KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI1 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5205 , 5206, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402 SITUS wwwoperbendaharaan ogooid

: S- "f3.Gg /PB.1/2013 12 November 2013 : Sangat Segera : 1 (satu) berkas : Pelaksanaan Penilaian Kinerja pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan periode s.d. Triwulan Ill Tahun 2013

Nom or Sifat Lampi ran Hal

Yth.

1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 2. Para Kepala KPPN

Sehubungan dengan Penilaian Kinerja pada Ditjen Perbendaharaan periode s.d. triwulan Ill tahun 2013, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Dalam rangka penilaian kinerja periode s.d. triwulan HI tahun 2013, maka seluruh pejabatlpegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.: · · a. Melaksanakan input Kontrak Kinerja semester II tahun 2013 ke dalam Aplikasi Pengelolaan Kinerja dengan rincian sebagai berikut: No 1

Kegiatan Input Kontrak Kinerja ~

"'· ..

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Seluruh Pejabat!Pegawai

paling lam bat tanggal 19 November 2013

2

Persetujuan Kontrak Kinerja

Atasan Langsung


3

Pengisian Capaian IKU S.d. triwulan Ill tahun 2013


paling lambat tanggal 26 November 2013

b. Melaksanakan penilaian perilaku semester II tahun 2013 ke dalam Aplikas1 Pengelolaan Kinerja dengan rincian sebagai berikut: No

· · Pelaksana

Kegiatan

•

0

0

W~ktu

Pelaksanaan

1

Pengajuan Evaluator



2

Penunjukan Evaluator

Atasan Langsung

paling lambat tanggal 1 Desember 2013

3

Penilaian perilaku pengisiar Kuesioner


paling lambat tanggal 1 Desember 2013

dan

Penetapan melalui

Keterangan: 1)

Para pejabat struktural dapat menunjuk evaluator bagi bawahan yang telah mengajukan tanpa menunggu batas akhir pengajuan evaluator (1 Desember 2013).

2)

Para pegawai dapat melakukan penilaian bagi pegawai lain yang telah ditetapkan sebagai evaluee tanpa menunggu batas akhir penunjukan evaluator (1 Desember 2013).

3)

Untuk pejabatlpegawai yang mutasi pada triwulan IV tahun 2013, penilaian perilaku (NP) dan Capaian Kinerja Pegawai (CKP) dilakukan pada unit atau jabatan lama, sehingga Kontrak Kinerja pad a unit atau jabatan baru tidak perlu dibuat.

2.

Sampai dengan triwulan Ill tahun 2013, dari hasil inventarisasi permasalahan dan kendala yang telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi lnformasi melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6028/PB/2013 tanggal 11 September 2013, masih terdapat permasalahan dan kendala terhadap Aplikasi e-performance yang belum diakomodir oleh aplikasi (matriks progress terkait permasalahan aplikasi terlampir).

3.

Menunjuk Surat Kepala Biro SDM Setjen Kementerian Keuangan Nomor S-2395/SJ.5/2013 tanggal 13 September 2013 hal Mekanisme Perhitungan Nilai Perilaku (NP) Semester I Tahun 2013, disebutkan bahwa penilaian secara manual tidak diperkenankan dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai.

4.

Berkenaan hal-hal di atas, diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a.

Para atasan langsung agar memastikan setiap pejabat/pegawai melakukan input Kontrak Kinerja beserta capaiannya dan penilaian perilaku pejabat/pegawai pada Aplikasi EPerformance sehingga tidak ada pegawai yang dirugikan.

b.

Para pengelola kinerja wajib memonitor dan menjamin pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada unitnya masing-masing telah terlaksana secara penuh pada Aplikasi EPerforma.nce.

c.

Para atasan langsung dan pengelola kinerja wajib melakukan pertemuan rutin untuk membahas Capaian Kinerja Pegawai (CKP) dan Nilai Perilaku (NP) masing-masing unit kerja sehingga dapat dilakukan coaching dan counseling.

d.

Hasil monitoring pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada Aplikasi E-Performance lingkup Kanwil dan KPPN wajib dikoordinir oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 3 Desember 2013 untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan tembusan Bagian Administrasi Kepegawaian paling lambat tanggal 6 Desember 2013 sesuai format terlampir.

5.

Untuk IKU "Persentase Satker yang perkiraan ·penarikan dananya akurat", capaiannya akan dikoordinir oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagaimana surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3521/WPB.12/2013 tanggal 7 Oktober 2013 hal Aplikasi Perkiraan Penarikan Dana.

6.

Softcopy hasil monitoring pelaksanaan penilaian kinerja disampaikan melalui alamat email [email protected].

7.

Capaian Kinerja Pegawai dan Nilai Perilaku akan menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai di Ditjen Perbendaharaan yang akan menjadi dasar perhitungan tunjangan di tahun 2014. Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Se.kretaris Ditjen Perbendaharaan,

untara/ 195401151975121001 Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Direktur Pengelolaan Kas Negara

. .

Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S-7"VPB.1/2013 Tanggal : t z, November 2013

Laporan Monitoring Pelaksanaan Penilaian Perilaku pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja Unit. .......................................... .

No

Unit Kerja

Kemenkeu- Two

SH 1.

Kanwil. .....

2.

Bidang .........

so

KemenkeuThree

so

SH

Kemenkeu-Four

SH

so

KemenkeuFive

SH

Seksi ............... Seksi ...............

3.

KPPN ........... Seksi ............... Seksi ...............

4.

KPPN ........... Seksi ............... Seksi ...............

dst.

Keterangan: SH :Jumlah pejabat yang seharusnya melakukan penila!an perilaku pada Aplikasi E-Performance SD :Jumlah pejabat yang sudah melakukan penilaian perilaku pada Aplikasi E-Performance

Sub MKO/Mitra MKO

Nama .......................... .. NIP .............................. ..

D:\ND\2013\Penilaian Kinerja s.d. Triwulan III\Pelaksanaan Penilaian Kinerja s.d. Triwulan III 2013.docx

so

Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S- ~~ /PB.1/2013 Tanggal : \1.. November 2013

Laporan Monitoring Pelaksanaan Penilaian Capaian Kinerja pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja Unit. ......................................... ..

No

Unit Kerja

Kemenkeu- Two

SH 1.

Kanwil ......

2.

Bidang .........

so

KemenkeuThree

so

SH

Kemenkeu-Four

SH

so

KemenkeuFive

SH

so

Seksi ............... Seksi ...............

3.

KPPN ...........

Seksi ............... Seksi ...............

4.

KPPN ...........

Seksi ............... Seksi ............... dst.

Keterangan: SH :Jumlah pejabat yang seharusnya melakukan penilaian capaian kinerja pegawai pada Aplikasi E-Performance SD :Jumlah pejabat yang sudah melakukan penilaian capaian kinerja pegawai pada Aplikasi EPerformance

Sub MKO/Mitra MKO

Nama ........................... . NIP ............................... .


Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S- 7%~ /PB.1/2013 Tanggal : I~November 2013

PROGRESS TERKAIT PERMASALAHAN APLIKASI PENGELOLAAN KINERJA

URAIAN PERMASALAHAN

NO

PROGRESS

I. Penilaian Perilaku 1

Terdapat perbedaan hasil perhitungan Nilai Perilaku antara aplikasi dan perhitungan secara manual. Hasil Nilai Perilaku pada aplikasi lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan secara manual.

proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM)

2

NKP pegawai tugas belajar masih memperhitungkan Nilai Perilaku sebagai komponen NKP.


3

Belum ada mekanisme yang jelas mengenai penghapusan database pegawai dengan status meninggal dunia dan pensiun, serta belum ada perlakuan khusus bagi pegawai tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara maupun pegawai yang diperbantukan di Luar Kementerian Keuangan. Sehingga, pegawai dengan status sebagaimana tersebut masih harus dinilai mapun melakukan penialian perilaku.

4

Pada monitoring hasil penilaian kinerja aplikasi e-performance, CKP, NP dan NKP satu orang pegawai muncul lebih dari satu dengan hasil yang berbeda. Hal ini menyulitkan atasan langsung maupuan pengelola kinerja untuk menentukan NKP para pegawai.

data eperformance mengambil data pokok pegawai dari simpeg. Dianggap sebagai masukan buat versi 2014 (Biro SDM) proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM)

5

Sabot Penilian Perilaku pelaksana pada laporan hasil penilaian tidak sesuai dengan parameter bobot CKP dan NP. Pada hasil penilaian perilaku di aplikasi tercantum bobot CKP dan NP adalah 70:30, sedangkan sesuai ketentuan bobot CKP dan NKP pelaksana adalah 75:25. Terdapat beberapa pegawai yang belum dinilai maupun belum melakukan penilaian perilaku semester I 2013 karena berbagai kendala. Hal ini mengakibatkan Nilai Perilaku pegawai yang belum dinilai menjadi rendah.


7

Terdapat beberapa pegawai dengan hasil Nilai Perilaku pada aplikasi masih rendah, hal ini disebabkan jumlah evaluator yang melakukan penilaian perilaku lebih sedikit dibandingkan dengan yang telah diusulkan.


8

Terdapat beberapa pegawai yang telah melakukan penilaian perilaku terhadap seluruh evaluee, tetapi pada menu monitoring penilaian perilaku pada aplikasi, yang bersangkutan masih tercantum belum/kurang melakukan penilaian perilaku.


9

Terdapat beberapa pegawai yang perilakunya hanya dilakukan penilaian oleh atasan langsungnya, sehingga Nilai Perilaku pegawai tersebut menjadi rendah.


10

Terdapat pegawai yang telah dinilai oleh para evaluator, tetapi karen a satu dan lain hal, evaluator yang bersangkutan direset oleh SMKP. Hal ini menyebabkan nilai perilaku yang bersangkutan menjadi hilang.

kesalahan pihak SMKP

6



11

12

13

14

Terdapat beberapa pegawai ketika dimonitoring sebelum batas akhir penilaian perilaku tanggal 31 Juli 2013, telah melakukan penilaian terhadap seluruh eva/uee. Namun pada saat ini, pada monitoring penilaian perilaku masih tedapat evaluee yang belum dinilai oleh pegawai tersebut. Pada menu monitoring untuk Penilaian Perilaku, Pengelola Kinerja (MKP, SMKP dan MMKP) tidak dapat memonitoring pegawai yang belum mengajukan evaluator. Sehingga ketika batas waktu pengakuan evaluator telah habis, masih terdapat pegawai yang ternyata belum mengajukan evaluator (menu tersebut hanya bisa dilihat dari atasan langsung nya). Pada menu monitoring untuk Penilaian Perilaku, Pengelola Kinerja (MKP, SMKP dan MMKP) tidak dapat memonitoring atasan lang sung yang belum menetapkan dan menunjuk evaluator untuk bawahannya. Tidak ada menu cetak untuk hasil monitoring penilaian perilaku. Untuk menyampaikan hasil monitoring terkait penilaian perilaku, Pengelola kinerja harus mencetak hasil monitoring pada aplikasi secara manual dengan terlebih dahulu memindahkan data monitoring pada aplikasi ke dalam format excell. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama terutama ketika monitoring dilakukan oleh pengelola kinerja di tingkat Kanwil dan kantor pusat.

proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM) akan diakomodir pada Aplikasi versi 2014 (Biro SDM)

akan diakomodir pada Aplikasi versi 2014 (Biro SDM) akan diakomodir pada Aplikasi versi 2014 (Biro SDM)

II. Input Kontrak Kinerja 1

Target yang dijadikan sebagai dasar perhitungan indeks capaian IKU pada aplikasi adalah target tahunan, bukan target pada periode pelaporan (triwulan/semester). Sehingga indeks capaian IKU dengan jenis konsolidasi Take Last Known value dan periode pelaporannya adalah triwulan/semesteran menjadi rendah dan berstatus merah, meskipun realisasi pada periode pelaporan tersebut telah mencapai target.

2

lndeks capaian IKU dengan polarisasi data minimize pada aplikasi menjadi rendah dan berstatus merah jika realisasi diinput lebih kecil dari target. Seharusnya sesuai dengan ketentuan, indeks capaian IKU dengan polarisasi minimize akan semakin tinggi jika realisasi lebih kecil dari target.

3

Capaian IKU yang muncul pada dashboard aplikasi e-performance tidak sesuai dengan jumlah IKU yang telah diinput. Contohnya, IKU yang telah diinput sesuai Kontrak Kinerja adalah 25, namun capaian IKU yang ditampilkan pada dashboard aplikasi hanya 16. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi nilai CKP semester I. Untuk pegawai yang rangkap jabatan dan merekam 2 kontrak kinerja, yaitu kontrak kinerja pada jabatan definitif dan kontrak kinerja sebagai Pit, hasil NKP yang bersangkutan bernilai lebih dari 120. Sedangkan sesuai ketentuan, NKP maksimal adalah 120.

4

5

Terdapat perbedaan Capaian IKU cascading antara pelaksana, Kepala Seksi dan Kepala Kantor.

6

Terdapat bawahan yang telah mengubah profil dengan mengganti atasan langsung, tetapi dalam kontrak kinerja masih tercantum atasan langsung yang lama.


kale indeks capaian/tahun, jika tahun 2013 belum selesai, maka akan terjadi seperti itu. Proses akan dikembalikan seperti tahun lalu yang ada menu trajectory. sedang dilakukan proses perbaikan reporting (Biro SDM) proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM) proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM) proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM) Benar. Akan tetapi atasan baru bisa approve Kontrak Kinerja

7

lndeks capaian semester I menjadi rendah apabila target IKU pada triwulan I tidak diisi (karena memang tidak ada target). Hal ini disebakan aplikasi masih memperhitungkan realisasi triwulan I sebagai dasar pembagi indeks capaian semester I.

8

Terdapat beberapa pegawai dengan Capaian Kinerja masih bernilai 0, padahal kontrak kinerja dan realisasi telah diinput.

9

Terdapat IKU dengan target tahunan, namun pada semester I telah muncul realisasi sebesar 100%. Padahal diketahui, baik atasan maupun bawahan belum melakukan input realisasi atas IKU tersebut.

10

Pada aplikasi e-performance tidak bisa dilakukan perubahan terhadap kesalahan input besaran dan periodisasi target IKU.

11

Pada aplikasi e-performance belum ada menu monitoring yang memberikan informasi kepada pengelola kinerja dan atasan langsung tentang progres input kontrak kinerja para pegawai.

12

Para pegawai telah melakukan input kontrak kinerja dengan target tahun 2013, tetapi ketika dilakukan pencetakan, target yang muncul adalah target tahun 2012.

13

Terdapat capaian IKU atasan yang tidak valid karena masih di-cascading oleh capaian IKU bawahan pada unit lama.

14

Terdapat beberapa pegawai dengan capaian IKU untuk semester I merupakan capaian IKU pada triwulan I, padahal telah diinput capaian IKU triwulan I dan II.

15

Terdapat Kepala Seksi yang merangkap sebagai Pit. Kepala Kantor, pada aplikasi telah diinput 2 kontrak kinerja, akan tetapi capaian IKU Kepala Seksi tidak bisa diisi oleh yang bersangkutan sebagai pit. Kepala Kantor selaku atasan.

16

Pada aplikasi a-performance tidak dapat dilakukan perubahan terhadap capaian IKU atasan yang terlanjur di-cascading oleh bawahan.

17

Belum ada menu checklist oleh atasan langsung untuk menyetujui dan mengunci capaian IKU yang telah diisi oleh bawahan.

18

Pada user level pengelola kinerja (MKP/MKO, SMKP/SMKO dan MMKP/MMKO) diusulkan agar diberi kewenangan untuk merubah role pegawai lingkup unit yang bersangkutan. Sehingga jika ada pegawai yang promosi namun pada aplikasi statusnya belum sebagai atasan langsung, perubahan role pegawai tersebut dapat dilakukan oleh pengelola kinerja masing-masing unit.


proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM) proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM) Pad a detil IKU terekam triwulan. Agar disesuaikan dulu input besaran,bisa. IKU yang lama dicopi terlebih dahulu. Setelah dicopi, delete IKU yang lama akan diakomodir pada Aplikasi versi 2014 (Biro SDM) proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM) proses perbaikan reporting (Biro SDM) proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM) coba edit profil jadi unit yang di pit kan. lalu beri penilaian. setelah selesai, kembali ke unit definitif proses perbaikan reporting. Belum dinaikan ke server utama (Biro SDM) akan diakomodir pada Aplikasi versi 2014 (Biro SDM) akan diakomodir pada Aplikasi versi 2014 (Biro SDM)

19

Belum ada mekanisme yang jelas mengenai penggabungan NKP pegawai yang mutasi. Apakah NKP pada unit lama dan NKP pada unit baru bisa digabungkan sebagai perhitungan NKP tahunan atau pegawai tersebut sampai dengan akhir tahun mempunya 2 NKP?


akan diakomodir pada Aplikasi versi 2014 (Biro SDM)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Recommend Documents