12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sistem Pengadaan yang Transparan
LPSE: Bersatu Mengawal Pengadaan yang Bebas Korupsi Ikak G. Patriastomo Direktur e-Procurement, LKPP
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Outline: 1. Isu dalam pengadaan 2. E-procurement sebagai solusi strategis 3. Dampak e-procurement
1
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Korupsi Pengadaan Barang/Jasa • •
APBN 2012 = Rp. 1.400 Triliun. Estimasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (30%)= lebih dari Rp. 460 Triliun APBN. Pengadaan barang/jasa masih merupakan jenis perkara korupsi tertinggi yang ditangani KPK (44%), meski persentasenya berkurang.
Sumber:
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Korupsi Pengadaan Barang/Jasa •
Persentase kerugian negara terbesar (38%) hasil temuan BPK Semester I 2011, berada di sektor pengadaan barang/jasa
Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011
2
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lebih banyak bandara (Rp. 600 M)
Lebih panjang Toll (Rp. 1,56 Triyun) Banyak jembatan (Rp. 5,1 trilyun)
Jembatan rumpiang Rp. 85 M
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Area Reformasi Pengadaan Barang/Jasa
Index 2007: 0,6159
3
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ICT “e-Proc” sbg Solusi Pengadaan Barang/Jasa • • • • • • •
Bad Governance : Korupsi, kolusi, persekongkolan Pasar yang tersekat-sekat (fragmented) – NKRI? Akses pasar yang terbatas (1% AKAP, 9% AKP, 90% angkot) Persaingan usaha tidak sehat/premanisme Kredibilitas proses tidak terjamin Informasi harga dan barang terbatas SDM pengadaan terbatas
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Visi • Pasar pengadaan yang transparan, terbuka, menyatu (NKRI), bersaing sehat serta tertata di tahun 2014. Perlunya: single e-market place
Kebijakan: • Mulai tahun 2012 seluruh instansi wajib menerapkan eprocurement untuk pengadaan yang dilelangkan.
4
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
*)
Strategi implementasi (‘key success factors’) 1. Harus tumbuh “agen perubahan” 2. Secara sistem membentuk single e-market place provider 3. Tersedia e-proc system custodian and single regulator 4. Functionalities sederhana : e-tendering, e-audit, single portal, e-purchasing 5. IT System yg akomodatif: Distributed-decentralized system 6. Approach: Otonom -partisipatif-kolaboratif
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Major Roadmap e-GP Indonesia
5
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Layanan Pengadaan secara Elektronik Indonesia LPSE system LKPP
Kementrian/Prov/Kab/Kota
Government Administrator
Network Mon System
Network & Firewall Use
Linkage
e- Tendering/ e-Purch System
Operation Management
Single User Registration
E-Call Center
PA/KPA/PPK Panitia Pengadaan
Report
National Audit Office
President
Training Center Training Center
Development Center
Parlaiment
Bidding Room Bidder (Supplier) User Support & Help Desk
Report
Local Assembly
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Arsitektur e-Procurement Nasional
6
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Penyedia Barang/ Jasa
sebagai agen perubahan dan single e-market place
Scope yang terbatas……
Dikutip dari : E-GP Roadmap, ADB, IADB and WB.
7
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
e-Tendering LPSE Pengumuman lelang
Pendaftaran Penjelasan
Penawaran
Pembukaan penawaran
Pengumuman pemenang
Penyiapan Dokumen Lelang
Dokumen lelang
Penyiapan penawaran
Evaluasi & klarifikasi
Usulan pemenang
Persiapan oleh panitia pengadaan
Penyiapan penawaran oleh penyedia
Proses evaluasi oleh panitia pengadaan
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
e-tender simplified model
Secure & transparent
8
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berbasis Kertas (manual)
e-procurement
Pertukaran Dokumen (Penyampulan & otentikasi)
Urutan & Proses Kerja
Keppres No 80/2003
Keppres No 80 dan UU no 11 ITE
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sirkulasi Dokumen (Physical sequential) Panitia
Penerimaan Dokumen
Penyedia
9
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sirkulasi Dokumen (electronic parallel)
Panitia
e_ Procurement server Terminal Penyedia Internet
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keamanan Transaksi Data Password Encryption
Decryption
Password
10
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Distributed & Decentralized (Aggregated) Layanan Pengadaan Secara Elektronik Collocated server
Regional Data Server
Regional Data Server
Regional 1 Tender Committee
Vendor Terminal
Internet
E-Proc Booth Vendor Terminal
National interconnect & Data Exchange Gateway
Collocated server
Regional 2 Tender Committee
Regional Data Server
Internet
E-Proc Booth
Dampak & Progres Implementasi eProc
Vendor Terminal
Vendor Terminal
http://report-lpse.lkpp.go.id/
11
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
e-Proc (eTender) dan LPSE mereduksi korupsi Tahap Kegiatan PBJ Tahap Perencanaan
Tahap Pembentukan Panitia
Modus Operandi Penggelembungan Harga Rencana Pengadaan yang Diarahkan Rekayasa untuk Pemaketan KKN Penentuan jadwal pengadaan tidak realistis Panitia yang tidak transparan Integritasnya lemah Panitia yang memihak Panitia yang tidak independen
Tahap prakualifikasi
Tahap penyusunan dokumen lelang
Pengumuman
Dokumen Aspal Yang memenuhi syarat kualifikasi terbatas Dokumen lelang tidak standar Rekayasa kriteria evaluasi Spesifikasi yang diarahkan Pengumuman fiktif Waktu tayang pengumuman sebentar Media pengumuman sulit diakses Materi pengumuman terbatas
Peran e-Proc/LPSE Publikasi Rencana Umum Pengadaan dalam Inaproc melalui LPSE dan trasparansi proses pengadaan dapat mereduksi penyimpangan ini
Panitia yang kolutif dipersempit kesempatannya dengan penggunaan aplikasi eProc
Konsep interopabilitas data/informasi/dokumen dalam eProc akan mereduksi dokumen aspal Transparansi akan mempersempit kecurangan Ada standarisasi dokumen eProc Kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena kemudahan mendownload dokumen Pengumuman melalui Portal Pengadaan Nasional, Tidak bisa fiktif, tidak disembunyikan, mudah diakses, terus terpampang dll.
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahap Kegiatan PBJ Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang
Modus Operandi Dokumen Lelang yang diserahkan tidak sama
Peran e-Proc/LPSE TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN E-Proc
Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari Pendaftaran dipersulit Syarat pengambilan dokumen dipersulit
Penjelasan (Aanwijzing)
TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN E-Proc Prebid meeting yang terbatas Dialog dalam penjelasan sering tidak terdokumentasi dengan jelas Sesama Penyedia melakukan persekongkolan horizontal Panitia dan penyedia melakukan persekongkolan vertikal
Tahap pemasukan dan pembukaan dokumen
Relokasi tempat pemasukan dokumen
TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN E-Proc
Pemasukan dokumen penawaran yang terlambat Penyerahan dokumen fiktif Pemasukan dokumen dihalang-halangi
Perubahan dokumen penawaran setelah batas akhir Tahap evaluasi penawaran Penggantian dokumen Evaluasi lelang tertutup dan tersembunyi Hasil evaluasi tidak dipublikasi secara detail dan luas Tanggal pengumuman sengaja ditunda
Perubahan jadwal dalam eProc harus disertai alasan yang jelas
Pengumuman yang tidak informatif
Konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi
Panitia tidak menanggapi sanggahan penting
Mudah diawasi
Sanggahan sering terlambat/tidak sampai
Selalu sampai
Alokasi waktu dalam jadwal tidak sesuai ketentuan
Dapat dibuat otomatisasi jadwal dalam sistem
Tahap pengumuman
Sanggahan
Lain-lain
Penggantian tidak bisa dilakukan, hasil evaluasi dipublikasi luas Format hasil evaluasi bisa dibakukan (dibuat template) secara sistem
12
12/15/2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
E-Proc sebagai Instrumen Anti Korupsi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya. PIAK merupakan pengembangan/modifikasi dari AIA (Anti Corruption Initiative Assessment) yang dibuat oleh lembaga anti korupsi di Korea, ACRC (Anti Corruption and The Civil Rights Commission) sejak tahun 2002, yang diadopsi KPK untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Delapan Indikator PIAK 2011: 1. Kode etik 2. Transparansi dalam manajemen SDM 3. Transparansi penyelenggara negara 4. Transparansi dalam pengadaan • Sudah melaksanakan pengadaan secara elektronik 5. Mekanisme pengaduan masyarakat 6. Akses publik dalam memperoleh informasi 7. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan BPK/APIP/KPK 8. Promosi antikorupsi Instansi pusat/daerah yg skor PIAKnya >6 (skala 0-10) sudah terapkan e-Proc. Sejalan dengan penerapan e-Proc, skor PIAK tiap tahun mengalami perbaikan.
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terima kasih
Ikak G. Patriastomo Direktur e-Procurement 0816 4844 375
[email protected]
Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa
13