MENETAPKAN AGENDA KEBIJAKAN
APAKAH AGENDA KEBIJAKAN ITU? Terminologi agenda diartikan sebagai daftar subyek atau masalah yang mana pejabat pemerintah dan masyarakat diluar pemerintah yang berhubungan erat dengan pejabat pemerintah tersebut, memberikan perhatian secara serius pada setiap waktu yang ditentukan
1
MENGAPA SUATU MASALAH MASUK DALAM AGENDA KEBIJAKAN? Ada 2 model menjelaskannya : Model Hall Model Kingdon
yang
dapat
MENETAPKAN AGENDA DALAM POLITIK SEBAGAI KEADAAN YANG BIASA Model Hall: legitimasi, legitimasi, kelayakan dan dukungan. dukungan. Model ini menggunakan konsep legitimasi, legitimasi, kelayakan dan dukungan untuk menjelaskan bahwa hanya ketika sebuah masalah berhubungan erat dengan ketiga konsep tersebut maka akan menjadi sebuah bagian agenda.
2
MENETAPKAN AGENDA DALAM POLITIK SEBAGAI KEADAAN YANG BIASA Model Kingdon: Kingdon: penentuan agenda melalui 3 aliran. aliran. Dia menggambarkan kebijakan dibuat melalui tiga aliran proses yang terpisah, terpisah, yaitu aliran masalah, masalah, aliran politik, politik, dan aliran kebijakan. kebijakan.
Hal yang utama dari Kingdon adalah bahwa aliran yang terpisah dari masalah, politik dan kebijakan masing-masing tumbuh sendiri. Tetapi ada suatu waktu ketika ketiga aliran bergabung dan selanjutnya perubahan kebijakan terjadi.
3
PERUBAHAN KEBIJAKAN KARENA KRISIS Sebuah krisis ada ketika pembuat kebijakan mengakui bahwa suatu krisis terjadi, bahwa hal tersebut adalah kenyataan dan krisis yang mengancam, dan bahwa kegagalan untuk bertindak dapat menyebabkan lebih banyak akibat yang mengerikan.
SIAPA YANG MENENTUKAN AGENDA? Banyak pelaku yang dapat menjadi penentu agenda, tetapi salah satu diantaranya yang terpenting adalah pemerintah, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan peraturan perundangundangan dan kebijakan.
4
PEMERINTAH SEBAGAI PENENTU AGENDA Hogwood and Gunn [1984] berpendapat bahwa Pemerintah seharusnya melaksanakan program secara aktif dalam mencari masalah, karena mereka perlu mengantisipasi masalah dan akibatnya sebelum krisis terjadi.
Dalam mencari masalah, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa faktor berikut: 1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
Siapa yang mengatakan hal yang khusus ini adalah sebuah masalah? Darimana datangnya usulan tersebut? tersebut? Apakah hal tersebut adalah benarbenar-benar masalah, masalah, yang dapat ditangani pemerintah? pemerintah? [Apakah [Apakah permintah berhak menangani hal tersebut?] tersebut?] Adakah kemungkinan terdapat janji didalam masalah? masalah? [Seberapa [Seberapa banyak dukungan yang ada, ada, dan darimana datangnya]. datangnya]. Apakah terlalu dini untuk mebuat kebijakan? Apakah terlalu cepat untuk bertindak? Perlukah mempertimbangkan debat publik, publik, untuk memastikan dukungan? dukungan? Apakah konteks dan kerangka kebijakan sudah benar? benar? Apakah masalah dilihat dari perspektif efisiensi, efisiensi, mengacuhkan aspek lainnya, lainnya, seperti persamaan? persamaan? Dapatkah parspektis alternatif dilihat juga? juga? Bagaimana yang lainnya dapat dilihat menjadi suatu masalah? masalah? Apakah masalah dibatasi pada level yang tepat dari suatu keseluruhan? keseluruhan? Bila masalah terlalu besar/umum, besar/umum, dia akan berada pada tingkat slogan, dia terlalu besar untuk dicapai, dicapai, sulit untuk dilaksanakan. dilaksanakan. Apakah struktur sebabsebab-akibat dari suatu masalah dapat dimengerti? Pemerintah dapat atau tidak dapat mengetahui sebab timbulnya masalah, masalah, atau akibat dari suatu masalah. Dapatkah implikasi masalah dispesifikan dan dikuantifikasikan? Seberapa Seberapa jauh skala atau intensitas masalah dapat dispesifikan? Berapakah jumlahnya? Seberapa cepat terjadinya perubahan masalah? masalah? Berapa skala ketidakpastiannya? ketidakpastiannya?
5
MEDIA SEBAGAI PENENTU AGENDA Mass media melayani beberapa fungsi vital antara lain sebagai agen sosialisasi; sumber informasi; mekanisme propaganda; dan sebagai agen legitimasi.
Herman dan Chomsky[1988] Chomsky[1988] mengatakan bahwa, bahwa, secara kontradiksi, kontradiksi, media diawasi secara intensif untuk memberikan informasi yang pada dasarnya mendukung negara dan kelompok kepentingan yang utama. utama. Sebagai penentu agenda, selanjutnya, selanjutnya, media dapat memainkan suatu peran, peran, khususnya dalam bekerja sama dengan kelompok lain seperti peneliti atau kelompok yang berkepentingan. berkepentingan. Mass media adalah bukan agen dari luar yang bertindak selama proses politik, politik, mereka adalah bagian dari prose itu sendiri. sendiri. Mereka selanjutnya ikut dalam penentuan agenda dan dalam memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa, peristiwa, tetapi tidak sendiri. . sendiri
6
ARENA KEBIJAKAN PEMERINTAH
Struktur atau institusi pemerintah yang terlibat didalam perumusan kebijakan yaitu partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga birokrasi dan administrasi.
7
PARTAI POLITIK: MENJANJIKAN DAN MENGANTAR?
Dalam sistem multi partai, partai politik sering terlibat dalam tahap pertama identifikasi kebijakan, menyatakan perubahan apa yang mereka rencanakan untuk disampaikan, atau hal baru apa yang akan mereka tambahkan dalam agenda kebijakan. Hanya ketika mereka ada dalam kekuasan, mereka akan benarbenar-benar merumuskan kebijakan. Selanjutnya partai politik mungkin menjanjikan perubahan, perubahan, tetapi tidak dapat membawanya ketika didalam kekuasaan. kekuasaan.
PERAN LEMBAGA LEGISLATIF: MENGGONGGONG TANPA MENGIGIT? Lembaga legislatif adalah ekspresi kedaulatan dan lembaga tinggi negara pembuat keputusan. Sebagian besar lembaga legislatif diharapkan mempunyai tiga fungsi yaitu mewakili rakyat, melaksanakan legislasi, dan mengawasi lembaga eksekutif.
8
LEMBAGA EKSEKUTIF: APAKAH DALAM KONTROL? Di banyak negara dengan sistem multi partai, sebagian besar kekuasaaan dalam pembuatan kebijakan ada pada lembaga eksekutif lembaga eksekutif mendominasi pembuatan kebijakan atau sebenarnya mereka adalah pelayan rakyat, atau birokrat, yang mengawasi proses kebijakan.?
PERAN KEPALA EKSEKUTIF KadangKadang-kadang para eksekutif mungkin sangat kecil yaitu sekelompok politisi yang bersamabersamasama mengelilingi kepala eksekutif. Mereka yang menjalankan lembaga kementerian adalah yang sebenarnya pembuat kebijakan. Para eksekutif dalam posisi ini tidak hanya menjadi perumus utama kebijakan tetapi juga menjadi penentu agenda yang penting.
9
PELAYAN MASAYARAKAT: MENJALANKAN PERAN
Birokrasi adalah lembaga yang mengatur fungsi negara.
Birokrasi dibuat oleh pelayan masyarakat atau birokrat dalam departemen atau kementerian, kementerian, yang mengumpulkan informasi dan data, merencanakan bagaimana kebijakan disebarluaskan, disebarluaskan, dilaksanakan, dilaksanakan, diawasi, diawasi, dan menerapkan kebijakan publik yang menyediakan pelayanan dan barang publik, publik, mengatur dan menegakkan kebijakan, kebijakan, dan mengumpulkan pajak. . pajak
Birokrat sebenarnya memainkan peranan yang terpenting dalam memulai dan merumuskan kebijakan
POSISI MENTERI KESEHATAN Dalam hirarki kementerian kesehatan biasanya berada dibawah kementerian keuangan, keuangan, pertahanan, pertahanan, luar negeri, negeri, industri, industri, perencanaan dan pendidikan. pendidikan. Walaupun kementerian kesehatan, kesehatan, seperti halnya pendidikan, pendidikan, adalah departemen dengan biaya yang besar, besar, jumlah yang besar karena gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerjanya, kerjanya, namun demikian dia tetap memiliki status yang rendah dalam hirarki departemen. departemen.
10
POSISI PENASEHAT Tenaga dokter, dokter, dokter gigi, gigi, perawat, perawat, farmasi mempunyai posisi resmi dalam kementerian kesehatan, kesehatan, dan memberikan pendapat teknis kepada administrator atau birokrat di kementerian. kementerian.
KONSULTASI DENGAN AHLI Konsultsi dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu melalui komite penasehat yang sudah ada [yang mana termasuk orang luar dengan keahlian tertentu], tertentu], atau melalui pertemuan khusus atau kelompok kerja yang dipersiapkan untuk memberikan nasehat terhadap masalah tertentu. tertentu.
11
INSTITUSI SUB-NASIONAL Di banyak negara kementerian kesehatan sangat sentralistis, sentralistis, dengan garis vertikal kekuasaan, kekuasaan, dan tidak banyak kesempatan bagi kekuasaan level yang lebih rendah untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan. kebijakan. Saat penerapan kebijakan, namun demikian, kementerian kebijakan, demikian, kesehatan pusat tergantung dengan kekuasaan regional, provinsi atau distrik. distrik. Semua pemerintah pusat menyerahkan beberapa tanggung jawabnya dalam perencanaan dan manajemen dari pusat ke tingkat sub pusat, pusat, atau dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. rendah.
LEMBAGA YUDIKATIF DAN LEMBAGA MILITER Sementara kedua lembaga ini biasanya terpisah dari pemerintah, mereka dapat memainkan peran secara langsung atau tidak langsung dalam usahanya untuk mempengaruhi perumusan kebijakan pemerintah.
12
