KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAII JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 021-3449230 PSW 5200 FAKSIMILE 021-3846402
Nomor
: S-;if.-t7!.' IPB/2014
Sifat
: Sangat Segera
Lampiran
: 1 (Satu) Berkas : Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2014 serta Persiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015
Hal
Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2014, serta dalam rangka persiapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, terlampir kami sampaikan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi akhir tahun anggaran 2014 untuk dipedomani.
",-'<,
bir€ktGr .Jenderal '~, , ..
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Auditor Utama Keuangan Negara I, BPK RI; 3. Auditor Utama Keuangan Negara II, BPK RI; 4. Auditor Utama Keuangan Negara III, BPK RI; 5. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan; 6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara.
Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 9'Z.~ /PB/2014 Tanggal Desember 2014
'>\
1, 2.
3. 4,
5, 6, 7,
8. 9, 10, 11,
12. 13, 14, 15, 16, 17,
18. 19. 20. 21.
22. 23,
24. 25,
26. 27. 28. 29, 30, 31,
32. 33. 34. 35, 36,
37. 38. 39,
40. 41. 42. 43. 44,
Sekretaris Jenderal MPR RI Sekretaris Jenderal DPR RI Sekretaris Jenderal BPK RI Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan SDM RI Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum RI Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi RI Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup RI Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Wakil Kepala Kepolisian Negara RI Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.
Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sekretaris Jenderal Komnas HAM Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Wakil Kepala Bidang Administrasi PPATK Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Sekretaris Utama Arsip Nasional RI Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat RI Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sekretaris Utama BNP2TKI Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretaris Utama Badan SAR Nasional Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Wakil Sekretaris Kabinet Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sa bang
Lampiran II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer s-Cb1..19/PB/2014 Tanggal $1 Desember 2014
Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2014 serta Persiapan Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
1. Penyajian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih PNBP pada LKKL terhadap piutang yang kemudian dibayar lunas setelah tanggal Neraca. Piutang per 31 Desember 2014 yang pelunasannya dilakukan pada awal tahun 2015 saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 baik Audited maupun Unaudited disisihkan sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan ketentuan PMK Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Contoh: Pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan pencatatan Kartu Piutang, Satker ABC pada Kementerian XYZ masih mempunyai Piutang sebesar Rp10.000.000,00 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2015. Kemudian piutang tersebut dilunasi dengan setoran masing-masing pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp6.000.000,00 dan pada tanggal 10 Februari 2015 sebesar Rp4.000.000,00 sehingga pada saat proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 piutang dimaksud telah terbayar lunas. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka piutang di Neraca Satker ABC per 31 Desember 2014 disisihkan sebesar Rp50.000,00 (5%0 x Rp10.000.000,00). Atas transaksi pelunasan piutang tersebut, diungkapkan secara memadai dalam CaLK. 2. Jaminan Penyelesaian Pekerjaan Sesuai dengan Pasal 23 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2014, apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, namun telah dibayar 100%, maka: a. PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis bahwa pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir. b. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan tersebut, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat
J rl r
ito
diselesaikan.
\.
Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut: 1) Apabila pencairan jaminan/garansi bank dan penyetorannya ke Kas Negara dilakukan sampai dengan 31 Desember 2014, maka: • Penyetoran pencairan jaminan/garansi bank ke Kas Negara dilakukan oleh KPPN dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan. Bukti setor dimaksud disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan. • Pencairan jaminan/garansi bank tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berjalan pada LRA TA 2014 sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dengan jurnal sebagai berikut: 0
115612
Piutang dari KPPN
xxx
K
5xxxxx
Belanja xxx
xxx
• Apabila pekerjaan dimaksud menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, maka Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai kontrak dikurangi pengembalian belanja. 2) Apabila pencairan jaminan/garansi bank dan penyetorannya ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2014, maka: • Pada Neraca per 31 Desember 2014 disajikan Piutang PNBP sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dan disisihkan dengan kualitas lancar, dengan jurnal sebagai berikut: 0
115211
Piutang PNBP
xxx
K
311311
Cadangan Piutang
xxx
0
311311
Cadangan Piutang
xxx
K
116211
Penyisihan Piutang tidak Tertagih - Piutang PNBP
xxx
• Apabila pekerjaan dimaksud menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, maka Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai kontrak dikurangi Piutang PNBP. • Pada tahun 2015, penyetoran pencairan jaminan/garansi bank ke Kas Negara dilakukan oleh KPPN dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun 42395x (Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu). Bukti setor dimaksud
t ,
disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan. • Pencairan jaminan/garansi bank tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) TA 2015, sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal Kas D
219711
Utang kepada KUN
xxx
K
42395x
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu
xxx
Jurnal Akrual D
313121
Diterima dari Entitas Lain
xxx
K
42395x
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu
xxx
3. Jaminan Pemeliharaan a. Sesuai dengan dengan Pasal 22 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2014, disebutkan bahwa "Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%. 2) Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2014 atau yang melampaui tahun anggaran 2014, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2014 dengan dilampiri salinan jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan. 3) SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisiko b. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang telah selesai dari Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan (sebesar jumlah tagihan pemeliharaan) yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, minimal sebesar
)~ \
jumlah tagihan, pemeliharaan.
dan masa
berlakunya
berakhir
bersamaan
dengan
masa
c. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka atas jaminan pemeliharaaan/garansi bank sebagaimana huruf b tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas laporan Keuangan (CalK) pada penjelasan atas Pos Belanja. d. Perolehan aset dicatat sebagai aset definitif. Namun, jika ternyata dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor sebagai pendapatan lain-lain (423999). Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai aset tetap definitif. Pencairan jaminan pemeliharaan yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2014 dijurnal sebagai berikut: Jurnal Kas D
219711
Utang kepada KUN
xxx
K
423999
Pendapatan Anggaran lain-lain
xxx
Jurnal Akrual
4.
D
313121
Diterima dari Entitas lain
K
423999
Pendapatan lain
Anggaran
Penyajian Kas Lainnya di Bendahara
xxx lain-
xxx
Pengeluaran
Dalam rangka penyusunan Neraca tahun 2014 serta persiapan pembentukan saldo awal Neraca tahun 2015 yang berbasis akrual, satker agar menyajikan Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut: D
111821
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran
xxx
K
219611
Pendapatan yang Ditangguhkan
xxx
Digunakan untuk mencatat pendapatan satker bersangkutan, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke Kas Negara. Misalnya, pendapatan jasa giro dan pengembalian belanja yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. D
111821
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran
xxx
K
212191
Utang kepada Pihak Ketiga lainnya
xxx
Digunakan untuk mencatat belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan,
-------------------f
\
namun sampai dengan tanggal pelaporan kas tersebut masih terdapat di Bendahara Pengeluaran dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Misalnya, honor kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diterima SPM/SP2Dnya oleh Bendahara Pengeluaran, namun belum diberikan kepada pegawai penerima honor. D
111821
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
K
219961
Utang Pajak Belum Disetor
Bendahara
Pengeluaran
xxx yang
xxx
Digunakan untuk mencatat potongan pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. D
111821
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
xxx
K
219671
Hibah Langsung yang Belum Disahkan
xxx
Digunakan untuk mencatat kas yang berasal dari hibah langsung yang belum disahkan oleh KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. 5. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Selama ini, seluruh kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Pada kenyataannya, tidak seluruh kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan merupakan hak pemerintah yang dapat diakui sebagai pendapatan. Misalnya: uang jaminan lelang pada Bendahara Penerimaan KPKNL Kementerian Keuangan, yang nantinya akan dikembalikan kepada peserta lelang yang bukan merupakan pemenang lelang. Selain itu, khusus pada satuan kerja Iingkup Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, terdapat pula kas di Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan pajak yang belum disetor, seperti PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, PPnBM Impor, dan sebagainya. Untuk itu, kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran disajikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: D
111711
Kas di Bendahara Penerimaan
xxx
K
219611
Pendapatan yang Ditangguhkan
xxx
Digunakan untuk mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke Kas Negara. Misalnya, PNBP yang terdapat pada Bendahara Penerimaan namun belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. D
111825
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
xxx
K
212192
Dana Pihak Ketiga
xxx
Digunakan untuk mencatat kas di Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan hak, sehingga tidak atau belum dapat diakui sebagai pendapatan. Misalnya, uang jaminan lelang pada Bendahara Penerimaan satker KPKNl, yang belum ditentukan pemenang lelangnya. D
111825
Kas lainnya di Bendahara Penerimaan
xxx
K
219963
Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Diseter
xxx
Digunakan untuk mencatat kas di bendahara Penerimaan pada satker lingkup Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yang merupakan pungutan pajak yang belum diseter ke Kas Negara. 6. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penyusutan a. Sesuai dengan PMK Nemer 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nemer 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nemer 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nemer 94/KM.6/2013 tentang Medul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, kebijakan akuntansi atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan penyusutan sejak semester II tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud. b. Terkait dengan hal tersebut, untuk meningkatkan pemahaman para pengguna laperan keuangan, setiap satker di Kll agar mengungkapkan perubahan kebijakan penyusutan berikut dampaknya secara memadai dalam CalK. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam paragraph 29 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nemer 10 yang menyatakan bahwa "perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas laperan Keuangan". Adapun infermasi yang perlu diungkapkan terkait perubahan kebijakan akuntansi penyusutan sekurang-kurangnya meliputi: 1) Dasar hukum perubahan kebijakan akuntansi penyusutan; 2) Dampak perubahan kebijakan, berupa kereksi nilai akumulasi penyusutan.
