KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN
Yth . 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SURAT EDARAN Nomor SE- 50' /PB/2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2015 TEN TANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI Dl LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
A. Umum Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republ ik Indonesia, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawa i di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu disampaikan petunjuk kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja F-'egawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). C. Ruang Lingkup 1. Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 2. Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. D. Dasar 1. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu , diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah PNS , prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 3. Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan , diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan . 4. Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang tidak mempunyai jabatan tertentu ; b. Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan ; c. Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; e. Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun ; dan f.
Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
5. Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. u . Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibayarkan terhitung mulai
bulan Januari 2015. 7. Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan. 8. Bagi pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi , maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya. 9. Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 8 lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya. 10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk kebutuhan setiap bulan. 11. Berdasarkan Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pad a angka 10 disusun Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja. 12. Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 termasuk kebutuhan tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 13. Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka 11 , PPK mengajukan Surat Permintaan -2-
Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 14. Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada angka 13, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja . 15. SPM-LS diterbitkan untuk kebutuhan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan. 16. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja , maka SPM-LS dapat diajukan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus. 17. SPM-LS sebagaimana dimaksud pad a angka 15 dan angka 16 diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21 ). 18. SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut: a. Surat Setoran PPh Pasal 21 ; b. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja yang memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 19. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . 20. Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja mulai bulan Januari 2015 dan seterusnya dapat dibayarkan setelah SP2D Tunjangan Kinerja diterbitkan. 21. Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 20 dibuat dalam daftar tersendiri. F. Penutup 1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja terkait di wilayah kerjanya. 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
wvt.bi>"IXI
0 HARJOWIRYONO "'/ 198312 1 001
~-Ntla.!~ 0606
Tembusan : 1. Menteri Keuangan ; 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 4. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 5. lnspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. - 3-
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN /PB/2015 TENTANG PELAKSANAAN NOMOR SE- ~ PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI Dl LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI Dl LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA No.
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1
2
3
1.
16
Rp.
14.131 .000,00
2.
15
Rp .
10.315 .000,00
3.
14
Rp.
7.529.000,00
4.
13
Rp .
6.023.000,00
5.
12
Rp.
4 .819.000,00
6.
11
Rp.
3.855.000,00
7.
10
Rp.
3.352 .000,00
8.
9
Rp.
2.915.000,00
9.
8
Rp .
2.535.000,00
10.
7
Rp .
2.304.000,00
11 .
6
Rp.
2.095.000,00 -
12.
5
Rp.
1.904.000,00
13.
4
Rp.
1.814.000,00
14.
3
Rp.
1.727.000,00
15.
2
Rp.
1.645.000,00 '
16.
1
Rp.
1.563.000,00
- 4-
-
-
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 50 /PB/2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI Dl LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ......(l) ..... . UNIT ORGANISA$1.. .................. (2) .................. .. ..
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN .......... .... .. .. ..
No.
Uraian Kelas Jabatan
Jumlah Penerima
Tunjangan Kin e~a per Kelas Jabatan
1
(3)
(4)
(5)
2 3
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah (6)
1. 2. 1. 2.
~~~
4
5
3. 1.
1. 2.
1.
2.
2.
3. 1. 2. 3. 1.
dst
Jumlah
(11 )
2.
3.
L-----L
I
1. 2. 1. 2.
2.
3. 1.
(10)
1. 2.
2.
6
(9)
1. 2.
2.
3. 1.
Potongan Pajak Jumlah Netto
(12)
(13) - ___ (14)
--
1. 2.
(15) (16)
... .......... ....... , ......... .... .. ... ... .... ... .... .. ..... . Pejabat Pembuat Komitmen
Bendahara Pengeluaran
Nama .......... . ... .. ... .(17) NIP ..................... .
Nama ........ ............ (17) NIP ..................... .
- 5-
f
. I '
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI No
Nama Satker
(1)
Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)
Diisi dengan Unit Organisasi
(3)
Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)
Diisi jumlah pegawai/personil
(5)
Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)
Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7)
Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)
Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+ 7)
(9)
Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(1 0)
Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
( 11)
Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(12)
Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(13)
Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14)
Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(15)
Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(16)
Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(17)
Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
,_
- 6-
