Ketua LPSE Kabupaten Banyuwangi

E-PROCUREMENT Riza Al Fahroby, S.T., M.Sc. Kasubag Adm. Pembangunan/ Plt. Kabag Pembangunan/ Ketua LPSE Kabupaten Banyuwangi

Riza Al Fahroby, S.T., M.Sc. Banyuwangi, Maret 1982  SDN Penganjuran 5, SMPN 1 Banyuwangi, SMAN 1 Glagah, S-1Teknik Mesin Universitas Brawijaya, S-2 Pengelolaan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada  2005-2009 Dinas Kimpraswil; 2009-2013 DPU; 2013-2015 Bagian Pembangunan (Ka. ULP); 2015 – sekarang Kasubag Administrasi Pembangunan /Plt. Kabag Pembangunan/ Ketua LPSE Kabupaten Banyuwangi 

E-Procurement 

Pengadaan secara elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

IT dan transaksi elektronik

IT

Transaksi Elektonik

• Hardware dan Jaringan IT • Software (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

• Penyedia Layanan (LPSE) • Pengguna Layanan (ULP/Penyedia Jasa /PA/PPK/Auditor)

PENGADAAAN???? BUKAN MENGADA-ADAKAN  BUKAN MENGGANDAKAN 

PENGADAAN ADA ATURAN MAINNYA

Dasar Aturan Perpres 54 tahun 2010 yang dirubah dengan Perpres 70 tahun 2012 dan Perpres 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah  Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.  Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing. 

PENGADAAN??

KESEJAHTERAAN

TIDAK BERDAMPAK KESUSAHAN

Organisasi Pengadaan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas: a) PA/KPA; b) PPK; c) ULP/Pejabat Pengadaan; dan d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Proses Pengadaan Barang/Jasa 1

3

2

Identifikasi Kebutuhan

Rencana Penganggaran

Kebijakan Umum

PA 6

5 RPP

Pengumuman RUP

4 KAK

PPK 7

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

8

Pelaksanaan Pekerjaan/ Pengadaan

9 Penyerahan dan Pemanfaatan

PPK

PA

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Metode

Untuk kegiatan (S&K berlaku)

Lelang Umum

Pengadaan barang/jasa lainnya dan konstruksi diatas 5 M

Lelang Sederhana

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 200 jt sd 5 M bersft sederhana

Lelang Terbatas

Pengadaan Barang/Jasa lainnya dan Konstruksi dengan peserta terbatas

Seleksi Umum

Pengadaan jasa konsultansi diatas 200 jt atau bersifat kompleks

Seleksi Sederhana

Pengadaan jasa konsultansi 50 jt sd 200 jt dan bersifat sederhana

Pemilihan Langsung

Pengadaan Konstruksi 200 jt sd 5 M bersifat sederhana

Penunjukan Langsung

Pengadaan Barang/Jasa lainnya/Konstruksi/ konsultan dengan klausul pasal 38 dan 44

Pengadaan Langsung

Pengadaan Barang/Jasa Lain/Konstruksi sd 200jt, Konsultan sd 50 jt

E-Purchasing

Pengadaan dengan menggunakan katalog elektronik

Sayembara

metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

Kontes

metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

Prinsip metode Pengadaan  Pada Prinsipnya pengadaan dilakukan melalui

Pelelangan Umum atau Seleksi Umum (pasal 36 dan pasal 42)  Pengadaan dilakukan secara elektronik melalui etendering dan e-purchasing

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan

E-tendering

1. Perpres 54 tahun 2010 yang dirubah dengan Perpres 70 tahun 2012 dan Perpres 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik

 Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

E-Purchasing 1. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 2. Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2015 tentang e-Purchasing 3. Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

Pasal 110 ayat 4 dan 5 4. K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. 5. E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.

INPRES NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

INSTRUKSI KEDUA butir ketujuh: Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Kepala Daerah untuk melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional antara lain dengan: a. Mempercepat pemilihan penyedia barang, penyedia pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konsultansi, atau jasa lainnya; b. Memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP), sistem pembelian secara elektronik (e-Purchasing), lelang cepat melalui sistem informasi kinerja penyedia dan/atau sistem pengadaan barang/jasa yang berlaku; c. Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Kewajiban K/L/D/I melakukan ePurchasing dikecualikan dalam hal: a) Barang/Jasa belum tercantum dalam e-Catalogue; b) Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum pada eCatalogue tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I; c) Penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi; d) Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (stock); e) Penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa;

Kewajiban K/L/D/I melakukan ePurchasing dikecualikan dalam hal: f) Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa; g) Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; dan/atau h) Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui e-Purchasing untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis,dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melaluie-Purchasing.

Ketentuan lain e-purchasing 1. Jika di dalam satu paket pengadaan barang/jasa terdapat sebagian atau beberapa barang/jasa telah tercantum di dalam e-Catalogue,maka dilaksanakan e-Purchasing terhadap sebagian atau beberapa barang/jasa tersebut 2. Pelaksanaan e-Purchasing sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk tindakan pemecahan paket pengadaan barang/jasa dalam rangka menghindari pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya

Proses Pengadaan Barang/Jasa 1

3

2

Identifikasi Kebutuhan

Rencana Penganggaran

Kebijakan Umum

PA 6

5 RPP

Pengumuman RUP

4 KAK

PPK 7

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

8

Pelaksanaan Pekerjaan/ Pengadaan

9 Penyerahan dan Pemanfaatan

PPK

PA

Kewajiban PA setelah anggaran disetujui Menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Mempersiapkan proses pengadaan

Pasal 25 ayat 1a dan 1b  PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas  Sebagaimana Perka LKPP nomor 13 tahun 2012 tentang Pemumuman RUP, pasal 6 format RUP wajib diunggah melalui aplikasi pada inaproc dalam hal ini sirup.lkpp.go.id

PA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sesuai Perpres 54/2010 Pasal 22 - 25

RUP terdiri dari:  Kebijakan Umum Pengadaan (pemaketan pekerjaan, cara pengadaan, pengorganisaasian pengadaan)  Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan  KAK (uraian kegiatan yang terdiri latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, hal lain yang diperlukan, waktu pelaksanan yang diperlukan, spek teknis pekerjaan, besar total perkiraan biaya pekerjaan)

Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan proses pemilihan penyedia barang/jasa  Surat permintaan proses pemilihan penyedia   

   

barang/jasa Salinan SK Organisasi Pengelola Kegiatan (SK PA/KPA) Rencana Umum Pengadaan/ RUP Salinan DPA RAB (cetak dan file) Draft Spesifikasi Teknis dan Gambar (cetak dan file) Draft Kontrak Berkas lain dapat dipenuhi dengan melakukan koordinasi bersama ULP.

Pengkajian Ulang RUP oleh PPK dan ULP (dan Tim Teknis bila ada) PPK bersama ULP dan Tim Teknis untuk membahas RUP yang secara garis besar sebagai berikut:  Pengkajian Kebijakan Umum Pengadaan mengenai Pemaketan Pekerjaan  Pengkajian Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan mengenai biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan  Pengkajian ulang KAK mengenai kejelasan dan persyaratan yang dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan  Hasil dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan

Persiapan PPK  Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;

berdasarkan Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan atau keputusan PA/KPA maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanan Pengadaan yang meliputi Kebijakan Umum, rencana penganggaran biaya dan KAK dan menyerahkan ke ULP untuk penyusun dokumen pengadaan  PPK memilih Jenis Kontrak yang akan digunakan

Isi Rencana Pelaksanaan Pekerjaan/ RPP A. Kebijakan Umum Pengadaan yang isinya

Pemaketan Pekerjaan, Cara Pengadaan Barang/ Jasa, Pengorganisasian Pengadaan Barang/ Jasa B. Rencana Pengganggaran Biaya Pengadaan C. KAK (Kerangka Acuan Kerja)

C. KAK (Kerangka Acuan Kerja)            

Latar Belakang; Maksud dan tujuan; Sumber Pendanaan; Waktu Pelaksanaan yang diperlukan (termasuk kapan Pekerjaan Konstruksi tsb harus tersedia pada lokasi kegiatan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran); Spesifikasi Teknis pekerjaan yang akan diadakan; Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan Harga Perkiraan Sendiri; Personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; Peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ; Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan; Uji mutu/teknis/fungsi yang diperlukan untuk bahan/alat jika ada; Jenis Kontrak yang akan digunakan; Persyaratan lain yang diminta dalam Lembar Data Pengadaan dan Lembar Data Kualifikasi;

Persiapan ULP  ULP memilih sitem pengadaan; Pelelangan, Penunj

    

Langsung, atau seleksi ULP memilih metode penilaian kualifikasi pengadaan ULP memilih metode penyampaian dokumen penawaran ULP memilih metode evaluasi (kriteria dan tata cara evaluasi) ULP menyusun tahapan dan jadwal pengadaan ULP menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari : Dokumen Kualifikasi, Dokumen Pemilihan, Rancangan Surat Perjanjian,

Melalui SPSE (portal lpse.banyuwan gikab.go.id)

Perkiraan Alokasi Waktu Pelelangan dan Seleksi  Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Lain  Pelelangan Sederhana/Umum membutuhkan waktu 28 – 34* hari kalender  Pelelangan Pekerjaan Konstruksi  Pemilihan Langsung/ Lelang Umum membutuhkan waktu 28 – 34* hari  Seleksi Konsultan  Seleksi Sederhana/Umum membutuhkan waktu 38-42* hari kalender *perkiraan waktu dengan asumsi tidak ada sanggahan

Update Perundangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Perka LKPP nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 24 Sertifikat keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa berlaku seumur hidup sejak tanggal diterbitkannya sertifikat

Asumsi waktu pelaksanaan pengadaan Misal: pekerjaan konstruksi bangunan gedung pelaksanaan selama 150 hari, dengan proses lelang 32 hari dan persiapan lelang 5 hari maka perhitungan deadline/ batasan pengajuan berkas dapat dihitung sebagai berikut:

Target Masa Tanggal Selesai pelaksana spk/ Kegiatan an (hari) Kontrak (tgl) (tgl)

15-Nop

Proses lelang/ seleksi (hari)

18-Jun 150

Pengumu Persiapan Pengajua man lelang/ n berkas lelang/ seleksi ke seleksi (hari) ULP/PPBJ (tgl) (tgl)

17-Mei 32

12-Mei 5

Asumsi waktu pelaksanaan pengadaan Misal: pekerjaan konsultan DED pelaksanaan selama 90 hari, dengan proses seleksi 40 hari dan persiapan lelang 10 hari maka perhitungan deadline/ batasan pengajuan berkas dapat dihitung sebagai berikut: Akhir Masa Tanggal Proses Pengumu Persiapan Pengajua tahun pelaksana spk/ lelang/ man lelang/ n berkas anggaran an (hari) Kontrak seleksi lelang/ seleksi ke (tgl) (tgl) (hari) seleksi (hari) ULP/PPBJ (tgl) (tgl)

12-Mei

13-Mar 60

02-Feb 40

23-Jan 10

E-procurement Kab. Banyuwangi 2016 Pengadaan

Paket

Reg.

Succ.

Anggaran

Pagu

Kontrak 46.005.525.223,-

Eff. (%)

Pengadaan Barang dan Jasa lainnya

26

23

47.518.929.977,-

Pekerjaan Konstruksi

322

231

303.565.067.197,- 261.696.120.028,47 13,79%

Pengadaan Jasa Konsultansi

13

13

3.375.315.617,-

Jumlah

361

357

354.459.312.791,- 310.782.928.651,47

3.081.283.400,-

3,18%

8,71%

12,32%

terimakasih