Dokumen Pengadaan 1. Pada BAB I Umum Halaman 3, terdapat penjelasan SPSE yang
Perubahan 1. Dirubah menjadi :
double, yaitu ;
APPENDO
SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara
Pengadaan Secara Elektronik - LPSE, LKPP bekerja sama dengan
Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE
Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) untuk membangun sistem
yang dapat diakses melalui website LPSE.
pengamanan dokumen pada LPSE. Salah satu bagian dari sistem
:
Sebagai
bagian
terintegrasi
untuk
Layanan
pengaman ini adalah Aplikasi Pengaman Dokumen LPSE (Apendo
LPSE)
2. Pada Point 28.8, mengenai Evaluasi Teknis; g. Huruf a, Unsur – unsur yang dievaluasi teknis sesuai yang
2. Dirubah menjadi :
ditetapkan. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dengan ambang batas teknis 75 %; h. Pada huruf.b point.3 dihilangkan, dan terdapat perubahan pada point.2;
Unsur
–
unsur
yang
dievaluasi
teknis
sesuai
yang
ditetapkan
Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap: a. metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; b. jadwal
waktu
pelaksanaan
pekerjaan
yang
ditawarkan;
1
c. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal
yang
disediakan
sesuai
dengan
yang
ditetapkan dalam LDP; d. tenaga ahli; e. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan 3. Pada point 28.7, mengenai Evaluasi Administrasi, terdapat penambahan, setelah huruf.f, yaitu penambahan huruf.g
3. Penambahannya ialah sebagai berikut: g. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memasukan hasil evaluasi administrasi pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi administrasi.
4. Pada
point
28.8,
mengenai
Evaluasi
Teknis,
penambahan, setelah huruf.f, yaitu penambahan huruf.g
terdapat
4. Penambahannya ialah sebagai berikut: g. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memasukan hasil evaluasi administrasi pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi administrasi
2
5. Pada point 29, mengenai Evaluasi Kualifikasi, ada beberapa
penjelasan yang di drop, yaitu:
Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak
5. Dirubah menjadi : Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi.
Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan
dapat dilengkapi.
1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka
Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta
dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawar ranking
sebelum pemasukan penawaran.
berikutnya.
Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.
6. Pada point 33, mengenai Sanggahan Banding, terdapat perubahan
pada point 33.1, yaitu
6. Dirubah menjadi : Peserta
yang
tidak
sependapat
dengan
jawaban
Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan
sanggahan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD
DPRD Provinsi DKI Jakarta, dapat mengajukan sanggahan
Provinsi
banding
DKI
Jakarta,
dapat
mengajukan
sanggahan
secara
tertulis
kepada
Menteri/
Pimpinan
banding secara tertulis kepada Sekretaris DPRD Provinsi
Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi sebagaimana
DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam LDP, paling
yang tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari
lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban
kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan
sanggahan,
tembusan kepada PPK, Pokja ULP dan APIP K/L/D/I yang
dengan
tembusan
kepada
PPK,
Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Provinsi DKI
tercantum dalam LDP.
3
Jakarta, dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP. 7. Pada Bab IV (Lembar Data Pemilihan), pada huruf E (Pemberian
7. Dirubah menjadi :
Penjelasan Dokumen Pengadaan), yaitu:
Pemberian
Penjelasan
Dokumen
Pengadaan
Pemberian
Penjelasan
Dokumen
Pengadaan
akan
akan
dilaksanakan pada web SPSE (Sistem Pengadaan Secara
dilaksanakan pada web LPSE (Layanan Pengadaan Secara
Elektronik) dengan system tanya jawab (chatting) yang
Elektronik) dengan system tanya jawab (chatting) yang
dapat diakses pada web lpse [http://lpse.jakarta.go.id]:
dapat diakses pada web lpse [http://lpse.jakarta.go.id]: 8. Pada Bab IV (Lembar Data Pemilihan), pada huruf F (Dokumen Penawaran), yaitu:
8. Dirubah menjadi :
Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan _____________
Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: ____________________________________
[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang disubkontrakan
[diisi, jabatan dalam organisasi paket pekerjaan ybs, lama
dan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan bukan
pengalaman kerja,
pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis]
penyelesaian pekerjaan]
profesi/keahlian yang diperlukan untuk
Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: ___________________________
[diisi jenis, kapasitas, jumlah peralatan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan]
4
9. Pada Bab IV (Lembar Data Pemilihan), pada huruf I (Jaminan Penawaran) terdapat penambahan point, yang sebelumnya hanya terdapat 2 point, menjadi 3 point.
9. Berikut ini adalah penambahan point tersebut, sehingga menjadi : 1. Besarnya jaminan penawaran adalah 2% dari nilai HPS sebesar: Rp. 21.205.240,-(Dua puluh satu juta dua ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) 2. Masa berlakunya jaminan penawaran 30 (tiga puluh) hari kalender 3. Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
10. Pada Bab V (Lembar Data Kualifikasi), pada huruf B (Persyaratan Kualifikasi), yaitu : 1. formulir kualifikasi ditandatangani oleh:
10. Dirubah Menjadi : 1. peserta
harus
kegiatan/usaha
memiliki Jasa
surat
Pembersih
izin
untuk
dan
menjalankan
surat
izin
yang
a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dan
b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
masih berlaku;
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
2. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
bangkrut
dan
tidak
sedang
dihentikan
kegiatan
usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan; 3. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
5
e. peserta perorangan 2. peserta
harus
4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
memiliki
surat
kegiatan/usaha Jasa Pembersih
izin
untuk
menjalankan
tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan
yang dikeluarkan oleh
bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh
Instansi Pemerintah yang berwenang dan masih berlaku; 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau
Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan,
Peserta
tidak
menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
bangkrut
dan
tidak
sedang
dihentikan
kegiatan
usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;
dapat
mengganti
persyaratan
ini
dengan
5. peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling
4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya
sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun
atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali
tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh
bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 6. memiliki
pengalaman
pada
subbidang
Pekerjaan
Jasa
Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak)
Kebersihan/Cleaning Service dengan Kemampuan Dasar (KD)
paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
sebesar Rp. 1.060.262.000,- ;
Peserta
dapat
mengganti
persyaratan
ini
dengan
menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 6. peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun
7. memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Tata Graha / House Keeping; 8. memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Kebersihan Gedung DPRD.
6
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7. memiliki
pengalaman
pada
subbidang
Pekerjaan
Jasa
Kebersihan/Cleaning Service ; 8. dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan melakukan kemitraan: a. peserta
wajib
mempunyai
perjanjian
Kerja
Sama
Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan b. untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi
persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7 dilakukan
untuk
setiap
perusahaan
yang
melakukan
kemitraan. 11. Pada
BAB
VI
(Bentuk
Dokumen
Penawaran),
terdapat
11. Dirubah menjadi :
penggantian di dalam lampiran surat penawaran yang akan
1. Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran [atau asli];
dilampirkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu;
2. Hasil Scan Daftar Kuantitas dan Harga;
1. Jaminan Penawaran;
3. [Hasil pemindaian Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama
2. daftar Kuantitas dan Harga (Jumlah Premi dan Manfaat);
Operasi, apabila ada];
7
3. [Surat Kuasa, apabila ada];
4. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
4. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];
a. Metode pelaksanaan;
5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
b. Jadwal Bulanan, Mingguan dan Harian;
a. Surat Ijin Produk/Pemasaran Asuransi Kesehatan dari Departemen Keuangan RI-Bapepam LK; b. Surat Pernyataan Aktuaris Perusahaan Produk Asuransi Kesehatan; c. Surat Keterangan Reasuransi Produk Asuransi Kesehatan dari Reasuransi Indonesia; d. Daftar Rumah Sakit dan atau Klinik Provider Pelayanan Kesehatan;
c. Jumlah petugas cleaning 33 orang termasuk 1 orang Supervisor/pengawas (tenaga terampil); d. Surat Pernyataan bersedia membayar gaji bulanan sesuai UMP; e. Analisa Upah, Peralatan, Bahan; 5. Dokumen Isian Kualifikasi yang dikirimkan melalui SPSE; 6. [Dokumen lain yang dipersyaratkan].
e. Bagan alur klaim Sistem Pelayanan Kesehatan melalui Provider atau Reimbursement beserta dokumen persyaratan pengajuan klaim sistem reimbursement; f.
Pengalaman Kerja Perusahaan dalam menyelenggarakan Porgram Asuransi Kesehatan;
g. Rasio Kesehatan Keuangan Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan h. yang berlaku sesuai Laporan Keuangan Tahun 2009, dan tahun 2010; i.
Speciment Polis Asuransi serta perluasannya (bila ada);
8
j.
Laporan RBC perusahaan Asuransi tahun 2009 dengan minimal besaran RBC 160 % (Asuransi Conventional), RBC 120 % (Asuransi Syariah).
12. Pada BAB VI (Bentuk Dokumen Penawaran), huruf C (BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS);
1. Surat Ijin Produk/Pemasaran Asuransi Kesehatan dari Departemen Keuangan RI- Bapepam LK;
12. Dirubah Menjadi : 1.
Metode pelaksanaan;
2.
Jadwal Bulanan, Mingguan dan Harian;
3.
Jumlah petugas cleaning 33 orang termasuk 1 orang
2. Surat Pernyataan Aktuaris Perusahaan Produk Asuransi Kesehatan;
Supervisor/pengawas (tenaga terampil); 4.
3. Surat Keterangan Reasuransi Produk Asuransi Kesehatan dari Reasuransi Indonesia; 4. Daftar Rumah Sakit dan atau Klinik Provider Pelayanan
UMP; 5.
Analisa Upah, Peralatan, Bahan;
6.
Surat Pernyataan bersedia memberikan THR dan 2 stel
Kesehatan;
pakaian petugas cleaning;
5. Bagan alur klaim Sistem Pelayanan Kesehatan melalui Provider
Surat Pernyataan bersedia membayar gaji bulanan sesuai
atau
Reimbursement
beserta
7.
dokumen
Keeping
persyaratan pengajuan klaim sistem reimbursement;
7. Rasio Kesehatan Keuangan Perusahaan sesuai ketentuan
sebagai
dilampiri dengan :
6. Pengalaman Kerja Perusahaan dalam menyelenggarakan Porgram Asuransi Kesehatan;
Tenaga Ahli yang memiliki keahlian Tata Graha / House penanggung
jawab
lapangan,
yang
foto copy Ijazah, foto copy KTP, foto
copy NPWP, foto copy bukti pembayaran PPH pasal 21; 8.
Draft kontrak kerja antara Perusahaan dan Pekerja;
9.
Daftar
dan
keterangan
bukti
kepemilikan
dan
lokasi
9
perundang-undangan
yang
berlaku
sesuai
Laporan
mengenai peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan
Keuangan Tahun 2009, dan tahun 2010;
pekerjaan yang dilelangkan;
8. Speciment Polis Asuransi serta perluasannya (bila ada);
10. Bersertifikat K3 Pemeliharaan Bangunan & Gedung
9. Laporan RBC perusahaan Asuransi tahun 2009 dengan
11.
minimal besaran RBC 160 % (Asuransi Conventional), RBC
Berpengalaman dalam pekerjaan Jasa Cleaning Service di Perkantoran dalam 4 Tahun Terakhir
120 % (Asuransi Syariah).
10
