KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADJ PRAPTOSUHARDJO I LANTAIII JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2 - 4 JAKARTA 10710 TELEPON 021-3449230 (20 SALURAN), PSW 5200-5201,021-3450959 FAXIMILE 021-3845402, 3454640
SITUS wwvi.perbendaharaan.go.id
Nomor Sifat Lampiran Hal
Yth.
S- 117~~IPB/2015 ;2' Februari 2015 Sangat Segera 1,0Lampiran Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Petunjuk Teknis Penyesuaian Administratif atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan T.A. 2014 pada Kementerian NegaraiLembaga dan BUN
1. Para Kepala Kantor Wilayah, Ditjen Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia
Dalam rangka penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2014 pada Kementerian Negara ILembaga Pasal 83 PMK Nomor 257/PMK.02/2014
dan BUN dan pelaksanaan ketentuan dalam
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
2015, sebagai salah satu bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (audited), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Periode
perpanjangan
batas
waktu
(dispensasi)
penyelesaian
proses
penyesuaian
administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2014 dimulai pada tanggal 2 Maret 2015 dan ditutup pada tanggal 16 Maret 2015. 2. Untuk tertib administratif, terlampir petunjuk teknis perpanjangan batas waktu (dispensasi) sebagai berikut: a. Proses pengesahan transaksi hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pencatatan hibah bentuk barang, jasa, dan surat berharga (Lampiran I); b. Proses pengesahan transaksi keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Lampiran II); c. Proses koreksi data transaksi keuangan pada dokumen sumber (Lampiran III); d. Proses penyelesaian pagu minus (Lampiran IV); e. Proses penyelesaian SPM/SP2D - GUP Nihil/PTUP tahun 2014 (Lampiran V). 3. Perubahan data transaksi pertanggungjawaban keuangan T.A. 2014 atas kegiatan dispensasi dimaksud dilaporkan pada: a. Laporan
Keuangan
Bagian
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga/BUN
Anggaran 2014 (Audited) oleh Kementerian Negara/Lembaga/BUN bersangkutan; b. Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun Anggaran 2014 (Audited) oleh KPPN;
Tahun
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar memberitahukan maksud surat ini kepada satuan kerja mitra kerjanya, serta melakukan persiapan dan identifikasi masingmasing jenis dispensasi pada satuan kerja mitra kerjanya untuk dilakukan pengaturan jadwal dengan memperhatikan batas waktu pada masing-masing tahapan jenis dispensasi. 5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar mengawasi atas pelaksanaan petunjuk teknis ini. Demikian disampaikan untuk dipedomani.
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Anggaran; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; 3. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan; dan 4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer : S - 1%.~IPB/2015 Tanggal:
;4; Februari 2015
LAMPIRAN I PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI PROSES. PENGESAHAN TRANSAKSI HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG, DAN PENGESAHAN PENCATATAN HIBAH BENTUK BARANG, JASA, DAN SURAT BERHARGA
Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pengesahan/pencatatan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga diatur sebagai berikut:
1. Tata cara pengesahan dan pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga mengikuti PMK Nomor 191/P~K.05/2011
tentang
Mekanisme
Pengelolaan Hibah dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. 2. Terhadap setiap pengajuan dokumen pengesahan hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pencatatan barang, jasa, dan surat berharga kepada KPPN, satuan kerja menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai format pada Lampiran VII. 3. KPPN yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum melaksanakan SPAN melakukan proses penerimaan SP2HL dan/atau MPHL-BJS dari satuan kerja menggunakan Aplikasi SP2D (existing), dan melakukan pengiriman ulang data GL 31 Desember 2014 ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk KPPN yang sampai dengan 31 Desember 2014 telah melaksanakan SPAN melakukan proses penerimaan SP2HL dan/atau MPHLBJS dari satuan kerja menggunakan Aplikasi SPAN. 4. Dokumen SPHL, SP2HL, SP4HL, SP3HL, MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS diberi tanggal31 Desember 2014.
No
Tahapan
Batas Waktu (Paling Lambatl 3 Maret 2015
1.
Pengajuan nomor register oleh satuan kerja ke Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
2.
Pengajuan permohonan surat ijin pembukaan rekening lainnya kepada Direktorat Pengelolaan K~s Negara, Ditjen Perbendaharaan
4 Maret 2015
3.
Penyelesaian surat ijin pembukaan rekening lainnya oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan
6 Maret 2015
I
4.
Pengajuan revisi DIPA oleh satuan Perbendaharaan mitra kerjanya
5.
Pengesahan
6.
Pengajuan SP2HL dan/atau KPPN mitra kerjanya
7.
Penerbitan
8.
Penyampaian dokumen SP2HLlSPHL, dan SP4HLlSP3HL KPPN kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
dari
17 Maret 2015
9.
Rekonsiliasi ulang antara KPPN dan UAKPA atas perekaman pencatatan hibah langsung
dan
19 Maret 2015
10.
Rekonsiliasi ulang antara Kanwil Diljen Perbendaharaan UAPPA-W atas perekaman dan pencatatan hibah langsung
dan
23 Maret 2015
permohonan
Negara/Lembaga Rekening
Kanwil
Ditjen
9 Maret 2015
SP4HL
oleh
satuan
12 Maret 2015
kerja
kepada
13 Maret 2015
SPHL dan/atau SP3HL oleh KPPN
Pengajuan
dengan
kepada
revisi DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Penjelasan tahapan pengesahan 1.
kerja
16 Maret 2015
Hibah Langsung Bentuk Uang sebagai berikut:
surat
ijin
rekening
lainnya
pad a PMK Nomor 57/PMK.05/2007
berpedoman
Milik Kementerian
pembukaan
Negara/Lembaga/Kantor
PMK Nomor 5/PMK.05/2010,
alamat email:
[email protected].
Kementerian
tentang
Pengelolaan
Satuan· Kerja, sebagaimana
yang dapat diajukan
sedangkan
oleh
secara data softcopy
surat permohonan
diubah melalui
aslinya tetap dikirimkan
dan menyusul ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaa. 2.
Dispensasi
surat ijin pembukaan
rekening oleh BUN diberi tanggal secara aktual sesuai
dengan tanggal penerbitan suratnya dengan memperhatikan 3.
Mekanisme
penyelesaian
dan pengesahan
pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan a.
revisi DIPA atas hibah langsung
berpedoman
PMK Nomor 257/PMK.02/2014
batas waktu dispensasi. bentuk uang
pada:
tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran
2015; b.
Perdirjen
Perbendaharaan
Penatausahaan Anggaran 4.
Proses
Nomor
Revisi Anggaran
PER-6/PB/2014
tentang
Petunjuk
pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Teknis
dan Revisi
Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014.
pengesahan
Perbendaharaan
1681/PB/2014
revisi
DIPA
berpedoman tanggal
2014
yang
pada surat Direktur
menjadi
kewenangan
Jenderal
Kanwil
Perbendaharaan
12 Maret 2014 hal SOP Revisi DIPA Kewenangan
Ditjen
Nomor
S-
Kanwil DJPB
melalui Aplikasi Custom Web. 5.
Surat Pengesahan
Revisi DIPA 2014 diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal
penerbitan surat pengesahan
revisi DIPA pada periode antara tanggal2
sampai dengan 12
Maret 2015. 6.
Dalam
rangka
koordinasi,
2014,
Kanwil
Ditjen
melampirkan kerjanya
setelah
Perbendaharaan
penyelesaian
mengirimkan
dokumen softcopy surat pengesahan
dan Satker bersangkutan
KPPN, sedangkan 7.
segera
surat pengesahan
Surat Pengesahan Ilustrasl sebagalmana
notifikasi
pengesahan melalui
revisi DIPA
email
dengan
revisi DIPA 2014 kepada KPPN wilayah
untuk dapat mempersiapkan asli dan surat pengantarnya
Revisi DIPA 2014 disertai Lamplran VI.
surat
dengan
proses berikutnya
pada
dapat menyusul.
surat pengantar,
dengan
format (
8. Dalam
rangka
mempercepat
penyusunan
Laporan
Keuangan
BUN
BA
999.02
(Pengelolaan Hibah), KPPN agar terlebih dahulu menyampaikan dokumen dalam bentuk terkait
softcopy
Pembiayaan
SPHL, SP2HL, SP4HL, dan SP3HL kepada dan
Risiko
melalui
alamat
email:
Ditjen Pengelolaan
[email protected]
cc
[email protected] paling lambat tanggal17 Maret 2015. 9. Terhadap Hibah Langsung Bentuk Uang yang diperoleh sebelum tahun 2014 dan belum dilakukan pengesahan, pertanggungjawaban, penyajian dan pelaporan hibah, diperlakukan sebagai ~erikut: a. Apabila kegiatan atas penerimaan Hibah Langsung bentuk uang sebelum tahun 2014 tersebut telah selesai dan tidak terdapat sisa dana, maka Satuan Kerja tidak perlu melakukan pengesahan atau pencatatan Hibah dimaksud ke KPPN; b. Apabila dari kegiatan yang dihasilkan dari sumber dana Hibah Langsung bentuk uang sebelum tahun 2014 menghasilkan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya, maka: 1) Satuan Kerja agar menyajikannya dalam Neraca 2014 Satuan Kerja (Audited) melalui Aplikasi SIMAK·BMN dan/atau Aplikasi Persediaan dan diungkapkan dalam CaLK secara memadai; 2) Satuan Kerja menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan BMN ke unit akuntansi/unit barang sesuai alur Sistem Akuntansi Instansi untuk konsolidasian. c. Satuan Kerja dan Kementerian Negara/Lembaga tidak dapat lepas dari resiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan Hibah Langsung tanpa pengesahannya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, meskipun persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya dari Hibah Langsung sudah dicatat dalam SIMAK-BMN dan sudah dijelaskan dalam CaLK. d. Apabila kegiatan yang bersumber dari dana Hibah Langsung sebelum tahun 2014 tersebut belum selesai dan dilanjutkan pada tahun 2014 serta terdapat sisa dana, maka: 1) Satuan Kerja mengajukan permohonan Nomor Register Hibah, Persetujuan Pembukaan
Rekening,
dan
Penyesuaian
Pagu
Belanja,
dan
mengajukan
pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dan Belanja yang bersumber dari Hibah Langsung ke KPPN mitra kerja sebesar sisa dana yang digunakan pada tahun 2014. 2) terhadap sisa dana tersebut diakui sebagai Pendapatan Hibah Tahun 2014 (bukan dicatat sebagai Saldo Awal) dan cara penulisan dalam SP2HL diilustrasi pada Lampiran VIII.
{
Batas waktu pengesahan pencatatan Hibah Langsung bentuk barang, jasa dan surat berharga sebagai berikut: No
Batas Waktu (Palina Lambat)
Tahapan
1.
Pengajuan nomor register ke Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
10 Maret 2015
2.
Pengajuan SP3HL-BJS oleh satuan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
kepada . Ditjen
11 Maret 2015
3.
Pengajuan MPHL-BJS oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya
13 Maret 2015
4.
Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS oleh KPPN
16 Maret 2015
5.
Penyampaian dokumen Persetujuan MPHL-BJS kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
KPPN
17 Maret 2015
6.
Rekonsiliasi ulang antara KPPN dan UAKPA atas perekaman dan pencatatan hibah langsung
19 Maret 2015
7.
Rekonsiliasi ulang antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-Watas perekaman dan pencatatan hibah lang~ung
23 Maret 2015
kerja
dari
Penjelasan tahapan pengesahan pencatatan Hibah Langsung bentuk bentuk barang, jasa, dan surat berharga sebagai berikut: 1. Dalam rangka mempercepat penerbitan Persetujuan MPHL-BJS untuk pengesahan pencatatan Hibah Langsung bentuk barang, jasa, dan surat berharga, KPPN dapat menerima MPHL-BJS dari satuan kerja mitra kerjanya yang dilampiri salinan/copy Persetujuan SP3HL BJS yang diterbitkan oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 2. Asli persetujuan SP3HL BJS yang diterbitkan oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tetap dikirimkan dan dapat menyusul. 3. Dalam
rangka
mempercepat
penyusunan
Laporan
Keuangan
BUN
BA
999.02
(Pengelolaan Hibah), KPPN agar terlebih dahulu menyampaikan dokumen dalam bentuk softcopy
terkait MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS kepada Ditjen Pengelolaan
Pembiayaan
dan
Risiko
melalui
alamat
email:
[email protected]
cc
[email protected] paling lambat tanggal17 Maret 2015. 4. KPPN melakukan validasi dan monitoring Persetujuan SP3HL-BJS melalui Monitoring Hibah Langsung yang tersedia di alamat: intra.perbendaharaan.go.id.
~.
Lampiran II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
: S - 1%'l/PB/2015
Tanggal:
)J; Februari 2015
LAMPIRAN II PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI PROSES PENGESAHAN TRANSAKSI KEUANGAN DALAM RANGKA LAPORAN KQNSOLIDASI UNTUK SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2014 untuk konsolidasian Satker BLU diatur sebagai berikut: A. KETENTUAN UMUM 1. Tata cara pengesahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU) mengikuti ketentuan Perdirjen Perbendaharaan Nemer PER-30/PB/2011 sebagaimana
diubah
dengan
PER-2/PB/2015
tentang
Mekanisme
Pengesahan
Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Ur:num. 2. Terhadap setiap pengajuan dekumen pengesahan SP3-BLU kepada KPPN, Satker BLU menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai format pada Lampiran VII. 3. KPPN yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum melaksanakan SPAN melakukan proses penerimaan SP3B-BLU dari satuan kerja menggunakan Aplikasi SP2D (existing), dan melakukan pengiriman ulang data GL 31 Desember 2014 ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk KPPN yang sampai dengan 31 Desember 2014 telah melaksanakan
SPAN melakukan proses penerimaan SP3B-BLU dari satuan kerja
menggunakan Aplikasi SPAN. 4. Dokumen SP3B BLU dan SP2B-BLU diberi tanggal31 Desember 2014. 5. Dalam hal Satker BLU memperoleh hibah langsung bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, ketentuan pertanggungjawaban dan konsolidasi laporan keuangannya berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014.
No
Tahapan
a.
Pengajuan revisi DIPA oleh Perbendaharaan mitra kerjanya
b.
Pengesahan revisi DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
12 Maret 2015
c.
Pengajuan SP3B BLU oleh Satker BLU kepada KPPN mitra kerjanya
13 Maret 2015
Satker
BLU
di
Kanwil
Ditjen
Batas Waktu (Palina Lambatl 9 Maret 2015
d.
Penerbitan SP2B BLU oleh KPPN
16 Maret 2015
e.
Rekonsiliasi ulang antara KPPN dan UAKPA atas perekaman dan pencatatan pendapatan dan belanja (konsolidasian) Satker BLU
19 Maret 2015
f.
Rekonsiliasi ulang antara Kanwil UAPPA-W dan atas perekaman belanja (konsolidasian) satker BLU
23 Maret 2015
Ditjen Perbendaharaan pencatatan pendapatan
dan dan
Penjelasan tahapan proses dispensasi sebagai berikut: 1.
Mekanisrrle
penyelesaian
dan pengesahan
revisi DIPA atas pengesahan
belanja Satker BLU pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan a.
PMK Nomor 257/PMK.02/2014
berpedoman
pendapatan
dan
pada:
tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran
2015; b.
Perdirjen
Perbendaharaan
Penatausahaan
Nomor
Revisi Anggaran
PER-6/PB/2014
tentang
Petunjuk
pad a Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Teknis
dan Revisi
Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014; dan c.
Surat Direktur Jenderal hal Penjelasan
Perbendaharaan
Nomor S-4271/PB/2014
Revisi DIPA BLU di atas Pagu APBN dengan
tanggal 4 Juli 2014 Menggunakan
Saldo
Awal Kas BLU. 2.
Proses
pengesahan
Perbendaharaan 1681/PB/2014
revisi
DIPA
berpedoman tanggal
2014
yang
menjadi
pada surat Direktur
kewenangan
Jenderal
Kanwil
Perbendaharaan
12 Maret 2014 hal SOP Revisi DIPA Kewenangan
Ditjen
Nomor
S-
Kanwil DJPB
melalui Aplikasi Custom Web. 3.
Surat Pengesahan
Revisi DIPA 2014 diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal
penerbitan surat pengesahan
revisi DIPA pada periode antara tanggal 2 sampai dengan 12
Maret 2015. 4.
Dalam
rangka
koordinasi,
2014,
Kanwil
Ditjen
dokumen
softcopy
bersangkutan
5.
setelah
Perbendaharaan
surat pengesahan
untuk dapat
surat pengesahan
segera
penyelesaian
mengirimkan
ilustrasi sebagaimana
mempersiapkan
proses
Revisi DIPA 2014 disertai Lampiran VI.
notifikasi
revisi DIPA 2014 kepada
asli dan surat pengantarnya
Surat Pengesahan
surat
berikutnya
pengesahan melalui
revisi DIPA
email
dilampiri
KPPN dan Satker
BLU
pad a KPPN, sedangkan
dapat menyusul. dengan
surat pengantar
dengan '{
format
Lampiran III Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer : S - jt,;; 1.,IPB/2015 Tanggal:
U
Februari 2015
LAMPI RAN III PETUNJUK
TEKNIS DISPENSASI
PROSES KOREKSI DATA TRANSAKSI
KEUANGAN
Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2014 untuk kegiatan koreksi data keuangan 2014 diatur sebagai berikut: A. KETENTUAN UMUM 1.
Tata cara koreksi data transaksi keuangan TA
2014 berpedoman pada PMK Nomor
190/PMK.05/2012 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 2.
Tata cara koreksi data transaksi keuangan TA 2014 khus~s untuk Satker BLU berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 sebagaimana diubah dengan PER2/PB/2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
3.
Koreksi data transaksi keuangan atas dokumen sumber antara lain SSBP, SSPB, SSP, SP2HUSPHL, SP3HLlSP4HL, SP3B BLU/SP2B BLU, SPM/SP2D-GUITU/LS/NIHIL.
4.
KPPN yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum melaksanakan SPAN, melakukan proses koreksi data transasksi atas permintaan dari satuan kerja menggunakan Aplikasi existing, dan melakukan pengiriman ulang data GL sesuai tanggal perbaikan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk KPPN yang sampai dengan 31 Desember 2014 SPAN telah melaksanakan SPAN, terlebih dahulu melakukan identifikasi tanggal kejadian transaksi. Apabila koreksi data transaksi keuangan terjadi pada tanggal sebelum menerapkan SPAN, proses koreksi data transasksi atas permintaan dari satuan kerja menggunakan Aplikasi existing, dan melakukan pengiriman ulang data GL sesuai tanggal perbaikan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya apabila koreksi data transaksi keuangan terjadi pada tanggal setelah menerapkan SPAN, proses koreksi data transasksi atas permintaan dari satuan kerja menggunakan Aplikasi SPAN.
Dispensasi
penyelesaian
proses
penyesuaian
administratif
atas
pertanggungjawaban
transaksi keuangan T.A. 2014 dimulai pada tanggal 2 Maret 2015 dengan batas waktu kegiatan koreksi data keuangan 2014 diatur sebagai berikut:
No
1.
Tahapan
Pengajuan koreksi data transaksi pendapatan negara (SSP, SSBP, SSPB) oleh Satker kepada KPPN
Batas Waktu (Palina Lambat)
13 Maret 2015
2.
Pengajuan koreksi data transaksi belanja negara (SPMGUITU/LS/NIHIL, SP2HL, MPHL-BJS, SP3B-BLU) oleh Satker kepada KPPN
13 Maret 2015
3.
Penyelesaian koreksi data transaksi pendapatan negara oleh KPPN
16 Maret 2015
4.
Penyelesaian koreksi data transaksi belanja negara oleh KPPN berupa Koreksi SP2D-GU/TU/LS/NIHIL, SPHL, Persetujuan MPHLBJS, SP2B-BLU
16 Maret 2015
5.
Rekonsiliasi ulang antara KPPN dan UAKPA atas perekaman dan penca~atan koreksi data transaksi keuangan TA 2014
19 Maret 2015
6.
Rekonsiliasi ulang antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W atas perekaman dan pencatatan koreksi data transaksi keuangan TA 2014
23 Maret 2015
{
Lampiran IV Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer : S - t i;l,;2./PB/2015 Tanggal:
LAMPIRAN
J./,
Februari 2015
IV
PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI PROSES PENYELESAIAN
PAGU MINUS
Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2014 untuk konsolidasian Satker BLU diatur sebagai berikut: A. KETENTUAN UMUM 1. Pagu minus yang penyelesaiannya melalui proses pengesahan revisl DIPA T.A. 2014 bersifat administratif dan tidak mengakibatkan pengeluaran negara. 2. Dalam rangka penyelesaian pagu minus, Satker menyampaikan LRA Belanja untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2014 kepada KPPN untuk dilakukan analisis. Selanjutnya KPPN memastikan bahwa data DIPA Petikan merupakan perubahan/revisi terakhir dengan melakukan proses mengunduh ADK DIPA revisi terakhir dan melakukan transfer ulang ke dalam database KPPN. 3. Dalam hal analisis LRA Belanja dan DIPA revisi terakhir sebagaimana angka 2 menimbulkan pagu minus, KPPN segera menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan satuan kerja mitra permasalahan dan diproses penyelesaian selanjutnya. 4. Analisis permasalahan
kerjanya
agar
dapat
dianalisis
pagu minus sebagaimana angka 3 dimaksud menyertakan
kesimpulan terhadap kewenangan penyelesaian pagu minus melalui revisi DIPA sesuai yang diatur dalam: a. PMK Nomor 257/PMK.02/2014 2015; b. Perdirjen
Perbendaharaan
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
Nomor
PER-6/PB/2014
tentang
Petunjuk
Teknis
Penatausahaan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014. 5. Dalam hal terdapat kendala dalam penyelesaian pagu minus yang tidak dapat diproses penyelesaiannya
pada
Perbendaharaan
menyampaikan
Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan
permasalahan
tersebut
dan
KPPN,
kepada
Kanwil
Direktur
Ditjen
Jenderal
Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran dan Direktur Jenderal Anggaran. 6. Penyampaian
laporan
permasalahan
dan
penyelesaian
pagu
minus
yang
telah
dilaksanakan, dilakukan melalui email dengan alamat:
[email protected] dan Pusat Layanan DJA, format softcopy file excel sebagaimana Lampiran IX dan Lampiran X.
/
!
No
Batas Waktu (Paling Lambat)
Tahapan
1.
Pengajuan revisi DIPA oleh Satker ke DJA atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya
2.
Pengesahan reVISI DIPA Perbendaharaan
Ditjen
12 Maret 2015
5.
Rekonsiliasi ulang antara KPPN dan UAKPA atas data pagu revisi DIPA T.A. 2014
19 Maret 2015
6.
Rekonsiliasi ulang antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W atas data pagu revisi DIPA T.A. 2014
23 Maret 2015
..
oleh
DJA
atau
Kanwil
9 Maret 2015
Penjelasan tahapan proses dispensasi sebagai berikut: 1. Dalam hal penyelesaian pagu minus melalui revisi DIPA yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, proses pengesahan revisi DIPA 2014 berpedoman pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1681/PB/2014 tanggal 12 Maret 2014 hal SOP Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPB melalui Aplikasi Custom Web. 2. Surat Pengesahan Revisi DIPA 2014 diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal penerbitan surat pengesahan revisi DIPA pada periode antara tanggal 2 sampai dengan 12 Maret 2015. 3. Dalam rangka koordinasi, segera setelah penyelesaian surat pengesahan revisi DIPA 2014, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengirimkan notifikasi melalui email dilampiri dokumen softcopy
surat pengesahan revisi DIPA 2014 kepada KPPN dan Satker
bersangkutan untuk dapat mempersiapkan proses berikutnya pada KPPN, sedangkan surat pengesahan asli dan surat pengantarnya dapat menyusul. 4. Surat Pengesahan Revisi Anggaran disertai dengan surat pengantar, dengan format i1ustrasisebagaimana Lampiran VI.
(
Lampiran V Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
: S -I tjr;2. IPB/2015
Tanggal:
.2"
Februari 2015
LAMPIRANV PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI PROSES PENYELESAIAN
SPM/SP2D
GUP - NIHILIPTUP
TAHUN 2014
Dispensasi proses SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP T.A. 2014 diatur sebagai berikut: A. KETENTUAN UMUM 1. Tata cara pemrosesan SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.OS/2012 dan aturan pelaksanaannya. 2. Terhadap setiap pengajuan dokumen SPM-GUP Nihil/PTUP kepada KPPN, satuan kerja menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai format pada Lampiran VII. 3. KPPN yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum melaksanakan SPAN melakukan proses penerimaan SPM dari satuan kerja menggunakan Aplikasi SP2D (existing), dan melakukan pengiriman ulang data GL 31 Desember 2014 ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk KPPN yang sampai dengan 31 Desember 2014 telah melaksanakan SPAN melakukan proses penerimaan SPM dari satuan kerja menggunakan Aplikasi SPAN.
Dispensasi proses SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP TA 2014 dimulai pada tanggal 2 Maret 2015 dengan jadwal diatur sebagai berikut: No
Tahapan
Batas Waktu (Paling Lambat)
1.
Pengajuan SPM-GUP Nihil/PTUP oleh Satker kepada KPPN mitra kerjanya
13 Maret 2015
2.
Penyelesaian SP2D-GUP NihillPTUP oleh KPPN
16 Maret 2015
3.
Rekonsiliasi ulang antara KPPN dan UAKPA atas transaksi SPMGUP Nihil/PTUP TA 2014
19 Maret 2015
4.
Rekonsiliasi ulang antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W atas perekaman dan pencatatan koreksi data transaksi keuangan TA 2014
23 Maret 2015
(
Lampiran VI Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer Tanggal:
: S - t I1Sr1../PB/2015
2.f."
Februari 2015
LAMPIRAN VI FORMAT ILUSTRASI
SURAT PENGESAHAN
REVISI DIPA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ..... (1) Alamat (2) Nemer Sifat Lampiran Hal
Segera Satu Berkas Surat Pengantar Pengesahan Revisi Anggaran T.A. 2014
Yth. 1. Kuasa Pengguna Anggaran Satker 2. Kepala KPPN (4) 3. Kepala KPPN (4) di tempat
(3)
Bersama ini disampaikan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nemer ... '" .... (6) dengan rincian sebagai berikut: Ne
1. 2. 3.
Nama Satker
Pengesahan Negara; Pengesahan Kementerian Pengesahan
Nemer DIPA
Pagu
(5) tanggal
Keterangan
Revisi Anggaran ini dalam rangka penyesuian administratif dan tidak mengakibatkan pengeluaran Revisi Anggaran ini digunakan sebagai bahan penyusunan Laperan Keuangan pada Bagian Anggaran NegaralLembaga dan/atau BUN; atas Revisi Anggaran ini merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran T.A. 2014.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Kanter Wilayah Direkterat Jenderal Perbendaharaan
.............................. NiP Tembusan: 1. Direktur 2. Direktur 3. Direktur 4. Direktur
(7)
(8) (9)
Jenderal Anggaran. Kementerian Keuangan; Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan; Akuntansi dan Pelaperan Keuangan. Kementerian Keuangan; Pelaksanaan Anggaran. Kementerian Keuangan.
Tanda Terima: Tanggal Nama/NIP Tandatangan Cap Kanter Catatan: Setelah diterima surat/dekumen tersebut, copy SP ini harap disampaikan kepada kami melalui emait dengan alamat: (10)
LampiranVII Surat DirekturJenderalPerbendaharaan Nemer
: S - 1e;.t;;I. IPB/2015
Tanggal:
J-. b Februari2015
LAMPIRAN VII FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN
PENGESAHAN
BARANG/JASAISURAT
TANGGUNG
HIBAH LANGSUNG
BERHARGA,
JAWAB MUTLAK
BENTUK UANG, PENCATATAN
SP3B-BLU,
DAN SPM-GUP
NIHILIPTUP
KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR: . Sehubungan dengan perpanjangan batas waktu penyampaian kurunq
pifih salah satu da/am
(pengesahan hibah langsung bentuk uanglpengesahan pencatatan hibah langsung bentuk
barang/jasalsurat berhargaISP3B-BLUISPM-GUP NihilIPTUP) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp diisi da/am anqka dan huruf
.
, yang bertanda tangan di bawah ini:
1.
Nama
... (diisi nama kuasa pengguna anggaran) ...
2.
Jabatan
Kuasa Pengguna Anggaran
3.
Satuan Kerja
(diisi nama satuan kerja) ...
4.
BA Kemeneg/Lembaga/BUN
(diisi kode bagian anggaran dan uraiannya) ...
5.
Unit Organisasi
(diisi nama unit organisasi) ...
Dengan ini menyatakan bahwa: 1.
Semua bukti-bukti (pengesahan
pendukung yang diajukan dalam
hibah
langsung
bentuk
pilih salah satu da/am kurunq
uanglpengesahan
barang/jasalsurat berhargaISP3B-BLUlSPM-GUP
pencatatan
NihiIIPTUP)
....... (diisi nomor dokumen penqajuan penqesahan)
hibah
langsung
.
bentuk
Tahun Anggaran 2014 Nomor:
dengan tanggal 31 Desember 2014:
a. Sebenar-benarnya merupakan pengeluaran yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014; b. Telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran/pengesahan, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh PPSPM. 2.
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM-GUP Nihil/PTUP Tahun Anggaran 2014 menjadi tanggung jawab PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku SPM-GUP NihilIPTUP)
3.
Selanjutnya (pengesahan
keterlambatan hibah
(khusus untuk keperluan penqajuan
. pengajuan
langsung
bentuk
pengesahan
pilih salah
satu
uanglpengesahan
pencatatan
hibah
barang/jasalsurat berhargaISP3B-BLUlSPM-GUP
NihiIIPTUP)
da/am kurunq langsung
.
bentuk
tidak akan terulang kembali di
tahun yang akan datang.
Tempat, Tgl/Bln/2015 Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama KPA NIP
.
(
Lampiran
VIII Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan
: S - ~552/PB/2015
Nomor Tanggal:
~
Februari
2015
LAMPI RAN VIII ILUSTRASI
CARA PENULISAN
SP2HL 2014 YANG TERDAPAT
KEMENTERIANI
LEMBAGA
SURAT PERINTAH PENGESAHAN 'l'anggal : Nomor : ....••............
SISA DANA
(l)
HIBAR L.4NGSUNG (2t (3)
(5) Diisi Rpo
Kuua Bettdahara. Umum Negara, Kantor Pelayanan endahl!lt'J:lanNegara . terkl!rlt hibah sejumlah :
(4t
Agar Mengesl!l.h.kAn. pendapatan danl atau be Saldo Awal
Rp•.........(5
Pendapatan Hibah Rp Belanja 'l'erkait Hibah Rp
(6 (7)
SaldoAkhir
(8)
Rp
(6) Diisijumlah sisa dana hibah yang digunakan dan disahkan pada tahun 2014 Tahun Angpran
:· .. ·· .. ·· Satker XXXlC<X
···
·1101
Ke\\-enan,gan Nama Satker xx XXXXXlOOC ...•. (12~ BA, Unit EseJon I. Program
Fungal. Subfungsi. xx.xx.xxx.xx.xx fl3~
(20) Kode Satker 977263
Kegiatan,Output. L.okaai,Jenis Belanja xxxx.xx.xx.xx.xx (14~ Sumber Da.na No. Re 'ster
BELANJA Jumlah Uang
Jumlah Kepada Yairu
Betsn'a
............. (HI)
Jumlah Uang
JumJah Pendapatan
: Bendahara Llmum Negara untuk dibukukan :
(22~ seperlunya 23
................•........
"""
·124J
Ku..aa P.~ An•• ran Pejabat PenandataucananSPM •• 11
1111111111. 640S0Cij-O\lOl.\l7
SURAT PERINTAH
PETUNJUK PENGISIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
(SP2HL)
12
13 14 (15)
16
17 18
19 (20)
(
Lampiran IX Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer : S -1C;':;.1/PB/2015
').b
Tanggal:
LAMPIRAN FORMAT LAPORAN
Februari 2015
IX
PENYELESAIAN
PAGU MINUS
Jenis No
(1)
Kode
Kode
Uraian
Kode
Kode
Kode
Kode
Belanja/
K/L
Satker
Satker
Keg.
Output
Provo
Kab/Kota
Akun hallV
Pagu
Real.
Minus
Pagu
Real.
Minus
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Semula (ribuan rupiah)
Menjadi (ribuan rupiah)
.... (kota) ... , tanggal. ... Kepala Kanwil DJPB Provinsi
Nama
.
NIP
.
.
Petunjuk Pengisian: (1)
Diisi Nomor Urut
(2)
Diisi Kode Kementerian/Lembaga
(3)
Diisi Kode Satuan Kerja
(4)
Diisi Nama Satuan Kerja
(5)
Diisi Kode Kegiatan
(6)
Diisi Kode Output
(7)
Diisi Kode Provinsi
(8)
Diisi Kode Kabupaten/Kota
(9)
Diisi Jenis Belanja (2 digit) atau akun (6 digit) untuk akun yang tercantum
pada
Halaman IV DIPA (10)
Diisi Jumlah Pagu DIPA Sebelum Revisi (dalam ribuan rupiah)
(11)
Diisi Jumlah Realisasi Sebelum Revisi (dalam ribuan rupiah)
(12)
Diisi Jumlah Besaran Pagu Minus yang Terjadi ((10) - (11), dalam ribuan rupiah)
(13)
Diisi Jumlah Pagu DIPA Setelah Revisi (dalam ribuan rupiah)
(14)
Diisi Jumlah Realisasi Setelah Revisi (dalam ribuan rupiah)
(15)
Diisi Jumlah Besaran Pagu Minus Setelah Revisi ((13) - (14), dalam ribuan rupiah)
(
Lampiran X Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer
:
S -1~~Z IPB/2015
p.t,
Tanggal:
Februari 2015
LAMPIRAN X FORMAT LAPORAN PERMASALAHAN TIDAK DAPAT DIPROSES
Ne
(1)
PAGU MINUS
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
T.A. 2014
Kode
Kode
Nama
Kode
Pagu
Realisasi
Minus
K/L
Satker
Satker
Jenis Belanja
(ribuan rupiah)
(ribuan rupiah)
(ribuan rupiah)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Permasalahan
(9)
.... (kota) ... , tanggal. ... Kepala Kanwil DJPB Provinsi
Nama
.
NIP
.
.
Diisi Nomor Urut Diisi Kode Kementerian/Lembaga Diisi Kode Satuan Kerja Diisi Nama Satuan Kerja Diisi Kode Jenis Belanja Diisi Jumlah Pagu (dalam ribuan rupiah) Diisi Jumlah Realisasi (dalam ribuan rupiah) Diisi Jumlah Besaran Pagu Minus yang Terjadi ((6) - (7), dalam ribuan rupiah) Diisi Uraian Permasalahan Pagu Minus yang Tidak Dapat Diselesaikan Kanwil DJPBN
