KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO ILANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMuR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSw. 5205 , 5206 , (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640 , 3846402
SITUS www.perbendaharaan .go.id
NOTA DINAS NOMOR ND- \ 0,9 /PB .1/2015 1. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 2. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan 3. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Dari Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Sifat Sangat Segera Lampiran 1 berkas Panduan Pengelolaan Kinerja Pasca Implementasi Keputusan Menteri Hal Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 Tanggal ~ Januari 2015 Sehubungan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-47/MK.1/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja Mulai Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Keuangan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Maksud dan Tujuan ditetapkannya Surat Edaran tersebut adalah untuk: Yth .
a. Menjembatani implementasi pengelolaan kinerja dalam masa peralihan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 ke Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014. b. Menyamakan persepsi dalam implementasi pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan . 2. Adapun ruang lingkup Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut: a. Tata Cara Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) , Capaian Kinerja Pegawai (CKP) , dan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) Tahun 2014. b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan tata cara pengisian Penilaian SKP untuk periode kontrak kinerja tahun 2014. c. Kontrak Kinerja dan tata cara pengisian Perjanjian Kinerja, SKP, dan Penilaian SKP untuk periode Kontrak Kinerja mulai tahun 2015. d. Penjelasan atas penilaian perilaku oleh pejabat pengganti dan penilaian perilaku terhadap pegawai tugas belajar. e. Tata cara pengisian aplikasi e-performance tahun 2014. 3. Perubahan ketentuan terkait pengelolaan kinerja tersebut menyelaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Presetasi Kerja Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011. 4. Dengan berlakunya ketentuan pengelolaan kinerja yang baru tersebut, maka mekanisme pengelolaan kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 454/KMK.01/2011 dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Memperhatikan hal-hal di atas, diminta kepada Saudara untuk mengkoordinasikan pengelolaan kinerja tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut: a. Menginstruksikan masing-masing pegawai melakukan penghitungan atas Capaian Kinerja Pegawai (CKP) dan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) secara manual dengan mengunduh file berformat excel pada aplikasi e-performance (update dari Manajer Kinerja Organisasi tingkat eselon I Ditjen Perbendaharaan) yang telah berpedoman pad a SE-47/MK.1/2014 sebagaimana terlampir.
D,\20 1410neIREALISASflQ4\ND· Panduan Pengelolaan Kinerja Berdasarkan Kmk 467·Update 6 Jan.Docx
b. Menyusun dan menandatangani kembali Kontrak Kinerja tahun 2014 dalam rangka memenuhi ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, serta Perka BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Khusus pegawai/pejabat yang naik pang kat, agar dijadikan prioritas. c. Menyampaikan perbaikan Kontrak Kinerja tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon II Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun bagi pegawai/pejabat yang atasan langsungnya dijabat oleh Pelaksana Tugas (PIt.) kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan untuk mendapat penetapan Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 14 Januari 2015. d. Memastikan Pengelola Kinerja Organisasi dan Pengelola Kinerja Pegawai agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengelola Kinerja Organisasi: a) Menghitung NKO pimpinan unit. b) Mengkoordinasikan penghitungan CKP para pegawai. c) Menyusun rekapitulasi CKP seluruh pegawai dan menyampaikannya kepada pengelola kinerja pegawai. 2) Pengelola Kinerja Pegawai : a) Menghitung NKP berdasarkan data CKP dari pengelola kinerja organisasi dan Nilai Perilaku. b) Mengkoordinasikan penghitunga NSKP para pegawai. c) Menghitung NPKP para pegawai. d) Memastikan bahwa seluruh pegawai telah memiliki NKP dan NPKP. e) Menyusun konsep SK NKP dan NPKP. (sebagaimana ketentuan dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S 6482/PB/2014 tanggal 6 Oktober 2014 hal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dan Pengelolaan Kinerja lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan). e. Menetapkan NKP dan NPKP (non-PIt.) di lingkungan unit kerjanya paling lambat tanggal 15 Januari 2015 dengan mekanisme penetapan NKP dan NPKP tahun 2014 dan pejabat yang berwenang menetapkan NKP dan NPKP sebagaimana format terlampir. f. Memastikan pegawai/pejabat yang atasannya dijabat oleh Pelaksana Tugas (PIt.) agar pejabat penilai dan atasan pejabat penilainya dinaikkan satu tingkat sampai kepada pejabat definitif yang ada. Untuk penilaian Prestasi Kerja yang dinaikkan penilaian/penetapannya sampai kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pejabat Penilai , batas waktu penyampaiannya kepada Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 23 Januari 2015 (update batas waktu dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Kepegawaian Setditjen Perbendaharaan). Hal ini mengacu pada surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-8793/PB .1/2014 tanggal 17 Desember 2014 hal Pembuatan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (Formulir DA.01.04/KP4) Tahun 2015, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) Tahun 2015, dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014. g. Menandatangani Kontrak Kinerja tahun 2015 paling lambat tanggal 30 Januari 2015. 6. Hardcopy Surat Keputusan (SK) NKP dan SK NPKP agar dikirimkan kepada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Administrasi Kepegawaian, sedangkan softcopy dikirim melalui alamat e-mail
[email protected] cc.
[email protected] paling lambat tang gal 19 Januari 2015. 7. Dokumen NPKP setiap pegawai/pejabat tidak perlu dikirimkan kepada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, akan tetapi cukup diunggah (up/oad) softcopy-nya (format pdf) ke Dosir Digital masing-masing pejabat/pegawai melalui aplikasi PBN Open.
D:\20 I4\OneIREALISASl\Q4\ND.P,nduan Pcngelolaan Kinerja Berdasarkan Kmk 467·Update 6 Jan Docx
8. Sedangkan, NKP masing-masing pegawai/pejabat yang disusun sesuai format NKP sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-611/PB/2014 tanggal 30 Januari 2014 hal Petunjuk Penyusunan Surat Keputusan Penetapan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013 agar didokumentasikan oleh masing masing pejabat/pegawai dan pengelola kinerja pegawai. 9. NKP dan NPKP akan menjadi dasar kenaikan grading serta kenaikan pangkat di tahun 2015 maupun tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan .
Demikian disampaikan . Atas perhatiannya diucapkan terima kasih .
r Tembusan :
Direktur Jenderal Perbendaharaan
D:\201410neIREAL ISASJ\Q4\ND· Panduan Pcngelolaan Kincrja Berdasarkan Kmk 467·Updatc 6 Jan.Docx
Ha ana NIP 19600603198502100t?'""'"
Lampiran I Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : NDIPB .11/2015 Tanggal Januari 2015
PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2014 DAN 2015
KANTOR PUSAT
I.
PENILAIAN KINERJA TAHUN 2014
1. Masing-masing pegawai melakukan penghitungan atas Capaian Kinerja Pegawai (CKP) dan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) secara manual dengan mengunduh file berformat excel pada aplikasi e-performance (update dari Manajer Kinerja Organisasi tingkat eselon I Ditjen Perbendaharaan). 2. Penghitungan CKP, NSKP, dan NPKP bagi pegawai Tugas 8elajar diatur sebagai berikut: a. Pegawai sedang Tugas 8elajar 1) 8agi pegawai yang pada tahun berjalan hanya memiliki nilai prestasi akademik, maka perhitungan NPKP menggunakan komponen NSKP (dari nilai prestasi akademik) dan Nilai Perilaku (NP). 2) 8agi pegawai yang pada tahun berjalan disamping memiliki nilai prestasi akademik juga memiliki capaian IKU dari unit asal, maka penghitungan NPKP berdasarkan rata-rata nilai prestasi akademik dan capaian IKU, serta Nilai Perilaku (NP) . 3) 8agi pegawai yang pada tahun berjalan tidak memiliki nilai prestasi akademik dan nilai capaian IKU, maka komponen NPKP hanya dari komponen Nilai Perilaku (NP) . b. Pegawai yang telah selesai Tugas 8elajar Hasil penilaian pegawai yang telah selesai melaksanakan Tugas 8elajar digunakan untuk menghitung NKP dan NPKP. 3. Pelaksanaan Penilaian Perilaku tahun 2014 hanya dilakukan satu kali, Nilai Perilaku semester" tahun 2014 dianggap sebagai Nilai Perilaku tahun 2014 (disetahunkan). 4. 8agi pejabaUpegawai yang mendapatkan tugas tambahan atau berhasil menemukan sesuatu yang baru (kreativitas) dapat diberikan nilai tambahan pada Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) tahun 2014. Adapun kriteria dari Tugas Tambahan dan Nilai Kreativitas mengacu pad a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014. 5. NSKP dihitung berdasarkan seluruh target (target kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya) sebagaimana tercantum dalam SKP dibandingkan dengan seluruh realisasinya , sedangkan CKP dihitung berdasarkan salah satu target yang berbasis 8SC dibandingkan dengan realisasinya. Dengan demikian, NSKP tidak sarna dengan CKP. 6. Tata cara penghitungan NKO, CKP, dan NSKP agar berpedoman pada KMK 454/KMK.01/2011 , KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE 47/MK.1/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja Mulai Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Keuangan . 7. Masing-masing pegawai mendokumentasikan dokumen CKP tahun 2014 beserta data dukung yang valid dalam rangka mempersiapkan audit kinerja oleh Itjen Kemenkeu . 8. Template perbaikan Kontrak Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN tahun 2014 dapat diunduh di intranet perbendaharaan. II.
PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA TAHUN 2015 1. Kontrak Kinerja tahun 2015 ditambahkan dengan lembar Perjanjian Kinerja , sehingga Kontrak Kinerja tahun 2015 terdiri dari: a. Pernyataan kesanggupan. b. Peta Strategi (bagi pemilik peta strategi). c. Perjanjian Kinerja (bagi pemilik peta strategi). d. Rincian Target Kinerja (Trajectory IKU) . e. Inisiatif Strategis (bagi pemilik Peta Strategi). f. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) .
D:\20 14\One\REALISASI\Q4\ND · Panduan Pengeio laan Kinerj a Bcrdasarkan Kmk 467-Updale 6 Jan.Docx
2. Dalam rangka memenuhi ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, serta Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, terdapat penyesuaian sebagai berikut: a. Kegiatan Tugas Jabatan pad a SKP tahun 2015 menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan IKU tersebut seperti membuat, menyusun, mewujudkan, dan lain-lain .. Contoh :
Mewujudkan Nilai LK Kuasa BUN yang berkualitas
b. Penulisan kolom jabatan untuk pelaksana pad a lembar SKP diisi nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana KMK Nomor 357/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan bagi Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan KMK Nomor 453/KMK.01/2013. c. Aspek target dan realisasi yang ditetapkan untuk kegiatan tug as jabatan yang menggunakan basis BSC disesuaikan dengan menempatkannya pad a kolom aspek kuantitas/output. 3. Melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2015 paling lambat tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana template yang distandarisasi Manajer Kinerja Organisasi tingkat eselon I Kemenkeu serta melakukan input pada aplikasi e-performance paling lambat tanggal 6 Maret 2015.
III.
PENILAIAN KINERJA TAHUN 2014 PADA APLIKASI E-PERFORMANCE 1. Seluruh pegawai melakukan input Kontrak Kinerja tahun 2014 beserta seluruh capaian berdasarkan data dukung yang valid . 2. Berdasarkan hasil perhitungan CKP dan NSKP secara manual, atasan langsung melakukan input nilai CKP dan NSKP bawahannya pad a menu "Kontrak Kinerja bawahan". ~ Pengelolaan Kinerja ~
I~
PIIngaluran
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Klik untuk input CKP dan NSKP bawahan
Kontrak Kinerja Bawahan Menamp ilkan 2 ·26 d ar; 26
8
2'
C crt Se-: 3.V30
5 /PB. ' . 1 .":12~ 1
2C'14
Tid a k
0
22
i=! L.~IKu rn: " .·; !I~
€JPB.l . 1. ' 2Ct1
2014
na.,1<
0
J-, 8 ~
23
"luI Cr :
l,PS .1.1,4/2:::1 4
l~ l ~
T d~k
0
8 1r
24
5.up !l ro
1/\'iP B.2 .C(..J ,SnCl
2 ~14
T'''' !I ~:
0
$
St
3j
e;
.
8 ~
8
25
SU ptr.::i
,
26
M :h. F!l hn.u r :-!.
l IPS.1 .1.3 / 2t 14
pa t.1.~I2 C l a .
2e,
T d a ~~
0
~ . rr
20.1 ':
r:!~ y.
0
8~
Pergi ke h ala man : ~belu mnY;-
D:120l410neIREALISASl\Q41ND-Panduan Pengelolaan Kinerja Berdasarkan Kmk 467-Updale 6 Jan Docx
,
[2"'
EI
~nlcut
'>
3. Atasan langsung menginput CKP dan NSKP bawahan.
I-,
~ Pengelolaan Kinerja
\!!J
KE MENTER IAH KEUAHGAN RI
IKU
Pi) IW
"l
Perlllllw
'""' Laporan
rrl Pangaluran
J
I
Konlrak Kinef la Baw a hdft
Kont rilk Ki nerjil Bawa han '. ' e <"\ampll~: a 'l
inputCKP dan NSKP bawahan 1~
: J""j hf
23
r,t.f
,-
~ ... c'r::
~5
; .. r~' ~
"
IJ:~ .
~.:
.. "
Nil . , Ckp
:. Sa::
N i la i Skp
fa"'''''
~
x
.
0
._
l~
..
Tn
.. ~ers.1 k~ l"Ialaman:
4.
Sebelurn nva
I
zeo h asil
~r!
0
1
fO
2" -2f dan
~r!
0
iEf r!
0
~~
0
> iEf ~
0
~ ~~
2
II
8n
4. Seluruh pegawai mencetak Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dan Nilai Presetasi Kerja PNS (NPKP) sebagai berikut: ~) Pengelolaan Kinerja
W
IKU
r
Parllaku
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Kontrak Kinerja Saya
IV.
PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP) DAN NILAI PRESTASI KERJA PNS (NPKP)TAHUN 2014 SEKRETARIAT OITJENIDIREKTORAT 1. Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO) a. Menghitung NKO pimpinan unit b. Mengkoordinasikan perhitungan CKP para pegawai c. Menyusun rekapitulasi CKP seluruh pegawai dan menyampaikannya kepada SMKP. 2. Sub Manajer Kinerja Pegawai (SMKP ) a. Menghitung NKP berdasarkan data CKP dari SMKO dan Nilai Perilaku. b. Mengkoordinasikan perhitungan NSKP para pegawai. c. Menghitung NPKP para pegawai. d. Memastikan bahwa seluruh pegawai telah memiliki NKP dan NPKP. e. Menyusun konsep SK NKP dan NPKP.
D:\20 1410 neIREALIS AS IIQ4\ND.Panduan Pengelolaan Kinerja Berdasarkan Kmk 467·Update 6 Jan.Docx
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Yth.
Para Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
SURAT EDARAN NOMOR SE/MK.1/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA TAHUN 2014 DAN PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA MULAI TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
A.
Pendahuluan Berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka dalam rangka memberikan panduan implementasi, perlu disusun petunjuk teknis penilaian kinerja tahun 2014 dan penyusunan kontrak kinerja mulai tahun 2015 di lingkungan Kementerian Keuangan.
B.
Maksud dan Tujuan 1. Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Menjembatani implementasi pengelolaan kinerja dalam masa peralihan KMK nomor 454/KMK.01/2011 ke KMK 467/KMK.01/2014.
C.
Ruang Lingkup 1. Tata cara Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Capaian Kinerja Pegawai (CKP), dan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) Tahun 2014; 2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan tata cara pengisian Penilaian SKP untuk periode kontrak kinerja tahun 2014; 3. Kontrak kinerja dan tata cara pengisian Perjanjian Kinerja, SKP, dan Penilaian SKP untuk periode Kontrak Kinerja mulai tahun 2015; 4. Penjelasan atas penilaian perilaku oleh pejabat pengganti dan penilaian perilaku terhadap pegawai tugas belajar; 5. Tata cara pengisian aplikasi e-performance tahun 2014.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2D.
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 sebagaimana telah diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
E.
Ketentuan Umum 1. Sehubungan dengan perubahan peraturan dari KMK Nomor 454/KMK.01/2011 menjadi KMK Nomor 467/KMK.01/2014, penghitungan NKO dan CKP tahunan untuk periode kontrak kinerja tahun 2014 adalah sebagai berikut:
2. 3. 4. 5.
a. NKO tahunan dihitung berdasarkan target dan realisasi IKU pada akhir tahun berjalan mengacu pada tata cara penghitungan KMK 467/KMK.01/2014; b. CKP tahunan dihitung berdasarkan KMK 467/KMK.01/2014 apabila: 1) Pegawai tidak mutasi/promosi sepanjang tahun 2014; atau 2) Pegawai mengalami mutasi/promosi dan mulai bekerja di kantor yang baru sejak tanggal 2 Oktober 2014. c. CKP tahunan dihitung berdasarkan KMK 454/KMK.01/2011 dan KMK 467/KMK.01/2014 apabila pegawai mengalami mutasi/promosi dan mulai berkerja di kantor yang baru sebelum 2 Oktober 2014. Penghitungan NKO atau CKP tahunan mulai 1 Januari 2015 dilakukan sepenuhnya berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam KMK 467/KMK.01/2014. Penghitungan NSKP dilakukan dengan mengacu pada Lampiran I. Pengisian realisasi dalam lembar Penilaian SKP dilakukan berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini. Dalam rangka memenuhi ketentuan PermenPAN-RB nomor 53 tahun 2014, bagi unit pemilik peta strategi, Kontrak Kinerja mulai tahun 2015 ditambahkan dengan lembar Perjanjian Kinerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -36. Kriteria penilaian perilaku mengacu pada tabel berikut ini: No.
F.
Kriteria
Nilai
Penjelasan
1
Amat Baik
91-100
Selalu mencerminkan setiap aspek perilaku
2
Baik
76-90
Pada umumnya mencerminkan setiap aspek perilaku
3
Cukup
61-75
Adakalanya mencerminkan setiap aspek perilaku
4
Sedang
51-60
Kurang mencerminkan setiap aspek perilaku
5
Kurang
50 ke bawah
Tidak pernah mencerminkan setiap aspek perilaku
Perjanjian Kinerja, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian SKP 1. SKP dan pengisian lembar Penilaian SKP untuk periode kontrak kinerja tahun 2014: a. Pejabat penilai yang berwenang menetapkan SKP dan Penilaian SKP adalah pejabat definitif. b. Penulisan kolom jabatan untuk pelaksana pada lembar SKP diisi nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana ketentuan pada butir F.2.d. Apabila jabatan PNS yang dinilai pada SKP tahun 2014 masih menyebut nomenklatur “pelaksana”, maka bagi pegawai yang akan naik pangkat pada tahun 2015 dan/atau 2016, jabatan pada SKP tersebut disesuaikan dengan mencoret kata “pelaksana” dan menggantinya dengan nomenklatur jabatan yang sesuai atau diberi tanda bintang (*) dan diketik nama nomenklaturnya pada bagian bawah SKP. c. Ketentuan pengisian lembar Penilaian SKP 1) Jangka Waktu Penilaian pada lembar penilaian sasaran SKP diisi sesuai kolom 2 dan 3 lampiran III. 2) Kegiatan Tugas Jabatan diisi kalimat IKU yang disesuaikan dengan diawali kata kerja yang berhubungan dengan IKU-nya seperti menyusun, memproses, menyiapkan, mewujudkan, melaksanakan, menyajikan, memeriksa, menetapkan, dsb. Penyesuaian dilakukan dengan mencoret kata yang perlu dihilangkan lalu menuliskan kata kerja yang ingin ditambahkan atau langsung menambahkan kata kerja. Contoh 1: Tertulis pada SKP : Jumlah publikasi hasil kajian Penyesuaian pada lembar penilaian SKP : Menyusun Jumlah publikasi hasil kajian Contoh 2: Tertulis pada SKP : Rasio utang terhadap PDB Penyesuaian pada lembar penilaian SKP : Mengendalikan rasio utang terhadap PDB
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -43) Aspek target dan realisasi yang ditetapkan untuk kegiatan tugas jabatan yang menggunakan basis BSC disesuaikan dengan menempatkannya pada kolom aspek kuantitas/output. Apabila aspek target berbasis BSC belum ditempatkan pada kolom aspek kuantitas/output, maka disesuaikan dengan cara mencoret dan menempatkannya pada aspek kuantitas/output. Contoh: Dalam lembar SKP tertulis: SASARAN KERJA PEGAWAI TARGET III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK KUANTITAS/KUALITAS/
Persentase Realisasi Pemenuhan Janji Respon Layanan Konsultasi Catatan: target IKU adalah 90%
-
OUTPUT
MUTU
4 frek
90%
WAKTU
BIAYA
12 bulan
-
Penyesuaian dalam lembar penilaian SKP menjadi: PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 TARGET III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Memenuhi Persentase Realisasi Pemenuhan Janji Respon Layanan Konsultasi
AK KUANTITAS/ KUALITAS/
-
OUTPUT
MUTU
4 frek 90%
100% 100
WAKTU
BIAYA
12 bulan
-
Pengisian kolom aspek target mengacu pada ketentuan pada butir F.2.f. di bawah. 4) Apabila terdapat addendum Kontrak Kinerja, maka perubahan target ditunjukkan pada lembar penilaian SKP dengan mencoret target yang lama lalu menuliskan target yang baru, sebagaimana contoh pada butir F.1.c.3) di atas. 2. Kontrak Kinerja dan lembar Penilaian SKP mulai tahun 2015: a. Kontrak Kinerja mulai tahun 2015 terdiri atas: 1) Pernyataan Kesanggupan; 2) Peta Strategi (bagi pemilik peta strategi);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -53) 4) 5) 6)
Perjanjian Kinerja (bagi pemilik peta strategi); Rincian Target Kinerja (Trajectory IKU); Inisiatif Strategis (bagi pemilik peta strategi); Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
b. Format Kontrak Kinerja adalah sebagaimana Lampiran II. c. Pejabat penilai yang berwenang menetapkan SKP dan Penilaian SKP adalah pejabat definitif. d. Penulisan kolom jabatan untuk pelaksana pada lembar SKP diisi nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana berikut: 1) Bagi PNS, diisi nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 357/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan bagi Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kemenkeu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan KMK Nomor 453/KMK.01/2013. Pengisian nomenklatur jabatan pelaksana didasarkan pada nomenklatur sebagaimana yang tercantum dalam SK penetapan jabatan dan peringkat terakhir bagi pelaksana yang bersangkutan. Contoh: Seorang pelaksana pada Subbagian Organisasi I A, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, peringkat jabatan terakhirnya adalah 8, maka pada kolom jabatan diisi nomenklatur “Penyaji Data Organisasi I A Senior”. 2) Khusus bagi PNS di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, diisi nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 360/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai DJBC. Pengisian nomenklatur jabatan pelaksana didasarkan pada nomenklatur sebagaimana yang tercantum dalam SK penetapan jabatan dan peringkat terakhir bagi pelaksana yang bersangkutan. 3) Bagi CPNS, diisi nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana berikut: No.
Golongan/pendidikan pada saat rekrutment CPNS
1.
III (S1/S2)
2.
II (D I dan D III)
Nomenklatur Jabatan Analis Anggaran, Analis Pajak, Analis Bea dan Cukai, Analis Aset Negara, Analis Fiskal, Penata Keuangan, Verifikator Anggaran, Verifikator Pajak, Verifikator Bea dan Cukai, Verifikator Aset Negara, Verifikator Keuangan, Administrator Persuratan, Mualim, Juru Motor, Juru Mudi, Juru Minyak, Kelasi Kapal, Operator X-Ray
Penggunaan nomenklatur jabatan pelaksana tersebut didasarkan pada formasi yang diajukan oleh masing-masing unit eselon I pada saat rekrutment.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -6e. Kegiatan Tugas Jabatan dalam SKP hanya diisi dengan IKU sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja atau Rincian Target Kinerja yang kalimatnya disesuaikan dengan diawali kata kerja yang berhubungan dengan IKU-nya seperti menyusun, memproses, menyiapkan, mewujudkan, melaksanakan, menyajikan, memeriksa, menetapkan dsb. Dalam kolom Kegiatan Tugas Jabatan tidak perlu memuat Sasaran Strategis. Contoh: Nama IKU dalam Perjanjian Kinerja atau Rincian Target Kinerja: “Jumlah publikasi hasil kajian” Nama Kegiatan Tugas Jabatan: “Memenuhi publikasi hasil kajian” f.
Pengisian kolom aspek target dalam SKP diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kolom aspek target kuantitas/output, diisi dengan target IKU berbasis BSC sesuai dengan target tahunan yang dimuat dalam lembar Rincian Target Kinerja (Trajectory IKU); 2) Kolom aspek target kualitas, diisi dengan kualitas/mutu output atau mutu hasil kerja dan ditetapkan nilai targetnya sebesar 100. 3) Kolom aspek target waktu, diisi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau menghasilkan output, misalnya 1 bulan, 2 bulan, dst., dimana target maksimal adalah sejumlah bulan jangka waktu penilaian SKP. 4) Kolom aspek target biaya, diisi apabila dapat diperhitungkan biaya untuk menghasilkan output. Penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu.
3. SKP dan pengisian lembar Penilaian SKP bagi pegawai mutasi/promosi atau berubah nomenklatur jabatannya: a. SKP dan penilaian SKP bagi pegawai mutasi/promosi adalah: 1) Jangka waktu penilaian SKP pada kantor/jabatan baru dimulai sejak tanggal 1 (satu) bulan berjalan dimana pegawai tersebut mulai bekerja hingga 31 Desember tahun berjalan, sebagaimana dirinci pada kolom 3 lampiran III. Contoh: Pegawai menerima SK mutasi dengan TMT 15 Februari 2014 dari kantor A ke kantor B dan mulai bekerja di kantor B sejak tanggal 10 Maret 2014. Maka, Jangka waktu penilaian SKP yang dibuat pada kantor/jabatan baru adalah 1 Maret s.d. 31 Desember 2014.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -72) Pengisian target pada SKP baru adalah sebagai berikut: a) Aspek kuantitas/output diisi dengan target IKU berbasis BSC yang didasarkan pada Rincian Target Kinerja (Trajectory IKU) untuk sisa periode triwulan yang belum dijalani, sebagaimana dirinci pada kolom 4 lampiran III. Contoh: Pada contoh butir F.3.a.1) di atas, maka target IKU mencakup akumulasi target triwulan II (Q2) s.d. triwulan IV (Q4). b) Aspek kualitas diisi dengan kualitas/mutu output atau mutu hasil kerja dan ditetapkan ditetapkan nilai targetnya sebesar 100. c) Aspek waktu diisi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau menghasilkan output, misalnya 1 bulan, 2 bulan, dst., dimana target maksimal adalah sejumlah bulan jangka waktu penilaian SKP pada kantor/jabatan baru sebagaimana diatur pada butir F.3.a.1) di atas. d) Aspek biaya diisi apabila dapat diperhitungkan biaya untuk menghasilkan output. 3) Ketentuan mengenai Jangka Waktu Penilaian SKP, pengisian target dan perhitungan CKP serta NSKP lebih rinci adalah sebagaimana Lampiran III. b. SKP dan penilaian SKP apabila pegawai berubah nomenklatur jabatannya adalah 1) Apabila perubahan nomenklatur jabatan tidak disertai dengan perubahan tugas, fungsi dan uraian jabatan maka pegawai tidak perlu membuat SKP baru namun isian kolom jabatan pada SKP disesuaikan dengan mencoret nomenklatur jabatan yang lama dan menggantinya dengan nomenklatur jabatan yang sesuai atau diberi tanda bintang (*) dan diketik nama nomenklaturnya pada bagian bawah SKP. 2) Apabila perubahan nomenklatur jabatan disertai dengan perubahan tugas, fungsi dan uraian jabatan maka SKP dan penilaian kinerja dilakukan sesuai ketentuan pegawai mutasi/promosi sebagaimana di atur dalam KMK 467/KMK.01/2014 dan butir F.3.a. Surat Edaran ini. 4.
Ketentuan Penilaian CKP dan SKP a. Penilaian CKP dan SKP mempertimbangkan ketentuan blankspot. b. Pengisian realisasi dalam penghitungan SKP memperhatikan ketentuan berikut: 1) Realisasi aspek kuantitas a) Apabila realisasi output dalam penilaian SKP melebihi target, maka penilaian capaian SKP dapat lebih dari 120. b) Untuk IKU dengan polarisasi minimize dan stabilize, pengisian realisasi dalam lembar Penilaian SKP menggunakan angka hasil konversi realisasi IKU, untuk me-maximize-kan polarisasi seluruh capaian kinerja sehingga selaras dengan ketentuan PP nomor 46 tahun 2011.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -8c) Formulasi konversi adalah sebagai berikut: i. IKU dengan Polarisasi Minimize
ii. IKU dengan Polarisasi Stabilize Realisasi > Target
Realisasi > Target
Keterangan : Rk T R In-1 In+1 Ca Cn
Cn-1 Cn+1
= Realisasi Hasil Konversi = Target dalam SKP berdasarkan basis BSC = Realisasi berdasarkan basis BSC = Indeks capaian dibawahnya = Indeks capaian diatasnya = Capaian IKU = Realisasi/Target x 100 = Capaian Apabila Realisasi > Target, maka Cn = 100 – (Ca – 100) note: Ca maksimum adalah 200 Apabila Realisasi < Target maka Cn = Ca = Angka Capaian di bawah Cn = Angka Capaian di atas Cn
Untuk mempermudah penghitungan konversi tersebut dapat menggunakan file aplikasi konversi berformat excel yang diunduh dalam aplikasi e-performance. 2) Realisasi aspek kualitas paling tinggi sebesar 100. 3) Realisasi aspek waktu diisi dengan maksimal jumlah bulan pelaksanaan kegiatan tersebut. 4) Realisasi aspek biaya diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. c. Penamaan IKU dengan polarisasi minimize dan stabilize dalam kolom Kegiatan Tugas Pokok Jabatan pada SKP dan lembar Penilaian SKP disesuaikan agar polarisasinya bersifat maximize.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -9Contoh: Nama IKU dalam Perjanjian Kinerja atau Rincian Target Kinerja: “Rasio Utang Terhadap PDB” (dengan polarisasi minimize) Nama Kegiatan Tugas Jabatan: “Memenuhi konversi rasio utang terhadap PDB” G.
Penilaian Perilaku bagi Pegawai Tugas Belajar 1. Penilaian perilaku bagi pegawai tugas belajar dilakukan oleh atasannya yaitu pejabat penilai yang definitif; 2. Untuk bahan pertimbangan penilaian, pegawai tugas belajar menyampaikan rekomendasi penilaian dari dosen/pengajar/kepala perwakilan di perguruan tinggi/sekolah/kantor perwakilan RI kepada pejabat penilai; 3. Penilaian perilaku dilakukan dengan memberikan nilai pada aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerja sama sesuai dengan formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS; 4. Pemberian nilai pada Penilaian Prestasi Kerja PNS mengacu pada kriteria penilaian perilaku sesuai tabel 2.9. Kriteria Penilaian Perilaku Pegawai Tugas Belajar KMK Nomor 467/KMK.01/2014;
H.
Penetapan Penilaian Prestasi Kerja PNS 1. Pejabat yang berhak menetapkan formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah pejabat penilai yang definitif. 2. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. 3. Apabila terdapat kekosongan atasan langsung maka pejabat yang berwenang menetapkan formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah atasan dari atasan langsung atau pejabat yang lebih tinggi secara berjenjang. 4. Dalam menetapkan penilaian perilaku dan formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS, pejabat penilai dapat menggunakan masukan penilaian dari pejabat pengganti atau pejabat yang ditunjuk, rekan kerja (peers), dan bawahan melalui aplikasi e-performance.
I.
Pengisian Aplikasi e-performance Pengisian e-performance untuk periode kontrak kinerja tahun 2014 dilakukan dengan cara: 1. Menginput kontrak kinerja; 2. Menginput hasil akhir penghitungan CKP dan NSKP tahun 2014 yang telah terlebih dahulu dihitung secara manual menggunakan aplikasi konversi berformat excel yang dapat diunduh dari aplikasi e-performance; 3. Mengisi kuesioner Penilaian Perilaku; 4. Nilai Kinerja Pegawai dan Nilai Prestasi Kerja PNS diperoleh secara otomatis oleh sistem aplikasi e-performance.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -10J.
Ketentuan Penalti Dalam rangka penyesuaian aplikasi e-performance dan untuk memperluas kesadaran pegawai terhadap ketentuan penalti maka pemberlakuan penalti sebagai pengurang Nilai Kinerja Pegawai mulai berlaku efektif pada periode penilaian perilaku semester I tahun 2015.
K.
Penutup 1. Untuk kelancaran penilaian prestasi kerja PNS, para pimpinan unit dalam melakukan perpindahan pegawai agar memperhatikan periode penyusunan dan penilaian SKP. 2. Para Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi agar memberitahukan isi Surat Edaran ini kepada seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing; 3. Para Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi agar memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tembusan: 1. Menteri Keuangan; 2. Wakil Menteri Keuangan; 3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran I Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Keuangan
Tata Cara Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Capaian Kinerja Pegawai (CKP) dan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP)
A. Penghitungan NKO dan CKP Tahun 2014 1. Penghitungan NKO Tahun 2014 a. NKO tahunan dihitung berdasarkan target dan realisasi IKU pada akhir tahun berjalan mengacu pada tata cara penghitungan KMK 467/KMK.01/2014. b. IKU dengan kombinasi activity-high yang sudah ditetapkan pada periode kontrak kinerja tahun 2014 tetap dapat diperhitungkan sebagai NKO sampai dengan akhir periode 2014 dan diberikan bobot 9%. 2. Penghitungan CKP tahunan pegawai: a. CKP tahunan dihitung berdasarkan KMK 467/KMK.01/2014 : 1) Pegawai tidak mutasi/promosi sepanjang tahun 2014; atau 2) Pegawai mengalami mutasi/promosi dan mulai bekerja di kantor yang baru sejak tanggal 2 Oktober 2014. Contoh 1: Seorang pegawai mulai bekerja pada tanggal 10 April dan tidak mutasi/promosi sepanjang tahun 2014, dengan rincian target IKU sebagai berikut: IKU 1a-CP 2a-C 3a-N
Konsolidasi Perode TLK Average Sum
Q1 -
Q2 20 20 5
Q3 30 30 15
Target s.d. Q3 30 25 20
Q4 40 40 10
Tahun 40 30 30
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -12Realisasi IKU pegawai tersebut adalah: IKU 1a-CP 2a-C 3a-N
Q2 20 20 10
Q3 20 30 20
Realisasi s.d. Q3 20 25 30
Q4 30 25 10
Tahun 30 25 40
Penghitungan CKP tahunan adalah: IKU 1a-CP
T 40
2a-C 3a-N
30 30
Tahun 2014 R I 30 75
25 40
Bobot IKU
14% (ProxyModerate) 83,33 9% 120 9% CKP 467
Bobot Tertimbang 43,74%
28,13% 28,13%
Penghitungan 75 x 43,74 = 32,81
83,33 x 28,13 = 23,44 120 x 28,13 =33,75 32,81+23,44+33,75 = 90
b. Penghitungan CKP tahunan menggunakan KMK 454/KMK.01/2011 dan KMK 467/KMK.01/2014 apabila: Pegawai mengalami mutasi/promosi dan mulai berkerja di kantor yang baru sebelum 2 Oktober 2014. Formula penghitungan CKP tahunan:
Penghitungan CKP 454 jika pada periode Januari s.d. September terdapat mutasi:
m1 m2
= =
M n1 n2 N
= = = =
kurun waktu pelaksanaan CKP 454 (dalam satuan bulan) kurun waktu pelaksanaan CKP 467 setelah dikurangi periode blankspot (dalam satuan bulan) m1 + m2 Kurun waktu pelaksanaan KK1 (dalam satuan bulan) Kurun waktu pelaksanaan KK2 (dalam satuan bulan) n1 + n2
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -13CKP 1 CKP 2 CKP 454
= = =
CKP 467
=
CKP dari Kontrak Kinerja 1 CKP dari Kontrak Kinerja 2 CKP yang didasarkan pada tata cara penghitungan KMK 454/KMK.01/2011, dan tidak diatur secara spesifik batas waktu (cut-off) penghitungan target, realisasi, dan capaian untuk pegawai mutasi/promosi CKP yang didasarkan pada tata cara penghitungan berdasarkan KMK 467/KMK.01/2014, dan sudah berlaku ketentuan blankspot untuk penghitungan target, realisasi, dan capaian untuk pegawai mutasi/promosi
Ilustrasi mutasi/promosi:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -14-
Contoh 2: Menggunakan ilustrasi gambar 1, pegawai mutasi/promosi dan mulai bekerja pada tanggal 15 Mei tahun 2014 di kantor/jabatan baru. Penghitungan CKP pada kantor/jabatan lama dilakukan berdasarkan KMK 454/KMK.01/2011 CKP pada kantor/jabatan lama dihitung dengan target dan realisasi IKU, dengan alternatif penghitungan: 1. Apabila target dan realisasi IKU dapat dihitung sampai dengan hari terakhir pegawai bekerja pada kantor/jabatan lama, maka CKP-nya dihitung dengan menggunakan target dan realisasi IKU dari 1 Januari s.d. 14 Mei; 2. Apabila target dan realisasi IKU tidak dapat dihitung sampai dengan hari terakhir pegawai bekerja pada kantor/jabatan lama, namun dapat dihitung secara bulanan, maka CKP-nya dihitung berdasarkan target dan realisasi IKU dari 1 Januari s.d. 30 April;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -153. Apabila target dan realisasi IKU tidak dapat dihitung dengan menggunakan alternatif 1 dan 2, maka CKP-nya dihitung berdasarkan target dan realisasi IKU hingga triwulan terakhir pegawai bekerja di kantor lama atau dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Asumsi, pada contoh 2 di atas, alternatif 1 adalah yang paling tepat untuk menghitung CKP tersebut. Target dan realisasi IKU pegawai tersebut dari 1 Januari s.d. 14 Mei 2014 adalah sebagaimana tabel berikut: IKU 1a-CP 2a-C 3a-N
Target 10 15 20
Realisasi 10 15 20
Sehingga penghitungan CKP pada kantor/jabatan lama adalah: IKU
T
R
I
Pol
Jenis IKU
1aCP
10
10
100
max
Cascading
2a-C
15
15
100
3a-N
20
20
100
Bobot IKU 13% (ProxyModerate)
Noncascading Bobot rata-rata Nonmax cascading CKP pada kantor/jabatan lama max
Bobot Tertimbang
Bobot Variabel
Nilai
100%
70%
70
50%
30%
15
50%
30%
15 100
Pegawai tersebut menandatangani kontrak kinerja komplemen pada kantor/jabatan yang baru dengan rincian sisa target IKU sebagai berikut: IKU 1a-CP 2a-C 3a-N
Konsolidasi Perode TLK Average Sum
Penghitungan CKP 467/KMK.01/2014)
Q1 pada
Q2 10 10 10
s.d. Q2 10 10 10
kantor/jabatan
baru
Target Q3 s.d. Q3 20 20 30 20 10 20 dilakukan
Q4 30 20 10
berdasarkan
Tahun 30 20 30 KMK
CKP pada kantor/jabatan baru dihitung berdasarkan target dan realisasi IKU sejak hari mulai bekerja pada kantor/jabatan baru s.d. 31 Desember 2014. Realisasi IKU sejak tanggal 15 Mei s.d. 31 Desember 2014 adalah sebagaimana tabel berikut: IKU 1a-CP 2a-C 3a-N *) blankspot
Q2* 10 10 10
Q3 25 20 20
Q4 30 30 10
Y 30 20 40
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -16Penetapan sisa target setelah memperhitungkan blankspot Konsolidasi Target IKU Perode Q2 Q3 Q4 Tahun 1a-CP TLK 10* 20** 201) 2a-C Average Blankspot 30 20 252) 3a-N Sum 10 10 203) 1)
2) 3)
Target tahunan= target Q4 *) Target KK Q3-Realisasi Q2=20-10=10 **) Target KK Q4-Realisasi Q2=30-10=20 Target tahunan=(target Q3+target Q4)/2=(30+20)/2=25 Target tahunan= target Q3+target Q4=10+10=20
Penetapan realisasi setelah memperhitungkan blankspot Konsolidasi Realisasi IKU Perode Q2 Q3 Q4 1a-CP TLK 15* 20** 2a-C Average Blankspot 20 30 3a-N Sum 20 10 1)
2) 3)
Tahun 201) 252) 303)
Realisasi tahunan= realisasi Q4 *) Realisasi KK Q3-Realisasi Q2=25-10=15 **) Realisasi KK Q4-Realisasi Q2=30-10=20 Realisasi tahunan=(realisasi Q3+realisasi Q4)/2=(20+30)/2=25 Realisasi tahunan= realisasi Q3+realisasi Q4=20+10=30
Sehingga penghitungan CKP pada kantor/jabatan baru: Y Bobot IKU Bobot IKU Tertimbang T R I 1a-CP 20 20 100 14% 43,74% (Proxy-Moderate) 2a-C 25 25 100 9% 28,13% 3a-N 20 30 120 9% 28,13%
Maka, m1 = 4 bulan (Januari s.d. April) m2 = 6 bulan (Juli s.d. Desember) CKP Tahunan = (4/10 x 100) + (6/10 x 105,63) CKP Tahunan = 40 + 63,38 CKP Tahunan = 103,38 B. Penghitungan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) 1. Pejabat/Pegawai hanya memiliki satu SKP
CKP 467 100*43,74 = 43,74 100*28,13 = 28,13 120*28,13 = 33,76 43,74+28,13+33,76 = 105,63
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -17Nilai capaian SKP merupakan rata-rata dari 4 (empat) aspek target dengan formula:
Penilaian aspek kuantitas : Penilaian aspek kualitas : Kriteria Nilai 91 - 100 76-90
61 -75
51 - 60
50 ke bawah
Keterangan Hasil kerja sempurna, dan pelayanan di atas tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, standar yang ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai I (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain.
Sumber: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
Penilaian aspek waktu Jika kegiatan tidak dilakukan atau realisasi 0 : Jika tingkat efisiensi ≤ 24% : Jika tingkat efisiensi > 24% : Rumus perhitungan tingkat efisiensi : Catatan: RW : Realisasi Waktu; TW : Target Waktu Penilaian aspek biaya Jika kegiatan tidak dilakukan atau realisasi 0 : Jika tingkat efisiensi ≤ 24% : Jika tingkat efisiensi > 24% : Rumus perhitungan tingkat efisiensi : Catatan: RB : Realisasi Biaya; TB : Target Biaya
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -18-
Contoh: Seorang pegawai menandatangani KK pada tanggal 28 Januari dengan rincian target IKU sebagai berikut: IKU 1a-CP 2a-C 3a-N
Konsolidasi Perode TLK Average Sum
Q1 10 15 20
Q2 20 20 5
s.d.Q2 20 17,5 30
Target Q3 s.d. Q3 30 30 30 21,67 15 40
Realisasi IKU pegawai tersebut adalah: Realisasi IKU Q1 Q2 s.d.Q2 Q3 s.d. Q3 Q4 Tahun 1a-CP 10 20 20 20 20 30 30 2a-C 15 20 17,5 25 20 20 20 3a-N 20 5 30 5 30 20 50 Catatan: target dan realisasi IKU di atas sudah di-maximize-kan
Q4 40 20 10
Tahun 40 21,25 50
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -19Maka, penilaian SKP adalah: Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Jangka Waktu Penilaian: 1 Januari s.d 31 Desember 2014 (a)
No 1 1 2 3
I. Kegiatan Tugas Jabatan 2 1a-CP 2a-C 3a-N II. Tugas tambahan dan Kreativitas a. Tugas Tambahan b. Kreativitas
Target AK Kuantitas/ Kualitas/ AK Biaya Waktu Output Mutu (Miliar Rp) 3 4 5 6 7 8 40 100 12 Bulan 21,25 100 12 Bulan 50 100 12 Bulan -
Nilai Capaian SKP
Kuantitas/ Output 9 30 20 50
Realisasi Kualitas/ Waktu Mutu 10 11 100 9 Bulan 100 10 Bulan 100 12 Bulan
Biaya (Miliar Rp) 12 -
Penghitungan (b) 13 250 286.78 276
Nilai Capaian SKP (c) 14 83,33 95,60 92
-
90,31 (Baik)
Keterangan: (a) Jangka waktu penilaian diisi sesuai kolom 2 dan 3 Lampiran III SE ini. (b) Kolom penghitungan diisi sesuai total penilaian seluruh aspek target (c) Kolom nilai capaian SKP diisi sesuai formula
Pengisian kolom penghitungan dan nilai capaian SKP dapat menggunakan file aplikasi konversi berformat excel yang dapat diunduh dalam aplikasi e-performance
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -202. Pejabat/Pegawai memiliki lebih dari satu SKP
n = jumlah SKP Contoh: Seorang pegawai mutasi pada tanggal 15 Mei tahun 2014. Adapun target dan realisasi pada kantor lama adalah: Q1 IKU Target Realisasi 1a-CP 2a-C 3a-N
10 15 20
10 15 20
Di kantor baru, pegawai tersebut menandatangani kontrak kinerja komplemen dengan rincian sisa target IKU sebagai berikut: Konsolidasi Target IKU Perode Q1 Q2 s.d.Q2 Q3 s.d. Q3 Q4 Tahun TLK 1a-CP 10 10 20 20 30 30 Average 2a-C 10 10 30 20 20 20 Sum 3a-N 10 10 10 20 10 30 Realisasi IKU sejak tanggal 15 Mei s.d. 30 September 2014 di kantor baru adalah: Q2 Q3 s.d Q3 Q4 Y IKU T R T R T R T R T 1a-CP 10 12 20 15 20 15 30 30 30 2a-C 10 20 30 20 20 20 20 30 20 3a-N 10 25 10 25 20 50 10 30 30
R 30 30 30
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -21Penilaian SKP di kantor lama (SKP 1) adalah:
Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Jangka Waktu Penilaian: 1 Januari s.d 30 April 2014
No 1 1 2 3
I. Kegiatan Tugas Jabatan 2 1a-CP 2a-C 3a-N II. Tugas tambahan dan Kreativitas a. Tugas Tambahan b. Kreativitas
AK 3 -
Target AK Kuantitas/ Kualitas/ Biaya Waktu Output Mutu (Miliar Rp) 4 5 6 7 8 10 100 12 4 Bulan 15 100 12 4 Bulan 20 100 12 4 Bulan -
Kuantitas/ Output 9 10 15 20
Realisasi Kualitas/ Biaya Waktu Mutu (Miliar Rp) 10 11 12 100 4 Bulan 100 3 Bulan 100 4 Bulan -
Penghitungan 13 276 275 276
Nilai Capaian SKP
Nilai Capaian SKP 14 92 91.67 92
91.89 (Sangat Baik)
Keterangan: Jangka waktu penilaian diisi sejak tanggal 1 Januari hingga akhir bulan sebelum pegawai tersebut pindah ke kantor baru (isi sesuai kolom 2 dan 3 Lampiran III SE ini).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -22Penilaian SKP di kantor baru (SKP 2) adalah: Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Jangka Waktu Penilaian: 1 Mei s.d 31 Desember 2014
No 1 1 2 3
I. Kegiatan Tugas Jabatan 2 1a-CP 2a-C 3a-N II. Tugas tambahan dan Kreativitas a. Tugas Tambahan b. Kreativitas
AK 3 -
Target AK Kuantitas/ Kualitas/ Biaya Waktu Output Mutu (Miliar Rp) 4 5 6 7 8 30 100 8 Bulan 20 100 8 Bulan 30 100 8 Bulan -
Kuantitas/ Output 9 30 30 30
Realisasi Kualitas/ Biaya Waktu Mutu (Miliar Rp) 10 11 12 100 8 Bulan 100 8 Bulan 100 7 Bulan -
Keterangan: Jangka waktu penilaian diisi sejak tanggal 1 Mei hingga akhir tahun (isi sesuai kolom 2 dan 3 Lampiran III SE ini).
NSKP tahunan :
13 276 326 288,50
Nilai Capaian SKP
Maka, NSKP tahunan adalah:
Penghitungan
Nilai Capaian SKP 14 92 108,67 96,17
98,94
(Sangat Baik)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -23Lampiran II Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Keuangan FORMAT KONTRAK KINERJA TAHUN 2015
KONTRAK KINERJA NOMOR: …………………… ……………………………………. (a) ....................................................(b) KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN …................................(c)
Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai …………… (a), saya akan: 1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini. 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan. 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peta Strategi (hanya untuk pemilik peta strategi)
PETA STRATEGI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -24PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX UNIT KERJA (hanya untuk pemilik peta strategi) No. (1) 1
Sasaran Program/ Kegiatan (2) (Nama Sasaran Strategis 1)
2
(Nama Sasaran Strategis 2)
Program/Kegiatan * 1. (diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun tersebut) 2. ...........
Indikator Kinerja
Target
(3) (Kode dan Nama IKU 1) (Kode dan Nama IKU 2) (Kode dan Nama IKU 1) (Kode dan Nama IKU 2)
(4) (Target IKU 1) (Target IKU 2) (Target IKU 1) (Target IKU 2)
Anggaran (diisi dengan pagu anggaran) ......................
*) Untuk unit pemilik peta strategi yang bukan merupakan satker, pengisian kolom ini berdasarkan kegiatan pada DIPA dimana pembiayaan unit tersebut dibebankan.
...............(Kota), ...............(Tanggal, Bulan, Tahun) Atasan Pimpinan Unit Kerja
Pimpinan Unit Kerja
(Nama) (NIP)
(Nama) (NIP)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -25RINCIAN TARGET KINERJA ……………………....................(a) ....................................................(b) KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN …................................(c) Kode SS/IKU
Target SS dan IKU Q1
Q2
Smt 1
Q3
s.d. Q3
(Nama SS 1) (Nama IKU 1) Nama IKU(2) (Nama SS 2) (Nama IKU 1) Nama IKU(2) (Nama SS 3) (Nama IKU 1) Nama IKU(2)
....................., ........................ (d) PNS Yang Dinilai,
Nama NIP
Q4
Y
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -26-
INISIATIF STRATEGIS ……………………....................(a) ....................................................(b) KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN …................................(c) (Hanya untuk pemilik peta strategi)
No.
Indikator Kinerja Utama
Inisiatif Strategis
Output/ Outcome
Periode Pelaksanaan
....................., ........................ (d) PNS Yang Dinilai,
Nama NIP
Keterangan: (a) Nama jabatan pemilik Kontrak Kinerja (b) Nama Unit Eselon I (c) Tahun Kontrak Kinerja (Y) (d) Tempat dan tanggal penandatanganan Kontrak Kinerja
Penanggung Jawab
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -27-
Sasaran Kerja Pegawai No
I. PEJABAT PENILAI
No
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
1
Nama
2
NIP
2
NIP
3
3
Pangkat/Gol. Ruang
4
Pangkat/Gol. Ruang Jabatan
4
Jabatan
5
Unit Kerja
5
Unit Kerja
No 1 2 3 4 5 6
III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN
TARGET AK
KUANTITAS/
KUALITAS/
OUTPUT
MUTU
WAKTU
BIAYA
(Nama kegiatan tugas pokok jabatan) (Nama kegiatan tugas pokok jabatan) (Nama kegiatan tugas pokok jabatan) (Nama kegiatan tugas pokok jabatan) (Nama kegiatan tugas pokok jabatan) (Nama kegiatan tugas pokok jabatan) ......................, ................................ (d) Pejabat Penilai,
Nama NIP
PNS Yang Dinilai,
Nama NIP
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -28Lampiran III Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Keuangan Pengaturan “Jangka Waktu Penilaian” dalam Lembar Penilaian SKP serta Dasar Penghitungan Target dan Kinerja Tanggal mulai kerja di kantor baru (X) (1)
Jangka Waktu Penilaian pada lembar Penilaian SKP SKP1 SKP2 (2) (3)
Target maksimal Aspek Waktu pada SKP2 (4)
1 Januari ≤ X ≤ 31 Januari
-
1 Jan-31 Des
12 bln
1 Februari ≤ X ≤ 28/29 Februari
1 Jan-31 Jan
1 Feb-31 Des
11 bln
1 Maret ≤ X ≤ 14/15 Maret
1 Jan-28/29 Feb *)
1 Mar-31 Des
10 bln
15/16 Maret ≤ X ≤ 31 Maret
1 Jan-28/29 Feb **)
1 Mar-31 Des
10 bln
1 April ≤ X ≤ 17 April
1 Jan-31 Mar
1 Apr-31 Des
9 bln
18 April ≤ X ≤ 30 April
1 Jan-31 Mar
1 Apr-31 Des
9 bln
1 Mei ≤ X ≤ 31 Mei
1 Jan-30 Apr
1 Mei-31 Des
8 bln
Dasar Penetapan Sisa Target dan Perhitungan Kinerja NSKP CKP (5) (6) NSKP1: tidak ada CKP1: tidak ada NSKP2: Q1 s.d. Q4 CKP2: Q1 s.d. Q4 NSKP1: judgment CKP1: tidak ada NSKP2: Q2 s.d. Q4 CKP2: Q2 s.d. Q4 NSKP1: judgment CKP1: tidak ada NSKP2: Q2 s.d. Q4 CKP2: Q2 s.d. Q4 NSKP1: Q1 CKP1: Q1 NSKP2: Q2 s.d. Q4 CKP2: Q2 s.d. Q4 NSKP1: Q1 CKP1: Q1 NSKP2: Q2 s.d. Q4 CKP2: Q2 s.d. Q4 NSKP1: Q1 CKP1: Q1 NSKP2: Q3 s.d. Q4 CKP2: Q3 s.d. Q4 NSKP1: Q1 CKP1: Q1 NSKP2: Q3 s.d. Q4 CKP2: Q3 s.d. Q4
Periode Blankspot (7) tidak ya (Q1) ya (Q1) tidak tidak ya (Q2) ya (Q2)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -29Tanggal mulai kerja di kantor baru (X) (1)
Jangka Waktu Penilaian pada lembar Penilaian SKP SKP1 SKP2 (2) (3)
Target maksimal Aspek Waktu pada SKP2 (4)
1 Juni ≤ X ≤ 14 Juni
1 Jan-31 Mei
1 Jun-31 Des
7 bln
15 Juni ≤ X ≤ 30 Juni
1 Jan-31 Mei
1 Jun-31 Des
7 bln
1 Juli ≤ X ≤ 18 Juli
1 Jan-30 Juni
1 Jul-31 Des
6 bln
19 Juli ≤ X ≤ 31 Juli
1 Jan-30 Juni
1 Jul-31 Des
6 bln
1 Agustus ≤ X ≤ 31 Agustus
1 Jan-31 Juli
1 Ags-31 Des
5 bln
1 September ≤ X ≤ 13 September 14 September ≤ X ≤ 30 September
1 Jan-31 Ags 1 Jan-31 Ags
1 Sept-31 Des 1 Sept-31 Des
4 bln 4 bln
1 Oktober ≤ X ≤ 18 Oktober
1 Jan-30 Sept
1 Okt-31 Des
3 bln
19 Oktober ≤ X ≤ 31 Oktober
1 Jan-30 Sept
1 Okt-31 Des
3 bln
1 November ≤ X ≤ 30 November 1 Desember ≤ X ≤ 14 Desember
1 Jan-31 Okt 1 Jan-30 Nov
1 Nov-31 Des 1 Des-31 Des
2 bln 1 bln
Dasar Penetapan Sisa Target dan Perhitungan Kinerja NSKP CKP (5) (6) NSKP1: Q1 CKP1: Q1 NSKP2: Q3 s.d. Q4 CKP2: Q3 s.d. Q4 CKP1: Q1 s.d. Q2 NSKP1: Q1 s.d. Q2 NSKP2: Q3 s.d. Q4 CKP2: Q3 s.d. Q4 NSKP1: Q1 s.d. Q2 CKP1: Q1 s.d. Q2 NSKP2: Q3 s.d. Q4 CKP2: Q3 s.d. Q4 NSKP1: Q1 s.d. Q2 CKP1: Q1 s.d. Q2 NSKP2: Q4 CKP2: Q4 CKP1: Q1 s.d. Q2 NSKP1: Q1 s.d. Q2 NSKP2: Q4 CKP2: Q4 NSKP1: Q1 s.d. Q2 CKP1: Q1 s.d. Q2 NSKP2: Q4 CKP2: Q4 CKP1: Q1 s.d. Q3 NSKP1: Q1 s.d. Q3 NSKP2: Q4 CKP2: Q4 NSKP1: Q1 s.d. Q3 CKP1: Q1 s.d. Q3 NSKP2: Q4 CKP2: Q4 NSKP1: Q1 s.d. Q3 CKP1: Q1 s.d. Q3 NSKP2: judgment CKP2: tidak ada CKP1: Q1 s.d. Q3 NSKP1: Q1 s.d. Q3 NSKP2: judgment CKP2: tidak ada NSKP1: Q1 s.d. Q3 CKP1: Q1 s.d. Q3 NSKP2: judgment CKP2: tidak ada
Periode Blankspot (7) ya (Q2) tidak Tidak ya (Q3) ya (Q3) ya (Q3) tidak tidak ya (Q4) ya (Q4) ya (Q4)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -30Tanggal mulai kerja di kantor baru (X) (1) 15 Desember ≤ X ≤ 31 Desember
Jangka Waktu Penilaian pada lembar Penilaian SKP SKP1 SKP2 (2) (3) 1 Jan-30 Nov 1 Des-31 Des
Target maksimal Aspek Waktu pada SKP2 (4) 1 bln
Dasar Penetapan Sisa Target dan Perhitungan Kinerja NSKP CKP (5) (6) Q1 s.d. Q4 NSKP1: Q1 s.d. Q4 NSKP2: judgment
Periode Blankspot (7) tidak
Catatan: Judgment adalah penetapan target dan realisasi pada periode SKP berdasarkan kesepakatan pegawai dan atasan/pejabat penilai dengan memperhatikan upaya pencapaian target organisasi secara rasional. SKP1 : SKP pada kantor lama SKP2 : SKP pada kantor baru CKP1 : CKP pada kantor lama CKP2 : CKP pada kantor baru NSKP1 : NSKP pada kantor lama NSKP2 : NSKP pada kantor baru *) tanggal 14 Februari apabila jumlah hari pada Bulan Februari 29 hari sedangkan tanggal 15 Februari apabila jumlah hari pada Bulan Februari 28 hari **) tanggal 15 Februari apabila jumlah hari pada Bulan Februari 29 hari sedangkan tanggal 16 Februari apabila jumlah hari pada Bulan Februari 28 hari Tabel tersebut adalah acuan penetapan jangka waktu penilaian pada lembar Penilaian SKP serta dasar penetapan sisa target dan perhitungan kinerja untuk kondisi pegawai yang tidak mutasi/promosi atau mutasi/promosi sekali dalam satu tahun. Untuk kondisi pegawai mutasi/promosi lebih dari sekali dalam satu tahun, dapat dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
