KEBIJAKAN NASIONAL P4GN KERAS KEPADA PENGEDAR HUMANIS KEPADA PENYALAH GUNA
INDONESIA DARURAT NARKOBA
pencegahan & pemberantasan penyalahgunaan & peredaran gelap NARKOTIKA
Kebijakan Global Konvensi tunggal tentang narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya (diadopsi dengan UU No. 8/1976)
Semangat konvensi tersebut adalah mengacam dan menghukum para pengedar termasuk penyalah guna dengan hukuman pidana. Namun khusus terhadap penyalah guna yang terlanjur melakukan tindak pidana, para pihak dapat memberikan suatu pengganti/alternatif hukuman atau hukuman tambahan, berupa perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. “Pada intinya terhadap penyalah guna narkotika, WAJIB direhabilitasi”
United Nations Conventions againts illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, 1988 (diadopsi dengan UU No. 7/1997)
merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip prinsip dan ketentuan yang telah diatur dalam konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya sehingga menjadi sarana yang lebih effektif dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan psykotropika .
Pasal 4 UU 35/2009
huruf a
menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelanyanan kesehatan dan/ atau pengembangan IPTEK;
huruf b
Politik Hukum Negara Dalam Menangani Permasalahan Narkotka
mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
huruf c memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
huruf d menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyala guna dan pecandu narkotika.
Pasal 4
Kebijakan Legal Mengatasi Ancaman Narkoba
penyalah guna Pasal 127
pengedar Ps. 111 Ps. 112 Ps. 113 Ps. 114
pecandu Pasal 54, 55, 128
Pasal 127 uu 35/2009 Penyalah guna Narkoba untuk diri sendiri diancam pidana max 4 tahun
Diperlakukan khusus oleh hukum acara pidana
Tidak memenuhi syarat absolut untuk dilakukan penahanan (Ps. 21 KUHAP) Tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. (Penjelasan Ps. 21)
(1) Setiap Penyalah Guna : a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan, c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
PASAL
(1)Hakim yang memeriksa perkara Pecandu (Penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan). Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
(2)Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu (Penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan) Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
103
Pasal 128
Orang tua/wali wajib melaporkan anaknya, kalau tidak diancam dengan pidana 6 bulan
APA YANG HARUS DILAKUKAN BILA ADA KELUARGA,KERABAT/ TETANGGA SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA ? Ibu, kami mau lapor. Anak kami ternyata pemakai NARKOTIKA
LAPORKAN PADA IPWL
harus segera di REHABILITASI ayo kita bawa ke IPWL
Pecandu yang yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 kali masa perawatan tidak dituntut pidana
IPWL
keluarga
Pecandu yang belumcukup umur dilaporkan oleh orang tua/walinya tidak dituntut pidana
U T R A K MA I R E PEN B WAJI R O P A L
petugas IPWL
Pasal 54 UU 35/2009
Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
Pecandu ?
Korban penyalahgunaan narkotika ?
Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.
Seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
Pecandu = Penyalah guna (pengguna) dan dalam keadaan ketergantungan. 8
Korban Penyalah guna = Pengguna yang dibujuk, dipaksa, diperdaya, ditipu.
PERMASALAHAN NARKOBA
Demand
Supply
Permasalahan Narkoba
Demand Prevalensi penyalah guna narkoba sudah mencapai 2,2 % atau sekitar 4,2 Juta orang, dari tahun ke tahun terjadi pengguna baru.
Supply dipasok dari dalam dan luar negeri meskipun pelaku dihukum berat,namun masih mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara (75%) Penegak hukum lebih “SUKA” memenjarakan penyalah guna Narkoba variasi pola dan modus yg digunakan jaringan narkotika selalu berubah-rubah.
PERMASALAHAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Upaya pencegahan yg dilakukan oleh Pemerintah & Masyarakat tidak dapat menahan “promosi” bisnis narkoba K/L BELUM MELAKSANAKAN SECARA OPTIMAL UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, SESUAI DENGAN INPRES 12/2011
RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN BAHAYA NARKOBA
2011
2
PREVALENSI PENYALAH GUNA NARKOBA DI INDONESIA
% 9 9 , 1 008 =
2
= 2,2 % 2 3 , 2 011 =
3%
2,23 %
2,80% % 6 5 , 2 = 2013
pengguna narkoba kurang lebih 4,2 juta orang
2,56% % 0 8 , 2 2015 =
2,32%
Berdasarkan kategori Penggunaan
2,23% 1,99%
1.1 Juta ORANG COBA PAKAI
Pengguna Narkoba 4,2 juta orang
2011
1.9 Juta ORANG TERATUR PAKAI
1.2 Juta ORANG PECANDU
1,5%
2005
2008
2011
2013
2015
1906
1,5 % pengguna opium kurang lebih 660.000 orang
PERMASALAHAN PENYALAH GUNA NARKOBA YG MELAPORKAN DIRI SECARA SUKARELA
Akses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba tidak berjalan maksimal Penyalah guna narkoba ditahan dan dijatuhi hukuman penjara Penyalah guna takut melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
IPWL Kemenkes di 33 Provinsi 316 IPWL IPWL Kemensos di 17 Provinsi 70 IPWL
Jumlah Penyalah guna yang melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) KEMENKES 2011 --> 210 2012 --> 997 2013 --> 1107 2014 --> 1.218 KEMENSOS : s/d 2014—-> 2.269
PERMASALAHAN PENYALAH GUNA NARKOBA YG BERMASALAH DENGAN HUKUM
PENYALAH GUNA NARKOBA DILAKUKAN PENAHANAN OLEH PENEGAK HUKUM SESUAI DENGAN TINGKAT PEMERIKSAANNYA, SEHINGGA MEREKA TIDAK MENDAPAT AKSES REHABILITASI DAN MENDAPATKAN HUKUMAN PENJARA
PREVALENSI MENINGKAT
LAPAS “KETIBAN SAMPUR”
MERONGRONG PENEGAK HUKUM
KORBAN KEJAHATAN NARKOBA TERANCAM KEHILANGAN MASA DEPAN
Fakta Empiris Penyalah guna/ Pecandu narkotika
indikator BB sedikiti dengan jumlah tertentu utk pemakaian 1 hari
ditangkap Dikonstruksikan Pasal pengedar oleh penyidik narkotika
Rehabilitasi atas permintaan keluarga/Tsk ?
Bermuara dalam LAPAS
Ditahan
Penuntut “mengamini” konstruksi pasal penyidik
HAKIM memutuskan sesuai surat dakwaan
NAPI pengguna Narkoba dalam Lapas 18.905 11,57%
OVERLOAD DI LAPAS tujuan pemidanaan tidak tercapai
Napi pengggguna 18.905 11,57 %
Berdasarkan)data)SMSLap)dan)SDP)Ditjenpas)Per))12)Agustus)2014;) ▪ Jumlah)Napi)&)Tahanan)di)seluruh)Indonesia:))164.066)orang.) ▪ Jumlah) Napi) dan) Tahanan) Narkoba) sebanyak) 67.786) orang) dengan) penjabaran:) ✓jumlah)Napi)Narkoba)adalah)49.896)orang,)terdiri)dari:)
Produsen Bandar Pengedar Penadah Pengguna !
: : : : :
952 orang (1,91 %) 5.430 orang (10,89 %) 22.092 orang (44,30 %) 2.490 orang (4,99 %) 18.905 orang (37,91 %)
Jumlah Tahanan Narkoba adalah 20.137 orang. 42,85 % dari Napi &Tahanan seluruh Indonesia berlatar belakang tindak pidana Narkoba. Di antara seluruh Napi dan Tahanan, 11,57 % adalah narapidana pengguna. !
Keputusan Forum MAHKUMJAKPOL +
Tim Asesmen Terpadu memilah - milah pelaku
Tujuan Peraturan Bersama PERATURAN BERSAMA MENGENAI PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI DITANDATANGANI PADA TANGGAL 11 MARET 2014 OLEH KETUA MA, MENTERI HUKUM DAN HAM, JAKSA AGUNG, KAPOLRI, MENTERI KESEHATAN, MENTERI SOSIAL, KEPALA BNN.
Pedoman teknis
Koordinasi & kerjasama
Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan/atau sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan
analisis medis, psikososial, analisa yang berkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkotika atas permintaan penyidik, terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika guna menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud. a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham, apabila penanganan tersangka melibatkan anak, melibatkan Balai Pemasyarakatan
Implementasi Penyalah guna/ Pecandu narkotika
Dikonstruksikan Pasal penyalah guna atau pecandu
indikator BB sedikiti dengan jumlah tertentu utk pemakaian 1 hari
ditangkap Jaksa menuntut dengan hukuman alternatif berupa rehabilitasi
selama proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan, pengadilan ditempatkan di rehabilitasi
Bermuara dalam tempat rehabilitasi
HAKIM memutuskan sesuai surat dakwaan
analisis medis, psikososial
dimintakan assement oleh penyidik kepada tim assement terpadu
berkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkotika
menentukan tingkat keparahan dan rencana rehabilitasi
Ultimum Remedium “penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum”
Lokasi Lokasi
Target
TAT
Rehab ins pemerintah
Rehab BNN
Lapas
Kota Batam
20
10
-
7
-
Jak Sel Jak Tim Kab Bogor Tangsel
20 20 20 20
2 10
6
-
4
Semarang Surabaya Makassar Maros Samarinda Balikpapan Padang Seleman Pontianak Banjar Baru Mataram
20 20 30 3 20 20 20 20 20 20 20
6 34 30 3 7 12 4 4 7 10 1
11 1 3 4 4 6 10 1
19 3 6 4 -
3 22 2 5 1 -
Jumlah
313
140
49
39
37
-
PELAKSANA BELUM MELAKSANAKAN MEKANISME PENANGANAN TSK PENYAL AH GUNA YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PILOT PROJECT
MASIH BELUM SINKRONNYA PETUNJUK TEKNIS MASING-MASING INSTANSI TERKAIT PELAKSANAAN PILOT PROJECT INI DENGAN PERATURAN BERSAMA MAUPUN ANTAR JUKNIS YANG DIKELUARKAN OLEH K/L PEMEBERITAHUAN KEPADA PENGADILAN UNTUK PENEMPATAN TSK PENYALAH GUNA NARKOBA SELAMA PROSES PENYIDIKAN BELUM DIPAHAMI OLEH SEMUA PIHAK
1
LANGKAH STRATEGIS
PENANGANA PENYALAH GUNA NARKOBA
diperlukan langkah sinergis sesuai dengan peran K/L yg berkaitan masalah penanganan penyalah guna yang bermasalah dengan hukum & penyalah guna yang sukarela melaporkan diri. penyalah guna yang bermasalah dengan hukum
K/L
penyalah guna yang sukarela melaporkan diri
K/L
?
?
LANGKAH STRATEGIS
2
PENANGANA PENYALAH GUNA NARKOBA
diperlukan persepsi yg sama antara penegak hukum, stakeholder, masyarakat dalam memandang penyalah guna narkoba sebagai orang sakit, korban kejahatan narkotika yg membutuhkan rehabilitasi Penyidik ? Penuntut umum ? Hakim ? Masyarakat ? Stakeholder ?
3
LANGKAH STRATEGIS
PENANGANA PENYALAH GUNA NARKOBA
diperlukan kesiapan infrastuktur dan sumber daya rehabilitasi dalam menangani penyalah guna yg secara sukarela melaporkan diri untuk mendapatkan perawatan sesuai dengan amanat UU Kesiapan IPWL ? Infrastuktur milik TNI dan Polri ?
Infrastuktur & sumber dayadi Provinsi, Kab/ Kota ?
Kesiapan RSJ dalam menyediakan layanan rehabilitasi penyalah guna narkoba baik voluntary maupun compulsory ?
Kesiapan layanan rehabilitasi berbasis tradisional & keagamaan ?
4
LANGKAH STRATEGIS DALAM UPAYA PENCEGAHAN
Pengintegrasian program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui Konsep “Penganggaran Berwawasan Anti Narkoba”.
Penguatan kapasitas masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat desa/kelurahan,
Mendorong pembangunan karakter manusia, dengan memasukan nilai - nilai hidup sehat tanpa narkoba kedalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas.
PAYUNG HUKUM YANG DIPERLUKAN DALAM MENGINSTRUMENKAN LANGKAH STRATEGIS
Diperlukan Instrumen hukum yang mengikat secara komprehensif sesuai dengan hierarki perundang undangan dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba guna mengakomodir beberapa permasalahan dalam mengatasi ancaman narkoba
PASCA REHABILITASI Tujuan: membantu mantan pecandu mampu hidup normal, berfungsi sosial dan diterima masyarakat.
Fase Awal (2 bulan) Kegiatan produktif sesuai fasilitas yang tersedia. Keluarga dapat menerima kembali.
Fase Menengah (2 bulan) Tempat tinggal mantan pecandu. Diawasi oleh konselor adiksi. ekerja di luar. Melaksanakan kegiatan produktif yang dipilih (a.l. peternakan, pertanian, perbengkelan, seni, teknologi informasi, dll).
Asesmen ulang: Untuk mengetahui minat-bakat dan menentukan penempatan program pasca rehabilitasi sesuai kriteria.
Fase Lanjut (2 - 4 bulan) Tempat berkegiatan mantan pecandu, diawasi berkala oleh konselor adiksi. Tetap melanjutkan pekerjaan di luar sesuai kemampuan dan keterampilan. Tahap akhir proses pasca rehabilitasi.
Pengguna Narkotika lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara
Anggapan yang tidak menyelesaikan masalah: Penyalah guna narkotika adalah perbuatan kriminal sehingga menjadi aib keluarga dan dikucilkan.
yuk! Rehab.
Yang benar adalah: Penyalahgunaan Narkotika mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan gangguan prilaku yang memerlukan pertolongan (merupakan penyakit otak kronis dan kambuhan).
TAHAP PENGGUNAAN NARKOTIKA ? hmm, boleh nggk ya?
sst, ada nih. mau?
A penggunaan coba-coba: ditawari/dipaksa teman
penggunaan sosial/rekreasi: dipakai saat berkumpul bersama teman
minta lagi.!
C KETERGANTUNGAN
penggunaan Intensif: sudah berulang-ulang dan mengganggu kehidupan sosial
B
penggunaan situasional: pelampiasan depresi, cemas, kecewa
METODE REHABILITASI: Terapi obat-obatan
Detoksifikasi
Psikososial dan Spiritual Konseling dan Edukasi
PROSES REHABILITASI:
Program Pasca Rehabilitasi
Asesmen Medis
A N A C N E R SI A T I L I HAB
RE
penyalahguna datang sendiri/melalui penjangkauan
Rehabilitasi Rawat Inap atau Rawat Jalan
) k a d a) (ti
(y
)
k a d i t (ya) (
) k a d i t (ya) ( Rencana Rehabilitasi
KEGIATAN YANG DILAKUKAN SELAMA REHABILITASI 12.00-13.00: ibadah
05.00 - 06.00 : ibadah
13.00 - 14.00: makan siang
18.00 - 19.00 : ibadah
06.00 - 07.00 : mandi
08.00 - 10.00: 07.00 - 09.00: membersihkan sarapan pagi kamar dan lingkungan
14.00 - 15.00: istirahat siang
19.00 -20.00: makan malam
15.00 - 16.00: konseling
10.00-12.00: kelas (belajar)
16.00 - 17.00: olahraga/waktu bebas
17.00 - 18.00: mandi
21.00 - 22.00: renungan 20.00 - 21.00: curah pendapat/ sharing
22.00 - 05.00: tidur
Prevalensi penyalah guna narkoba sudah mencapai 2,2 % atau sekitar 4,2 Juta orang, mengakibatkan “kebutuhan” narkoba sangat TINGGI,
INDONESIA DARURAT NARKOBA
40 orang meninggal setiap hari akibat dampak penyalahgunaan narkotika, 75 % Jaringan narkoba dikendalikan dalam LAPAS. Penegak hukum lebih “SUKA” memenjarakan penyalah guna Narkoba, Akses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba tidak berjalan maksimal, ditambahnya muculnya pengguna baru, sehingga prevalensi pengguna narkoba dari tahun ke tahun meningkat, Tidak ada wilayah di seluruh Indonesia yg terbebas dari penyalahgunaan NARKOBA, sasarannya bukan lagi pada remaja dan orang dewasa, tapi sudah merambah sampai ke anak-anak SD. Kerugian ekonomi yg ditimbulkan karena masalah narkoba mencapai 57 triliun
Sistem pengawasan terhadap jalur masuk peredaran narkoba, terutama jalur laut, udara dan perbatasan tidak optimal, variasi pola dan modus yg digunakan jaringan narkotika selalu berubah-rubah, Tindak Pidana Pencucian uang yang berasal Tp narkotika belum ditangani secara optimal, mengakibatkan bisnis narkoba berkembang tidak terkendali, Moral pengambil kebijakan & penegak hukum narkotika digoda “pebisnis” narkotika, sehingga profesionalisme dan mental aparat rapuh.
