maupun mahasiswa. Dalam Klinik Etik dan Hukum akan memberdayakan dosen untuk berperan sebagai
mentor.
Adapun
untuk
pemilihan
mentor,
sepenuhnya
diserahkan kepada Fakultas Syariah dan Hukum dengan memperhatikan kriteria-kriteria dosen yang dapat menjadi mentor sebagai berikut; 1. Dosen aktif; 2. Memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi mahasiswa; 3. Memiliki pengalaman membina mahasiswa; 4. Memiliki jiwa leadership, manajemen yang baik dan menguasai teknik mentoring; Dalam melaksanakan kegiatan, dosen yang menjadi mentor pada program Klinik Etik dan Hukum ini mempunyai tugas dan peran sebagai: a. Fasilitator
:
Memfasilitasi
berbagai
kegiatan,
dan
memfasilitasi
perkembangan kompetensi mahasiswa guna menjadi calon hakim potensial.
Merujuk
memberikan
materi
kepada kepada
bentuk
kegiatan,
mahasiswa,
juga
mentor dapat
dapat
pula
mengundang
narasumber lain untuk memberikan materi kepada mahasiswa. b. Supervisor : Supervisor dalam hal ini lebih mengarah pada tugas mentor dalam merancang dan mengawasi jalannya kegiatan- kegiatan sehingga dapat berhasilguna (effective) dan mampu memberi hasil (productive).
Kemudian
mentor
pun
mempunyai
tugas
untuk
9
memastikan bahwa mahasiswa yang dibina dalam Klinik Etik dan Hukum mendapatkan materi sehingga dapat menambah kompetensi dari mahasiswa itu sendiri. c. Pembimbing
:
Salah
satu
tugas
penting
dari
Mentor
adalah
membimbing para mahasiswa peserta Klinik Etik dan Hukum. Mentor senantiasa
melakukan
diskusi
mingguan
guna
memonitor
perkembangan dari mahasiswa peserta Klinik Etik dan Hukum. d. Penanggung jawab kegiatan : mentor bertugas untuk melakukan pelaporan
terhadap
jalannya
kegiatan,
kegiatan serta
yang
sudah
mengambil
dilakukan,
mengawasi
tindakan-tindakan
yang
diperlukan, untuk mencapai tujuan program. Kemudian
dikarenakan
program
kemitraan
ini
menjadikan
mahasiswa sebagai basis kegiatan, maka setiap Fakultas Syariah dan Hukum harus memberdayakan mahasiswa yang ada untuk bergabung dan mengikuti program kemitraan ini. Adapun kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti program Klinik Etik dan Hukum adalah sebagai berikut; 1. Minimal sedang menjalani kuliah pada semester 6 2. Telah lulus mata kuliah Hukum Acara; dan 3. Memiliki ketertarikan atau minat terhadap profesi penegak hukum khususnya hakim. Terkait dengan proses perekrutan mahasiswa, prinsipnya Fakultas Syariah
dan
Hukum
membuka
rekrutmen
seluas-luasnya
untuk
mahasiswa yang sesuai dengan kriteria. Fakultas Syariah dan Hukum juga dapat membuka rekrutmen bagi alumni atau mahasiswa yang telah lulus (sarjana hukum). Kemudian, Fakultas Syariah dan Hukum pun dapat membuka rekrutmen bagi mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain di wilayahnya. Rekrutmen diselenggarakan dengan prinsip objektif, partisipatif dan transparan. Rekrutmen mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa tahapan proses
perekrutan.
Diantaranya:
10
Terkait dengan tes tertulis, mentor dapat membuat soal-soal pertanyaan yang sifatnya terbuka, kemudian hasil tes ini dapat difungsikan sebagai Pre Test bagi mahasiswa yang tergabung ke dalam Klinik Etik dan Hukum yang nantinya akan mengisi Post Test yang disusun oleh Mentor pada akhir program sebagai indikator peningkatan kompetensi mahasiswa. Mengingat bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjaring para calon hakim
potensial, maka
pelibatan alumni
dalam kegiatan-kegiatan klinik hukum dapat diakomodir. Alumni dapat dijadikan objek kegiatan maupun pengurus dalam klinik hukum. C. Rencana Pelaksanaan Program 1. Bidang Kajian Etik DRAFT SILABUS LABORATORIUM KLINIK ETIK DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA BEKERJA SAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL 2016 Area : Kajian Etik dan Hukum Mentor : Hidayatulloh, SH.I, MH. Sesi
I
II-IV
V
Kemampuan yang Diharapkan
mendeskripsikan konsep dasar etika dan etika profesi (C2)
mengidentifikasi (C2)
mendeskripsikan hakikat profesi hakim, tanggung jawab, dan profesionalisme hakim
Bahan Kajian
Waktu
moral dan moralitas etika dan etiket teori-teori etika jenis-jenis etika etika profesi perbedaan etika dan hukum
120 menit
kasus-kasus perbedaan pelanggaran etiket, etika, dan hukum
270 menit
sejarah profesi hakim di Indonesia tanggung jawab profesi hakim peraturan seputar kehakiman
180 menit
• • • • • •
• • •
Narasumber dan Fasilitator Narasumber: Prof. Dr. A. Salman Maggalatung, SH, MH. Fasilitator: Saomi Rizqiyanto, M.Si. Narasumber: Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. Fasilitator: Nisrina Mutiara Dewi, S.E.Sy. Narasumber: Dr. Hasbi Hasan, M.H. Fasilitator: Mara Sutan
11
(C2)
• •
kewenangan hakim kewajiban dan hak hakim
Rambe, SHI., M.H.
memetakan KEPPH dan potensi-potensi pelanggaran etik menurut KEPPH (C3)
• • • •
kode etik butir-butir KEPPH contoh pelanggaran sanksi atas pelanggaran etik
180 menit
VIIIIX
menemukan potensi pelanggaran etis saat: (C3)
• • •
pra-persidangan saat persidangan pasca persidangan
90 menit
•
IX-X
menganalisis dan menuliskan hasil kajian etik atas kasus pelanggaran etik terkait profesi hakim (C3)
Teknik penulisan esai Kasus pelangaran KEPPH
210 menit
VI-VII
•
Narasumber: Hidayatulloh, S.H., M.H. Fasilitator: Teguh Tresna Dewa Narasumber: Muhammad Ishar Helmi, S.H., S.Sy. Fasilitator: Abdul Latief Zainal Narasumber: Indra Rahmatullah, SHI., M.H. Fasilitator: Muhammad Raziv Barokah
2. Bidang Laboratorium DRAFT SILABUS LABORATORIUM KLINIK ETIK DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA BEKERJA SAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL 2016 Area : Laboratorium Klinik Mentor : Indra Rahmatullah, SH.I, MH. Sesi I
II
III
Materi Silogisme dan Penalaran Hukum
Penemuan Hukum
Analisis fakta dasar hukum
dan dan
Kemampuan yang diharapkan Menggunakan strategi penalaran dalam penjatuhan putusan (analisis fakta dan dasar hukum)
Fasilitator
Waktu
Narasumber: 1. Dr. Shidarta, SH. MH. 2. Dr. JM. Muslimin, MA
90 menit
Mentor: Indra Rahmatullah, SH.I,MH. Narasumber: 1. Dr. Anton F. Susanto, SH. MH. 2. Drs. H. Basiq Djalil, SH, MA. Mentor: Indra SH.I,MH. Mentor: Indra
90 menit
Rahmatullah, Rahmatullah,
90 menit
12
latihan putusan IV
V VI VII VIII IX
X
pembuatan
Eksaminasi Putusan Hakim (Case Study 1)
SH.I,MH. Mengkrtisi contoh penalaran hakim dalam putusan (eksaminasi putusan
Eksaminasi Putusan Hakim (Case Study 2) Eksaminasi Putusan Hakim (Case Study 3) Menonton rekaman Video Sidang Kode Etik Hakim Simulasi Sidang (Moot Court)
• •
Skenario kasus Berlatih mootcourt
Narasumber: Direktur LeIP Direktur Kontras Mentor: Indra SH.I,MH. Mentor: Indra SH.I,MH. Mentor: Indra SH.I,MH.
90 menit
Rahmatullah, Rahmatullah,
Rahmatullah,
90 menit 90 menit 90 menit 90 menit
Menonton rekaman Video Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Simulasi Sidang (Moot Court)
90 menit 90 menit
3. Bidang Praktek dan Pengabdian Masyarakat DRAFT SILABUS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KLINIK ETIK DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA BEKERJA SAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 2016 Area : Pengabdian Kepada Masyarakat Mentor : Muhammad Ishar Helmi, S.H., S.Sy. Sesi I II III
IV V VI
Materi Tekhnik Persidangan Hukum Acara Pemantauan Persidangan a. PN b. PA c. PTUN Penulisan Laporan Presentasi Laporan Pemantauan Penyuluhan Hukum
Kemampuan yang diharapkan mengevaluasi jalannya persidangan untuk satu kasus konkret (pemantauan persidangan)
menyampaikan gagasannya terkait upaya menjaga keluhuran profesi
Fasilitator
Waktu
Dr. Alfitra, SH, MH. Dr. Nahrowi, SH, MH.
90 Menit 90 Menit 90 Menit
Mentor: M. Ishar Helmi, SH, S.Sy.
Dr. Yayan Sopyan, SH, MA. Mentor: M. Ishar Helmi, SH, S.Sy.
90 Menit 90 Menit 90 Menit
13
VII VIII
Mootcourt (pemutaran film untuk simulasi) Presentasi Film (Diskusi dan Evaluasi
hukum di Indonesia (penyuluhan) membangun gagasan terkait upaya menjaga keluhuran profesi hukum di Indonesia (sharing komunitas)
Mentor: Hidayatulloh, MH Indra Rahmatullah, MH M. Ishar Helmi, SH, S.Sy
90 Menit 90 Menit
D. Waktu Pelaksanaan Program ini dilaksanakan selama 9 (Sembila) bulan, mulai bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 2016.
E. Penutup Kegiatan Klinik Etik dan Hukum merupakan kegiatan pioneer dalam menyiapkan calon hakim potensial. Tawaran kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Komisi Yudisial di bidang hukum. Odette Buitendam pernah mengatakan bahwa
“agood
membentuk
judges
are
hakim-hakim
diperlukan
dengan
karenanya,
komitmen
not yang
dimulai Komisi
born but ideal,
made”,
kerjasama
maka
dalam
rangka
semua
pihak
sangat
sejak pembibitan di perguruan tinggi. Oleh Yudisial dalam
penegakkan
hukum
dan
menciptakan peradilan yang bersih akan sangat terbantu oleh komitmen perguruan-perguruan tinggi dalam membentuk seorang hakim yang baik.
UIN Syarif Hidayatullah, 7 Maret 2016
KLINIK ETIK DAN HUKUM
