KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 /PB/2010
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUM I DAN BANGUNAN
DIREKTUR JENDERAL
Menimbang
Mengingat
PERBENDAHARAAN
a.
bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
bahwa sesuai dengan 126/PMK.07/2010 tentang Anggaran Transfer ke pelaksanaannya;
c.
bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan merupakan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PM K.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
4.
Keputusan Pembagian Bangunan;
5.
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Daerah, perlu ditetapkan peraturan
Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan
Pendapatan dan Belanja Negara; tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran
Nomor PER-66/PB/2005
atas Beban Anggaran
If
Memperhatikan
Surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-123/PK.2/2009 tanggal 14 Mei 2009 Hal Penyampaian Besaran Prosentase Biaya Pemungutan PBB (BP PBB) Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR 'JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank/Pos Persepsi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang menerima penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 2. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. 3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 4. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah yang selanjutnya disebut DBH PBB Bagian Daerah adalah Bagian PBB sebesar 16,2% untuk Provinsi dan Bagian PBB sebesar 64,8% untuk Kabupaten/Kota, termasuk Biaya Pemungutan PBB (BP PBB) Bagian Daerah; 5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 6. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. - 2 -
{
7. Subrekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut SUBRKUN Kuasa BUN Pusat adalah rekening nomor 500.000000 di Bank Indonesia. 8. Subrekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang selanjutnya disebut SUBRKUN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah rekening nomor 501.00000x di Bank Indonesia. 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindekan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 10. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala KPPN. 11. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis dibidang pengelolaan kas dan program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 12. Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pengkajian, evaluasi, standardisasi, penyusunan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis peraturan dan proses bisnis, melakukan analisis, perancangan, pengembangan dan evaluasi sistem aplikasi komputer, melaksanakan pengelolaan basis data, distribusi data, dukungan teknologi informasi, dan pemberian bimbingan teknis, serta pembinaan profesi di bidang perbendaharaan. 13. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem akuntansi Pemerintah Pusat, penyelenggaraan akuntansi pusat, pembinaan akuntansi kementerian/lembaga, penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat, penyajian informasi perkembangan realisasi anggaran, posisi asset dan kewajiban Pemerintah, serta penyusunan statistik keuangan Pemerintah dan melaksanakan analisa laporan keuangan Pemerintah. 14. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah unit ese/on I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan Perbendaharaan. bertanggung
jawab - 3 -langsung
kepada
Direktur
Jenderalt
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
kepada Kepala
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia dan menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non KBI. 18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPPN Non KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan KBI. 19. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAlKPA adalah Menteri Keuangan atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaari anggaran transfer ke daerah. 20. Surat Kuasa KPA yang selanjutnya disebut SK-KPA adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA untuk menunjuk Pejabat di KPPN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Penerbit SPP dan Pejabat PenerbitiPenanda tangan SPM serta menunjuk Pejabat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan perubahan atau revisi DIPA sesuai ketentuan. 21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Seksi Bank Giro Pos selaku PPK/Penerbit SPP berdasarkan Surat Kuasa penunjukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. 22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. 24. Laporan Harian Penerimaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank/Pos Persepsi PBB setiap hari kerja yang berisi Rekapitulasi Penerimaan, Rekapitulasi Nota Kredit dan Nota Debet Pelimpahan/Completion Advice, Daftar Nominatif Penerimaan dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) beserta Arsip Data Komputer. 25. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya. 26. Surat Ketetapan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut SKP DBH PBB adalah SKP DBH PBB yang dibuat melalui sarana aplikasi untuk alokasi per Kabupaten/Kota dan dirinci untuk Bagian Pemerintah Pusat, Bagian Provinsi, dan Bagian Kabupaten/Kota termasuk Biaya Pemungutan PBB.
-4 -
27. Sank Operasional I yang selanjutnya disebut SO I adalah Sank Operasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang bertugas menyalurkan dana belanja non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), uang persediaan, dan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta penyaluran dana gaji bulanan melalui BO II/Kantor Pos. 28. Bank Operasionalill PBB Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BO III PBB Kabupaten/Kota adalah bank operasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang bertugas menyalurkan dan/atau memindahbukukan DBH PBS per Kabupaten/Kota berdasarkan SP2D dan Surat Perintah Transfer. 29. Surat Permohonan Transfer adalah surat permohonan transfer yang diterbitkan Subbagian Umum KPPN kepada Seksi Pencairan Dana dalam rangka transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak. 30. Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dalam rangka memindahbukukan Dana Bagi HasH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat termasuk Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Direktorat Jenderal Pajak dari rekening BO III PBB ke SUBRKUN KPPN KB!. 31. Hari Kerja adalah hari sebagaimana terse but pada penanggalan yang secara resmi dinyatakan sebagai bukan hari libur/yang diliburkan oleh Pemerintah.
BAB II RUANG LlNGKUP Pasal2 Tata cara penerimaan, pembagian, dan penyaluran DBH PBB termasuk SP PBB yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, meliputi: a. Persentase pembagian DBH PSB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. b. Persentase SP PBB antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah. c. Persentase BP PBB antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. d. Mekanisme Penerimaan dan Pelimpahan PBB melalui Rekening Penerimaan PBB pada Bank/Pos Persepsi PBB. e. Mekanisme Pembagian DBH PBS termasuk BP PBB di KPPN. f. Mekanisme Penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB atas beban BO III PBB Kabupaten/Kota. g. Mekanisme Penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi Kabupaten/Kota atas beban BO I mitra kerja KPPN Jakarta II. h. Perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
-5 -
I.
Rekonsiliasi dan pelaporan data DBH PBB termasuk BP PBB.
realisasi
penerimaan
dan penyaluran
BAB III PRINSIP DASAR
Pasal
3
(1) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud calam Pasal 2 huruf d yang digunakan dalam pelaksanaan penerimaan PBB adalah rekening Kuasa BUN pad a Bank/Pos Persepsi PBB dan dioperasikan sebagai rekening penerimaan PBB. (2) Seluruh penerimaan PBB di Bank/Pos Persepsi PBB wajib dilimpahkan ke BO III PBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan. (3) Penerimaan PBB yang wajib dilimpahkan ke BO III PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh penerimaan PBB yang diterima hari Kamis minggu sebelumnya setelah pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan hari Kamis minggu berkenaan pukul 15.00 waktu setempat. (4) Atas penerimaan pelimpahan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BO III PBB Kabupaten/Kota mentransfer/memindahbukukan DBH PBB termasuk BP PBB berdasarkan SP2D dan SPT yang disampaikan KPPN mitra kerja BO III PBB Kabupaten/Kota, setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan. (5) Bank/Pos Persepsi PBB dilarang mengenakan biaya kepada wajib pajak dalam memberikan layanan penerimaan setoran penerimaan negara selaku Bank/Pos Persepsi PBB. (6) Penyaluran DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah dan DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat serta BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Kuasa BUN melalui penerbitan SP2D dan SPT oleh KPPN atas beban BO III PBB masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan SPM dan surat permohonan transfer yang disampaikan Subbagian Umum KPPN. (7) Penyaluran DBH PBB sektor Pertambangan Migas Bagian Daerah serta BP PBB sektor Pertambangan
dan Panas Bumi Migas dan Panas Bum; Bagian Oaerah difaksanakan o(eh Kuasa BUN me(a(ui penerbitan SP2D oleh KPPN Jakarta II atas beban BO I Mitra kerja KPPN Jakarta II berdasarkan SPM yang disampaikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
-6 -
BABIV PERSENTASE
PEMBAGIAN
OBH PBB TERMASUK
BP PBB
Pasal 4 (1)
Penerimaan
(2)
PBB dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
a.
10% (sepuluh per seratus) untuk Pemerintah
b.
90% (sembilan puluh per seratus) untuk Oaerah.
Bagian 90% untuk Oaerah sebagaimana dibagi dengan rincian sebagai berikut:
(3)
Pusat;
dimaksud
pada ayat (1) huruf b
a.
16,2% (enam belas koma dua per seratus) yang bersangkutan;
untuk Oaerah Provinsi
b.
64,8% (enam puluh em pat koma delapan Oaerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
c.
9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.
,:..er seratus)
Khusus untuk OKI Jakarta, bagian 90% untuk daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
untuk
sebagaimana
a.
81% (delapan puluh satu per seratus) untuk Oaerah Provinsi;
b.
9% (sembi Ian per seratus) untuk Biaya Pemungutan. Pasal5
(1) Peruntukan BP PBB sebagaimana dimaksud huruf c dan ayat (3) huruf b, adalah: a. Untuk Oirektorat Jenderal Pajak; b. Untuk Oaerah.
dalam Pasal
·(2) Peruntukan BP PBB untuk Oaerah sebagaimana (1) huruf b adalah: a. untuk Oaerah Provinsi; b. untuk Oaerah Kabupaten/Kota.
dimaksud
4 ayat (2)
pad a ayat
(3) Imbangan pembagian BP PBB antara Oirektorat Jenderal Pajak dan Oaerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan PBB. (4) Pembagian a. Sektor b. Sektor c. Sektor d. Sektor e. Sektor
BP PBB didasarkan Pedesaan; Perkotaan; Perkebunan; Perhutanan; dan Pertambangan.
pada 5 (lima) sektor objek pajak, yaitu:
(5) Persentase Pembagian BP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b antara Oirektorat Jenderal Pajak dan Oaerah per objek sektor penerimaan adalah: a.
Objek pajak sektor Pedesaan,
Oirektorat Bagian Daerah; Jenderal
10% (sepuluh
Pajak dan 90% (sembilan - 7 -
per seratus)
Bagian
puluh per seratus),
I
b.
Objek pajak sektor Perkotaan, 20% (dua puluh per seratus) Bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan puluh per seratus) Bagian Daerah;
c.
Objek pajak sektor Perkebunan, 60% (enam puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 40% (empat puluh per seratus) Bagian Daerah;
d.
Objek pajak sektor Perhutanan, 65% (enam puluh lima per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35% (tiga puluh lima per seratus) Bagian Daerah; dan
e.
Objek pajak sektor Pertambangan, 70% (tujuh puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30% (tiga puluh per seratus) Bagian Daerah.
(6) Persentase pembagian BP PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) dibagi antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase pembagian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal6 (1) Persentase pembagian DBH PBB Sektor Pedesaan, Sektor Perkotaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan, langsung ditransfer/pemindahbukuan kepada yang berhak, sebagai berikut: a.
10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening SUBRKUN KPPN KBI pada Bank Indonesia sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
b.
16,2% (enam be/as koma dua per seratus) PBB kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;
c.
64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;
d.
9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan Pemungutan PBB ke rekening:
dari saldo penerimaan
PBB untuk Biaya
1) SUBRKUN KPPN KBI, untuk Direktorat Jenderal Pajak sebesar: a) 10% (sepuluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Pedesaan; b) 20% (dua puluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Perkotaan; c) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan; d) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan; dan e) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan. 2)
Kas Daerah Provinsi dan Bagian Daerah sebesar: a)
90% (sembilan Pedesaan;
Kas
Daerah
puluh per seratus)
-8-
Kabupaten/Kota
untuk
untuk objek pajak sektor
b) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak Perkotaan; c) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak Perkebunan; d) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak Perhutanan; dan e) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak Pertambangan.
sektor sektor sektor sektor
dengan persentase pembagian BP PBB Bagian Oaerah dibagi antara Oaerah Provinsi dan Oaerah Kabupaten/Kota per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase pembagian yang disampaikan oleh Oirektur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Khusus untuk OKI Jakarta, Pembagian OBH PBB dipindahbukukan kepada yang berhak, sebagai berikut:
ditransfer/
a. 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening SUBRKUN KPPN KBI pada Bank Indonesia sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat; b. 81% (delapan puluh satu per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Oaerah Provinsi; c. 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB untuk BP PBB ke rekening: 1) SUBRKUN KPPN KBI, untuk Oirektorat Jenderal Pajak sebesar: a) 10% (sepuluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Pedesaan; b) 20% (dua puluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Perkotaan; c) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan; d) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan; dan e) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan. 2) Kas Oaerah Provinsi sebesar: a) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak Pedesaan; b) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak Perkotaan; c) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak Perkebunan; d) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak Perhutanan; dan e) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak Pertambangan.
sektor sektor sektor sektor sektor
dengan persentase pembagian BP PBB Bagian Oaerah Provinsi OKI Jakarta per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase
pembagian Keuangan.
yang
disampaikan -9-
oleh
Direktur
Jenderal
Perimbangan
lt
BAB V KEWAJIBAN
PARA STAKEHOLDER Pasal?
Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban: a.
Pad a setiap triwulan menyampaikan permintaan transfer PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) dan Panas Bumi per Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Anggaran.
b.
Pad a setiap triwulan menyediakan data dan melaksanakan rekonsiliasi data realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pasal8
Direktorat Jenderal Anggaran berkewajiban mengajukan permintaan penyelesaian pembayaran PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Perimbangan berdasarkan permintaan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal9 Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan berkewajiban:
(1)
Pada setiap awal tahun anggaran, menunjuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Surat Kuasa untuk melakukan perubahan atau revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Sagian Daerah.
(2)
Pad a setiap awal tahun anggaran, Surat Kuasa, yaitu:
menunjuk Pejabat di KPPN dengan
a. Kepala Seksi Bank/Giro Pos sebagai Verifikator, menerbitkan/ menandatangani SPP, menerbitkan dan menandatangani SKP DBH PBS dan menerbitkan konsep Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PSB Bagian Direktorat Jenderal Pajak. b. Kepala Subbagian Umum sebagai Pejabat yang berwenang sebagai verifikator/penguji SPP dan SKP, menerbitkan dan menandatangani SPM DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan penandatangan Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PSB Bagian Direktorat Jenderal Pajak. (3)
Sersama Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, membangun jaringan komunikasi data antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan.
(4) M;gas Menerb;lkan SKP Burnt DBH PBB lermasuk BP PBB Seklor Pertambangan dan Panas - 10-
It
(5)
Menerbitkan dan menyampaikan SPM DBH PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi termasuk BP PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi Bagian Daerah kepada KPPN Jakarta II.
(6)
Menyampaikan daftar dan data Nomor Rekening Kas Umum Daerah ProvinsilKabupaten/Kota kepada Kepala KPPN seluruh Indonesia.
(7)
Menyampaikan Pertambangan Kabupaten/Kota
(8)
Menyelenggarakan Penatausahaan, Keuangan atas pelaksanaan penyaluran
rekapitulasi penyaluran DBH Migas dan Panas Bumi per kepada Direktorat Jenderal Pajak.
PBB Sektor Provinsi dan
Akuntansi dan Pelaporan DBH PBB termasuk BP PBB.
Pasal10 Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban menyampaikan DIPA DBH PBB Bagian Daerah per provinsi dengan rincian Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN seluruh Indonesia. Pasal 11 Direktorat
Pengelolaan
Kas Negara berkewajiban:
a.
Dalam hal diperlukan, ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dapat diatur melalui surat atau Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.
b.
Menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan kepada Bank Indonesia untuk mentransfer pembayaran PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi dari Rekening pada Bank Indonesia ke Rekening Bank Persepsi mitra kerja KPPN Jakarta II. Pasal 12
Direktorat a.
Sistem Perbendaharaan
berkewajiban:
Menyiapkan sarana aplikasi yang mendukung kelancaran dan pelaporan DBH PBB termasuk BP PBB, yaitu:
Penyaluran
1) Sarana aplikasi di KPPN: a) Aplikasi untuk membuat Kabupaten/Kota.
SKP DBH PBB termasuk
BP PBB per
b) Aplikasi penerbitan Bagian Daerah.
SPP untuk
DBH
PBB termasuk
BP PBB
c)
Aplikasi penerbitan Bagian Daerah.
SPM untuk
DBH PBB termasuk
BP PBB
d)
Aplikasi penerbitan Bagian Daerah.
SP2D untuk DBH PBB termasuk
BP PBB
e) Aplikasi penerbitan Surat Permohonan f)
Aplikasi penerbitan SPT.
g)
Aplikasi realisasi Bagian Daerah.
penyaluran
- II -
DBH
Transfer.
PBB
termasuk
BP PBB
2) Sarana aplikasi Perbendaharaan:
di
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
a) Aplikasi DIPAIRevisi DIPA untuk DBH PBB dan BP PBB Bagian Daerah. b) Aplikasi Pelaporan rekapitulasi DBH PBB termasuk BP PBB dari KPPN lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. c) Aplikasi pelaporan realisasi Pagu DIPA DBH PBB termasuk BP PBB Bagian Daerah. 3) Sarana aplikasi di Direktorat Pengelolaan Kas Negara: Aplikasi Pelaporan rekapitulasi DBH PBB termasuk BP PBB dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia. 4) Sarana aplikasi di Direktorat Pelaksanaan Anggaran: Aplikasi DIPAIRevisi DIPA untuk DBH PBB termasuk BP PBB Bagian Daerah. b. Melakukan update aplikasi sesuai kebutuhan KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam rangka kelancaran penyaluran dan ketertiban pelaporan DBH PBB dan BP PBB. Pasal13 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berkewajiban: a. Menyediakan data dan melaksanakan rekonsiliasi data penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulan. b. Menerbitkan akun baru yang terkait penerimaan dan penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB berdasarkan permintaan pihak-pihak terkait. Pasal 14 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban: a. Melakukan perubahan atau revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah berdasarkan surat kuasa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. b. Menyampaikan laporan realisasi pagu DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah secara triwulanan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pasal15 KPPN berkewajiban: a. Menatausahakan penerimaan PBB sesuai ketentuan. b. Menerbitkan SKP, SPP, dan SPM. c. Menerbitkan SP2D DBH PBB termasuk BP PBB Bagian Daerah atas beban BO III PBB Kabupaten/Kota. - 12 -
{
d. Menerbitkan SP2D DBH PBB Migas dan Panas Bumi termasuk BP PBB atas beban BO I Mitra kerja KPPN Jakarta II berdasarkan SPM yang disampaikan Direktarat Jenderal Perimbangan Keuangan. e. Menerbitkan SPT untuk DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan DBH BP PBB Bagian Direktarat Jenderal Pajak. f.
Menyampaikan copy SPM dan SP2D beserta rekapitulasinya kepada Direktarat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pasal16
Bank/Pas Persepsi PBB berkewajiban: 1.
Menyampaikan laparan atas penerimaan setaran PBB dalam bentuk LHP kepada KPPN mitra kerja setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. LHP berisi penerimaan PBB yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan penerimaan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja yang bersangkutan; b. LHP disampaikan ke KPPN paling lambat pada pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.
2.
Melimpahkan salda rekening Bank/Pas Persepsi PBB ke BO III PBB paling lambat pukul 10.00 waktu setempat setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan untuk penerimaan PBB yang diterima Bank/Pas Persepsi PBB hari Kamis minggu sebelumnya setelah pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan hari Kamis minggu berkenaan pukul 15.00 waktu setempat. Pasal17
BO III PBB berkewajiban: a. Menerima pelimpahan Penerimaan PBB Sektar Pedesaan, Sektar Perkataan, Sektar Perkebunan, Sektar Perhutanan, dan Sektar Pertambangan setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan dari Bank/Pas Persepsi PBB. b. Menyampaikan Nata Kredit Penerimaan PBB dan Rekening Karan BO III PBB kepada KPPN mitra kerja. c. Menerima SP2D dan SPT dari KPPN mitra kerja. d. Mentransfer DBH PBB dan BP PBB dari BO III PBB ke rekening Kas Daerah Provinsi dan rekening Kas Daerah Kabupaten/Kata berdasarkan SP2D yang disampaikan KPPN mitra kerja. e. Memindahbukukan DBH PBB Bagian Pemeritah Pusat dan BP PBB Bagian Direktarat Jenderal Pajak dari BO III PBB ke SUBRKUN KPPN
KBI berdasarkan SPT yang disampaikan KPPN mitra kerja - 13 -
l
BABVI MEKANISME
PENERIMAAN
DAN PELIMPAHAN
PBB
Pasal 18 (1) Bank/Pos Persepsi PBB wajib menerima setiap setoran penerimaan PBB dari Wajib Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah pada setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran. (2) Bank/Pos Persepsi PBB wajib menatausahakan penerimaan PBB yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan. Pasal
19
(1) Bank/Pos Persepsi PBB wajib melimpahkan seluruh penerimaan PBB pada rekening penerimaan PBB setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan paling lambat pukul 10.00 waktu setempat. (2) Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan PBB yang diterima hari Kamis minggu sebelumnya setelah puku115.00 waktu setempat sampai dengan hari Kamis minggu berkenaan pukul 15.00 waktu setempat. (3) Pelimpahan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan langsung ke BO III PBB Kabupaten/Kota mitra kerja KPPN.
Pasal20 Mekanisme Penerimaan PBB Sektor Bank/Pos Persepsi PBB:
Pedesaan
dan Sektor
Perkotaan
pada
a.
Bank Umum selaku bank Tempat Pembayaran (TP) menerima setoran PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan dari Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan.
b.
Bank Umum selaku bank Tempat Pembayaran (TP) setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan melimpahkan penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan ke Bank/Pos Persepsi PBB sesuai ketentuan.
c.
Bank/Pos Persepsi PBB memberikan NTPN dan NTB/NTP atas penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan sesuai ketentuan.
d.
Penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan diakui pada sa at masuk ke kas negara dan mendapatkan NTPN dan NTB/NTP.
e.
Atas penerimaan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank/Pos Persepsi PBB wajib melimpahkan penerimaan PBB ke dan harus telah diterima di BO III PBB paling lambat pukul 10.00 waktu setempat setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan.
f.
Pelimpahan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah seluruh penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- ]4 -
Pasal21 Mekanisme penerimaan PBB Sektor Perhutanan, Sektor Perkebunan, dan Sektor Pertambangan selain Pertambangan Migas dan Panas Bumi pada Bank/Pos Persepsi PBB: a. Bank/Pas Persepsi PBB menerima setman penerimaan PBB Sektor Perhutanan, Sektor Perkebunan dan Sektor Pertambangan selain Pertambangan Migas dan Panas Bumi dari Wajib Pajak. b. Bank/Pas Persepsi PBB memberikan NTPN dan NTB/NTP atas penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf a diakui pada saat masuk ke kas negara dan telah mendapatkan NTPN dan NTB/NTP. d. Bank/Pas Persepsi PBB wajib melimpahkan penerimaan PBB ke dan harus telah diterima di BO III PBB paling lambat pukul 10.00 waktu setempat setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan. e. Pelimpahan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah seluruh penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). Pasal22 Mekanisme penerimaan PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi: a.
Penerimaan setoran PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia.
b.
Bank Indonesia memindahbukukan Penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi dari Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia ke Rekening Bank Persepsi mitra kerja KPPN Jakarta II berdasarkan Permintaan pemindahbukuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan/Direktur Pengelolaan Kas Negara.
c.
Bank Persepsi mitra kerja KPPN Jakarta II memberikan NTPN dan NTB atas penerimaan PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi.
d.
setelah menerima pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada akhir hari kerja, Bank Persepsi mitra kerja KPPN Jakarta II wajib melimpahkan penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi ke dan harus telah diterima di rekening SUBRKUN KPPN Jakarta II di Bank Indonesia paling lambat pukuf 16.30 waktu setempat.
e.
Rekening SUBRKUN KPPN Jakarta II di Bank Indonesia pada saat yang sama menerima pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, melimpahkan penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi ke SUBRKUN Kuasa BUN Pusat Nomor
500.000000
di Bank Indonesia sesuai keten!uan. - 15 -
t
f.
SUBRKUN Kuasa BUN Pusat Nomor 500.000000 di Bank Indonesia pada saat yang sama menerima pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, melimpahkan penerimaan PBB ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 502.000000 sesuai ketentuan. Pasal 23
(1)
Bank/Pos Persepsi PBB yang menerima penerimaan PBB wajib menyampaikan LHP kepada KPPN mitra kerjanya paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.
(2) LHP berisi penerimaan PBB yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 hari kerja yang bersangkutan. (3) Bank/Pos Persepsi PBB wajib menyampaikan Nota Debet, Nota Transfer Pelimpahan, dan Rekening Koran atas pelimpahan penerimaan PBB ke BO III PBB kepada KPPN dan tembusan disampaikan kepada KPP Pratama setempat. Pasal 24 Penerimaan PBB dibukukan dengan kode: 1. Akun 411311 untuk penerimaan PBB Sektor Pedesaan. 2. Akun 411312 untuk penerimaan PBB Sektor Perkotaan. 3. Akun 411313 untuk penerimaan PBB Sektor Perkebunan. 4. Akun 411314 untuk penerimaan PBB Sektor Perhutanan. 5. Akun 411315 untuk penerimaan PBB sektor Pertambangan selain PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi. 6. Akun 411316 untuk penerimaan PBB .sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi.
BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAGIAN DBH PBB 01 KPPN Pasal25 (1) Berdasarkan Surat Kuasa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kepala Seksi Bank/Giro Pos berkewajiban: a. Menerbitkan SKP DBH PBB dan DBH BP PBB yang memuat alokasi per Kabupaten/Kota berdasarkan data penerimaan PBB yang diterima KPPN melalui LHP Bank/Pos Persepsi PBB, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan prosedur sebagai berikut: 1) Menerbitkan SKP DBH PBB sebagai dasar pembagian DBH PBB termasuk BP PBB per Kabupaten/Kota melalui aplikasi. 2) SKP DBH PBB dan BP PBB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat dengan persentase pembagian PBB Pasal 6. - 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dan (.
3) Meneliti dan menganalisa kesesuaian SKP DBH PBB termasuk BP PBB dengan Nota Debet pelimpahan dari Bank/Pos Persepsi PBB dan Nota Kredit penerimaan pelimpahan BO III PBB. 4) Apabila telah sesuai, Kepala Seksi Bank/Giro Pos menerbitkan dan menandatangani SKP DBH PBB termasuk BP PBB sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan: (a) Sebagai lampiran SPP DBH PBB termasuk BP PBB; dan (b) Pertinggal. b. Menerbitkan dan menandatangani SPP DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah berdasarkan SKP DBH PBB termasuk BP PBB. c. Menerbitkan dan memaraf konsep Surat Permohanan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. d. Menyampaikan SPP dan konsep Surat Permohonan Transfer kepada Kepala Subbagian Umum selaku Pejabat PenerbitlPenandatangan SPM DBH PBB paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan, dengan dilampiri: 1) SKP DBH PBB termasuk BP PBB; 2) Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB; dan 3) Nota Kredit penerimaan BO III PBB. e. Penerbitan SPP dan konsep Surat Permohonan Transfer sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, diterbitkan untuk 1 (satu) kabupaten/kota, dengan rincian kepada penerima yang berhak sesuai ketentuan. (2) Berdasarkan Surat Kuasa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kepala Subbagian Umum berkewajiban: a. Meneliti dan melakukan verifikasi/pengujian SPP DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah dengan mencocokkan persentase pembagian, jumlah uang, rekening tujuan SPP dengan SKP DBH PBB termasuk BP PBB, Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB dan Nota Kredit penerimaan BO III PBB. b. Meneliti dan melakukan verifikasi/pengujian konsep Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak dengan mencocokkan persentase pembagian, jumlah uang, rekening tujuan dengan SKP DBH PBB termasuk BP PBB, Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB dan Nota Kredit penerimaan BO III PBB. c. Menerbitkan dan menandatangani SPM DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah sebanyak 2 (dua) rangkap bilamana SPM telah benar, dengan peruntukan : 1) lembar ke-1 disampaikan kepada Seksi Pencairan Dana; dan 2) lembar ke-2 pertinggal di Subbagian Umum KPPN. d. Menandatangani Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan: - 17 -
Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak (
1) lembar ke-1 disampaikan kepada Seksi Bank/Giro Pos selaku BUN. 2) lembar ke-2 pertinggal di Subbagian Umum KPPN. e. Penerbitan SPM dan Surat Permohonan Transfer sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, diterbitkan untuk 1 (satu) kabupaten/kota, dengan rincian penerima kepada yang berhak sesuai ketentuan. (3) Berdasarkan SPM yang diterima dari Kepala Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana berkewajiban: a. Melakukan pengujian SPM DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah sesuai ketentuan. b. Menerbitkan SP2D bilamana SPM yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan dan diberi tanggal hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan, dengan peruntukan: 1)
lembar ke-1 disampaikan kepada BO III PBB;
2)
lembar ke-2 disampaikan kepada penerbit SPM yang telah dibubuhi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal Nomor ".
3)
lembar ke-3 sebagai pertinggal di Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN dilengkapi dengan lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.
(4) Berdasarkan Surat Permohonan Transfer yang diterima dari Subbagian Umum KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Seksi Bank/Giro Pos selaku BUN berkewajiban: a. Melakukan monitoring ketersediaan dana pada BO III PBB. b. Menerbitkan SPT dan ditandatangani Kepala KPPN dengan diberi tanggal pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan peruntukan: 1)
lembar ke-1 disampaikan kepada BO III PBB;
2)
lembar ke-2 sebagai pertinggal di Seksi Bank/Giro Pos. Pasal 26
SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c menggunakan kode: 1. Akun 611121 untuk DBH PBB Bagian Provinsi. 2. Akun 611122 untuk DBH PBB Bagian Kabupaten/Kota. 3. Akun 611123 untuk BP PBB Bagian Provinsi. 4. Akun 611124 untuk BP PBB Bagian Kabupaten/Kota.
t - 18 -
BABVIII MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN PBB ATAS BEBAN BO III PBB KABUPATEN/KOTA Pasal27 Berdasarkan SP2D dan SPT yang diterima dari KPPN, BO III PBB berkewajiban: a. Mentransfer DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah dari Rekening BO III PBB ke Rekening Kas Daerah Provinsi dan Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum pada SP2D. b. Memindahbukukan DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat termasuk BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak dari Rekening BO III PBB ke SUBRKUN KPPN KBI sebagaimana tercantum pada SPT. BAB IX MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI Pasal28 Penyaluran DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi dilaksanakan oleh KPPN Jakarta II sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan permintaan pemindahbukuan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi per kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal Anggaran setiap triwulan. b. Berdasarkan permintaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktorat Jenderal Anggaran mengajukan permintaan penyelesaian pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Perimbangan. c. Berdasarkan permintaan penyelesaian pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktorat Pengelolaan Kas Negara meminta Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi dari Rekening Pemerintah Lainnya ke Rekening Bank Persepsi mitra kerja KPPN Jakarta" . d. Bank Persepsi mitra kerja KPPN Jakarta " setelah menerima pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada akhir hari kerja wajib melimpahkan penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bum; ke dan harus telah diterima di rekening SUBRKUN KPPN Jakarta II di Bank Indonesia paling lambat puku116.30 WIB.
- 19 -
r
e. Rekening SUBRKUN KPPN Jakarta II di Bank Indonesia pada saat yang sama menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf d, melimpahkan penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi ke SUBRKUN Kuasa BUN Pusat Nomor 500.000000 di Bank Indonesia sesuai ketentuan. f.
SUBRKUN Kuasa BUN Pusat Nomor 500.000000 di Bank Indonesia pada saat yang sama menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, melimpahkan penerimaan ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 502.000000 sesuai ketentuan.
g. Berdasarkan tembusan surat permintaan penyelesaian pembayaran DBH PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan SKP DBH PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi yang memuat alokasi per Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. h. Berdasarkan SKP DBH PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan dan menyampaikan SPM DBH PBB termasuk BP PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi Bagian Daerah kepada KPPN Jakarta II, dengan dilampiri: 1) SKP DBH PBB termasuk BP PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 2) Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran transfer DBH PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampira,n VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. i.
Berdasarkan SPM yang disampaikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, KPPN Jakarta II berkewajiban: a. Melakukan pengujian SPM DBH PBB termasuk BP PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi Bagian Daerah sesuai ketentuan. b. Menerbitkan SP2D atas beban BO I bilamana SPM yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan, dengan peruntukan: 1) lembar ke-1, kepada BO I mitra kerja KPPN Jakarta II. 2) lembar ke-2, kepada penerbit SPM yang dilampiri SPM yang telah dibubuhi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal.. ... Nomor. ". 3) lembar ke-3, sebagai pertinggal di Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN dilengkapi dengan lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.
- 20 -
Pasal29 SKP DBH PBB termasuk BP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h angka 1), memuat alokasi DBH PBB Bagian Daerah untuk sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi per Kabupaten/Kota yang dirinci untuk Bagian Pemerintah Pusat, Bagian Provinsi, Bagian Kabupaten/Kota termasuk BP PBB untuk Bagian Daerah, dan Bagian Direktorat Jenderal Pajak.
BABX DIPA DANA BAGI HASIL PBB BAGIAN DAERAH Pasal 30 DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah per Provinsi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, disampaikan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN. Pasal 31 Pada setiap awal tahun anggaran, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah memberikan Surat Kuasa kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan Bagian Daerah. Pasal32 Perubahan atau revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dalam hal realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan BP DBH PBB Bagian Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran lebih besar dari pagu DIPA dan diberi tanggal akhir tahun anggaran berkenaan.
Pasal33 (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelaahan perubahan/revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berdasarkan realisasi pembayaran DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah di daerahnya dan melakukan pengesahan perubahan/revisi DIPA sesuai ketentuan. (2) Pengesahan perubahan/revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pengesahan sesuai ketentuan dan diberi tanggal akhir tahun.
t - 21 -
BABXI PENATAUSAHAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DBH PBB Pasal34 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyaluran DBH PBB dan DBH Biaya Pemungutan PBB. (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan KPPN tidak melakukan penyusunan Laporan Keuangan atas penyaluran DBH PBB dan DBH BP PBB. Pasal35 Penerimaan DBH PBB yang diterima pada akhir tahun anggaran dibukukan sebagai penerimaan tahun anggaran berkenaan dan disalurkan kepada yang berhak pada awal tahun anggaran berikutnya. Pasal 36 (1) KPPN menatausahakan penerimaan dan penyaluran DBH PBB sesuai ketentuan. (2) Pencatatan atas pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/Pos Persepsi PBB ke BO III PBB, KPPN melakukan: a. Pencatatan pengeluaran pelimpahan di Bank/Pos Persepsi dengan kode akun 824322. b. Pencatatan penerimaan pelimpahan di BO III dengan kode akun 814322. (3) Berdasarkan SPT yang diterbitkan KPPN Non KBI, pencatatan atas pengeluaran/penerimaan kiriman uang DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak dari BO III PBB KPPN Non KBI ke Rekening SUBRKUN KPPN KBI diatur sebagai berikut: a. KPPN Non KBI mencatat pengeluaran kiriman uang di BO III dengan kode akun 824127. b. KPPN KBI mencatat penerimaan kiriman uang di SUBRKUN KPPN dengan kode akun 814127. (4) Berdasarkan SPT yang diterbitkan KPPN KBI, pencatatan atas pengeluaran/penerimaan pemindahbukuan DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak dari BO III PBB ke rekening SUBRKUN KPPN diatur sebagai berikut: a. KPPN KBI mencatat pengeluaran dengan kode akun 824321.
pemindahbukuan
di BO III
t
b. KPPN KPPN dengan KBI mencatat penerimaan kode akun 814321. pemindahbukuan di SUBRKUN \
- 22 -
BAB XII REKONSILIASI Pasal37 (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Perimbangan melakukan rekonsiliasi data realisasi penerimaan dan penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB dan membuat Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan paling lambat pada minggu ketiga setelah triwulan berkenaan berakhir. BAB XIII PELAPORAN Pasal38 (1) Kepala KPPN berkewajiban: a. Menyampaikan copy SPM dan SP2D atas realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah beserta rekapitulasi SPM dan SP2D kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara triwulanan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. b. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan, pembagian dan penyaluran DBH PBB kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan sarana elektronik secara bulanan paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini (2) Kepala Kantor berkewajiban:
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
a. Melaporkan realisasi pagu DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara triwulan paling lambat 15 hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir dengan menggunakan sarana elektronik, dengan format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. b. Menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penerimaan, pembagian, dan penyaluran DBH PSS kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan C.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan menggunakan sarana elektronik, paling lambat 15 hari kerja bulan berikutnya dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran In!.
XI dan Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ( - 23 -
(3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara, berkewajiban membuat rekapitulasi laporan DSH PSS termasuk SP PSS yang diterima dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggunakan sarana aplikasi dengan format sebagaimana tercantum pad a Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini. SAS XIV MONITORING
DAN EVALUASI
Pasal39 (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penerimaan dan penyaluran DSH PSS termasuk SP PSS yang penyalurannya dilakukan dengan mekanisme KPPN menerbitkan SP2D atas beban SO III PSS masing-masing Kabupaten/Kota. (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penerimaan dan penyaluran DSH PSS termasuk SP PSS; (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi ditemukan pelanggaran oleh Sank/Pas Persepsi PSS dan SO III PSS, dibuatkan Serita Acara Pemeriksaan. (4) Serita Acara sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar asli disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, lembar ke-2 untuk Sank/Pas Persepsi PSS atau SO III PSS Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta lembar ke-3 sebagai pertinggal di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
SAS XV SANKSI Pasal40 (1)
Sank/Pas
Persepsi PSS mitra kerja KPPN dikenakan sanksi denda atas:
a.
Pengenaan biaya kepada wajib pajak atas Jasa Pelayanan Perbankan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dikenakan sanksi denda sebesar 300% (tiga ratus per seratus) dari jumlah biaya yang dipungut.
b.
Kurang atau terlambat melimpahkan penerimaan PSS sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dikenakan sanksi denda sebesar 1%0(satu per seribu) per hari dari jumlah yang kurang atau terlambat dilimpahkan untuk jumlah hari keterlambatan termasuk hari libur dan hari yang ditetapkan sebagai hari libur/yang diliburkan.
- 24 -
(2) BO III PBB mitra kerja KPPN, dikenakan sanksi denda atas kurang atau terlambat mentransfer/memindahbukukan DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah berdasarkan SP2D dan DBH PBS Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan SPT yang disampaikan KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi denda sebesar 1%0(satu per seribu) per hari dari jumlah yang kurang atau terlambat ditransfer/dipindahbukukan untuk jumlah hari keterlambatan termasuk hari libur dan hari yang ditetapkan sebagai hari libur/yang diliburkan. (3) Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekecil-kecilnya sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah). BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal41 Ketentuan mengenai penyaluran DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku mulai tanggal1 Januari 2011. Pasal42 Ketentuan mengenai penyaluran DBH PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diberlakukan mulai penyaluran DBH PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi untuk triwulan 4 (empat) Tahun 2010. Pasal43 (1) Kepala KPPN melakukan pengesahan SPM DBH PBB Bagian Oaerah termasuk BP PBB Bagian Daerah dan BPHTB Bagian Daerah yang disampaikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai KPA Transfer ke Daerah dan tembusan disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. (2) Pengesahan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencocokkan data realisasi OBH PSB Bagian Oaerah termasuk BP PBB Bagian Oaerah dan BPHTB Bagian Oaerah pada SPM OBH PBB termasuk BP PBB Bagian Oaerah dan BPHTB Bagian Oaerah dengan data yang dimiliki KPPN dan apabila terdapat perbedaan data, Kepala KPPN melakukan pengesahan SPM OBH PBB Bagian Oaerah termasuk BP PBB Bagian Oaerah dan BPHTB Bagian Oaerah dengan menggunakan data yang dimiliki KPPN dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) Apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPN memberitahukan kepada Oirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Oaerah untuk melakukan perbaikan atas data SPM OBH PBB Oaerah dimaksud. - 25 BP - PBB Bagian Oaerah dan BPHTB Bagian { Bagian Oaerah termasuk
Pasal44 Pengesahan SPM DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2010.
BAB XVII KETENTUAN
PENUTUP
Pasal45 Pada sa at Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
ini mulai berlaku, PER-39/PB/2009
tentang Pembagian Hasil PBB dan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan masih berlaku hingga akhir tahun anggaran 2010. Pasal46 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ditetapkan.
- 26 -
ini mulai berlaku pad a tanggal
7.00 - S~OO-5~60 "
LAMPIRAN I PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PEREBNDAHARAAN
59
PERIPBI2010 TENTANG TATA Ct\RI\ Pt.t'\t.\\\\i\Mt'\, PENYALURAN DANA BAG I HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
----------lo~oo
PERSENTASE
--.------NAO -.. ---, -----~ -, ----------------~ ----'-~~ I-----_=_=:_ -.---= '---~ 5.30 7.50 __-5.30 18:00 - Seldor A:' 90.00 7.bo4~S'O' 5.00 0,00 1-27~00 11.50 Banten NTT 40.00 3.50 4.00 5.00 Riau 84.70 27.00 955.00 27.50 Kalimantan 90.60 85.00 Selatan --33.33 6.67 Bali 30.00 Sumatera Selatan 24.50 Tengah 30.00 Timur ---Gorontalo ---5~00 22.50 7-3D.OO .50 --8:00 80.00 24.00 01 ---40-:-60 Yogvakarta fO~oo 20.00 Kepulauan Jawa 25.00 Barat 680.00 .00 Riau Sulawesi Maluku 3.00 7.50 Utara 5elatan Timur 22.50 _---g.00 --4'0.00 21.00 ~.50 OKIJakarta -4Q.55 35.00 30.00 75.00 2S]Q 3--5.06 8.00 0.00 0.00 35.00 Tengah 24.00 Provinsi -"-90.00 ---4.'00 -0:-00 90.00 6.00 - -'-NTB PrOllin si ----g.OO 2.50 Barat ---!~fo.oO --4:-00 75.33 33.25 7.00 ---45.00 Tenggara Bangka Belitung Provinsi Barat 20.00 Papua --10.00 -2:00 --T6O 28.00 Barat 32.00 Lampung 28.00 26.25 -51>0 --90.60 40~00 Utara -8:06 provinsi Bengkulu 35_00 Total 32.00 --4'0.00 Barat 32.00 Utara KabjKota, ,.Total Tengah KabjKota - '3Q.60 -5.00 25_00 --a5.00 ,75.00 -"24,00 30~06 --90-.00 -90.60 -35.00 -"85:60 --30.00 -85~00 ---4.70 -10.00 --s4~r6 -10.00 -85:00 -rO.OO 90.06 ----10.-60 ---5~00 80.00 --7"5.00 40.00 -27.00 -4MB --5.00 35.00 35-:60 35.00 -----5.29 27.00 ----s~OO ---96:00 --40~00 --85.50 -90~OO -, --4:00 529 --7:05 -~----i7:oo ----i.50 ---Too --1O~00 --hi --35:00 ---rSO --go.OO 40-:00 -75:-60 -83.00 -16~6O --a2.50 -----so.66 ---85~00 "84.70 ---35.00 -----25.06 ----30:60 ----S.oo -80.00 -8MO -40.00 90.00 -Too 4D.00 -So.OO ---25.00 --76])6 5-.60 i2.06 35.66 80.00 5.00 -is.oO 4.70 7_00 7.50 76.00 64.00 -3"6:-60 35.66 .00 30"]0 31.50 30.00 32.60 0.00 ,32.00 7.50 30.00 ---90.00 ---25.00 --84.76 '"84:06 -----------76:00 --12.66 --75.20 4.70 6~00 5.00 4.00 75.00 76.00 85.00 ---3:-60 -40~OO ----4:-00 ----85:06 -:f6~OO -16:00 -90.00 90.00 -10:-0030.00 -75.00 5:06 -10.00 80.00 85-:-00 --40_00 --72:00 -SO.OO 30.00 24.50 40.00 --90~60 -28.50 63.06 --40~00 ----'3-1.50 ----30.00 "S5]0' -3:50 36.00 -5:-00 -6'4."66 -----22.50 --T50 n85~00 ---32.50 -S.OO '4~SO -"5.33 -84:67 4.67 40.00 -----3:-$0 -90]0 --80.00 0:00 75.30 90.00 --5:00 -38.06 '32.06 --4b~00 5-:40 ------w:OO -90.00 --Too --75.30 8S.S0 -9'0.00 35.00 96:00 '-35.00 8451 32.00 30.00 ----i7.50 "32-:05 -Jambi -go156 90-:00 -4.50 6:00 -40.00 -84-:71 -----.r.oO -24.00 --U.50 f-35.Q5 85.50 -90.60 -§D.oo --35.55 -90.00 90.00 -35.00 4.80 3Q.6O 28.00 --10.50 28.00 36.00 28.00 27.50 80.00 ---7f.05 ---6.00 -'35.00 --31.00 85:00 30.00 3'7:05 --10.50 12.00-75:05 --75.05 80.00 n" 80.00 "90.00 -4.00 -85,50 80.00 --90:00 36.66 :33.33 <,';;' -,Seldor pedesaan Perhutanari'" KabjKota 4D.00 -30.00 so.oo --56.00 -30:05 Sektor ; M Pertambangan Sektor Perkebunan -40.00 -'40.00 1.75 ---5~30 -16.00 7.50 -46:00 -6.67 ----7.00 ----3.00 ---75.05 --75.00 -40.00 --so:oo 40.00 "-so:OO 30.00 -'15.00 l~~,iSekto~ perkotaan -28.00 -5.00 "35.00 ----4.00 -86~00 75.30 -40.00 '--8:00 --5.00 ---40.00 -84-.6"6 8,l5 38.00 30.00 -82.50 ----3'5.00 80.00 80.00 ---90~OO -go.OO 30.00 __ 33.25 75.30 --
+ -------
,-, no,
=~
_h - u ____ no n_
~~.Q 78.0Q,
5.00 5~00
4.70 5.00 2.00 5.00 25.00 1.75
PEMBAGIAN
75.00 75.30 35.00 76.00
BIAYA PEMUNGUTAN
10.00 5.00 8.00
PBB BAG IAN DAERAH
40.00 Persentase
5.00 7.00
0.00 29.00
6.00
25.00
NOMOR
Pt\-ti~~\)\~t'\,\J~t'\
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 59 IPB/2010 TENTANG TATA CARA NOMOR PERPENERIMAAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KETETAPAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERMASUK BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERIODE MINGGU BULAN TAHUN . KAB/KOT A . NOMOR SKP.
Menimbang
bahwa dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB), termasuk Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DBH BP PBB) periode Minggu ..... Bulan .... Tahun .... lingkup KPPN , perlu menerbitkan Surat Ketetapan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan termasuk Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Periode Minggu Bulan Tahun . Kab/Kota ;
Mengingat
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 3. Surat Kuasa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: . tentang Penunjukan Kepala Seksi Bank/Giro Pos sebagai Verifikator, menerbitkan dan menandatangani SPP, menerbitkan dan menandatangani SKP DBH PBB dan BP PBB, menerbitkan konsep surat permohonan transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KETETAPAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERMASUK BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERIODE MINGGU .... BULAN.... TAHUN ..... KABUPATEN/KOTA. .....
PERTAMA
Pembagian DBH PBB termasuk DBH BP PBB periode Minggu .... Bulan.... Tahun Kabupaten/Kota meliputi pembagian DBH PBB termasuk BP PBB Bagian Pemerintah Provinsi, DBH PBB termasuk BP PBB Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota, DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat, dan DBH BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak.
KEDUA
Pembagian DBH PBB termasuk DBH BP PBB periode Minggu ... Bulan.... Tahun lingkup KPPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Ketetapan ini.
- 28 -
KETIGA
Surat Ketetapan ini sebagai dasar dalam - termasuk BP PBB periode Minggu Bulan Salinan Ketetapan ini disampaikan 1. Direktur Jenderal Perimbangan 2. Kepala KPPN .
pembayaran/penyaluran Tahun Kabupaten/Kota
kepada: Keuangan
Ditetapkan di pada tanggal a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Seksi Bank/Giro Pos,
(Nama Lengkap) NIP .
- 29 -
DBH PBB .
~rsepsi/Pos
lampir.n Surilt K~t"'tapan P~mbaciiJn DBH PBe dlln OSH BP PBB Nomor : SKP· .. Tanggal
:
DAFTAR PEMBAGIAN DBH PBB DAN DBH BP PBB
},
"m"..m"m.."m"..,m"..m" "m. ".. "m.".."
"
DSH 8P Jumlah P~n~rimun KPPN_ .. - ......................... •• Ptnepsi P88 ke ,PB8 80 11\ d.ri xx Reken'ng Rekening P8S Bog.OJP ';;.. 1-'+1 11-10.11 11"8+11+1·1>1'> 11 10 7IS >XX 5 SEKTOR DBH Jumlah BP •P~limp.h.n SeklorPedesun Jumlah DBH BPPBB PBBPENERIMAAN I
P~nepsi
m
PERIODE MINGGU •••••. BULAN •.•...•. TAHUN ..••..... 8AGIAN DAERAH Bagian Pemerintah Kab!Kota Tujuan!8ank 8ag.OJP D8H P88 8ag.Pemerintah
Punt
PBB
D8H PB8
(1O%)dan DBH 8P P8S
PEMSAGIAN PENERtMAAN P88
Total Juml.h
a.n. KUilsa Penggun. AngCiilnn I<epala Seks' Bank/Giro Pos Setaku Penanda
(Nama lengkap) NIP ...
·30 -
tangan
SPP dan SKP,
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN 59 IPB/2010 TENTANG TATA CARA NOMOR PERPENERIMMN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Nomor Sifat Lampiran Hal
Tanggal,
bulan, tahun
: Segera : Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah DBH BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak
Pusat dan
Yth. Kepala KPPN . Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PERIPB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini mohon bantuan Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk dapat mentransfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Bagian Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DBH BP PBB) Bagian Direktorat Jenderal Pajak periode minggu bulan tahun Kabupaten/Kota sesuai Surat Ketetapan Pembagian DBH PBB dan DBH BP PBB Nomor SKPtanggal... ke Rekening SUBRKUN KPPN . Nomor Rekening 501.00000x pad a Kantor Bank Indonesia sebagai berikut:
1. 2.
DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat DBH BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak Jumlah
Rp Rp Rp
Demikian atas bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.
a.n.
Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Seksi Bank/Giro Pos,
(Nama Lengkap) NIP .
- 31 -
. . .
LAMPI RAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER59 IPB/2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Nomor Sifat Lampiran
Hal
Tanggal, bulan, tahun : Segera : Perintah Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan DBH BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak
Yth. Pemimpin Bank . Cabang . Selaku Bank Operasionalill PBB Kabupaten/Kota
.
IPB/2010 tentang Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PERTata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini dimohon bantuan Saudara untuk dapat mentransfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Bagian Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DBH BP PBB) Bagian Direktorat Jenderal Pajak periode minggu .... bulan.... tahun Kabupaten/Kota sesuai Surat Ketetapan Pembagian DBH PBB dan DBH BP PBB Nomor SKPtanggal... ke Rekening SUBRKUN KPPN Nomor Rekening 501.00000x pad a Kantor Bank Indonesia sebagai berikut:
1. 2.
DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat DBH BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak Jumlah
Rp Rp Rp
. . .
Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
(Nama Lengkap) NiP .
LAMPI RAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 59 IPB/2010 TENTANG TATA CARA NOMOR PERPENERIMAAN. PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KETETAPAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN DANA BAGI HASIL BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI PERIODE TAHUN NOMOR SKP.
.
Menimbang
bahwa dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) termasuk Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DBH BP PBB) Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi periode Tahun , perlu menerbitkan Surat Ketetapan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi Periode Tahun ;
Mengingat
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KETETAPAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN DANA BAGI HASIL BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI PERIODE TAHUN .
PERTAMA
Pembagian DBH PBB dan DBH BP PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi periode .... Tahun .... meliputi pembagian DBH· PBB termasuk BP PBS Bagian Pemerintah Provinsi, DBH PBB termasuk BP PBB Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota, DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan DBH BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak.
KEDUA
Pembagian DBH PBB termasuk BP PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi periode Tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana Daftar Pembagian DBH PBB termasuk BP PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi yang tercantum pada Lampiran Surat Ketetapan ini.
KETIGA
Surat Ketetapan ini sebagai dasar dalam pembayaran/penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB periode Tahun .
t l
- 33-
Salinan Ketetapan 1. 2. 3. 4.
Direktur Direktur Direktur Kepala
ini disampaikan
kepada:
Jenderal Perbendaharaan Jenderal Anggaran Jenderal Pajak KPPN .
Ditetapkan di. pada tanggal
. .
Kuasa Pengguna Anggaran,
(Nama Lengkap) NIP .
t
- 34-
Lampiran Sunt
Ketetapan
DBH PBB d.n Sektor Nomor
Pembagian
DBH BP PBB
Pertambangan
Migas
dan Panas
: SKP·
Tanggal DAFTAR
,
••
I
JUMLAH
DBH PBB DAN
BP PBB SEKTOR
PERIODE
"
Bacian Pemerintah S.g.DJP xx xxxx xx xx xx xx DBH >ex xx x:x xx xx BP PBB xx xx 6&4+5 15=6+10+12+13 9xx 7 12 JJumlah 14 13 10=8+911 Jumlah OSL DBH BP PBS Rekening DBH BPSektor PBB K.b/Ko' •....... PBB xx xx (Rp) Tujuan/Bank (Rpl (Rpl (Rp) (Rp) (RiP) (Rp) lCabupaten /Kota Kab/Kota ... .... (Rpl DBH Bag.Pernerintah PBB (Rp) (64,S %) Pusat ~10%) 1 Provinsi Provinsi. Provinsi ....... ...... 324J11Jumlah BAG IAN DAERAH [1\1 PAOV.NSI ....2.. PROVINSI.. PROVINSI ... Ost.. Kdb/Kotii Ds' .... Kab/Kota.. Kab/Kota Kab/Kota ... .. ,
PEMBAGIAN
JUMLAH Provinsi MIGA~
PEMBAGIAN Rekening Tujuan/Bank Bacian Pemerintah
PERTAMBANGAN
•••••••• TAHUN
MIGAS
DAN PANAS
BUMI
.•••••••• PERTAMBANGAN
Kab/Kota
PBB PEMBAGIAN ,EKTOR
PENERIMAAN
PBB B .g.Pemerint.h PBB SEKTOR PERTAMBANGAN DBHMIGAS
Pusa'
(IO"-')d.n
DBH BP PBB B.g.DJP
TOTAL
,
Kuasa Pengguna
(N.ma
Lengkap)
NiP .........•........•
·35-
bulan,
tahun>
Anggaran,
Bumi
LAMPIRAN VI PERATURAN PERBENDAHARAAN NOMOR PER- DIREKT'uB '.)'3 JENDERAL IPB/2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG
JAWAB MUTLAK
NOMOR: 1. 2. 3. 4. 5.
.
Nama Satuan Kerja Kode Satuan Kerja Tanggal/ No. OIPA Sub Kegiatan Klasifikasi Belanja
Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Oirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas pembayaran/penyaluran OBH PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi termasuk OBH BP PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi Bagian Oaerah sebesar Rp untuk Bagian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor tanggal. yang diajukan kepada KPPN . Oemikian surat pernyataan
ini dibuat dengan sebenarnya.
, (Tanggal,
bulan, tahun)
Kuasa Pengguna Anggaran,
(Nama Lengkap) NiP .
- 36-
LAMPIRAN VII PERATURA-;--.J DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 59 IPB/2010 TENTANG TATA CARA NOMOR PERPENERIMAAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA DANA BAGI HASIL PBB dan DANA BAGI HASIL BP PBB PERIODE TRIWULAN TAHUN .
Pada hari ini, tanggal... bulan tahun . bertempat di. telah diselenggarakan rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil PBB, termasuk DBH SP PSB untuk periode triwulan tahun antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan membandingkan data DSH PBB termasuk DSH BP PBB yang ada pada masing-masing pihak, dengan hasil rekonsiliasi nilai total sebesar Rp (Hasil Rekonsiliasi Penerimaan dan Realisasi Penyaluran DSH PBS termasuk DSH BP PBB sebagaimana terlampir). Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN,
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP NiP .
NAMA LENGKAP NiP .
NI P
.
- 37-
l~mpir.iln 8eritaAtua RekonsiUasl DIU OIl'll III1 Muil PBB d.n 0.1'1' B." H.sil BP PBB PeriodeTriwul.n flhun ..
.
.. u .. ....",. .. .u"..."u.. .I" , ..., I".. ..",,," I... hi
HASlllUKONSIUASI PENlltiMAAN DAN R[AUSASI PENYALUItANDIH PBB. TEfl.MASUKOBMIP PBI TRrwUlAN ...•........ TAHUN..•....••.....
.- ..u
ll.bul,.!,n/ OBH BPPMB PBa Penlp51P88 PB8pad. 12_6H.h90t 2~·2~'!4.JS.2fi' 21-14.1$0160' .hPuut .hPuut 110%1 110%' Plrnlrrlmul'l B.I.nPem,rinUh Pel'lerim •• n" 8,£,DJP B'I,Ptm,r;nl B·I·Pemtrint DBH OBH BP BI' PBB U Puutl1O"A.) OIH DBMIP PII IO:~All~ASI PEMBAGIANPBB S,klorP.n,romunPBB Stktor IS \\ 0" PBB •PBB 10 II Ped" •• B. n1i."Pemerlnuh i."P,m,riI'lUh OBH PBB •• '01 8P P88 ·.1P,nerim Bal.DJP OBH OBH DBH OBH PBB BP II(ALISASIPEMBAGIANPBe Juml.h Seklorp.d"un (lip) i.nPemerint.h OBH Sa 8.i P8B <.inPemerint.h S.ktorp.duun S.ktorP.dlu.n 011 (6",1") (64.1"'1 'In,psIPBI (6".1"1 DBH PBe PUp.d.Blnk 11 ••1•• 1BP ""II'I&lul B.I.nP,m,rlnUh (16,2"1 Blnk/Pos DaH pas PB8p.d. •• •• •• ,".1 ,".1 •Mln&lul •18. •81' DBMPBB {·.I JUMlA,H PlAtODE {16,2%1 JUMlAM (16.2"1 Jl.;MLAH •• 111••II 1 ••OBHPBB I,". ,"., w. u" DIHIP'U •• 1 Bal_'eme.",tah S.ktor.thuUn.n S,ktOlp,rk,bun.n SeklorP,rkotaan D" S.ktorlhhuUn.n S.ktorP,rkebun.n S.ktorPerkotul'l Sektor.ehutan.n SektorP.rhbun.n S.ktorl(.hut.n.n SeklorP.rtebun.n Sektorp.,kolul'l SektorP.rkolaan Dst ..... Minuull S,ktO'P'r'I.mb.n,.n SektorPert.mb.nun (NonMII"1 S.kto,Per'l.mb.n,.n NonMlusl Juml.IIM,n Minnu!! S.ktorP.rt.mb.nl·n JumllhMln ul .•. Juml.hMJn Juml.hMII'I ul Juml.hK.b/.ol JumJ.hll:..b/KoU ..... JUMLAH TOTAL
""
..
IUAUSASI PEMBAGIAN PBB DATA DJPK B'I,OJP DATA DATA OJPINOJP
"
, DIREICTOItATJINDlltAl
(NAMA UNGKA'I NIP ._.~.~.~.~
.~ ••••~"
'1IteENDAHU.U.N,
DIREICTOItATJENOEltAl ,IIIIIMeANGAN kfUANGAN,
DIREKTOfI.ATJENDEItALPAJAK,
(NAMA LfNGKA'1
(NAMA lENGKA'1 NIP.~.~.M_.~._._._••
NI'.~.~._.~. __._._ ..
·38·
LAMPIf!AN VIII
~~~=N p~~£~~~E:£C:::~I:~_Ag:~:~~~D'= =~~; ~~::~2~;~ ;~~;~: BANGUNAN
REKAPnULASI
.
."
"""."...II"..I"....II"."...I I I..
".. .."I
B.nk Ptntpsi/Pos n ••• ~ •••••••••••••••••••••• KPPN Bag.OJP Bac.Pemerintah Puut OAERAH PERIOD( Jumlah DBH BP PBB Jumlah Nomor Nomor bbuplten/ Kota SPM/SP2D Minnul MinUu IBP DBH PBB kK.• .•b/kolil ..... Mlnnul Mlnuul T.nlC·1(Rpl IRpi (Rpl (Rpi (Rpl (Rp) (Rpl (Rpl (Rpi IRpi DBH PBB 164.8 %1 IRPI Klb/Kot b!Kol. Tanu·! .•... Ptrstpsi/Pos Pehmpahln Persepsi TRANSFER (SPTI PBB diri Juml .•h tt.b/Kotl ...... Jumllh K.b/ttot .•...... lurnl.lh K.b/Kot.l MinuuV Mlnuu V Minllu lumhlh Kab/ttol •... Minnul! Minnulll MtnuulV Minnull Minrru Minuu M1nuuIH Mlngi:ulI IV Minuull! Minnu!! MinnulV M1nuulll II Minnu
II
.
"..
8.AGIAN DAERAH PBB = 4+ Pemerintah 7+ Prov;nsi DBH PBB DBH BP pea DBH PBB (16.2 %1 B.11;.n 801 ian Pemerintah Kab/Kota DBH PBB Slc,Pemer!ntah Jumllh Pt'nerimun
PENERIMAAN, PEMBAGtAN
DAN REALISASI PENYAlURAN
DBH PBS. TERMASlJK DBH BP PBB (PER MINGGUI
BULAN .•.••.•.•.•..•.......• PEMBAGIAN PEN£RIMAAN PBB JUMLAH PEMBAGIANSURAT PERINTAH JUMLAH BAG IAN Punt (lO%Id.n OBH ep PBe Bag.DJP
1'''''1
Jumld .• Total
,
kPPN ....
(Nam .• lencko1pl NIP .••H •••
·39·
bulilll, tilhun>
ml~
lAMPUI
PERPE~N PEN Al
LAPORAN PENERIMAAN, PEMBAGIAN DAN REALISASI PENYALURAN OBH P811,TERMASUK 08H liP PBB PER S£KTOR PENERIMAAN P8B
, ,,",• ,.... "n........ ,......." ,
BULAN" ••••,••••.•.••..••••
K'PN OBH PBBOBH B",P.m.nnt.h S,ktorP.d.u.n 11••9+10 16 15•• 12 1+14 7 'BB ulll S.k10fPed.u.n Juml.h DSH III' PSI It.bIKOI. ,.',m.rint.hK.b K.buptl,n/IOI. Tanu.1 S.k10fP,d,u.,. S•.k10rp,duun S.ktorP S.k10rP.d,u." ,IV 08101 5.ktorP"n.nmunPlfI 0PBB DAERAH •.duun 19 'EiltlOOE Auml.h DBH Kot. (64,8%1 PBB 17 14••12+13 13 S,k10rP,duun S.k10r P.dISu" MinllUI 5.klorp.d,sun s.k1ofP •.d •.IUII '.rs.psIP.lk,IOIll Tann·1 ~O=IS·1I:,>19 OBH Mi"lIul BP ',Ump'''.nPlld,ri PBB l.nkP.rs.psi/Pos 8.,.OJP pldl Blnk 1'111(16,2"1 P.rs.,SI/PoS "" SPM/5P2D p"s~~~Y)%1 ,·,1 NOl'TIor 1'" •• 181' Nomor SURATpERINTAH (.,1 (Rp) 1'" TRANSFERISPT) (~pl \5•.k10rP •••••• ' Klhut.n.n ••• h"" ~n~" (Rp) S•.ktorP.rkotun ~,i10' S•.•.lor ~ph"tiln~n P.rk.bun.n S.klorp 5'''lof 5,k10rP,rhbun.n S•.ktorP S.ktorP S.klo,Kehuhn.n S•.k1orPerkolun K.hulln.n •.rhbun.n •.rkOlun Sekto' S•.klorPerkotl.1I \ekloll'prk.buniln 5tklorPerkotun S•.k10rP.rkotun S•.k1orP,rhbunln It,hu1.n.n S,"'orK,hut.n.n S,klorP,rhbun.n 5.k10rp,rkotun S•.k10rP S.k10rP.rkolUII S•.k10rk •.rhbuII.II •.hu1.n.n •.rk,bun.n Mlnuulll MlnllUV M'"UuV S.klo, hk1orp,r"otun Minllull S•.klorPerkebun.n S•.k1orK,hut.n.n Mi"IIUIil S.k10rk S.UOfP •.huun.n •.fkolun M'nUII'V MI"lIuIV luml.IITot.1 •.• b lot • ,,,,nll.hMI" luml.h Juml.hMin Min ull 1.11 lum1.hMin ul II !uml.hM'" luml."M'n uuV luml."Mln Juml.hMIII 1.1111 luml.hMln
..
..
81 B.i.I.n P•.m,l1ntl~
..
Pl'O'tinti
SAGIAN DAERAH ..DIH 1I,.P.m.rin1,h pBe
JUMLAHPfMeAGIAN BAGIAN PEM8AGIANJUMlAH PENERIMAANPSS PUSiitUO%)d." DSH BP PBB B.,.DJP Juml'~'tntrimun
•••NIX
IPBi2010 fENUNC f"f'" CAR'o PENER.IM""'N I"EMtJ"'G
--
..
o:Kot.>, K.p.hIKPPN ...._._..._._._
(N.m.l~n'k.p) N!P ..
lAM~IR,),N ~ERJtTURAN TENTANG ~AJJtK LAPOR.JtN
,,".1 ,".1 I ".1 ..."'pl,.,1 '" I'pl
.
TIUWULAN IN! DIM '88 \.kIOI (16.2 P~""~",,, S.,klorPf'd~sUn ICPPH KPPN u'p,," .... \HtO' 13 ••PEHERIMUH K.b/Koll Tin II It"H .... NINI 2•• S,ktorP,d,'un S •.• K./J/K"I. KPPN kP'N /J/~"I.... 11,.'.10 13 S,klorP,d,u." S P811 TRIWU Ue/ICOTA lumllh oeH UICTOIt Jumllh 08101 8' 1> '88 8'(1.~"n '811 S 0 TRIWVlJ,N INI 14:;12.13 10 1hklo,P,d,u." DIH'18(6·4.8"1 08H Jumllh IIPPBB (OI'AI (01'.1.' Jumllh (Rpl D8HPB8(~.I") TRIWULAN S Nomor ......... h12.1~ •• 1 DeHep '88 SP20 SISA ~AGU ANGGARAf'.I D8HP8BU6.2X) S.~tor "''''lorP ~"~Io' P.r~ot ~...••• .hKPPN •.•1."." •• '1••• \"'\UI P.I~ oll.n 1 ICPPN .. SeklorK,hul."." Seklotp,rktbu".n 1jDlI p.,koilin l.1. K.b/KO!' S.-Hor S,klor PO!r~tbun.n lI,hul.,."" ....\.-bun 1. K1b/lCoh S,klo' S,klot,.,kot,." S,Uo' p.,k,bun.n lC,hulln." SeUorP,rktbu"." S~klor StklorlC,hull",n S,k.orK,hut."." P~,kolun 0S1 ... 2 lOti Os!.. ..... .•. 2Itlb/lCoh S,klorp"kotll" hklorP,rk~bun.n 0S1. JUMLAH JUMlAH ••• 0..1 III JUMLAH KPPH KPPNJUMlAH ... (.BULAN ..•.....•.•...•. JUMlAH KPPN IUMlAH ...... TOTAl IUMlJ,H I.BULAN KPPN •..•...••.. ... ,•..... DsL III TRIWUlAN Juml.hk.b Kotl..•..... luml.hlt.b luml.h lib/KotlKoll Juml.hhb/Kotl. Juml.hhbfKot Juml.hl(.b/KOh
I ,l ""II"''''' lOlL
•
IUAltSASI
PAGU
olPA
PIN'fAlURAN
DIM
'II
DAN
DIM
8'
P88
UGIAN
DIREKTUR TATA
BUMI
CAR.
JENDERAl ~ENERIMAAN.
~ERfjENDAHARA,AN ~EM8AGIAN.
DAN 8JtNGUNAN
DAIRAH
nrNULAN ...•••.•...••••••••. INI
11
BAGIAN
PEMERINTAH
K"'BUPATENfKOTA
BAGIAN
PEMHIINTAH
PROVINSI
. I(ep.la
hntor
Provinsl_H'
Wlllv.h __ ' __ ' __
Oirtktorat
Jendtul
Perb~nd.hlrun
DAN
NOMOR ~EN"'AlUR.N
~ER.
'
59/"'tlnoJ,1
DANA
BAGI
I~A~IL
l.\MPIRANIiI PERATtJRAN TATA CARA BANGlH'IAN IUKAm\lLASI
KANWll
... u•.. u " ('""...... ........"...u,.......u......
,.. ....
OITIEN PUENOAHAu.A.H '"OVINSI OBH BP PBB BII.OJP Oo:B.9 15 SP 1"88 12 OIH OA£RAH Tin II Juml.h 7Nornor U"lhl2 17 4"IO+U Juml.h KPPN K.b/Kot ••......••~.__._. bup.te"I •.flnnll 08H pad. P811 19"lh17'18 __ PI"'upsl lCota 10, D8HI'P88 Ihn~ (64,'''1 .•OSH '1IIImp.I'II"'8I Bank ,,".psi/Pos 'ERtODE PBtl '_",psi/Pos k, ••• BO Mlnn ••• OSH Mlnnul 8.,.Peme,int.h MinU 11 111d"i Minnul (Rpl 5PM/5P20 Pusal(IO%) (.,1 Nornor (Rp' ,PBI SUUT PEALNTAH (RpJ TRANSfER (SPT) OIt •..••......•......•.... Min· Mln ••••• 'uml.h 11\ •• b/Kot MinnuV II ICPPH'''__ '_' ___ J"'ml.hl{.b/I{oh MlnU Mlnu", ....... III •..'M_'' Minn Mm ••••••V ••• uV n"IV MinU MlnuulV •••m )uml.hK.b/Kotl MmuulV Minuutll MinuulI ..... MlnU"'U Juml.h l.b/lCol Mlnnulll •...... MinU ••• IV 1•..... l{.b/lCot
I
'8111116.2'"
"EALISA-51
"NUUMAAN,
I"EMIAGIAN
DAN
I"ENYALUkAN
oeH
pee
DAN
DIH
8P PeB (Pfll
t;2 6
DlREI(TUR JENOE:RAl PERBEONAkARAAN NOMOR PER·8 .•. PENERIMAAN, PEMBAC'''N. DAN PENYAlURAN DANA
MINGGUI
IULAN ••••••••••••.•••••••••
..
fl. i.nPemerinhhP'O\Iinsl B. i.nPem,rint.hK.b Kot. Juml.hPitnerimun
UGIAN
OAfRAH
DSH P88 B'I.Pemerint.h
'EMBAGI"N
Punt
JUMLAH e.GI"'NPBEI P(NERIM""N
PEMBAGIA,N (lO%ld.1ln08H JUMLAH SP ,BB h,.DJ'
1"88
JUMlAH TOTAL JUMlAH K"PN IPPN ..
I(ep.fl KlnlOrWillyih Direl
(N.mllenck.pl NIP ..._.....
Perbend.hirun
ASIL PBI2010 P"JA",
TENT"NG BWI DAN
l •••MPIIlANXII
PER. PENY A
1P8J2010 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN. PEMbAGIAN DAN N DANA.DlREKTUR SAGI HASIL PAJAK JENOERAl SUM! DAN 8ANGUNAN PERBEQN,t.,MARAA"" NOMOR
PERA:2t
LAI"OM.N ItfAUSASI ,fNEItIMA,AN. 'fMIAGIAN
"
, ......, .. ,
"I•.."..., .... ""I.......".•..;::, I ".' ...
" ..
~
KANWll DITJEN '(U(NOAHA ••.••••• H ,ItOVINSI ... ... SURAT'tRINTAH S.Hor Jumllh P."""mlln 1'88 7OBH 7··;;-.i·' Ckt... S,klorPtd'UI" ,..,Inllul Se_torPedtll'" S._tor OAERAH p,d,~.un 08H P(RIOOt 8P 08H ,I.••81' •• Tlnllli Seklo,'td,Uln Sekto,p.duu" Ost Kp'N_. ICp'N ...... •.•_____ __Tin SaUorP,dtU'" ._*._. Nomor 1:9+1012 11 14:12+13 .1 .*_n __ 15:011+14 .. Jumllh Min ..',n_ _pldl 5,,'..1'88 .• Sak1orP'd"un hb/Koll IClbup.le,,/lColl ... 20:15 •.18"19 •••.• Mlnnul pBB(64,8%1 SPM/SP20 'B8 hn_ ••• •• •• P~1implhl,,'B.dln •• 1DSH 'enepIl'1I h" 80 '" Pen,pli/Pol "MI" OBHBP'88hl·DJp ••• 1 IR. ( ('" ) , Pe""pli/Pen ~.kIOl hr'~tnU"~'1 St_lorP.rktbun.n S.klorp,rtolun Seklorhhulln.n SeklorPt,hbuna" 0,' ~•• Stklo,r.,kolun !l.to'.......... ••" Se_tor"~olil" StktorlCthuU"'t'I Sakto,l(,huun." Stkto,p,rt,bun.n S,klorPtr1
I
..
DAN 'fN'AlUItAN DIH'II IULAN •••••••••••.••• _ •._.
O.n oeH Bp pea Pflt SEKTORpENEltlMAAN 'Be
..
OBH 'B8 8'I.P,meri"t.h PUlit (lO%ld;an oBH BP pliB hl.OJ' JUMLAH BAGIAN "BB DAERAH f'EMBAG.AN 8. iln JUMlAH Pemerinuh K.lb Kota IAGiAN PEMBAGtAN PENEAIMAANPBe •• !an"mennfl 'rOll'lnli lumllt'! P~n~rimun
(lI:otl>.<1Inllll. bulln. tlhun> Kepil. Klnlo' Wil'v.h Di,tktout PnwinsL. .. _~._
IN.mllanlklll! NIP
- 43-
Jend.,,1
Perband.h.run
LAMPI RAN XIII PERATURAN PER-
S9
OIREICTUR /PB/2oo10
DAN PENYALURAN R,KAPITULA5I
R'AUSASI
P'NYALUAAN
OBII PBB. TEAMASUK
J£NOERAl
TENTANG
PERBfNOAHARAAN
TATA CARA
PENERIMAAN.
NOMOH PEMBAGIAN.
DANA BAGI IIASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DBH BP PBB (PEA AKUN)
BULAN ••••••.......•.•••...•
Pusat (10%)
1/
.,III•..•.•• III
~ --\'.~.~I,
Jumlah Penerimun peeIP," DBH PBB Bag.Pem~rintah KPPN ...... ... KPPN ............ 4Bag.DJP I(YPN Os!.. Osl.Wil ........... ..... AICUN ... ..oeH ..dariBO 7=5+6 14=11+12+13 10=8+9 11=7+10 6(pp' B.•. 92AKUN 5eKuvIN)I.. JPBB DBII BP PBB KPPN Os!... ...... ... ........ AKUN ..BP 13 12 Jumlah "0':' Dst... ...... DAERAH Jurnlah pea Bank Pelimpahan P~rs~psl PBS peeIank~ DBII DBII PBB 164.8 %) UIIJtN ,oN ..BPAICUN (Rp) IRp' (pp' IPp' IPp) IRp) Ipp' (Rp) Ippl IPp' DBH PBB 116.2 %1 Ba P~merintah
8a ian Pemerintah ICab Kah Provinsl AKVN .... Jumlah P~n~rimaan
'/
JUMLAII
JUMLAH
BAG IAN
OsL....... Osl ....... O.IIKANWll KANWll OITJEN peN PBN PROVINSI PROVINSL . C. omEN B. OITJEN PBN PROVINSI... " JUMLAH JUMlAH KANWll OITJEN OIT JrN peN PBN PROVINSI PROVINSI
IIII II II
...... KPPN ......... .......... KANWIl PBN PRQVINSI.... PROVINSI............. JUMLAH II KANWll KANWll OITJEN PBN peN PROVINSI PROVINSL JUMLAH OITJEN
'T "l;~"':': ':.y;~ .'..:": ..,""~'""" ''"..~'"".
.,~-
PEMBAGIAN
PBB
lAMPIRAN PERATURAN
5Q
DIREKTUR
JENDERAl
PERBEDNAHAAUN
/P8/2010DANA TENTANG P~YAlURAN BAGI HASll TATA, PAJAK
ItEKA'rTULASI
.--....'0'.....",.'.'...'""......,'0'I""-- I
'(NYALUUN IULAN
'uml,h'.".ri"'''"'B8 OBH BP PBB DBHP88B·I·'tmerinUh P(lUODE ICPPN... kPPN 7Nomor 10",8.9 6(Ih.) II 1 8' pee 1(.lb•• Minuul 16..hn p.len •{Rp! 13:11-12 DAERAH 15 I(lip) 101=10.13 loti 11 Juml.h Minuul (Rp) K.b/loU Sink M1nllul 'eUmp.h.n,eBd.ri P.rs."i OBH 11..80 8. OSH 8'Puut(lO%\ P88B'I.DJP OBHPIIB P88(64,I"J hI' I'INomor ICIb/lColI" lC.b/loll (Rp) Minnul IH~J l't:l.l'l.~ (lIpl SURAT PERINTAH SPM/SP2D MinnuY MinnuY MinfluY ",-\,,,U"U Juml.hllb/lCoh ..UNWll ..... Juml.hllb/lota.. Mlnuull B. OITJENPBN PROYIN51.. lumllhK.b!lCot MinuulY Mtnuulll •.. J••• ml.hlC'b/Koll Mlnuulll Minuul" Mlnuull MinllulY .... Minnulll Minnull MinuulY 1. Min!lUY k.b/lColl IUMlAM OltlEN PBN PIIOYINSI...... C Dn ...UNWll IUMLAH UNWll OIfIEN PBN PROYIN51... II KPPN II Osl IPPN_. III ... III Osl.
I I, I
ItfAUSASI
I
....
....
i.nPe",er;nUhKab Kot. Juml.h h i""emerinUhProvins' TRANSFER
JUMlAH IAGt"N DAEAAH (SPT) DBH P88 he.'II",.r;"I,'"
'usn
DIH
"
•. TEAMA$UK
DeH
liP PIli
(PEII:
MINGGUI
..••••••••••••• _ •••.•
BAG!AN
PEMsr,GIAN {lO'%Jd.n OBHJUMlAH 8P P811 8a,.OJP
P88
PEMeAGIAN
I
- 45-
PENERIMAAN
PBS
NOMOR
CAR PENEAIMAAN, BUMI.•• DAN 8ANGUNAN
XIV PER.
PEMB/,GIAN,
DAN
lAMf'IRAN'tV PER. PE"'~ PENY" lAI"OltAN tt(AUSASI '(N'ALURAN
......u..." u. u .. u ...... .. u ,, ....
.. u ",I ".,
U u12 ea. PB8 B'I·'em.rintlh 5o.UorP.d.uln hktorPedesun ~f'\lor I'~d.u.n 48P TI" II(Rp) S.klorPtdtUln ",h/I\Qt, O'N" KPPN.... 1(""K.bup.ltnl 11 ........... ... ...... Nomor 18 ]".1 _._..... 1oBHI' KOII M",uuI 19 'eno
I
•
..u
1,I.nPemerlntlhProvinsi B. i.nPf'mf'nnt.hK.b I"
BAGIANOAERAM KOl. uP\I\a1110'\1.1 .. OBH PBB hl.Pernerlnt.h
PEMBAGIANPENERIMAANPBB JUMLAH PEMtiAGIAN Puut (lO%Id.n OBH BP PBI III.OJP Jllrnl,hPenenrnun
DIM'II.
TUMASUK DIM" Pli PItt UKTOtt PINIRIMAAN PlI IUlAN." ••••••••" •••••••••
SURAT'ERINTAH
JUMlAH IAGIAN
·46·
IPBl2Q10TENTANGTATACAAA PENERIMAAN.PEIABAGI"N DAN DlREKTUA JENOEML DANe"NGUNAN PERBEDNAHAR,fo,A,.. NOMOR DANAaAGI HASILPAJAKBUM!
LAMPIRAN XVI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 59 IPB/2010 TENTANG TATA CARA NOMOR PERPENERIMAAN. PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
FORM PENGESAHAN SPM PENGESAHAN DAN DBH BP PBB
DBH PBB
TELAH DIPERIKSA DAN DISAHKAN SESUAI DENGAN PEMBUKUAN KPPN PADA TANGGAL . KEPALA KPPN
.
(NAMA LENGKAP)
NiP
.
- 47-
