KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENANAMAN MODAL TAHUN 2018
Disampaikan pada acara Forum OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bandung, 8 Maret 2017
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2018
SISTEMATIKA PAPARAN Pendahuluan Gambaran Umum dan Permasalahan Bidang Penanaman Modal Arah Kebijakan Pembangunan Penanaman Modal Tahun 2018
Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018
Mekanisme Rangkaian Musrenbang Tahun 2018
PENDAHULUAN
PROVINSI JAWA BARAT Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
Tahun 2011
Tahun 2029
44,3
54,1
Juta Jiwa
Juta Jiwa
Tahun 2008
42,5 Kabupaten/Kota
: 27
Luas
: 3.709.528,44 Ha
Kecamatan
: 626
Kelurahan
: 641
Desa
: 5.321
Juta Jiwa
Penduduk LPP (2016) : 1,43% Indonesia (2016) : 258.705.000 Jiwa Jabar (2016) : 47.379.389 Jiwa Penduduk Miskin (2016) : 8,77 % Kemantapan Jalan Rasio elektrifikasi Pelayanan Air Minum Irigasi Kondisi Baik Kawasan Lindung
: : : : :
98,5% (2016) 97,71% (2016) 71,14% (2016) 72,60% (2016) 37,20% (2016)
Tahun 2013
45,34 Juta Jiwa
PDRB (2016) PDRB per kapita (2016) Inflasi (2016) LPE (2016) IPM (2016) RLS (2016) AHH (2016)
: Rp. 1.652,59 Trilyun (adhb); : Rp.34,88 Juta (adhb) : 2,75% : 5,67% : 70,19% (Metode Baru Forecast) : 7,90th (Metode Baru Forecast) : 72,68 th (Metode Baru Forecast)
APK APK APK APK APK
: : : : :
PAUD SD SMP SMA PT
64.11 % (2014 - 2015)* 109.42 % (2014 - 2015)* 98.91 % (2014 - 2015)* 62.11 % (2014 - 2015)* 17,47 % (2013 - 2014)
Sumber: Badan Pusat Statistik dan *Kemendikbud
12
SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:
5 NILAI-NILAI LUHUR :
7 KARAKTER :
1. JUJUR DAN KONSISTEN 2. TANGGUH DAN DISIPLIN 3. KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4. RAMAH DAN BIJAKSANA 5. KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
SEHAT, CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT
SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel.Cirebon Pel.Cirebon Tol Kanci-Pejagan Tol Kanci-Pejagan
PP RANCABUAYA Rancabuaya Raya
TPITPI Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
5
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DAN
VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 1.
PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
2.
Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI.
3.
PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.
4.
Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5.
Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF.
6.
Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.
7.
Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA.
VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal
6
JANJI GUBERNUR JAWA BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA
7
ARAHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
EVALUASI 6. Terintegrasi antara perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi
A
D 1. 2. 3. 4.
PERTANGGUNG JAWABAN 5. Tanggug jawab pada level program dan Kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokasi Dengan reward punishment yang jelas.
UNTUK MENGHASILKAN PEMBANGUNAN YANG: Dirancang dengan baik Digambarkan obyektif, fokus, efektif dan efisien Dapat dievaluasi Jelas terstruktur Dilakukan Pendekatan Logical Framework
C
PERENCANAAN 1.
2.
3.
Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, yaitu; kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program follow Result) Percepatan capaian target pembangunan melalui rencana aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) yang dituangkan pada SK Gubernur Nomor 500 Tahun 2014
PENGANGGARAN
B
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja. Hasil yang dicapai dari penggunaan sumberdaya (money follow program)
Sumber : Ahmad Heryawan; 2016
8
INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI JAWA BARAT
1
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) GUBERNUR
E-Planing
2 E- Budgeting
5
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIOITAS (INDIKATOR RENSTRA PD)
E-Sakip
INTEGRASI
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIOITAS (PK KEPALA PD)
3 SIPKD
Sumber : Ahmad Heryawan,2016
4 E-Monev
PENCAPAIAN TARGET KEGIATAN PRIOITAS (IKU ESELON III OPD)
LEVEL TANGGUNG JAWAB IKU
REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
INDIKATOR URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN YANG TERTUANG DALAM RENJA OPD
9
Rekomendasi BPK • • • •
RI terkait Pemeriksaan Proses Perencanaan Tahun 2014 – 2016
Proses Perencanaan dan Penganggaran harus SESUAI JADWAL yang telah ditetapkan disertai REKAM JEJAK pada setiap tahapan. Setiap usulan kegiatan harus DILENGKAPI dengan SURAT PENGANTAR dan PROPOSAL (baik BL maupun BTL). Perubahan usulan Kegiatan disertai dengan perubahan PROPOSAL dan BERITA ACARA. Penentuan LOKASI pada setiap kegiatan harus spesifik (jelas dan terukur).
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018 DIKAWAL OLEH KPK !!! (TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN, TEPAT ADMINISTRASI)
10
GAMBARAN UMUM DAN PERMASALAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
REALISASI INVESTASI: PERKEMBANGAN PMA DAN PMDN JAWA BARAT Pertumbuhan PMDN ke Jawa Barat selama dua tahun terakhir menurun. Namun pertumbuhan PMA terus meningkat khususnya ke sektor industri pengolahan. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tujuan investasi utama dengan pangsa terhadap nasional untuk PMA mencapai 20,4 persen dan PMDN mencapai 14,1 persen. Perkembangan PMA di Jawa Barat, 2004 – 2016
Pangsa PMA Sektoral di Jawa Barat
Perkembangan PMDN di Jawa Barat, 2004 – 2016
Pangsa PMDN Sektoral di Jawa Barat
12
5 (Lima) Besar Realisasi Sektor Investasi di Jawa Barat Tahun 2016 11.018.772.643.537 39.106.216.912.252
11.686.284.747.415
12.376.350.524.670
Industri barang dari kulit & alas kaki Industri Karet & Plastik
Sektor
Jumlah Investasi
1 Industri barang dari kulit & alas kaki 2 Industri Karet & Plastik
39.106.216.912.252
3 Industri tekstil
12.376.350.524.670
4 Industri mineral non logam
11.686.284.747.415
5 Tanaman Pangan & Perkebunan
11.018.772.643.537
TOTAL 2016
143.004.582.157.855
30.704.199.892.390
30.704.199.892.390
Industri tekstil
Industri mineral non logam Tanaman Pangan & Perkebunan
Permasalahan, Peluang, dan Tantangan Investasi di Jawa Barat
PERMASALAHAN UTAMA BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RPJMD 2013-2018 1. Biaya ekonomi tinggi, kepastian hukum, dan jaminan keamanan berusaha
2. Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan belum merata 3. Konflik industrial
dalam
hubungan
PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI DI JAWA BARAT a. Peluang Peluang investasi Jawa Barat masih terbuka bagi Penanam Modal Asing (PMA) b. Tantangan -
-
Arus bebas modal dan investasi Regulasi untuk menjamin kepastian berusaha bagi Penanam Modal Asing (PMA) Peningkatan sarana infrastruktur di Jawa Barat
14
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2018
15
TAHAPAN PEMBANGUNAN Tahapan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2008
2008-2013
Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia
2013-2018
Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat
2014 Tahap Awal
Tahap Pengembangan
Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat
Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh
Tahapan Pembangunan Jangka Menengah 2015
2018-2023
2023-2025
Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat Disegala Bidang
2018 2017
2016
Tahap Diversifikasi
Tahap Pemantapan
Tahap Awal Mencapai Kemandirian
16
PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 DAN 2016 SERTA TARGET TAHUN 2017 dan 2018 No
LKPJ 2015
LKPJ 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
46.709.569
47.379.389
48.366,9
49.169,7
b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1,47
1,43
-
-
2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
5.06 (5.04)
5,67
6,3 - 6,9
6,4 – 7,0
3.
Inflasi (%)
2.73
2.75
4,0 - 5,0
4,0 - 5,0
4.
Nilai PDRB Per Kapita (adhb) (Rp Juta Rupiah)
32,64
34,88
26,00 – 28,00
28,00 – 30,00
5.
Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk
9,57
8,77
5,00 - 4,10
5,00 - 4,10
6.
Laju Pertumbuhan Investasi (%) (adhb)
29,53
7,65
-
-
7.
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
8,72
8,89
7,00 - 6,50
6,50 – 6,00
8.
Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. Trilyun)
396.36 (382.99)
412.30
267,2 - 287,2
315,3 - 335,3
1.
INDIKATOR a. Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)
17
INDIKATOR KINERJA DAERAH BIDANG PENANAMAN MODAL Pergub Penyelarasan RPJMD 2013-2018 No.
Indikator Kinerja
Satuan
Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018
MISI PERTAMA: Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing MISI KEDUA: Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Sasaran 1: Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur 17 Skor Pola Pangan Harapan 18 Jumlah cadangan pangan pemerintah Sasaran 2: Meningkatnya daya saing usaha pertanian 19 Nilai Tukar Petani (NTP) 20 Produksi Padi Tingkat Produksi Daging 21 Tingkat Produksi Susu 22 Tingkat Produksi Telur 23 Sasaran 3: Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 25 PDRB Per Kapita (ADHB) 26 PDRB Per Kapita (ADHK) 27 Laju Pertumbuhan Ekspor 28 Nilai Investasi/PMTB adhb 29 Nilai Investasi PMA - PMDN 30 Inflasi Sasaran 4: Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan 31 Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha
Poin Ton
80 500
82 550
Poin Ton Persen Persen Persen
113-114 12.686.578 3 2 2
114-116 13.067.175 3 2 2
Persen Juta Rupiah Juta Rupiah Persen Trilyun Rupiah Trilyun Rupiah Persen
60,75 – 61,00 26,00 – 28,00 13,00 – 15,00 7,5 267.2 - 287.2 121,8 4,5
68,00 - 69,00 28,00 – 30,00 15,00 – 17,00 8 315.3 - 335.3 138,85 4,0
Orang
7.750
7.750
65,50 660.000
66,00 665.000
6,3 - 6,9
6,4 - 7,0
0,35 – 0,34
0,34 – 0,33
Poin 32 Indek Daya beli Ribu Rupiah 33 Daya Beli Masyarakat Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional 34 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun
35
Indeks Gini
Poin
MISI KETIGA: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT: Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan InfrastrukturStrategis yang Berkelanjutan
18
MISI KELIMA : Meningkatkan Kehidupan sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pergub Penyelarasan RPJMD 2013-2018 Nama Nama Bidang (UU Urusan 23/2014) Urusan Wajib 12 Penanaman modal
Nama Program
60 Program Peningkatan Investasi Daerah 61 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran Program Pembangunan Daerah
Meningkatnya realisasi PMA/PMDN Meningkatnya prosentase pelayanan Perijinan yang tepat waktu 62 Program Pembinaan dan Pendapatan Asli Daerah Pengembangan BUMD dan dari BUMD dan Investasi Lembaga Keuangan Non Perbankan Pemerintah Provinsi
Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)
Nilai Investasi PMA/PMDN Prosentase Pelayanan Perijinan yang tepat waktu Kontribusi BUMD terhadap PAD meningkat 10% (dalam konfirmasi)
Satuan
Capaian Kinerja Program 2017 2018 Targe Target t
Trilyun (Rp) %
121,8 138,8 5 80 85
Milyar rupiah
258
266
19
Tema Pembangunan 2014
Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat TinggiBerbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera
2015
Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat
2016
Satu perencanaan jabar untuk peningkatan daya saing, kemandirian dan kesiapan dalam persaingan global
2017
Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat
2018
Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat 20
ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 A. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi: 1)
Ketahanan pangan
2)
Kemiskinan
3)
Pengangguran
4)
Ketahanan keluarga dan perlindungan anak
B. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi: 1)
Pemerataan, perluasan akses dan mutu pendidikan
2)
Peningkatan kualitas, akses dan sistim pelayanan kesehatan
3)
infrastruktur strategis, infrastruktur desa dan perdesaan
4)
Peningkatan Tibumtransmas
C. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi: 1)
Aksesibiltas, kualitas, daya saing, pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan
2)
Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil (KUK)
3) Kemudahan dan keamanan berusaha 4)
Prestasi pemuda dalam lingkup nasional dan internasional
5)
Pemilihan Kepala Daerah 2018
6)
Reformasi Birokrasi
7)
Pengembangan destinasi wisata, pusat seni dan budaya serta gelanggang olahraga
8)
Lingkungan hidup dan penataan ruang
21
11 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 1. Akses dan kualitas pendidikan I. Akses dan kualitas pendidikan serta
keagamaan a. Wajib belajar 12 tahun. b. Pendidikan Vokasional. c. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan Inklusif. d. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru. e. Terselenggaranya program pendidikan di luar domisili (PDD)/ Multikampus. f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan. g. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata
a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan mutu pelayanan realisasi investasi. b. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja. c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian. d. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha. e. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan Budaya Lokal
2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak. b. Mencegah dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). d. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan. e. Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna. 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan a. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga. b. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi. c. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional. d. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan. e. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan. f. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur irigasi serta meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi.
5. Peningkatan ketahanan pangan , energi dan sumberdaya air a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani b. Meningkatkan Distribusi, Informasi harga dan Akses Pangan. c. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. d. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh yang berorientasi agribisnis. e. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan non kayu, kelautan dan perikanan
7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) b. Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis TIK c. Meningkatnya kesadaran hukum antar umat beragama d. Menyelenggarakan pilkada yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia (LUBER) dan Jujur Adil (JURDIL)
8.. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana a. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan. b. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan. c. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah. d. Meningkatnya upaya penanganan pencemaran air di Hulu DAS Citarum. e. Meningkatnya kesiapan menghadapi bencana mulai dari mitigasi, penanganan bencana dan pasca bencana
9. Penanggulangan kemiskinan a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. b. Meningkatnya pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin/kelompok masyarakat miskin
10. Peningkatan penataan ruang daerah (F) 6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil (KUK) dan Daya Saing Industri a. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan. b. Meningkatnya Pemanfaatan teknologi tepat guna c. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. d. Meningkatnya Industri unggulan termasuk industri kreatif.
a. Meningkatnya kualitas perencanaan ruang. b. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. c. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang
11. Peningkatan Kualitas kependudukan a. Meningkatnya ketahanan keluarga. b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas Kependudukan 22
23
HIGHLIGHT SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN:
MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI PRIORITAS PEMBANGUNAN: 4. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI, DAYA SAING USAHA DAN PARIWISATA SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN: 4.1 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
Indikasi Kegiatan
Indikasi Kegiatan
Indikasi Kegiatan
4.1.1 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha
4.1.2 Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha
4.1.3 Pengembangan penanaman modal
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
...........
...........
...........
........... ...........
...........
...........
KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018
25
1.
Memantapkan Kelembagaan;
2.
Intensifikasi dan ekstensifikasi;
3.
Koordinasi Pusat-Daerah;
4.
Meningkatkan Deviden BUMD;
5.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat;
6.
Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil;
7.
Meningkatkan pengelolaan asset daerah.
A. Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan B.
Pengeluaran Pembiayaan 1.Penyertaan modal; 2.Kredit Cinta Rayat (KCR)
1. RPJMD 2013-2018, RPJMN 2015-2019, dan Prioritas Pembangunan, Janji Gubernur 2013-2018, Sustainable Development Goals (SDGs), Good Governance; 2. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; 3. Fungsi kesehatan 10% dari total belanja; 4. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. 5. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat. 6. Pendukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak 7. Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi 8. Pendukungan Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII 9. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
26
Kriteria Substansi Usulan Kegiatan Prioritas
Perangkat Daerah
1. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Tahun 2018 (RPJMD 2013-2018). 2. Hasil evaluasi RPJMD 2013-2018 berupa Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan dan Prioritas Pembangunan Provinsi. 3. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2018 (RPJMN 2015-2019). 4. Kegiatan yang merupakan kewajiban Provinsi (merujuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). 5. Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU). 6. Tindak lanjut/Amanat Peraturan Perundangan (pendidikan 20%, kesehatan 10%, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)). 7. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. 8. Pendukungan persiapan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak. 9. Kegiatan fixed cost dan pelayanan dasar PD.
Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4.
Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Tahun 2018 (RPJMD 2013-2018). Komitmen antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, atau tindak lanjut MoU. Tindak lanjut/Amanat Peraturan Perundangan (pendidikan 20%, kesehatan 10%. Pendukungan persiapan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak.
27
MEKANISME RANGKAIAN MUSRENBANG 2018
28
Jadwal Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang Tahun 2017 NO.
Kegiatan
Tanggal Pelaksanaan
Tempat
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Pembukaan Rangkaian Musrenbang
2.
Musrenbang Kabupaten/Kota
3.
Forum Perangkat Daerah
4.
Forum Gabungan Perangkat Daerah Provinsi
5.
Pra Musrenbang (Pohon Kinerja) Wilayah I (BKPP Wilayah Bogor)
!
!
27 Maret 2017
Botani Square
29 Maret 2017
Jatiluhur
Wilayah III (BKPP Wilayah Cirebon)
30 Maret 2017
Wilayah IV/Priangan Barat
31 Maret 2017
Wilayah IV/Priangan Timur
01 April 2017
Kantor BKPP III Kantor Pemkab Pangandaran Kantor Pemkab Pangandaran Terserah Bidang Bappeda
Wilayah II (BKPP Wilayah Purwakarta)
6.
BKPP III Cirebon Provinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota di Jawa 16 Februari – 10 Maret 2017 Barat 14 - 17 Maret 2017 PD Provinsi Jawa Barat Bappeda 23 Maret 2017 Provinsi Jawa Barat 27 Maret – 01 April 2017 16 Februari 2017
7.
Rakor Bidang Tindaklanjut Pra Musrenbang (Pohon Kinerja) Rapat Koordinasi Teknis Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan Bappeda Kabupaten/Kota
03 – 04 April 2017
8.
Virtual Musrenbang
10 April 2017
9.
Musrenbang Provinsi
11 – 13 April 2017
10.
Pasca Musrenbang (BL) bersama TAPD
!
06 April 2017
Tentatif
Bappeda Provinsi Jawa Barat Bappeda Provinsi Jawa Barat Tentatif Bappeda Provinsi Jawa Barat
29
3 – 4 April 2017
Belanja Langsung
1
BTL Top Down
Rakor Bidang Bappeda Provinsi
Draft Ranwal RKPD 2018
Rancangan Awal RKPD 2018
Rancangan Awal RKPD 2018
Draft Rancangan RKPD 2018
16 Februari 2017
13 – 17 Maret 2017
23 Maret 2017
27 Maret – 1 April 2017
Pembukaan Rangkaian Musrenbang RKPD
Forum Perangkat Daerah
Forum Gabungan Perangkat Daerah
Pra Musrenbang Provinsi
BTL Bottom Up
2
Musrenbang Kabupaten/ Kota
3
Belanja Langsung
4
BTL Bottom Up
5
Tahapan Perencanaan Provinsi Jawa Barat
Draft Rancangan RKPD 2018
Draft Rancangan RKPD 2018
Rancangan RKPD 2018
6 April 2017
10 April 2017
11-13 April 2017
Rakortek Bappeda Provinsi & Kab/Kota
BTL Bottom Up
6
Virtual Musrenbang Provinsi
BTL Bottom Up
MUSRENBANG Provinsi
7
Rancangan Akhir RKPD 2018
Pasca MUSRENBANG Provinsi
8
BTL Bottom Up
BTL Bottom Up
17 Feb – 10 Maret 2017
BTL Top Down
Belanja Langsung
BTL Top Down
30
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SISTEM PENGANGGARAN
SISTEM PERENCANAAN
Aplikasi RKA/DPA BAPPEDA
TAPD
rkpdjabaronline.jabarprov.go.id Jan
Feb
RKPD
Mar
Apr
ppasjabaronline Mei
Jun
Nota Kesepakatan
Jul
Ags
RANCANGAN KUA-PPAS
Online Sep
Okt
Nov
Des
DOKUMEN RAPBD - APBD KUA PPAS
BPKAD
e-SAKIP (Biro Organisasi)
e-MONEV (Bappeda) SIPKD (BPKAD)
31
RENCANA TINDAK LANJUT PERANGKAT DAERAH/BIRO PROVINSI 1.
2. 3. 4. 5.
PD/Biro yang baru terbentuk, atau yang berubah nomenklatur dan tupoksi agar SEGERA menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dasar untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018; Verifikasi Penyusunan Renstra oleh Bappeda Provinsi akan dilaksanakan pada 27 – 28 Februari 2017; Menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 dengan mengacu kepada 11 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk menelaah kegiatan yang sifatnya BTL Top Down; Melaksanakan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan jadwal (13 – 17 Maret 2017)
KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3.
Menyusun dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2018 dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD Provinsi dan RKP Pemerintah Pusat; Menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 dengan mengacu kepada 11 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 melalui RKPDJabar Online 2101; Melaksanakan Musrenbang Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku. 32
SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500 Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
RKPDJabar
-ONLINE
www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
HIGHLIGHT SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN:
MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI PRIORITAS PEMBANGUNAN: 4. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI, DAYA SAING USAHA DAN PARIWISATA SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN: 4.1 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
Indikasi Kegiatan
Indikasi Kegiatan
Indikasi Kegiatan
4.1.1 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha
4.1.2 Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha
4.1.3 Pengembangan penanaman modal
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perizinan dan Informasi Perizinan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kegiatan Layanan Perizinan di Gerai dan Layanan Site Mobile Service (SMS).
Kegiatan Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Barat. Kegiatan Pegendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN
Kegiatan Forum Interaksi Investor Jawa Barat Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal Kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Jawa Barat Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Investasi
