LPSE: Bersatu Mengawal Pengadaan yang Bebas Korupsi

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sistem Pengadaan yang Transparan

LPSE: Bersatu Mengawal Pengadaan yang Bebas Korupsi Ikak G. Patriastomo Direktur e-Procurement, LKPP

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Outline: 1. Isu dalam pengadaan 2. E-procurement sebagai solusi strategis 3. Dampak e-procurement

1

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Korupsi Pengadaan Barang/Jasa • •

APBN 2012 = Rp. 1.400 Triliun. Estimasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (30%)= lebih dari Rp. 460 Triliun APBN. Pengadaan barang/jasa masih merupakan jenis perkara korupsi tertinggi yang ditangani KPK (44%), meski persentasenya berkurang.

Sumber:

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Korupsi Pengadaan Barang/Jasa •

Persentase kerugian negara terbesar (38%) hasil temuan BPK Semester I 2011, berada di sektor pengadaan barang/jasa

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011

2

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lebih banyak bandara (Rp. 600 M)

Lebih panjang Toll (Rp. 1,56 Triyun) Banyak jembatan (Rp. 5,1 trilyun)

Jembatan rumpiang Rp. 85 M

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Area Reformasi Pengadaan Barang/Jasa

Index 2007: 0,6159

3

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ICT “e-Proc” sbg Solusi Pengadaan Barang/Jasa • • • • • • •

Bad Governance : Korupsi, kolusi, persekongkolan Pasar yang tersekat-sekat (fragmented) – NKRI? Akses pasar yang terbatas (1% AKAP, 9% AKP, 90% angkot) Persaingan usaha tidak sehat/premanisme Kredibilitas proses tidak terjamin Informasi harga dan barang terbatas SDM pengadaan terbatas

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Visi • Pasar pengadaan yang transparan, terbuka, menyatu (NKRI), bersaing sehat serta tertata di tahun 2014. Perlunya: single e-market place

Kebijakan: • Mulai tahun 2012 seluruh instansi wajib menerapkan eprocurement untuk pengadaan yang dilelangkan.

4

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*)

Strategi implementasi (‘key success factors’) 1. Harus tumbuh “agen perubahan” 2. Secara sistem membentuk single e-market place provider 3. Tersedia e-proc system custodian and single regulator 4. Functionalities sederhana : e-tendering, e-audit, single portal, e-purchasing 5. IT System yg akomodatif: Distributed-decentralized system 6. Approach: Otonom -partisipatif-kolaboratif

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Major Roadmap e-GP Indonesia

5

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Layanan Pengadaan secara Elektronik Indonesia LPSE system LKPP

Kementrian/Prov/Kab/Kota

Government Administrator

Network Mon System

Network & Firewall Use

Linkage

e- Tendering/ e-Purch System

Operation Management

Single User Registration

E-Call Center

PA/KPA/PPK Panitia Pengadaan

Report

National Audit Office

President

Training Center Training Center

Development Center

Parlaiment

Bidding Room Bidder (Supplier) User Support & Help Desk

Report

Local Assembly

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Arsitektur e-Procurement Nasional

6

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Penyedia Barang/ Jasa

sebagai agen perubahan dan single e-market place

Scope yang terbatas……

Dikutip dari : E-GP Roadmap, ADB, IADB and WB.

7

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

e-Tendering LPSE Pengumuman lelang

Pendaftaran Penjelasan

Penawaran

Pembukaan penawaran

Pengumuman pemenang

Penyiapan Dokumen Lelang

Dokumen lelang

Penyiapan penawaran

Evaluasi & klarifikasi

Usulan pemenang

Persiapan oleh panitia pengadaan

Penyiapan penawaran oleh penyedia

Proses evaluasi oleh panitia pengadaan

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

e-tender simplified model

Secure & transparent

8

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berbasis Kertas (manual)

e-procurement

Pertukaran Dokumen (Penyampulan & otentikasi)

Urutan & Proses Kerja

Keppres No 80/2003

Keppres No 80 dan UU no 11 ITE

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sirkulasi Dokumen (Physical  sequential) Panitia

Penerimaan Dokumen

Penyedia

9

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sirkulasi Dokumen (electronic  parallel)

Panitia

e_ Procurement server Terminal Penyedia Internet

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keamanan Transaksi Data Password Encryption

Decryption

Password

10

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Distributed & Decentralized (Aggregated) Layanan Pengadaan Secara Elektronik Collocated server

Regional Data Server

Regional Data Server

Regional 1 Tender Committee

Vendor Terminal

Internet

E-Proc Booth Vendor Terminal

National interconnect & Data Exchange Gateway

Collocated server

Regional 2 Tender Committee

Regional Data Server

Internet

E-Proc Booth

Dampak & Progres Implementasi eProc

Vendor Terminal

Vendor Terminal

http://report-lpse.lkpp.go.id/

11

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

e-Proc (eTender) dan LPSE mereduksi korupsi Tahap Kegiatan PBJ Tahap Perencanaan

Tahap Pembentukan Panitia

Modus Operandi Penggelembungan Harga Rencana Pengadaan yang Diarahkan Rekayasa untuk Pemaketan KKN Penentuan jadwal pengadaan tidak realistis Panitia yang tidak transparan Integritasnya lemah Panitia yang memihak Panitia yang tidak independen

Tahap prakualifikasi

Tahap penyusunan dokumen lelang

Pengumuman

Dokumen Aspal Yang memenuhi syarat kualifikasi terbatas Dokumen lelang tidak standar Rekayasa kriteria evaluasi Spesifikasi yang diarahkan Pengumuman fiktif Waktu tayang pengumuman sebentar Media pengumuman sulit diakses Materi pengumuman terbatas

Peran e-Proc/LPSE Publikasi Rencana Umum Pengadaan dalam Inaproc melalui LPSE dan trasparansi proses pengadaan dapat mereduksi penyimpangan ini

Panitia yang kolutif dipersempit kesempatannya dengan penggunaan aplikasi eProc

Konsep interopabilitas data/informasi/dokumen dalam eProc akan mereduksi dokumen aspal Transparansi akan mempersempit kecurangan Ada standarisasi dokumen eProc Kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena kemudahan mendownload dokumen Pengumuman melalui Portal Pengadaan Nasional, Tidak bisa fiktif, tidak disembunyikan, mudah diakses, terus terpampang dll.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tahap Kegiatan PBJ Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang

Modus Operandi Dokumen Lelang yang diserahkan tidak sama

Peran e-Proc/LPSE TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN E-Proc

Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari Pendaftaran dipersulit Syarat pengambilan dokumen dipersulit

Penjelasan (Aanwijzing)

TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN E-Proc Prebid meeting yang terbatas Dialog dalam penjelasan sering tidak terdokumentasi dengan jelas Sesama Penyedia melakukan persekongkolan horizontal Panitia dan penyedia melakukan persekongkolan vertikal

Tahap pemasukan dan pembukaan dokumen

Relokasi tempat pemasukan dokumen

TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN E-Proc

Pemasukan dokumen penawaran yang terlambat Penyerahan dokumen fiktif Pemasukan dokumen dihalang-halangi

Perubahan dokumen penawaran setelah batas akhir Tahap evaluasi penawaran Penggantian dokumen Evaluasi lelang tertutup dan tersembunyi Hasil evaluasi tidak dipublikasi secara detail dan luas Tanggal pengumuman sengaja ditunda

Perubahan jadwal dalam eProc harus disertai alasan yang jelas

Pengumuman yang tidak informatif

Konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi

Panitia tidak menanggapi sanggahan penting

Mudah diawasi

Sanggahan sering terlambat/tidak sampai

Selalu sampai

Alokasi waktu dalam jadwal tidak sesuai ketentuan

Dapat dibuat otomatisasi jadwal dalam sistem

Tahap pengumuman

Sanggahan

Lain-lain

Penggantian tidak bisa dilakukan, hasil evaluasi dipublikasi luas Format hasil evaluasi bisa dibakukan (dibuat template) secara sistem

12

12/15/2011

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

E-Proc sebagai Instrumen Anti Korupsi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya. PIAK merupakan pengembangan/modifikasi dari AIA (Anti Corruption Initiative Assessment) yang dibuat oleh lembaga anti korupsi di Korea, ACRC (Anti Corruption and The Civil Rights Commission) sejak tahun 2002, yang diadopsi KPK untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Delapan Indikator PIAK 2011: 1. Kode etik 2. Transparansi dalam manajemen SDM 3. Transparansi penyelenggara negara 4. Transparansi dalam pengadaan • Sudah melaksanakan pengadaan secara elektronik 5. Mekanisme pengaduan masyarakat 6. Akses publik dalam memperoleh informasi 7. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan BPK/APIP/KPK 8. Promosi antikorupsi Instansi pusat/daerah yg skor PIAKnya >6 (skala 0-10) sudah terapkan e-Proc. Sejalan dengan penerapan e-Proc, skor PIAK tiap tahun mengalami perbaikan.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terima kasih

Ikak G. Patriastomo Direktur e-Procurement 0816 4844 375 [email protected]

Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

13