DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai " JI. Lapangan Banleng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Kolak Pos 1139
Yth.
344-9230 (20 sa!uran) Psw 5200 384-2234.386-5130.344-0107 345-4640
T elepon Faksirmli Website
WNW.
perbendaharaanQo. id
1_ Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2_ Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara
SURAT EDARAN Nomor SE- 29 /PB/2007
TENTANG TAT A CARA PER BAlKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.
Dalam rangka mendukung implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, dan untuk memperbaiki LaporcJn Kas Posisi (LKP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tidak dapat disajikan secara lengkap dan benar terutama pad a bulan Januari dan Februari 2007, perlu diatur hal-hal s~bagai berikut: A.
Perekaman
dan Pemberian
Transaksi penerimaan
Nomor Transaksi Penerimaan
negara yang tidak mendapatkan
1. Transaksi yang pemrosesannya pemrosesannya
sistem lama (SISPEN);
Transaksi dan/atau
3.
Transaksi yang belum pernah diproses melalui MPN. dan pemberian
melalui
NTPN adalah:
2.
Perekaman
yang
menggunakan
Negara (NTPN)
MPN
namun
tidak
mencJapatkan
NTPN;
NTPN untuk transaksi tersebut di atas, diatur sebagai berikut:
1. Transaksi penerimaan negara tersebut sudah dilimpahkan ke Bank Indonesia/Bank Operasional (BO) I atau BO III yang dibuktikan dengan Nota DebeUbukti Real Time Gross Settlement (RTGS) dan rekening koran; 2.
KPPN
memberikan
langkah-Iangkah
Sementara
sebagaimana
dimaksud
melalui
Aplikasi
pada Lampiran
Back
Office
MPN
dengan
I Surat Edaran ini;
3.
Perekaman transaksi PBB dilakukan per pelimpahan dengan menjadikan BO III sebagai Bank Persepsi PBB dan mengelompokkan transaksi berdasarkan Bank Persepsi, MAP, dan Kabupaten/Kota, sebagaimana ditetapkan pad a Lampiran 11.1_Surat Edaran ini;
4.
Perekaman menjadikan berdasarkan Lampiran
-
NTPN
transaksi
BPHTB
BO "' sebagai Bank Persepsi,
dilakukan
per
tanggal
buku
penerimaan
dengan
Bank Persepsi BPHTB dan mengelompokkan transaksi MAP, dan Kabupaten/Kota, 5ebagaimana Jitetapkan pad a
11.2_Sural Edaran ini;
11J
-
5.
Perekaman
sebagaimana
dimaksud
penyelesaian transaksi penerimaan sampai dengan Juni 2007;
pada
angka
3 dan
4,
yang tidak mendapatkan
berlaku NTPN
hanya
periode
untuk Januari
6.
Data transaksi penerimaan yang sudah mendapatkan NTPN Sementara sebagaimana dimaksud pad a angka 2 di atas, dikirim ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan untuk mendapatkan NTPN Definitif;
7.
Data transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah mendapatkan Definitif dikirimkan kembali ke KPPN untuk di upload ke Aplikasi Bendahara (Bendum).
B. Pembatalan/Penghapusan
NTPN Umum
Transaksi
Transaksi yang dibatalkan adalah transaksi yang disebabkan double input, Bank/Pos Persepsi gagal dalam melakukan reversallpembatalan atau karena kesalahan dalam. melakukan input data sehingga dilakukan perekaman ulang. Pembatalan/penghapusan transaksi tersebut diatur sebagai berikut: 1. Transaksi tersebut harus dilengkapi Nota Perbaikan untuk pembatalan dari Bank/Pos Persepsi yang menguraikan dasar pembatalan dan dilampiri dengan Bukti Penerimaan Negara atau Surat Setoran yang dibatalkan serta tidak mengakibatkan keluarnya uang dari Kas Negara; 2.
Berdasarkan dimaksud;
Nota
Perbaikan
3.
Jika transaksi penerimaan belum dibukukan pada ApJikasi Bendum maka transaksi terse but agar dihilangkan/dihapus dengan menggunakan Aplikasi Rekon KPPN;
4.
Jika transaksi penerimaan yang akan dibatalkan/dihapus Bendum, maka dilakukan hal-hal sebagai beriku!:
membatalkan/menghapus
teJah dibukukan
transaksi
di Aplikasi
Menghapus data Nota Kredit Bank/Pos Persepsi untuk 1 (satu) tanggal Nota Kredit yang terdapat data transaksi penerimaan terse but pada Aplikasi Bendum;
b.
Menghapus
c.
Memasukkan ADK Perbaikan dari Bank/Pos Persepsi atau backup ADK yang telah dilakukan penghapusan data transaksi dimaksud ke Aplikasi Rekon KPPN;
d.
Melakukan
data transaksi
penerimaan
tersebut melalui Aplikasi
Rekon KPPN;
upload data ke Aplikasi Bendum. pada Sistem Bendahara
Umum (Bendum)
Data setoran penerimaan yang belum terisi secara lengkap (contoh: kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker kosong) agar diisi lengkap sesuai dengan format pada dokumen Bendum;
2.
KPPN
a.
C. Perbaikan Data Penerimaan 1.
tersebut,
sumbernya
melalui
fasilitas
Rekam/Ubah/Hapus
(R/U/H)
pada
Aplikasi
Langkah-Iangkah perbaikan data penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tercantum dalam Prosedur Perbaikan Data Penerimaan Negara dan LKP pada Lampiran , Surat Edaran ini.
D. Pencetakan
Laporan Kas Posisi (LKP)
1. Setelah dilakukan proses update data secara keseluruhan baik penghapusan, perekaman, dan/atau perbaikan data serta pemberian NTPN Sementara, maka harus dilakukan
pencetakan
ulang LKP; ~
2.
LKP perbaikan agar dikirim pencetakan LKP.
E. Penyampaian
ulang
(softcopy
dan hardcopy)
sesuai
dengan
periode
Data ke Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi
1. KPPN mengirimkan data penerimaan negara berupa data softcopy dan hardcopy daftar setoran yang telah mendapatkan NTPN Definitif dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2.
kepada Kantor Cabang Bank/Pas Persepsi yang bersangkutan;
Langkah-Iangkah penyiapan data penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tercantum dalam Prosedur Perbaikan Data Penerimaan Negara dan LKP pada Lampiran I Surat Edaran ini;
3. Tata cara penyampaian data ke Kantor Cabang Bank/Pas Persepsi mitra kerja KPPN sebagaimana dimaksud pad a angka 1, diatur oleh masing-masing KPPN. Kepala Kantor Wilayah pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dilaksanakan
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
agar
sebaik-baiknya. Ditetapkan
di Jakarta
I,!f
pada tanggal 9 A9~US
Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan
-
mengawasi
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2007
LAMPI RAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEROENDAHARAAN NOMOR sE.29 IPB/2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PROSEDUR PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
A Dokumen yang dibutuhkan: 1. Daftar Bank/Pos Persepsi dan Devisa Persepsi, BO III PBB/BPHTB mitra kerja KPPN; 2. Dokumen LHP, Nota Kredit, Nota Debet, DNP, dan/atau BI RTGS serta Rekening Koran per Cabang Bank/Pos Persepsi; 3. Buku Pengawasan LHP; 4. ADK dari Bank/Pos Persepsi; 5. Nota Perbaikan/Formulir
Perekaman Ulang dari Bank/Pos Persepsi.
'"£!!J ~~ B. Instalasi Program Taskforce 1. Backup seluruh data pad a Aplikasi Bendum sebelum memulai kegiatan; 2. /nstall Program Taskforce pada komputer tempat kerja penyelesaian masalah data; 3. Program Taskforce dapat di-down/oad di \ftp1.perbendaharaan.~o.id; 4.
Copy file D_SISPEN.DBF, D_SISPEN.CDX, T_BANPOS.DBF, T_BANPOS.CDX, RBANK.DBF, ~older TASKFORCE\db pada komputer.
D_PENKIR.DBF, dan RBANK.CDX
D_PENKIR.CDX, dari folder db07 ke
C. Inventarisasi Data Selisih 1. Menjalankan Program Taskforce untuk mencetak Daftar Selisih Data MPN; 2. Membandingkan saldo akhir per periode pelimpahan antara Rekening Koran dengan printout Daftar Selisih pad a angka 1; 3. Selain tersebut pada angka 2, juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan Nilai (nominal) Kumulatif Nota Kredit per periode pelimpahan der.;}an Nota Debet Pelimpahan; 4. Inventarisasi data selisih per Bank/Pas Persepsi dan tanggal buku. D. Analisis Data Selisih 1. Penelitian data dilakukan per periode pelimpahan: a. Penerimaan Persepsi dilimpahkan setiap hari Selasa, Jumat, dan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya jika hari dimaksud adalah hari libur; b. Penerimaan PBB/BPHTB dilimpahkan hari dimaksud adalah hari libur. 2. Selisih lebih dapat disebabkan: a. Kekurangan data pelimpahan; dan/atau b. Kelebihan data penerimaan. 9?1-
-
setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jika
-
3. Selisih kurang dapat disebabkan: a. Kelebihan data pelimpahan; dan/atau b. Kekurangan data penerimaan. E. Penyelesaian 1. Jika terjadi selisih lebih, dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Terkait dengan pelimpahan 1) Cek kebenaran data pelimpahan pada Nota Debet untuk kemudian cek data pada Aplikasi Bendum (Menu Laporan -7 Buku Bank DA0503) Kelompok Mata Anggaran 824; 2) Jika belum ada data tersebut pada angka 1), dilakukan perekaman data pelimpahan sesuai dengan Nota Debet (Menu Input Data -7 Penerimaan/Pengeluaran Kiriman Uang). b. Terkait dengan penerimaan 1) Cek kebenaran data penerimaan pada LHP, DNP, Nota Kredit, termasuk data pada Aplikasi Rekon KPPN, dan Aplikasi Bendum;
.....,;
2) Jika terdapat data penerimaan yang masuk ke Aplikasi Bendum lebih besar dibandingkan dengan LHP, kemungkinan terdapat data penerimaan yang dibatalkan/reversal (teliti Nota Perbaikan untuk Pembatalan dari Bank/Pas Persepsi); 3) Pelaksanaan penghapusan/reversal
data penerimaan dapat dilakukan dengan cara:
a) Menghapus data penerimaan pada Aplikasi Bendum (Menu Loading -7 Browse Data) untuk 1 (satu) data Nota Kredit Sank/Pos Persepsi; b) Menghapus data penerimaan Browse Data);
pada Aplikasi
Rekon KPPN (Menu Loading
7-
c) Melakukan copy file ADK dari folder Backuptxt pada Aplikasi Rekon KPPN; d) MeJakukan input ulang file ADK hasil copy pada angka 3) di atas ke Aplikasi Rekon KPPN; e) Memilih record dimaksud; f)
yang
akan
dihapus
dengan
cara
meng-klik
pada record
Pada Aplikasi Rekon KPPN dilakukan penghapusan data saat input ulang ADK;
g) Menjalankan Aplikasi Rekon KPPN sesuai dengan prosedur aplikasi; h) Melakukan upload data ke Aplikasi Bendum; i)
Cek kebenaran data dimaksud ke Laporan Buku Bank pad a (Menu Laporan -7 Buku Bank DA0503).
2. Jika terjadi selisih kurang, dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Terkait dengan pelimpahan 1) Cek kebenaran data pelimpahan pad a Nota Debet untuk kemudian cek data pada Aplikasi Bendum (Menu Laporan -7 Buku Bank DA0503) Kelompok Mata Anggaran 824; 2) Jika data pelimpahan pada Aplikasi Bendum lebih besar dibandingkan nominal pada Nota Debet, dilakukan edit data pelimpahan dimaksud (Menu Input Data -7 Penerimaan/Pengeluaran
Kiriman Uang). ~
@
b. Terkait dengan penerimaan 1) Cek kebenaran data penerimaan pad a LHP, DNP, Nata Kredit, termasuk data pada Aplikasi Rekan KPPN dan Aplikasi Bendum; 2) Jika terdapat data penerimaan yang masuk ke Aplikasi Bendum lebih kedl dibandingkan dengan LHP dan/atau Aplikasi Rekan KPPN, kemungkinan terdapat data penerimaan yang tidak mendapatkan NTPN (teliti Farmulir Perekaman Ulang data dari Bank/Pas Persepsi); 3) Menghapus data penerimaan pada Aplikasi Bendum (Menu Input Data -) Browse Data Penerimaan -) Hapus Nata Kredit); 4) Melakukan upload ADK SISPEN atau melakukan Taskforce, untuk mendapatkan NTPN Sementara;
perekaman
ke
Program
5) Membentuk ADK Bank/Pas Persepsi dari Program Taskforce; 6) Input ulang ke Aplikasi Bendum;
Rekon KPPN dan selanjutnya
transfer ulang ke Aplikasi
7) Cek kebenaran data dimaksud pada Menu Input Data -) Browse Data Penerimaan dan Laporan Buku Bank/Pos. ~ ~
F. Perbaikan Data pada Bendum 1. Perbaikan NTPN a. Data transaksi yang sudah diberikan NTPN Sementara, Rekon KPPN dan Aplikasi Bendum;
dapat ditransfer ke Aplikasi
b. Transfer data ke Sistem Bendum dikelompokkan per "Bank/Pos Persepsi atau Devisa Persepsi, Kelompok Setoran (Persepsi, Devisa, PBB, atau BPHTB), dan per tanggaf buku; c.
Proses t~ansfer data ke Aplikasi Cabang Bank/Pos Persepsi;
Bendum dilakukan
seperti penanganan
ADK dari
d. Transaksi yang sudah diberikan NTPN Sementara, harus segera ditransfer ke Kantor Pusat Direktarat Jenderal Perbendaharaan melalui e-mail
[email protected] untuk mendapatkan NTPN Definitif. 2. Perbaikan elemen data penerimaan a. Perbaikan elemen data penerimaan belum terisi;
adalah untuk melengkapi
data penerimaan yang
b. Data penerimaan yang be/um terisi secara lengkap agar divalidasi terlebih dahulu berdasarkan tanggal pembukuan melalui Aplikasi Bendum pada Menu Input Data -) Validasi Data untuk menyesuaikan kode Mata Anggaran khusus dengan kode Bagian Anggaran (BA) sesua; dengan tabel referensi sehingga kode BA yang kosong dapat terisi secara otomatis; c.
Setelah dilakukan validasi, data penerimaan yang masih belum terisi lengkap dapat diisi sesuai dengan format dokumen sumbernya melafui Aplikasi Bendum pad a Menu Input Data -) Browse Data Penerimaan -) edit Nota Kredit.
G. Update Data Penerimaan dan Distribusi untuk Bank/Pos Persepsi 1. Update data penerimaan adalah meng-update NTPN Sementara, dengan NTPN Definitif yang diterima dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Data transaksi penerimaan yang sudah diberikan NTPN Definitif dikirimkan Pus at Direktarat Jenderal Perbendaharaan ke KPPN melalui http://10.0.48.222;
oleh Kantor
OJ;-
3. Download file NTPNxxx.exe dimana xxx adalah kode KPPN; 4.
Install file terse but pad a komputer server KPPN dengan cara double click file tersebut pada angka 2;
5. Petunjuk operasional ada pad a folder c:\NTPN\readme.txt. H. Langkah-Langkah
dalam Penyusunan Laporan
1. Pengumpulan Nota Perbaikan Perekaman Ulang dan/atau Reversal Data Penerimaan dari Bank/Pos Persepsi disertai copy surat setoran, BPN, dan copy DNP (sesuai peruntukannya); 2. Pencatatan langkah-Iangkah Bank/Pos;
kerja yang dilakukan tim Taskforce setiap hari per Cabang
3. Menginventarisasi data transaksi setoran PBB/BPHTB yang belum mendapatkan NTPN kemudian dicatat dalam forrnulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 11.1. dan 11.2. Surat Edaran ini; 4.
Meneliti data transaksi antara Nota Debet (pelimpahan)/rekening koran dengan Nota Kredit penerimaan harian, kemudian dicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.1. Surat Edaran ini;
5. Menginventarisasi data penerimaan yang tidak mendapatkan NTPN, kemudian dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.2. surat edaran ini; 6. Menginventarisasi kemudian dicatat Edaran ini;
dicatat
data penerimaan yang dilakukan reversal data/pembatalan NTPN dalam formulir sebagaimana ditetapkan pad a Lampiran 111.3. Surat
7. Menginventarisasi ADK Non-NTPN dengan dokumen penerimaan dari Bank/Pos, kemudian dicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran ilIA. Surat Edaran ini; 8. Menginventarisasi rekonsiliasi data;
masalah
9. Data kemudian dituangkan Surat Edaran ini;
dan hambatan
disertai masukan/saran
dalam formulir sebagaimana
ditetapkan
selama pel~ksanaan pada Lampiran
111.5.
10. Melakukan pencetakan ulang Laporan Kas Posisi (LKP) yang telah diperbaiki; 11. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Data sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Surat Edaran ini, dilampiri seluruh dokumen hasil kegiatan rekonsiliasi (Lampiran 11.1. dan 11.2., Lampiran 111.1. s.d. 111.5., dan LKP); 12. Menyampaikan LKP perbaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jcnderal perbE.ndaharaan.~
LAMPIRAN
11.1
SLJRAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR sE-29/pB/2007 TENTANG TATA CARA PER BAlKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISt PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DAFT AR PENERIMAAN PBB YANG BELUM MENDAP ATKAN NTPN YANG DILIMP AHKAN KE BO III .
Kode Bank asal peJimpahan: Nama Bank asal pelimpahan: Nomor Rekening:
.-1
MAP
-
. .
Tanggal Jumlah Jumlah Periode Setoran Penerimaan Transaksi Pelimpahan T anggal KPPBB
--
I QA
-
.
LAMPIRAN
11.2
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR sE29/PB/2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DAFTAR PENERIMAAN BPHTB YANG BELUM MENDAPATKAN YANG DILIMPAHKAN KE BO III .
--8 -23 5
Kode Bank asal pelimpahan: Nama Bank asal pelimpahan: Nomor Rekening: dsl... ............ KPPBB Jumlah 09-01-2007 02-01-2007 03-01-2007 Jumlah Jumlah setoran 05-01-2007 10-01-2007 11-01-2007 08-01-2007 04-01-2007 Transaksi Setoran Transaksi Tanggal Pelimpahan Tanggal Penerimaan
-
NTPN
. . . I ---. Pelimpahan 05-01-2007 12-01-2007
-- Q/l
I
LAMPIRAN 111.1. SURAT EDARAN
DIREKTUR
JENDERAl
PERBENDAHARAAN'
NOMOR sE29 IPBf2007 TENTAN G TATA CARA PERBAJKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN
DAFTAR
HASIL
PENELITIAN ANTARA NOTA DEBET (PELIMPAHAN) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN PERIODE BULAN
DENGAN NOTA KREDIT NEGARA .
PENERIMAAN .
PERBENDAHARAAN
HARlAN
NOTA DEBET/REKENING KORAN 3 BANK! _'. 4 'i...,;i:6 . ~.~,,:~t;;;;.~Ai~~:~l;).; -:·;r.'t4$.\:!;t*.I)~~' SEGI JUMLAH pas SEGI JUMlAH 5~!:..: :~r~.),/~": 7:~'~ TANGGALI BULAN SELISIHNOTA KREDIT ;.,: ';_"~,~·"··-;;1:"'~>'~it1;':'j~!.';'-'. ?'>"i* 9J~
I No.
i
';0- ~
:.
KETERANGAN
1
I
I i
I
..............
2007
KEPALA SEKSI BANKIPERSEPSI.
NIP
~
NEGARA
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR HASIL PENELITIAN ANTARA NOTA DEBET (PELIMPAHAN) DENGAN NOTA KREDIT PENERIMAAN HARlAN Diisi nomor urut Uraian Isian Diisi jumlah dengan jumlah nominal segi segi selisih berdasarkan berdasarkan jumlah berdasarkan nominal Nota ADK/LHP Nota DebeURekening DebeURekening yang diterima Koran dari Koran Bank/P'Js nama Bank/Pas yang bermasalah segi Diisi tanggal keterangan dan terjadinya bulan selisih ADK/LHP yang diterima dari Bank/Pas Kolom ."
10 6. 52437 8
-r
LAMPI SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL
RAN
111.2
PERBENDAHARAAN
NOMOR sE-29 IPB/2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENOAHARAAN NEGARA
DAFT AR SETORAN YANG BELUM MENDAP ATKAN NTPN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PERIODE 2007 7TANGGAUBULAN 8 3MAP 5 NAMNNPWP 2 JUMLAH 64NTPN BANK/POS JENIS SETORAN SEMENTARA SETORAN (Rp) NO t;:;'
.
u
JUMLAH
...........................
,
2007
KEPALA SEKSI BANK PERSEPSI.
NIP
07
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR SETORAN YANG BELUM MENDAPATKAN Diisi urut Uraian (sian Oiisi jumlah Mata Anggaran dan/atau setoran dari NPWP Penerimaan transaksi dari Wajib dari tersebut transaksi Pajak terse butMPN Diisi nomor jenis tanggal nama nomortransaksi Bank/Pos NTPN dan bulan Sementara dari dimana transaksi setoran terjadi dari terse dari Aplikasi transaksi setoran but Back tersebut Office Kolom
8762453
-
NTPN
LAMPIRAN SURA T EDARAN
DIREKTUR
JENDERAL
111.3
PERBENOAHARMN
TENTANG TATA CARA PER BAlKAN NOMOR SE- 29/PB/2007 DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DAFTAR SETORAN YANG MENDAPATKAN PEMBATALAN NTPN PAD A KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA . PERIODE 2007
~
NO
467 5 NAMNNPWP 2 TANGGAUBULAN 3 SETORAN MASETORAN BANK/POS JENIS JUMLAH (Rp)
JUMLAH
...........................
,
2007
KEPALA SEKSI BANK PERSEPSI,
NIP
-
91'0
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR SETORAN YANG MENDAPATKAN PEMBATALAN Oiisi nomor urut Uraian Oiisi jenis jumlah mata setoran anggaran setoran dari dari transaksi transaksi tersebut terse butIsiantersebut tanggal nama dan/atau Bank/Pos dan bulan dari NPWP dimana transaksi transaksi dari terjadi Wajib tersebut dari transaksi setoran Pajak Kolom 7 46 235
-
NTPN
I LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
111.4
PERBENDAHARAAN
NOMOR sE.29/PB/2007 TENTANG TATACARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DAFTAR HASIL PENELITIAN ADK NON-NTPN DENGAN DOKUMEN BANK/POS PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA . PERIODE 2007
No.
BANKI pas
AOK NON NTPN
TANGGAU BULAN SEGI
~4. ',.~;
JUMLAH SETORAN (Rp)
OOKUMEN BANK! pC5s SEGI
JUMLAH SETORAN (Rp)
SELISIH SEGI
JUMLAH SETORAN (Rp)
51~~~i~~,5~~r(Zif;r;;;t~!~~~i~i.: ~s~~~-%t6~,*~~~ ~:~~~:~~~~il~({Z.~~~~j~~~;St~~{~'f~~~~~~~~·~.~~~~~~~~~~~i~1
JUMLAH
.......... ,
2007
KEPALA SEKSI BANK PERSEPSI,
NIP
~
DAFTAR HASIL PENELITIAN
PETUNJUK PENGISIAN ADK NON-NTPN DENGAN DOKUMEN BANK/POS
Oiisi dengan selisih jumlah nominal segi antara AOK dokumen jumlah jumlah dengan segi selisih dari jumlah transaksi yangUraian belum antararnendapatkan AOK Non-NTPN Non-NTPN NTPNdan dan berdasarkan belurn dari transaksi NTPN nominal Oiisi nomor urut mendapatkan jumlah nominal dari transaksi tersebut yang Oiisi Oiisi nama tanggal Bank/Pos segi dan dari bulan transaksi yang dari bermasalah AOK yang tersebut belumIsian mendapatkan NTPN Kolom Sank/Pos yang diterima dari Sank/Pos AOKlLHP 3. 2945 67
L
I LAMPIRAN 111.5. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN
NOMOR sE29 IPBI2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DAFT AR PERMASALAHAN PELAKSANAAN MPN PAOA KANTOR PELAYANAN PERBENOAHARAAN NEGARA I,;
I
NO.
URAIAN MASALAH TANGGAPAN/JAWABAN
I I
.
TIN OAK LANJUT I I
I
I
....................... ,
2007
KEPALA SEKSI BANK PERSEPSI,
NIP
...............
,tl '41/Y
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL
IV
PERBENDAHARAAN
NOMOR SE- 29/PB/2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSISI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
BERIT A ACARA REKONSILIASI
DATA
Pad a hari ini tang gal 2007 di KPPN telah dilakukan Rekonsiliasi Data . Penerimaan antara data Perbankan dengan data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menyelesaikan permasalahan data penerimaan negara dalam pelaksanaan MPN terhitung tanggal 2007 dengan uraian kegiatan sebagai berikut: 1. Meneliti selisih antara Nota Debet (pelimpahan) 2. Meneliti dokumen/daftar
dengan Nota Kredit;
setoran yang belum mendapat NTPN;
3. Meneliti Berita Acara Pembatalan Setaran aleh Bank/Pas, atas transaksi input berdasarkan LHP dan BPN yang dilampirkan aleh Bank/Pas; 4. Mencacokkan antara jumlah \ diterima dari Bank/Pas;
data dan setaran Nan-NTPN
5. Merekam upload data yang belum mendapat
yang diproses
NTPN untuk mendapatkan
yang dinyatakan
double
dengan dokumen
yang
NTPN Sementara;
6. Mencetak Laporan Kas Posisi pada akhir bulan Januari dan Februari 2007. Hasil kegiatan terse but di atas dituangkan
1.
C'
5. 4. 3. 2. 6.
Daftar Hasil Penelitian (Lampiran 111.1);
antara
dalam lampiran sebagai berikut:
Nota Debet (Pelimpahan)
Daftar Setoran yang Belum Mendapatkan Daftar Setaran yang Mendapatkan
Pembatalan
Daftar Hasil Penelitian ADK Nan-NTPN Permasalahan Hasil Rekonsiliasi Berita Acara ini;
NTPN (Lampiran
dan Nota Kredit
Penerimaan
111.2.);
NTPN dari Bank/Pos (Lampiran
dengan Dakumen
Harian
Bank/Pas (Lampiran
data dan diskusi sebagaimana
diuraikan
111.3);
iliA); pada Lampiran
Laparan Kas Pasisi akhir bulan Januari dan Februari 2007.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan
sernestinya .
.................. , Kepala KPPN
2007 .
N·lp·······························~
-
IV
