KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 1f9 IPB/2010 TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI UNTUK PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ALAT UTAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
a. bahwa dalam rangka pembiayaan kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) dan Alat Utama (Alut) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah telah memperoleh dana Pinjaman Dalam Negeri; b. bahwa dalam rangka pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung, perlu diatur tata cara penarikan pinjaman dalam negeri dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direl
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 . Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri serta Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
-1-
7.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; .
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101lPMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI UNTUK PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TEN TARA NASIONAL INDONESIA DAN ALAT UTAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Menetapkan
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan .
2.
Pinjaman Dalam Negeri selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
3.
Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat Pemberi PDN adalah Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah.
4.
Naskah Pe~anjian Plnjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Naskah Perjanjian PDN adalah naskah pe~anjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai PDN antara Pemerintah dengan Pemberi PDN . -2-
5.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteril pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
6.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
7.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negarallembaga yang bersangkutan.
B.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
9.
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
10. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199B . 11 . Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah 'penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PAiKuasa PA dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kepada Pemberi PDN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak lain yang dituju . 12. Aplikasi Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat APD adalah surat permintaan pencairan pinjaman kepada Pemberi PDN . 13. Surat Permintaan Penerbitan APD PL yang selanjutnya disingkat SPPAPD PL adalah dokumen yang ditandatangani oleh PAiKuasa PA sebagai dasar bagi KPPN untuk mengajukan permintaan pembayaran· kepada Pemberi PDN untuk membayarkan secara langsung kepada rekanan/pihak lain yang dituju. 14. Sura! Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3, adalah sura! perin!ah yang diterbit kan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersam akan sebagaimana SPM/SP2D kepada Bank Indonesia dan PAiKuasa PA untuk dibukukanl disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PDN melalui tata cara PL. 15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingka! RKUN adalah rekening !empat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampu ng seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Indonesia. 16. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat KPBJ adalah perikatan antara pengguna barangfJasa dengan penyedia barangl jasa dalam pelaksanaan pengadaan barangfjasa.
-3-
BAB II PRINSIP DASAR PENARIKAN PDN Pasal2 (1) Penarikan PDN dilaksanakan melalui mekanisme APBN. (2) Realisasi penankan jumlah atau bag ian dan jumlah PDN dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. (3) Dalam hal penarikan PDN melebihi alokasi anggaran dalam DIPA, maka PNKuasa PA harus terlebih dahulu mengajukan usulan revisi DIPA. (4) KPPN dapat melakukan pencairan atas penarikan PDN melebihi alokasi anggaran dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah usulan revisi DIPA tersebut mendapat pengesahan Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB III TATA CARA PENARIKAN PDN Pasal 3 Tata cara Penarikan PDN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dilaksanakan melalui tata cara PL. Pasal4 (1) Penarikan PDN dilakukan sebagai berikul: a. PNKuasa PA menyampaikan SPP-APD PL sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada KPPN dengan melampirkan sebagai berikul: 1. Dokumen yang dipersyaratkan oleh Pemberi PDN; 2. Ringkasan KPBJ (format Ringkasan KPBJ sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 3. Kwitansillnvoice; 4. Berita Acara Pembayaran (BAP); 5. Persetujuan KPBJ dari Pemberi PDN; 6. Faktur pajak/Surat Setoran Pajak; 7. Copy Bank Garansi Uang Muka yang dilegalisasi oleh PNKuasa PA pada saat pengajuan pertama; 8. Laporan kemajuan pekerjaan; b. Atas dasar SPP-APD PL, KPPN menerbitkan APD PL (format APD PL sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan in i) dan menyampaikan kepada Pemberi PDN beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan; c. Berdasarkan APD PL dan data pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberi PDN melakukan pembayaran langsung kepada rekananlpihak yang dituju dan melaksanakan perintah dari PNKuasa PA untuk menyetorkan pajak terkait dan menyampaikan bukti transfer kepada: 1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang C.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen; dan 2. KPPN. -4-
t
d. Atas dasar bukti transfer dan bukti setoran pajak yang sudah divalidasi, KPPN menerbitkan SP3 dan menyampaikan kepada: 1) Bank Indonesia, untuk dibukukan sebagai pencatatan realisasi penarikan PDN; 2) PAiKuasa PA, sebagai dasar pembukuan Sistem Akuntansi Instansi pada tahun anggaran berjalan. (2) Penarikan PDN dengan tata cara PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPN yang ditunjuk dalam DIPA. BAB IV KETENTUAN PENUTU P Pasal5 Ketentuan mengenai perundang-undangan.
perpajakan
dilaksanakan
berdasarkan
peraturan
Pasal6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November
DI:lf.'l';¥9!530508 1 "7~no 1 002
-5-
2010
LAMPI RAN I PERATURAN DI~KTUR JENDERAL PERBENDAHARMN NOMOR PER- .,9 !PBI20' O TENTANG TATA CARA PENARJKAN PINJAMAN DALAM NEGERI UNTUK PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NAS10NAl INDONESIA DAN ALAT UTAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA
KOP SURAT
PERMINTAAN PENERBITANIPENGAJUAN APUKASI PENARIKAN DANA PINJAMAN DALAM NEGERI DENGAN CARA PEMBAYARAN LANGSUNG UNTUK KEMAJUAN PEKERJAAN Kepada Yth. Kepala KPPN ........................... di .............................................. . Bersama ini disampaikan permintaan Aplikasi Penankan Dana Pinjaman Dalam Negen dengan cara Pembayaran Langsung (APD PL) untuk kemajuan peke~aan sebagai berikut: 1. a. Nomer dan tanggal Aplikasi ..................................................................................... b. Nilai Aplikasi ............................................................................... . c. Pembayaran .............................................................................................. a. Nomor Naskah PDNlNomor Register 2. b. Tanggal 3. a. Nama RekananlNPWP b. Bank Rekanan dan Alamat c. Nomer Account 4. a. Nomor dan Tanggal Kontrak b. Nomer dan Tanggal Adendum 5 a Rekapitulasi Pembayaran Kontrak PPN
Nilai Fisik
Uraian
PDN
Pendamping
Rol
IRol
Jumiah Rsik Rol
Jumlah
Disetor
Parsi Pendamping Disetor
(Rol
Rol
Rol
Porsi PDN tidal<
Nilai kon(rak Pembavaran sebelurmva Pembavaran saat ini Pembavaran s.d. saat ini Sisa kontrak
6.
a. Nama Satuan Ke~a (Satker) b. Alamat dan Nomor Telepon Satker c. Nomer dan tanggal DIPA d. Kode KegiataniSubkegiatanlMAK
, Kuasa Pengguna Anggaran
NiP.......... ................... .
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PER8ENDAHARAAN NDMOR PER- '+9 1P8I2010 TENTANG TATA CARA PENARJKAN PINJAMAN DALAM NEGERI UNTUK PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAl INDONEStA DAN AlAT UTAMA KEPOLIStAN NEGARA REPUBlIK INDONESIA
KOPSURAT RINGKASAN KONTRAK
1.
Nomer dan tanggal DIPA
2.
Kede KegiataniSubkegialaniMAK
3.
Nomor dan tanggal kontrak
4.
Nomor naskah PDN
5.
Nomor perselujuan
6.
Nama kontraktoriperusahaan
7.
Alamat kontraktor
e.
Nilai kontrak
9.
Nomor dan tanggal adendum kontrak
to.
Nilai adendum kontrak
t 1.
Uraian dan volume
t2.
Cara pembayaran
13.
Jangka waktu pelaksanaan
14.
Tanggal penyelesaian peke~aan
15.
Jangka waktu pemeliharaan
16.
Ketentuan sanksi
peke~aan
, Pejabat Pembual Komitmen
NiP .......................... .
Calalan : Apabila terjadi adendum konlrak agar disesuaikan dengan perubahan
LAMPIRAN III PERATURAN Dlf\EKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- '*"9 IPB12010 TENTANG TATA CAM PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI UNTUK PENGADMN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NA$tONAL INDONESIA DAN ALAT UTAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBlIK INDONESIA
KOPSURAT Nomor Lampiran
.......... .. : ...........set
Kepada Yth.: < Pemberi PON>
Oengan ini disampaikan APO PL sebagai berikul:
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 .
Nomer APD Nomor piniaman Jumlah penmintaan luiuan transfer a. Kontraktorlsupplier b. PPh c. PPN Kontraktor/penyedia iasa Nomer kontrak Nilai konlrak Kode dan Nama Satker Nomor OIPA Fungsi, Subfungsi, Program Kede Keg/SubkegiataniMAK
....................................................... Nomer Register. < .. .......... .. ........ .>
............................ .....................................Tanggal :
..................................................................Tanggal:
Kami mengharapkan konfinmasi Saudara terkait dengan pencarian dana yang Saudara lakukan. Oemikian, atas pernatian dan
ke~a
sarna Saudara diucapkan lerima kasih.
Alas Nama Mente" Keuangan Kepala KPPN ........................ .
NiP.................................................... ..
Tembusan: a. PAiKuasa PA b. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Oirektorat Jenderal Pengelolaan Utang c. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
-8-
