Kabupaten Banyuwangi – Provinsi Jawa Timur Menurut Kadinas, Kabupaten Banyuwangi sampai akhir tahun 2008 sudah beberapa kali mengadakan kegiatan mandiri dalam penyusunan KTSP, yang dipimpin para pengawas non TPK. Untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SLB dan SMK mereka juga sudah mempunyai KTSP, walaupun menurut mereka belum merasa mantap, karena masih mengadopsi dari sekolah lainnya. Ada juga seorang pengawas yang menyatakan sudah beberapa KTSP jenjang SMP dan SMA dibahas. Menurut para TPK, mereka merasa senang ada tim dari Puskur yang membantu mendalami masalah yang berkaitan dengan KTSP dan membantu pendampingan KTSP di Banyuwangi. Para peserta workshop terlihat antusias selama pendampingan, baik tim TPK maupun tim dari satuan pendidikan. Masing-masing sudah punya KTSPnya, jadi pada saat workshop hanya memperbaiki berdasarkan pembahasan dengan tim dari Puskur dan TPK kabupaten. Pada saat presentasi kekurangan masing-masing KTSP induk, silabus dan RPPnya lebih jelas, sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk membahas masing-masing kelompok, akibatnya tidak semua sempat dipresentasikan. Umumnya kekurangan peserta pada penyusunan kegiatan yang masih terbatas.
Kabupaten Ponorogo - Propinsi Jawa Timur Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 21 Kecamatan. Batas wilayah yang membatasi Kabupaten Ponorogo adalah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Bagian timur Kabupaten Trenggalek, bagian selatan Kabupaten Pacitan, dan bagian barat Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Magetan. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Ponorogo antara lain terdapat Telaga Ngebel, Grebeg Suro, Pondok Gontor. Disamping potensi wisata terdapat juga tambang gamping yang terletak di Kecamatan Sampung. Terdapat pula makanan yang menjadi khas dari Ponorogo, seperti: sate ayam, dawet, jabung, dan pecel. Budaya yang terkenal Reog. Kabupaten Ponorogo memiliki sejumlah sekolah yang terdiri dari 624 SD/MI, 83 SMP/MTs, 27 SMA/MA, dan 25 SMK. Dalam mengimlementasikan Standar Isi dan SKL masih mengalami kendala, memahaminya. Akibatnya banyak kepala sekolah maupun guru yang belum mampu menyusun KTSP berikut silabus dan RPPnya. Untuk menanggulangi hal tersebut sekolah/guru berusaha untuk menggunakan kurikulum sekolah lain dengan cara mengadopsi atau mengadaptasi, walaupun sudah ada sekolah yang menyusun KTSP, silabus maupun RPP sendiri, tetapi relatif sedikit. Oleh karena itu, Pusat kurikulum mengadakan pendampingan kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Ponorogo, dan diharapkan melalui pendampingan ini mampu melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah di wilayahnya. Peserta yang terlibat dalam pendampingan ini terdiri dari pengawas, kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dasar dan dinas pendidikan menegah Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 46
Pelaksanaan pendampingan di Kabupaten Ponorogo dapat berjalan sesuai rencana yakni tanggal 24 s.d 29 Nopember 2008 dengan diikuti oleh 50 orang TPK Kabupaten Ponorogo dan 100 orang guru dari jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB, Serta terdiri dari 3 orang petugas pusat (Budi Santosa, Sulhi, dan Slamet raharjo), namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, yakni berkenaan dengan tidak tersedianya sarana yang memadai sepert komputer terutama PAUD. Kegiatan pendampingan dibuka oleh Dwikora, beliau Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo dan ditutup oleh Kasikur Dikmen. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendampingan ini, diharapkan Tim Pengembang Kurikulum melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah di wilayahnya. Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau Secara umum kegiatan ini berjalan dengan lancar. Para peserta pelatihan dari TPK Kab. Indragiri Hilir (Inhil) sangat antusias mengikuti acara. Hal ini terlihat dengan beberapa pertanyaan yang sempat disampaikan kepada tim Pusat Kurikulum (Puskur). Di samping itu, mereka (peserta) juga terlihat bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Mereka tampak asyik melakukan diskusi baik secara kelompok kecil maupun ketika saat pleno. Diskusi terkesan hidup, karena pelaksanaannya dipandu oleh tim Puskur sehingga terarah. Banyak masukan yang konstruktif dan membangun yang terlontar selama diskusi. Kendala teknis terjadi yaitu lampu listrik sering mati dan hidup mendadak di tengahtengah acara. Menurut informasi mati listrik ini terjadi karena ada kelebihan pemakaian di lokasi sekolah tersebut. Selain itu, LCD atau Infocus yang dipakai acara sering mati tiba-tiba sepertinya tidak kuat panas karena pemakaian yang agak lama, sehingga harus menunggu beberapa menit untuk dapat menyalakan kembali. Sementara alat tersebut adalah satu-satunya yang dimiliki oleh SMKN 1 Tembilahan dimana diselenggarakan acara pendampingan ini. Sedangkan, pihak Dinas Pendidikan belum memiliki. Pada umumnya, TPK merasakan bahwa pelatihan yang dilaksanakan dirasakan sangat bermanfaat. Tingkat pemahaman konsep tentang KTSP diantara TPK masih sangat bervariasi. Tingkat variasi pemahaman ini terjadi karena ada diantara anggota TPK Kabupaten Inhil yang sudah pernah beberapa kali mengikuti pelatihan, baik itu pelatihan yang diberikan dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun yang berasal dari LPMP, namun masih banyak diantaranya yang baru mengikuti pelatihan pertama kalinya. Ada sesuatu hal cukup menarik yang menjadi catatan tim Puskur, menurut sebagian anggota TPK masih ada anggapan bahwa dengan sudah memiliki dokumen KTSP berarti suatu sekolah dengan sendirinya sudah melaksanakan KTSP walau mereka (guru) tidak mengetahui siapa yang menyusun KTSP di sekolah mereka. Pemahaman yang salah ini sudah diluruskan oleh Tim Puskur dan menjelaskan bahwa kurikulum sebenarnya bisa dipahami sebagai dokumen dan pelaksanaan. Pada saat itu terungkap bahwa sebenarnya TPK Kabupaten Inhil (Riau) merasa masih kurang persiapan yang matang dalam mempersiapkan KTSP karena biasanya penyusunan dan pelaksanaan dari KTSP atau kurikulum sekolah dilakukan secara bersamaan. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 47
Pada saat melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan, tampak bahwa anggota TPK Kabupaten bekerja sama secara kompak dengan cara setiap satuan pendidikan terlebih dahulu memilih koordinator dan sekretaris untuk memudahkan pengelolaan kegiatan pendampingan. Tugas dari Koordinator TPK di setiap satuan pendidikan adalah memimpin jalannya diskusi antara anggota TPK Kabupaten dengan satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah yang dibimbing. Untuk memudahkan pencatatan maka salah seorang anggota TPK berperan sebagai sekretaris yang mencatat jalannya diskusi di masing-masing kelompok. Sebagai alat penunjang kegiatan ini sekretaris TPK sebagian besar sudah menggunakan notebook atau laptop. Namun, ada kelompok TPK yang tidak menggunakan laptop yaitu kelompok PAUD karena memang tidak memilikinya. Ketika acara pendampingan berlangsung, tampak bahwa banyak permasalahan dan pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan kepada anggota TPK, namun ada beberapa pertanyaan yang tidak berhasil dipecahkan ditingkat TPK Kabupaten Inhil, sehingga tim Puskur harus selalu mendampingi dan memberi bantuan penjelasan kepada satuan pendidikan yang diundang. Direkomendasikan agar tahun depan (2009) tim Puskur masih dapat mengunjungi TPK Kab. Indragiri Hilir (Inhil) untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan kurikulum maupun sebagai monitoring pelaksanaan kegiatan TPK Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Pacitan – Provinsi Jawa Timur KTSP di kabupaten Pacitan telah dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2007/2008, dan diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor : 421/3333/408.37.04/2007 tentang pemberlakukan KTSP SD,SMP,SMA, SMK yang menetapkan bahwa KTSP SD diberlakukan bagi semua tingkat kelas mulai Tahun Pelajaran 2007/2008, KTSP untuk Tingkat SMP,SMA dan SMK diberlakukan bagi kelas awal mulai Tahun Pelajaran 2007/2008. Agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinue pada satuan pendidikan di wilayahnya telah dibentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor : 421/390/408.37.04/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Tim Pengembang Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Kabupaten Pacitan. Pada pendampingan ini meliputi kegiatan dimana setelah TKP mengikuti pelatihan dengan materi Kebijakan pengembangan kurikulum, KTSP termasuk silabus dan RPP juga model-model pembelajaran, selanjutnya berupa pendampingan kepada Satuan Pendidikan berupa penyusunan KTSP (termasuk Silabus dan RPP). Dalam pelatihan tersebut, kendala yang dihadapi terutama SMK belum menggunakan kurikulum sesuai dengan PP no 19, TK /Paud belum pernah mengikuti Bintek KTSP sehingga tidak memiliki dokumen KTSP, komite sekolah belum berfungsi secara maksimal, MGMP terutama SMA/SMK belum berfungsi secara maksimal, dana pendukung relatif sedikit, belum semua sekolah memiliki guru bidang studi sesuai dengan kualifikasi, sosialisasi ke satuan pendidikan belum berjalan. Sebagai tindak lanjut TPK Kabupaten akan melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan dimana masing-masing anggota TPK Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 48
mendapat porsi sesuai dengan jumlah sekolah yang ada dan dilaksanakan selama 3 bulan. Namun demikian peran dari puskur tetap diharapkan.
Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau Keberadaan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten/kota adalah berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No 33/MPN/SE/2007 tentang sosialisasi KTSP, dimana masing-masing provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki TPK yang bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sesuai dengan tingkat satuan pendidikan masing-masing. TPK di Pengarayan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau telah terbentuk tahun 2007 dengan surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 275/Disdik/2007 tanggal 31 Maret 2008.. Pendampingan pengembangan KTSP kepada TPK Pengarayan Kabupaten Rokan Hulu bertujuan antara lain melakukan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar TPK mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah di wilayahnya, Menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masing-masing satuan pendidikan, Memfasilitasi TPK Kota Bima dalam melaksanakan pendampingan satuan pendidikan, Membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP, serta menjaring masalah yang dihadapi oleh satuan pendidian dan bagaimana TPK mengatasi masalah tersebut. Secara umum kegiatan ini berjalan dengan lancar tetapi cuaca sangat panas di Rokan Hulu dan aliran listrik PLN setiap hari padam. Kegiatan diliburkan sehari yaitu tanggal 30 Juni karena hari libur nasional. Beberapa peserta (anggota) TPK, berasal dari jecamatan yang sangat jauh sehingga semua peserta diinapkan di hotel. Kegiatan ini lebih terfokus pada pelatihan atas permintaan dari dinas setempat. Kegiatan pelatihan KTSP kepada TPK tidak hanya dilakukan di siang hari tetapi juga pada malam hari sehingga materi dapat disampaikan dengan mendalam dan diskusi berjalan dengan baik. Kurangnya dokumen penunjang penyusunan KTSP mulai dari Undang-undang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah No 19, dan Permendiknas merupakan suatu masalah sehingga banyak pertayaan TPK di sekitar itu. Buku Panduan Penyusunan KTSP juga belum dimiliki dan belum dibaca oleh sebagian besar TPK. Pemahaman TPK sangat bervariasi namun dengan pertemuan yang banyak masing-masing TPK dapat memahami dengan baik.
Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Keberadaan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten/kota adalah berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No 33/MPN/SE/2007 tahun 2007 tentang sosialisasi KTSP, dimana masing-masing provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki TPK yang bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sesuai dengan tingkat satuan pendidikan masing-masing. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
49
TPK di Kota Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat telah terbentuk tanggal 7 November dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Nomor: 1533/130.21.420/C/2008 tanggal 7 November 2008. Pendampingan pengembangan KTSP kepada TPK di Kota Bima bertujuan antara lain melakukan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar TPK mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah di wilayahnya, Menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masing-masing satuan pendidikan, Memfasilitasi TPK Kota Bima dalam melaksanakan pendampingan satuan pendidikan, Membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP, serta menjaring masalah yang dihadapi oleh satuan pendidian dan bagaimana TPK mengatasi masalah tersebut. Secara umum kegiatan ini lebih terfokus pada pelatihan KTSP pada TPK didukung oleh hasil pre test yang sangat kecil nilainya. Disamping karena TPK baru saja terbentuk juga pemahaman TPK pada KTSP sangat minim. Sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTSP. Perangkat perundangundangan pendukung penyusunan KTSP mulai dari Undang-Undang Sisdiknas, PP no 19, dan Permendiknas tentang 8 Standar Pendidikan belum dimiliki dan belum pernah dibaca oleh sebagian besar TPK, kecuali Permendiknas No 22. Oleh karena itu TPK sangat senang, semangat, dan antusias mengikuti pelatihan dan menyusun rencana tindak untuk kegiatan sosialisasi kepada satuan pendidikan hingga tahun pelajaran 2009/2010. Berdasarkan umpan balik yang diberikan pada TPK meraka menyarankan agar ada diklat khusus pengembangan silabus dan RPP, Pelaksanaan workshop dijadualkan lebih lama, harapan kedepan sebagai penyaji adalah tenaga-tenaga dari pusat kurikulum yang menyentuh substansi KTSP, serta sangat mengharapkan agar Tim Pengembang pusat dapat memantau kinerja dan hasil TPK.
Kabupaten Rokan Hilir - Provinsi Riau Keberadaan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten/kota adalah berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No 33/MPN/SE/2007 tahun 2007 tentang sosialisasi KTSP, dimana masing-masing provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki TPK yang bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sesuai dengan tingkat satuan pendidikan masing-masing. TPK di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau telah terbentuk tanggal tahun 2007 dengan surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 275/Disdik/2007 tanggal 11 Juni 2007. Pendampingan pengembangan KTSP kepada TPK Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir bertujuan antara lain melakukan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar TPK mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah di wilayahnya, Menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masing-masing satuan pendidikan, Memfasilitasi TPK Kota Bima dalam melaksanakan pendampingan satuan pendidikan, Membahas dan melakukan verifikasi terhadap Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 50
satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP, serta menjaring masalah yang dihadapi oleh satuan pendidian dan bagaimana TPK mengatasi masalah tersebut. Secara umum kegiatan ini berjalan dengan lancar tetapi pemahaman TPK sangat minim, sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTSP.TPK dan guru belum pernah memperoleh dokumen penunjang penyusunan KTSP mulai Undang-Undang Sisdiknas, PP, dan Permendiknas tentang delapan standar Pendidikan sebagian besar belum pernah memiliki dan belum pernah baca. Dalam diskusi dan pemaparan juga dapat dirasakan pemahaman TPK yang masih kurang. Selain hal tersebut di atas, berbagai masalah dan kendala yang dialami TPK selama ini adalah kurangnya sosialisasi yang terencana dengan baik sehingga kurang memahami KTSP menganggap bahwa KTSP hanya pada tataran dokumen saja. Mereka merasa pelatihan yang singkat ini sungguh berarti sehingga apa yang selama ini dipertanyakan terjawab yang berhubungan dengan konsep KTSP antara lain dasardasar menyusun KTSP dan cara menyusunnya, cara menetapkan KKM, menetapkan SK/KD Muatan Lokal, menentukan kata kerja operasional dalam indikator dan sebagainya yang dapat dijadikan bekal untuk mendampingi satuan pendidikan.
Kabupaten Pamekasan – Provinsi Jawa Timur Tujuan kegiatan adalah (1) mengidentifikasi potensi keistimewaan daerah, (2) mengembangkan potensi daerah untuk materi muatan lokal KTSP, (3) mengembangkan potensi daerah, kerajinan dan kriya, seni dan sastra yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk bimbingan karier siswa dalam kerangka KTSP Peserta kegiatan sebanyak 35 orang yang terdiri atas kepala sekolah, guru-guru dan pengawas sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) di Kabupaten Pamekasan. Pamekasan adalah salah satu kabupaten yang dekat laut di pulau Madura, sebagian lahan tanah berkapur dan jenis lahan sawah (tadah hujan) yang mengandalkan curah air hujan untuk mengairan sawah. Pada musim hujan masyarakat bertani dan pada musim kemarau masyarakat setempat mengandalkan bercocok tanam lahan kering, seperti menanam tembakau, jagung, atau kedelai yang relatif membutuhkan air lebih sedikit dari pada menanam padi, serta memelihara ternak kambing dan sapi. Untuk menopang kebutuhan sehari-hari, masyarakat setempat mengandalkan potensi daerah yang memiliki keistimewaan yang tidak terdapat pada daerah lain. Potensipotensi daerah dan temuan antara lain: (a) Potensi Alam: garam (karena produksi garam yang sangat banyak, pulau Madura dikenal pulau Garam), teri nasi (teri berwarna putih sebesar nasi, diekspor ke Jepang), lorjuk (jenis kerang laut), tembakau dan sarang burung walet (b) Budaya: bahasa Madura, kerapan sapi dan berbagai tari daerah madura (c) Kerajinan dan Kriya: Batik Madura, yang memiliki paduan warna yang cerah (merah, kuning, dan hijau), celurit (arek lanjur) yang memiliki ketajaman luar biasa yang merupakan bukti hasil proses pengolahan logam yang sempurna, alatalat pertanian dan rumah tangga, seperti cangkul, garu, gancu, kampak, pisau, alat perajang tembakau dan lain-lain, gula aren, tikar aren (siwalan) (d) Olahan hasil laut: Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 51
beragam olahan ikan asin, terasi dan petis (e) Kuliner: rengginang lorjuk, keripik teteh, sate lalak (sate lalat: sate ayam, sate daging yang potongan sate sebesar lalat), kokot (olahan kaki sapi khas Madura), kacang otok (olahan kacang beras yang pedas dan manis) dan berbagai olahan kudapan kering. Rekomendasi: Potensi daerah di atas dapat diangkat sebagai materi muatan lokal KTSP atau bimbingan karier siswa yang berorientasi nilai ekomomi tinggi dalam kerangkan KTSP, seperti: membatik corak batik Madura; mengenal warna dan teknik pewarnaan; berternak sarang burung walet; membuat gula aren; membuat rengginang lorjuk; membuat keripik teteh; menganyam tikar aren, membuat alat-alat pertanian serta mendalami seni tari daerah dan bahasa Madura,
Kabupaten Nunukan - Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Nunukan merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Salah satu kecamatan yang berbatasan langsung yaitu Kecamatan Sebatik, dimana dapat dijangkau dari kota kabupaten dengan speed boat selama kurang dari satu jam. Kabupaten Nunukan terdiri dari Sembilan (9) kecamatan yang bervariasi jangkauannya dari kota kabupaten. Pada kabupaten ini terdapat dua kecamatan yang tidak dapat dijangkau dengan apapun kecuali dengan pesawat kecil berpenumpang lima (5) orang. Menjadi kendala tersendiri bagi kabupaten ini untuk memberikan pelayanan pendidikan. Misalnya setiap tahun, dinas terpakas harus charter pesawat untuk pelayanan ujian nasional. Menjadi kabupaten yang berpatasan langsung dengan Malaysia, Kabupaten Nunukan memiliki permasalahan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Mudahnya melintasi batas ke Negara tetangga dan jauhnya dari Ibu kota Negara menyebabkan mereka lebih mengenal Negara tetangga dari pada negaranya. Oleh karena itu KTSP yang disusun disini tentu harus dapat menjawab kebutuhan dan tantangan anak yang berada di wilayah ini. Apalagi yang letaknya jauh lebih dekat ke Malaysisa dari pada ke wilayah Indonesia, pelayanan pendidikan terutama berkaitan dengan materi bela negara dan kecintaan terhadap NKRI perlu disediakan secara memadai. Selain itu, pembangunan sekolah pada saat ini mengalami kendala karena adanya pelarangan illegal logging yang mengakibatkan apapun kegiatan penyediaan kayu untuk bangunan menjadi hal yang sangat serius. Salah satu permasalahan yang dihadapi kab. Nunukan dan mungkin juga menjadi permasalahan Negara, terdapat sekitar tiga ribu anak usia sekolah di camp di daerah Sabah dan Serawak tidak memperoleh pelayanan pendidikan. Mereka tidak diperkenankan sekolah dan hanya dilayani oleh LSM Humana dari Denmark yang diberikan ijin oleh Pemerintah Malaysia untuk memberikan pelayanan baca tulis. Mereka ingin ujian paket di Kabupaten Nunukan, namun terkendala urusan administrasi. Pengiriman guru juga tidak bisa dilakukan karena belumada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kegiatan pendampingan pengembangan kurikulum di Kab. Nunukan dibuka oleh Sekretaris Kepala Dinas karena Kadis menghadiri rapat dengan DPR. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 6 Desember 2008. Kemampuan TPK bervariasi, dan Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 52
masih terdapat peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan. Dari diskusi dan tanya jawab, selum semua sekolah menerapkan KTSP. Namun yang menjadi persoalan, banyak sekolah tidak memiliki dokumen I, hanya memiliki silabus dan RPP yang diadopsi dari model, sekolah sudah menyatakan menerapkan KTSP. Mereka tidak melakukan pengembangan KTSP seperti yang tercantum dalam panduan KTSP dari PSNP, yaitu melakukan analisis konteks dan menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerah. Penyusunan KTSP tidak melalui analisis konteks,sehingga visi dan misi, program, serta muatan lokal tidak disusun melalui analisis yang dapat mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kurikulum di daerah tersebut. Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten telah terbentuk dengan SK Kepala Dinas Pendidikan No. 422/1531/DIKNAS/XII/2008. Action Plan yang disusun diharapkan dapat mereka terapkan karena mereka menyadari memperoleh informasi yang sangat banyak dari pelatihan ini dan juga pemahaman yang selama ini kurang diyakini oleh mereka menjadi lebih jelas. Kota Kediri – Provinsi Jawa Timur Salah satu butir yang tertuang dalam Permendiknas No.24/2007 bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 harus sudah menetapkan dan mulai menerapkan kurikulum sekolah/madrasah atau KTSP di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama. Untuk menunjang dan mensukseskan kebijakan tersebut, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas memiliki program yang disebut “Pendampingan oleh TPK Kabupaten / Kota Kepada Satuan Pendidikan”. Kegiatan pendampingan ini adalah kegiatan yang didahului dengan pemberian pelatihan dan pembekalan dari tim Pusat Kurikulum kepada tim pengembang kurikulum (TPK) Kota Kediri dan setelah itu TPK tersebut melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Peserta yang dilibatkan kegiatan adalah dari unsur dinas pendidikan kab./kota, pengawas, kepala sekolah, dan guru dari masing-masing satuan pendidikan, dan dewan pendidikan atau perguruan tinggi (PT). Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk memberdayakan TPK Kota Kediri agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Tujuan khususnya adalah: (1) terbentuknya TPK di Kota Kediri melalui pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya; (2) menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masingmasing satuan pendidikan; (3) memfasilitasi TPK Kota Kediri dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan; (4) membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP. Ruang lingkup kegiatan ini adalah terdiri dari kebijakan – kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan KTSP seperti UU, PP, Permendiknas, dan Surat edaran Mendiknas, panduan penyusunan KTSP untuk pendidikan dasar dan menengah dari BSNP, dan model-model kurikulum dari Puskur. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
53
Temuan: (1) TPK Kota Kediri sebagai salah satu daerah yang melibatkan unsur perwakilan dari perguruan tinggi setempat sesuai dengan kriteria yang diminta Puskur; (2) hampir semua satuan pendidikan kecuali PAUD dan TK sudah memiliki KTSP atau kurikulum sekolah dan sudah menerapkannya secara bertahap; (3) peserta TPK sangat antusias mengikuti pelatihan dan semangat ketika mengerjakan tugas-tugas, bahkan perwakilan dari dinas pendidikan juga ada yang mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir; (4) harapan peserta TPK kepada Puskur agar acara seperti ini dapat terselenggara setahun sekali sebagai ujud pembinaan; (5) perlu strategi khusus untuk mengelola orang sebanyak 50 TPK dan 100 orang dari satuan pendidikan agar dapat maksimal hasilnya; (6) TPK sudah terbentuk dan dikukuhkan melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri No.421.3/1762/419.42/2007, tertanggal 1 Juni 2007; (7) secara umum kegiatan pendampingan oleh TPK Kota Kediri Provinsi Jawa Timur ini berjalan dengan lancar. Para peserta sebagian besar sudah pernah mendapatkan pelatihan, namun tingkat pemahamannya masih sangat bervariasi. Dari temuan di atas direkomendasikan agar pada tahun mendatang tetap dilakukan kegiatan pelatihan serupa kepada TPK Kota Kediri (Jatim), baik sebagai pengkayaan dengan memberikan info terbaru yang terkait dengan kebijakan KTSP maupun sebagai kegiatan monitoring pelaksanaan terhadap program TPK. Kabupaten Tuban – Provinsi Jawa Timur Salah satu butir pada Permendiknas No.24/2006 menyatakan bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 harus sudah menetapkan dan mulai menerapkan kurikulum sekolah/madrasah atau KTSP di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama. Dengan memerhatikan peraturan tersebut, Pusat Kurikulum Balitbang Diknas yang merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum perlu melakukan berbagai upaya agar daerah mampu berperan aktif dalam rangka pengembangan kurikulum. Salah satu dari kegiatan yang dimaksud adalah melakukan kegiatan pendampingan oleh TPK Kabupaten / Kota kepada satuan pendidikan. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Tuban agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini adalah agar (1) terbentuk TPK di Kabupaten Tuban melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya; (2) menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masing-masing satuan pendidikan; (3) memfasilitasi TPK Kabupaten Tuban dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan; (4) membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP. Ruang lingkup kegiatan ini adalah menyampaikan kebijakan – kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan KTSP seperti UU No. 20 tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005, Permendiknas No. 22, 23, dan 24 tahun 2006, Surat Edaran Mendiknas No.33/MSE/2007, Panduan penyusunan KTSP dari BSNP, dan model-model kurikulum dari Puskur. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 54
Temuan: (1) Pada umumnya, peserta TPK merasakan bahwa pelatihan yang dilaksanakan dirasakan sangat bermanfaat. Tingkat pemahaman konsep tentang KTSP masih sangat bervariasi, hal ini disebabkan karena ada diantara TPK yang sudah beberapa kali mengikuti pelatihan dan sebagian besar belum pernah. Di samping itu, bagi yang sudah pernah beberapa kali mengikuti pelatihan pun merasa bingung karena diantara para narasumber sebelumnya memiliki pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, sangat berharap pelatihan kali dapat meluruskan persepsi itu; (2) SK TPK Kabupaten Tuban hingga saat ini belum ada SK dari Dinas maupun Bupati untuk pembentukan TPK, mungkin salah satu faktor adalah belum terpilihnya Kadis. Pendidikan yang definitif (tetap), karena masih dijabat Plt.; (3) Kab. ini berinisiatif menambah jumlah 40 peserta pelatihan workshop dari seluruh pengawas kabupaten atas biaya mandiri (swadaya); (4) masih ditemukan ada sekolah menengah yang menggunakan muatan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran muatan lokal; (5) Hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur, khususnya pada satuan pendidikan SD dan SMP memiliki 2 jenis Mulok yaitu Wajib dan Pilihan. Mulok Wajib adalah Bahasa Daerah (Jawa) dan Pilihan ditentukan sekolah; (6) Umpan balik peserta ditemukan informasi bahwa sebagian besar peserta menyatakan sangat puas dan puas atas pelayanan pelatihan yang diberikan Pusat Kurikulum, demikian pula terhadap hasil produk Puskur dinyatakan sudah relevan dan baik. Direkomendasikan agar pada tahun mendatang tetap dilakukan kegiatan pelatihan serupa secara berkelanjutan dan terjadwal khususnya bagi TPK Kab. Tuban. Kabupaten Sumbawa Barat – Provinsi Nusa Tenggara Barat Salah satu butir yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan menyatakan bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 harus sudah menetapkan dan mulai menerapkan kurikulum sekolah/madrasah atau KTSP di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama. Dengan memerhatikan peraturan tersebut, Pusat Kurikulum Balitbang Diknas yang merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum perlu melakukan berbagai upaya agar daerah mampu berperan aktif dalam rangka pengembangan kurikulum. Salah satu dari kegiatan yang dimaksud adalah melakukan kegiatan pendampingan oleh TPK Kabupaten / Kota kepada satuan pendidikan. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Sumbawa Barat agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini adalah agar (1) terbentuk TPK di Kabupaten Sumbawa Barat melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya; (2) menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masingmasing satuan pendidikan; (3) memfasilitasi TPK Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan; (4) membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 55
Ruang lingkup kegiatan ini adalah terdiri dari kebijakan – kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan KTSP seperti UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005, Permendiknas No. 22/2006 tentang standar isi, No. 23 tentang SKL, No. 24/2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL, Edaran Menteri Pendidikan RI No.33/MSE/2007 tentang sosialisasi KTSP, panduan penyusunan KTSP untuk pendidikan dasar dan menengah dari BSNP, model-model kurikulum dari Puskur yang meliputi pengembangan diri, tematis, pembelajaran IPA/IPS Terpadu, penilaian, analisis konteks, muatan lokal. Temuan : (1) Pada umumnya, peserta TPK merasakan bahwa pelatihan yang dilaksanakan dirasakan sangat bermanfaat. Tingkat pemahaman konsep tentang KTSP diantara TPK masih sangat bervariasi. Tingkat variasi pemahaman ini terjadi karena ada diantara anggota TPK Kabupaten Sumbawa Barat ada yang sudah beberapa kali mengikuti pelatihan dan sebagian besar belum pernah mendapatkan pelatihan; (2) TPK Kabupaten Sumbawa Barat terbentuk melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bernomor 042.2/1284/Dikpora/2008 tertanggal 7 April 2008; (3) Ada seorang guru SMP yaitu bernama Mujibburahman, S.Pd. adalah terpilih menjadi guru teladan tingkat nasional pada tahun 2007 yang lalu. Beliau mengajar Mata peljaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Taliwang; (4) salah satu siswa di SMP Negeri 1 Taliwang juga telah menjadi juara ke-3 lomba astronomi dunia yaitu Yudi. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang sekarang ini diasuh oleh tantenya yang kebetulan menjadi guru di SMP Negeri 1 Taliwang; (5) SMP Negeri 1 Taliwang yang menjadi tempat pertemuan merupakan daerah cekungan sehingga rawan terkena bencana banjir, sekian tahun yang silam sekolah ini pernah tenggelam karena banjir, yang mengakibatkan sejumlah perangkat pembelajaran seperti buku dan komputer hancur; (6) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten baru yang mengalami pemekaran terlepas dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Sumbawa. Pemekaran ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Sekarang (minggu-minggu itu) sedang gencargencarnya akan melakukan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD); (7) TPK kabupaten sudah menyusun rencana tindak (action plan) untuk memulai kegiatannya, bahkan ketika pendampingan tim ini sudah mulai bertemu sesuai dengan satuan pendidikannya dan melakukan indentifikasi permasalahan di setiap satuan pendidikan. Masukan permasalahan ini menjadi bahan bagi TPK ketika nanti akan merealisasikan programnya di masa mendatang sesuai dengan rencana tindak yang telah disusun. (8) Dari instrumen umpan balik peserta ditemukan informasi bahwa sebagian besar peserta menyatakan sangat puas dan puas atas pelayanan pelatihan yang diberikan Pusat Kurikulum (Puskur), demikian pula terhadap hasil produk Puskur dinyatakan sudah relevan dan baik. Direkomendasikan agar pada tahun mendatang tetap dilakukan kegiatan pelatihan serupa secara berkelanjutan dan terjadwal khususnya bagi TPK Kab. Sumbawa Barat. Kabupaten Merangin – Provinsi Jambi Salah satu butir yang tertuang dalam Permendiknas No.24/2007 bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 harus sudah menetapkan dan mulai menerapkan kurikulum sekolah/madrasah atau KTSP di Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 56
bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama. Untuk menunjang dan mensukseskan kebijakan tersebut, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas memiliki program yang disebut “Pendampingan oleh TPK Kabupaten / Kota Kepada Satuan Pendidikan”. Kegiatan pendampingan ini adalah kegiatan yang didahului dengan pemberian pelatihan dan pembekalan dari tim Pusat Kurikulum kepada tim pengembang kurikulum (TPK) Kab. Merangin dan setelah itu TPK tersebut melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Peserta yang dilibatkan kegiatan adalah dari unsur dinas pendidikan kab./kota, pengawas, kepala sekolah, dan guru dari masing-masing satuan pendidikan, dan dihadari perwakilan dari perguruan tinggi setempat (STKIP). Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin merespon dengan baik kegiatan ini yang ditandai dengan terbentuknya TPK dengan Surat Keputusan (SK) No. 201 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Merangin. Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk memberdayakan TPK Kab. Merangin agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Tujuan khususnya adalah : (1) terbentuknya TPK di Kab. Merangin melalui pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya; (2) menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masingmasing satuan pendidikan; (3) memfasilitasi TPK Kab. Merangin dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan; (4) membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP. Ruang lingkup kegiatan ini adalah terdiri dari kebijakan – kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan KTSP seperti UU, PP, Permendiknas, dan Surat edaran Mendiknas, panduan penyusunan KTSP untuk pendidikan dasar dan menengah dari BSNP, dan model-model kurikulum dari Puskur. Untuk menuju ke Kab. Merangin diperlukan waktu ± 7 jam. Dari Jakarta dengan menggunakan pesawat udara menuju Jambi memakan waktu 1 jam. Kemudian dari kota Jambi ke Kota Kabupaten Merangin, Bangko berjarak 250 Km. dan ditempuh ± 6 jam perjalanan darat dengan menggunakan angkutan travel. Jalan aspalnya ke arah menuju Bangko banyak yang rusak, sehingga kendaraan tidak dapat melaju kencang. Menurut info jika jalan aspalnya mulus mungkin waktu tempuh bisa 3,5 jam saja. Jam keberangkatan Travel dari Jambi ke Kota Bangko (ibu kota Kab. Merangin) setiap harinya hanya pada jam-jam tertentu, yaitu ada yang jam 10.00, 12.00, 14.00, dan 16.00 waktu setempat. Dengan demikian, petugas pusat harus benar-benar memperhitungkan jam keberangkatan pesawat dari atau ke Jakarta. Selama proses pelaksanaan kegiatan terdapat gangguan dalam pelaksanaan workshop karena listrik sering mati dan hidup sehingga pelaksanaan penayangan dengan menggunakan LCD (in focus) sering terganggu. Peserta yang berasal dari pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin tidak mengikuti workshop secara penuh. Namun pelaksanaan kegiatan ini diikuti peserta yang selalu hadir dan tekun mengikuti pelatihan Sangat disayangkan bahwa dokumen dari masing-masing satuan pendidikan semua berupa print out, dan agak kesulitan dimintai soft copy-nya karena ada yang beralasan file-nya rusak karena virus, ada yang beralasan karena filenya ada di sekolah, ada yang Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 57
berkilah karena dibawa petugas administrasinya, khusus SLB bentuk silabus dan RPPnya masih dalam bentuk tulisan tangan. Namun demikian, dokumen yang berhasil dibawa dalam bentuk soft copy hanya KTSP dari SMP dan SMA. Direkomendasikan agar pada tahun mendatang tetap dilakukan kegiatan pelatihan serupa secara berkelanjutan dan terjadwal khususnya bagi TPK Kab. Merangin (Jambi) disamping untuk pemberian info terbaru yang terkait dengan kebijakan KTSP maupun sebagai monitoring pelaksanaan program TPK Kabupaten . Kabupaten Malang – Provinsi Jawa Timur Kabupaten yang beribukota Kepanjen, merupakan kabupaten baru yang dibentuk dari pemekaran Kabupaten Malang yang sekarang menjadi Kota Malang. Kegiatan Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 15 s.d.20 September 2008. Kegiatan dibuka oleh Kasubdin Pendidikan Menengah karena Kepala Dinas sedang rapat dengan Bupati. Melalui sambutannya yang dibacakan oleh wakilnya, Kadis menyatakan sangat berharap kegiatan ini terus menerus dilakukan agar informasi tentang kebijakan Pusat selalu sampai kepada para pelaksanan pendidikan di daerah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pelatihan kepada TPk kabupaten agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai terhadap kebijakan pemerintah tentang KTSP sehingga TPK mampu mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan dan melaksanakan KTSP. Hasil dari kegiatan ini berupa TPK yang memiliki kemampuan dan persepsi yang sama terhadap kebijakan pemerintah tentang kurikulum serta rencana tindak lanjut (Action Plan) dari TPK dalam mendampingi satuan pendidikan mengembangkan KTSP. Dalam kegiatan ini diperoleh informasi bahwa kemampuan TPK masih bervariasi, dari yang sudah sangat memadai hingga baru pertama kali memperoleh sosialisasi tentang KTSP. Namun demikian hampir semu belum memahami alur berpikir bagaimana sebuah KTSP harus disusun. Mereka tidak menggunakan SI dan SKL sebagai panduan dalam mengembangkan KTSP, akan tetapi lebih banyak menggunakan model KTSP, terutama model silabus dan RPP baik dari BSNP maupun dari penerbit swasta. Sebagian besar fokus hanya pada silabus dan RPP dan hampir semua peserta mengakui mereka adopsi dari model yang ada. Sehingga dalam pelatihan ini dibahas hal-hal apa saja yang ahrus mereka lakukan agar KTSP yang mereka susun dalam rangka mencapai Standar Kompetensi Minimal yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik sekolah dan daerah. Permasalahan tentang Tematik SD, muatan lokal, dan pembelajaran terpadu IPA/IPS menjadi permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Tematik SD dirasakan memberatkan guru dan masih belum jelas bagaimana jadwal serta silabusnya, muatan lokal belum mampu mengembangkan SK dan KD, serta pembelajaran terpadu dimaknai menjadi pengajaran hanya oleh satu orang guru yang terasa dipaksakan walalupun menyadari tidak mampu mengajar semua kompetensi.
Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
58
Surat Keputusan TPK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Rencana Tindak Lanjut menurut sebagian besar peserta diragukan dapat dilaksanakan jika tanpa ada dukungan financial dari Dinas atau Pemerintah Daerah. Kabupaten Jember – Provinsi Jawa Timur Salah satu butir yang tertuang dalam Permendiknas No.24/2007 bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 harus sudah menetapkan dan mulai menerapkan kurikulum sekolah/madrasah atau KTSP di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama. Untuk menunjang dan mensukseskan kebijakan tersebut, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas memiliki program yang disebut “Pendampingan oleh TPK Kabupaten / Kota Kepada Satuan Pendidikan”. Kegiatan pendampingan ini adalah kegiatan yang didahului dengan pemberian pelatihan dan pembekalan dari tim Pusat Kurikulum kepada tim pengembang kurikulum (TPK) Kab. Jember dan setelah itu TPK tersebut melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Peserta yang dilibatkan kegiatan adalah dari unsur dinas pendidikan kab./kota, pengawas, kepala sekolah, dan guru dari masing-masing satuan pendidikan, dan dewan pendidikan atau perguruan tinggi (PT). Namun pada pelaksanaannya unsur dari PT atau Dewan Pendidikan tidak masukkan dalam kegiatan ini oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. TPK sudah terbentuk dan dikukuhkan melalui SK No.188.45/170/012/2008 yang ditandatangani Bupati Jember. Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk memberdayakan TPK Kab. Merangin agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Tujuan khususnya adalah: (1) terbentuknya TPK di Kab. Merangin melalui pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya; (2) menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masingmasing satuan pendidikan; (3) memfasilitasi TPK Kab. Merangin dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan; (4) membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP. Ruang lingkup kegiatan ini adalah terdiri dari kebijakan – kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan KTSP seperti UU, PP, Permendiknas, dan Surat edaran Mendiknas, panduan penyusunan KTSP untuk pendidikan dasar dan menengah dari BSNP, dan model-model kurikulum dari Puskur. Provinsi Jawa Timur memiliki 37 wilayah Kab./Kota. Kabupaten Jember adalah salah satu Kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Timur, selain Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang. Untuk menuju ke Kab. Jember bisa dilalui melalui jalur darat maupun udara. Namun, bila memakai jalur udara hanya sampai di bandara Juanda di Sidoarjo. Atau jika memakai transportasi kereta api sampai di Stasiun Pasar Turi dan kemudian melanjutkan dengan travel ke Jember. Tim Puskur berangkat dari Jakarta menuju Stasiun Pasar Turi menggunakan transportasi kereta api selama11 jam (berangkat jam 22.00 hingga 09.00), kemudian dengan menggunakan travel menuju Jember sampai pukul 14.00 WIB. Sehingga total lama perjalanan dari Jakarta adalah 17 jam. Dari Kota Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
59
Surabaya menuju ke Kab. Jember melewati 4 (empat) Kabupaten yaitu Kab. Sidoarjo, Kota Pasuruhan, Kab. Probolinggo, dan Kab. Lumajang. Secara umum kegiatan pendampingan oleh TPK Kab. Jember Provinsi Jawa Timur ini berjalan dengan lancar. Para peserta sebagian besar sudah pernah mendapatkan pelatihan serupa yang berasal dari Dinas pendidikan Provinsi atau LPMP, Universitas Negeri Jember, Direktorat Pendidikan Menengah Umum (PMU), dan dari Pusat Kurikulum Balitbang Diknas. Sehingga pemahaman dari TPK bisa dikatakan sudah relatif bagus. Meskipun sudah beberapa kali mendapatkan pelatihan tentang KTSP, namun pada umumnya TPK merasakan bahwa pelatihan dari Pusat Kurikulum ini sangat bermanfaat bagi mereka. Karena padaa kesempatan ini justru dipergunakan oleh TPK untuk meminta konfirmasi untuk lebih jelas dan memantapkan pemahaman tentang KTSP. Disadari oleh tim bahwa beberapa kali pelatihan yang pernah dilakukan cenderung ada hal-hal berbeda antara satu penatar dengan penatar yang lain. Khususnya berkenaan tentang adanya penilaian hasil belajar di rapor yang di standar penilaian sudah jelas dinyatakan dengan menggunakan satu nilai yang disertai dengan penjelasan secara deskriptif, namun ada informasi dari Direktorat PMU yang menambahkan lagi unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik di dalam nilainya. Hal ini berakibat membingungkan peserta. Namun, penjelasan dari Pusat Kurikulum cukup memuaskan peserta, bahwa acuan yang harus dipegang adalah tetap 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam hal ini adalah Standar Penilaian. Pengembangan lain tentang penilaian yang dikeluarkan oleh instansi lain merupakan model-model yang sifatnya tidak mengikat dan dapat dipilih atau tidak dilaksanakan tergantung dari kebijakan satuan pendidikan masing-masing. Direkomendasikan agar pada tahun mendatang tetap dilakukan kegiatan pelatihan serupa secara berkelanjutan dan terjadwal khususnya bagi TPK Kab. Jember (Jatim) di samping untuk pemberian info terbaru yang terkait dengan kebijakan KTSP maupun sebagai monitoring pelaksanaan program TPK Kabupaten Jember. Kabupaten Bangkalan – Provinsi Jawa Timur Salah satu butir yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan menyatakan bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 harus sudah menetapkan dan mulai menerapkan kurikulum sekolah/madrasah atau KTSP di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama. Dengan memerhatikan peraturan tersebut, Pusat Kurikulum Balitbang Diknas yang merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum perlu melakukan berbagai upaya agar daerah mampu berperan aktif dalam rangka pengembangan kurikulum. Salah satu dari kegiatan yang dimaksud adalah melakukan kegiatan pendampingan oleh TPK Kabupaten / Kota kepada satuan pendidikan. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Adapun tujuan Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 60
khusus dari kegiatan ini adalah agar TPK Kabupaten/Kota dapat (1) membentuk TPK di kabupaten/kota melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya; (2) menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masingmasing satuan pendidikan; (3) memfasilitasi TPK kabupaten/kota dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan; (4) membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP. Ruang lingkup kegiatan ini adalah terdiri dari kebijakan – kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan KTSP seperti UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005, Permendiknas No. 22/2006 tentang standar isi, No. 23 tentang SKL, No. 24/2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL, Edaran Menteri Pendidikan RI No.33/MSE/2007 tentang sosialisasi KTSP, panduan penyusunan KTSP untuk pendidikan dasar dan menengah dari BSNP, model-model kurikulum dari Puskur yang meliputi pengembangan diri, tematis, pembelajaran IPA/IPS Terpadu, penilaian, analisis konteks, muatan lokal. Kondisi Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Untuk menuju ke tempat ini bila menggunakan jasa kereta api, kurang lebih memakan waktu 11 jam dari Jakarta sampai Surabaya kemudian dilanjutkan naik kapal fery sekitar 45 menit sampai pelabuhan Kamal (Bangkalan). Suhu udara di daerah ini, ketika itu sangat panas. Temuan: Selama pelaksanaan kegiatan pendampingan pada umumnya lancar karena adanya dukungan pimpinan dan staf Dinas Pendidikan setempat. Bahkan Kasubdin Dikmenum dan Kasikur Dikmenum mengikuti kegiatan hingga akhir. Para peserta TPK mengikuti acara ini dengan antusias. Anggota TPK berharap agar ada kejelasan tentang adanya “sedikit” perbedaan tafsir yang terjadi antara standar penilaian dengan pedoman penilaian yang diterbitkan oleh Dirjen Mandikdasmen Depdiknas. Kabupaten Merauke – Provinsi Papua Wilayah administratif pemerintahan di Kabupaten Merauke dibagi dalam distrik-distrik yang terdiri dari 20 distrik.Dalam rangka melaksanakan Standar Isi dan SKL masih mengalami kendala, hal ini disebabkan karena banyak sekolah yang belum mengetahui hal tersebut. Akibatnya banyak kepala sekolah maupun guru yang belum mampu menyusun KTSP berikut silabus dan RPPnya. Untuk menanggulangi hal tersebut sekolah/guru berusaha untuk menggunakan kurikulum sekolah lain dengan cara mengadopsi atau mengadaptasi , karena masih jarang sekolah yang menyusun sendiri baik KTSP, silabus maupun RPP.Untuk itu, Pusat kurikulum Balitbang diknas mengadakan pendampingan kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Merauke, dan diharapkan melalui pendampingan ini mampu melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah di wilayahnya. Perlu diketahui bahwa TPK di Kabupaten Merauke baru dalam proses pembentukan dan baru diajukan ke Bupati.Peserta pendampingan ini terdiri dari pengawas, kepala sekolah,guru, dinas pendidikan dasar dan dinas pendidikan menegah Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
61
Pelaksanaan pendampingan di Kabupaten Merauke dapat berjalan sesuai rencana yakni tanggal 16 s/d 20 September 2008 dengan diikuti oleh 50 orang dari tim TPK Kabupaten Merauke dan 100 orang guru dari jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB, Serta terdiri dari 3 orang petugas pusat (Budi Santosa, Veronica, Edi Santoso), namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, yakni berkenaan dengan tidak tersedianya sarana yang memadai dan ditujang dengan banyaknya peserta yang tidak dapat mengoperasikan komputer sehingga hasil yang didapatkan dari pendampingan berupa tulisan tangan. Kegiatan ini semula akan dibuka oleh Kadis Dikmen, namun karena beliau ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan, maka pembukaan dilakukan oleh Kabag. Tata Usaha. Dan perlu diketahui bahwa sebagian besar peserta masih belum dapat mengoperasikan komputer. Tetapi pada hari ke tiga Kadis Dikmen menyempatkan hadir dan memberikan dorongan dan semangat pada peserta untuk mengikuti kegiatan dengan serius sampai kegiatan selesai. Selanjutnya pada acara penutupan dihadiri oleh Kadis Dikdas dan Kadis Dikmen, beliau bersama-sama secara bergantian menyampaikan beberapa informasi tentang kebijakan-kebijakan dan sekaligus menutup kegiatan. Mengenai tingkat kehadiran peserta 100% tetapi masih sering keluar masuk ruangan tanpa pemberitahuan. Sebagai tindak lanjut dari pendampingan ini, diharapkan Tim Pengembang Kurikulum melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah di wilayahnya dan TPK perlu meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Merauke melalui pelatihan maupun penataran.
Kabupaten Wakatobi - Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Wakatobi, beribukota Wanci, di Pulau Wangi-wangi merupakan kabupaten baru perluasan dari Kabupaten Buton lama. Kabupaten Wakatobi tmerupakan singkatan dari empat pulau besar yang membentuk satu kabupaten, yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Kabupaten ini terkenal di seluruh dunia karena keindahan taman lautnya dan menjadi center penelitian terumbu karang dunia. Menjadi kabupaten yang berusia lima tahun dan memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan, maka kabupaten mulai menyediakan berbagai sarana dan menyiapkan masyarakat terutama seni dan budaya mereka. Untuk mencapai wilayah ini, perlu tenaga dan waktu (14 jam kapal laut dari kendari), bahkan perlu mental yang kuat apabila sedang musim ombak (musim angin timur) karena gelombang hingga setinggi kapal. Walaupun demikian, kondisi masyarakat setempat cukup maju, pendidikan cukup maju, menjadi pemenang guru teladan nasional dan Kontes Inofator Muda Terumbu Karang adalah salah satu contoh keberhasilannya. Kegiatan pendampingan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, namun tidak bisa menutup karena berangkat ibadah haji. Kepala Dinas berpesan bahwa kegiatan ini diharapkan dilaksanakan secara optimal karena ini adalah kegiatan pusat yang diselenggarakan di daerah. Ke depan diharapkan terdapat peran daerah dengan adanya dana pendamping sehingga peserta akan lebih banyak lagi. Rencana Tindak Lanjut Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 62
yang akan mereka susun, diharapkan oleh Kepala Dinas dapat ditindaklanjuti. Kepala Dinas mengharapkan adanya usulan atau rekomendasi dari peserta tentang kebutuhan yang diperlukan sekolah dan kendala yang mereka hadapi disampaikan kepada Kadis yang akan ditindaklanjuti kepada Pemda. Dalam hal ini Pemda sangat peduli terhadap pendidikan dan kemajuan masyarakatnya. Peserta sangat antusias karena hadirnya nara sumber dari Puskur menjadi harapan mereka terhadap informasi yang akurat tentang pengembangan KTSP. Kemampuan TPK bervariasi. Peserta tidak hanya berasal dari Pulau Wangi-wangi, tetapi juga dari Pulau Kaledupa. Sulitnya jangkaun ke pulau-pulau di Wakatobi menyebabkan kurangnya informasi kepada sekolah. Namun secara umum mereka sudah memahami kebijakan KTSP karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas, namun masih harus terus dilakukan pembinaan karena mereka belum memahami secara baik dan belum melakukan, bahwa dalam mengembangkan KTSP harus melakukan analisis konteks. SIlabus dan RPP yang disusun lebih banyak mengacu kepada contoh silabus dan RPP. Penentuan indikator, kegiatan pembelajaran, serta KKM dan penilaian masih perlu mendapat perhatian agar konsistens dengan SK dan KD yang dituntut dalam SI.
Kota Probolinggo – Provinsi Jawa Timur Kegiatan Bantuan Teknis dan Pendampingan di Kota Probolinggo dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tanggal 24 s.d. 28 Juni 2008. Kegiatan teknis dimulai dengan pre tes, diskusi untuk mengetahui kebutuhan dan pemahaman anggota TPK berkaitan dengan KTSP, paparan berkaitan dengan landasan yuridis KTSP dan dilanjutkan dengan diskusi, paparan landasan konsep KTSP dan dilanjutkan dengan diskusi, beberapa contoh implementasi dari landasan yuridis dan landasan konsep dalam tataran operasional dan dilanjutkan dengan diskusi dan penugasan, pos tes, penyusunan rencana tindak (action plan), deskripsi tugas TPK, paparan kegiatan pendampingan yang dilakukan TPK terhadap satuan pendidikan. Hasil kegiatan berupa TPK yang memiliki kemampuan memadai. Tim telah beberapa kali memperoleh pelatihan baik dari tingkat pusat maupun dinas provinsi dan kabupaten sehingga telah cukup baik pemahaman dan keterampilannya. Sehingga pada saat kegiatan lebih banyak diskusi dan membahas persoalan teknis yang dihadapi mereka. Namun demikian, perlu dibimbing lagi dalam hal mengembangkan silabus dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan SK dan KD yang dituntut dalam SI. Diharapkan pembelajaran tidak menyimpang dari kompetensi yang diharapkan.
Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur Pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diwujudkan Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 63
dalam UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan Negara-negara maju. Selain itu , Peraturan Pemerintah (PP) no.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.22, 23, dan 24 tentang standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), dan pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Terbitnya Surat Edaran Mendiknas No.33/MPN/SE/2007 tentang sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan perlunya dibentuk Tim sosialisasi KTSP di tingkat kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum mengadakan kegiatani bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) daerah. Kegiatan bantuan teknis di Kota Blitar dilaksanakan tanggal 17-21 September 2008 dengan materi kebijakan pemerintah, pengembangan muatan lokal, pengembangan diri, belajar aktif, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), pengembangan silabus dan RPP, penilaian kelas, pengembangan tematis, serta IPA/IPS Terpadu. TPK Kota Blitar telah terbentuk berdasarkan SK No……. Pada kegiatan ini, peserta TPK sangat aktif dalam diskusi. Secara umum, dokumen KTSP telah dimiliki oleh sebagian besar sekolah di daerah ini. Permasalahan yang dikeluhkan TPK adalah belum adanya anggaran untuk kegiatan TPK, kurangnya peltihan untuk PAUD , dan kurangnya pemahaman KTSP oleh TPK. Saat pendampingan kepada satuan pendidikan, TPK juga melakukannya dengan baik. Hasil kegiatan bimbingan teknis di Kota Blitar adalah terbentuknya TPK, pendampingan TPK kepada satuan pendidikan, dan contoh-contoh KTSP. Kabupaten Trenggalek – Provnsi Jawa Timur Pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diwujudkan dalam UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan Negara-negara maju. Selain itu , Peraturan Pemerintah (PP) no.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.22, 23, dan 24 tentang standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), dan pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Terbitnya Surat Edaran Mendiknas No.33/MPN/SE/2007 tentang sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan perlunya dibentuk Tim sosialisasi KTSP di tingkat kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 64
mengadakan kegiatani bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) daerah. Kegiatan bantuan teknis di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan tanggalb 2008 dengan materi kebijakan pemerintah, pengembangan muatan lokal, pengembangan diri, belajar aktif, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), pengembangan silabus dan RPP, penilaian kels, pengembangan tematis, serta IPA/IPS Terpadu. TPK Kabupaten Trenggalek telah terbentuk berdasarkan SK Bupati No. 188.45/300823/406.012/2008. Pada kegiatan ini, peserta TPK sangat aktif dan kritis melalui pertanyaan dan diskusi. Permasalahan yang dialami daerah ini adalah kurangnya pelatihan dari pusat mengenai KTSP, belum adanya dana khusus untuk TPK, dan perlunya pelatihan khusus untuk PLB. Kegiatan pendampingan berjalan lancar. Para TPK memberikan penjelasan kepada satuan pendidikan dalam kelompok dan berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi sekolah dalam menyusun KTSP. Kelompok PAUD juga menghasilkan draft KTSP yang sesuai dengan cirri mereka. Hasil kegiatan bimbingan teknis di Kabupaten Trenggalek adalah terbentuknya TPK kabupaten, pendampingan TPK kepada satuan pendidikan, dan contoh-contoh KTSP. Kabupaten Sarolangun – Provinsi Jambi Pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diwujudkan dalam UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan Negara-negara maju. Selain itu , Peraturan Pemerintah (PP) no.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.22, 23, dan 24 tentang standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), dan pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Terbitnya Surat Edaran Mendiknas No.33/MPN/SE/2007 tentang sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan perlunya dibentuk Tim sosialisasi KTSP di tingkat kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum mengadakan kegiatani bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) daerah. Kegiatan bantuan teknis di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan tanggal 2008 dengan materi kebijakan pemerintah, pengembangan muatan lokal, pengembangan diri, belajar aktif, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), pengembangan silabus dan RPP, penilaian kels, pengembangan tematis, serta IPA/IPS Terpadu. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
65
TPK Kabupaten Sarolangun telah terbentuk berdasarkan SK Kepala Dinas No. 396 tahun 200. Pada kegiatan ini, peserta TPK sangat aktif dan kritis melalui pertanyaan dan diskusi. Banyak hal yang pantas diacungi jempol untuk Kabupaten Sarolangun ini, yaitu semangat para TPK baik saat bimbingan dan pendampingan, hadirnya Kepala Dinas Pendidikan selama 2 hari penuh saat pelatihan TPK, dan satuan PAUD yang menghasilkan draft KTSP yang cukup lengkap, walaupun tidak tersentuh secara mendalam. Saat pendampingan, TPK kabupaten memberikan penjelasan yang sangat bagus kepada peserta sehingga tujuan pendampingan untuk berdiskusi tentang permasalahan penyusunan KTSP dan pemecahannya serta penyusunan KTSP dokumen 1 dan 2 dapat tercapai. Hambatan yang dialami hanya terjadi pada masalah teknis, yaitu sering padamnya aliran listrik dan tim Puskur mengatasinya dengan menggunakan white board. Hasil kegiatan bimbingan teknis di Kabupaten Sarolangun adalah terbentuknya TPK kabupaten, pendampingan TPK kepada satuan pendidikan, dan contoh-contoh KTSP. Kabupaten Ngawi – Provinsi Jawa Timur Pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diwujudkan dalam UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan Negara-negara maju. Selain itu , Peraturan Pemerintah (PP) no.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.22, 23, dan 24 tentang standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), dan pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Terbitnya Surat Edaran Mendiknas No.33/MPN/SE/2007 tentang sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan perlunya dibentuk Tim sosialisasi KTSP di tingkat kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum mengadakan kegiatani bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) daerah. Kegiatan bantuan teknis di Kab.Ngawi dilaksanakan tanggal 2-6 Desember 2008 dengan materi kebijakan pemerintah, pengembangan muatan lokal, pengembangan diri, belajar aktif, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), pengembangan silabus dan RPP, penilaian kelas, pengembangan tematis, serta IPA/IPS Terpadu. TPK Kabupaten Ngawi sampai saat ini masih belum terbentuk. Peserta yang mendapatkan pelatihan dari Puskur rencananya akan dijadikan TPK yang akan diusulkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan melalui surat Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 66
keputusan. Pada kegiatan ini, peserta TPK sangat aktif dalam diskusi. Permasalahan yang banyak muncul terjadi pada jenjang SMK, yaitu belum adanya SKKNI terbaru, tentang spektrum padahal harus dilaksanakan di sekolah. Selain itu, pengembangan mulok juga menjadi masalah tersendiri karena keadaan daerah yang beragam, dan kaitan KTSP dengan ujian nasional yang masih dianggap tidak sinkron. Saat melakukan pendampingan, para TPK sangat kooperatif dengan memberikan penjelasan dan bimbingan kepada satuan pendidikan. TPK PAUD juga mulai membuat draft KTSP sesuai dengan ciri khas mereka. Tidak ada hambatan yang berarti selama pelaksanaan kegiatan. Dinas Pendidikan setempat sangat mendukung kegiatan ini dengan meyediakan ruangan pertemuan yang sangat memadai sehingga peserta dan tim pusat sangat nyaman dalam melakukan kegiatan bimbingan teknis ini. Hasil kegiatan bimbingan teknis di Kabupaten Ngawi adalah tersosialisasinya kebijakan pemerintah dan bimbingan teknis penyusunan KTSP, pendampingan TPK kepada satuan pendidikan, dan contoh-contoh KTSP. Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur Pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diwujudkan dalam UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan Negara-negara maju. Selain itu , Peraturan Pemerintah (PP) no.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.22, 23, dan 24 tentang standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), dan pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Terbitnya Surat Edaran Mendiknas No.33/MPN/SE/2007 tentang sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan perlunya dibentuk Tim sosialisasi KTSP di tingkat kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum mengadakan kegiatani bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) daerah. Kegiatan bantuan teknis di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan tanggal 24-28 November 2008 dengan materi kebijakan pemerintah, pengembangan muatan lokal, pengembangan diri, belajar aktif, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), pengembangan silabus dan RPP, penilaian kelas, pengembangan tematis, serta IPA/IPS Terpadu. Kegiatan ini dibuka oleh Kasikur Dikmen yang mewakili Kepala Dinas. Dalam sambutan pembukannya, Kasikur Dikmen menyambut baik kegiatan ini dan mengharapkan perlunya kesinambungan pelatihan. Beliau juga menginformasikan Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
67
tentang pelaksanaan KTSP di Kabupaten ini yang sudah berjalan sejak tahun 2007 sehingga saat ini, hampir seluruh sekolah di daerah ini telah melaksanakan KTSP. TPK Kabupaten Mojokerto telah terbentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan No. 423.5/2564/416-114.04/2008. Pada kegiatan ini, peserta TPK sangat aktif dan kritis melalui pertanyaan dan diskusi. Saat melakukan pendampingan, TPK sangat Kabupaten Mojokerto sangat aktif dalam merespon Permendiknas No.22,23,24 melalui kegiatan KKG/KKKS dan MGMP/MKKS. Selain itu, kerja sama antara dinas pendidikan, TPK, dan departemen terkait sangat baik dalam pengembangan muatan lokal. Banyaknya industri daerah dalam skala besar dan kecil (home industry) serta beragamnya obyek pariwisata (situs peninggalan kerajaan Majapahit berupa candi, makam pendiri Majapahit, benda-benda purbakala) benar-benar dimanfaatkan bagi pengembangan muatan lokal ini sehingga menghasilkan mulok wajib bahasa Jawa (suai dengan SK Gubernur Jatim), bahasa Inggris industri dan pariwisata (SD-SMA) dengan fokus pada keterampilan berbicara (speaking). Pada tahun 2009, kabupaten Mojokerto akan menawarkan mulok pilihan kepada sekolah (hasil kerja sama dengan pihak terkait), yaitu teknik penggemukan sapi (SMA), teknik pembibitan lahan, pengecoran kuningan, sastra daerah, sastra religi, seni tradisional, pemandu wisata, dan seni pahat (SMP-SMA) yang SK KD-nya sedang disusun TPK. Hasil kegiatan bimbingan teknis di Kabupaten Mojokerto adalah terbentuknya TPK kabupaten, pendampingan TPK kepada satuan pendidikan, dan contoh-contoh KTSP. Kabupaten Dompu – Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diwujudkan dalam UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan Negara-negara maju. Selain itu , Peraturan Pemerintah (PP) no.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.22, 23, dan 24 tentang standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), dan pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Terbitnya Surat Edaran Mendiknas No.33/MPN/SE/2007 tentang sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan perlunya dibentuk Tim sosialisasi KTSP di tingkat kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum mengadakan kegiatani bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) daerah. Kegiatan bantuan teknis di Kabupaten Dompu dilaksanakan tanggal 18-22 November 2008 dengan materi kebijakan pemerintah, pengembangan muatan lokal, pengembangan diri, belajar aktif, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), pengembangan silabus dan RPP, penilaian kelas, pengembangan tematis, serta IPA/IPS Terpadu. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 68
Kegiatan bimbingan teknis di Kabupaten Dompu dibuka oleh Kasikur Dikmen yang mewakili Kepala Dinas. Dalam sambutannya, beliau menyambut baik kegiatan bimbingan teknis kepada TPK Kabupaten Dompu sebagai salah satu strategi untuk penyebarluasan informasi dan dalam rangka pelaksanaan Permen 22, 23, dan 24 yang harus dilaksanakan than 2009/2010. TPK dan Tim Pengkaji KTSP Kabupaten Dompu telah terbentuk berdasarkan SK Kepala Dinas No.075/DIKNAS 2008. Pada kegiatan ini, peserta TPK sangat aktif melalui pertanyaan dan diskusi. aat melakukan pendampingan, TPK sangat aktif membimbing. Permasalahan yang muncul di Kab.Dompu adalah belum meratanya pemahaman tentang KTSP oleh beberapa TPK dan sebagian besar guru di daerah ini, sarana prasarana yang masih minim untuk sebagian besar sekolah (terutama SMK), kurangnya guru kejuruan di SMK, belum diterimanya panduan penyusunan KTSP dari BSNP oleh sebagian besar sekolah, penjabaran indikator, lingkungan sosial yang kurang mendukung, dan ketidaksesuaian latar belakang guru di PAUD. Hasil kegiatan bimbingan teknis di Kabupaten Dompu adalah terbentuknya TPK kabupaten, pendampingan TPK kepada satuan pendidikan, contoh-contoh KTSP, dan daftar permasalahan hasil pendampingan. Kabupaten Bulungan – Provinsi Kalimantan Timur Pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diwujudkan dalam UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan Negara-negara maju. Selain itu , Peraturan Pemerintah (PP) no.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.22, 23, dan 24 tentang standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL), dan pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Terbitnya Surat Edaran Mendiknas No.33/MPN/SE/2007 tentang sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan perlunya dibentuk Tim sosialisasi KTSP di tingkat kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum mengadakan kegiatani bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) daerah. Kegiatan bantuan teknis di Kabupaten Bulungan, Kaltim dilaksanakan tanggal 19-13 Juni 2008 dengan materi kebijakan pemerintah, pengembangan muatan lokal, pengembangan diri, belajar aktif, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), pengembangan silabus dan RPP, penilaian kelas, pengembangan tematis, serta IPA/IPS Terpadu. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
69
Kegiatan bantuan teknis di Kabupaten Bulungan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan yang menyampaikan pentingnya acara ini sebagai bagian dari upaya keberhasilan pelaksanaan KTSP. Beliau juga meminta kepada peserta untuk aktif dalam mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya selama pelatihan ini. TPK Kabupaten Bulungan telah terbentuk berdasarkan SK Bupati Bulungan No.191/KIV/420/2008. Pada kegiatan ini, peserta TPK sangat aktif melalui berbagai pertanyaan yang diajukan kepada tim pusat. Sebagian besar satuan pendidikan di Kab.Bulungan telah menyusun KTSP, kecuali PAUD. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan KTSP adalah belum lengkapnya SKKNI untuk SMK, pembuatan RPP tematis, dan belum adanya standar perkembangan anak terbaru untuk PAUD. Kegiatan PAUD di kabupaten Bulungan sudah cukup bagus dengan adanya forum PAUD yang aktivitasnya antara lain pelatihan untuk PAUD. Hasil kegiatan bimbingan teknis di Kabupaten Bulungan adalah terbentuknya TPK kabupaten, tersosialisasinya berbagai kebijakan di bidang pendidikan, dan contohcontoh KTSP. Kabupaten Probolinggo – Provinsi Jawa Timur Kegiatan Bantuan Teknis dan Pendampingan di Kabupaten Probolinggo dibuka dan ditutup oleh Kabid Dikdas Dinas Pendidikan, dilaksanakan di Pondok Lestari Indah Probolinggo pada tanggal 28 Juli s.d. 1 Agustus 2008. Dalam melakukan kegiatan Bantuan Teknis TPK dan Pendampingan TPK kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Probolinggo berjalan lancar sesuai dengan rencana. Kegiatan teknis dimulai dengan pre tes, diskusi untuk mengetahui kebutuhan dan pemahaman anggota TPK berkaitan dengan KTSP, paparan berkaitan dengan landasan yuridis KTSP dan dilanjutkan dengan diskusi, paparan landasan konsep KTSP dan dilanjutkan dengan diskusi, beberapa contoh implementasi dari landasan yuridis dan landasan konsep dalam tataran operasional dan dilanjutkan dengan diskusi dan penugasan, pos tes, penyusunan rencana tindak (action plan), deskripsi tugas TPK, paparan kegiatan pendampingan yang dilakukan TPK terhadap satuan pendidikan. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat diringkas bahwa pemahaman dan keterampilan sebagian besar anggota tim tentang ktsp sudah memadai. Terdapat keragu-raguan bila terjadi perbedaan KTSP satu sekolah dengan sekolah lainnya. Banyak satuan pendidikan katanya sudah melaksanakan KTSP tetapi belum mempunyai dokumen yang lengkap dan belum ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan. Kabupaten Mimika – Provinsi Papuan Kegiatan Bantuan Teknis dan Pendampingan di Kabupaten Mimika dibuka dan ditutup oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dilaksanakan di Aula dan ruangan kelas TK Josua Kabupaten Mimika pada tanggal 17 s.d. 21 November 2008. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 70
Kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika adalah kurangnya tenaga profesional yang dapat memberikan bantuan profesional kepada guru-guru Sekolah di kabupaten Mimika, tidak tersedianya guru yang cukup di banyak sekolahsekolah di Kabupaten Timika, kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sekolahsekolah di Kabupaten Timika. Dalam melakukan kegiatan Bantuan Teknis TPK dan Pendampingan TPK kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Timika, kendala yang dihadapi adalah gangguan mati listrik beberapa kali, sebagian besar peserta (anggota TPK) tidak memiliki komputer, sementara bahan materi kegiatan ini diberikan dalam bentuk CD. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan di daerah-daerah seperti ini masih diperlukan pemberian print out selain dengan file komputer. Menurut Dinas Pendidikan di sana alokasi dana kegiatan yang diberikan oleh Puskur tidak mencukupi, karena biaya transportasi lokal di sana mahal. Kegiatan teknis dimulai dengan pre tes, diskusi untuk mengetahui kebutuhan dan pemahaman anggota TPK berkaitan dengan KTSP, paparan berkaitan dengan landasan yuridis KTSP dan dilanjutkan dengan diskusi, paparan landasan konsep KTSP dan dilanjutkan dengan diskusi, beberapa contoh implementasi dari landasan yuridis dan landasan konsep dalam tataran operasional dan dilanjutkan dengan diskusi dan penugasan, pos tes, penyusunan rencana tindak (action plan), deskripsi tugas TPK, paparan kegiatan pendampingan yang dilakukan TPK terhadap satuan pendidikan. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat diringkas bahwa pemahaman dan keterampilan sebagian besar anggota tim tentang ktsp masih perlu ditingkatkan lagi sebelum mereka terjun melaksanakan bantuan teknis maupun pendampingan ke satuan pendidikan. Terdapat keragu-raguan bila terjadi perbedaan KTSP satu sekolah dengan sekolah lainnya. Banyak stuan pendidikan katanya sudah melaksanakan KTSP tetapi belum mempunyai dokumen yang lengkap dan belum ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan. Permasalahan lainnya adalah kesulitan satuan pendidikan dalam menyususun kurikulum muatan lokal dan tidak tersedianya bahan ajar muatan lokal yang sial pakai.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Provinsi Jambi Pergeseran pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan menuntut persiapan berbagai hal oleh daerah, diantaranya sekolah perlu dibekali kemampuan untuk mengembangkan perangkat operasional kurikulum sendiri. Perangkat tersebut antara lain penyusunan perangkat operasional dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian dikelola secara profesional oleh daerah/sekolah. Untuk itu perlu dibentuk tim pengembang kurikulum (TPK) kab/kota yang akan melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolahsekolah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk TPK di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan KTSP kepada tim. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 71
Kegiatan dilaksanakan pada 10-14 Juni 2008, diikuti oleh 50 orang terdiri dari unsur: Dinas Pendidikan Kab. Tj Jabung , kepala sekolah, guru, dan pengawas PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Hal-hal yang dipaparkan dan didiskusikan sebagai berikut: 1) Strategi Implementasi KTSP, 2) Kebijakan Pengembangan Kurikulum, 3) Konsep Dasar KBK, 4) Pengembangan KTSP,5) Pengembangan Silabus dan RPP, 6) PenilaianKkelas, 7) Model Kurikulum Tematis, 8) Model Pembelajaran Terpadu IPA dan IPS, 9) Pengembangan Diri, 10) Muatan Lokal, 11) Pembelajaran Aktif. Strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:1) Mengidentifikasi kebutuhan peserta akan informasi yang akan dipaparkan, 2) Pemaparan materi diselingi dengan kuis atau tugas kecil dilanjutkan dengan diskusi, 3) Mengelompokkan peserta berdasarkan jenjang untuk meninjau kembali dokumen kurikulum masing-masing dan memperbaiki, 4) Pemaparan hasil kerja kelompok, dan 5) Penyusunan Action Plan. Hasil yang dicapai: 1). Terbentuknya 57 TPK berdasarkan SK kepala Dinas Pendidikan Kab Tanjung Jabung Barat, terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; 2). Contoh-contoh KTSP beserta lampirannya (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB); 3). Action plan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; Pendampingan dilakukan di Kuala Tungkal, ibu kota Kab Tanjung Jabung Barat. Workshop dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten yang sekaligus memberi pengarahan. Kegiatan ini bertepatan dengan kegiatan lain, seperti pemilihan guru berprestasi, mengurus kegiatan sekolah sehingga sebagian (1/3) peserta sering keluar masuk ruang sidang. Nominasi guru berprestasi banyak yang menjadi peserta workshop, sehingga mereka meninggalkan kegiatan untuk beberapa waktu. Masalah lainnya adalah listrik yang sering padam karena daya yang kurang mencukupi. Sedikit banyak hal ini mengganggu kelancaran kegiatan. Sebagian peserta sudah pernah mendapat sosialisasi dari berbagai pihak, diantaranya dari LPMP. Saat itu peserta merasa ada perbedaan informasi yang disampaikan oleh Puskur dan dari LPMP.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur _Provinsi Jambi Tujuan kegiatan adalah adalah membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui kegiatan pendampingan pengembang KTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar TPK Kabupaten mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Peserta kegiatan terdiri atas kepala sekolah, guru-guru dan pengawas sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Timur adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah gambut. Sebagaimana karakteristik daerah pemekaran, Tanjung Jabung Timur masih jauh dari maju. Antara kecamatan satu dengan lainnya dipisahkan oleh hutan karet, atau kebun sawit, bahkan hutan semak belukar liar. Beruntung kecamatan yang terletak di muara sungai Batanghari. Penduduk di sini sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Namun ikan hasil tangkapannya tidak pernah sampai ke darat, apalagi sampai dipasarkan di ibu kota propinsi. Ikan hasil Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
72
tangkapan langsung ditampung kapal-kapal besar untuk dijual di daerah lain atau bahkan dieksport. Untuk menopang kebutuhan sehari-hari, masyarakat setempat mengandalkan potensi alam, sebagai pekebun sawit, penyadap karet, atau nelayan. Sebagian ada sebagai petani pemilik, sebagian hanya sebagai pekerja. Potensi alam daerah ini cukup besar, di antaranya gas alam, batubara, perikanan, dan perkebunan. Salah satu yang sudah diekploitasi adalah gas alam yang dikelola oleh perusahaan asing. Namun hasilnya belum dirasakan oleh sebagian besar penduduk Tanjung Jabung Timur. Tingkat pendidikan sebagian penduduk masih tergolong rendah. Disparitas kualitas sumber daya manusianya masih sangat tinggi. Sehingga perkembangan pendidikan masih belum merata. Sehingga kemampuan TPK yang terbentuk juga tidak merata, oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan secara kontinyu dan terpadu. Hasil yang dicapai dalah terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Tanjung Jabung Timur jenjang pendidikan PAUD, SD,SMP, SMA, SMK, dan PLB. melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur, Rencana Kerjan (Action Plan) Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun, contoh-contoh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan masing-masing jenajng pendidikan sebagai hasil workshop, dan identifikasi permasalahan, kendala dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KTSP di wilayah TPK Kabupaten. Rekomendas : Hendaknya segera diterbitkan SK Bupati tentang Pembentukan TPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk jenjang pendidikan TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB agar TPK Kabupaten segera bekerja; hendaknya terdapat koordinasi antara Direktorat Mendikdasmen dengan Pusat Kurikulum dan daerah dalam pengembangan KTSP.
Di Kabupaten Situbondo - Provinsi Jawa Timur Kegiatan ini dilakukan pada dari tanggal 25 November sampai dengan 27 November 2008 bertempai di Aula SMKN 2 Situbondo. Tujuannya adalah membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Situbondo dan melakukan pendampingan berupa pelatihan dan workshop, harapannya peserta TPK mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Peserta kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok undangan 50 (lima puluh) orang anggota TPK dengan tiga hari kegiatan dan kelompok 100 (seratus) orang undangan dengan sehari kegiatan. Kelompok undangan 50 (lima puluh) orang terdiri dari unsur kepala dinas, staf dinas pendidikan, pengawas (TK/SD, SMP, dan SMA/SMK), kepala sekolah (TK/SD, SMP, dan SMA/SMK), dan guru (PAUD, TK/SD, SMP, dan SMA/SMK). Kelompok undangan 100 (seratus orang) terdiri dari unsur guru, kepala sekolah, dan pengawas. Masyarakat Kabupaten Situbondo sebagian besar merupakan suku Madura dan sebagian kecil suku Jawa dan Bali. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah mahasa Madura dan sedikit bahasa Jawa. Merupakan daerah transit jalur pantai utara (pantura) Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 73
Surabaya-Bali dengan penghasil buah mangga dan jajanan khas tape (makanan dari singkong dan di Jawa Bawa disebut peyem). Oleh karena itu Bahasa Madura dijadikan sebagai mata pelajaran Muatan Lokal di sekolah. Temuan kegiatan dapat dilihat dari: (1) pre tes dan pos tes serta (2) umpan balik peserta. Hasil pre tes diperoleh rerata 15,22 dengan standar deviasi 2,43 sedangkan dan pos tes rerata 16,7 dan standar deviasi 2,72. Umpan balik peserta menunjukkan bahwa aspek pelayanan dan produk Pusat Kurikulum memuaskan peserta pelatihan. Jadi, dapat dikatakan bahwa kegiatan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman peserta dalam memahami KTSP dan layanan pelatihan serta bahan yang digunakan memuaskan peserta. Dari hasil kegiatan direkomendasikan hal-hal berikut: (1) kegiatan pendampingan perlu diltindaklanjuti dengan dengan kegiatan evaluatif, (2) penerbitan SK TPK oleh bupati masih banyak dipengaruhi oleh situasi politik setempat, sehinggga perlu ada intervensi dari Pusat Kurikulum, (3) melihat pemahaman guru, kepala sekolah, dan pengawas, terhadap KTSP masih beragam, perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih spesifik.
Kabupaten Nganjuk - Propinsi Jawa Timur Kegiatan bimbingan teknis di kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, dilaksanakan pada 24 November – 28 November 2008. Fasilitator yang melaksanakan tugas ke kabupaten tersebut adalah Djuharis R (Pusat Kurikulum), Wijaya Kusuma (Lab School Jakarta), dan Putri sebagai tenaga administrasi dan keuangan. Perjalanan dengan kereta api eksekutif malam berhenti di Kertosono, sehingga memerlukan perjalanan sekitar 30 menit dari pemberhentian kereta menuju nganjuk. Kegiatan dibuka oleh Kasubdin sekaligus memberikan pengarahan. Dalam pengarahannya kepala Kasubdin memaparkan bahwa kabupaten nganjuk sudah sering sekali mendapati pelatihan tentang KTSP baik secara perorangan yang dikirimkan atas nama kebupaten ke propinsi/pusat atau pelatihan yang dilakukan oleh propinsi maupun perguruan tinggi di Nganjuk. Namun sayang pelatihan oleh Puskur tentang KTSP belum pernah diadakan, sehingga kedatangan staf puskur sebagai sumber utama sangat diharapkan. Agar hasil yang diharapkan tercapai, strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:1) Mengidentifikasi kebutuhan peserta akan informasi yang akan dipaparkan. Ini dilakukan untuk menghindari kejenuhan apabila peserta sudah sering mendapat pembekalan yang sama dari berbagai lembaga, 2) Pemaparan materi diselingi dengan kuis-kuis kecil atau tugas-tugas kecil dilanjutkan dengan diskusi, 3) Mengelompokkan peserta berdasarkan jenjang untuk meninjau kembali dokumen kurikulum sekolah anggota kelompok 4) Pemaparan hasil kerja kelompok, dan 5) Penyusunan Action Plan. Kegiatan ini selain memberi pelatihan dan pembekalan tentang kebijakan pendidikan, juga berupa workshop pengembangan KTSP serta membuat rencana tindak (action Plan) TPK. Kegiatan dimulai pukul 08.00 dan berakhir 17.00. Peserta umumnya Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 74
antusias dan berpartisipasi aktif, karena mereka jarang mendapat pembekalan dari fasilitator pusat. Pertanyaan banyak berkisar pada alur ide pengembangan KTSP silabus dan RPP, karena selama ini diberikan tidak utuh karena dokumen acuan tidak pernah sampai ketingkat guru. Kota Bau-Bau – Provinsi Sulawesi Tenggara Desentralisasi pengelolaan pendidikan menuntut persiapan berbagai hal oleh daerah, diantaranya sekolah perlu dibekali kemampuan untuk mengembangkan perangkat operasional kurikulum sendiri. Perangkat tersebut antara lain penyusunan perangkat operasional dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian. Perangkat tersebut perlu dikelola secara profesional oleh daerah/sekolah. Untuk itu perlu dibentuk tim pengembang kurikulum (TPK) kab/kota yang akan melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk TPK di Kota Bau-Bau dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan KTSP bagi tim. Kegiatan dilakukan di SMPN 3 Bau-Bau pada 18-22 November 2008, diikuti oleh 50 TPK dan 100 guru terdiri dari unsur: Disdik Kota Bau-Bau, kepala sekolah, guru, dan pengawas PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Hal-hal yang dipaparkan dan didiskusikan adalah: 1) Kebijakan Pengembangan Kurikulum, 2) Konsep Dasar dan Pengembangan KBK, 3) Analisis Konteks, 5) Pengembangan Silabus dan RPP, 6) Penilaian Kelas, 7) Model Kurikulum Tematis, 8) Belajar Aktif, 9) Pembelajaran Terpadu IPA dan IPS, 10) Pengembangan Diri, 11) dan Muatan Lokal. Strategi yang dilaksanakan adalah: 1) Mengidentifikasi peserta yang pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan KTSP, 2) Pemaparan materi diselingi dengan kuis atau tugas kecil yang mengaktifkan peserta berpikir dilanjutkan dengan diskusi, 3) Mengelompokkan peserta berdasarkan jenjang untuk meninjau kembali dokumen kurikulum masing-masing. 4) Pemaparan hasil kelompok untuk mendapatkan umpan balik, baik dari kelompok lain maupun dari fasilitator. Hasil yang dicapai: 1). Terbentuknya TPK berdasarkan SK kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; 2). Contoh-contoh KTSP beserta lampirannya (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB 4) SK TPK dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau merupakan ibukota Kab. Buton yang terletak di bagian selatan Prov Sulawesi Tenggara. Kab Buton terdiri dari beberapa kepulauan yang dapat ditempuh selama 1 jam dengan pesawat kecil dari Makassar dengan frekuensi penerbangan 3 x seminggu atau empat jam dengan kapal cepat dari kota Kendari. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau sekaligus mengarahkan dan mendorong peserta agar semangat mengikuti workshop. Pemahaman peserta tentang KTSP sangat beragam, umumnya hanya kelompok SMP yang beberapa kali mendapat sosialisasi atau pelatihan tentang KTSP. Awalnya, hanya sebagian kecil peserta yang aktif, tetapi selanjutnya semakin banyak yang menunjukkan antusiasnya mengikuti pelatihan. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 75
Bahkan, ketika diminta untuk menyajikan hasil kelompok, mereka tidak kenal waktu dalam memperbaiki dokumen kurikulum dan semua kelompok ingin mendapat kesempatan untuk menyajikan.
Kabupaten Konawe Selatan - Propinsi Sulawesi Tenggara Kegiatan bimbingan teknis di kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada 24 November – 28 November 2008. Fasilitator yang melaksanakan tugas ke kabupaten tersebut adalah Djuharis R (Pusat Kurikulum), Syahroel (YAI), dan Mauladi sebagai tenaga administrasi dan keuangan. Pusat perkantoran kabupaten Konawe Selatan baru dipindahkan ke daerah andono yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar 4 sampai 5 jam dari Kendari (ibukota propinsi sulawesi tenggara). Sedangkan hampir seluruh karyawan (kecuali ka dinas) bertempat tinggal di Kendari. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kegiatan tidak diadakan di andono karena ada kemungkinan hambatan transportasi serta untuk memudahkan peserta menjangkau tempat kegiatan, maka kegiatan diselenggarakan di SMP yang terletak tidak jauh dari Kendari. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas sekaligus memberikan pengarahan. Dalam pengarahannya kepala dinas memaparkan bahwa Konawe selatan dinyatakan sebagai kabupaten baru mulai tanggal 2 mei 2003 sehingga baru berusia 5 tahun. Yang terdiri dari 22 kecamatan 297 desa dan kelurahan memiliki 240 ribu jiwa. Kebijakan daerah tentang aspek pendidikan mendapatkan perhatian serius dalam bentuk sarana dan prasarana oleh Bupati yang baru. Hal ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa SDM yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan peringkat SD di sulteng mendapat peringkat 9, SMP peringkat 7, dan SMA peringkat 6 dari 12 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Ditambahkan oleh kepala dinas bahwa kemampuan rata-rata guru belum merata karena mengajar belum dimulai dari yang menyenangkan siswa tapi yang guru maui saja. Oleh karena itu setiap pendidik perlu memunculkan stimulus, sehingga seharusnya ada beda antara sebelum dan sesudah di ajarkan oleh guru. Agar hasil yang diharapkan tercapai, strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:1) Mengidentifikasi kebutuhan peserta akan informasi yang akan dipaparkan. Ini dilakukan untuk menghindari kejenuhan apabila peserta sudah sering mendapat pembekalan yang sama dari berbagai lembaga, 2) Pemaparan materi diselingi dengan kuis-kuis kecil atau tugas-tugas kecil dilanjutkan dengan diskusi, 3) Mengelompokkan peserta berdasarkan jenjang untuk meninjau kembali dokumen kurikulum sekolah anggota kelompok, 4) Pemaparan hasil kerja kelompok, dan 5) Penyusunan Action Plan. Kegiatan ini selain memberi pelatihan dan pembekalan tentang kebijakan pendidikan, juga berupa workshop pengembangan KTSP serta membuat rencana tindak (action Plan) TPK. Kegiatan dimulai pukul 08.00 dan berakhir 17.00. Peserta umumnya antusias dan berpartisipasi aktif, karena mereka jarang mendapat pembekalan dari fasilitator pusat. Pertanyaan banyak berkisar pada hal yang mendasar seperti konsep pengembangan KTSP silabus dan RPP. Pertanyaan berkaitan dengan substansi berupa sulitnya guru mengembangkan SK & KD Mulok tentang bahasa Tolaki. Karena referensi dan pendidik yang menguasai bahasa tolaki sangat kurang sekali. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 76
Kabupaten Kolaka – Provinsi Sulawesi Tenggara Kegiatan Bantuan Profesional di kabupaten Kolaka, provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada 2 – 6 Juni 2008. Fasilitator yang melaksanakan tugas ke kabupaten tersebut adalah Djuharis Rasul dan Mamiek Slamet (Pusat Kurikulum). Perjalananan ke Kolaka dari Kendari (ibukota provinsi sulawesi tenggara) ditempuh selama 4 jam melalui jalan darat. Karena pesawat dari Jakarta ke Kendari hanya ada sore/malam hari, maka tim tiba di lokasi sekitar jam 4.00 pagi sedangkan kegiatan dibuka jam 8.00. keadaan ini sangat melelahkan karena tidak adanya waktu cukup untuk beristirahat. Wilayah Kolaka cukup luas, sehingga untuk memudahkan peserta, maka kegiatan diselenggarakan di hotel Sam Sam yang terletak dipinggir pantai sehingga peserta dapat diberikan penginapan. Kegiatan dikoordinir oleh Kasi Kurikulum Dikmen dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan sekaligus memberikan pengarahan. Dalam pengarahannya Kepala dinas memaparkan bahwa kabupaten Kolaka masih beruntung karena sempat dikunjungi oleh tim Puskur, karena kabupaten lainnya tidak semua dapat dikunjungi karena adanya masalah pemotongan dana. Selain itu daerah kolaka jarang sekali mendapat sentuhan KTSP dari pihak pusat. baik yang dilakukan oleh Puskur maupun Direktorat. Oleh karena itu dinas pendidikan berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan sampai malam hari yang dilaksanakan di hotel sehingga tidak menyulitkan peserta untuk pergi dan pulang. Sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu ditanyakan tentang keberadaan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kolaka. SK diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan namun sayang saat di sana tim Puskur tidak sempat membawa lampiran SK yang memuat komposisi TPK, namun panitia berjanji akan mengirimkannya. Selain memberi pembekalan tentang pengembangan KTSP, agenda kegiatan juga membuat rencana tindak (action Plan) TPK. Kegiatan dimulai pukul 08.00 dan berakhir 21.30. Peserta umumnya antusias dan berpartisipasi aktif, karena mereka jarang mendapat pembekalan dari fasilitator pusat. Pertanyaan banyak berkisar pada bagaimana mengembangkan KTSP secara utuh karena pembinaan selama ini oleh propinsi cenderung sepotong-sepotong seperti bagaimana mengisi kolom yang ada di silabus tapi tidak menjelaskan adanya keterkaitan antara kolom-kolom tersebut. Kabupaten Kerom – Provinsi Papua Kegiatan pendampingan di kabupaten Kerom Propinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 15 sd 20 September 2008. Fasilitator yang melaksanakan tugas ke kabupaten tersebut adalah Djuharis R (Pusat Kurikulum), Dede Yudiati (SMK 26 Jakarta Timur), dan Bachtiar sebagai tenaga administrasi dan keuangan. Kabupaten ini dapat ditempuh selama sekitar 2,5 jam melalui perjalanan darat dari lapangan terbang Sentani Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Keerom mulai pertengahan tahun 2007 sudah ada TPK walaupun secara formal belum di SK kan. Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
77
Kabupaten Kerom walaupun menghadapi keterbatasan dari sumber daya manusia maupun peralatan yang ada karena merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Jayapura, ternyata memiliki peserta pelatihan yang bersemangat sekali untuk maju. Hal ini dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering dilakukan oleh sebagian besar peserta selama pelatihan berlangsung. Keingin tahuan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh karena sebagian besar penduduk kabupaten kerom bukan merupakan penduduk asli Papua melainkan dari suku Jawa (sebagian besar merupakan daerah transmigrasi). Karena semangat peserta yang sangat tinggi tersebut, menyebabkan rasa letih selama di perjalanan terobat Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Kerom Drs. Kosasih, SH. sekaligus memberikan pengarahan. Dalam pengarahannya Wakil Bupati memaparkan: bahwa kebijakan saat ini dimungkinkan adanya keberagaman kurikulum sehingga tidak ada lagi kurikulum yang berlaku secara nasional. Pengembangan akan lebih tepat karena disesuaikan dengan kondisi sosio kultur dan kebutuhan peserta didik asal tetap dalam koridor yang jelas berdasarkan batas-batas dan rambu-rambu yang sudah dibuat dari pusat. Tetapi dunia pendidikan tidak akan mengalami perubahan yang mendasar dan komprehensif kalau gaya mengajar guru di depan kelas tidak berubah. Untuk daerah keerom mari kita berfikir bagaimana singkong ini menjadi layak untuk dipasarkan tidak perlu berfikir tentang tatalaksana perdagangan cengkeh. Kita punya kewenangan, metode dan gaya karakteristik sendiri yang tidak harus sama dengan daerah lain. Dengan adanya perubahan paradigma ini diharapkan semua pihak dalam jajaran dinas pendidikan bisa merespon dengan cepat agar bisa satu bahasa dalam mengembangakn kurikulum yang dikenal dengan istilah KTSP. Agar hasil yang diharapkan dari kegiatan ini tercapai, strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:1) Mengidentifikasi kebutuhan peserta akan informasi yang akan dipaparkan. Ini dilakukan untuk menghindari kejenuhan apabila peserta sudah sering mendapat pembekalan yang sama dari berbagai lembaga, 2) Pemaparan materi diselingi dengan kuis-kuis kecil atau tugas-tugas kecil dilanjutkan dengan diskusi, 3) Mengelompokkan peserta berdasarkan jenjang untuk meninjau kembali dokumen kurikulum sekolah anggota kelompok, 4) Pemaparan hasil kerja kelompok, dan 5) Penyusunan Action Plan. Kegiatan ini selain memberi pelatihan dan pembekalan tentang kebijakan pendidikan, juga berupa workshop pengembangan KTSP serta membuat rencana tindak (action Plan) TPK. Kegiatan dimulai pukul 08.00 dan berakhir 17.00. Peserta umumnya antusias dan berpartisipasi aktif, karena mereka jarang mendapat pembekalan dari fasilitator pusat. Pertanyaan sangat berfariasi dari hal yang mendasar seperti konsep pengembangan KTSP silabus dan RPP sampai bentuk penilaian dan bentuk raport yang akan digunakan.
Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
78
Kabupaten Kutai Barat - Provinsi Kalimantan Timur Desentralisasi pengelolaan pendidikan menuntut persiapan berbagai hal oleh daerah, diantaranya sekolah perlu dibekali kemampuan untuk mengembangkan perangkat operasional kurikulum sendiri. Perangkat tersebut antara lain penyusunan perangkat operasional dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian. Perangkat tersebut perlu dikelola secara profesional oleh daerah/sekolah. Untuk itu perlu dibentuk tim pengembang kurikulum (TPK) kab/kota yang akan melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk TPK di Kabupaten Kutai Barat dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan KTSP bagi tim tersebut. Kegiatan dilaksanakan di Sendawar, ibu kota kabupaten, pada 28 Juli–1 Agustus 2008, diikuti oleh 50 TPK dan 100 guru terdiri dari unsur: Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat, kepala sekolah, guru, dan pengawas PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Halhal yang dipaparkan dan didiskusikan adalah sebagai berikut: 1) Strategi Implementasi KTSP, 2) Kebijakan Pengembangan Kurikulum, 3) Konsep Dasar KBK, 4) Pengembangan KTSP, 5) Pengembangan Silabus dan RPP, 6) Penilaian Kelas, 7) Model Kurikulum Tematis, 8) Model Pembelajaran Terpadu IPA dan IPS, 9) Pengembangan Diri, 10) Muatan Lokal, dan 11) Pembelajaran Aktif. Strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:1) Mengidentifikasi kebutuhan peserta akan informasi yang akan dipaparkan., 2) Pemaparan materi diselingi dengan kuis atau tugas kecil dilanjutkan dengan diskusi, 3) Mengelompokkan peserta berdasarkan jenjang untuk meninjau kembali dokumen kurikulum masing-masing dan memperbaiki, 4) Pemaparan hasil kerja kelompok, dan 5) Penyusunan Action Plan. Hasil yang dicapai: 1). Terbentuknya TPK berdasarkan SK kepala Dinas Pendidikan Kab Kutai Barat, terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; 2). Contohcontoh KTSP beserta lampirannya (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB); 3). Action plan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Kab Kutai Barat ditempuh dengan mobil selama 10 1/2 jam dari Balikpapan dengan kondisi jalan sebagian baik dan sebagian jelek. Kegiatan dibuka oleh KaDinas Pendidikan Kab. Kutai Barat sekaligus mengarahkan, menghimbau, dan memotivasi peserta agar mau berubah dan meningkatkan mutu pendidikan. Peserta jarang mendapat pelatihan dari Pusat Kurikulum yang menurut mereka pakar dalam mengembangkan kurikulum. Mereka sangat bersemangat, tidak kenal lelah dan waktu karena menganggap kesempatan „emas‟ yang harus dimanfaatkan maksimal. Mereka banyak bertanya, berpendapat, dan bersemangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Tidak hanya laptop yang mereka bawa tetapi juga printer. Mereka datang sebelum waktunya dan pulang menjelang magrib.
Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
79
Kabupaten Siak – Provinsi Riau Kabupaten Siak dapat ditempuh sekitar 3 jam dari Kota Pekanbaru, terletak di provinsi Riau, dilalui sungai Siak, merupakan sungai terdalam di Indonesia, sehingga sungai tersebut sering digunakan untuk lalul lintas masyarakat setempat. Udaranya cukup panas, namun semangat peserta workshop selama pelatihan dan pendampingan terlihat cukup semangat sampai akhir. Kondisi Dinas masih belum stabil, beberapa pejabat sering ganti. Kontak person Puskur, Kasubdin sarana-prasarana berasal dari Kasek SMA yang belum lama diangkat. Namun beliau cukup perhatian sampai detail, mengawasi dan memperhatikan kebutuhan peserta selama kegiatan. Pada saat bekerja dalam grup, masing-masing jenjang bekerja dengan antusias, kecuali grup SMP, karena menurut mereka sudah memiliki KTSP. Petugas Puskur akhirnya menyuruh mereka menulis ulang dengan beberapa perbaikan sesuai hasil diskusi selama dua hari. Permasalahan KTSP umumnya pada analisis konteks yang belum jelas, juga belum ada muatan lokal yang terumuskan secara benar. Masalah lainnya dalam merumuskan kegitan pembelajaran, umumnya menuliskan sama dengan indikatornya. Disamping itu, para peserta meminta penjelasan tentang penilaian secara detail, terutama cara menyusun soal yang mengaktifkan pemikiran, bukan hanya hafalan semata.
Kabupaten Pelalawan - Provinsi Riau Desentralisasi pengelolaan pendidikan menuntut persiapan berbagai hal oleh daerah, diantaranya sekolah perlu dibekali kemampuan untuk mengembangkan perangkat operasional kurikulum sendiri. Perangkat tersebut antara lain penyusunan perangkat operasional dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian. Perangkat tersebut perlu dikelola secara profesional oleh daerah/sekolah. Untuk itu perlu dibentuk tim pengembang kurikulum (TPK) kab/kota yang akan melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk TPK di Kab Pelalawan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan KTSP bagi tim. Kegiatan dilakukan di SMA Yayasan Bernas, Pangkalan Kerinci, pada 25-29 November 2008, diikuti oleh 50 TPK dan 100 guru terdiri dari unsur: Disdik Kab pelalawan, kepala sekolah, guru, dan pengawas PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Hal-hal yang dipaparkan dan didiskusikan adalah: 1) Kebijakan Pengembangan Kurikulum, 2) Konsep Dasar dan Pengembangan KBK, 3) Analisis Konteks, 5) Pengembangan Silabus dan RPP, 6) Penilaian Kelas, 7) Model Kurikulum Tematis, 8) Belajar Aktif, 9) Pengembangan Diri, 10) dan Muatan Lokal. Strategi yang dilaksanakan adalah: 1) Mengidentifikasi peserta yang pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan KTSP, 2) Pemaparan materi diselingi dengan kuis atau tugas Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 80
kecil yang mengaktifkan peserta berpikir dilanjutkan dengan diskusi, 3) Mengelompokkan peserta berdasarkan jenjang untuk meninjau kembali dokumen kurikulum masing-masing. 4) Pemaparan hasil kelompok untuk mendapatkan umpan balik, baik dari kelompok lain maupun dari fasilitator. Hasil yang dicapai: 1) Terbentuknya TPK berdasarkan SK Ka Dinas Pendidikan Kab Pelalawan, terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; 2). Contoh-contoh KTSP beserta lampirannya (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB 4) SK TPK dari Kepala Dinas Pendidikan Kab Pelalawan. Pangkalan Kerinci merupakan ibu kota Kab Pelalawan, dapat ditempuh melalui darat selama 1 ½ - 2 jam dari Pakanbaru dengan jalan relatif baik. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab Pelalawan, sekaligus mengarahkan dan mendorong peserta agar semangat mengikuti workshop. Hanya sebagian kecil peserta yang pernah mendapatkan pelatihan KTS, namun umumnya aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat. Ini terlihat dari hasil post test yang meningkat tajam dari pre-test. Sebagian peserta adalah guru-guru berprestasi dan menyandang S2. Kegiatan dilakukan bertepatan dengan hari peringatan PGRI, sehingga pada hari ke-3 dan 4 sebagian kecil peserta yang aktif di hari peringatan keluar masuk ruang sidang. Waktu yang tersedia dirasakan terlalu singkat, sehingga mereka tidak mempunyai waktu banyak untuk memperbaiki dokumen yang ada.
Kabupaten Lamongan - Provinsi Jawa Timur Desentralisasi pengelolaan pendidikan menuntut persiapan berbagai hal oleh daerah, diantaranya sekolah perlu dibekali kemampuan untuk mengembangkan perangkat operasional kurikulum sendiri. Perangkat tersebut antara lain penyusunan perangkat operasional dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian. Perangkat tersebut perlu dikelola secara profesional oleh daerah/sekolah. Untuk itu perlu dibentuk tim pengembang kurikulum (TPK) kab/kota yang akan melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk TPK di Kab Lamongan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan KTSP bagi tim. Kegiatan dilakukan di kantor Dinas Kab Lamongan pada 1-5 Desember 2008, diikuti oleh 50 TPK dan 100 guru terdiri dari unsur: Disdik Kab Lamongan, kepala sekolah, guru, dan pengawas PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Hal-hal yang dipaparkan dan didiskusikan adalah: 1) Kebijakan Pengembangan Kurikulum, 2) Konsep Dasar dan Pengembangan KBK, 3) Analisis Konteks, 5) Pengembangan Silabus dan RPP, 6) Penilaian Kelas, 7) Model Kurikulum Tematis, 8) Belajar Aktif, 9) Pengembangan Diri, 10) dan Muatan Lokal. Strategi yang dilaksanakan adalah: 1) Mengidentifikasi peserta yang pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan KTSP, 2) Pemaparan materi diselingi dengan kuis atau tugas kecil yang mengaktifkan peserta dilanjutkan dengan diskusi, 3) Mengelompokkan Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008 81
peserta berdasarkan jenjang untuk meninjau kembali dokumen kurikulum masingmasing. 4) Pemaparan hasil kelompok untuk mendapatkan umpan balik Hasil yang dicapai: 1) Terbentuknya TPK berdasarkan SK Ka Dinas Pendidikan Kab Lamongan, terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; 2). Contoh-contoh KTSP beserta lampirannya (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB Lamongan ditempuh selama 12 jam dengan kereta api dari Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab Lamongan sekaligus memberikan pengarahan. Selama 4-5 tahun belakangan ini Kab Lamongan sudah bangkit mengejar mutu pendidikan yang lebih baik. Banyak workshop dan pelatihan diadakan untuk meningkatkan mutu guru. Peserta umumnya sudah mengikuti beberapa kali pelatihan berkaitan dengan KTSP. Diantara mereka banyak yang mengikuti sertifikasi dan banyak yang lulus. Bupati menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan. Ketika pendampingan berlangsung bupati sedang berada di Jakarta untuk menerima Satya Lencana Pembangunan di bidang Pendidikan yang akan diserahkan oleh Presiden RI. Selama workshop peserta umumnya kritis dan aktif, banyak bertanya dan mengajukan pendapat. Namun, dalam beberapa hal mereka merasa informasi yang diperoleh tidak sejalan dengan informasi yang diperoleh sebelumnya, terutama dalam hal penilaian, yaitu bentuk laporan hasil belajar, penentuan kriteria ketuntasan belajar, dan penilaian hasil remedial)
Laporan Akhir – Kegiatan Pendampingan 2008
82
