1
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD), serta dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya peran aktif Pemerintah Daerah dalam pemupukan permodalan usaha; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga. Mengingat
: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 1
2
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
3 16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E);sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 13/E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA.
PENYERTAAN
MODAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang oleh pemerintah daerah untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung kepada pihak ketiga. 5. Pihak ketiga adalah perorangan/kelompok masyarakat dan/atau badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha koperasi, badan usaha swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
4 BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2 Pemerintah Daerah melakukan investasi kepada Pihak Ketiga. Pasal 3 Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.; PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur; PT. Merdeka Serasi Jaya; PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati; Badan Usaha Penggilingan Padi; Kelompok Tani; Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (UKM); Industri Kecil Menengah (IKM); Pedagang Kaki Lima (PKL); Kelompok Pembudidaya Air Tawar dan Nelayan; Kelompok Peternak;
BAB III INVESTASI PERMANEN, INVESTASI NON PERMANEN DAN INVESTASI NON PERMANEN-DANA BERGULIR Bagian Kesatu Investasi Permanen Pasal 4 Investasi Permanen diberikan kepada: 1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebesar Rp67.509.029.250,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus sembilan juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). 2. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebesar Rp8.000.900.000,00 (delapan milyar sembilan ratus ribu rupiah). 3. PT. Merdeka Serasi Jaya sebesar Rp22.900.000.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus juta rupiah) 4. PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
5 Pasal 5 (1) Penerima penyertaan modal berupa investasi permanen wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Bupati berupa ihtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; (2) Bupati menyampaikan ihtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Bagian Kedua Investasi Non Permanen Pasal 6 Investasi non permanen diberikan kepada: 1. Badan Usaha Penggilingan Padi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah); 2. Kelompok Tani sebesar Rp1.489.500.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); 3. Koperasi sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah); 4. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah); 5. Industri Kecil Menengah (IKM) sebesar Rp1.031.500.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); 6. Pedagang Kaki Lima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah); 7. Kelompok Pembudidaya Air Tawar dan Nelayan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Bagian Ketiga Investasi Non Permanen-Dana Bergulir Pasal 7 Investasi Non Permanen-Dana Bergulir diberikan kepada Kelompok Peternak sebesar Rp4.003.639.000,00 (empat milyar tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
6
Pasal 8 Pengelolaan investasi non permanen dan Investasi Non Permanen-Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB IV HASIL USAHA Pasal 9 Bagian laba atau hasil usaha investasi pada pihak ketiga yang menjadi hak pemerintah daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi. BAB V PENATAUSAHAAN Pasal 10 (1) Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi. (2) Penatausahaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 11 Investasi Permanen Pemerintah Daerah kepada Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang direncanakan sampai tahun 2015 sebesar Rp143.697.929.250,00 (seratus empat puluh tiga milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). BAB VI PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 12 (1)
Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, dianggarkan dalam rekening pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Pemerintah Daerah;
(2)
Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 14/E) sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 16); dan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 2/E). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 30 Juni 2014 BUPATI BANYUWANGI, ttd H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, ttd Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 10 Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Administrasi Pemerintahan ub. Kepala Bagian Hukum
KUNTA PRASTAWA.,S.H., M.M. Pembina Tingkat I NIP 19631105 199210 1 002
8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA I. PENJELASAN UMUM Bahwa penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi, sehingga
hasil
dari
penyertaan
modal
tersebut
nantinya
dapat
dipergunakan seluruhnya guna mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang sejahtera. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I cukup jelas Pasal 2 cukup jelas Pasal 3 cukup jelas Pasal 4 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 cukup jelas angka 3 1. Pada Tahun Anggaran 2013 penyertaan modal kepada PT. Merdeka Serasi Jaya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau setara dengan 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham atau sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari 100% (seratus persen) modal saham sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus milyar Rupiah); 2. Pada Tahun Anggaran 2014 penyertaan modal kepada PT. Merdeka Serasi Jaya sebesar Rp 12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setara dengan 12.900 (dua belas ribu sembilan ratus) lembar saham atau sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari 100% (seratus persen) modal saham sebesar Rp. 129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar rupiah);
9 3. Jadi total penyertaan modal kepada PT. Merdeka Serasi Jaya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah Rp.12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) sama dengan Rp.22.900.000.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setara dengan 22.900 (dua puluh dua ribu sembilan ratus) lembar saham atau sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari 100% (seratus persen) modal saham sebesar Rp.229.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar rupiah); 4. Penyertaan Modal berasal dari Hibah Saham yang diberikan secara bersama-sama oleh pemilik 100% (seratus persen) saham PT. Merdeka Serasi Jaya yaitu: PT. Mitra Daya Mustika, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di International Financial Centre, Lantai 3A, Jl. Jendr. Sudirman Kav. 22 – 23, Jakarta Selatan; b. PT. Trimitra Karya Jaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Gedung Menara Karya, lantai 15, Unit A-H, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1 – 2, Jakarta Selatan; c. PT. Srivijaya Kapital, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di International Financial Centre, Lantai 3A, Jl. Jendr. Sudirman Kav. 22 – 23, Jakarta Selatan; d. Sakti Wahyu Trenggono, swasta, berdomisili di Jln. Cendana Raya nomor 89, RT. 008, RW. 008, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, pemegang KTP No. 3275020311620013; e. Garibaldi Tohir, swasta, berdomisili di Jln. Gudang Peluru Blok E/139, RT. 002, RW. 003, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, pemegang KTP No. 09.5301.010565.0388; f. Maya Miranda Ambarsari, swasta, berdomisili di Jln. Sawo Kaveling 4, RT. 011, RW. 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang KTP No. 3174074907730007; g. Andreas Reza Nazaruddin, swasta, berdomisili di Jln. Sawo Kaveling 4, RT. 011, RW. 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang KTP No. 3174052009720007. a.
5. PT. Merdeka Serasi Jaya adalah Pemilik dan Pengendali dari PT Bumi Sukses Indo yang saat ini merupakan Perusahaan Pertambangan Emas yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan Operasi Produksi Pertambangan Emas diwilayah Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi. 6. Pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah yang telah ditetapkan dengan Akte Notaris.
10
7. Besaran penyertaan modal kepada PT. Merdeka Serasi Jaya bila terjadi perubahan modal atau penambahan modal sebelum menjadi Perusahaan Terbuka/Tbk (go public) dan atau perubahan setelah menjadi Perusahan Terbuka/Tbk (go public), jumlah dan nilai saham pada Tahun Anggaran berkenaan selanjutnya dicatat dalam laporan neraca daerah yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan daerah. Angka 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas
=============================
