,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN GEDUNG PERBENDAHARAANI LANTAI 2, JALAN LAPANGANBANTENGTIMUR 2-4 JAKARTA 10710 KOTAKPOS 1495 TELEPON: (021) 3842234,3449230 PES.5200(021) 3450959,3847068FAKSIMILE(021(021) 3846402,3864776
;17
Nomor Sifat Lampiran
S-10 1J.t 3 IPB/2016
Hal
Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2016 dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2016
Desember 2016
Sangat Segera 1 (Satu) 8erkas
Yth. Terlampir Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2016, terlampir kami sampaikan perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun anggaran 2016 untuk dipedomani. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Auditor Utama Keuangan Negara I, BPK RI; 3. Auditor Utama Keuangan Negara II, BPK RI; 4. Auditor Utama Keuangan Negara III, BPK RI; 5. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan; 6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
r Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S{Cf/l$'B/20 16 Tanggal:;q Desember 2016
No.
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Oirektur/Oeputi Kementerian Negara/Lembaga
1
Sekretaris Jenderal MPR RI
2
Sekretaris Jenderal OPR RI
3
Sekretaris Jenderal BPK RI
4
Sekretaris Mahkamah Agung RI
5
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
6
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
7
Sekretaris Jenderal Kementerian Oalam Negeri RI
8
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
9
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
10
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
12
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
13
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
14
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Oaya Mineral RI
15
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
17
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
18
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
19
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
20
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
21
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
22
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
23
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
24
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
25
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
26
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
28
Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
29
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
30
Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
31
Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
32
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
33
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
34
Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
No.
Sekretaris JenderallSekretaris
35
Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
36
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
37
Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
38
Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
39
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
40
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
41
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
42
Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
43
Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
44
Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
45
Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
46
Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
47
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
48
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
49
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50
Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
51
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
52
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
53
Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
54
Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
55
Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
56
Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
57
Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
58
Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
59
Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60
Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
61
Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
62
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
63
Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
64
Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
65
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
66
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
67
Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
68
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
69
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71
Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72
Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi
Kementerian Negara/Lembaga
No.
Sekretaris Jenderal/Sekretaris
73
Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
74
Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
75
Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
76
Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan
77
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
78
Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
79
Anggota 1 Oeputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
80
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
81
Oeputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
82
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
83
Oirektur SOM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
84
Oirektur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
85
Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
86
Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif
87
Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
Utama/Sekretaris/Oirektur/Oeputi
Kementerian Negara/Lembaga
Wilayah Suramadu
Lampiran II Sural Direklur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-I07'l3'P8/20 16 Tanggal:,;21 Desember 2016
Perlakuan
Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2016
1. Jaminan Penyelesaian
2016
Pekerjaan
Pasal 16 dan 17 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-49/PB/2016 mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang BAPP-nya dibuat tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan antara lain asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut. b. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah) jaminan/garansi bank dapat dig anti dengan SPT JM sebagai penjaminan dari PPK. c. Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, namun telah dibayar 100% sampai berakhirnya masa kontrak, maka: 1) PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir. 2) Pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan tersebut, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan. 3) Klaim pencairan jaminan/garansi bank tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM. 4) Apabila BAPP tidak disampaikan ke KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, pad a hari kerja berikutnya Kepala KPPN membuat surat pernyataan tidak menerima BAPP dan mengajukan kalim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan. 5) Apabila bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK wajib mengembalikan uang jaminan/garansi tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara. Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut: a. Satker tidak menyajikan jaminan/garansi bank di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Apabila pencairan jaminan/garansi bank dan penyetoran ke Kas Negara dilakukan sampai dengan 31 Desember 2016, maka: 1) Penyetoran pengembalian belanja ke Kas Negara tersebut mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun - 1-
belanja yang bersangkutan (5xxxxx). Apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan oleh KPPN, bukti setor dimaksud disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan. 2) Pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran pengembalian belanja ke Kas Negara tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan sebagai sebagai berikut: a). Buku Besar Kas Pad a saat Satker merekam SSPB/bukti setor lainnya yang sah, aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dengan jurnal sebagai berikut: 115612
xxxx xxxx
b). Buku Besar Akrual (1) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang menghasilkan barang persediaan (persediaan yang perolehannya menggunakan termin/persediaan dalam proses), pad a saat Satker merekam SSPB/bukti setor lainnya yang sah, aplikasi akan mencatat sebagai pengurang persediaan yang belum diregister, dengan jurnal sebagai berikut:
Jurnal tersebut secara otomatis akan mengeliminasi Persediaan Yang Belum Diregister yang terbentuk pada saat realisasi belanja, karena perekaman persediaan dilakukan berdasarkan BAST. (2) Dalam hal pengembalian berupa Belanja Modal, pada Buku Besar Akrual dicatat sebagai pengurang Aset Tetap/Aset Lainnya. Pencatatan atas SSPB/bukti setor lainnya yang sah pada aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut: D K
313111 13xxxx
116xxxx
Dita ihkan ke Entitas Lain Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Dire ister
yang
xxxx xxxx
Dalam hal belanja modal dimaksud menghasilkan Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan, maka nilai Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi pengembalian belanja. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan di dalam Aplikasi SIMAK-BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke Kas Negara melalui menu koreksi perubahan nilai KDP. Atas transaksi koreksi terse but, aplikasi SIMAK-BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut: D
391116
K
13xxxxl 16xxxx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwuiud dalam Pen er"aan -2-
xxxx xxxx
Pada saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA, dilakukan jurnal koreksi secara manual untuk mengeliminasi Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut: D
13xxxx
116xxxx K
391116
Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Dire ister Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
xxxx xxxx
(3) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang tidak menghasilkan barang persediaan, pada saat Satker merekam SSPB/bukti setor lainnya yang sah, aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai pengurang beban tahun berjalan dengan jurnal sebagai berikut: 313111
Dita ihkan ke Entitas Lain
c. Apabila pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran setelah tanggal 31 Desember 2016, maka:
ke Kas
xxxx
Negara
dilakukan
(1) Pada Neraca per 31 Desember 2016 disajikan sebagai Piutang PNBP sekaligus mengoreksi pencatatan beban/aset tetap/aset lainnya yang belum diregister sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dengan jurnal manual pad a aplikasi SAIBA sebagai berikut: a)
b) Jika terkait akun Belan'a Modal: D 115211 Piutan PNBP K 13xxxx/ Aset Tetap/Aset 16xxxx Belum Dire ister
Lainnya
yang
xxxx xxxx
c)
Atas Piutang PNBP tersebut dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas lancar setelah memperhitungkan nilai jaminan/garansi bank sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pad a Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Tata cara pencatatan dan penyajian penyisihan piutang tak tertagih mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai akuntansi penyisihan piutang tak tertagih (2) Dalam hal pencairan jaminan/garansi banklpenyetoran ke kas negara terkait perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan, nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai belanja yang dikembalikan. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan di dalam aplikasi SIMAK-BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam -3-
Pengerjaan sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja dikembalikan ke Kas Negara pad a menu koreksi. Atas transaksi koreksi tersebut, aplikasi SIMAK-BMN sebagai berikut: D
391116
K
13xxxxl 16xxxx
yang
akan menghasilkan jurnal
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
xxxx xxxx
Pad a saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA, pad a aplikasi SAIBA dilakukan jurnal koreksi secara manualuntuk mengeliminasi Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregistersebagai berikut: D K
13xxxxl 16xxxx 391116
Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Dire ister Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
xxxx xxxx
(3) Penyetoran ke Kas Negara mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (42395x). Apabila penyetoran dilakukan oleh KPPN, bukti setor dimaksud disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan. (4) Penyetoran pengembalian belanja tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan pad a tahun anggaran berikutnya sebagai berikut: a. Buku Besar Kas Pad a saat Satker merekam SSBP/bukti setor lainnya yang sah, aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut: K
42395x
Penerimaan Tahun An
Kembali
Belanja Lalu
xxx
xxxx
b. Buku Besar Akrual Pad a sa at Satker merekam SSBP/bukti setor lainnya yang sah, aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Laludengan jurnal sebagai berikut: D K
313121 42395x
Diterima dari Entitas Lain Penerimaan Kembali Belanja Tahun An aran an Lalu
xxx
xxxx xxxx
Selanjutnya pad a aplikasi SAIBA dibuat jurnal koreksi secara manual sebagai berikut: D
42395x
K
115211
Belanja Lalu
xxx
xxxx xxxx
- 4-
2.
Jaminan
Pemeliharaan
Sesuai dengan dengan Pasal 15 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER44/PB/2016tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diu bah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-49/PB/2016, disebutkan bahwa penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%; b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2016 atau yang melampaui tahun anggaran 2016, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pad a tahun anggaran 2016 dengan dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan. c. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisiko d. Jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugianlsurety bond, nilai jaminan minimal sebesarjumlah tagihan, dan masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan. Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut: a. Jaminan pemeliharaaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas laporan Keuangan. b. Jika ternyata dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dandisetor ke Kas Negara oleh Satker menggunakan SSBP/bukti setor lainnya yang sah sebagai pendapatan Anggaran lain-lain (423999). C. Setoran pencairan jaminanpemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai aset tetap/aset lainnya yang bersangkutan. d. Pencairan jaminan pemeliharaan dan penyetoran yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2016 diinput dalam aplikasi SAIBA berdasarkan SSBP/bukti setor lainnya yang sahdan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut: Buku Besar Kas: aran lain-lain
xxxx xxxx
aran lain-lain
xxxx xxxx
3. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Tidak seluruh kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan merupakan hak pemerintah yang dapat diakui sebagai pendapatan. Misalnya: uang jaminan lelang pad a Bendahara Penerimaan KPKNL Kementerian Keuangan, yang nantinya akan dikembalikan kepada peserta lelang yang bukan merupakan pemenang lelang. Selain itu, khusus pada satuan kerja lingkup Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, juga terdapat kas di Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan pajak yang belum disetor, seperti PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, PPnBM Impor, dan sebagainya. Untuk itu, kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan disajikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
-5-
a. Pendapatan PNBP D
111711
xxx x xxxx
Kas di Bendahara Penerimaan Penda atan PNBP .
Digunakan untuk mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum disetor ke Kas Negara. b. Dana Pihak Ketiga D
111825
K
212192
Kas Lainnya Penerimaan Dana Pihak Ketiga
di
Bendahara
xxxx xxxx
Digunakan untuk mencatat kas di Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan hak, sehingga tidak atau belum dapat diakui sebagai pendapatan. Misalnya, uang jaminan lelang pad a Bendahara Penerimaan satker KPKNL, yang belum ditentukan pemenang lelangnya. c.
Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor D K
111825 219963
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor
xxxx xxxx
Digunakan untuk mencatat Kas Di Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan pajak yang belum disetor ke Kas Negara, misalnya pada satker lingkup Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Jurnal tersebut diatas dilakukan secara manual pada aplikasi SAIBA.
4.
Koreksi akuntansi atas aset ketidaksesuaian akun belanja
yang
belum
diregister
yang
disebabkan
oleh
Kesalahan akun belanja dapat menyebabkan timbulnya aset belum diregister di dalam neraca yang tidak bisa tereliminasi secara otomatis. Contoh: a. Akun belanja barang persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan barang persediaan tetapi untuk beban yang lain; b. Akun belanja modal yang digunakan bukan untuk perolehan atau pengembangan aset tetap/aset lainnya atau menghasilkan BMN ekstrakomptabel; c. Akun belanja yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya tetapi digunakan untuk perolehan/pengembangan persediaan/aset tetap/aset lainnya; d. Kesalahan pemilihan akun belanja modal, misalnya belanja modal gedung dan bangunan menghasilkan peralatan dan mesin atau aset tak berwujud; e. Akun belanja modal yang digunakan untuk perolehan barang persediaan; dan f. Akun belanja persediaan yang digunakan untuk perolehan aset tetap/aset lainnya. Terhadap ketidaksesuaian ini seharusnya dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi output yang dihasilkan. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan tahun 2016dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, agar tidak terjadi salah saji di dalam laporan keuangan perlu dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dari neraca. Satker wajib mengungkapkan secara memadai alasan/pertimbangan
-6-
manajemen tidak melakukan revisi anggaran/ralat Catatan atas Laporan Keuangan.
dokumen realisasi belanja di dalam
a. Akun belanja barang persediaan
yang digunakan barang persediaan tetapi untuk beban yang lain
bukan
untuk
Pad a saat pencatatan realisasi belanja barang yang menghasilkan aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut:
pengadaan
persediaan di
Buku Besar Kas: 52xxxx 115612
xxxx xxxx
Buku Besar Akrual: 117911 313111
ister
xxxx xxxx
Karena pengeluaran ini tidak digunakan untuk perolehan persediaan namun untuk beban yang lain, maka jurnal ini tidak dapat tereliminasi secara otomatis. Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi pada buku besar akrual dengan mendebet beban yang seharusnya dan mengkredit persediaan SAIBA sebagai berikut: 52xxxx 117911
yang belum diregister
Beban . Persediaan an
secara manual pada aplikasi
belum Dire ister
Xxxx Xxxx
Contoh: Satker ABC terlanjut merevisi seluruh akun 521111 ke akun 521811 termasuk di dalamnya anggaran untuk membayar honor petugas keamanan kantor (satpam) dan sampai akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi (perbaikan) lagi, sehingga Sakter ABC membayar honor petugas keamanan kantor (satpam) menggunakan akun 521811 senilai Rp5 juta. Pad a saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut: Buku Besar Kas: D
521811
K
115612
Belanja Barang Persediaan Konsumsi Piutang dari KPPN
Barang
5 juta 5 juta
Buku Besar Akrual: 117911 313111
ister
Karena tidak ada perolehan persediaan yang direkam di aplikasi Persediaan, maka akun Persediaan yang Belum Diregister tidak bisa terleminasi secara otomatis. Oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi untuk mengeliminasi Persediaan yang Belum
-7-
Diregister dan mencatat SAIBAsebagai berikut: 521111
beban yang seharusnya
secara
manual
pada Aplikasi
Beban Ke
b. Akun
belanja modal yang digunakan pengembangan aset tetap/aset lainnya menghasilkan BMN ekstrakomptabel
bukan untuk perolehan tetapi menimbulkan beban
atau atau
Pada saat pencatatan realisasi belanja modal di aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut: Buku Besar Kas: 53xxxx 115612
xxxx xxxx
Buku Besar Akrual:
0 K
13xxxxl 16xxxx 313111
Aset Tetap/Aset Lainnya Diregister Ditagihkan ke Entitas Lain
yang
Belum
xxxx xxxx
Karena pengeluaran ini tidak dikapitalisasi sebagaiAset Tetap/Aset Lainya namun menimbulkan beban atau menghasilkan BMN ekstrakomptabel, maka tidak ada jurnal hasil perekaman dari aplikasi SIMAK-BMNyang dikirim ke aplikasi SAIBA, sehingga jurnal di atas tidak dapat tereliminasi secara otomatis. Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pad a aplikasi SAIBAdengan mendebet beban yang seharusnya dan mengkredit Aset Tetap yang Belum Diregisterl Aset Lainnya yang Belum Diregister sebagai berikut:
0
52xxxxl 59xxxx
K
13xxxxi 16xxxx
Beban .............. Aset Tetap/Aset Diregister
Lainnya
yang
Belum
xxxx xxxx
Contoh: 1. Sakter ABC melakukan kegiatan pemeliharaan gedung menggunakan akun 533111 senilai Rp 30 juta. Pad a saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut: Buku Besar Kas:
0
533111
K
115612
Pemeliharan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Piutang dari KPPN
-8-
30 juta 30 juta
Buku Besar Akrual: D
133211
K
313111
Gedung dan Bangunan belum Diregister Ditagihkan ke Entitas Lain
yang
30 juta 30 juta
Karena tidak ada peningkatan nilai gedung dan bangunan yang direkam di aplikasi SIMAK-BMN, maka akun Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister tidak bisa tereleminasi secara otomatis dari Neraca. Oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut: D
523111
K
133211
Gedung Beban Pemeliharaan dan Banguan Gedung dan Bangunan yang belum Diregister
30 juta 30 juta
2. Sakter ABC melakukan kegiatan pembelian kursi sebanyak 100 buah @ Rp.250.000,- menggunakan akun 532111 senilai Rp 25 juta. Pad a saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut: Buku Besar Kas: D
532111
K
115612
Belanja Modal Peralatan Mesin Piutanq dari KPPN
dan
25 juta 25 juta
Buku Besar Akrual: D
133211
K
313111
Peralatan dan Mesin yang belum Direqister Ditagihkan ke Entitas Lain
25 juta 25 juta
Pembelian Kursi tersebut direkam di aplikasi SIMAK-BMN yang secara otomatis akan dimasukkan ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel dan tidak ada jurnal yang dikirim ke Aplikasi SAIBA, maka akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister tidak bisa tereliminasi secara otomatis dari Neraca. Pembelian Kursi diatas seharusnya menggunakan akun 521111, oleh karena itu, jika sampai dengan akhir tahun dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut: D
595112
K
133211
Ekstrakomtabel Beban Aset Peralatan dan Mesin yang dan Mesin Peralatan belum Diregister
25 juta 25 juta
c. Akun belanja yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya tetapi digunakan untuk perolehan/pengembangan persediaan/aset tetap/aset lainnya Pad a saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal akrual sebagai berikut:
-9-
Buku Besar Kas: 52xxxx 115612
Xxxx Xxxx
Buku Besar Akrual: Xxxx Xxxx
52xxxx 313111
Karena pengeluaran tersebut ternyata menghasilkan aset berupa persediaan/aset tetap/aset lainnya, maka dilakukan perekaman perolehan persediaan/aset tetap/aset lainnya di aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN dan menghasilkan jurnal sebagai berikut:
0
1xxxxx
K
1xxxxx
Persediaan/Aset Tetap Lainnya ........ Persediaan/Aset Tetapl Aset yang belum Diregister
IAset
xxxx
Lainnya
xxxx
Pad a saat jurnal tersebut di terima di aplikasi SAIBA akan memunculkan Persediaan/Aset Tetapl Aset Lainnya yang belum Diregister bersaldo minus (kredit). Jika sampai dengan akhir periode akuntansi dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka dilakukan jurnal koreksi pad a buku besar akrual dengan mendebet Persediaan/Aset Tetapl Aset Lainnya yang belum Diregister dan beban terkait sebagai berikut:
0
1xxxxx
K
52xxxx
Persediaan/Aset Tetapl yang belum Diregister Beban .......
Aset
Lainnya
xxxx xxxx
Contoh: Sakter ABC membeli Alat Tutis Kantor yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari kantor menggunakan akun 521111 senilai Rp1 juta. Pad a saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA akan membentuk jurnal sebagai berikut: Buku Besar Kas: 521111 115612 Buku Besar Akrual: 521111 313111 Pad a saat persediaan Alat Tulis Kantor direkam otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut: 117111 117911
di aplikasi
Persediaan
secara
ister
Pada saat jurnal ini diterima di aplikasi SAIBA akan memunculkan Persediaan yang belum Diregister bersaldo minus (kredit). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revrsi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan
- 10-
dilakukan berikut:
jurnal
koreksi akuntansi
secara manual pada aplikasi
SAIBA sebagai
117911 521111
d. Kesalahan pemilihan akun belanja modal, misalnya belanja modal gedung bangunan menghasilkan peralatan dan mesin atau aset tak berwujud.
dan
Pad a saat pencatatan realisasi belanja modal gedung dan Bangunan di aplikasi SAIBA akan muncul jurnal akrual sebagai berikut: Buku Besar Kas:
xxxx xxxx
532111 115612 Buku Besar Akrual:
xxxx xxxx
133211 313111
Karena menghasilkan peralatan dan mesin, maka diinput pada aplikasi SIMAK-BMN sebagai Peralatan dan Mesin dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut: 132111 132211
Peralatan dan Mesin Peralatan Mesin an
xxxx xxxx
Apabila jurnal dari SAIBA tersebut telah diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada posisi debet (positif) dan akun Peralatan dan Mesin Belum Diregister pad a posisi kredit (minus). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pad a akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: D K
132211 133211
Peralatan Mesin yang Belum Diregister Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister
xxxx xxxx
Contoh: Satker ABC mengadakan kegiatan pembangunan Gedung menggunakan akun 533111 senilai Rp10 Miliar. Ternyata termasuk didalamnya terdapat pembelian Peralatan dan Mesin berupa Meubelair senilai Rp1 Miliar. Pada saat pencatatan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di aplikasi SAIBA akan muncul jurnal akrual sebagai berikut: Buku Besar Kas: 10 Miliar 10 Miliar
533111 115612
- 11-
Buku Besar Akrual: D
133211
K
313111
Gedung dan Bangunan yang Diregister Ditagihkan ke Entitas Lain
Belum
10 Miliar 10 Miliar
Karena selain menghasilkan Gedung dan Bangunan juga Peralatan dan Mesin, maka diinput pada aplikasi SIMAK-BMN sebagai Gedung dan Bangunan Rp9 Miliar dan Peralatan dan Mesin Rp1 Miliar. Secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:
D K
132111 132211
Peralatan dan Mesin Peralatan Mesin an
133111 133211
Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Diregister
1 Miliar 1 Miliar
yang
Belum
9 Miliar 9 Miliar
Apabila jurnal dari aplikasi SIMAK-BMN tersebut telah diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister pad a posisi debet (positif) sebesar Rp1 Miliar dan akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp1 Miliar. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pad a akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 132211 133211
1 Miliar 1 Miliar
e. Akun belanja modal yang digunakan untuk perolehan barang persediaan Pad a saat pencatatan realisasi belanja modal di aplikasi SAIBA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut: Buku Besar Kas: 53xxxx 115612
xxxx xxxx
Buku Besar Akrual: 133211 313111
xxxx xxxx
Karena pengeluaran im ternyata menghasilkan barang persediaan, maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan persediaan di aplikasi persediaan. Perekaman tersebut menghasilkan jurnal sebagai berikut: 117xxx 117911
Persediaan xxx Persediaan an
Belum Dire ister
xxxx xxxx
Pad a saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA akan menyebabkan Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister bersaldo positif dan Persediaan yang Belum Diregister bersaldo minus. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemn tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: - 12 -
117911 13xxxx/ 16xxxx
0 K
Persediaan yang Belum Diregister Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister
xxxx xxxx
Contoh: Satker ABC melakukan kegiatan pengadaan peralatan komputer senilai Rp 20 juta menggunakan akun 532111 termasuk didalamnya terdapat pembelian toner printer senilai Rp 2 Juta. Pad a saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut: Buku Besar Kas: 532111 115612 Buku Besar Akrual:
0
132211
K
313111
Peralatan dan Mesin yang Diregister Ditagihkan ke Entitas Lain
Belum
20 juta 20 juta
Peralatan dan mesin senilai 18 juta diinput pad a aplikasi SIMAK-BMN otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:
0
132111 132211
K
Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Diregister
yang
Selum
Sedangkan persediaan senilai Rp 2 juta direkam pad a aplikasi secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:
dan secara
18 juta 18 juta
Persediaan
dan
117111 117911 Apabila jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAlSA, maka akan menghasilkan akun peralatan dan Mesin yang belum diregister pad a posisi debet (positif) sebesar Rp 2 juta dan akun Persediaan yang Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp 2 juta. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pad a akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:
0
117911 1132211
K
f.
Akun belanja lainnya
Persediaan yang Belum Diregister Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister
persediaan
yang
digunakan
untuk
perolehan
2 juta 2 juta
aset tetap/aset
Pada saat pencatatan realisasi belanja persediaan di aplikasi SAlSA secara otomatis akan muncul jurnal sebagai berikut: Buku Sesar Kas: xxxx xxxx
52xxxx 115612 - 13-
Buku Besar Akrual: 117911 313111
ister
xxxx xxxx
Karena pengeluaran ini ternyata menghasilkan aset tetap/aset lainnya, maka berdasarkan BAST dilakukan perekaman perolehan persediaan di aplikasi persediaan. Perekaman tersebut menghasilkan jurnal sebagai berikut:
0 K
13xxxx 16xxxx 13xxxx 16xxxx
Aset Tetap/Aset Lainnya Aset tetap/Aset Diregister
Lainnya
xxxx yang
Belum
xxxx
Pada saat jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA akan menyebabkan Persediaan yang Belum Diregister bersaldo positif dan Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister bersaldo minus. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemn tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pada akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut:
0 K
13xxxx 16xxxx 117911
Aset tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister Persediaan yang Belum Diregister
xxxx xxxx
Contoh: Satker ABC melakukan kegiatan pengadaan buku senilai Rp 100 juta menggunakan akun 526311 termasuk didalamnya buku senilai Rp 25 juta yang ditujukan untuk koleksi perpustakaan. Pad a saat pencatatan realisasi belanja di aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut: Buku Besar Kas:
0
526311
K
115612
Belanja Lainnya untuk Barang diserahkan kepada MasyarakatJ Pemda Piutang dari KPPN
100 juta 100 juta
Buku Besar Akrual: 117911 313111
ister
Buku untuk diserahkan kepada masyarakatJpemda senilai 75 juta diinput pad a aplikasi Persediaan dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:
0
117128
K
117911
Barang Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada MasyarakatJ Pemda Persediaanyang Belum Direqister
75 juta 75 juta
Sedangkan buku senilai senilai Rp 25 juta yang akan dijadikan koleksi perpustakaan direkam pad a aplikasi SIMAK-BMN dan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut: 135121 166411
- 14-
Apabila jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, maka akan menghasilkan akun Persediaan yang belum Diregister pad a posisi debet (positif) sebesar Rp 25 juta dan akun Aset lainnya yang Belum Diregister pada posisi kredit (minus) sebesar Rp 25 juta. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka pad a akhir periode pelaporan dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: 166411 117911
5.
PNBP yang Terlanjur Pad a laporan Negara/lembaga masih ditemukan Negara/lembaga Umum (BlU). Negara/lembaga,
Digunakan
Langsung
oleh KlL, kecuali BLU
Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Kementerian (lKKll) dan laporan Keuangan Pemerintah Pusat (lKPP) tahun 2015 PNBP yang digunakan secara langsung oleh beberapa Kementerian yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan layanan PNBP yang digunakan secara lang sung oleh Kementerian diatur dengan kebijakan akuntansi sebagai berikut:
a. Kebijakan akuntansi ini hanya mengatur PNBP yang telah terlanjur digunakan secara lang sung oleh Kll dan tidak menghilangkan kewajiban Kll untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai PNBP; b. Atas PNBP yang digunakan secara langsung pad a tahun berjalan, Kll wajib mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas laporan Keuangan (CalK) pad a lKKll. Pengungkapan yang memadai sekurang-kurangnya meliputi: 1) Jenis dan jumlah PNBP yang digunakan secara langsung; 2) Jenis dan jumlah penggunaan PNBP; 3) Alasan penggunaan PNBP secara langsung; dan 4) Daftar persediaan/aset tetap/aset digunakan secara langsung.
lainnya
yang
diperoleh
dari PNBP
yang
c.
Dalam hal saldo kas per 31 Desember atas PNBP yang digunakan secara langsung tersebut sebelumnya telah dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan disajikan pada Neraca laporan keuangan audited, Kll tetap menyajikan Kas di Bendahara Penerimaan tersebut pada Neraca serta diungkapkan secara memadai di dalam CalK sampai dengan dilakukan penyetoran atau diselesaikan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian kerugian negara.
d.
Dalam rangka reviu atas lKKll, APIP pada Kementerian Negara/lembaga memastikan validitas nilai PNBP yang diungkapkan di dalam CalK sebagaimana dimaksud pad a huruf b dan huruf c.
6. Perlakuan Akuntansi atas Aset yang Pemerintah dalam Bentuk Uang
Diperoleh
dari Realisasi
Belanja
Bantuan
a. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pad a Kementerian Negara/lembaga sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, bantuan pemerintah pad a Kll meliputi: 1) Bantuan pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana;
- 15-
2) Bantuan pemerintah bangunan; dan 3) Bantuan Pemerintah bantuan lainnya.
dalam
bentuk
rehabilitasi/pembangunan
gedung
dan
dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
b. Terhadap ketiga jenis bantuan pemerintah sebagaimana tersebut pad a huruf a dapat diberikan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada MasyarakatlPemda (526XXX). c. Sesuai prinsip pendekatan aset dalam pencatatan persediaan, realisasi SPM/SP2D yang berasal dari kelompok akun 526XXX kecuali untuk akun 526312 (Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah), akan membentuk akun "Persediaan Belum Diregister". d. Mengacu pada Surat Direktur Barang Milik Negara kepada Sekretaris Ditjen Perumahan Swadaya (BSPS), Kementerian PUPR Nornor S-394/KN.2/2016 tanggal 8 Desember 2016 hal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, perlakuan akuntansi atas aset yang timbul dari realisasi bantuan pemerintah pad a KlL dalam bentuk uang diatur sebagai berikut: 1) Aset yang diperoleh dari realiasi belanja bantuan pemerintah pad a KlL dalam bentuk uang tidak memenuhi definisi Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Oleh karena itu, tidak dicatat sebagai BMN. 2) Apabila terdapat saldo akun "Persediaan Belum Diregister" yang berasal dari realisasi bantuan pemerintah dalam bentuk uang (realisasi SPM/SP2D akun 526XXX selain 526312), Satker agar melakukan jurnal pada menu Jurnal Umum di Aplikasi SAIBA sebagai berikut: D
526312
K
117911
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Persediaan yang belum diregister
Xxxx
Xxxx
e. Untuk selanjutnya di tahun anggaran 2017, Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang dialokasikan pada kelompok akun 526 akan dibuatkan kode akun tersendiri dengan pendekatan beban.
7. Hibah Langsung Dilakukan
Uang yang Sampai Pengesahan
dengan
Akhir
Tahun Anggaran
2016 Belum
Bentuk hibah lang sung yang diterima Kementerian/Lembaga dapat berupa uang, barang, atau jasa. Pad a saat kas diterima dari donor, satuan kerja mencatat kas dari hibah langsung tersebut sebagai Kas dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan. Setelah mendapatkan register dari DJPPR, satuan kerja mengajukan revisi DIPA. Selanjutnya, satuan kerja mengajukan pengesahan pendapatan hibah dan belanja yang bersumber dari hibah dengan menyampaikan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada KPPN. KPPN akan menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat penggunaan uang yang berasal dari hibah lang sung dan belum dilakukan pengesahan, dibutuhkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul pad a tanggal 31 Desember 2016. Jurnal yang harus direkam secara manual oleh satuan kerja pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:
- 16 -
a. Penggunaan
uang yang berasal dari hibah langsung yang dilakukan pada tahun berjalan 1) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah lang sung dilakukan pada tahun berjalan dan tidak menghasilkan aset, Satker membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:
0 K
Beban .......... Kas Lainnya di KJL dari Hibah yang Disahkan
xxx xxx
Belum
2) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah lang sung yang dilakukan pada tahun berjalan menghasilkan aset, Satker membuat jurnal secara manual pad a aplikasi SAIBA sebagai berikut:
0 K
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Direqister Kas Lainnya di KJL dari Hibah yang Belum Disahkan
xxx xxx
Selanjutnya Satker merekam aset tersebut ke dalam aplikasi Persediaan dan/atau aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pad a aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset tersebut tertanggal tahun berjalan dilakukan melalui menu Perolehan Lainnya. Jurnal yang terbentuk pad a aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN:
0
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya
xxx xxx
Pendapatan Perolehan Lainnya
K
Pad a saat jurnal terse but diterima di aplikasi SAIBA, Satker agar membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:
0 K
Pendapatan Perolehan Lainnya Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister
xxx xxx
b. Penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung yang dilakukan pada tahun yang lalu 1) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah lang sung yang dilakukan pada tahun yang lalu tidak menghasilkan aset, maka berdasarkan bukti-bukti pengeluaran tertanggal tahun anggaran yang lalu tersebut Satker membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:
2) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah lang sung pad a tahun yang lalu menghasilkan aset, maka berdasarkan bukti-bukti pengeluaran tertanggal tahun anggaran yang lalu tersebut Satker membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:
0 K
Lainnya yang Persediaan/Aset Tetap/Aset belum Diregister Kas dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan
xxx xxx
Selanjutnya berdasarkan bukti perolehan, Satker merekam aset tersebut ke dalam aplikasi Persediaan dan/atau aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pad a aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset tertanggal tahun yang lalu,
- 17 -
dilakukan melalui menu Saldo Awal. Jurnal yang terbentuk pada aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN:
0 K
xxx
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Koreksi Nilai Persediaan/Koreksi Revaluasi
xxx
Aset Tetap Non
Pada sa at jurnal tersebut diterima di aplikasi SAIBA, Satker agar membuat jurnal secara manual pad a aplikasi SAIBA sebagai berikut:
0 K
Koreksi Nilai Persediaan/Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Direqister
xxx xxx
Atas penggunaan dana hibah lang sung uang baik pad a tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran yang lalu, Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang belum Disahkan di dalam Neraca per 31 Desember 2016 dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2016.
8. Hibah Langsung Belum Dilakukan
Barang/Jasa Pengesahan
yang Sampai
dengan
Akhir
Tahun Anggaran
Terkait hibah lang sung berupa barang/jasa berharga yang belum disahkan dengan akhir tahun anggaran 2016 terdapat beberapa kondisi, yaitu:
2016 sampai
a. Atas hibah langsung
berupa barang dan jasa tersebut sudah diterima dengan BAST dan satker telah mencatat Beban/Aset serta Hibah Langsung yang Belum Disahkan Satker telah melakukan pencatatan hibah barang/jasa satker sesuai ketentuan dalam Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5660/PB. 6/2016 tanggal 19 Juli 2016 hal Kebijakan Akuntansi dalam Rangka Penyusunan LKKL. Atas kondisi ini, Satker tetap menyajikan Hibah Langsung yang Belum Disahkan di dalam Neraca per 31 Desember 2016 dan mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun anggaran 2016.
b. Atas hibah langsung berupa barang/jasa tersebut sudah diterima dengan BAST tertanggal tahun anggaran berjalan dan satker belum mencatat AsetlBeban. Satker melakukan proses pencatatan aset maupun beban sesuai ketentuan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5660/PB.6/2016 tanggal 19 Juli 2016 hal Kebijakan Akuntansi dalam Rangka Penyusunan LKKL. Apabila sampai dengan 31 Desember 2016 belum dilakukan pengesahan, Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2016.
c. Atas hibah langsung
berupa barang/jasa tersebut sudah diterima dengan BAST tertanggal tahun yang lalu dan satker belum mencatat AsetlBeban. Satker membuat jurnal pada aplikasi SAIBA sebagai berikut: 1) Hibah langsung berupa barang Jika atas hibah lang sung berupa barang yang telah diterima dengan BAST tertanggal tahun yang lalu Satker belum melakukan pencatatan aset, maka Satker membuat jurnal secara manual pad a aplikasi SAIBA sebagai berikut:Satker membuat jurnal pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:
- 18-
0 K
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister Hibah Langsung yang belum Disahkan
xxx xxx
Selanjutnya Satker merekam aset tersebut ke dalam aplikasi Persediaan dan/atau aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pad a aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset terse but tertanggal tahun yang lalu dilakukan melalui menu Hibah Masuk. Jurnal yang terbentuk pad a aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN:
0 K
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister
xxx xxx
Apabila Satker sudah pernah mencatat aset yang diterima dari hibah barang dengan BAST tertanggal tahun anggaran yang lalu menggunakan menu Saldo Awal sebelum terbitnya surat ini, tidak perlu melakukan koreksi perekaman. Apabila sampai dengan 31 Desember 2016 belum dilakukan pengesahan, Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2016. 2) Hibah langsung berupa jasa Jika atas hibah langsung berupa jasa yang telah diterima dengan BAST tertanggal tahun yang lalu Satker belum melakukan pencatatan beban, maka Satker membuat jurnal secara manual pada aplikasi SAIBA sebagai berikut:
Apabila sampai dengan 31 Desember 2016 belum dilakukan pengesahan, Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2016. 9.
Rekapitulasi Saldo Akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Dalam rangka penyusunan LKPP, Kementerian Negara ILembaga mengungkapkan rekapitulasi keseluruhan saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan per 31 Desember 2016 baik yang terbentuk dari hibah lansung uang maupun hibah langsung barang/jasa di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang berasal dari tahun sebelumnya (saldo awal); b. Jumlah saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang terbentuk dari jurnal tahun berjalan atas hibah langsung tahun yang lalu; dan c. Jumlah saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang terbentuk dari jurnal tahun berjalan atas hibah langsung tahun berjalan.
- 19 -
