KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN
Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN NOMOR SE- 21 /PB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAGIAN (SKP) DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (DBH PBB)
A. Umum Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, perlu diatur tentang mekanisme pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pembagian (SKP) DBH PBB ,dalam hal terdapat permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas beban Bank Operasionalill Pajak Bumi dan Bangunan (BO III PBB). Penerbitan SKP dilaksanakan.setelah pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban BO III PBB oleh. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPMKP-PBB) yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan P.ajak (KPP). B. Maksud dan Tujuan Memberikan petunjuk kepada KPPN dalam pelaksanaan penerbitan SKP DBH PBB dalam hal terdapat permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan atas beban BO III PBB dari KPP. C. Ruang Lingkup 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan penerbitan SKP DBH PBB oleh Penerima Kuasa untuk memverifikasi, menerbitkan, dan menandatangani SKP dalam hal terdapat SPMKP-PBB pada saatlsebelum SKP DBH PBB diterbitkan. 2. Selain pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini juga mengatur: a. Penyampaian SP2D dan Surat Perintah Transfer (SPT) ke BO III PBB.
(
b. Pembagian DBH PBB tiap sektor setelah dilakukan pembayaran SPMKP-PBB di BO III PBB. c. Pengembalian SPMKP-PBB. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.Pajak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-01/PB/2011 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-14/PB/2011 tentang Petunjuk Teknis atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. E. Tata Cara Pelaksanaan 1. Penerbitan SKP DBH PBB. Penerbitan SKP DBH PBB d.iKPPN diatur sebagai berikut: a. SKP DBH PBB diterbitkan dengan mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-01/PB/2011 tentang P~tunjuk Lebih Lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. b. KPPN tidak menerbitkan SKP DBH PBB dalam hal: 1) Rekening BO III PBB bersaldo nihil karena tidak terdapat penerimaan pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/Pos Persepsi PBB. 2) Pada saat SKP DBH PBB diterbitkan saldo rekening BO III PBB nihil atau diperkirakan akan nihil karena telah dan/atau akan dilakukah pencairan SP2D atas SPMKP-PBB. c. Penerbitan SKP DBH PBB di KPPN dalam hal terdapat SPMKP-PBB dilakukan dengan memperhatikan: 1) SP2D yang diterbitkan berdasarkan SPMKP-PBB yang disampaikan oleh KPP. 2) Laporan Harian Penerimaan (LHP) dari Bank·Persepsi PBB. 3) Nota Debet pelimpahan PBB dari Bank Persepsi PBB. 4) Nota Kredit penerimaan pelimpahan PBB dari BO III PBB. -2-
t
d. SKP DBH PBB diterbitkan berdasarkan dana yang tersedia di BO III PBB setelah memperhitungkan transaksi-transaksi pembayaran SPMKP-PBB atau SP2D pengembalian kelebihan pembayaran PBB. e. Dana yang tersedia di BO III PBB sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah dana hasil penerimaan pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/Pos Persepsi PBB pada periode pelimpahan sebelumnya. f.
Dalam hal SKP DBH PBB telah diterbitkan dan belum dilaksanakan pembagian DBH PBB, namun terdapat pengajuan SPMKP-PBB oleh KPP yang berdasarkan monitoring dana di BO III PBB kabupaten/kota berkenaan cukup untuk dilaksanakan pembayaran SPMKP-PBB/SP2D pengembalian kelebihan pembayaran PBB, maka KPPN melakukan langkah-Iangkah sebagai berikut: 1) Membatalkan SKP. DBH PBB yang telah diterbitkan. 2) Melaksanakan pembayaran SPMKP-PBB dengan menerbitkan SP2D atas beban BO III PBB sesuai ketentuan. 3) Menerbitkan SKP DBH PBB setelah memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
SPMKP-PBB/SP2D
g. Penerbitan SP2D agar memperhatikan waktu penyanipaian SP2D ke BO III PBB dan kondisi geografis. 2. Penyampaian SP2D dan SPT ke BO III PBB. a. SP2D yang diterbitkan berdasarkan SPM.KP-PBB 1) Disampaikan kepada BO III PBB sesuai tanggal SP2D paling lambat pukul 15.00 waktu setempat. 2) Dalam hal kondisi geografis tidak memungkinkan dilakukan pengantaran SP2D oleh petugas yang ditunjuk, maka: a)
KPPN dapat mengirimkan SP2D nienggunakan sarana tercepat dan aman; atau
b)
KPPN dapat berkoordinasi dengan BO III PBB untuk pengiriman SP2D melalui sarana faksimili terlebih dahulu dan kemudian· merigirimkan asli SP2D menggunakan sarana tercepat dan aman.
b. SP2D pembagian DBH PBB Bagian Daerah dan SPT pembagian DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan Direktorat Jenderal Pajak. 1) Disampaikan kepada BO III PBB paling lambat pada. hari pembagian DBH PBB dengan memperkirakan waktu penyampaian ke BO III PBB. 2) Dalam hal kondisi geografis tidak memungkinkan dilakukan pengantaran SP2D dan SPT oleh petugas yang ditunjuk, maka: a)
KPPN dapat mengirimkan SP2D dan SPT menggunakan sarana tercepat dan aman.
b)
KPPN dapat berkoordinasi dengan BO III PBB untuk pengiriman SP2D dan SPT melalui sarana faksimili terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan asli SP2D dan SPT menggunakan sarana tercepat dan aman.
c. Penyampaian SP2D dan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan tanggal SP2D dan SPT.
- 3-
3. Pembagian DBH PBB tiap sektor setelah dilakukan pembayaran SPMKP-PBB di BO III PBB. a.
SPMKP-PBB dibebankan pada pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu akun yang sama dengan akun pada saat diakuinya pendapatan pajak semula.
b.
SPMKP-PBB dapat diterbitkan SP2D sepanjang dananya tersedia di BO III PBB kabupaten/kota berkenaan.
c.
Saldo BO III PBB setelah dilakukan pembayaran SPMKP-PBB dibagi secara proporsional ke 5 (lima) sektor yaitu Sektor Pedesaan, Sektor Perkotaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan,dan Sektor Pertambangan di BO III PBB kabupatenl kota berkenaan.
d.
Saldo BO III PBB per sektor sebagaimana dimaksud pembagian DBH PBB sesuai ketentuan.
e.
Pembayaran SPMKP-PBB tidak dapat dibebankan lintas BO III PBB kabupaten/kota.
f.
Dalam hal hasil perhitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf c, menghasilkan angka pecahan desimal maka jumlah angka tersebut dibulatkan untuk sektor yang penerimaannya paling besar.
g.
lIustrasi pembagian saldo BO III PBB kabupaten/kota tiap sektor penerimaan PBB secara proporsional setelah dilakukan pembayaran SPMKP-PBB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
pada huruf c dilakukan
4. Pengembalian SPMKP-PBB kepada KPP., a. Penerbitan SP2D oleh KPPN berdasarkan SPMKP-PBB yang disampaikan oleh KPP. b. Dalam hal dana yang tersedia di BO III PBB kabupaten/kota berkenaan tidak mencukupi untuk pembayaran SPMKP-PBB, maka SPMKP-PBB dimaksud dikembalikan ke KPP. c. Terhadap SPMKP-PBB yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN melakukan langkah-Iangkah: 1) SPMKP-PBB dapat disampaikan kembali setelah dananya tersedia di BO III PBB berdasarkan informasi yang disampaikan KPPN. 2) KPPN tidak melaksanakan pembagian DBH PBB untuk BO III PBB kabupaten/kota b~rkenaan sampai dana di BO III PBB tersebut mencukupi untuk melakukan pembayaran SPMKP-PBB. 3) Pengumpulan Dana di BO III PBB dibatasi sampai dengan 4 (empat) periode pembagian DBH PBB berturut-turut. 4) KPPN tidak melaksanakan pembagian DBH PBB untuk BO III PBB kabupaten/kota berkenaan selama dilaksanakan pengumpulan dana di BO III PBB terse but. 5) KPPN memberitahukan kepada KPP dan Pemerintah Daerah terkait bahwa sedang dilakukan pengumpulan dana di BO III PBB untuk pembayaran SPMKP-PBB sehingga pembagian DBH PBB tidak dilaksanakan paling lama selama 4 (empat) periode pembagian DBH PBB berturut-turut. 6) Dalam hal pengumpulan dana di BO III PBB sampai 4 (em pat) periode pembagian DBH PBB belum mencukupi untuk dilaksanakan pembayaran SPMKP-PBB, KPPN melaksanakan pembagian DBH PBB kepada yang berhak sesuai ketentuan.
-4 -
r
7) Terhadap SPMKP-PBB yang tidak dapat dilaksanakan pembayaran karena sampai dengan 4 (empat) periode pembagian OBH PBB berturut-turut tidak cukup dana di BO III PBB, KPPN menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kantor Pusat Oirektorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Oirektorat Pengelolaan Kas Negara. d. KPPN membuat kartu pengawasan atas pengembalian SPMKP-PBB karena dananya tidak mencukupi di BO III PBB dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Oirektur Jenderal Perbendaharaan ini. 5. KPPN memberitahukan kepada Pemerintah Oaerah terkait setiap pembayaran SPMKPPBB, dengan penjelasan bahwa SPMKP-PBB yang disampaikan oleh KPP kepada KPPN mengurangi OBH PBB yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Oaerah sesuai ketentuan. F. Ketentuan Penutup 1. Kepala KPPN agar menyampaikan maksud Surat Edaran ini kepada Pemerintah Oaerah dan BO III PBB mitra kerja masing-masing; 2. Kepala Kantor Wilayah Oirektorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Oemikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Oitetapkan di Jakarta
#~,=:
pada tanggal 17 Juni f?~'X-""'~~DIREKTUR JENOERAL, 0
/~• ::; ::..c
~
,~
I "~
- ... L
LJ f. •..••~
•
I
":"_'_' _.
*~~~/NIP I
\0.
.
_~AGUS SUPRIJANTO
{"
195308141975071 001 ~
Tembusan: 1. Sekretaris Oirektorat Jenderal Perbendaharaan "" 2. Para Direkt~r di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal PerbendahaEIn
- 5-
2011
SURAT EDARAN DIREKTUR PERBENDAHARAAN 21 IPB/2011 TENTANG SEPELAKSANAAN PENERBITAN
LAMPI RAN I JENDERAL NOMOR PETUNJUK SURAT
KETETAPAN PEMBAGIAN (SKP) DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (DBH PBB)
ILUSTRASI Pembagian saldo BO III PBB Kabupaten/Kota per Sektor Penerimaan PBB Secara Proporsional setelah dilakukan pembayaran SPMKP-PBB Contoh 1:
NO.
PELIMPAHAN SALDO BO III 4.000.000 14.000.000 . 857.143 10.000.000 (2) . (4) (6) SEKTOR PEDESAAN PERKEBUNAN PERTAMBANGAN PERKOTAAN PERHUTANAN 5.000.000 2.000.000 3.000.000 0 4.000.000 5.000.000 3.000.000 1.000.000 285.714PBB 1.428.572 (5)(3)4.000.000 1.142.857 SPMKP-PBB SKP DBH PBB
Keterangan:
a. Kolom (3) Pelimpahan PBB periode sebelumnya sebesar Rp14.000.000,- dengan rincian: •
Sektor Pedesaan sebesar Rp4.000.000,-
•
Sektor Perkotaan sebesar Rp1.000.000,-
•
Sektor Perkebunan sebesar Rp1.000.000,-
•
Sektor Pe~hutanan sebesar Rp5.000.000,-
•
Sektor Pertambangan sebesar Rp3.000.000,-
b. Kolom (4) Nilai SPMKP-PBB sebesar Rp1 0.000.000,- dengan rincian: •
Sektor Pedesaan sebesar Rp3.000.000,-
•
Sektor Perhutanan sebesar Rp5.000.000,-
•
Sektor Pertambangan
sebesar Rp2.000.000,-
c. Kolom (5) Saldo BO III PBB setelah pembayaran
SPMKP-PBB
secara total seluruh sektor sebesar Rp4.000.000,-
(Rp14.000.000 - Rp10.000.000).
-6-
(
Pada tiap baris (per sektor) tidak tercantum jumlah saldo BO III PBB per sektor, karena SPMKP-PBB mengurangi saldo dana BO III PBB secara keseluruhan, saldo BO III PBB
sehingga
hanya tercantum jumlah keseluruhan
d. Kolom (6) Saldo BO III PBB dibagi
per Sektor
Penerimaan
PBB secara
proporsional
sehingga
jumlah tersebut
tercantum dalam SKP DBH PBB, dengan perhitungan: •
Pedesaan
= (4.000.000/14.000.000)
x 4.000.000
= 1.142.857
•
Perkotaan
= (1.000.000/14.000.000)
x 4.000.000
=
285.714
•
Perkebunan
= (1.000.000/14.000.000)
x 4.000.000
=
285.714'
•
Perhutanan
= (5.000.000/14.000.000)
x 4.000.000
= 1.428.571
•
Pertambangan = (3.000.000/14.000.000)
x 4.000.000
=
•
Pembulatan
angka
desimal
sebesar
Rp1 (Rp4.000.000
857.143 3.999.999 - Rp3.999.999)
(penerimaan paling besar) Contoh 2:
0 BO III PELIMPAHAN SALDO 857.143 PBB 4.000.000 857.143 6.000.000 1.714.285 0 571.429 14.000.000 2.000.000 (5)(3) PERTAMBANGAN 2.000.000 ·PERHUTANAN PEDESAAN PERKEBUNAN PERKOTAAN 5.000.000 3.000.000 03.000.000 (2) 10.000.000 (4) (6) SEKTOR 4.000.QOO .DBH SKP SPMKP-PBB PBB NO.
Keterangan:
a. Kolom (3) Pelimpahan PBB periode sebelumnya sebesar Rp14.000.000,•
Sektor Pedesaan sebesar Rp2.000.000,-
•
Sektor Perkotaan sebesar Rp3.000.000,-
•
Sektor Perkebunan sebesar Rp6.000.000,-
•
Sektor Pertambangan sebesar Rp3.000.000,-
- 7-
dengan rincian:
untuk Sektor
Perhutanan
b. Kalam (4) Nilai SPMKP-PBB sebesar Rp10.000.000,-
dengan rincian:
•
Sektor Pedesaan sebesar Rp3.000.000,-
•
Sektor Perhutanan sebesar Rp5.000.000,-
•
Sektor Pertambangan
sebesar Rp2.000.000,-
c. Kalam (5) Saldo
BO
III
PBB
setelah
pembayaran
SPMKP-PBB
secara
total
seluruh
sektor
Rp4.000.000,-
(Rp14.000.000 - Rp10.000.000) Pada tiap baris (per sektor) tidak tercantum jumlah saldo BO III PBB per sektor, karena SPMKP-PBB mengurangi saldo dana BO III PBB secara keseluruhan, saldo BO III PBB
sehingga hanya tercantum jumlah keseluruhan
d. Kalam (6) Saldo BO III PBB dibagi per Sektor Penerimaan PBB secara proporsional tercantum dalam SKP DBH PBB, dengan perhitungan: •
Pedesaan
= (2.000.000/14.000.000)
x 4.000.000 =
571.429
•
Perkotaan
= (3.000.000/14.000.000)
x 4.000.000 =
857.143
•
Perkebunan
= (6.000.000/14.000.000)
x 4.0~0.000 = 1.714.286
•
Perhutanan
= (0/14.000.000)
•
Pertambangan = (3.000.000/14.000.000)
•
Pembulatan
x 4.000.000
=
0
x 4.000.000 =
57.143 4.000.001
angka desimal sebesar Rp(-1) (Rp4.000.000
(penerimaan paling besar) Contoh 3: NO.
PELIMPAHAN SALDO BO III 0 PBB 14.000.000 6.000.000 3.000.000 0 0 PEDESAAN (2) 0 PERKOTAAN PERTAMBANGAN PERKEBUNAN PERHUTANAN 5.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 02.000.000 (6)(3) (5) 14.000.000 (4) SEKTOR SKP SPMKP-PBB DBH PBB
0
Keterangan:
- 8-
- Rp4.000.001)
sehingga jumlah tersebut
untuk Sektor Perkebunan
a.
Kolom (3) Pelimpahan PBB periode sebelumnya
sebesar Rp14.000.000,-
•
Sektor Pedesaan sebesar Rp2.000.000,-
•
Sektor Perkotaan sebesar Rp3.000.000,-
•
Sektor Perkebunan sebesar Rp6.000.000,-
•
Sektor Pertambangan
dengan rincian:
sebesar Rp3.000.000,-
b. Kolom (4) Nilai SPMKP-PBB sebesar Rp14.000.000,-
c.
dengan rincian:
•
Sektor Pedesaan sebesar Rp3.000.000,-
•
Sektor Perkebunan sebesar Rp4.000.000,-
•
Sektor Perhutanan sebesar Rp5.000.000,-
•
Sektor Pertambangan
sebesar Rp2.000.000,-
Kolom (5) Tidak terdapat saldo BO III PBB setelah pembayaran SPMKP-PBB (Rp14.000.000
- Rp14.000.000).
Pad a tiap baris (per sektor) tidak tercantum jumlah saldo BO III PBS per sektor, karena SPMKP-PBS mengurangi saldo danaBO III PBB secara keseluruhan, sehingga hanya tercantum jumlah keseluruhan saldo SO III PSB.
d.
Kolom 6 SKP DSH PSS tidak diterbitkan karena tidak terdapat saldo SO III PSS setelah pembayaran SPMKP-PSB.
DIREKTUR .:JENDERAL,
~/ ~t-
[
-----
~
"~~
..
-- NIP 19530814 197507 ~ \ J -~__ (-AGUS SUPRIJANTO \/,\. "
"" ~',
-9-
1 001.~·
\' l---
LAMPIRAN Ii SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN IPB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR SEPENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAGIAN (SKP) DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (DBH PBS)
21
KARTU PENGAWASAN SPMKP-PBB YANG DIKEMBAUKAN KARENA DANA l1DAK MENCUKUPI DI BO III PBB
JUMLAH C;PMKP-PBB DANA Dr BO III PBBPEMBAYARAN SPMKP-PBB TANGGAL MINGGU MINGGU NOMOR MINGGU MINGGU TANGGAL TANGGAL JUMLAH JUMLAH I IINO III IV DAN NOJUMLAH SP2D DAN TANGGAL SURAT PENGEMBAUAN KAB./KOTA
(dalam rupiah)
NO DAN
Kepala Seksi Pencairan Dana,
, Kepala Seksi Bank/Giro Pas,
(Nama Lengkap) NIP .
(Nama Lengkap) NIP .
DIREKTUR JENDERAL,
cJ,tkJ-Q_ AGUS SUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001 ~
- 10-
