KEBIJAKAN e-procurement NASIONAL

Click to edit Master title style

KEBIJAKAN e-PROCUREMENT NASIONAL

Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP Manado, 23 Agustus 2016

Click to edit Master title style “CONCERN” INPRES no 1 tahun 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAN PBJP

(Presiden RI 2014-2019)

INSTRUKSI KEDUA dan KETIGA: Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Kepala Daerah: 1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan; 2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan; 3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement); 4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di masing- masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi; 5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan `tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.

SISTEM NASIONAL Clicke-PROCUREMENT to edit Master title style

(DIKELOLA OLEH LKPP)

Perencanaan

SiRUP Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

eProcurement NASIONAL

e-Lelang

e-Tendering

e-Seleksi

Pemilihan

e-Contract Management

e-Purchasing

Lelang cepat

Inovasi

SIKaP Sistem Informasi Kinerja Penyedia

e-Katalog

Monev Online PBJP =

SISMON TEPRA

Click to edit Master title style “CONCERN” INPRES no 1 tahun 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL INSTRUKSI KEDUA dan KEEMPAT:

(Presiden RI 2014-2019)

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Kepala Daerah: 1. Melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional antara lain dengan: a. mempercepat pemilihan penyedia barang, penyedia pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konsultansi, atau jasa lainnya; b. memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP), sistem pembelian secara elektronik (e-Purchasing), lelang cepat melalui sistem informasi kinerja penyedia dan/atau sistem pengadaan barang/jasa yang berlaku; c. melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. 2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

INDONESIAN EXPENDITURE CYCLE Click to MANAGEMENT edit Master title style -

(1)

Perencanaan

Pagu Indikatif Renja Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

(2) Penganggaran

(5) Monev BAPPENAS- MONEV PBJB K/L KEMENDAGRI -MONEV PBJP PEMDA KSP- SISTEM MONITORING TEPRA (SISMONTEP TEPPA UKP4)

(4) Pelaksanaan

RKA/KL (POK)

Pengumunan RUP (SiRUP)

(3) Pengadaan

Monev Online Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) eMonev Pengadaan

SPSE - e-Tendering e-lelang cepat (SIKAP) - e-Purchasing via e-Katalog - e-Kontrak manajemen

SKEMA IMPLEMENTASI SISMON TEPRA Click to edit Master title style SKEMA BARU

SKEMA LAMA

Presiden Sekretariat TEPPA

Menteri/ Kepala Daerah

SISMON

SATKER/ SKPD

TEPPA

Pejabat Penghubung K/L/Pemda

BAPPENAS- MONEV PBJB K/L KEMENDAGRI -MONEV PBJP PEMDA KSP -SISMON TEPRA

Sekretariat TEPRA SISMON

TEPRA Datawarehouse

SATKER/ SKPD

SATKER/ SKPD

SATKER/ SKPD

KEMENKEU

OM SPAN

K/L/Pemda

Pejabat Penghubung, Pokja/UL Admin Sismontepra, Admin SiRUP, Admin PPE

LKPP-LPSE e PROC (SiRUP – SPSE – Manajemen Kontrak)

ClickIDEAL to editeGOV Master title style KONDISI NASIONAL I N S T A N S I T E R K A I T

•Kemenkeu •LKPP •K/L/D/I

•Kemenkeu •Kemendagri

DIPA/DPA /POK

•Bappenas •Kemenkeu •Kemendagri

Renja K/L RKA K/L RKA SKPD

Kemenkeu

SPAN/SA KTI e-Proc

LKPP-LPSE •BPKP •Kemendagri

Kemenkominfo (MANTRA)

KAK

(SiRUP, SPSE eKatalog)

SIMDA SIPKD

D A T A

Data warehouse/ Government Service Bus

PITALEBAR RI

B A S E

(Perpres No. 96 Tahun 2014)

One Data One Map - KSP (data.id) - Bappenas - BPS - BIG

MONEV, LAPORAN dan DASHBOARD PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

SISMON TEPRA (INPRES TEPRA thn 2015)

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (INPRES No. 1 2015) Realisasi Anggaran dan Fisik (PP39, PMK 249) Kinerja KLDI Laporan Audit (e-Audit) Monitoring Realtime untuk sektor


Profil Pengadaan di Wilayah Sulawesi Utara

ClickPengadaan to edit Master title Sulut style Profil Wilayah No.

1 2

Prov/Kab/Kota

LPSE Provinsi Sulawesi Utara LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow 3 Selatan 4 LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5 LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 6 LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe 7 LPSE Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 8 LPSE Kabupaten Minahasa 9 LPSE Kabupaten Minahasa Selatan 10 LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara

Anggaran (dlm M)

RUP (dlm M)

% RUP

1465.31 401.04

1578.79 351.84

107.74 87.73

-

367.21

-

342.19

364.21

106.44

372.46 353.11 379.54 501.55 468.8 397.16

358.63 593.52 316.34 323.2 262.19 383.62

96.29 168.08 83.35 64.44 55.93 96.59

ClickPengadaan to edit Master title Sulut style Profil Wilayah No.

11 12 13 14 15 16 17

Prov/Kab/Kota

LPSE Kabupaten Minahasa Utara LPSE Kabupaten Talaud LPSE Kota Bitung LPSE Kota Kotamobagu LPSE Kota Manado LPSE Kota Tomohon LPSE Politeknik Negeri Manado*

18 LPSE Universitas Negeri Manado* 19 LPSE Universitas Sam Ratulangi*

Anggaran (dlm M)

RUP (dlm M)

% RUP

452.83 388.55 293.87 372.78 971.8 327.39

318.8 372.77 308.51 375.91 918.08 330.09

70.40 95.94 104.98 100.84 94.47 100.82

-

-

-

* Anggaran menginduk ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Click to edit Master style Profil LPSEtitle se Sulut No. 1 2 3

Nama LPSE

LPSE Provinsi Sulawesi Utara LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 4 LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5 LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 6 LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe 7 LPSE Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 8 LPSE Kabupaten Minahasa 9 LPSE Kabupaten Minahasa Selatan 10 LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara

Jumlah Kelulusan Standar LPSE 2 4

Pembaharuan SLA Sudah SLA Baru Sudah SLA Baru

-

-

5

-

5 2

-

Click to edit Master style Profil LPSEtitle se Sulut No. 11 12 13 14 15 16 17

Nama LPSE

LPSE Kabupaten Minahasa Utara LPSE Kabupaten Talaud LPSE Kota Bitung LPSE Kota Kotamobagu LPSE Kota Manado LPSE Kota Tomohon LPSE Politeknik Negeri Manado 18 LPSE Universitas Negeri Manado 19 LPSE Universitas Sam Ratulangi

Jumlah Kelulusan Standar LPSE 5 2 2 2 -

Pembaharuan SLA Sudah SLA Baru Sudah SLA Baru -

Click to editDEKLARASI Master title style SABANG


Kelembagaan Egovernment Keamanan Informasi

Click to edit Master title style 2016 – Piagam Khatulistiwa


KELEMBAGAAN

Deklarasi Sabang 1. Mempercepat pembentukan kelembagaan LPSE menjadi organisasi permanen pada pemerintah daerah 2. Mendorong organisasi permanen kelembagaan LPSE berada pada SKPD (bidang TIK atau berdiri sendiri)

Usulan Perubahan Perka LPSE Pasal 5 (1) LPSE Pemerintah Daerah merupakan unit kerja yang bersifat struktural/permanen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

3. Pembentukan kelembagaan LPSE dilaksanakan secepat mungkin selambat-lambatnya pada tahun 2017 4.

Pasal 6 Struktur kelembagaan LPSE minimal 1) Perangkat organisasi LPSE disusun terdiri dari : kepala, kesekretariatan, sesuai dengan kebutuhan, sekurangdan fungsi pelayanan (admin, helpdesk, kurangnya menyelenggarakan fungsi verifikator, dan trainer) dan pembinaan yang meliputi: pada LPSE Prov. Kepala; Sekretariat; Administrasi Sistem Elektronik; Registrasi dan Verifikasi;Bimbingan Teknis dan Layanan Pengguna;

Click to edit Deklarasi Master title style Aktualisasi Amanat Sabang Deklarasi Sabang 5. Mendorong peningkatan kompetensi SDM, remunerasi dalam rangka penguatan lembaga LPSE. 6. Mendorong jabatan fungsional di lingkungan lembaga LPSE. 7. Memperkuat peran LPSE Provinsi dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi bagi LPSE kab/kota.

Usulan Perubahan Perka LPSE

BAB V KARIER, TUNJANGAN,HONORARIUM, PENDIDIKAN, BANTUAN HUKUM Pasal 14 Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak rnendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 15

1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan K/L/D/I dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja. 2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di K/L/D/I.

Pasal 16 1)

Pegawai LPSE diberikan honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan K/L/D/I memperhatikan beban kerja.

besarnya dengan

2)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium pegawai LPSE. Pasal 17

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

Pasal 18 Pimpinan K/L/D/I memberikan pelayanan hukum kepada pegawai LPSE dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 19 1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PP/ULP/Pejabat Pengadaan dan Pengguna SPSE lainnya dan Pihak-pihak lainnya ; 2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP ; 3) LPSE Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan LPSE oleh daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya .

Pengelolaan SDM Pembenahan Organisasi LPSE perlu dibarengi dengan penguatan Personil LPSE

Click KELEMBAGAAN to edit MasterRAKOR title style DISKUSI BALI 1. LKPP melaksanakan sosialisasi kegiatan perangkat daerah bidang yang menangani bidang pembentukan kelembagaan bersama LPSE 2. Bentuk kelembagaan LPSE permanen dalam bentuk BADAN 3. LPSE menjadi lembaga profesional berdasarkan standarisasi LPSE dan SMPI Tahun 2017 LPSE Prov harus memiliki 17 standarisasi dan pendampingan ke kab/kota yang belum memenuhi 17 standar . SMPI yang ditargetnya dari tahun 2018-2025 dengan cara LPSE bersama dengan LKPP dan Kominfo melakukan: • Sosialisasi SMPI (Awarness); • Sosialisasi SMPI (Implementasi); dan • Sosialisasi SMPI (Penilaian).

Std 8. Standar Pengelolaan SDM Click to edit Master title style Standar LPSE:2014

• Kapasitas Personil Dikelola secara khusus terkait tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan

• Matrik Kompetensi 1. Identifikasi keahlian yang dibutuhakan (skill requirement) untuk pelaksanaan tugas 2. Analisa kebutuhan peningkatan keahlian personil terhadap hasil identifikasi keahlian yang dibutuhkan 3. Program peningkatan keahlian personil


LPSE MERUPAKAN IMPLEMENTASI NYATA IMPLEMENTASI EGOVERNMENT

Click to editKonsep Master title style Egovernment

Egovernment adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT-Informasi dan Communication Technology) oleh pihak pemerintahan.....

-UNDP

ClickRuang to edit Master title style Lingkup Egovernment

G2G

• Government to Government • Pemerintah dengan Pemerintah

G2B

G2C

• Government to Bussiness • Pemerintah dengan Badan Usaha

• Government to Citizen • Pemerintah dengan Masyarakat

ClickRuang to edit Master title style Lingkup Egovernment

G2G

• Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan RUP • Memfasilitasi Pokja melaksanakan pelelangan

G2B

G2C

• Memfasilitasi Penyedia mengaktivasi user id dalam LPSE • Melakukan pelatihan SPSE dan aplikasi pendukungnya kepada penyedia

• Penayangan Pengumuman Pengadaan Pemerintah

Click to edit Master titleLPSE style Inovasi SMS Gateway Reporting E-Monep E-Contract Management Sistem Ticketing Helpdesk Aplikasi ULP

Visitor Manajemen Sistem SIMPRODATA SULAP Tutorial Youtube SIMPEL


PERAN LPSE PROVINSI DALAM MENGINISIASI E-GOVERNMENT NASIONAL

Kesepakatan E-Gov Click to editRaker Master title2015 style 1. Review dan Harmonisasi terhadap SIPKD dan SIMDA 2. Integrasi antara SIPKD/SIMDA dengan SiRUP dan eMonev 3. Penyeragaman format dokumen yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4. Dalam melakukan integrasi seluruh sistem eGovernment, LKPP bersinergi dengan seluruh instansi pusat & daerah

Kesepakatan E-Gov Click to editRaker Master title2016 style 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Perlunya komitmen pimpinan yang sangat kuat untuk implementasi eGovernment LKPP menginisiasi adopsi aplikasi e-Government end-to-end Pemanfaatan aplikasi dan infrastruktur yang strategis serta terintegrasi LPSE menyediakan fitur aplikasi dan data/informasi yang diperlukan untuk implementasi e-Government yang terintegrasi Mendukung pengembangan cloud LPSE dan database SIKaP Perlunya mengembangkan/mengadopsi instrumen laporan, dashboard, serta monitoring dan evaluasi untuk kepentingan nasional dan daerah Pemanfaatan inovasi aplikasi pendukung layanan di LPSE yang sudah diterapkan oleh satu LPSE untuk dapat di-sharing kepada LPSE lain Optimasi penggunaan TIK dalam peningkatan kepuasan publik Mendorong K/L/D/I membentuk government Chief Information Officer (CIO) nasional dan lokal sebagai penanggungjawab aplikasi

Kesepakatan Raker E-Gov Click to edit Master titleBerau style 1.

2.

3.

4.

LKPP menginisiasi forum komunikasi dengan KPK, Kemenkominfo, Kemendagri, dan pihak terkait untuk mendiskusikan serta menindaklanjuti perluasan implementasi e-Government end-to-end, khususnya untuk penguatan peran serta LPSE dalam pembangunan nasional yang berkualitas LKPP mengoptimalisasi pengembangan Aplikasi SIRUP dan Aplikasi Monev Tepra sehingga data yang ada pada Aplikasi SIPKD/SIMDA dapat di-import dalam Aplikasi SIRUP dan Aplikasi Monev TEPRA Aplikasi yang sudah dikembangkan oleh LPSE dan LKPP dikembangkan lebih lanjut agar datanya dapat digunakan oleh aplikasi-aplikasi lain yang mendukung implementasi e-Government LKPP mengakomodasi LPSE yang bersedia men-share aplikasi yang dikembangkannya untuk digunakan LPSE lainnya (LKPP menyusun katalog aplikasi inovasi LPSE)


KEAMANAN INFORMASI

Click to edit Master title SPSE style Amanat Pengembangan Perpres No 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Pasal 108 (1) LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (2) LKPP menetapkan Arsitektur Sistem Informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik

Click to edit Master title style Lanjutan Pasal 109

(1) Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang. (2) … (3) E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. (4) … (5) Sistem E-Tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

b. c.

mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan tidak terikat pada lisensi tertentu (free license).

Click to edit Master title style Pengembangan Eprocurement

2015

2008

V4

V2 V3

Click to edit Master title SPSE style

• Tidak terikat pada lisensi tertentu (Pasal 109) • Dikembangkan oleh LKPP (Pasal 108) • Pengguna SPSE tidak diperkenankan melakukan modifikasi

Click to edit Master titleDon’t style Do and Do Pemanfaatan Data SPSE

Don’t √

Modifikasi SPSE

√

Penyebarluasan Source Code SPSE

√

Standar LPSE:2014

Keamanan Informasi

Std. 9 Standar Pengelolaan Kemanan Perangkat

Std. 10 Standar Pengelolaan Operasional Layanan

Std. 11 Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan

TERIMA KASIH

Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom, MPM

HP 085781674325 WA 085778979768 [email protected] [email protected]

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Gd. LKPP Lantai 5, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta

KEBIJAKAN e-procurement NASIONAL

Recommend Documents