Implementasi Pengembangan Nasional Pengadaan Secara LPSE Elektronik (e-Procurement) Menuju 100% Eprocurement dengan e-Tendering dan e-Purchasing
Oleh: Andik Yulianto Rapat Koordinasi Teknis I Yogyakarta 2012
Patria Susantosa
Direktorat e-Procurement LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Dunia Berubah
Indonesia e-Readiness Pengguna Internet
2008
Jumlah Pengguna
25 Juta
63 Juta
Penetrasi Internet
10,4%
25%
Implementasi eGP Total Paket Kapasitas Data LPSE Sistem Provider Total Server Pengguna (orang)
s.d. 2013
2008
s.d. 2012 33 > 120.000
8 Gb
>40 Tb
11
>500
20 unit
750 unit
1.476
330.588
www.internetworldstats.com
PENGEMBANGAN SPSE 2012 SPSE v.3.5
2011
2010
SPSE v.3.1SPSE v.3.2.5
SPSE v.3
2008
2007
2006 Uji Coba
2005
AR v.1
Piloting AR v.2.1.5r3 AR v. 2.2.0r3
2009 Implnt. AR v. 2.2.0r4 AR v.2.3.0r5b
Perpres 70/2012
2013 SPSE v.4 Implem. SPSE v.5
E-Gov Development
Mengapa Harus Banyak Versi? 1 Think Big 3
Scale Fast
34.000 searches per second
2 Start Small
Time
Gradual Vs Big Bang Approach ReleaseApproach Early Release Often philosophy (MDB EGPRoadmap) (en.wikipedia.org/wiki/RERO)
Dalam versi terdapat build...
LKPP
7
E-Procurement • Pengadaan secara elektronik (e-procurement) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 Perpres 54/2010)
• Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing (Pasal 106 Perpres 54/2010)
Expiration Of guaranties
Receipt of Products or services
Signing Of contracts
Call for bids or quotes
Identification of needs
Government Procurement?
Low Volume, High Value
Tendering Preparation
Selection
Execution
Securities
Purchasing High Volume, Low Value Proc Plan Purchases Order
Contract management
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan.
Outsource: Call for bids:
Expiration Of guaranties
Swakelola
Receipt of Products or services
Inhouse/Internal Provision:
Signing Of contracts
Call for bids or quotes
Identification of needs
Government Procurement?
Tendering Reverse Auction Penunjukan Langsung
Preparation
Selection
Execution
Securities
Call for price quotation:
Purchasing Pengadaan Langsung
Contract management Purchases Order
ProcPlan
PA/KPA
Pokja ULP/PP
PPK
PPHP
E-Government Procurement? Outsource: Call for bids:
Expiration Of guaranties
E-Swakelola
Receipt of Products or services
Inhouse/Internal Provision:
Signing Of contracts
Call for bids or quotes
Identification of needs
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 4+
E-Tendering E-Reverse Auction E-Penunjukan Langsung
Preparation
Selection
Execution
Securities
Call for price quotation:
E-Purchasing E-Pengadaan Langsung
E-Contract management Purchases Order
E-ProcPlan
PA/KPA
Pokja ULP/PP
PPK
PPHP
Modul tsb merupakan subsistem dari
Tahap 1 E-Monev
Pengadaan Langsung/
Tahap 1 E-Monev
Pengadaan Langsung/
E-RUP
Pengadaan Langsung/
E-Tendering
E-Kontrak: Penunjukan Lngsung
EKontrak: Pengadaan
Lngsung
ETendering
EKontrak: ESwakelola
Pengadaan Langsung
The Supply Positioning Model H
M Impact/ supply opportunity/ risk rating
Bottleneck
Critical
Routine
Leverage
L
N
80% of items = 20% of value
20% of items = 80% of value
Expenditure ITC
M4:U2:2.2-4
Summary of typical quadrant characteristics of the Supply Positioning Model Routine
Impact/supply opportunity/ risk to your company
ITC
Low
Leverage
Bottleneck
Critical
Low
High
High Often nonstandard, but could be either
Standard or nonstandard purchase items
Standard
Standard
Often nonstandard, but could be either
Number of suppliers
Many
Many
Few
Few
Level of expenditure for your company
Low
High
Low
High
Attractiveness of your business to suppliers
Low
High
Low
High
M4:U2:2.2-6
Generic Operational Strategies for Routine Items Simplifying your procurement processes Process automation - use of computers Eliminate inspection Delegation to end users Use of purchasing cards E-commerce Slide e-Kontrak
ITC
M4:U4:4.4-2
Evolusi LPSE Nasional 20082010
LPSE
SPSE
LPSE
LKPP SPSE Pusat: Inaproc (Pengumuman, ADP, DW,
SPSE 2012
Reporting, TTS, e-Catalogue, ISB,)
20102011
LKPP SPSE Pusat: Inaproc (Pengumuman)
LPSE SPSE Client
LPSE SPSE LPSE SPSE Client
Client
LPSE SPSE Client
LPSE SPSE Client
LPSE SPSE Client
LPSE SPSE LPSE SPSE Client
Client
Interaksi Antar Sistem Portal LKPP
Sistem OSD-PSE Lemsaneg & Sistem lainnya di Pusat
E-Budgeting
- Kodifikasi Prov/Kab/Kota (Kemendagri) - Kodifikasi Instansi (Kemenkeu) - Asuransi/Bank - Pajak - SIM Badan Hukum - Perijinan - e-KTP
E-Payment
INAPROC Service Bus
SPSE (Client) 4+ PA/KPA
PPK / ULP - Pokja - Pejabat Pengadaan
SPSE (Sistem Pusat) PPK / PPHP
Auditor
E-Swakelola E-Dok Pengadaan
E-Tendering E-Reverse Auction
E-RUP
E-Kontrak
E-Audit
E-Penunjukan Langsung Apendo Spamkodok
ADP, Black-List, Vendor Mgmt System Agregasi Data Non Penyedia
E-Purchasing E-Pengadaan Langsung
E-Monev Pengadaan K/L/D/I
E-Catalogue Klasifikasi Barang/Jasa, TTS, dll Data Colector Engine Data Warehouse
Sistem lain di K/L/D/I (Sim Aset, Simkeuda, Simpeg, Perijinan, dll)
Bagaimana Kebijakan Pelaksanaan e-Proc? • P54/2010: Tahun 2011, seluruh K/L/D/I wajib mengumumkan lelang di Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; • P54/2010: Tahun 2012 seluruh K/L/D/I harus sudah melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk sebagian/seluruh paket; • Inpres17/2011: 70% Belanja Pengadaan APBN eProc, 40% Belanja Pengadaan APBD eProc • Inpres1/2013: 100% Belanja Pengadaan APBN dan APBD eProc
Pasal 1 butir 2 “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”
BAB III – Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, Pasal 5 ayat 1 “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti yang sah” BAB I – Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 12 “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”
Peraturan Presiden Nomor 54/2010 Pasal 134
(1) … (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP…
Pengembangan Regulasi Pengadaan Pasca Perpres 70/2012 Substansi Perubahan
Perpres 70/2012 (Batang Tubuh + Penjelasan – lampiran P54)
Juknis
Perka 6/2012 tentang Juknis Pepres 70/2012 Perka 14/2012 tentang Juknis Perpres 70/2012
Standar Dokumen
Perka 15/2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan
Perpres 54/2010 dan Perubahannya
Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE Peraturan Kepala LKPP Nomor 17/2012 Tentang e-Purchasing
Keputusan Deputi Monev & PSI LKPP tentang Syarat Ketentuan dan Panduan Pengguna SPSE Versi 3 dan SDPSE
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18/2012 Tentang e-Tendering
Keputusan Deputi Monev & PSI LKPP tentang Syarat Ketentuan dan Panduan Pengguna e-Purchasing
Perpres 54/2010
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering
Keputusan Deputi Monev & PSI LKPP tentang Syarat Ketentuan dan Panduan Pengguna SPSE Versi 3
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang SDPSE
Pengembangan Regulasi e-Tendering Pasca Perpres 70/2012 Perpres 70/2012
Presiden
Ka LKPP Deputi
Perka 18/2012 tentang e-Tendering
SOP/SLA
Syarat Ketentuan Aplikasi Buku Panduan Aplikasi
Standard Dokumen
GAGASAN PERUBAHAN PERKA 1/2011 menjadi PERKA 18/2012 • Penyempurnaan Perka 1/2011: • Menghilangkan ketentuan yang menjadi isu • Menambahkan klausul untuk lebih mewujudkan akuntabilitas proses pengadaan secara elektronik
• Mengintegrasikan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pada aplikasi SPSE • Mencabut Perka LKPP Nomor 5 tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik
ISU PERKA 1/2011 dan SBD • Pokja ULP penyedia dilarang memasukan softcopy data kualifikasi pada fasilitas unggahan lain. • Klausul mengenai jaminan penawaran yang berbeda dengan SBD • Tidak ada klausul perubahan jadwal apabila terjadi gangguan teknis
Penyesuaian Aplikasi dengan Regulasi (SPSE 3.5 dengan Perpres 70/2012) 1. Metode Pemilihan, Penyampaian Dok, dan Evaluasi Pada Aplikasi P70 Lebih Banyak Pilihan (Sudah diakomodir pada SPSE Versi 3.5) Contoh Pada Barang No
METIODE PEMILIHAN
KUALIFIKASI
PENYAMPAIAN DOKUMEN
EVALUASI
PERPRES 54 TAHUN 2010 1.
Pelelangan Umum
Pascakualifikasi
Satu Sampul
Sistem Gugur
2
Pelelangan Umum
Prakualifikasi
Dua Sampul
Sistem Nilai atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
3.
Pelelangan Umum
Prakualifikasi
Dua Tahap
Sistem Nilai atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
4
Pelelangan Sederhana
Pascakualifikasi
Satu Sampul
Sistem Gugur
PERPRES 70 TAHUN 2012, Menambahkan Metode Sbb: 5
Pelelangan Umum
Pascakualifikasi
Dua Sampul
Sistem Nilai atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
6
Pelelangan Umum
Prakualifikasi
Satu Sampul
Sistem Gugur
7
Pelelangan Umum
Prakualifikasi
Dua Tahap
Sistem Gugur Dengan Ambang Batas
8
Pelelangan Terbatas
Prakualifikasi
Satu Sampul
Sistem Gugur
9
Pelelangan Terbatas
Prakualifikasi
Dua Sampul
Sistem Nilai atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
10
Pelelangan Terbatas
Prakualifikasi
Dua Tahap
Sistem Nilai Dengan Ambang Batas
11
Pelelangan Terbatas
Prakualifikasi
Dua Tahap
Sistem Gugur Dengan Ambang Batas
Ket.
Aplikasi SPSE 3.2.5
b. Metode Pemilihan Pada Aplikasi SPSE Versi 3.5
Aplikasi SPSE 3.5
Perubahan Sistem Pengadaan
2. Memperkenalkan Pengadaan Itemized
Contoh Lelang Itemized Item
CV A
CV B
CV C
Termurah
Laptop
2000
4000
4500
2000
CV A
PC Desktop
7000
4500
6500
4500
CV B
Projector
9000
7000
3500
3500
CV C
Total
18.000
15.500
14.500
10.000
# SANGGAHAN
1. Penyanggah adalah Peserta yang memasukan kualifikasi atau penawaran
Sudah terakomodir dalam SPSE 3.5
2. Masa sanggah & jawaban : PU/SU/PT=5 hr & 5hr PS/SS/Pem. Lngsng= 3hr & 3 hr.
Masa sanggah banding & jawaban : PU/SU/PT=5 hr & 15hr PS/SS/Pem. Lngsng= 3hr & 5 hr.
3. Pendelegasian kewenangan menjawab sanggahan banding: a. Untuk pengadaan di K/L/I dapat didelegasikan kepada pejabat Eselon I/II. b. Untuk PEMDA dapat didelegasikan kepada SEKDA/PA kecuali yang bersangkutan bertindak sebagai PPK atau Kepala ULP
4. a. Jaminan Sanggahan Banding dinaikkan menjadi sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS
Perbedaan Perka 18/2012 dengan Perka 1/2011 No. 1.
Ketentuan Perubahan Penyusunan jadwal tahapan pemilihan
Perka 1/2011
Perka 18/2012
Penyusunan jadwal pemilihan untuk pengumuman, Pengambilan (download) dokumen lelang dan pemasukan penawran menggunakan hari kalender dan menghiraukan jam kerja
a. Penyusunan jadwal pemilihan berdasarkan hari kalender dengan memperhatikan jam dan hari kerja untuk tahapan: - Pemberian penjelasan - batas akhir pemasukan penawaran - pembukaan penawaran - Pembuktian kualifikasi - Batas akhir sanggah/sanggah banding b. Wajib mengalokasikan minimal 2 hari kerja untuk tahapan pemasukan dokumen penawaran (yang memerlukan jaminan penawaran) dan sanggah banding
Perbedaan Perka 18/2012 dengan Perka 1/2011 No. 2.
Ketentuan Perubahan Pemberian Penjelasan
Perka 1/2011 a. ULP tidak perlu membuat BAPP (tidak ada klausul bahwa tanya jawab merupakan BAPP)
Perka 18/2012 a. Kumpulan tanya jawab yang dilakukan melalui aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan, sehingga pokja ULP tidak perlu membuat BAPP tersendiri.
b. Tidak ada klausul mengenai pemberian b. Pokja ULP dapat memberikan informasi penting informasi penting terkait oleh pokja terkait dokumen lelang dokumen lelang (tanpa harus ada c. Apabila ada Perubahan pertanyaan dari (addendum) Dokumen Pengadaan peserta) maka addendum diunggah pada aplikasi SPSE dengan batas akhir 2 hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir
Perbedaan Perka 18/2012 dengan Perka 1/2011 No. 3.
Ketentuan Perubahan Pemasukan Kualifikasi
Perka 1/2011 penyedia dilarang memasukan softcopy data kualifikasi pada fasilitas unggahan lain
Perka 18/2012 Menghapus klausul “penyedia dilarang memasukan softcopy data kualifikasi pada fasilitas unggahan lain”
Catatan: 1. Penyedia wajib mengisi form isian data kualifikasi. 2. Sistem tidak akan melanjutkan proses pengiriman data kualifikasi apabila form isian data kualifikasi tidak diisi oleh penyedia 3. Sistem tidak akan mengirimkan scan dokumen data kualifikasi yang diupload pada data penyedia kepada Pokja.
Perbedaan Perka 18/2012 dengan Perka 1/2011 No. 4.
Ketentuan Perubahan Pembukaan Dokumen Penawaran
Perka 1/2011
Perka 18/2012
Belum mengatur kriteria yang dianggap penawaran.
a. Mengatur kriteria sebagai penawaran yang masuk, yaitu: Satu file: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan dekripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. Dua file atau dua tahap: daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan dekripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan
Perbedaan Perka 18/2012 dengan Perka 1/2011 No. 5.
Ketentuan Perubahan Pembuktian Kualifikasi
Perka 1/2011 Pembuktian dengan meminta seluruh dokumen walaupun penyedia tsb sudah pernah mengerjakan pekerjaan sejenis.
Perka 18/2012 Menambahkan klausul: Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi calon pemenang atau penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi untuk dilakukan pembuktian kualifikasi, apabila calon pemenang atau penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan
Perbedaan Perka 18/2012 dengan Perka 1/2011 No. 6.
Ketentuan Perubahan Sanggahan
Perka 1/2011
Perka 18/2012
a. Belum mengatur sanggahan secara offline b. Belum mengatur bahwa penyedia yang menyanggah adalah penyedia yang memasukan penawaran
a. Dalam hal terjadi gangguan teknis/keadaan kahar yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secara online melalui aplikasi SPSE dan/atau panitia pengadaan tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah secara online melalui aplikasi SPSE maka sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) b. Penyedia yang tidak memasukan penawaran tidak dapat mnyanggah
Perbedaan Perka 18/2012 dengan Perka 1/2011 No.
Ketentuan Perubahan
Perka 1/2011
7.
Jaminan Masih Penawaran mensyaratkan jaminan penawaran
Perka 18/2012 a. jaminan penawaran pada E-Tendering dengan metode E-Lelang tidak diperlukan untuk: a. pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah;atau b. Pengadaan barang/jasa yang tidak menimbulkan risiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya b. jaminan penawaran asli untuk pasca kualifikasi, disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi dan untuk prakualifikasi, disampaikan sebelum penetapan pemenang.
Perbedaan Perka 18/2012 dengan Perka 1/2011 No.
Ketentuan Perubahan
Perka 1/2011
Perka 18/2012
8.
SPPBJ
Belum mengatur PPK untuk menginput data SPPBJ pada aplikasi SPSE
a. PPK menerbitkan SPPBJ secara manual b. PPK mengunggah Hasil Pemindaian (scan) SPPBJ dan mengirimkan kepada penyedia barang/jasa melalui aplikasi SPSE
9.
Kontrak
Belum PPK untuk menginput data Kontrak pada aplikasi SPSE
a. Kontrak dibuat secara manual b. PPK menginputkan data kontrak pada aplikasi SPSE
Perbedaan Perka 18/2012 dengan Perka 1/2011 No.
Ketentuan Perubahan
Perka 1/2011
Perka 18/2012
10.
Konsorsium
Dalam hal konsorsium, yang dapat mendaftar lelang diperbolehkan leadfirmnya saja
a. Dalam hal konsorsium leadfirm dan/atau mitranya boleh mendaftar lelang, namun yang memasukan kualifikasi dan dok penawaran hanya leadfirm.
11
Tindak lanjut proses pemilihan jika terjadi gangguan teknis/keadaan kahar
Tidak mengatur perubahan jadwal
-Mengatur untuk diperbolehkan menyesuaikan jadwal
-Dapat membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE serta wajib menuangkan hal tersebut dalam (BAHP)/ (BAHS)/Berita acara lainnya
Preview Aplikasi SPSE v.3.2.5
Hirarki Pembentukan User SPSE v.3.5
Admin AGENCY
VERIFIKATOR
PENYEDIA
PANITIA SATKER
PPK
HELPDESK
LPSE
AUDITOR
E-Purchasing
Tata Cara Pengadaan Jasa Internet melalui e-Purchasing
• Daftar harga, spesifikasi dan nama penyedia jasa internet dapat dilihat melalui katalog elektronik • PPK dan Panitia melakukan proses pengadaan jasa internet dengan cara e-purchasing menggunakan aplikasi epurchasing yang terdapat pada aplikasi SPSE • PPK dan Panitia harus melakukan login melalui aplikasi SPSE pada website LPSE dimana PPK dan Panitia tersebut terdaftar agar dapat menggunakan aplikasi e-purchasing • Penyedia harus melakukan login melalui aplikasi SPSE pada website LPSE LKPP agar dapat menggunakan aplikasi epurchasing • Tata cara penggunaan aplikasi e-purchasing selengkapnya dapat dilihat dalam panduan penggunaan aplikasi epurchasing
Terima Kasih
