AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.
WHAT IS THE POLICY AGENDA?
… the list of subjects or problem to which government officials and people outside of government (closely associated with those officials) are paying some serious attention at any one time …
(Kingdon, 1984)
Agenda Kebijakan
Daftar subyek atau masalah, dimana pejabat pemerintah dan masyarakat di luar pemerintahan, memberikan perhatian secara serius pada suatu periode
ISU AGENDA KEBIJAKAN Hall et al. model Legitimacy
Feasibility
Support
Kingdon 3-stream model Problems Politics (political will)
Policies (solutions)
HALL ET AL. MODEL Legitimacy
• Isu-isu yang menurut pemerintah perlu diperhatikan
Feasibility
• Pertimbangan teknis, pengetahuan, keterampilan, sarana dan prasarana
Support
• Dukungan publik terhadap suatu isu
THE KINGDON MODEL
Problem Stream
indicators
focusing events
Politics Stream (political will)
visible participants
hidden participants
Policy Stream (solutions)
window of opportunity
feedback
NON DECISION MAKING
nilai yang dominan
aturan main yang diterima
hubungan kekuasaan yang ada diantara kelompok
alat kekuasaan
secara mandiri atau dalam kombinasi secara efektif mencegah kritik ke dalam masalah yang memerlukan keputusan
PENENTU AGENDA Pemerintah
• memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan peraturan perundang-undangan & kebijakan Penentu agenda skala internasional, seperti Bank Dunia atau USAID Penentu agenda skala nasional, seperti komunitas bisnis
Media massa
KEBIJAKAN NASIONAL
NORMA & HUKUM Patokan/pedo man bagi manusia untuk berperilaku
Das Sollen apa yg seharusnya Das Sein kenyataannya
Norma Norma inferior Hirarki
Norma superior
NORMA & HUKUM
Tertulis/tidak Norma
Sanksi bagi yang melanggar
NORMA & HUKUM
Norma Moral •untuk masyarakat dengan budaya tertentu
Norma Adat •untuk masyarakat adatnya
Norma Agama •untuk masyarakat penganutnya
Norma Hukum •untuk setiap warganegara
NORMA & HUKUM norma yg bertujuan untuk menjaga kehidupan bersama yang penegakannya dipaksakan oleh penguasa Hukum
sah apabila dibuat oleh lembaga/otoritas yang berwenang
NORMA HUKUM
Karakteristik
Heteronom (berasal dari luar/eksternal diri, misalnya: pajak) Otonom (contoh: penghormatan pada orang tua) Dapat dilekati dengan sanksi pidana/pemaksaan fisik
Sanksi pidana & pemaksaan dilaksanakan oleh aparat negara Berlaku umum (norma hukum umum) / individual (norma hukum individual) Bisa abstrak & kongkrit Bisa gabungan umum abstrak, individual kongkrit dsb
NORMA HUKUM NEGARA Norma Fundamental Negara (tertinggi & paling awal ditetapkan masyarakat) •Pancasila Aturan Dasar / Pokok Negara • UUD 45 •TAP MPR •Konvensi Ketatanegaraan (tidak tertulis) •Isi penting Aturan Dasar: •garis besar & pokok kebijakan negara, terutama aturan yang memberlakukan & memberikan kekuatan mengikat pada norma hukum Peraturan Perundangan
Undang-Undang •Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok •Produk yang dibentuk Presiden & disetujui DPR Aturan Pelaksana & aturan otonom •pelimpahan kewenangan pembuatan peraturan perundangan (sektoral & daerah)
Hukum Tertulis (Peraturan Perundang-undangan)
Hukum Kebiasaan
Sumber Hukum
Yurisprudensi (kumpulan putusan hakim)
Doktrin Ilmu Hukum
Konsideran (Menimbang …, Membaca ..., Mengingat ….
Undang-Undang (diundangkan dalam Lembaran Negara)
Diktum (pasal-pasal)
Ketentuan Peralihan
SISTEM & TATA HUKUM NEGARA
SISTEM & TATA HUKUM NEGARA
HUKUM MATERIAL & FORMAL Hukum Material
Hukum Formal
• mengatur substansi hukum tentang perbuatan apa saja yang diatur • Contoh Makro – negara: KUHP, KUHPerd • Contoh Mikro perusahaan/institusi: larangan tertentu utk kepegawaian
• mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material • Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana, KUH Acara Perdata • Contoh Mikro – perusahaan/institusi: tata cara pemberhentian pegawai
HUKUM TERTULIS
Keputusan
Peraturan
• hanya berlaku 1 kali saja dan hanya untuk 1 subyek hukum • Contoh: SK Pengangkatan Direktur, tarif
• dapat berlaku berulang-ulang, dinamis, periode tidak ditentukan, untuk banyak subyek hukum • isi: Larangan, Kewajiban, Kebolehan • Contoh: Peraturan tata tertib
TATA URUTAN PERUNDANG -UNDANGAN RI (TAP MPR NO 3 TAHUN 2000)
UUD 45
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah
TAP MPR RI
Peraturan Pemerintah
UU
Peraturan Pemerintah Pengganti Rakyat Republik Indonesia
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN (UU NO 10 TAHUN 2004)
UUD 45 UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
KELEMBAGAAN PEMBUATAN PERUNDANGAN Lembaga Pembuat Peraturan Perundangan MPR/DPR/DPD Presiden Sekretariat Negara & Kabinet
Lembaga Pengesah & Pengundangan Peraturan Perundangan Presiden (Pengesah) Sekretariat Negara (Pengundangan)
Departemen & Kementrian
Departemen Kehakiman & HAM (TBN)
Badan
DPR/MPR/DPD
Pemda Tkt I, Tkt II
PROSES PEMBENTUKAN UU (UU NO 10 TAHUN 2004) Penyiapan Rancangan UU:
Pembahasan Rancangan UU
Mendapatkan Persetujuan
•Presiden •DPR •DPD
•Presiden •DPR •DPD
•DPR •Presiden
Pengundangan
Pengesahan
•Menteri yang tugas & tanggung jawasbnya di bidang peraturan perundang-undangan Mensesneg
•Presiden
END
