~
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantal II JI. Lapangan Banteng Tlmur No 2-4 Jakarta 10710 Katak Pas 1139
Yth
Telepan
344-9230 pswt 5200 345-0959 345-7490 www.perbendaharaanga.ld
Faksimill Webslte
1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SURA T EDARAN Nomor SE- b1 IPB/2007
TENTANG TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
Sehubungan dengan telah dlterbitkannya tentang Tunjangan Saudara
aidS
hal-hal
Jabatan Fungsior;ai sebagai
berikut
Pengamat
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun2Q07 Gunungapi, denganinidimintaperhatiarr .
...
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengamat Gunungapi adalah tunjangan jabatan fungsional yang kepada Pegawai Negeri Sipil yang Jlangkat dan dltugaskan secara penuh dalam Fungsional Pengamat Gunungapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. 2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yac-;;jlangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi :::1ioerikantunjangan Pengamat Gunungapi setiapbulan. 3
Kepada Pegawai Negeri Sipi! gokmgan I dan II yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunungapi yang pada saat ditetap~3nnya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007Jidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,. diberikan Tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan.
4.
BesarnyaTunjangan Pengamat Gunungapi yang dirr).a~5LJddalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan !i Surat Edaran in! diberikan terhitung mulai tanggal..1 Januari 2007.
5- Kekurangan pembayaran Tunjangan Pengamat Gunungapi terhitung mulai tanggalt Jalluari 2007 sampai dengan diberikannya tunjangan Jabatan Fungsional PengamafGunungapiberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat 6- Pemberian Tunjangan Pengamat Gunungapi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural ataujabatan fu(1gsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan
pemberian
sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan. 0r
tunjangan dihentikan
~
.:
LAMPIRAN XVII. SURAT
EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPBf2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYIjLUHKESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIG!, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAINAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS
TUNJANGANJABATANFUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
J
--
. .
, -.
n.-
~
7. Presedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengah ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer PER66/PB/2005 tentang Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaMekanisme Negara. . .. 8. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-95IPB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dinyatakan tidakberlaku. 9. Kepala KPPN agar meniberitahukan \Alil~\/~h
.
kpri~nll~
maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di
--
m~c::inn-m~c::inn
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat pelaksanaan Surat Edaran ini.
Jenderal
Perbendaharaan
diminta
untuk mengawasi
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan diJakarta
padatanggal. I' .9~ cbec
2007
~ektur Jehderaf, 17 - -
Tembusan: 1. MenteriKeuangan 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegavvaian Negara Sekretaris Utama Badan Meteorologi dan Geofisika Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderai Perbendaharaan Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
~
LAMPIRAN
I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- bl IPBI2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI.
TUNJANGAN BERDASARKAN
PENGAMAT GUNUNGAPI
PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2007
~
LAMPIRAN" SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- G' IPB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
TUNJANGAN BERDASARKAN
PENGAMA T GUNUNGAPI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2007
