KUMPULAN PERATURAN TENTANG LPSE KEMENTERIAN KES E lA tAN
: I
J,
I I
G :
I
/'
M )F.
5 1 JUO !
. }
A I '
I
UN!l'l G I N
lSI-
ATIN
12 q 5 '
"
: 11 S
?:i1l14iC.Zll 1 )(18 { U ~ I
1 _, 2 ,_
[} l71
:3.
a1
4
lJ'IA
.N ,
{I
. ·LPSE
---~
MENTERIKI:SEHATAN REPU8LIK INDONESIA
PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
N()M9R
4t?~/M~N~/P~R/N/~Q1Q
TENTANG
PEIlGADAAN BARANG/JASA SECARAELEKTROMK
DI LINGKUNGAN KEMENTERlAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Men imbang: a.
bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelMsMaan pengadafID par@g/jasa di lingktJngClJ1 Kementerian Kesehatan, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa seeara elektronik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan Pengadaan Barang/ J asa Secara Elektronik dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
Mengingat
1. Undang-Undang
Nornor 11 Tabun 2008 tentan g Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambaha tl Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4843); 2. Keputusan Presiden NomoI' 80 Tahun 2003 tentang PedQrnan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 120, Tambaban Lembaran Negara Repuhlik Indonesia NomoI' 4330) sebagaimana telal l diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 3. Peraturan Menteli Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departem '11 Kesehatan sehagaimana telah diubah beberapa k RJj terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomar 439/ Menkes/Per /Vl/2009; MEMUTUSKAN:
MENTERl KESEHATAN T ENTAN Meneta pkan: PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRON K Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHAT AN .
"
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK IN,oONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
9.
Pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilaku1;can secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka. dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Lelang umum secara elektronik adalah pengadaan barangfjasa yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan menggunakan media elektronik yang berbasis web/ internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Unit Layanan Pengadaan Secara E1ektronik, yang seianj u tnya disingkat Unit LPSE, adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, ad alah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggun a Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab alas pelaksanaan pengadaan baran g/jasa. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksan' lean pemilihan penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. Dokumen elektronik adalah s etiap informasi elektronik yang dibu a t, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapaL dilihat, ditrunpilkan dan atau didengar m elalui komputer atau sistern elektronik, tenn asuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, grunbar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti a tau dapat dipahruni oleh orang rnampu rnemahaminya. Message Diggest 5, yang selanjutnya disebut MDS, adalah su a tu metodologi untuk memberi jarninan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jan' atau (Hash Key' dari dokumen dokumen tersebut.
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
10. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas ~nformas~ elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan mformasl elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 11. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik. 12. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multi user (banyak pengguna) untuk memverifikasi user ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. Pasal2 Lingkup Peraturan Menteri Kesehatan ini meliputi pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan penyedia barangfjasa pemborongan/jasa lainnya melalui pelelangan umum. BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 3 Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan oleh penyelenggara yang terdiri dari. unsur LPSE, PPK, Panitia Pengadaan dan Penyedia BarangjJasa. Bagian Pertama Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 4 (1) Untuk menyelenggarakan proses pengadaan elektronik dibentuk unit LPSE.
barangjjasa secara
(2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengoperasikan dan memelihar8_ sistem pelayanan pengadaan barangj j asa secara elektronik; b. melakukan verifikasi penyedia barang/jasa yang akall mendaftarkan untuk memperoleh User ID dan p~swarcl penggunacm LPSE: kepada PPK apabila c. memberitahukan ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksan aan pengadaan barangjjasa secara elektronik. (3) Ketentuan Organisasi dan tatakerja, ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
susunan
personalia LPSE
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kedua Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal5 (1) Pengadaan barang/jasa elektronik dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja yang bersangkutan. (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas: a b.
c.
d. e. f.
g. h. 1.
J.
k. 1.
menyusun rencana pengadaan barang/jasa; menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola; menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusuri panitia pengadaan; menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik; menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia pengadaan sesuai kewenangannya; menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesu:li ketentuan yang b{;rlaku; menyiapkan, menanda.tangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak denga n pihak p e nyedia barang/jasa; melaporka n pelaksanaan/ penyelesa ian pengadaan barang / j as8 kepada Kuasa Pengguna Anggarall ; mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak; menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan a sel lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan; menandatangani pakta integritas sebelum pelaksarlaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai; dan menindaklanjuti pemberitahuan dari LPSE apabila ditemuk8 n penyimpangan prosedur pengad8.an barang/jasa. Bagian Ketiga Pani tia Pengad a an
Pasa! 6 (1) Panitia
Pengadaan barang/jasa diangkat oleh Anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan.
Kuasa
Pen gg una
(2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : 4
MENTERIKESEHATAH REPUBLIK INDONESIA
a.
menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang tdah ditetapkan oleh LPSE; d. mengumumkan pengadaan barangjjasa di website pengadaan Kementerian Kesehatan; e. menilai kualifikasi penyedia barangjjasa; f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada FPK danjatau Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran; dan 1. menandatangani pakta integritas sebe1um pelaksanaan pengadaan barangjjasa secara elektronik dimulai. Bagian Keempat Penyedia Barangj J asa
Pasal 7 (1) Penyedia BarangjJasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.
b. c. d.
e. f.
g.
mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE, sebelum Penyedi a BarangjJasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik; memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa; merniliki keahlian, pengalaman, kemalnpuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, danj atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang daLam menjalani sanksi pidana; secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpaj akan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bu k ti tanda terima penyrunpaian Surat Pajak Tahunan (SPT) PCl,jak. Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan f6tokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta tennasuk pengaJaman subkontrak, kecuali Penyedia Barangj Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESI.6.
h. 1.
j.
k.
memiliki sumber daya mallusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barangjjasa; tidak masuk dalam daftar hitam; memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barangjjasa secara elektronik dimulai.
(2) Penyedia
BarangjJasa orang perseorangan harus rr..emenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g.
(3) Penyedia
BarangjJasa yang keikutsertaannya menirnbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia BarangjJasa. BABIU PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 8 (1) Pengadaan
barang/jasa secara elektronik oleh pengguna barang dapat menggunakan metode : a. Metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; b. Metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file; c. Metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file;
(2) Pedoman teknis mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengadaan barangjjasa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Kajia_n Pengadaan Barang jJasa Pemerintah. Pasal 9 Pertukaran dokumen elektronik dalam rangka pengadaan barangjjasa secara elektronik di lingkungan Kementer ian Kesehatan, dilaksanakal dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Proses pengadaan barangjjasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan melalui w eb 'it e www.lpse.depkes.go.id b. User ID dan password seltuuh pengguna sistem pengadaan barangjjasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kes h tan merupakan representasi dari penggulla dan terasosiasi tel'ha.d aIJ seluruh aktivitas dalam pengadaan bara ngjjasa secara elektronik. c. User ID dan password sebagaimana dimaksud pada huruf b terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim kc sistem pengadaan barangjjasa secara elektronik, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen terscb ut. d . Autentikasi dokumen elektronik dalam pelaksanaan pengadaaI1 barangjjasa 3ecara elektronik menggunakan metodologl MDS yang
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
menghasilkan sidik jari atau hash key yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik. e,
t,
Dalam ~al penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan mem~enkan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirim sesual ?engan dokumen yang diterima oleh sistem pengadaan baranglJasa secara elektronik berdasarkan hash key yang dihasilkan dari MD5 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Me nteri Kesehata n ini, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik. Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d d apat diperlukan sarna dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. BABIV ETlKA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 10 (1)
LPSE, PPK, Panitia Pengadaan, dan Penyedia bertanggung jawab secara hukum terhadap : a, b. c,
(2)
kerahasiaan dan peny alahgunaan kode akses (User ID dan Pass word) dalam penyelenggaraan barang/jasa elektronik; kerahasiaan dan penyalahgunaan data dan informasi elektron i k yang tidak diperuntukan untuk umum; p emenuhan ketentuan yan g berlaku dalam penga da a n barang/jasa.
LPS E, PPK , Panitia Pe ngadaan dan Pe n ye dia Barang/ Jasa dilarang : a.
b.
(3)
Barang/Jas;1
mengacaukan , dan/atau me rusak sistem pengachall barang/ jas8 SeCa1'3 elekt ron ik ; mencuri informasi, memanipula s i data, danl atau berlJu a t curang dalam pengadaan barang /jasa secara elektronik ya u' dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.
Selain p e menuha n ketentuan s ebagaimana dimaksud pada aya t (1) d 3.n ayat (2 ) LPSE , PPK, Panitia Pengadaan, dan Pen y ccl j;:,t Barang/Jasa harus mema tuhi etika pengadaan , barc:.n g / jas; \ s e baga ima na dialur d a lam peraturan p erundan g-undangan . BABV PEMBINAAN DAN PEN AWASAN
Pasal 11 (1)
Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan aleh Sekretaris Jenderal dan Biro Keuangan dan Perlengk apa n Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai kewenangan masing masing.
7
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Dalam rangka pelaksanaan pembina an dan mengambil tindakan administratif.
pengawasan
dapat
(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d a p at
berupa: a . Teguran lisan; b . Teguran tertulis; danl atau c.
Pencabutan kode akses LPSE Kementerian Kesehatan BABVI
KETENTUAN PERALlHAN·
Pasal 12 Sebelum terbentuknya Unit LPSE di lingkungan Kementerian Kesehatan, pelaksanaan pengadaaIl barang/jasa yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan dapat dilakukan secara manual. BABVI
KETENTUAN PENU'l'UP
Pasal 13 Pera turan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pera turan 1m dengan penempatannya dalam Berita Negara Rc publik Indonesia. Diteta pkan di Jakarta Pada tanggal 7 April 2010
o
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 013/MENKES/SK/I/2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Men im bang:
a. bahwa untuk kesamaan persepsi dalam' layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di -lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu Petunjuk Teknis Layan&n Pengadaan Barang/Jasa Seeara Elektronik Kementerian Kesehatan agar efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengadaan Barang/ Jasa SecClra Elektronik Kementeria n Kesehatan;
Mengingat
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Preside .1 Nomor 54 Tahun 2010 tentan g Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Ke ehatan Nomor 462/Menkes/Per/ IV / 2 010 tentan g Pengadaan Barang/ Jasa Sec 31a Elektronik di lingkungan Ke menterian Kesehatan; 4 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 463/Menkes/Per/ IV /2010 tentang Organisasl dan Tata Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Kesehatan;
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ PerjVIIIj~OlO ten tang Organisasi dan Tata Kerj a Kementenan Kesehatan (Berita Negara RepubUk Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 6. Peraturan Menteri Kese h atan Nomor 1893jMenkesj PerjIXj2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barangj Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan; 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KESEHATAN .
KESATU
Petunjuk Teknis Layanan Pengadaan Barahgj Jasa Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.
KEDUA
Petunjuk teknis Layanan Pengadaan BarangjJasa Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan bagi para pejabat pengelola keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kesehatan baik di kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah .
KETIGA
Keputusan ini mulai berlaku p8da tanggal ditetapkan .
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-3
LAMPlRAN KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN NOMOR 013jMENKESjSKjlj2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONI K KEMENTERIAN KESEHATAN
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KESEHATAN
LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemeri ntah, Kementerian Kesehatan telah membentuk Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Kesehatan . Dalam pelaksanaannya LPSE Kementerian Kesehatan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) dan database E Procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerinta h (LKPP). Man[aat utama pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah aspe k non contact dari para pihak yang terlib at dalam pengadaan. Dengan demik ian , slstem ini diharapkan Panitia Pengadaan jUnit Layanan Pengadaan (ULP) dapa~ bekerja secara profes s ional tanpa haru s berhadapan dengan pe s er ta lela n o. Dengan si stem ini, semu a proses pcngadaan yang dimulai d a ri pengumuman, pend aftaran, pengambilan dokumen, penjelasan, pembukaan, ha, it evaluasi penawaran dan pengumuman pemenang dilakukan mela lui aplikasi Sistem Pengada.an Barang/ J asa Se(:ara Elektronik (SPSE) yang berbasis Web . Panitia Pengadaan/Unit Layanan Penga daan (ULP) hany a berhada pan dengan penyedia barang/j asa pada saat dilakukan pembukLiall kualifikasi bagi calon pemenang sedangka n Pejabat Pembuat Komitmen ba.r u be rhadapan dengan penyedi 21 pada saat penandatanganan kontrak.
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-4
I.
TUJUAN
Tujuan petunjuk teknis Layanan Pengadaan BarangjJasa Secara Elektronik adalah ~iperolehnya acuan untuk melakukan pengadaanbarangjjasa secara elektromk pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan baik di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah.
!.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup petunjuk teknis pengadaan barangjjasa secara elektronik ini meliputi : 1. Pengadaan barangjjasa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2. Pengadaan barangjjasa yang dananya bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah.
I.
DEFINISI
Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengada a u Barangj Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundan undangan. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Kesehatan . 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan olch Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejaba t yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barangj Jasa. 5 . Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah uni t organisasl pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementeri'l.l1 Kesehatan yang ber i a t. permanen, dapat berdiri sendiri atau meleka t pada unit yang sudah ad a .
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-5 6.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yan g ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima has il pekerjaan .
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang se1anjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyeJenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 8. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang kegiata n usahanya menyediakan barang/jasa. 9. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/ J asa . 10. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Kesehatan yang s elanjutnya disebut unit LPSE, adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kernenterian Kesehatan. 11. S istem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSS) Kementerian Kesehatan selanjutnya disingkat SPSE Kernenterian Kesehatan ad;:dah kt:sisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikernbangkan oleh LKPP untuk di gunakan ol eh LPSE Kementeri a n Kesehatan dan infrastrukturnya. 12 . Admin Sis tem a dalah petugas LPSE yang bertugas rnelakukan instalas i dan menjaga SPSE . 13. Admin PPE adalah petugas LPSE Kementerian Kesehatan yallg mempunyai tugas m e mberikan Us er ld dan password kepada admill Agency, Verifi k alor, Helpdes k, Train e r. 14. Admin Age ncy ad alah Petuga s LPSE yang berada di setiap Unit Utama Kementerian Ke s ehatan yang mempunyai tugas memberika n password dan user ID kepada PPK dan panitia peng8daan/Kelompok kerja ULP.
15. Verifikator adalah petugas LPSE yang bertugas memverifikasi d a ta penyedia barang/jasa untuk mendapatkan hak akses (User ID dan Password) . 16.
Helpde s k ada lah petugas LPSE yang bertugas memberikan bantua n kepada PPK, Panitia, Penyedia barang/Jasa dalam pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
MENTERIKESEHATAN
REPUBlIK INDONESIA
-7
5. Bidang Registrasi dan Verifikasi, terdiri dari : a. Admin Agency b. Verifikator. 6. Bidang Layanan Pengguna
Help desk
7. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
'I.
PENGGUNA DAN AKTIVITAS PADA LAYANAN PENGADAAN BARANGjJASA SECARA ELEKTRONIK Pengguna Layanan Pengadaan Barangj J asa Secara Elektronik melipu ti Panitia pengadaan barangjjasajUnit Layanan Pengadaan (ULP) dan Penyedia barangjjasa. Aktivitas yang dilakukan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah sebagai berikut : 1. Panitia Pengadaan BarangjJasajUnit Layanan Pengadaan (ULP)
Panitia pengadaan barangjjasajULP mempunyai aktivitas sebagai berikut: a. membuat paket lelang; b. menyusun Lelang; c. mengumumkan lelang; d. meng-upload dokumen lelang; e. melakukan penjelasan lelang (aanwijzing); f. meng-upload addendum dukumen lelang (apabila ada perubahall dokumen lelang) g. men-download dan melakukan pembukaan dokumen penawaran; h. melakukan evaluasi lelang; 1. meng-upload berita acara evaluasi penawaran dan hasi1 pelelanga n, J. menetapkan pemenang lelang; k. mengumumkan pemenang lelang; dan l. menjawab sanggahan. 2 . Penyedia BarangjJasa
Penyedia BarangjJasa mempunyai aktlvitas sebagai berikut:
a . pendaftaran Penyedia; b. melengkapi data Penyedia; c. mendaftar untuk ikut lelang; d . melakukan penjelasan lelang (aanwijzing); e. men-download dokumen lelang;
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-8
f. mengirim dokumen kualifikasi',
g. mengirim dokumen penawaran; dan h . melakukan sanggah; 3. Auditor
Auditor mempunyai aktivitas sebagai berikut:
a. akses memasuki aplikasi SPSE; dan b. mengakses inforrnasi, data, mengunduh dan membuka file, baik yang disampaikan oleh ULP maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit; (1.
TATA CARA 1. PERSIAPAN
Dalam rangka melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik, terlebih dahulu melakukan persiapan sebagai berikut : a. Satuan Kerja 1)
2)
Satuan Kerja mendaftarkan PPK dan Panitia/Pokja ULP kepada Admin Agency Unit Utama masing-masing untuk mendapatkan kode akses (User 1D dan Password), dengan melampirkan: a)
Fotokopi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran. (DIPA) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
dan
b)
Fotokopi SUrat Keputusan pe ngangkatan sebagai PPK dan Panitia Pengadaan/ULP;
Admin Agency di Unit Utama memberikan kode akses (User ID dan Password) kepada PPK dan Panitia/ Pokja ULP. .
Penyedia Barang/Jasa 1)
Penyedia Barang/Jasa melakukan pendaftaran secara online di SPSE Kementerian Kesehatan;
2)
Penyedla Barang/ Jasa melakukan verifikasi secara offline k e verifikator di LPSE Kementerian Kesehatan dengan membawa : a ) Isian Formulir Pendaftaran dan Keikutsertaan; b)
Fotokopi KTP Direktur/Pemilik Perusahaan/Pejabat Yc)n g berwenang di perusahaan;
c)
Asli dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
MENTERIKESEHATAN REPUBlIK INDONESIA
-10 2)
Pendaftaran a) Penyedia barang yang sudah mendapatkan hak akses, dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket paket pekerjaan yang diminati. b) Untuk penyedia barangjjasa yang saling bergabung dalam suatu kon s orsium atau bentuk kerja sarna lain, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh pirnpinan (leadfinn) konsorsium atau bentuk kerja sarna lain. e) Dengan mendaftar sebagai peserta lelang maka penyedia barangjjasa dianggap telah menyetujui pakta integritas. d)
3)
Dengan mendaftar sebagai peserta lelang, mengunduhj download dokumen pengada2.n. Pemberian Penjelasan
dapat
a) Proses pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE LPSE Kementerian Kesehatan. b) Panitia PengadaanjULP menjawab setiap pertanyaan yang rnasuk dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir. c) Pa nitia PengadaanjULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu d an rnenjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadwal. d) Dalam hal waktu tahap penjdasan telah berakhir, Panitia PengadaanjULP masih mempunyai waktu 1 (satu) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rnungkin belum terjawab. e) Untuk menjawab pertanyaa n beberapa menit s e b Jum tahapan penjelasan berakhir (10 menit terakhir), Pa nitia Pen g rl aanjULP dapat menam b ah waktu penjelasan. f)
Dengan terjawabnya pertanya a n terakhir yang dijawa b lJi'tcL,' masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa ti dal<. diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali .
g) Jika diangga p perlu dan tid Ak dimungkinkan mernberika n informas i lapangan ke dalam dokumen pengadaan, Paniti8 Pengadaanj ULP dapat mela ksanakan proses penjelasaJl lanjut8n dengan peninjauan lapanganjlokasi pekerjaan.
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-11
h) Pelaksanaan penjelasan lanjutan dilakukan oleh seseorang selain Panitia Pengadaanj ULP, misal Panitia PengadaanjULP menunjuk seorang atau beberapa tenaga . ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) yang telah ditetapkan oleh PPK, dall pelaksanaan penjelasan lanjutan dibuktikan dengan berita aeara penjeJasan lanjutan . i)
Panitia PengadaanjULP tidak perlu membuat Berita Aeara Penjelasan Pekerjaan (BAPP).
j) Apabila terjadi perubahan dokumen lelang, maka dibuat perubahan (addendum) dokumen Ielang yang selanjutnya di upload dalam Sistem Pengadaan Barangj Jasa Seear a Elektronik. k) Perubahan (addendum) dapat dilakukan seGara bcrulang dengan batas akhir 2 hari se belum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir. 1)
4)
Berita Aeara Penjelasan Lanjutan (BAPL) menjadi bagian dari addendum, jika tidak ada addendum maka BAPL menj adi bagian dari Berita Aeara Hasil Pelelangan (BAHP).
m) Peserta yang tidak mengikuti penjelasan pekerjaan dimaksud tidak dapat digugurkan. Pemasukan Kualifikasi a) Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. b) P:U1itia PengadaanjULP dilarang meminta penyedi a barangjjasa untuk mengupload softeopy lampiran dokumen yang dipersyaratkan dalam data isian kualifikasi. c) Penyedia barangjjasa dilaran g memasukkan softcopy d a ta kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedi a pada aplikasi SPSE termasuk APENDO. d) Jlka formulir elektronik isirtn kualifikRsi yang tersedi;t pCld n aplik a si SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yan diminta oleh Panilia PengadaRnjULP, maka data kualifi k s i tersebut di -upload pada fasil itas pengunggahan lain y a n!J lersedia pada aplikasi SPSE.
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-12
e) Pada prakualifikasi, Panitia Pengadaan/ULP dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa melengkapi formulir kualifikasinya. 1)
Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik , penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut: (1) Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; (2) Salah satu danl atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; (3) Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemui bahwa datal dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman datam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, danl atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5)
Pemasukan Penawaran a)
Dokumen penawaran disampaika n dengan bentuk file, yang diunggah melalui aplikasi SPSE pada LPSE Kementerian Kesehatan,
b)
Penyampaian penawaran secara satu file, yaitu penyampaian dokunwn penawaran administrasi, teknis dan harga dalam satu file penawaran, di mana evaluasi dilakukan setelah fIle administrasi, teknis, dan harga terbuka.
c)
Penyampaian penawaran secara dua file, yaitu penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis dalam satu file, dan penawaran harga dalam file penawaran lainnya, dimana evaluasi administasi dan teknis dilakukan sebelum fil e penawaran di buka,
MEN fERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-13
d) Surat penawaran dan/ atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel sehingga penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindahan dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain, contoh surat dukungan bank, surat keterangan fiskal ( tax clearance), SUrat Jaminan Penawaran. e) Surat penawaran ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/ direktur perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang rnenurut perjanjian kerja sarna adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sarna. Pada tahap penyarnpaian penawaran, penyedia barang/jasa mengirimkan file penawarannya dengan terlebih dahu lu melakukan enkripsi/ penyandian dengan menggunakan APENDO. g) Penyedia barang/jasa dapat melakukan upload [rIp penawaran secara berulang untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas Rkhir pemasukan penawaran.
f)
h) Pengguna wajib rnengetahui dan melaksanakan ketenluan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pad:.'! saat mengoperasikan APENDO, i) APENDO sebagairnana dimaksud butir f) dikembangkan oleh Lernbaga Sandi Negara yang khusus diperuntukan ba i aplikasi SPSE. j)
6)
Panitl ' Pengadaan/ULP bila dianggap perlu dapat meJakukan perubahan jadwal tahap pemasukan penawaran, d n ga n ket.entuan \V8jib menginputk c1n alasan yang sebenarnya.
Surat Jaminan Penawaran a) Surat jaminan dapat disampaikan berupa softcopy d Clli dimasukan pada dokurnen penawaran.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-14
b) Panilia PengadaanjULP dapat meminta penyedia barangjjasa untuk menyampaikan surat jaminan asli dari bank, perusahaan penjaminan atau asuransi, dan contoh produk kepada tempat yang ditentukan oleh Panitia Pengadaanj ULP. c) Dalam hal penyedia barangj jasa hanya mengirimkan softcopy jaminan penawaran dan tidak mengirimkan jaminan penawaran asli sebagaimana dimaksud huruf b, penyedia barangjjasa terse but tidak dapat digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi jika hasil konfirmasi kepada penerbit jaminan menyatakan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan. d) Permintaan sebagaimana dimaksud huruf b oleh Panitia PengadaanjULP wajib dinyatakan dalam dokumen pemilihan. 7)
Pembukaan Penawaran dan Evaluasi a) Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia PengadaanjULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO . b) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. c) Panitia PengadaanjULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah. d) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file dengan ekstensi *.rhs). Panitia PengadaanjULP wajib menyampa ik a n file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) te rse but kepada LPSE Kementerian kesehatan dan LPS E Kementeri a n Kesch a lan d a pa t menyampaikan file pen a wa ran tersebut kepada LKPP. e) Terhadap file penawaran tere ukripsi yang tidak dapa l di bu k a (dekrips i) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, m a ka LKPP akan memberikan keterangan kondisi file penawaran kep a da Panitia PengadaanjULP . Den ga n adanya proses penyampaian informasi sebagaima na b u tir e) d lata s, Paniti a PengadaanjULP dapat mela k ukan pemuncluran Jad wal.
n
•
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-15
g) Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) dilakukan secara manual (ojj line) di luar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE. h) Panitia Pengadaan/ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran. i)
Ketidakabsahan atau kemungkinan penolakan klaim jaminan terhadap softcopy surat jaminan yang ditujukan oleh Panitia Pengadaan/ULP dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi.
j)
Pembuktian kualifikasi dengan meminta dokurnen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang.
k) Panitia Pengadaan/ULP mengirim pemberitahuan (termasuk email) melalui Aplikasi SPSE kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE . I) 8)
Penggunaan aplikasi APENDO oleh bukan pihak yang sebenarnya akan berakibat penawaran dianggap tidak sah.
Pengumuman Ap likasi SPSE secara otomatis akan menampilkan inform a i pengumuman lelang dan pengumuman pemenang pake! pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE, serta mengirim informasi tertentu melalui email kep a d a seluruh peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebul.
9)
Sanggah i-ln a) Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (sat.u) k ali sangga han kepada Panitia Pcngadaan/ULP melalui aplika~i SPSE. b) Aplikasi SPSE digunakan Panitia Pengadaan/ULP u n l uk menj a wab sanggahan yang diajukan peserta pemilihan yang dikirimkan pada bat.as akhir waktu tahap sanggah.
LO) Sanggahan banding dilakukan s ccara manual ditujukan k Cp8d <J
Mentt;ri, peserta yang melakuka n sanggahan banding m Jl g upload hasil pemindaian sural. sanggahan banding kedal am Sistem Pe ngadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik.
..
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-16 11) PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) secara manual diluar aplikasi SPSE. 12) Penandatanganan Kontrak Disertai dengan as Ii dokumen penawaran, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK yang dilakukan di luar SPSE. 13) Perubahan Jadwal Panitia Pengadaan/ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan. 14) Pemilihan Ulang dan Evaluasi Ulang a) Dalam hal Panitia Pengadaan/ULP memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang atau evaluasi ulang, maka Panitia Pengadaan/ULP harus memasukan alasan penyebab pelelangan harus diulang atau dievaluasi ulang. b) lnformasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut. c) Dalam hal aplikasi SPSE mengalami kegagalan telcn is operasional, Panitia Pengadaan/ULP dapat memutu s k a n untuk melanjutkan/mengulang 1elang. d) Lelang ulang dilaksanakan dengan memasukan data le I n g baru Lermasuk membuat dokumen pemilihan baru d a n membuat jadwal baru. e) Evaluasi ulang dilaksanakan dengan membuat perubah an jadwal pada tahapan eva luasi dan seterusnya, dan melaksanakan evaluasi selayaknya evaluasi awal. 15) Oaftar Hitam (blacklist) LPSE dapat menonaktifkan kode akses Pengguna SPSE apabil a ditemukan pelanggaran terhadap persayaratan dan kf'tentua n penggun;:lan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK d ar! Panitia Pcngadaan/ULP berkaitan dengan blacklist. 3 . AUDIT a. Persiapan 1)
Auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE mendapatkanhak akses memasuki aplikasi SPSE;
untu k
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-17 2)
LPSE. menerima, menyimpan dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat tugas d i terbitkan oleh instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi audit.
b. Pelaksanaan
II.
1)
Proses audit pengadaan secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE;
2)
Auditor hanya dapat mengakses informasi, data, dan mengunduh dan membuka file, baik yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan/ULP maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi obyek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas;
3)
Auditor dapat menemui Panitia Pengadaan/ULP untuk memperoleh informasi dan dalam rangka proses audit paket pemilihan tertentu.
PENUTUP Petunjuk Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kementerian Kesehatan ini diharapkan mampu mewujudkan tertib dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga tercapai prinsip-prinsip pengadaan yaitu efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pe:ngadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk itu Petunjuk Teknis Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Kementerian Kesehatan ini wajib dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya pada semua Satuan Kerja dalam jaj aran Kementerian Kesehatan.
MENTERIKESEHATAN
REPUBlIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2575/MENKES/SKlXII/2011 TENTANG PERSONALIA PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
bahwa dalam rangka pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 perlu ditunjuk Personalia Pengelola LPSE tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
Mengingat
1. Undang-Uildang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inform asi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2 . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentan g Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 ; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Non lor 462/Menkes/Per/IV/2010 tentang Pengadaan 8arang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan ; 4 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 463/Menkes/PerIlV/2010 tentang Organisasi dan Tata KerJ8 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektron ik di Kementerian Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan NornaI' 1893/Menkes/Per/IX/2011 tentang- Unit Layanan Pengadaan 8arang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Norn or 1144/Menkes/PerNIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 7 . Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-2
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERSONAlIA PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 01 KEMENTERIAN KESEH A T AN TAHUN ANGGARAN 2012.
Kesatu
Susunan personalia Pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Kesehatan sebagaimana dimak sud tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua
Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Ketiga
Masa tugas Pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Kesehatan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan akhir tahun 2012.
Keempat
Menteri Pembiayaan yang timbul dari Surat Keputusan Kesehatan tentang Personalia Pengelola Unit La yanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Kesehatan di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bi m Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jende ral Kementerian Kesehatan Nomor 0689/024-01,1 .01 /00/20 12 tanggal 9 Desember 2011 .
Kelima
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
. Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 2575/MENKES/SKlXI1I2011 Tanggal : 30 Oesember 2011 SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGAOAAN
SECARA ELEKTRONIK 01 KEMENTERIAN KESEHATAN
1. Pembina
Menteri Kesehatan
2. Pengarah
1.
Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal 3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan 4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyehatan Lingkungan 6. Direktur Jenderal Kesehatan 7 . Kepala Badan Kesehatan
Bina
Penyakit
Kefarmasi an
Penelitian
dan
dan
cl an A lat
Pengem ba ngan
8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberd ayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Penanggung Jawab a. Ketua
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik f\Je gar a, Sekretariat Jenderal
b. Wakil Ketua
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Sin a Upaya Kesehatan 3. Sekretari s Direkfurat Jenderal Bin a Gizi da n Kesehatan Ibu dan Anak 4. Sekretaris Direktorat Jenderal PengendCllic:m Penyakit da n Penyehatan Lingkung an 5. Sekretari s Direktorat Jenderal Bina Kefarm asian dan Alat Kesehatan 6. Sekretari s Badan Penelitian dan Pen gembangan Kesehatan 7. Sekretaris Badan Pengembanga n dan Pemberdayaan Sumber Oaya Manusia Kesehatan 8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
. I
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-2
c. Sekretaris
Kepala Pusat Data dan Informasi
4. Bidang
a. Administrasi Sistem Informasi
1)
Sub Bidang Admin
2) Sub Bidang Admin
Pelayanan Pengadaan Elektronik b . Registrasi dan Verifikasi
1) Admin Agensi
Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data, Pusat Data d an Informasi Kepala Sub Bidang Bank Data, Pusat Data dan Informasi Nandi Sunandi Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara NIP 196011071982031003 Kepala Bagian Penatausahaan, Pengadaan, dan Penyimpanan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 1. Agus Purwono, SE
Staf Direktorat Jenderal Bina Kesehatan NIP 1971080919910310023
Upaya
2. Sugiyo, S. Kom Staf Direktorat Jenderal Bina Gizi dall
I<esehatan Ibu dan Anak NIP 195806051977031001 3 . Artono, SE
Staf Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes NIP 19840709200801 W04 4. DjunClidi, AMD Stat Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan NIP 197506072005011003
Bi ll a
dan
5. Ade Riski Purnomo Staf Oirektorat Jenderal PengenJ ali Elf l Penyakit dan Penyehatan lingkungan NIP 198710102010121006
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-3
6. Yuni Pristanti Staf Badan Pengerribangan dan Pemberdayaan Sumber Oaya Manusia Kesehatan NIP 198806032010122002 7. Sukro. SAP Staf Sekretariat Jenderal NIP 196805251994031002 2) Verifikator
1. Mursadah Staf Biro Keuangan dan Baran g Milik Negara NIP 1'96012011982032004 2. Suwartiningsih, S. Sos Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara NIP 196811021991032001 3. H. Sunaryadi Staf Biro Keuangan dan Barang Mil ik Negara NIP 195811131989031003 4. Martejo Staf Biro Keuangan dan Bara ng Mili k Negara NIP 196606151986031003 5. Nana Sudarna
Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara NIP 195802081983111001 6. Yulidarmi Staf Biro Keuangan dan Baran g Milik Negara NIP 196007281983112001 7. Nurhayati Staf Biro Keuangan dan Baran g rJlI I:k Negara NIP 196603021986032001
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-4 8 . Prayitno
Staf Biro Keuahgan dan Negara NIP 196709121987021001
Barang Milik
9. Supar Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara NIP 196410271989031001
10. Athi Susilowati Rois, SKM Staf Pusat Data dan Informasi NIP 197906012006042003 c. Layanan Pengguna
Help desk
Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informa3i
1. Aris Priya Handoko, S .Kom
Staf Pusat Data dan Informasi
NIP 198008092005011002
2. Chairul Nanda, S.Kom Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara NIP 198510312010121005 3. Moch. Arief Ardiyansyah, A .Md Staf Lembaga Kebijakan Peng8da 8n Barang/Jasa Pemerintah
4 . Adi Rakhmat Pratomo Staf Lembaga Kebijakan Barang/Jasa .Pemerintah
Pengad aan
5. Andri Tryadi Saputra, S .Si Staf Pusat Data dan Informasi NIP 197808162005011004 6 , Moch Imron M. Staf 8iro Keuangan dan Barang Mil ik Negara NIP 195801201978121001
7. Agung Kurniadi Barat Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara NIP 197712082008011008
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-5-
d.
Pelatihan
Kepala Sub Bagian Pengadaan, Keuangan dan Barang Milik Negara
Trainer
1.
Ora . Fitri Sulistiani Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro , Biro Keuangan dan Barang Milik Negara NIP 195704291982032001
2.
Cipto Afrianus Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara NIP 198704252010121001
3.
Doni Hadhikurnianto.S .Kom Staf Pusat Data dan Informasi NIP 198310032009121004
4.
Sri Wahyuni Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara NIP 197212121994032002
5.
Berlina Sihombing,.SH Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara NIP 196405211988032002
e . Sosialisasi
Kepala Sub Bagian Penyimpanan, Keu angan dan Barang Milik Negara
Biro
Bi ro
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1893jMENKESjPERjIXj2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANGjJASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, IvIenimbang
bahwa un tuk melaksanakan keten tuan Pasal 14 a yat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenta g Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah, perlu meneta pk a n Peraturan Menteri Kesehatan tentang Unit Laya n a n Pengadaan Barangj J asa Pemerin tah 'di Lingkun gan Kementerian Kesehatan;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten taJ g Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T rthun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 1":. gar a Republik Indone5ia 5063);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tellLa u g Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lemb a ran Negar a Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No m n r 4609 ) sebagaimana telah diubah dengan Pe nH r a n Peme rintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran N .r;ar::-t Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tamb ah :-;!l Lembaran Negara Republi k Indo nesia 4855);
3.
Peratl.Jran Presiden Nom.or 54 Tahun 2010 ten la w' Penga daan Barangj ,)aS8 Pemerintah;
4.
Peraturan Menteri Kesehatan 462 j MENKES / PERjIVj2010 tentang Baran gj J asa Secara Elektronik di Kementerian Kesehatan;
5.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 j MENKESj PERjVIIlj20 1 0 tentang Organisasi d a[ Tata Kerja Kementerian Kesehatan; MEMUTUSKAN . .
Nonlor Pengadaa n Lingkun gan
MENTERIKESEHATAN
REPUBUK INDONESIA
-2 - . MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTER! KESEHATAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperol eh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangka t Daerah/lnstitusi Iainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan u ntuk mem peroleh Barang/ J asa.
)
Unit Layanan PengRdaan Secara Elektronik, yang seianjutnya disin gk.:ti unit LPSE adala h unit yang melayanj proses pengadaan baran g/ i n. ~:;c l se c a ra elektronik d i lingkungan Kementerian Kesehatan. Unit La y a nan Pen gudaan, yang selanjutnya disingkat ULP adaJah u nit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan.
peng a d cl(~ n
4.
ULP Unit Utama adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan d r.D mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/ jasa yang dilakuk=m I ! i tingkat Eselon 1.
, .
U LP Unit Pelaksana Teknis, yang s e 1a njutnya disingkat ULP U PT acialah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordjn ~<; i k-I n seluruh pengadaan barang/jasa yang dilakukan di tin gka t Ulll Pelaksana Teknis.
r
lJ LP Daerah adalah lJLP Jrang bertugas menyelenggarakan (larl mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang dilakuk8 1l oleh pemerintah daerah. 7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Me n tf'ri Kesehatan. 8. Kua s8
MENTERI KESEHATAN REPUBlIK INDONESIA
- 3 -
.
8.
Kuasa Pengguna Anggaran , yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggara n Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala Da erah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
9.
Pejabat Pembuat Komitmen , yang selanjutnya disingkat PPK ad a lah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Penga daa n Sarangj J asa.
10. Kelompok Kerja Pengadaan, yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim
kerja yang terdiri atas personil yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam ULP. 1 1.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang memilikl Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang jJasa yang ditugaskan untuk melaksanak8.n pengadaa n bara ng j jasa.
12
Menteri Kesehata n adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasa12 Pengaturan ULP barangfjasa bertujuan untuk melakukan p ro s es pengadaan barang/jasa secara lebih terintegrasi/terpadu, efektif d , n efis ien, terbuka , bersaing) tidak diskriminatif dan akuntabel.
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasa13 (1 1 Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barangjjasa dibentuk U L P d i
masing-masing Unit Utama atau UPT. (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen dan berbentuk nonstruktural . (3 ) U LP sebagaiman a dimaksud pacta a yat (1 ) terdiri dari: a . ULP Unit Utama; dan b. ULP UPT .
Pas a ! 4 . ..
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-4 -
.
Pasal 4 (l) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP meliputi: a. penyelenggaraan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratu s juta rupiah); dan b. penyelenggaraan pengadaan jasa konsultansi derrgan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima pUlL.;,h juta rupiah). (2) Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai kurang/sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau pengadaan jasa konsultansi dengan nilai kurangj sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan barang/jasa pada satuan kerja masing-masing. Pasal5 ULP Unit Utanl.a untuk masing-masing Direktorat Jenderal/Badan berkedudukan di masing-masing Sekretariat Direktorat Jenderalj Sekreta riat Badan. (2) ULP Unit Utama untuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat ,J ervjr""! r-8 1 berkedudukan di Biro Umum. 3 1 ULP UPT dapat dibcI l tuk di masing-masing UPT yang berkeduduk ~l i I d i Sekretariat UPT.
(1 )
Pasa16 [i) Pembentukan ULP Unit Utama dan ULP UPT di masing- m:lsing Direktorat Jenderal/Badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kcp a la B adan. (:2) Pembentukan ULP Unit Utama di Sekr e tariat ,Jenderal dan Inspe kto l a i Jenderal dite tapkan ole n Sekretaris.J .nde ral.
Pasa17
rlJ Direktur Jenderal j Kepala Badan dalam membentuk ULP
1.JPT vvaji '--'
mem pertim bangkan: a. volume, besaran dana, dan jEnis p engadaan barangjjasa; b. lokasi/jumlah sebaran pekerjaan;
': . ketersediaan s1Jmber daya manusi a di biclang pengadaan;
d. ketersediaan sarana dan penguasaan teknologi inTorma::-;i drill komunikasi; dan e. efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan. (2) Pengadaa n .. .
MENTERI KESEHATAI.J
REPUBLIK INDONESIA
-5 -
.
(2)
Pengadaan barangj jasa di UPT yang tidak dibentuk ULP dapat dilaksanakan di U LP Unit Utama atau ULP Daerah. (3 ) UPT dapat menyerahkan pelaksanaan p engadaan barang/jasa kepad a ULP Unit Utamaj ULP Daerah apabila terdapat keterbata s a n kemampuan pengadaan barangjjasa. (4) Pengadaan barangjjasa di UPT yang dilaksanakan oleh ULP daerah harus didahului dengan perjanjian kerja sarna antara Kepala UPT dengan Kepala ULP Daerah. (5) Kepala UPT dalam melakukan perjanjian kerjasama harus mendapat persetujuan Direktur JenderaljKepala Badan.
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG ULPjPEJABAT PENGADAAN
Pasa18
ULP mempunyai tugas: a. menyusun rencana pemilihan penyedia barangjjasa; b . melakukan analisa dan menetapkan dokumen pengadaan; c . mengumumkan pelaksanaan pengadaa n barangjjasa di w ebsZ!
1. melaksanak a n . .
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-6 1.
melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; m. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan ; dan n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (e-procu.rement). Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas ULP berwenang: a. menetapkan dokumen pengadaan; h. menetapkan besaran nominal jaminan penawarani c. menetapkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang b ernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar r up iah ) dan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (s epuluh miliar rupiah); . 1 mengu.sulkan penetapan pemenang kepada Menteri Kesehatan un tuk penyedia barang / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernil a i d i a t3.S Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan ja sCi konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000 .000,00 (sepul u h miliar rupiah); dan mengusulkan penyed ia barang/jasa yang melakukan perbuatan d A.n tindakan seperti penipuan/pemalsuan dan pelanggaran la illnY8. kepada PA /KPA agar dikenakan sanksi.
B ABIV
ORGANISASI
Pasal 10
(1) Organisasi ULP terdiri dari:
a. kepala ULP; b . sekretariat ULP; dan c. pokja. (2 ) Sekretariat sebagaima na di maksud pada ayat (1) hurufb dapat te nli r i dari: a. staf tata usaha / a dministrasi / keuangan; b. staf perencanaan; dan c . staf hukum dan sanggah. (3) Po k j a ...
MENTERI KESEHATAN
REPUBlIK INDONESIA
- 7 -
.
(3)
Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibentuk s esuai kebutuhan an tara lain berupa pokja: a. pengadaan barang; b. pengadaan pekerjaan konstruksi; c. pengadaan jasa konsultasi; dan d. pengadaan jasa lainnya. (4) Apabila diperlukan pokja dapat membentuk sub pokja yang keanggotaannya dapat diambil dari beberapa pokja yang berbeda. (5) Anggota pokja berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedik it 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan kompleksitas pekerj a an. Pasal 11 Kepala ULP mempunyai tugas: a memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b . mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barangjjasa di ULP; c . menjamin keamanan dokumen pengadaan; d . melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA / KPA; e . melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya m anu
·lEl.
ULP;
membentuk kelompo k kerja pengadaan; g . me18kukan klarifikasi terhadap hasil pokja jika dibutuhkan, de l gan dibantu oleh tim verif1kasi pengadaan; dan h . mengambil langkah-langkah yang d iperluka n apabila mene mukau adanya penyimpangan danj atau indikas i. penyimpangan.
f.
Pasal 12 S ekretariat mempunyai tugas: 8. m elaksanakan pen gelolaan uru s an k euangan, kepegawaia n , L-1L3 persuratan, perle ngka pan, dan nunah tangga; b . melaksanakan fungsi ketata usah a an ;
menyedia ka n dan rnemeJihara sara na drtn pr a sarana kantor ;
l c . menyiapkan dokumen pendukung d a n informasi yang dibu tllh k~.n kelompok kerja; e . mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barangjjas a Y' _n g dilaksanakan oleh kelompok kerja pengadaan ; 1'. menyediakan dan m engelola sistem itlformasi yang digunakan d a lam pelaksanaan pengadaan barangjjasa; g. mengagendak cm .. .
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-8 g. mengagendakan dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat; h . mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaika n oleh penyedia barang/jasa; 1. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peiaksanaan pengadaan barang/ jasa di ULP; J. menyusun program kerja dan anggaran ULP; k. menyiapkan sural kepala ULP untuk usulan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/,Jasa (SPPBJ) olch PPK; 1. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP; dan m. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/ jasa terkait; spesifikasi, HPS; n. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (e-procurement); o . mengoordinasikan tenaga ahli dalam p roses pengadaan barang/jasa; p. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan q. membantu penyelesaian sanggahan banding. Pasal 13 Kelompok kerja mempunyai tugas:
a menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;
b. menyusun jadwal pelaksanaan pelelangan/ seleksi; t o. menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, yang rnelip1.lti sekurang- kurangnya: 1) metode pemilihan 2 metode pemasukan dokumen 3) metode evaluasi mengumumkan secara terbuka melalui website Kenlen tCrLc!n Kesehatan, papan pengumuman resmi untuk masyarakat Q'1n menyarnpaikan ke LPSE untuk diumumk:l.11 dalam portal pengad ,,?n nasional; barang/jasa dengan memanf a tkHn melaksanakan p cngadaan ~ . layanan pengadaan secara elektroni k (e teknologi informas i melaJui procurement) ; f. menerima pendaftaran; g. menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi. atClu pascakualifikasi; h. melaku k a n
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
-9 melakukan aanwijzing; 1. menerima pemasukan atau melakukan pembukaan penawaran; J. melakukan evaluasi terhadap penawar an yang masuk; k. mengumumkan dan menetapkan pemenang penyedia barangjjasa; 1. menyampaikan hasil pelaksanaan pelelanganj seleksi kepada kepala ULP; m. menjawab sanggahan dari penyedia barangjjasajika ada; n . mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri Kesehatan untu k penyedia barangj pekerjaan konstruksij jasa lainnya yang bernilai d i atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan J8 S 8 konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan o. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala ULP. h.
PasaI 14 ()
Dalam hal pengadaan barapgjjasa bersifat khusus dan ! a to u memerlukan ke a hlian khusus, ULP dapat menggunakan tim a ' ;' U tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (nanwijzer). (2 ) Tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ay?-t (1) ditetapk cJD oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pa sal 15 Keanggotaan ULP Unit Utama diangkat atau diberhentikan 1)1" h 8ekretaris Jenderal j Direktur Jenderalj Kepala Badan; (2) Kepala ULP UPT diangkat atau diberhentikan oleh D i re k t ur JenderaljKepala Bada n selaku pembina UPT at as usul Kepala UP'
(1 )
Pasal 16 I,".'
) Untuk
dapat diangkat sebagai Kepala persyaratan sebagai berikut: a. berstatus se bagai pegawai negeri; b . pendidikan minimal sarjana (81);
ULP
harus
memcn u h i
c. memi lik ...
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
- 10 - . memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; e . memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa; g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan; h. tidak mempuny ai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkatnya dan menetapkannya scbagai kepala ULP; dan 1. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. (21 Sekretariat ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai pegawai negeri; b. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab d a 18m melaksanakan tugas; c. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas P )k; ;;1 Pengadaan; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepega,-:"aian u n t u k jabatan yang setara. (3) Anggota Kelompok Kerja ULP harus memenuhi persyaratan scu a /::. ~,i berikut: a. berstatus sebagai pegawai negeri; b . memiliki sertifika t keahlian pengad' a n barang/jasa pemerin t a l l: c . memiliki integritas moral, jujur, di iplin dan tanggungjawab d 8i 8 1n melaksanakan tugas; d. rnemaharni keseluruhan pekerjaan Pengadaan yang a k;Cll L dilaksanakan; e . memahami jenis pekerjaan tertentu y ang menjadi tuga s p () '~p Pengadaan; f. memahami isi dokumen pengadaan j metode dan p r us ccl ll l' pengadaan berd a sarkan peraturan pengadaan yang berlaku; cleUl g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat YC1n fi mengangkatnya dan menetapkannya sebagai anggota kelom pnk kerja ULP; c.
Pasal 17 . . ,
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 - .
Pasal 17 (l)
(2)
Anggota ULP dilarang merangkap sebagai: a. anggota LPSE; b. PPK; c. pengelola keuangan; dan d. anggota aparat pengawasan internal pemerintah. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf d, untuk anggota aparat pengawasan internal pemerintah yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan atau anggota ULP. Pasal 18
Keanggotaan ULP mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat dipil h kembali selama memenuhi persyaratan. Pasal 19 Anggota ULP berhenti atau diberhentikan apabila: a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. mengundurkan dir:; c . meninggal dunia; d. tidak mampu melakukan tugas secara terus-menerus selama ~; (t ig o) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas; e . melanggar / menyalahgunakan tugas; atau f. dipidana karena melakukan tind a k pidana kejahatan yang eli nc a rn dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berdasarkan putU S~l1 pengadilan yang tela h memperoleh kekua tan hukum tetap.
BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA ULP
Pasal 20 Setiap satuan kerja dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa w a iib berkoordinasi dengan ULP di lingkungan kerja masing-masing.
Pasal21 .
MENTERIKEScHATAN
REPUBlIK INDONESIA
- 12
Pasa121 (1) ULP Unit Utama/ULP UPT wajib berkoordinasi dengan LPSE. (2) ULP Unit Utama/ULP UPT wajib berkoordinasi dengan Lembaga Ke bij akan Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (LKPP). (3) ULP UPT dapat berkoordinasi dengan ULP Unit Utama di lingkungan kerjanya.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal22
Pem biayaan yang tim bul dalam rangka pelaksanaan tugas U LP d i lingkungan Kemenlerian Kesehatan, dibebankan pada DIPA masing-masing eselon II atau UPT sesuai dengan kedudukan ULP yang bersangkutan.
Pasal23 Pegawai negeri yang ditugaskan di ULP sebagai pejabat atau pelaksana 1· r hak menerirna honorarium yang besarnya sesuai dengan Stcmdar B i a:,' d. tJ rnum Kementerian Keuangan,
BAB VllI
KETENTUAN PERAI IHA N
Pasa124
1.1 r P Unit Utama w 8.J ib dibentuk p a ling lal11 bat pada Tahun 2012. (2 ) ULP UPI' \~'ajib dibentuk paling lambat p a da Tahun 2014. 3)
Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melay alJi keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dala rn Peraturan Menteri ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untu.k melaksanakan pengadaan barang/jasa.
BAB IX ..
MENTERIKES~HATAN
REPUBlfK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBUK INDONESIA
NOMOR : 246/MENKES/SKll1f2011
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA
MENTERI KESEHATAN MEMBENTUK UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Preside n Nomor ::4' Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/J3::'ta Pemerintah , kementerian/lembaga diwajibkan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa; b. bahwa pembentukan ULP ditujukan untuk membuat pros ~s pengadaan barang/jasa pemerintah lebih terpadu, efektif, efisi ""'11 dan dilakukan oleh aparatur yang profesional dan fokus d al-'1 1j I pekerjaannya : C.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dill iaf , I I • dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepulusan [VI EII!'.:r, Keseh a tan tenlang Pelimpahan Wewenan g cJ elf! Ti:t I l CJi:J I I: I _I Jawab Untuk Alas Nama Menteri Kesehatan l-l\e rlille ntu !j , OI l l_ayanan Penga da an Barang/Jasa Kementerian K es e ha la n :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent ang
Ke uan a n Negara (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 20 0 2 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik !nd one ia Nomo r 4286),
2. Undang-Undan q Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perben ctal ' I ,LI CI Negara (Lem ua ran Negara Republik Ind on es ia Tahtll , !\;I J.l Nomor 5, Ta mbahan Lembaran Neg;ua Repu r:.>l iv. ill d( Ii r , Nomor 4355);
3. Undang -Undang Nomo r 15 Tahun 2004 te llta nq Pel w -rik ! , lfl Pengel o laan dan Tanggung Jawab Ke uang an N t: ga ra (lE clll L., Jr, ,;, Negara Republik Indonesia Tahun 2004 l\j u mo! 0 6 . -d8 ml. d l l d I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 (0 ); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lenlang K ese l kll I (Lembaran~~egara Republik Indonesia Tahun 2009 Nor or 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Ind o nesia Nom or GU0J);
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167): 6. Peraturan Pemerihtah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406): 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nom or 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 9 Peraturan Menteri Vill/2010 .tentang Kesehatan,
Kesehatan Organisasi
Tahun
201 0
tentang
Nomor 1144/MEN KEu /P E / dan Tata Kerja Kementeri an
MEMUTUSKAN Menetapkan KESA TU
• KEPUTUSAN MENTERI K ESEHATAN TENTANG PE LI M P A HAN WEWENANG DAN T ANGGUNG JAWAB UNTUK AT A S NAMA MENTERI KESEHATAN MEMBENTUK UNIT L A YA NAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN KESEHATAN.
KEDUA
· Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para f<epala Badan di lingkungan Kementelian Kesehatan untuk menancl al rlgani Sural Keputusan alas nama Menteri Kesehatan tentang pembe nluka n Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pad a masing-m as in SJ u ni t Esel on I dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan
KETI GA
· Unit Layanan Pengadaan 8 arang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Pengadaan Barang/Jasa non struktural
Kementerian l<e seh at " 11 adalah Unit Layanan
,.
...,
MENTERIKESEHATAN
REPUBUK INDONESIA
l i.
KEEMP f\
: Unit Layanan Pengadaan 8a r c1lltji Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dibentuk maksimum 1 (satu) unit pada masing-masingtingkat Unit Eselon I kecuali pa d:, tingkat Unit PelakSana Tekn is d ibentuk dengan mempertimbangk cJi) jarak antar Unit Pelaksana Teknis dalam satu provinsi dan Unit Eselon I yang sama .
KELIMA
. Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud Diktum Kedu~ melaporkan realisasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan 8arang/Jasa kepada Menter! Kesehatan .
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
IH C;V
Keputusa n ini disampaikan kep oda : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Ja ka rta 2. Kepala Badan Pe ngawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta 4 . Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
5 Para Direktur Jenderal/Para f<epala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatafl
6 . Kepala Lembaga Kebijak an Pengadaan 8 arang/Jasa Pemerintah di Jakarta
7 . Para Gubernur seluruh Ind onesia
B Para Bupatl dan W alik ota penerima ang garan Kementerian Kesehatan.
"
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
9 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 0 tentang Per.gadaan Barang /Jasa Pemerintah; 10 Peraturan Menteri Kesehatan 1144/Menkes/PerNIII /2010 tentang Organisasi Kerja Kementerian Kesehatan
No m or dan Tata
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
KEPUTUSAN MENTERI KESEH A TAN TENTAN G KONSUL TA SI PENGAOAAN BARANG/JA SA 01 TIM LlNGKUNGAN KEME NTERIAN KESEHATA"J
KEOUA
Susunan Tim Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimalla dimaksud Oiktum Kesatu tercantum dalam Lampil'an Keputusan ini .
KETIGA
Tim sebagaimana dimaksud dalam Oiktum Kedua bertugas melakukan koordinasi, mengidentifikasi permasalahan pengadaan barang/Jasa. melakukan konsultasi tentang pelaksanaan pengadaan tJarang/Jasa di lingkungan Kemente rlan Kesehatan
KEEMP/\T
Tim Konsultasi Pengadaan Barang /Jasa menyampaika n IClporan kep ada Menteri Kesehatan
KELIMA
lim dalam melakuka n konsult asi dapat berkonsulta si denga l) Per Tle !I! ltal l LerTi baga KebiJ8kan Pengadaan Barang /JasCl (L K PP)
KEEN A M
Keput usa n Mente ri Ke sehatan ini mulai berlaku pa d ::J 13119931 ditetapkan
• Jakarta • 19 Agustus 2011 EH A TAN,
Tembusan
1 Sekretarl S J end eral Kementerian Kesehatan,
2 Inspektur Jende rcll Kem enterian Kesehatan ,
3 Para Olrektur Jend e ral di lingkungan Kementerian Kesehatan : L\ . Para Kepala Ba clan di lingkungan Kementeriar. Kesehatan; 5 Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan ; 6 . Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia .
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatall 7 Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8 Inspektur I Inspektorat Jenderal
9 . Irspektur II Inspektorat Jenderal 10 Inspektur III Inspektorat Jenderal 11. Iilspektur IV Inspektorat Jenderal 12 Inspektur Investlgasi Inspektorat Jenderal e
Sekretariat
. Sub Bagian Pengadaan Biro Keuangan dan BMN
• Jakarta 19 Agustus 201 i
ENDANG f-
KEMENTERIAN KESEHATAN RI Jalan H.R. Rasuna Said Blok x-s Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)
Nomor Hal
PL.03.0111111276/2012 Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011
14 Februari 201 2
Yang terhormat, 1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal ; 3. Para Direktur Jenderal ; 4. Para Kepala Badan.
di lingkungan Kementerian Kesehatan
Berdasarkan Lampiran Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 , dengan aksi pelaksanaan transparansi proses Pengadaan Badan Publik Pemerintah dengan keluaran semua Kementerian/Lembaga dan Pemda (Prov/Kab/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dl Kementerian/Lembaga atau Pemda masing-masing atau bergabung dengan LPSE terdekat, sehingga terbentuk satu LPSE Nasional. Target penyelesaian Desember 2012 , dengan sasaran dalam APBN/APBD Tahun 2012, sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja Kementerian/Lembaga dan 40 % belanja Pemda (Prov, Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat. Dengan ini saya instruksikan agar Saudara mengambil langkah-Iangkah sebagai berikut :
1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib dilaksanakan menggunakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement).
2. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang dilaksanakan Unit Kerja Kantor Pusat , Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dan Satuan Kerja Penerima Dan a Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan di dalam wil ayah provinsi DKI Jakarta menggunakan Layanan Peng adaan Barang/Jasa Secara Elektro nik (LPSE) di Kementerian Kesehatan . 3. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang dilaks anakan Unit Pelaksana Teknis (UP )
Kementerian Kesehatan dan Satuan Kerja Penerirna Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan di luar wilayah provinsi DKI Jakarta dap- l menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan atau menggunakan Layanan Peng acJa an Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) terdekat. Untuk itu kami harapkan Saudara dapat menyampaikan informasi ini kepada unit kerj a di lingkungan Saudara untuk dapat dilaksanakan . Atas perhatian dan kerja sarna Saudara, kami
ucap ~, an
~~)::
terima kasih .
r; . . . . . ·.,
,/ ~Y;; -M~nteriKesehatan .' . / ,:, ..sekretaris Jenderal I, " I ; \" .,' '. .
,.. ( " ' I~ '\ ", J ) .. " \ . '. . ', " ,
'
:f
\'}Ja, '" I-~
,t o:.:. )
.\ ,;,' , 'dr Ratl\a 'RoMa, MPHM ' :~..........~::' NI P 195212051980032001 ;,:'-:; '
Tembusan : I. Menteri Kesehatan RI; 2. Wakil Menteri Kesehatan RI ; 3. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia.
RE r:.AFITlJI 451:~~nSE~ PEI,GADMN B/,RANGIJA5A Kf ,·.IENTERIAN r~ESEHAfA N 20 12
(DATA JO AGUSTUS 201 2)
PASCA K'U ALlFII
10
JMLPKT
1 SEKRETARIAT
- 0
!EI,O: ["~I
"
2 IN SPEKTORAT JE IlD[ f.'Al
3
31
(0
4 OITJEN BUK
Sr:.' !
5 OITJEN PP & PL
T
0 -
1
' 18 <180 957 617
°S~ ~(1(J I)()! I
934 r. ~ 0 000
85 _91' V2Q j; r
54 2
1.62'11 85 l 2:)'J J47 1
D5
28~15~5 1 82)11
1
'7
1.1!;B 565 331.992
7 BAOAN LlTBAN GJ<ES
50
39
5033' 552 71~
1
i67
127
In ,58 J62 1Jb~
I
1.117
915
3.676. 84857 5. 299 1
TOTAL ~.
1
PKT SLS
PAGU
JUMLAH HPS
HASIL LELANG
JML PKT
PKT SLS
PAGU
14 \
12
5.332 .d3O 200
5230 045000
4 103028.500
86
77
152120.662 500
iJi.52:;,3:: 6
1
1
300 000 000
300 .000.000
239.640.500
4
4
1 269700 .000
1-
976.500 000
974 SOO 000
266650.000
33
27
86.887.520.950
HPS
HASIL LELANG
145013176813 1.234 640.000 i
122583.986.117 97 1 163886
115 S84
I~
i88924228
2
1 4 ~ 5 0lJ:1 206 €:;.\
' 11o~
32:'.3Sl8 248
G5
61
.IS· 760838 182
27 137 340.150
20. 135196.850
728
603
..-37016 15.095 129
784
11 56.459.595.098
271 3e1 50.; !:i)
II.
i3
5.54 1 841 6:39
5 517 518 000
8. 153585.954
125
109
291 598 359870
285.553.07 1156
279.535 139330
/ 54. 030 000
625721 250
22
17
1159.319861992
1 128.231.264191
1.045375414.258
7
1.043792 .500
994 ,6, 2.000
930.437 .000
57
46
51378.345.214
49937963.586
34 .167.185.001
49
52 .257 553723
13.826 081400
10.82 7067900
229
176
375.626.015 788
327.320.409242
2389746987 51
144
115.966.986.244
54.605.877.800
44.656.606.704
1.284
1.059
3.792.915.561.543
3.474.909.687.455
2963.522.756.669
3!l4i~
29003: 553 ' 56 1 ~2 ' w~
20
-
JML PKT
' )07Q3 IJI 813
JC_~
6 OfTJEN BINFM< :lA!. ALKES
8 BAOAN PPSOM '<[" EHATAN
HASI L IHANG
HPS
I
145 "68 :,,~
f5
1
..
3 OfTJEN BINA GIZI '. KI!I
PAGU
PKT SLS
PRAKUALlFIKASI
1
ESEL ON I
1.0'15 .3; ~ .l J.!
5·1/941
·:6)43291 586 Jl :; 494
33 236748.(>01
m 842
3.420.303.809.655
228."' """50 1
;:
258
2.918. 866.149.965
t= " 7
_
167 1
85398.615.684 1 452.220.546
75455.574 .228
REi<.A. P lrULAS I Sf:Lf:,NJA MO DAL D,' N BARANG PA DA
IOJl" G IO AG USTU$ 20 12)
BELANJA MOD,\L
o.
BELANJA
B.~RANG
JUMLAH
ESELi)N I JML PKT
PI\T SLS
PAGU
HPS
)0 939 .42 ~ .60 0
2! 976.82:; 887
8sn.OOO
' Q78 l liil ()oJ()
1
SEKRETARIAT JEtJDERAL
2,'
72
2
IN SPE KTORi\ r .1[lIOERh
J
!
, ' C' l
II
10
.' SaC) . ~,: ~jSO
13. ,'gd .~25 C'· I
NILAI HASIL LELANG
JML PKT
PKT SLS
n6b~
ti2
1;
!!93 564
3Ri ~<1IiL':;r
PAGU
i
HPS
NllAI HASIL LELANG
JML PKT
PKT SLS
PAGU
HPS
NILAI HASIL LELANG
: il 1Si 241 000
117 036.346 926
98 9"13992.533
86
77
152.120662 600
145 013. 176.8 13
122 583.986.: 17
16 1850 000
156.180.000
3336795(1
4
4
1 26~ 700 .)00
'I 234 640000
171 ·O} HaS 75.455.5/" 228
15 ~Ja lS40 12j
.-. l.
;7
66.904 090.607
59.516 734 103
33
27
86887 520.9S0
85398 G15 684
,,22 &·:5.595395
518.634.711 .055
38'; 139 :'75.521
728
603
1674.615 095 129
1 452.<20 ; '6.784
023.194
191142791.872
200436.: 18.655
125
109
291 .698359.870
285 .553071 156
279535 . :39.330
' >0
3
OITJEN BINA Gill & ~ II'
4
DIlJEN BUK
2J4
m
1 .)) 1 " 5 ~ 499 734
83358:- 33: illS
- q2 j20 019 57&
~54
380
5
OITJEN PP & PL
-31
51
%. )24336.616
94110 F < 234
79099 020,675
&!
~a
6
OITJEN BINFAR OliN ,; LKES
2
1
Sir) 770 GOO
540 \48.90D
100 650 OOD
2(J
16
1 158744 .091 9S2
1127.691.115.241
1. 045.274 764 .258
22
17
1.15931 9861.992
1 126231254.19i
1.045375414258
18
21"0537.029
20.294.629.270
17.276.264.5 38
57
46
51.378345.214
49 937 963585
34 167. 185.001
236 73.542.327
22.836.721.141
17.164.303.143
229
176
375.626.015788
327 320.4 09. 242
238974.698.75 1
2,210.445836.937
2.064.696.586.111
1.822.805,620.602
12B4
1059
3.792915.561.543
3.474.909.6B7455
2.963.522. 756.669
28
30 231 808 135
29 643 23-1.31 6
16.a'i-0920 4Ii3
,..,
)79
13·1
351952.4 7:.46 1
J04 "83 688 101
221. B10 395.508
50
42
SBB
~ 7:1
1. 5ll 2.469.724.606
1.410.213.1 DU44
1.1 40.711,' 36.067 1
696
58 7
7
BAOAN LlTBANGKE S
34
8
BAOAN PPSDM KESEHATAN TOTAL
I
I
1~5.574
1 166 459 595 098 !
-
.
