MENGAWAL TRANSFORMASI

MENGAWAL TRANSFORMASI OVERSEE THE TRANSFORMATION

Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Secretariat General Annual Report


2014 2014

MENGAWAL TRANSFORMASI OVERSEE THE TRANSFORMATION


2014

Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Annual Report Secretariat General

2014

Ibarat menanam padi, transformasi membutuhkan proses hingga masa panen yang dapat dinikmati semua orang As if cultivating a paddy field, transformation needs a process up to harvest season that can be relished by all people

DAFTAR ISIHIGHLIGHTS HIGHLIGHTS Contents

HIGHLIGHTS HIGHLIGHTS

BAB I CHAPTER

iv

4

Selayang Pandang At a Glance

10

Struktur Organisasi

12

Pengelola Setjen

22

SDM Setjen Human Resources of the Secretariat General

Contents viii Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Vision and Missions of Secretariat General x Nilai-nilai Kementerian Keuangan Values of Ministry of Finance xii Perilaku Utama Prime Behaviour

iv

Laporan Tahunan

Sekretariat Jenderal

2014

PROFIL PROFILE

DAFTAR ISI Contents

BAB II

KILAS KINERJA CHAPTER

PERFORMANCE AT A GLANCE

BAB III CHAPTER

ANALISIS KINERJA PERFORMANCE ANALYSIS

28 Transformasi Kelembagaan

74 Koordinasi Kegiatan Kementerian Keuangan

34 Pengelolaan Kinerja Organisasi

84 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

48 Highlight Laporan Keuangan Financial Statements Highlights

90 Pembinaan SDM dan Pengelolaan Kearsipan Human Resources and Archives Management

56 Milestones 64

68 Sekapur Sirih

91 Koordinasi Penyiapan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kemenkeu of Human Resources in The Ministry of Finance 114 Pengelolaan Arsip, Penyusutan dan Pengamanan Dokumen, Penataan Arsip Serta Kearsipan Elektronik Archives management, archives disposal and security,

Annual Report

Secretariat General

v

BAB III CHAPTER


122 Penyelenggaraan Organisasi, Kerja sama dan Hubungan Masyarakat

123 Pembinaan, Penataan Organisasi serta Tata Laksana dan Jabatan fungsional pada Semua Satuan Organisasi di Kemenkeu

147 Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara Serta Kebijakan Kemenkeu

168 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

169 Koordinasi Penyusunan Perumusan Peraturan

177 Pemberian Layanan Bantuan Hukum Provision of Legal Counsel Service 190 Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

Services Financial Management and State Assets’ Policy 191 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan atau Kekayaan Kemenkeu

vi

Laporan Tahunan


2014

BAB IV CHAPTER 210

218 Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Accountant and Appraiser Supervisory

INFORMASI UMUM GENERAL INFORMATION

280

316 List of Tables, Graphics, and Pictures 322

228

Details of Secretariat General’s Financial Statements

234 Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services 242 Dukungan Penyelesaian Sengketa Pajak Tax Court 254

268 Pengelolaan Dana Pendidikan

Annual Report

Secretariat General

vii

Visi

Vision

Menjadi penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan and state assets management.

viii

Laporan Tahunan


2014

Visi Dan Misi Sekretariat Jenderal Vision And Mission Secretariat General

Misi

Mission

Menyediakan saran-saran strategis yang berwawasan ke depan To provide strategic advices with advanced insights Menjadi penggerak kesempurnaan dalam budaya kinerja

Menyediakan sumber daya manusia yang terbaik di kelasnya

Membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi sempurna

Annual Report

Secretariat General

ix

INTEGRITAS INTEGRITY

dengan baik dan benar serta memegang teguh Think, speak, behave, and act properly and strongly hold code of conduct and moral principles.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan Value of the Ministry of Finance

menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan

and cordial partnership with stakeholders to produce which is conducted in a wholehearted, transparent, rapid, accurate, and safe way.

SINERGI SYNERGY

PELAYANAN SERVICES

x

Laporan Tahunan


2014

PROFESIONALISME PROFESSIONALISM

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen Work thoroughly and accurately pursuant to the best competence with full responsibility and high commitment.

bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik become and provide the best

KESEMPURNAAN EXCELLENCE

Annual Report

Secretariat General

xi

HIGHLIGHT

Perilaku Utama Prime Behavior

1

Integritas

integrity Perilaku Utama Integritas adalah: Prime Behavior of Integrity are: bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; serta

2 Profesionalisme

professionalism Perilaku Utama Profesionalisme adalah: Prime Behavior of Professionalism are: memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; dan To maintain dignity and to not conduct disgraceful things; and

3 Sinergi

Synergy Perilaku Utama Sinergi adalah: Prime Behavior of Synergy are: To have a good thought, to trust, and to respect each other; and

4 Pelayanan

service Perilaku Utama Pelayanan adalah: Prime Behavior of Service are:

5 Kesempurnaan

excellence Perilaku Utama Kesempurnaan adalah: Prime Behavior of Excellence are: melakukan perbaikan terus menerus; dan

Annual Report

Secretariat General

xiii

BAB

Chapter

I PROFIL PROFILE

Transformasi bukanlah suatu perubahan di masa depan, transformasi adalah kegiatan saat ini demi kemajuan di masa depan Tranformation is not a change in the future, but present activities for betterment in the future

SELAYANG PANDANG AT A GLANCE

4

Laporan Tahunan


2014

PROFIL PROFILE

BAB I

CHAPTER

The Secretariat General (Setjen) is entrusted to

Annual Report

Secretariat General

5

documents, the annual plan document is incorporated in

Secretariat General.

good governance. Sebagai

6

Laporan Tahunan


2014

PROFIL PROFILE

BAB I

CHAPTER

Finance.

SMS center, serta desk

Annual Report

Secretariat General

7

sesuai Roadmap

accountants.

8

Laporan Tahunan


2014

PROFIL PROFILE

BAB I

CHAPTER

Selain delapan biro dan lima pusat, Setjen juga dibantu dua

issues on apparatus resources, strategic planning, and state

Annual Report

Secretariat General

9

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE SEKRETARIAT JENDERAL SECRETARIAT GENERAL

TENAGA PENGKAJI REVIEWER

10

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

BUREAU OF PLANNING AND FINANCE

BUREAU OF ORGANIZATION AND BUSSINESS PROCESS

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

BIRO KOMUNIIKASI DAN LAYANAN INFORMASI

BUREAU OF HUMAN RESOURCES

BUREAU OF COMMUNICATION AND INFORMATION SERVICES

Laporan Tahunan


2014

BIRO HUKUM

BIRO BANTUAN HUKUM

BUREAU OF LEGAL

BUREAU OF LEGAL COUNSEL

BIRO PERLENGKAPAN

BIRO UMUM

BUREAU OF LOGISTIC

BUREAU OF GENERAL AFFAIRS

PROFIL PROFILE

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH INDONESIA INVESTMENT AGENCY

PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN FINANCIAL INFORMATION SYSTEM AND TECHNOLOGY CENTER

BAB I

CHAPTER

PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

PUSAT ANALISIS DAN HARMONNISASI KEBIJAKAN

PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

ACCOUNTANT AND APPRAISER SUPERVISORY CENTER

CENTER FOR POLICY ANALYSIS AND HARMONIZATION

ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICE CENTER

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

SECRETARY OF TAX COURT

SECRETARIAT OF TAXATION SUPERVISORY COMMITTEE

INDONESIA ENDOWMENT FUND FOR EDUCATION

Annual Report

Secretariat General

11

PENGELOLA SETJEN OFFICIALS OF SECRETARIAT GENERAL

Biro Perencanaan dan Keuangan Head Bureau of Planning and Finance

Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Head Bureau of Organization and Administration

12

Laporan Tahunan


2014

PROFIL PROFILE

BAB I

CHAPTER

Kepala Biro Bantuan Hukum Head Bureau of Legal Counsel

hingga saat ini.

Kepala Biro Hukum Head Bureau of Legal

Annual Report

Secretariat General

13

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Head Bureau of Human Resource

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Head Bureau of Communication and Information Services,

14

Laporan Tahunan


2014

PROFIL PROFILE

BAB I

CHAPTER

Kepala Biro Perlengkapan Head Bureau of Logistic

Kepala Biro Umum Head Bureau of General Affairs

Annual Report

Secretariat General

15

Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Head of Financial Information System and Technology Center

Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Head of Accountant and Appraiser Supervisory Center

16

Laporan Tahunan


2014

PROFIL PROFILE

BAB I

CHAPTER

Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Head of Center for Policy Analysis and Harmonization

Soritaon Siregar Kepala Pusat Investasi Pemerintah Head of Indonesia Investment Agency

Pemerintah hingga saat ini.

Annual Report

Secretariat General

17

Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Head of Electronic Procurement Service Center

Sekretaris Pengadilan Pajak Secretary of Tax Court

18

Laporan Tahunan


2014

PROFIL PROFILE

BAB I

CHAPTER

Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak Vice Secretary of Tax Court

Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan Secretary of Taxation Supervisory Committee

Annual Report

Secretariat General

19

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan President Director of Indonesia Endowment Fund for Education

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik Analyst for Strategic Planning

Doctor, Applied in Economics

20

Laporan Tahunan


2014

PROFIL PROFILE

BAB I

CHAPTER

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur Analyst for Apparatus Resources

Annual Report

Secretariat General

21

SDM SETJEN HUMAN RESOURCES OF THE SECRETARIAT GENERAL

22

Laporan Tahunan


2014

BAB I

PROFIL PROFILE

CHAPTER

depicted in graph below.

Gol I

174

Gol I

2107

Gol I

987

Gol I

9 0

500

Diperbantukan

1000

1500

2000

2500

32

Dipekerjakan

1085

Pelaksana

1606

Fungsional

128

Eselon IV

301

Eselon III

106

Eselon II

18

Eselon I

1 200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Annual Report

Secretariat General

1800

23

S3

14

S2

413

S1

Secretariat General

1483

D4

66

D3

69

D2

1

D1

79

SMA SMP

515 35


55 s.d. 39

194

50 s.d. 54

Secretariat General

328

45 s.d. 39

313

40 s.d. 44

501

35 s.d. 39

325

30 s.d. 34

578

25 s.d. 29

796

20 s.d. 24

242 200

24

Laporan Tahunan


2014

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

PROFIL PROFILE

BAB I

CHAPTER


68%

Pria 2240 Man

Wanita 1037 Woman

32%

Annual Report

Secretariat General

25

BAB

Chapter

II

KILAS KINERJA PERFORMANCE AT A GLANCE

Kesuksesan transformasi di masa depan bergantung dari apa yang kita tanam saat ini The success of transformation relies on what we sow today

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN INSTITUTIONAL TRANSFORMATION

28

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

economic growth, in a sustainable and just manner

tahun. Pengganggaran dan pembelanjaan negara

balance.

peer countries.

Annual Report

Secretariat General

29

balance scorecard

30

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

Fase Diagnosis dalam gelombang

stakeholder stakeholder

Fase mini-labs

roadmap

outcome

fit-for-purpose

Annual Report

Secretariat General

31

(quick wins/beach-heads

Program, the Secretariat General was believed to have

Furthermore, the Secretariat General is projected to be able

focus

Project Management Office

adalah Central Transformation Office Project Management Office

governance in order to accelerate change process.

demi mempercepat proses perubahan.

32

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

Annual Report

Secretariat General

33

PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI ORGANIZATIONAL PERFORMANCE MANAGEMENT

34

Laporan Tahunan


2014

BAB II


CHAPTER

Wide) the Secretariat General managed to reach its

in table below.

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE SS/IKU SS/IKU CODE

STRATEGIC OBJECTIVES/ KEY PERFORMANCE INDICATORS

TARGET

REALISASI

REALIZATION

NILAI

SCORE

25,14 1

Penyempurnaan Berkelanjutan pada Kementerian Keuangan

1a-N

Jumlah unit yang memenuhi kriteria Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK - WBBM)

-

-

100,58

12

12

100

4

4,04

101

Area – Clean Bureaucracy and Service Area (WBK-WBBM) 1b-CP

Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Kemenkeu)

15,22 2

-

-

101,49

4,02

4,08

101,49

(Setjen) 2a-N

Indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal (Setjen) (Setjen)

33,88

Annual Report

Secretariat General

35

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE SS/IKU SS/IKU CODE

STRATEGIC OBJECTIVES/ KEY PERFORMANCE INDICATORS

3

Merit System

4

TARGET

REALISASI

NILAI

REALIZATION

SCORE

-

-

100

100%

100%

100

-

-

119,12

68

81

119,12

-

-

109,64

80%

93.40%

116.75

3

3

100

-

-

120

95

115,18

120

8

9

29,88 10

11

12

e-Government

13 output

NKO Keterangan:

36

Laporan Tahunan


2014

-

-

101,80

89%

90,60%

101,80

-

-

102,21

68

71

104,41

100%

100%

100

4

4,04

101

-

-

100

100

100

100

-

-

97,01

95%

96,10%

101,16

103,55 Sumber: Biro Umum, per 22 Januari 2015 Resource: Bureau of General Affairs per 22 January 2015


Strategic Function

Corporate Service

Special Mission

Strategi & Keuangan Strategic & Finance

Legislasi & Litigasi Legislation & Litigation

Pengelolaan Investasi Investment Management

Kelembagaan & Proses Bisnis Institutional & Business Process

Pengadaan & Pengelolaan Aset Procurement & Asset Management

Pengelolaan Dana Pendidikan Education Fund Management

Manajemen SDM Human Resources Management

Minister Office

Komunikasi Communication

General Affairs

BAB II

CHAPTER

Sasaran Strategis

Teknologi Informasi Information Technology

Pembinaan Akuntan & Penilai Publik Development of Accountant & Public Valuer Administrasi Peradilan Pajak Tax Court Administration Dukungan Teknis dan Administratif Komite Pengawas Perpajakan Administration of Taxation Supervisory Committee

Corporate Services

Pengadaan dan Pengelolaan Aset

Annual Report

Secretariat General

37

Chief Financial Officer maupun Chief Operational Officer

Pengelolaan Investasi

STRATEGI & KEUANGAN STRATEGY & FINANCE CAPAIAN/AWARD ACHIEVEMENTS/ AWARDS

Guide (BPG) Opini WTP WTP Opinion Anugerah Parahita Eka Praya Tk. Mentor

KELEMBAGAAN & MANAJEMEN PROSES BISNIS SDM INSTITUTIONAL & HUMAN RESOURCES BUSINESS PROCESS MANAGEMENT Penataan organisasi pasca OJK

structure post OJK Implementasi

5 Echelon I

transformasi kelembagaan

Seleksi hakim pengadilan publik

Predikat kepatuhan standar pelayanan publik Compliance Predicate of Public Standard Service Predikat “A” for LAKIP 2013 Predicate “A” for LAKIP 2013 Penghargaan WBK/WBBM Award for WBK/WBBM

TANTANGAN CHALLENGES

Seleksi terbuka 5 jabatan struktural eselon I

Perlu harmonisasi Menyosialisasikan implementasi sistem Kemenkeu dengan akuntansi berbasis akrual terkait organisasi Socializing the dan jabatan of accrual based is required at the level of system Ministry of Finance and

Court Judge Rekrutmen pengawal baru 2014 sebanyak 2.129 orang New employee recruitment 2014 was 2,129 people dengan kepatuhan pelaporan LHKPN tahun 2014 Ministries/Line Ministries with highest compliance for 2014

Banyaknya pegawai yang mengajukan resign menyebabkan potensi kekuarangan SDM di masa yang akan datang Many

human resources in the near future

KOMUNIKASI COMMUNICATION

Terselenggaranya komunikasi pimpinan Kemenkeu dengan DPR sebanyak 226 kegiatan, dibandingkan tahun 2013 (255 kali) dan 2012 (308 kali)

TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY Selesainya pembangunan dan telah beroperasinya DRC di Balikpapan Completed the development and DRC in Balikpapan has started

performance in the management of Kemenkeu resulted in 226 compared to 2013

Gold Winner Inhouse Magazine award Gold Winner Inhouse Magazine award Peringkat I anugerah keterbukaan informasi publik

Anugerah for Public Awareness unit eselon I dalam pelaksanaan fungsi serta belum tersedianya sistem informasi publik Kementerian Echelon I unit awareness in performing PPID

Adanya moratorium pembangunan data center sebagaimana diatur dalam Perpres 96/2014 akan menghambat rencana pembangunan DC Kemenkeu di STAN A moratorium of Data Center development was regulated in

and public system at the Ministry of Finance has yet existed

38

Laporan Tahunan


2014

96/2014, which impeded the development plan of DC Kemenkeu in STAN


BAB II

CHAPTER

Di bidang fungsi Pengelolaan Strategi dan Keuangan

Better Practice Guide self assessment

negara

state revenues.

Di bidang fungsi Kelembagaan dan Proses Bisnis

Annual Report

Secretariat General

39

sehingga dapat menjadi input dalam pengambilan resources management. Di bidang fungsi Pengelolaan Komunikasi Publik

40

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

F

Recovery Center

Indonesia, ada poin tentang moratorium development moratorium that it might hamper dapat menghambat rencana pembangunan

LEGISLASI & LITIGASI LEGISLATION & LITIGATION CAPAIAN/AWARD ACHIEVEMENTS/ AWARDS

Legislasi: 4 RUU, 36 RPP, 16 R-Perpres, 143 RPMK, & 227 RKMK RPP, 16 R-Perpres, 143 RPMK, 227 RKMK

PENGADAAN & PENGELOLAAN ASET PROCUREMENT & ASSET MANAGEMENT

MINISTER OFFICE MINISTER OFFICE

GENERAL AFFAIRS GENERAL AFFAIRS

Streamlining KPI Wide-one

maturing stage Strategy

Annual Report

Secretariat General

41

LEGISLASI & LITIGASI LEGISLATION & LITIGATION

pengadilan dalam Negeri dan MK serta 2 kasus di arbitrase internasional dimana Pemerintah RI

well as 2 cases in

Government of Republic of Indonesia

PENGADAAN & PENGELOLAAN ASET PROCUREMENT & ASSET MANAGEMENT

MINISTER OFFICE MINISTER OFFICE

GENERAL AFFAIRS GENERAL AFFAIRS Pembangunan Gedung Parkir

1.133 paket pengadaan melalui e-procurement dengan total nilai pengadaan sebesar Rp3,75 T dan penghematan sebesar Rp 648,4 M

Building Juara 1 Penilaian Toilet Publik Kantor Pusat K/L First winner of Public Toilet Assessment at

1,133 procurement packages through e-procurement with total value procurement of Rp3.75 T and saving Rp648.4 M

Ministries/Line Ministries

Berhasil mengembalikan 184 rumah negara yang semula Successfully returned 184 states homes, which previously occupied by those who

BMN Award TANTANGAN CHALLENGES

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan dari unit eselon I/II belum mencerminkan kebutuhan riil, sehingga beberapa rancangan peraturan yang dimasukkan dalam Program Perencanaan sesuai dengan waktu yang ditargetkan

Echelon I/II unit hasn’t requirements, thus Planning Program couldn’t be completed

Pemerintah RI

42

Laporan Tahunan


2014

Masih sebanyak 1.965 unit rumah negara harus dihuni pihak yang 1,965 units of state home needed to be disciplined as it was occupied by

Indikator yang ada di kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK) sebagian sulit diimplementasikan dan dianggap kurang relevan oleh unit penanggung jawab sehingga perlu Some indicators of Strategic Policies of the Ministry of Finance (KSKK) were and irrelevant for responsible units to handle that it needed

Indonesia.

Jumlah ruang rapat yang belum memenuhi kebutuhan seluruh unit-unit kerja The number of were not comparable with the needs of working units


BAB II

CHAPTER

Aset

e-procurement dengan total nilai pengadaan sebesar

Streamlining

Wide-One melalui penajaman

Annual Report

Secretariat General

43

PEMBINAAN AKUNTAN & PENILAIAN DEVELOPMENT OF ACCOUNTANT & VALUER

CAPAIAN/AWARD ACHIEVEMENTS/ AWARDS

Regulasi baru tentang Akuntan Beregister Negara dan Pembentukan Kantor Jasa Akuntansi (KJA) dapat mendorong terbukanya lapangan kerja baru Accountant and Establishment (KJA) could promote new employments

ADMINISTRASI PERADILAN PAJAK TAX COURT ADMINISTRATION

Peningkatan produksi putusan hakim sebanyak 16% dibanding tahun lalu Improvement on verdict reached 16% compared to last year Nilai survei integritas Pengadilan Pajak oleh KPK (7,79) Integrity survey value of Tax Court by KPK was 7.79

ADMINISTRASI KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN ADMINISTRATION OF TAXATION SUPERVISORY COMMITTEE

Penyampaian 7 saran/rekomendasi terkait kebijakan perpajakan Delivering advices/recommenof Finance on Supervisi program percepatan Reformasi Birokrasi DJBC Supervision on program of Bureaucracy Reform of DJBC

PENGELOLAAN INVESTASI INVESTMENT MANAGEMENT

11 proyek yang dibiayai dengan investasi pemerintah telah selesai 11 government investment funded projects were completed Realisasi PNBP sebesar Rp1,53 Triliun (115%)

Realisasi PNBP sebesar Rp1,56 Triliun (136%)

PNBP Rp1.53 Trillion (115%) Laporan Keuangan PIP mendapatkan opini WIP dan Kinerja Keuangan bebas NPL dari Auditor Independen Financial Statements of PIP received WTP and NPL

Program Pendanaan riset 128,5% Research funding program 128.5%

performance from independent auditor

44

Laporan Tahunan


2014

PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN EDUCATION FUND MANAGEMENT

PNBP was Rp1.56 Trillion (136%); Realisasi Program Beasiswa 148,9% Scholarship program 148.9%;


PEMBINAAN AKUNTAN & PENILAIAN DEVELOPMENT OF ACCOUNTANT & VALUER

Kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh profesi keuangan Policies concerning integrated development and monitoring

TANTANGAN CHALLENGES

ADMINISTRASI PERADILAN PAJAK TAX COURT ADMINISTRATION

Sengketa pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat baik maupun kompleksitasnya Tax disputes year on year kept increasing complexity

ADMINISTRASI KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN ADMINISTRATION OF TAXATION SUPERVISORY COMMITTEE

kewenangan memaksakan rekomendasi perpajakan KPP didn’t own the authority to force advices/recommen-

PENGELOLAAN INVESTASI INVESTMENT MANAGEMENT

PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN EDUCATION FUND MANAGEMENT

Investasi PT.NNT belum mendapat ijin dari DPR Investment of PT. NNT has yet granted by House of

Belum adanya Roadmap of Man Power Planning Indonesia, sehingga arah kebijakan pendanaan beasiswa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembangunan

Keterbatasan akses data perpajakan Limited access to

profession

BAB II

CHAPTER

Roadmap of Man Power Planning Indonesia wasn’t ready, so that the policies of scholarship funding couldn’t be fully development needs

Prestasi Lainnya

Other Achievements

Bidang fungsi Pengelolaan Strategi dan Keuangan

Better

Practice

Guide

Penganggaran

self assessment implemetasi

Serving Area

Annual Report

Secretariat General

45

Bidang fungsi Kelembagaan dan Proses Bisnis

Function of Institutional and Business Process

Bidang fungsi manajemen Sumber Daya Manusia

Function of Human Resources Management

Bidang fungsi Pengelolaan Komunikasi Publik

Function of Public Communication Management

Gold Winner Inhouse Magazine Awards

e-Transparancy Award

Penghargaan sebagai stand

46

Laporan Tahunan


2014

Integrity Expo


Bidang fungsi Pengelolaan Aset

Function of Asset Management

Bidang fungsi Layanan Minister Office

Function of Minister Office

BAB II

CHAPTER

maturing stage) dalam penerapan Strategy Focused

Annual Report

Secretariat General

47

HIGHLIGHT LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS HIGHLIGHTS

48

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan

Annual Report

Secretariat General

49

URAIAN DESCRIPTION

Realisasi Anggaran Setjen

TAHUN ANGGARAN 2014

TAHUN ANGGARAN 2013

FISCAL YEAR 2014

FISCAL YEAR 2013

ANGGARAN

REALISASI

BUDGET

REALIZATION

%

REALISASI REALIZATION

Pendapatan Negara State Revenues

2.591.111.643.529,00

3.358.742.245.790

129,63

2.416.592.944.883,00

7.431.717.009.000,00

7.298.741.251.325

98,21

6.157.210.138.425,00

Belanja Negara State Expenditures

Neraca

50

Laporan Tahunan


2014

Statements of Financial Positions


URAIAN

31 - DES- 2014

31 - DES- 2013

DESCRIPTION

31-DEC-2014

31-DEC-2013

BAB II

CHAPTER

KENAIKAN/PENURUNAN INCREASE/DECREASE

RP

%

ASET Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangkak Panjang

Aset Lainnya Jumlah Aset

5.701.614.358.155

2,965,725,096,090

2,728,878,291,157

92.01

8.390.542.757.202

8,375,274,820,478

15,323,551,677

0.18

0

2,363,125

(2,363,125)

159.286.042.908

154,060,484,477

3,980,261,031

2.58

14.251.443.158.265

11,495,062,764,170

2,748,179,740,740

23.91

7.558.777.131

48,706,570,686

(41,445,992,108)

(85.09)

7.558.777.131

48,706,570,686

(41,445,992,108)

(85.09)

5.694.055.581.024

2,917,018,525,404

2,770,324,283,265

94.97

8.549.828.800.110

8,529,337,668,080

19,301,449,583

0.23

14.243.884.381.134

11,446,356,193,484

2,789,625,732,848

16.36

14.251.443.158.265

11,495,062,764,170

2,748,179,740,740

23.91

(100.00)

concerning assets,

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Annual Report

Secretariat General

51

68%

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

3.277

2240

orang

Man

32%

people

Woman 1037 Wanita

Jumlah SDM Sekretariat Jenderal Pada Tahun 2014. Total Human Resources of Secretariat General in 2014.

REKRUTMEN RECRUITMENT

7.446

Pria

Prodip I STAN

1577

Prodip III STAN

546

Diploma Program I of STAN

orang people

Diploma Program III of STAN

339

SMA

Jumlah pegawai Baru di Kementerian Keuangan pada tahun 2015. Jumlah tersebut mengisi 82, 73% formasi yang disediakan pada tahun 2014 yaitu 9.000 orang pegawai.

High School

DIII

2524

Diploma Program III

Total of new employees in the Ministry of Finance in 2015. The related number occupied 82.73% of the available formation in 2014, which accounted to 9,000 employees.

2460

S1

Bachelor Degree

SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SERVICE USERS’ SATISFACTION SURVEY

3.9

3.79

3.9 4.02 4.08

2010

2011

2012

4,08 Nilai Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal pada tahun 2014 pada skala 1-5 The score of Service Users’ Satisfaction Survey of Secretariat General in 2014 between scale 1 to 5.

PENGAWASAN PERPAJAKAN TAXATION SUPERVISORY

77%

11% 4% 1% 7%

Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Saluran Pengaduan melalui surat Total of Society’s Complaints Based on Complaints Channel using letters.

77%

2013

2014

Surat Letter Datang langsung Walk-in SMS / Telpon SMS/Call Email Email Website Website

INVESTASI PEMERINTAH INDONESIAN INVESTMENT AGENCY

Rp 8.608 M Realisasi neto penyaluran investasi sampai akhir semester II 2014

Saldo akhir dana investasi 31 Desember 2014 Final balance of investment fund managed up to 31 December 2014

18.4 M

Realisasi neto penyaluran investasi sampai akhir semester II 2014 Net realization of investment disbursement

8.6 M

Net realization of investment distribution up to the end of second semester 2014.

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

390 RKMK 250 RPMK PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

diselesaikan sepanjang tahun 2014. Dengan waktu rata-rata penyenyelesaian setiap RKMK/RPMK 5,91 hari kerja. Were Completed throughout 2014 with average completion time of each RKMK/RPMK at 5.91 working days.

195 PMK diunggah sepanjang tahun 2014 pada situs sjdih.kemenkeu.go.id 195 PMK were uploaded in 2014 to sjdih.kemenkeu.go.id

Sehingga total izin yang diterbitkan hingga tahun 2014 sebanyak: Thus, the total of licenses issued in 2014:

ACCOUNTANT AND APPRAISAL SUPERVISORY CENTER

111 izin

diberikan kepada Akuntan Publik dan Penilai Publik.

ADMINISTRASI SENGKETA PAJAK ADMINISTRATION OF TAX DISPUTES

10.866

1.055

akuntan Publik

111 licenses were handed out to Accountant and Appraisal Supervisory Center.

sengketa disputes.

Jumlah berkas sengketa pajak yang masuk selama tahun 2014 Total of submitted tax disputes throughout 2014

Public Accountants

8.845

385

Penilai Publik.

Public Appraiser.

putusan Jumlah produksi putusan selama 2014 verdicts

12.559 berkas files

Total of verdicts production throughout 2014

Berkas sengketa yang masih dalam pemrosesan pada tahun 2014 Pending dispute files in 2014

41,32 %

penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2014 adalah sebesar dari seluruh berkas sengketa yang harus diselesaikan pada tahun 2014. Of tax dispute settlement in 2014 was as much as the entire cases that needed to be settled in 2014.

PENGELOLAAN BMN SEPANJANG TAHUN 2014

315

regencies/municipal

mapping BMN strategis disusun developed strategic mapping of BMN

kabupaten/kota.

regencies/municipal.

kabupaten/kota

76

STATE OWNED PROPERTY MANAGEMENT IN 2014

114

303

SK dan persetujuan pengelola barang diterbitkan terkait penghapusan BMN

target mapping aset diselesaikan

303 SK and 114 property management approvals issued related to BMN write-off

completed asset mapping.

penerima beasiswa selama tahun 2014 ini.

90,8 %

Dari jumlah tersebut, mengikuti program magister

PENGEELOLAAN DANA PENDIDIKAN ENDOWMENT FUND FOR EDUCATION

3025

9,2 %

dan doktor sebanyak, sisanya, memilih program tesis dan disertasi.

Orang

Scholarship beneficiaries in 2014. Out of the total number, 90.8 percent participated in master degree and doctorate degree, while the remain 9.2 percent chose thesis and dissertation program.

People

292

Luar Negeri

International

1393 77

Dalam Negeri National

987 Doktor Doctorate

Magister Master

292

Luar Negeri

International

1393 77

Dalam Negeri National

987 Disertasi Dissertation

Tesis Thesis

Pada tahun 2014,

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT OFFICERS

PPID Sekretariat Jenderal

32

dengan total

telah menerima permohonan informasi publik

84 butir permohonan di dalamnya.

In 2014, PPID of Secretariat General has received 32 public information requests included 84 request points.

Pada desember tahun 2014:

MEDIA SOSIAL SOCIAL MEDIA

In December 2014:

9.480 likes pada Facebook Kementerian Keuangan Republik Indonesia on the Facebook of Ministry of Finance of Republic of Indonesia

42.659 followers

pada twitter @KemenkeuRI on the twitter account @KemenkeuRI

15.928 viewers 106 subscribers pada akun youtube resmi Kemenkeu RI on the official account of YouTube of Kemenkeu RI

PERISTIWA PENTING MILESTONES

Penandatanganan Komitmen Kinerja Kemenkeu Wide dan Kontrak Kinerja Kemenkeu One Serta Staf Ahli Tahun 2014 Signing of Performance Commitment of Kemenkeu Wide and Performance Contract of Kemenkeu One as well as Expert Staff 2014 Secretariat General and all other Echelon I unit

One di Aula

Kunjungan Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) Visit of Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) Public Expenditure Management Network in Asia

56

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

Sosialisasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Socialization of Indonesia Endowment Fund for Education

Kunjungan Perwakilan Pemerintah Afghanistan Terkait Reformasi Birokrasi Visit of Representatives of Afghanistan Government Related to Bureaucracy Reform

Annual Report

Secretariat General

57

Penandatanganan SLA dengan LKPP Signing of SLA with LKPP

e-procurement

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2013 Raih Opini WTP Financial Statements of Ministry of Finance 2013 Achieved WTP Opinion

58

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

Ketua Pengadilan Pajak Ambil Sumpah Tiga Hakim Pengadilan Pajak Baru Head of Tax Court Taken the Oath of Three New Judges

Sosialisasi Transformasi Kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Socialization of Institutional Transformation in the Secretariat General mengapresiasi segenap pejabat dan pegawai

Annual Report

Secretariat General

59

President Lecture dan pelepasan penerima Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) Angkatan I Tahun 2014 President Lecture and inauguration of Presidential Scholarship (BPRI) 1st Generation 2014

Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Socializations of State-Owned Property Development Management Secretariat General conducted a development melalui sosialisasi. Sosialisasi ini mengenai tata cara

berpedoman dan mengacu pada peraturan dan

60

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

Sekretariat Jenderal Menerima 83 Pegawai Baru Secretariat General Received 83 New Employees

eselon II.

in all over Echelon II units.

Peluncuran Aplikasi SIMPeL Launch of SIMPeL Application Secretariat General through Electronic Procurement

Annual Report

Secretariat General

61

Penyusunan Better Practice Guide (BPG) Penganggaran Berbasis Kinerja Development of Better Practice Guide (BPG) of Performance Based Budgeting Secretariat General held an academic seminar on

Budget Advisory, Government Partnership Fund Australia,

62

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

Annual Report

Secretariat General

63

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT AWARDS AND CERTIFICATES

oleh ratusan peserta dari berbagai perusahaan

Kementerian Keuangan Raih Gold Winner InMA 2014 Ministry of Finance Obtained Gold Winner InMA 2014

Pengelola JDIH instansi terbaik di tingkat nasional JDIH Manager as the Best Institution at national level

64

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

Juara 1 Toilet Publik di Kantor Pusat/ Utama Kementerian dan Lembaga First Winner for Public Toilet in Head/Main Office of Ministry and Institution

Penghargaan Peningkatan Tata Kelola Berkesinambungan Tahun 2014 Improvement of Sustainable Governance in 2014

e-Transparency Award

Juara II Website Terbaik Second Winner for Best Website

Annual Report

Secretariat General

65

Juara I Laporan Kerja Kehumasan First Winner for Public Relations Work Report

Sukses Meraih Predikat WBBM Award of WBBM Predicate

Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama Kategori Mentor Primary Level of Anugerah Parahita Ekapraya Mentor Category

66

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

Juara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi tahun 2014 First Winner for Information Disclosure Ranking 2014

RISK MANAGED

penghargaan tersebut.

award.

Penghargaan dalam Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2014 Award in Assessment of Maturity Level of Risk Management Implementation 2014

Annual Report

Secretariat General

67

Kiagus Ahmad Badaruddin Sekretaris Jenderal Secretary General

68

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

SEKAPUR SIRIH FOREWORD

Annual Report

Secretariat General

69

The Secretariat General has eight strategic initiatives

Ministry of Finance

which had implemented and conducted the program.

menghadapi tantangan di masa depan, dan memenuhi

70

Laporan Tahunan


2014


BAB II

CHAPTER

Annual Report

Secretariat General

71

BAB

Chapter

III


Transformasi tidak memerlukan keajaiban untuk berubah, kekuatan melakukan transformasi ada pada diri kita sendiri Transformation does not need miracles to change, the strength to transform lies deeply within ourselves

KOORDINASI KEGIATAN KEMENTERIAN KEUANGAN COORDINATION ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF FINANCE

74

Laporan Tahunan


2014


Sekretariat Jenderal berperan strategis dalam

BAB III

CHAPTER

Secretariat General (Setjen) has strategic role to

mendukung tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola kebijakan fiskal dan kekayaan negara.

policy and state assets. The Ministry of Finance is

Keberadaan organisasi Kementerian Keuangan berbentuk holding-type dengan 11 unit eselon I yang

provided with 11 units of Echelon I, of which its

untuk mengendalikan organisasi terutama dalam

especially in performing the Minister of Finance

melaksanaan kebijakan Menteri Keuangan. Atas

policies. Hence, the being of Setjen is vital to the

dasar inilah maka keberadaan Sekretariat Jenderal menjadi sangat vital dalam mendukung pelaksanaan tugas Menteri Keuangan. Selanjutnya pelaksanaan dukungan kegiatan Menteri Keuangan dijalankan oleh salah satu unit eselon

performed by one of Setjen’s Echelon II units, namely

II dalam Sekretariat Jenderal, yaitu Pusat Analisis dan Harmonisasi Keuangan (Pushaka). Pushaka

(Pushaka). Pushaka is the extension unit of the

berfungsi sebagai perpanjangan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan melalui perumusan dan pengawasan pimpinan. Disamping itu Pushaka juga mempunyai

based performance management of the Minister of

peran dalam perencanaan agenda kegiatan Menteri Keuangan serta pengelolaan kinerja Kementerian memiliki kedudukan tepat berada di bawah Setjen Kementerian keuangan. Melalui dukungan Pushaka, diharapkan arahan dan

With Pushaka’s support, it is hoped that the

kebijakan Menteri Keuangan dapat dilaksanakan

guidance and policies of the Minister of Finance

secara efektif oleh seluruh unit eselon I yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan layanan Kementerian Keuangan di seluruh penjuru tanah

in the Ministry of Finance. The performance of the

air. Disamping itu, kinerja Kementerian Keuangan

Ministry is also expected to improve year on year.

juga diharapkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. There are three form of Pushaka’s supports to the terhadap kegiatan Kementerian Keuangan , yaitu:

Ministry of Finance, which are:

Annual Report

Secretariat General

75

1.

1. Sebagai

Menteri Keuangan, Pushaka

memberi dukungan berupa penyusunan

agenda

perencanaan kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan berdasarkan skala prioritas. Selain itu, Pushaka juga memberi layanan persiapan bahan Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan, penatausahaan surat masuk dan keluar serta dukungan logistik harian bagi kelancaran agenda Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan. 2. Delivery Unit

Deputy Minister of Finance. 2. Delivery Unit

Sebagai delivery unit

As a delivery unit, Pushaka is to safeguard all

bahwa segenap arahan/kebijakan Menteri Keuangan

directions/policies made under the Minister of

dilaksanakan dengan baik oleh setiap unit eselon 1.

Finance is properly implemented by each Echelon I unit. Several activities conducted by Pushaka, among others, are to assist each activity of the Minister of Finance/Deputy Minister of Finance, monitor the

lanjut hasil Rapat Pimpinan serta analisis kebijakan. Pushaka juga melaksanakan pendampingan kegiatan Menteri Keuangan dalam bidang pendapatan negara, state expenditures, state assets, capital market, pasar modal dan lembaga keuangan berikut program

financial institutions, and other supporting activities.

serta kegiatan pendukung lainnya. 3.

3. Sebagai

, Pushaka

memberi dukungan kepada Menteri Keuangan

support to the Minister of Finance in controlling its

dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan strategi

strategic policies through strategy mapping analysis

Kementerian Keuangan melalui analisis dan penyiapan peta strategi, pengawasan dan evaluasi Indikator Kinerja Utama/Kontrak Kinerja serta layanan konsultasi pengelolaan kinerja. Implementasi strategy management dilakukan melalui pendekatan manajemen kinerja stratejik berbasis

carried out through strategic management approach,

.

Disamping memberi dukungan dalam tiga area tersebut, Pushaka juga melaksanakan kegiatan pengelolaan resiko

areas, Pushaka also performs risk management at the level of Ministry of Finance and monitors the follow up

lanjut implementasi Instruksi Presiden. Tindak lanjut the President’s Delivery Unit for Development Monitoring Pembangunan (UKP4).Pengelolaan resiko ini dilakukan pada setiap tahap yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi.

76

Laporan Tahunan


2014

and Oversight (UKP4). Whereas, the risk management is


Analisis Kinerja

BAB III

CHAPTER

Performance Analysis

Pelaksanaan dukungan kegiatan Menteri Keuangan/Wakil Minister of Finance in 2014, which covers the three areas tersebut tercermin dalam beberapa indikator sebagai berikut: 1. Kepuasan Pengguna Layanan

1.

Salah satu ukuran utama keberhasilan Pushaka dalam

One of Pushaka’s successful endeavour is proved by

melaksanakan tugasnya adalah kepuasan pemangku kepentingan, yaitu Menteri Keuangan, Wakil Menteri

Finance, Deputy Minister of Finance and Head of Echelon

Keuangan dan pimpinan unit eselon I. Untuk mengetahui

I unit. A survey designed for related stakeholders was

tingkat kepuasan dilakukan survei yang langsung diisi

Wakil Menteri Keuangan terhadap dukungan delivery unit dan

,

and Deputy Minister of Finance towards the support of

mendapat

nilai 84,58 (sangat memuaskan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa layanan dukungan yang diberikan oleh Pushaka dapat memenuhi harapan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Survei yang dilakukan kepada

Finance and Deputy Minister of Finance. The survey for

pimpinan unit eselon I atas kinerja Pushaka juga memberi

Head of Echelon I unit on Pushaka’s performance also

hasil yang sangat memuaskan dengan nilai 80,66. 2. Kinerja

2. The services provided by private office throughout

2014 memperlihatkan kinerja yang menggembirakan. Hal

2014 showed an up to par performance due to meeting

tersebut ditunjukkan antara lain dengan tercapainya

the target of Agenda and Performance Indicators

target pelaksanaan penyusunan Agenda dan Indikator

based on priority scale. In 2014, about 42.28% of the

Kinerja berdasarkan skala prioritas. Selama tahun

Minister of Finance agenda was organized using a

2014, sebanyak 42,28% agenda Menteri Keuangan

priority scale-based application called Daily Activity

telah disusun menggunakan skala prioritas berdasarkan

Monitoring System (DAMS).

3. Kinerja Delivery Unit

3. Delivery Unit Performance

Sepanjang tahun 2014, delivery unit memperlihatkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dari kecepatan waktu penyelesaian dokumentasi rapat selama 0,74 hari dari hasil dokumentasi 1.332 rapat pimpinan Kementerian hari. Dokumentasi ini berasal dari rapat berupa nota dinas, risalah dan matriks tindak lanjut. Hingga berakhirnya

up matrices. Approaching the end of 2014, the followup matrices accomplishment of the Minister of Finance

Menteri Keuangan mencapai 425 atau 89,85 % dari total

policies reached 425 or 89.85% out of total 473. This

473. Capaian ini juga menunjukkan kinerja yang baik dari

is one of successful performance indicators of delivery

delivery unit.

unit.

Annual Report

Secretariat General

77

Selama tahun 2014 telah diselesaikan 6 kajian terkait

Throughout 2014, there were 6 completed studies

pelaksanaan tugas analisis kebijakan Menteri Keuangan.

related to policy analysis of the Minister of Finance.

Kajian tersebut adalah sebagai berikut: 1. tentang Pertambangan Minerba.

concerning Mineral and Coal Mining. 2. 3. Grants and Social Assistance.

4. Mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus menjadi Instrumen Penguatan

4. Preparing

Special

Economic

Zone

towards

a

.

5. Analisis Perbandingan Kelembagaan Institusi

5.

Kepabeanan di Dunia 6. Perdagangan Government Bond Features di Indonesia. Indonesia. 4. Kinerja Kinerja

pada tahun

2014 ditandai dengan diselesaikannya peta strategi Kementerian Keuangan 2014. Peta tersebut merupakan

the Ministry of Finance. The mapping was the result

hasil dari proses evaluasi dan perbaikan dari peta strategi Kementerian Keuangan 2013.

mapping.

Peta Strategi Kementerian Keuangan 2014 telah

The 2014 Strategic Mapping of the Ministry of Finance

diturunkan ke seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan

was handed over to all Echelon I units of the Ministry

melalui penandatangan Kontrak Kinerja pada tanggal

of Finance through signing the Performance Contract on

9 Januari 2014. Dengan ditandatanganinya kontrak

January 9th, 2014. It displayed the commitment of all

tersebut, seluruh unit eselon I berkomitmen untuk

Echelon I units in order to realize the strategic goals set

mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

by the Ministry of Finance.

Kementerian Keuangan. Untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Kementerian

In the interest of improving performance management

Keuangan, Pushaka berusaha mewujudkan prinsip-prinsip

to actualize the principles of Strategic-Focused

tersebut, pada tahun 2014 telah dilakukan survei dan hasilnya menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan

survey was conducted and the result showed that the

telah menerapkan prinsip-prinsip dengan baik. Responden dalam survei

implemented. The respondents included all Echelon I

tersebut adalah seluruh unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mencakup Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Operasional. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai Kementerian

To deepen the Ministry of Finance employees knowl-

Keuangan mengenai pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan maka dilakukan upaya edukasi melalui layanan konsultasi kinerja. Sepanjang tahun 2014 layanan konsultasi kinerja telah dapat menjawab seluruh permint-

78

Laporan Tahunan


2014

approach was established in the form of performance

BAB III


CHAPTER

aan dari seluruh unit eselon I di lingkup Kementerian Keuangan.

of the Ministry of Finance. Performance management will not be implemented

jika tidak ada komitmen pimpinan untuk senantiasa

accordingly

memantau capaian kinerja. Oleh karena itu, seperti

commitment to monitor the performance. Thus, as

tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 dilaksanakan

in previous years, in 2014 monitoring and evaluation

should

there

is

no

leadership

proses pengawasan dan evaluasi dalam Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan yang khusus membahas capaian kinerja setiap triwulan (Rapimja). Untuk mendukung Rapimja maka disusunlah Laporan Capaian Kinerja

Management (Rapimja). In order to support Rapimja,

Kementerian Keuangan yang telah diselesaikan tepat

Performance Achievement Report of the Ministry of

waktu pada tahun 2014.

Finance was prepared and completed in 2014.

5. Kinerja Pengelolaan Resiko dan Laporan Pelaksanaan Inpres

5. Risk Management Performance and Presidential Instruction Implementation Report

Untuk tugas pelaksanaan koordinasi dan pengawasan implementasi Instruksi Presiden kepada Kementerian Keuangan, setiap triwulan selama tahun 2014 telah disampaikan Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden kepada UKP4. Adapun tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan jauh melampaui target, yaitu

target, reaching the maximum index number of 117,86

mencapai angka indeks maksimal sebesar 117,86 yang

Rencana Kinerja 2015

Work Plan 2015

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, pada tahun 2015 Pushaka akan merumuskan kembali visi organisasi yaitu: “Menjadi Pengelola Kebijakan Menteri Keuangan yang

the Trusted Policy Manager of the Minister of Finance”. The

Terpercaya”. Visi baru tersebut mempertegas penguatan peran Pushaka dalam pengelolaan kebijakan Menteri

managing the policies of the Minister of Finance. For this

Agar dapat mewujudkan visi tersebut, Pushaka juga telah merumuskan empat misi yang mencerminkan tiga fungsi utama yang akan dilaksanakan yaitu sebagai delivery unit dan

,

serta satu fungsi

supporting unit yang mengelola sumber daya organisasi.

resources. The four missions are:

Keempat misi tersebut adalah: 1. Merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan

1.

2. Melaksanakan analisis, harmonisasi dan pengawasan

2. Analysing, harmonizing and monitoring the policies of

kebijakan Menteri Keuangan

the Minister of Finance

Annual Report

Secretariat General

79

3. Mengelola kinerja Kementerian Keuangan

3. Managing the performance of the Ministry of Finance 4.

Pada tahun 2015 juga telah ditetapkan sasaran kinerja yang

Performance target in 2015 has also been set for each mission, which included in 9 (nine) strategic goals, as seen

(Sembilan) sasaran strategis, yaitu:

below:

1.

1. Kebijakan Menteri

Management

utama dari keseluruhan pelaksanaan tugas Pushaka.

held by Pushaka. The stakeholders include the Minister

Pemangku kepentingan Pushaka meliputi Menteri

of Finance, Deputy Minister of Finance and Heads of

Keuangan, Wakil Menteri Keuangan dan seluruh pimpinan

Echelon I units. In 2015, Pushaka is expected to meet

unit eselon I. Pada tahun 2015, Pushaka diharapkan dapat

2.

2. Pelaksanaan fungsi

yang baik ditunjukkan

dengan optimalnya perencanaan kegiatan Menteri Keuangan.

Perencanaan

ini

dilakukan

dengan

Pada tahun 2015 ini, Pushaka akan berusaha melakukan 30% perencanaan agenda kegiatan Menteri Keuangan berdasarkan prioritas. 3. Dukungan Analisis Kebijakan Menteri yang Handal

3. Reliable Policy Analysis Support to the Minister

Untuk mengoptimalkan dukungan dalam perumusan kebijakan Menteri Keuangan, Pushaka berketetapan untuk

Minister of Finance, Pushaka determines to create

menghasilkan analisis kebijakan Menteri Keuangan yang

a reliable policy analysis of the Minister of Finance.

andal. Pada tahun 2015 direncanakan terdapat 5 (lima) analisis kebijakan yang akan disusun berdasarkan topik-topik

organized based on actual topics turning into hot issues.

aktual yang menjadi hot issues. Peningkatan kualitas hasil analisis menjadi perhatian utama dalam kajian di tahun 2015. Diharapkan, peningkatan kualitas hasil analisis dapat

the Minister of Finance in discussing related topics

mendukung Menteri Keuangan dalam pembahasan topik terkait dalam Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan. 4.

4. Finance Pengelolaan kinerja yang efektif dan optimal dapat terwujud apabila organisasi fokus pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dari 5 prinsip (SFO), dipilih 3 prinsip sebagai IKU Pushaka yaitu:

80

Laporan Tahunan


2014

IKU Pushaka:


BAB III

CHAPTER

Prinsip 3: Menyelaraskan organisasi dengan strategi Prinsip 4: Memotivasi sehingga strategi adalah individual’s work Prinsip 5: Membuat strategi sebagai proses

5. Harmonisasi dan Monitoring Kebijakan Menteri yang

5. Policies

Sebagai delivery unit, Pushaka melakukan harmonisasi dan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut kebijakan

and monitoring as a response to the policies of the

Menteri Keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas tugas tersebut, Pushaka berusaha meningkatkan

of the task, Pushaka has been trying to increase the accomplishment percentage of the Minister of Finance’s

Keuangan. Pada tahun 2015 tindak lanjut kebijakan Menteri diharapkan dapat terselesaikan 85%. Demikian pula pelaporan penyelesaian Instruksi Presiden yang merupakan fungsi tambahan pada delivery unit, diharapkan dapat disampaikan tepat waktu. Dari sisi pengelolaan kinerja, Pushaka juga akan terus

As for performance management, Pushaka will

melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara triwulanan. Laporan pengawasan yang berbentuk laporan capaian

The monitoring report, in the form of performance

kinerja ini juga diharapkan dapat disampaikan kepada

achievement report, is also delivered to the Minister of

Menteri Keuangan tepat waktu. 6.

6. Guna mencapai sasaran tugas yang telah ditetapkan, Pushaka membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas yang dalam hal ini adalah kompetensi pejabat Pushaka. Fokus kegiatan ini adalah upaya meningkatkan kompetensi pejabat sesuai arahan nilai kompetensi di bawah standar akan memperoleh

value will receive trainings and special assignments,

dapat meningkatkan kompetensi pejabat tersebut. Dengan demikian semua pejabat diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas. 7. Organisasi yang Sehat

7.

Sebagai sebuah organisasi, Pushaka harus dapat

As an organization, Pushaka should be able to develop

mewujudkan organisasi yang sehat yang mampu

a healthy organization, which has the ability to revolve

menggerakkan seluruh sumber daya yang dimilikinya

all its resources to obtain the expected performance.

untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk

One way to do this is through an organization and

mencapai hal ini maka akan dilakukan pembenahan

management restructuring so that it will dampen

dari sisi organisasi dan ketatalaksanaan. Pembenahan

technical issues. Then, to identify the parameters

Annual Report

Secretariat General

81

tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan-

of a healthy organization, a survey is given to

hambatan teknis dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya,

employees, of which the feedbacks will be useful to

parameter-parameter sebagai organisasi yang sehat akan

the organization’s restructuring, seen as a dynamic

diukur dari suvei yang dilakukan kepada para pegawai.

and recurrent process.

Hasil survei diharapkan bisa menjadi umpan balik bagi penataan organisasi yang merupakan proses dinamis dan akan terus dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya. 8.

8. E-Corporate Services Untuk memudahkan pelaksanaan tugas sehari-hari,

In the interest of facilitating daily operations, an

maka direncanakan akan dikembangkan suatu layanan

automated service is planned to underway, which is

otomatisasi yang salah satunya adalah pembuatan

a correspondence application for all Setjen’s Echelon

aplikasi persuratan untuk seluruh unit eselon II Sekretariat

II units. The e-corporate services development will

Jenderal. Pengembangan

involve all Setjen’s Echelon II units.

ini akan

melibatkan seluruh unit eselon II Setjen. 9.

9. Dukungan anggaran dana dalam pelaksanaan tugas merupakan hal yang sangat krusial. Untuk menjamin dukungan dana, maka proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Selanjutnya dilakukan juga proses pengawasan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

82

Laporan Tahunan


2014

The support behind funding budget is extremely crucial


BAB III

CHAPTER

Annual Report

Secretariat General

83

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PREPARATION OF WORK PLAN AND BUDGET

84

Laporan Tahunan


2014


Kementerian Keuangan menyusun rancangan

BAB III

CHAPTER

The Ministry of Finance annually prepares its budget by referring to higher planning document

dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu

called Medium Term Development Plan (RPJM),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),

Government Work Plan (RKP), and Strategic Plan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana

(Renstra) of the Ministry/Line Ministry, from

Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L).

which send forth an annual planning document namely Work Plan (Renja). It is conceived as a

dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana

guideline of budget, which stated in Ministry/Line

Kerja (Renja). Renja tersebut menjadi pedoman

Ministry of Work Plan (RKA-KL) and later on will be

dokumen anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Anggaran (DIPA). Reformasi sistem penganggaran telah dilakukan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

within the Ministry of Finance’s planning

Kementerian Keuangan. Reformasi tersebut

and budgeting documents, among others and Medium Term Expenditure Framework

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/Medium

(MTEF). Included in Renstra document were

Term Expenditure Framework (KPJM/MTEF). Dalam

the implementation of restructuring program

dokumen Renstra telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan sebagai salah satu langkah

also the estimates of medium-term budget inclusion to improve fiscal discipline.

anggaran jangka menengah sebagai salah satu langkah penerapan MTEF. Penerapan MTEF melalui pencantuman angka perkiraan kebutuhan anggaran jangka menengah dimaksudkan untuk meningkatkan

Gambar 3.2.1 Kerangka KPJM Picture 3.2.1 Kerangka KPJM

Nasional

Kementerian/Lembaga

RPJM

Renstra

KPJM

RKP

Renja

RKA K/L

Program

Kegiatan

Output

Untuk Mencapai

Tujuan Nasional

Outcome

Annual Report

Secretariat General

85

Waktu dan proses penyusunan Renja Kementerian

Time and process of preparing Renja of the

Keuangan TA 2105 terintegrasi dengan alur dan

Ministry of Finance 2015 will be integrated

siklus proses perencanaan dan penganggaran

with plots and cycles of national planning and

nasional. Tahapan-tahapan dalam penyusunan Renja

budgeting process. Stages of preparing Renja of

Kementerian Keuangan TA 2015 dapat dilihat pada

the Ministry of Finance 2015 can be seen in the

gambar dibawah ini.

picture below.

Januari

Gambar 3.2.2 Penyusunan Renja Kementerian Keuangan TA 2015

Februari

Persiapan Pra-Trilaterial Meeting

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Sekretariat Jenderal (Rocankeu, PushakaRoorganta, RoSDM, Pusintek) Unit Eselon I

Des

Penelahaan RKAKL

SEB Pagu Indikatif TA 2015

Bappenas Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Nov

Surat Pagu Alokasi TA 2015

Bilateral Meeting

Picture 3.2.2 preparing Renja of the Ministry of Finance 2015

Oktober

KMK Pagu Anggaran TA 2015

Trilaterial Meeting Rating Output

Penelahaan RKAKL

Biro Cankeu


Pemuktahiran Dokumen Renja


Bagian Perencanaan, Biro Cankeu Pemuktahiran Dokumen Renja Bagian Perencanaan, Biro Cankeu

Progres Pengesahan DIPA

Kesepakatan Pra-Trilaterial Meeting Januari

Februari

Kesepakatan Bilateral Meeting Maret

Dokumen Renja

Dokumen Rating Output April

Catatan Hasil penelahaan Mei

Juni

Juli

Dokumen Renja Bedasarkan Pagu Anggaran Agustus

September

Catatan Hasil penelahaan Oktober

Nov

Des

Jika dibandingkan dengan penyusunan Renja

Having to compare to the previous preparations,

di tahun-tahun sebelumnya, penyusunan

Renja 2015 was more challenging for it was

Renja TA 2015 dirasa lebih menantang. Hal ini

completed prior Strategic Plan 2015-2019,

dikarenakan Renja TA 2015 disusun sebelum

which should be utilized as Renja’s preparation

Rencana Strategis 2015-2019 yang seharusnya menjadi dasar penyusunan Renja. Sesuai dengan System, Article 6 verse (2) regulated that “RenjaKL to be developed based on Renstra-KL and dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa “RenjaKL disusun berpedoman pada Renstra-KL dan

limits, as well as instilling policies, programs, and development endeavors which directly

dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan,

conducted and/or applied by the Government,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang

assuming the Government of President Susilo

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

renewed by the selected government.

masyarakat”. Penyusunan Renja TA 2015 disusun dengan menggunakan asumsi Pemerintahan selanjutnya dimutakhirkan oleh pemerintahan terpilih. Dalam pelaksanaan penyusunan Renja TA 2015,

During the process of developing Renja 2015,

masih terdapat beberapa hal yang memerlukan

86

Laporan Tahunan


perbaikan. Salah satu perbaikan yang dimaksud

of which was recognized in information delivery

terkait dengan penyajian informasi dalam

needed for Renja. Another issue was the lack

2014


BAB III

CHAPTER

of progress report on the Ministry of Finance’s Perbaikan lainnya yaitu belum adanya laporan

Renja, which could be useful for an evaluation,

pelaksanaan penyusunan Renja Kementerian

leading to a better Renja process in the future as

Keuangan yang dapat digunakan sebagai bahan

well as for knowledge management.

evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan penyusunan Renja tahun berikutnya sekaligus sebagai bahan pembelajaran (knowledge management). Kelancaran penyusunan Renja 2014 dapat

The ease in the preparing Renja could be

dipengaruhi

perangkat

influenced by the preparation components’

penyusunannya, antara lain kesiapan waktu

oleh

kesiapan

readiness, inter alia, time readiness (aware of

(mengetahui perkiraan tanggal pelaksanaan),

the implementation date), document, work

dokumen, dan kertas kerja yang diperlukan untuk tiap-tiap proses/tahap. Adapun kualitas Renja through continuous improvements based on yang didasarkan pada lesson learned dalam proses

lesson learned, embedded in the previous

penyusunan Renja sebelumnya.

preparation.

Rencana Kerja Kementerian Keuangan TA 2015

The Work Plan of the Ministry of Finance 2015

mencakup 11 Program dan 108 Kegiatan pada TA with each Echelon I was responsible towards terhadap program dan eselon II serta iInstansi

NO

UNIT

1

SETJEN

2

ITJEN

3

PROGRAM

KEGIATAN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

17

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

4

DJA

Pengelolaan Anggaran Negara

7

4

DJP

Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

17

5

DJBC

Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

16

6

DJPK

Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

5

7

DJPU

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang

6

8

DJPB

Pengelolaan Perbendaharaan Negara

10

9

DJKN

Pengelolaan Kekayaan Negara , Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

10

10

BKF

Perumusan Kebijakan Fiskal

7

11

BPPK

Tabel 3.2.1 Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan Tahun 2015 Table 3.2.1 of the Ministry of Finance 2015

9

Annual Report

Secretariat General

87

Dari Rencana Kerja tersebut kemudian ditetapkan Alokasi Pagu Anggaran Kementerian Keuangan

of the Ministry of Finance 2015 was developed,

untuk TA 2015, yang dapat dilihat pada tabel

which indicated below:

berikut: BELANJA BARANG UNIT ESELON I

BELANJA PEGAWAI

ECHELON I UNIT

PERSONNEL EXPENDITURE

Tabel 3.2.2 Pagu Kementerian Keuangan

SETJEN

GOODS AND SERVICES EXPENDITURE

OPERASIONAL

NON OPERASIONAL

OPERATIONAL

NON OPERATIONAL

BELANJA MODAL CAPITAL EXPENDITURE

TOTAL

5.401.555.452

619.584.007

995.083.524

199.930.600

7.216.153.583

Alokasi Anggaran, dalam ribuan rupiah)

Itjen

35.799.729

9.228.440

56.064.418

3.408.795

104.501.382

Table 3.2.2 Limit of the Ministry of

DJA

63.545.218

19.270.180

59.804.831

23.320.000

165.940.229

DJP

1.763.884.707

2.640.245.814

456.292.043

297.912.763

5.158.335.327

DJBC

650.484.621

699.243.424

698.662.854

641.500.968

2.689.891.867

DJPK

29.226.711

15.998.295

62.059.614

7.878.699

115.163.319

DJPU

21.173.106

16.507.358

38.232.671

2.880.760

78.793.895

DJPB

553.090.000

341.807.628

702.432.944

193.183.094

1.790.513.666

DJKN

224.465.740

153.240.829

181.332.207

87.342.189

646.380.965

BPPK

68.783.489

61.978.091

387.573.830

101.207.894

619.543.304

BKF

30.763.069

16.229.865

79.446.041

15.533.367

141.972.342

8.842.771.842

4.593.333.931

3.716.984.977

1.574.099.129

18.727.189.879

Rencana Kerja Sekretariat Jenderal TA 2015

Work Plan of Secretariat General 2015

Rencana Kerja Sekretariat Jenderal TA 2015 terdiri

Work Plan of Secretariat General 2015 consisted of

atas 17 Kegiatan atau mencakup 17 unit Eselon II dengan alokasi anggaran berdasarkan pagu alokasi anggaran sebagai berikut: Tabel 3.2.3a Rencana Kerja Sekretariat Jenderal TA 2015 Table 3.2.3a Work Plan of Secretariat General 2015

88

Laporan Tahunan


NO

as follows:

UNIT ORGANISASI

KEGIATAN

ALOKASI

ORGANIZATION UNIT

ACTIVITIES

ALLOCATION

1

Biro Bantuan Hukum Bureau of Legal Counsel

2

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

2014

Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

6.913.500.000

26.748.700.000


NO

UNIT ORGANISASI

KEGIATAN

ALOKASI

ORGANIZATION UNIT

ACTIVITIES

ALLOCATION

3

Biro Hukum Bureau of Law

Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan

4

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata laksana dan Jabatan Fungsional

5.301.600.000

Governance 5

Biro Perencanaan dan Keuangan

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran -

6

Biro Perlengkapan

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

7

Biro Sumber Daya Manusia

Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM

8

Biro Umum

Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

9

10

Pushaka -

Pusintek

7.685.200.000

65.225.500.000

BAB III

CHAPTER

Tabel 3.2.3b Rencana Kerja Sekretariat Jenderal TA 2015 Table 3.2.3b Work Plan of Secretariat General 2015

7.403.000.000 34.370.500.000

5.602.374.900.000

Koordinasi dan harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

8.473.500.000

370.094.900.000

11

Pusat Investasi Pemerintah

Pengelolaan Investasi Pemerintah

12

LPSE

Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

19.872.500.000

Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

19.984.700.000

54.156.100.000

Center

13

14

PPAJP

Gedung-gedung Keuangan negara

Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Berkantor di GKN

180.094.500.000

15

Set PP

Penyelesaian Sengketa Pajak

16

Set Komwas

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan

17

LPDP

41.822.220.000

Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

8.271.000.000

589.834.300.000

Jumlah Total

7.048.626.620.000

Annual Report

Secretariat General

89

PEMBINAAN SDM DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN HUMAN RESOURCES AND ARCHIVES MANAGEMENT

90

Laporan Tahunan


2014

BAB III


CHAPTER

Koordinasi penyiapan pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kemenkeu

Coordination of development and management of Human Resources in the Ministry of Finance

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya

Human resources development and management

manusia (SDM) di Kementerian Keuangan tidak

in the Ministry of Finance is not without a complete

lepas dari suatu siklus yang secara keseluruhan menggambarkan kegiatan dimulai dari perencanaan SDM hingga pegawai memasuki masa pensiun/

depicted in cycle below:

purna waktu, yang tergambarkan dalam siklus di bawah ini: Gambar 3.3.1 Siklus SDM Picture 3.3.1 Cycle of Human Resources Perencanaan SDM, Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan HR Planning, Recruitment, Selection & Placement

Pemberhentian dan Pensiun Termination and Retirement

Orientasi Pegawai Induction Program

Pola Karir dan Regenerasi Career and Succession

Pengelolaan Kinerja Performance Management

Pelatihan dan Pengembangan Training and Development

Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Reward and Employee Benefit

Adapun kegiatan strategis yang dilakukan Sekretariat Jenderal (Setjen) terkait pembinaan dan pengelolaan

development and management, which carried out

SDM selama tahun 2014 adalah sebagai berikut.

by the Secretariat General (Setjen) in 2014 are as follow. 1. Human Resource Planning

1. Perencanaan SDM Perencanaan sumber daya manusia (human

The Ministry of Finance’s human resources

) di Kementerian Keuangan

planning is conducted to determine the

Annual Report

Secretariat General

91

dilakukan untuk menentukan proyeksi kebutuhan dan pergerakan SDM menuju kondisi yang diinginkan di

toward a desired future. The planning is created to meet

masa depan. Perencanaan ini disusun untuk memenuhi

the human resources needs at all management levels in

kebutuhan SDM di semua level manajemen agar planning was carried out using the following elements. SDM ini dilakukan dengan menggunakan beberapa elemen sebagai berikut: a. Penyusunan Roadmap 2014-2018

a. Development of Roadmap 2014-2018 In order to realize the 2013-2017 Ministry of

Keuangan 2013-2017, diperlukan perencanaan SDM yang baik dengan tetap berprinsip pada tepat jumlah, tepat komposisi, kompetensi, penempatan, dan efisien. Dalam hal ini, harus ada koherensi antara

With that, there should be a coherence between

perencanaan strategis dan perencanaan SDM,

strategic planning and HR planning, so that the HR

sehingga pengelolaan SDM dapat berfungsi sebagai mitra strategis bagi Kementerian Keuangan.

the Ministry of Finance.

telah dilakukan, dalam rentang waktu lima tahun ke depan (2014-2018), Kementerian Keuangan telah

(2014-2018), the Ministry of Finance has developed

menyusun rencana rekrutmen pegawai dengan

recruitment plan by considering each Echelon I unit’s needs.

eselon I. Kebijakan untuk optimalisasi jumlah pegawai pada alokasi anggaran, budget disbursement, keseimbangan keuangan Pusat dan Daerah, dan pengelolaan aset Directorate General of Treasury, DJPK, DJPU, and governance melalui reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dilakukan sebagai penguatan dan balancing komposisi pegawai pada fungsi corporate services di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal

services in the Secretariat General, Inspectorate

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pegawai yang mengenai perencanaan SDM strategis yang melibatkan

strategic human resources planning, which involved the

peran serta pengelola kepegawaian di unit eselon I dan

role and management of employment in Echelon I unit

RKMK Pedoman Umum Perencanaan SDM dan Analisis

through RKMK on General Guideline of Human Resources

Kebutuhan Pegawai.

Sejak bertransformasi menuju reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan bertekad untuk terus

92

Laporan Tahunan


2014

Since moving towards bureaucracy reform, the


membangun sistem pemerintahan yang

BAB III

CHAPTER

clean governance system, improving public

bersih, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menjamin akuntabilitas serta

and good governance. Human resources

tata kelola yang baik. Manajemen SDM

management should also included in the

pun perlu melakukan transformasi untuk

good cause.

mendukung tujuan tersebut. Sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun unit-unit eselon I untuk mengembangkan gagasan-gagasan kreatif (out-of-the-box) roadmap strategis

is strategic roadmap to implement human

untuk implementasi inisiatif-inisiatif SDM yang akan dilaksanakan secara bertahap

gradual manner up to 2025.

hingga tahun 2025.

QUICK WINS (2013-2014)

Tema Theme

Memperoleh izin untuk reformasi Obtaining reform permit

JANGKA MENENGAH (2015-2019) MEDIUM TERM (2015-2019) Memperoleh keunggulan operasional dalam skala besar Obtaining

JANGKA PANJANG (2020-2025) LONG TERM (2020-2025) Mencapai reformasi terobosan breakthrough in reform

Tabel 3.3.1a Roadmap Strategis Table 3.3.1a Table of Strategic Roadmap

large scale I. Perencanaan Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai I. Workload and Employees’ Requirement Planning

Menetapkan proses perencanaan suksesi

succession planning process

Menyelaraskan perencanaan pegawai terhadap proses penetapan strategi dan anggaran employees’ planning to strategies and budget Mendirikan unit redeployment Establishing redeployment unit

II. Memperoleh dan Mempertahankan Pegawai yang Tepat II. Acquiring and Maintaining the Right Employee

Melaksanakan rekrutmen eksternal untuk jabatan strategis (Fase I: K/L)

Melaksanakan rekrutmen eksternal untuk jabatan strategis (Fase II: BUMN) Establishing a

pegawai yang diselaraskan dengan penetapan strategi dan proses penganggaran Employees’ planning process that is aligned to strategy process

Melaksanakan rekrutmen eksternal pada sektor swasta recruitment in the

recruitment for strategic planning process Ministries/Line Ministries) Campus

III. Mengevaluasi dan Menghargai Kinerja Appraising Performance

Melembagakan end-to-end performance appraisal dengan penghargaan dan konsekuensi

dan menerapkan

enhancement for

end-to-end performance appraisal with rewards and consequences IV. Menumbuhkembangkan Pimpinan IV. Growing Leaders

talent pool dan mengimplementasikan program pengembanga

Menyempurnakan skema manfaat untuk unit-unit operasional dengan kebutuhan khusus

special needs IV untuk talent pool adjustment

Dianggap sebagai salah satu leadership factory terbaik di Indonesia Considered as one of the best factory leaderships in Indonesia

Annual Report

Secretariat General

93

QUICK WINS (2013-2014)

JANGKA MENENGAH (2015-2019) MEDIUM TERM (2015-2019)

JANGKA PANJANG (2020-2025) LONG TERM (2020-2025)

Tabel 3.3.1b Roadmap Strategis Table 3.3.1b Table of Strategic Roadmap

V. Memperkuat Kapabilitas SDM V. Strengthening the HR capability

Sumber: Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025 Resources: Ministry of Finance Institutional Transformation Blueprint 2014-2025

2. Rekrutmen

2. Recruitment

Peran SDM semakin penting karena

The role of human resources is increasingly

Kementerian Keuangan merupakan lembaga

important for Ministry of Finance is an

yang memegang peranan penting dan strategis dalam perekonomian di Indonesia. Selain itu, Kementerian Keuangan memiliki kantor vertikal terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kementerian Keuangan memerlukan SDM

is professional, competent, integrity, able to

yang profesional, mempunyai kompetensi, berintegritas, mampu bersinergi, serta

itself to cater the best service for stakeholders,

mampu melakukan perbaikan terus menerus

who will hold the baton of leadership in the

untuk memberikan pelayanan terbaik

Ministry of Finance.

bagi pemangku kepentingan yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Salah satu cara Kementerian Keuangan dalam memenuhi kebutuhan SDM adalah

resources is through Civil Servants recruitmen, recruitment must be based on needs, both in

adalah untuk mengisi formasi yang lowong.

maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Rekrutmen Kementerian Keuangan telah

The recruitment of Ministry of Finance refers to

mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 2000 concerning Procurement of Civil Servant

94

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Candidates, which has been amended with

472/KMK.01/2004

tentang

Tata

Cara

472/KMK.01/2014 concerning Procedures of

Penyelenggaraan Penyaringan/Penerimaan in the Ministry of Finance, which follows open Keuangan, yang menganut prinsip sistem stage (Sistem Sel). seleksi (Sistem Sel). Rekrutmen yang ada pada Kementerian

Recruitment in the Ministry of Finance is

Keuangan terdiri atas beberapa jalur berikut:

comprised of comprised of some way below:

1. Rekrutmen Internal:

1. Internal recruitment:

Suatu proses rekrutmen untuk mendapatkan

A recruitment process to get the necessary

tenaga kerja atau sumber daya manusia yang

human resources by taking into account

dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang


sudah dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Metode-metode yang biasa digunakan

Common

dalam rekrutmen internal:

recruitment:

a. Pengangkatan (promosi);

a.

b. Pemindahan (mutasi).

b.

2. Rekrutmen Eksternal;

methods

used

in

internal

2 . External Recruitment;

Proses yang melibatkan usaha menarik

A process involving drawing people outside

orang dari luar Kementerian Keuangan

of the Ministry of Finance to apply as Civil Servants of Ministry of Finance. The

Sipil Kementerian Keuangan. Rekrutmen

external recruitment of Ministry of Finance

eksternal Kementerian Keuangan berasal applicants recruitment, and special hiring. pelamar umum, dan

. EKSTERNAL Rekrutmen Umum General Recruitment

INTERNAL Perpindahan antar Unit Esellon I (Promosi dan Mutasi) Echelon I units (Promotion and Mutation)

Lulusan STAN STAN Graduates

Gambar 3.3.2 Jalur Rekrutmen Kemenkeu Picture 3.3.2 Recruitment pathway of Kemenkeu

K/L Lain Other Ministries/Line Ministries

Profesional (Special Hirring)

Annual Report

Secretariat General

95

Keuangan Tahun Anggaran 2014 dalam Keputusan

Tahun Anggaran 2014 berupa penetapan jumlah formasi Kementerian Keuangan sebanyak 9.000 formasi, dengan rincian kebutuhan dari Jalur Rekrutmen Lulusan Sekolah as many as 5,062 people and General Recruitment Path dan Jalur Rekrutmen Umum sebanyak 3.938 orang.

reached 3,938 people.

Dalam rangka mendapatkan Formasi tersebut, Kementerian Keuangan harus menyerahkan proyeksi pegawai dengan batas usia pensiun 5 tahun ke depan, usul penambahan pegawai 5 tahun ke depan dengan detail untuk tahun 2014,

employees in the next 5 years with details for 2014,

analisis kebutuhan pegawai, analisis jabatan, peta jabatan, serta laporan redistribusi pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Tahun 2014, Kementerian Keuangan melakukan kegiatan kampanye

of Finance staged a campaign of Ministry of Finance’s

Rekrutmen Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 yang diselenggarakan di 6 (enam) lokasi yaitu: Universitas Padjajaran, Universitas Sebelas Maret, Universitas

Maret, University of Airlangga, and Kompas Karir Fair

Airlangga, serta Kompas Karier Fair Jogja Expo Centre.

Jogja Expo Center.

Proses rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi yang

The recruitment process was conducted through a

berkualitas dan berbobot untuk mengetahui kemampuan akademis dan

para calon pegawai.

Proses seleksi ini dilakukan disesuaikan dengan jalur

was executed in line with the recruitment path.

rekrutmennya.

Sejak Tahun 2013, Kementerian Pendayagunaan

Since 2013, the Ministry of State Apparatus

mengharuskan lulusan Program Diploma I dan III

obliged graduates of Associate Degree I and III

(TKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT),

keunggulan aplikasi ini adalah peserta bisa langsung

application’s excellence is the participant can

mengetahui hasil tes setelah selesai mengerjakan

directly receive test score after completing

soal ujian. Dengan demikian, tes yang dilakukan bisa

the test. Therefore, the test is more genuine, objective and transparent.

96

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Pada Tahun 2014, pelaksanaan TKD CAT bagi lulusan graduates of 2013 was centralized in Gedung CAT

Agustus 2014, serta diikuti 2.530 peserta lulusan on 1 to 3 December 2014. Rekrutmen Pelamar Umum

Recruitment of General Applicants

Kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan di Tahun Anggaran 2014 cukup banyak dan tidak sebab itu, Kementerian Keuangan membuka

Ministry of Finance opened vacancy for general

lowongan bagi formasi umum sebanyak 3.938 di Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dengan rincian 1.962 bagi lulusan Sarjana Strata I (S1), 1.357 bagi lulusan

Associate Degree III (DIII) graduates, 39 Associate

Diploma III (DIII) Umum, 39 bagi lulusan Diploma Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Umum, serta 492 bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan

graduates. The above number has been aligned

tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan

Finance.

jabatan yang ada di Kementerian Keuangan. Recruitment of Civil Servants Candidates in the Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan di 7 (tujuh) kota, yang terdiri atas 5 (lima) kota untuk rekrutmen untuk seluruh Surabaya, Makassar, dan 2 (dua) kota khusus untuk based TKD, advanced psychological test, health lanjutan, tes kesehatan dan kebugaran, serta

with details as follow:

wawancara berbasis kompetensi sebagai berikut: a. Pengumuman awal pada tanggal 12 Agustus

a.

2014; Online (melalui website Panselnas)

b.

dimulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 7

website) commenced on 24 August to 7

September 2014. Setiap pelamar yang ingin

September 2014. Each applicant applying

website sehingga pelamar hanya dapat memilih 1 instansi

Annual Report

Secretariat General

97

memilih Kementerian Keuangan sebanyak

applicants leaning to the Ministry of Finance

135.471 pelamar (terbanyak dibandingkan

was 135,471 applicants (higher than other

Kementerian/Lembaga lainnya).

Ministries/Line Ministries).

Online (melalui website Rekrutmen

c.

Kementerian Keuangan) sejak tanggal 25 Agustus

of Ministry of Finance website) since 25

sampai dengan 9 September 2014. Jumlah

August to 9 September 2014. Total applicants choosing the Ministry of Finance was

sebanyak 135.471 pelamar, namun hanya

135,471 applicants, yet the 72,856 applicants registered in the website of Ministry of

di Website Kementerian Keuangan. d. Seleksi Administrasi pada tanggal 1 sampai

Finance. d.

dengan 11 September 2014 dilakukan bagi

September 2014 was put forward for those

pelamar yang telah mengirimkan berkas lamaran. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 52.380 orang (71,90 persen dari Peserta yang melakukan

registered through the website of Ministry of Finance’s recruitment).

Keuangan) e. Tes Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted

e.

Test, dilaksanakan mulai tanggal 24 September

Competency Test, which was conducted on 24 September to 7 October 2014, followed by

orang dengan jumlah yang lulus sebanyak 7.780

40,590 people with total pass of 7,780 people

orang (19,16 persen).

(19.16%).

2014, dengan jumlah lulus psikotes sebanyak

f.

3.859 orang (49,60%) g. Tes kesehatan dan kebugaran, serta wawancara berbasis kompetensi bagi peserta dengan

with total pass of 3,859 people (49.60%). g. based interview for undergraduate applicants, was held on 1 to 5 December 2014, with total

1 sampai dengan 5 Desember 2014, dengan

pass of 2,462 people.

jumlah lulus sebanyak 2.462 orang.

lakukan dalam penyelenggaraan kali ini, diantaranya adalah

have been conducted in this batch, one of which was

pelaksanaan seleksi administrasi dengan penggunaan teknologi informasi dengan media upload dokumen sebagai pelamar. Selain itu juga dilaksanakan Tes Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang diharapkan mampu mewujudkan transparansi pelaksanaan tes yang

transparency, which centralized in data center (Jakarta)

diselenggarakan secara terpusat di pusat data (Jakarta) sehingga mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tes.

Sipil dan Formasi yang diusulkan pada 2 (dua) periode rekrutmen:

98

Laporan Tahunan


2014

divided in 2 (two) periods:


NO

FORMASI FORMATION

LULUS REKRUTMEN PASSED RECRUITMENT

CHAPTER

2014

2013 TINGKAT PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL

BAB III

FORMASI FORMATION

%

LULUS REKRUTMEN PASSED RECRUITMENT

%

1

Prodip I STAN Associate Degree I STAN

1.565

1.563

99,87%

2530

2460

97,20%

Tabel 3.3.2 Data perbandingan antara jumlah peserta

2

Prodip III STAN Associate Degree III STAN

1.725

1.723

99,88%

2532

2524

99,70%

Table 3.3.2 comparison data of applicants number

280

39

13,93%

580

339

58,45%

SMK 3

4

DIII

1.249

269

21,54%

1396

546

39,11%

5

S1

1.380

1.251

90,65%

1962

1577

80,38%

Jumlah Total

6.199

4.845

78,16%

9000

7446

82,73%

Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi, dilakukan survei persepsi akuntabilitas rekrutmen kepada para pelamar, serta diperoleh

was conducted to applicants, which 97.96%

deskripsi hasil bahwa sebanyak 97,96%

of them agreed that the recruitment of

menyatakan setuju jika dikatakan rekrutmen Kementerian Keuangan bebas dari korupsi, against the idea. This shown the respondents’ persepsi responden terkait proses rekrutmen Kementerian Keuangan adalah bebas dari

Rekrutmen

(Rekrutmen

Recruitment of Special Hiring

Khusus) Kementerian Keuangan memerlukan

The

pegawai yang memiliki kemampuan

employees with special ability, therefore

khusus, oleh karena itu Kementerian

the Ministry conducted a recruitment

Keuangan

melalukan

Ministry

of

Finance

needs

rekrutmen

untuk posisi tertentu yang dianggap strategis. Rekrutmen dilakukan dengan

compared to recruitment for common employees’ recruitment. Usually, the

bahkan

kadang kala sangat tinggi

criterias are special and urgent. Such

bila dibandingkan dengan kriteria

special hiring by the Ministry of Finance

rekrutmen untuk pegawai dengan pola

are:

biasa. Rekrutmen ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan kriteria yang bersifat khusus dan mendesak. Rekrutmen khusus yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan antara lain:

Annual Report

Secretariat General

99

a. Seleksi Hakim Pajak

a.

Dalam rangka mendapatkan Hakim yang kerja sebagaimana dipersyaratkan di atas, maka diadakan seleksi penerimaan hakim Pengadilan

Pengumuman di media cetak nasional dan internet, pada tanggal 26 September

media and internet, on 26 September

2014;

2014;

Penerimaan berkas lamaran melalui PO Oktober 2014.

2014.

Seleksi administrasi dan test pada tanggal 4 sampai dengan 24

test from 4 to 24 October 2014. Total

Oktober 2014. Lamaran yang masuk berjumlah 34 berkas. Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebanyak 23 orang, yang terdiri 20 peserta laki-laki dan 3

males and 3 females.

orang pelamar wanita; Tes pengetahuan perpajakan pada peserta yang dinyatakan memenuhi standar nilai kelulusan sebanyak 8 orang; Assessment Center pada tanggal 17

Assessment Center commenced on 17

Peserta yang dinyatakan lulus Tahapan

who passed Assessment Center Stage

Assessment Center sebanyak 8 orang;

was 8 people;

Penulisan paper dan wawancara pada tanggal 4 sampai dengan 5 Desember

conducted from 4 to 5 December 2014.

2014. Pada tahap ini akhirnya ditetapkan

At this stage, there were 8 Interview

bahwa 8 orang peserta Wawancara dinyatakan lulus, sesuai dengan

test, aligning to Secretary General

Pengumuman Sekretaris Jenderal

Announcement as Head of Tax Court

selaku Ketua

Panitia Penerimaan 07/PPHPP/2014 dated 9 December

07/PPHPP/2014 tanggal 9 Desember

2014, which was displayed through the

2014 yang ditayangkan melalui website

website of Ministry of Finance on 10

Kementerian Keuangan pada tanggal 10

December 2014; and

Desember 2014; serta Tes kesehatan dan kebugaran pada tanggal 12 Desember 2014. Adapun

2014. There were 6 people who have

peserta yang dinyatakan lulus berjumlah

passed the test.

6 orang.

100

Laporan Tahunan


2014

BAB III


b. Seleksi Terbuka Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a. dan I.b.)

CHAPTER

b. (Echelon I.a and I.b)

Latar belakang dilakukan seleksi tersebut adalah terdapat kebutuhan yang mendesak terkait pengisian 5 (lima) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

(Echelon I.a and I.b) in the Ministry of Finance.

(eselon I.a dan I.b) di lingkungan Kementerian

The vacancy included:

Keuangan. Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi

Direktur Jenderal Pajak;

Directore General of Tax; Head of Public Financial Training Center;

Keuangan;

dan Teknologi Informasi.

Technology.

Dalam rangka mendapatkan Pimpinan Tinggi high integrity and sound working experience pengalaman kerja sebagaimana dipersyaratkan di atas, maka diadakan Seleksi dengan tahapan

stages was executed:

Pendaftaran online dan pengiriman

Online registration and document

berkas,

submission,

melalui

website

www.

through

www.

seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.

seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.

go.id;

go.id;

Pemeriksaan dan seleksi administrasi terhadap 87 orang yang melakukan pendaftaran online. Pada tahapan ini

registered online. At this stage, there

hanya 73 orang yang telah memenuhi

were 73 people who have met the

persyaratan administrasi. Dari

73

orang tersebut, 52 orang berasal dari

73 people, 52 of them originated from

Kementerian Keuangan dan 21 orang

the Ministry of Finance and 21 people

berasal dari luar Kementerian Keuangan;

from outside the Ministry.

Uji kelayakan publik dan penelusuran

Public feasibility test and track records;

rekam jejak; Penulisan makalah, dilaksanakan pada Peserta yang lulus tes penulisan makalah

2014. The names were announced on 1

diumumkan tanggal 1 Desember 2014

December 2014 and those who passed

dan kepada yang lulus tersebut akan

would follow feasibility test, which was

dilakukan uji kelayakan publik yang

announced in daily newspaper, Kompas.

beritanya ditayangkan pada harian Kompas. Peserta yang lulus sebanyak

people with details as follow:

32 orang dengan rincian:

Annual Report

Secretariat General

101

a) Direktur Jenderal Pajak sebanyak

a) Directorate General of Tax as much

11 orang;

as 11 people;

b)

b)

c)

c)

d)

d) sebanyak 7 orang;

Division as much as 7 people;

e)

e) orang.;

much as 6 people.

Assessment oleh konsultan independent,

Assessment was led by independent

pada tanggal 2 sampai dengan 3

consultant from 2 to 3 December 2014;

Desember 2014; Pemeriksaan kesehatan, pada tanggal 2,

December 2014;

5 dan 8 Desember 2014; Wawancara dengan panitia seleksi

independent

interviewer

in

the

dan pewawancara independent yaitu on 10, 11, 12 December 2014, followed peserta. Sebanyak 19 peserta dinyatakan lulus

, pemeriksaan

seleksi dan pihak independen, serta uji

party), as well as public feasibility test

publik dan penelusuran rekam jejak.

and track records.

Wawancara dengan Menteri Keuangan,

Interview with the Minister of Finance

pada tanggal 29 dan 30Desember 2014

was organized on 29 and 30 December

serta 6 Januari 2015.

2014, and also 6 January 2015.

hasil dari Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan

products from Open Recruitment of Senior

Tinggi Madya (eselon I.a dan I.b) di lingkungan Kemenkeu tahun 2014 dan 2015 yang dilakukan

Ministry of Finance of 2014 and 2015. It was openly executed for all Central and Regional

Pusat dan Daerah dalam rangka mencari asset

Civil Servants in order to achieve the best asset

terbaik bangsa. Adapun kelima pejabat eselon unit satuan kerja masing-masing adalah:

follow:

Ir. Sigit Priadi Pramudito, M.A. sebagai Direktur

Ir. Sigit Priadi Pramudito, M.A. As Directorate

Jenderal Pajak;

General of Tax;

Fiskal; SUmiyati, Ak., M.F.M. as Head of Public Financial Training Center;

dan

102

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

3. Guna mempercepat penyesuaian calon pegawai

To accelerate the adjustment of new employees in the

dalam lingkungan kerja di Kementerian Keuangan, menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

people; bagi lulusan rekrutmen umum Diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2015

The program was conducted on 14 January 2015 at Istora Senayan, followed by 2,129 general

orang lulusan rekrutmen umum dan 2460 orang

recruitment graduates and 2,460 Associate Degree I

bagi lulusan rekrutmen umum graduates; Diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2015

The program was conducted on 17 February 2015 at

bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I,

Mezzanine Hall, Gedung Djuanda I, followed by 333 people.

dan misi organisasi, budaya kerja yang berlaku, tugas dan fungsi, serta pengetahuan mendasar tentang mekanisme birokrasi. 4. Assessment Center Kementerian Keuangan Rencana strategis Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014

bureaucracy mechanism. 4. Assessment Center of Ministry of Finance The strategic plan of Secretariat General 2010-2014 has

yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan assessment adalah pembentukan SDM Kementerian Keuangan

was high integrity and competence of human resources establishment in the Ministry of Finance, along with

indikator kinerja yang ingin dicapai adalah persentase

the targeted performance indicator, namely percentage

pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya:

Annual Report

Secretariat General

103

Persentase pejabat Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya, diperoleh dari jumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan dibandingkan dengan jumlah pejabat eselon II, III dan IV

compared to total of Echelon II, III, and IV in the same

Assessment Center. Pada tahun 2014, persentase

Center. In 2014, the percentage of Secretariat General

pejabat Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya sebesar 90,60%. Adapun kegiatan-kegiatan di tahun 2014 yang telah dilaksanakan

be seen below:

dapat dijelaskan sebagai berikut: Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal yang telah mengikuti

General who passed Assessment Center strected to 415

berjumlah 415 orang. Dari keseluruhan pejabat dimaksud, yang telah memenuhi standar

(JPM)

under Job Person Match (JPM) hit 376 people (90.60%).

Dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya

In order to develop human resource capacity building

berjumlah 376 orang (90.60%). 5. Pengembangan Kapasitas SDM

manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun 2014 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

have been implemented in 2013.

1. Pengusulan Peserta Diklatpim Tingkat I dan II Salah satu kegiatan sub bagian Pengembangan Kapasitas SDM di tahun anggaran 2014 adalah penyusunan administrasi dalam rangka pengusulan pejabat Kementerian Keuangan untuk mengikuti Diklatpim I dan II. Diklatpim Tingkat I

Diklatpim Level I

Untuk tahun 2014, pada awalnya telah diusulkan pejabat eselon I yang akan mengikuti Diklatpim I, namun dikarenakan para pejabat tersebut ada be postponed. keikutsertaan mereka diusulkan untuk ditunda. Meskipun demikian, pada tahun 2014 Kementerian Keuangan telah mengusulkan 1 (satu) orang pejabat I dan pejabat tersebut lulus dalam seleksi sehingga

Diklatpim Tingkat II

Diklatpim Level II

Untuk tahun 2014, Kementerian Keuangan telah

In 2014, the Ministry of Finance has proposed

mengusulkan 10 (sepuluh) orang pejabat eselon II II and 12 (twelve) people for Diklatpim Level II belas) orang untuk mengikuti seleksi Diklatpim

104

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

allowed to join Diklatpim Level II.

2. Program

adalah kegiatan

yang diselenggarakan untuk mengakselerasi dan

to accelerate and renew the understanding and

memperbaharui pengetahuan dan wawasan para pejabat senior di lingkungan Kementerian Keuangan

which related to the divisions they are leading. The

terkait dengan berbagai bidang yang mendukung

program is given in accordance with the scope of work

kepemimpinannya Program ini diberikan sesuai

they are in.

dengan lingkup kerja para pejabat senior tersebut. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

The purpose and goal of the program is elaborated below:

Maksud

Purpose

kapasitas dan wawasan para pejabat senior sesuai dengan tema yang dipilih;

accordance with the selected theme;

Tujuan

Goals

Meningkatkan dan memantapkan kapasitas

Improves and stabilizes the capacity of senior

para pejabat senior; Meningkatkan,

mengembangkan

serta

Improves, expans, and widens the knowledge

memperluas wawasan para pejabat senior dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial; Memberikan

kesempatan

peningkatan

Offers opportunities to increase the skills of

kemampuan bagi para pejabat senior; Upaya untuk melakukan transfer knowledge

Create a situation for transfer knowledge

atau knowledge sharing untuk para pejabat dan

or knowledge sharing for officials and other

pelaksana lainnya.

pelaksanaan kegiatan ini, Kementerian Keuangan . 3. Workshop Re-entry Program

3. Workshop Re-entry Program

Program ini bertujuan untuk memberikan pengembangan pada para pegawai talent (

2008) yang

dipersiapkan menjadi calon pemimpin Kementerian

be readied as leadership candidates of the future

Keuangan di masa yang akan datang. Kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2010 dengan memberikan prioritas kepada 19 pegawai yang ditunjuk menjadi talent, untuk melanjutkan studi ke luar negeri melalui skema beasiswa

through learning task scholarship scheme. The

tugas belajar. Adapun kelanjutan program para talent

following is the details of the workshops:

tersebut di tahun 2014 adalah sebagai berikut: Annual Report

Secretariat General

105

NO

Tabel 3.3.3 Workshop Re-entry Program Table 3.3.3 Workshop Re-entry Program

JENIS WORKSHOP

PESERTA

TYPE OF WORKSHOP

WAKTU PELAKSANAAN

PARTICIPANTS

1

Para atasan langsung Direct Superiors

2

Para

2008

2008

4.

TIME

15 s.d. 16 Desember 2014

8 s.d. 9 Desember 2014

4. Workshop coaching Sumber daya manusia yang berkualitas mutlak diperlukan untuk mendukung

needed to support the bureaucracy reform

reformasi birokrasi di Kementerian

in the Ministry of Finance. In order to

Keuangan. Untuk menciptakan organisasi yang melakukan perbaikan terus menerus secara berkesinambungan dan proaktif, maka diperlukan

.

Pelaksanaan

endeavor. ini

The workshop coaching was held from

dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 28

27 to 28 October 2014 at Hotel Swissbell

Oktober 2014 di Hotel Swissbell Mangga attendance was varied from Echelon III beberapa Pejabat Eselon III dan IV dari

and IV officials in Echelon I unit in the

Unit Eselon I di lingkungan Kementerian

Ministry of Finance. The Training Provider/

Keuangan. Training Provider/Fasilitator

Facilitator in the workshop was an official

dalam workshop ini

of Ministry of Finance itself who has DDI

adalah pejabat

Kementerian Keuangan yang

telah

certificate. The workshop material was focused on the Essential of Leadership

workshop tersebut adalah Esential of Leadership dan

and Coaching for Improvement.

.

5. Penyusunan administrasi atas usulan Dewan

lingkungan Kementerian Keuangan

in the Ministry of Finance

Dalam rangka melaksanakan tugas Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang

ownership of separated assets in State Owned Enterprises as well as in developing

serta dalam rangka pelaksanaan pembinaan

and supervising Public Service Agency, the Minister of Finance is deemed necessary

Menteri Keuangan perlu menempatkan wakil-wakilnya sebagai Dewan Komisaris/ State Owned Enterprise and Supervisory

6. Process of Independent Learning Task Permit and Learning Task Offered to the Kementerian Keuangan

106

Laporan Tahunan


2014

Ministry of Finance


Keuangan telah memproses surat ijin tugas

of Ministry of Finance has processed

belajar mandiri bagi 90 (Sembilan puluh)

independent learning task permit for 90

orang yang berasal dari seluruh unit eselon

(ninety) people from all Echelon I units

BAB III

CHAPTER

I di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun tugas belajar yang ditawarkan secara resmi kepada Kementerian Keuangan

AAS Scholarship from the Government of Australia were reserved for each Echelon I unit in the Ministry of Finance by the

Australia. Kedua beasiswa tersebut telah scholarship applicants of AAS I Scholarship eselon I di lingkup Kementerian Keuangan.

got up to 138 (one hundred thirty eight) applicants of Master’s Degree scholarship

orang, yang terdiri dari 28 (dua puluh

and 110 (one hundred ten) applicants of

delapan) pemohon beasiswa S2 dan 110

Doctoral’s Degree scholarship.

(seratus sepuluh) pemohon beasiswa S3. 6. Pemetaan Pegawai dan Pengelolaan Kinerja Pegawai

6. Employees’

Mapping

and

Employee

Performance Management

Dalam melaksanakan kegiatan penataan pegawai, tahapan yang dilakukan adalah conducted in accordance to the KMK 130/2013 yang dicantumkan dalam KMK 130/2013

where the employees are to be grouped based

adalah pengelompokan pegawai berdasarkan kompetensi/ potensi dan kinerja. Resources developed employees’ mapping Manusia memiliki program kerja pemetaan pegawai bagi pelaksana di lingkungan

General.

Sekretariat Jenderal. Pelaksanan psikotes dalam

employees’ mapping process was conducted

Psychological

test

within

the

rangka pemetaan pegawai dilaksanakan oleh konsultan pemenang lelang. Lelang pengadaan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014 dan

August 2014.

selesai pada tanggal 20 Agustus 2014. HARI DAN TANGGAL DAY AND DATE

Selasa, 30 September 2014 Tuesday, 30 September 2014

Rabu, 1 Oktober 2014 Wednesday, 1 October 2014

WAKTU TIME

PESERTA

PARTICIPANTS

TEMPAT

LOCATION

08.00 s.d. 12.00 WIB pendidikan SD s.d. D1 level of Elementary up to Associate Degree I Sesi I/Session I (08.00 s.d. 12.00 WIB)

pendidikan D3 s.d. S3

Sesi II/Session II (13.00 s.d. 16.00 WIB)

level of Associate Degree III up to Doctoral’s Degree

Mayapada Tower II Penthouse Floor (Level 23)

Tabel 3.3.4 Penyelenggaraan pemetaan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Table 3.3.4 The test schedule is described

Dalam pelaksanaan psikotes, para pelaksana dibagi dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan

distributed into 2 (two) groups based on its

Annual Report

Secretariat General

107

tingkat pendidikan D3 s.d. S3 dan Pelaksana dengan tingkat pendidikan SD s.d. D1. Pelaksanaan psikotes dalam rangka pemetaan

level of Elementary to Associate Degree I. The

pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal

test schedule is described below:

Kementerian Keuangan diselenggarakan pada:

2011

454/KMK.01/2011

Pada tahun 2011 diterbitkan Keputusan

In 2011 the Decree of Minister of Finance

(KMK 454/2011) tentang pengelolaan kinerja

concerning performance management in

di lingkungan Kementerian Keuangan guna

the Ministry of Finance had been issued in

mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi

order to promote bureaucracy reform and

dan transformasi kelembagaan Kementerian 454/2011 tersebut, pemerintah menerbitkan

of KMK 454/2011, the Government also

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 (PP 46/2011) tentang Penilaian Prestasi Kerja Servants

Job

Performance

Assessment,

2014 dan sebagai peraturan pelaksanaannya tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan baru terkait pengelolaan kinerja tersebut,

was established. Having to follow-up the

maka dilaksanakan sosialisasi pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan di Gedung Juanda I

the Ministry of Finance, which was held at

selama 2 (dua) hari dengan mengundang perwakilan seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya yang

Ministry of Finance, especially those who

menangani pengelolaan kinerja.

handled performance management.

Selanjutnya untuk memberikan pemahaman

To deepen the understanding towards KMK

terhadap

467/KMK.01/2014, by the end of 2014 a

KMK

467/KMK.01/2014,

pada akhir tahun 2014 diselenggarakan sosialisasi pengelolaan kinerja di lingkungan

the Ministry of Finance was conducted in 11

Kementerian Keuangan yang dilaksanakan di 11 kota, yaitu di Medan, Palembang, Jakarta, Makassar, Manado, Mataram, and Ambon. Makassar, Manado, Mataram dan Ambon. Jumlah peserta yang menghadiri acara workshop dan sosialisasi tersebut sebanyak

people.

1.037 orang. Materi yang disampaikan dalam kegiatan

The materials presented in the workshop and

workshop dan sosialisasi Pengelolaan Kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

108

Laporan Tahunan


2014

are as follow:


BAB III

CHAPTER

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Pengelolaan Kinerja Pegawai,

Employee Performance Management,

Aplikasi Pengelolaan Kinerja, 7. Manajemen Talenta

7. Talent Management

Pada tahun 2014, Manajemen Talenta ditetapkan

In 2014, the Talent Management was stated to be

menjadi salah satu dari 10 inisiatif Transformasi

Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan yang

Resources of Ministry of Finance, which regulated in

dituangkan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014 - 2015. Menjalankan amanah KMK tersebut, pada tahun 2014, sebagai

Kementerian Keuangan talent pool dan

mengimplementasikan program pengembangan.

could be perceived as a pilot project to the concept of

wins tersebut diterjemahkan sebagai pelaksanaan program

Talent Management, which established by the Ministry

percontohan (

of Finance.

) atas konsep Manajemen

Talenta Kementerian Keuangan yang telah disusun. Pelaksanaan

Manajemen Talenta dilakukan

The Pilot Project of Talent Management was executed

bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung, yaitu: Menyempurnakan infrastruktur dan konsep; Membangun ownership dan komitmen para pimpinan; Menyusun rancangan Keputusan Menteri Keuangan. 8. Penghargaan dan Penegakan Disiplin 1. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

8. Award and Discipline Enforcement 1. Karya Satya Medal Award

Karya Satya Medal Award

Throughout 2014, a total of 4,678 Karya Satya Medal

Sepanjang tahun 2014, sebanyak 4.678 penghargaan

Award has been distributed to all Civil Servants in the

Satya Lencana Karya Satya telah dibagikan kepada

Ministry of Finance with the following details:

dengan perincian sebagai berikut. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun

10 years Karya Satya Medal Award for 2,470

sebanyak 2.470 orang.

people.

Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun

20 years Karya Satya Medal Award for 1,282

sebanyak 1282 orang.

people.

Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun

30 years Karya Satya Medal Award for 926 people.

sebanyak 926 orang. 2. Penegakan Disiplin Pada tahun 2014, Menteri Keuangan telah menetapkan

2. Discipline Enforcement In 2014, the Minister of Finance has enacted

keputusan terkait: Annual Report

Secretariat General

109

Hukuman

disiplin

berdasarkan

Peraturan

keputusan. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan antara lain akibat pelanggaran ketentuan jam kerja, penyalahgunaan wewenang, dan izin perkawinan

hours, abuse of authority, permission to marry and

serta perceraian sebagaimana disebutkan dalam

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Marry and Divorce for Civil Servants.

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri (skors) berdasarkan Peraturan Pemerintah concerning Civil Servants’ Dismissal/Temporary Suspension as many as seven decisions. Temporary sebanyak tujuh keputusan. Pemberhentian

suspension was applied to the civil servants who were arrested as suspects in a criminal act.

pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana. Penyelesaian kasus berdasarkan Peraturan of civil servants accounted at four decisions. Sebagian besar terkait kasus pidana yang

The majority of the cases were of criminal cases

menyangkut jabatan. Selain itu, pada tahun 2014, Menteri Keuangan

the civil servants that were sentenced with a disciplinary

9. Sistem Informasi Kepegawaian 1. Penyusunan kebijakan pengelolaan sistem informasi

1. The development of policy on human resources Finance embodied:

- Penyusunan kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA) yang dimiliki dan diimplementasikan oleh

Finance, and Assets (SIKKA), which was owned and

Ditjen Pajak untuk dapat diimplementasikan

implemented by the Directorate General of Tax as

sebagai HRIS Kementerian Keuangan.

the HRIS of Ministry of Finance.

masing-masing unit Eselon I dan Pusintek menyusun

of Employment Division in each Echelon I unit and

peraturan terkait pengelolaan sistem informasi

Pusintek in regards to the management of human

SDM di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, yang kemudian disahkan pada tahun 2015 menjadi

of Finance, which later on legalized in 2015 into

tentang Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya

PMK.01/2015

Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan

110

Laporan Tahunan


2014

concerning

Human

Resources


BAB III

CHAPTER

sebagai suatu aturan yang menjadi dasar dalam pengelolaan sistem informasi SDM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

system in the Ministry of Finance.

2. Finalisasi Sistem HRIS Langkah-langkah yang ditempuh :

Stages that were taken are described below:

- Melakukan migrasi data dari database SIMPEG

Data migration from SIMPEG database to SIKKA

ke database SIKKA setelah sebelumnya dilakukan

database after previously an adjustment of

diperlukan. - Melakukan implementasi HRIS di beberapa Unit

Implemented HRIS in several Echelon I units as

Eselon I sebagai pilot project yang dibagi ke dalam 2 (dua) kegiatan : Pembuatan username aplikasi HRIS untuk pengguna yang ditunjuk dari perwakilan

for users who were appointed among the

beberapa unit Eselon I. Melakukan sosialisasi pengenalan fitur pemutakhiran data dan form Lembar Kepegawaian aplikasi HRIS dengan mengundang perwakilan unit Eselon I.

Echelon I unit.

3. Penyusunan Blueprint TI Manajemen SDM Management Human Resources was assisted by third party of lelang. Proses yang terangkum dalam kegiatan tersebut adalah :

following details:

- Pengumpulan informasi melalui survei terhadap responden mengenai pelaksanaan manajemen SDM, terkait dengan proses bisnis, organisasi dan teknologi informasi, serta harapan responden

related to business process, organization and

untuk masa mendatang di lingkungan Kementerian

information technology, as well as hope in the

Keuangan. Para responden survei adalah pihak-

future in the Ministry of Finance. The survey

pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan masingmasing proses bisnis. - Kegiatan penyusunan blueprint TI dilangsungkan dalam rentang waktu 5 (lima) bulan, yang dimulai

months, commenced by a kick-off meeting in

dengan kick off meeting pada awal bulan Juli

the early of July 2014 and ended in the end of

2014 dan dinyatakan selesai pada akhir bulan

4. Sistem Manajemen Talenta

4. Talent Management System

Sistem informasi ini dibangun dan disusun dan Kepangkatan untuk mencari, mengelola,

Ranking to search, manage, develop, and maintain

mengembangkan, dan mempertahankan Pegawai

the best Civil Servants (Talent) of Ministry of Finance Annual Report

Secretariat General

111

Talent) Kementerian Keuangan

to be the future leaders in achieving the vision,

yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan (future leaders) dalam rangka mendukung

term.

pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi dalam jangka panjang. Penyusunan Sistem Manajemen Talenta yang sudah

Talent

dilaksanakan dalam rentang waktu 4 (empat) bulan

implemented within the period of 4 (four) months

Management

System

that

has

been

included the following stages:

bulan Juni 2014. Penelahaan

(SOP)

pembangunan sistem.

system development.

Perancangan disain tampilan, struktur database dan pembangunan aplikasi yang dimulai pada bulan Juli hingga September 2014.

started in July up to September 2014.

5. Layanan Informasi Status Kenaikan Pangkat pada Website Tujuan layanan ini adalah memberikan informasi bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

employees in the Ministry of Finance.

Layanan informasi tersebut memanfaatkan akses mandiri pegawai Kementerian Keuangan karena bersifat pribadi dan merupakan pembinaan langsung

direct management from the related employee.

kepada pegawai yang bersangkutan. Layanan informasi tersebut sudah dapat diakses sejak periode kenaikan pangkat Oktober 2014, dikembangkan. 6.

constantly developing. (STAR)

Sistem informasi ini dibangun dan disusun guna

The STAR was created and set to accommodate the needs of Division of Human Resources Development

SDM untuk memetakan kebutuhan, pengajuan usulan kegiatan, memantau pelaksanaan, dan memantau di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

General of Ministry of Finance.

Keuangan. Penyusunan sistem informasi ini sudah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

112

Laporan Tahunan


2014

stages, which described below:


Penelahaan

BAB III

CHAPTER

(SOP)

dan dasar pembangunan sistem.

Development as the basic development system.

Perancangan disain tampilan, struktur database

Designing the display, database structure, and

dan pembangunan aplikasi yang dimulai pada tahun 2013 hingga akhir tahun 2014. Melakukan

end of 2014. (UAT).

Performing User Acceptance Test (UAT).

7. Layanan Informasi Absensi pada Website Daya Manusia Dengan menggunakan jaringan mesin absensi elektronik yang tersedia, dapat disajikan informasi absensi pegawai di lingkup Kementerian Keuangan.


Layanan informasi tersebut menggunakan akses

It uses the employees’ independent access as the

mandiri pegawai karena informasi yang tersaji bersifat pribadi dan merupakan pembinaan langsung kepada

as a direct management from the related employees.

pegawai yang bersangkutan. Tahapan pelaksanaan yang sudah ditempuh dalam

Such stages that have been executed concerning the

rangka menyajikan layanan informasi tersebut adalah sebagai berikut : Coordinating with the Division of Planning and

Pusintek. Resources in order to add more features. tersebut.

Manusia, secara tertulis melalui surat edaran

Human Resources, in writing through circular letter and face-to-face meeting (with no special

secara khusus.

schedule).

Layanan informasi tersebut sudah dapat diakses melalui website lag waktu 2 (hari) kerja. 8. Melakukan Akurasi Data Dosir Kepegawaian

8. Performing Data Accuracy on Employment Dossier

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara dokumen kepegawaian dengan pembinaan terhadap pegawai yang bersangkutan

with the development against the related employees

serta untuk mengetahui kualitas dokumen yang disimpan.

Annual Report

Secretariat General

113

Dari hasil kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen kepegawaian yang tersimpan masih belum lengkap serta kualitas dokumen yang beraneka ragam. Hal ini disebabkan karena sistem kearsipan

This was caused by archive management system

pengelolaan dokumen kepegawaian masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan payung hukum yang

organize details transfer of employment archives

mengatur detail pemindahan dan perpindahan arsip kepegawaian dari unit pengolah arsip hingga akhirnya

9. Sinkronisasi Data SIMPEG SDM Dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas basis data profiling Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pemetaan jumlah pegawai, jabatan

dan pangkat

. and rankings.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rentang waktu 5 (lima) bulan, mulai bulan Juni 2014 hingga Agustus Eselon I Kementerian Keuanga.

Pengelolaan arsip, penyusutan dan pengamanan dokumen, penataan arsip serta kearsipan elektronik 1. Pembinaan Kearsipan

of Finance.

Archives management, archives disposal and security, archives organization and electronic archives 1. Archives Development

Menteri Keuangan nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 adalah pembinaan dan pelaksanaan

dated 17 October 2014, was the development and

serta penyusutan arsip. Pembinaan kearsipan yang telah sosialisasi pengelolaan kearsipan di 5 kantor wilayah penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Ditjen Anggaran, evaluasi pengelolaan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal serta konsultasi pengelolaan arsip melalui email [email protected]. address [email protected].

114

Laporan Tahunan


2014


pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan

BAB III

CHAPTER

archive guidelines of the Ministry of Finance determined by

yang telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 276/PMK.01/2014 tanggal 31 Desember 2014 (perubahan 245/KM.1/1979 tanggal 31 Maret 1979 tentang penyeragaman pola dan sistem kearsipan Departemen Keuangan). Pada

Anggaran, Revisi JRA Ditjen Perbendaharaan dan Revisi

of the Directorate General of Treasury and JRA Revision of

JRA Ditjen Pajak.

Directorate General of Tax.

2. Layanan permintaan copy dokumen

2.

dinas Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal , arsip inaktif unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Pengadilan Pajak), arsip eks unit eselon I Kementerian Keuangan yang telah melebur dengan

archives of Echelon I unit of the Ministry of Finance that

melayani 113 surat permohonan permintaan copy dokumen, peminjaman dokumen asli dan permintaan legalisasi dokumen.

Penyusutan dan pengamanan dokumen

Archives disposal and security

Kegiatan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian kerja ke unit kearsipan Kementerian Keuangan, pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan dan pemindahan

in the Ministry of Finance and archive transfer to Archive

Indonesia). 1. Pemindahan Arsip

1. Archives Transfer

Kegiatan pemindahan arsip dilakukan terhadap arsiparsip inaktif yang telah melewati masa retensi arsip, memiliki nilai guna hukum, memiliki nilai guna sejarah dan memiliki nilai guna ilmiah. Pemindahan arsip

working units/archives manager up to archives unit.

dilakukan dari unit kerja/pengolah arsip ke unit kearsipan. Pemindahan arsip inaktif Kementerian Keuangan Unit Kearsipan I (tingkat Kementerian Keuangan)

of Finance) and Archive II Unit (level of Secretariat as Archive Unit of Secretariat General accepted several

Sekretariat Jenderal, menerima beberapa arsip inaktif

Annual Report

Secretariat General

115

pindahan dari Unit Kearsipan III di lingkungan

internal of Secretariat General, which was

Sekretariat Pengadilan Pajak.

NO

UNIT KERJA WORKING UNIT

JENIS ARSIP TYPE OF ARCHIVE

TAHUN YEAR

1.

Set.PP

Berkas Putusan Pengadilan Pajak

2003

JUMLAH TOTAL

TANGGAL DAN BERITA ACARA PEMINDAHAN DATE AND TRANSFER OF MINUTES

Tabel 3.3.5 Sekretariat Pengadilan Pajak Table 3.3.5

Verdict of Tax Court 2.


Set.PP

of Tax Court Secretariat

2004

Verdict of Tax Court 3.


Set.PP

2006

Verdict of Tax Court

180 dus

BA-001/SP.1/2014 16 Juli 2014

180 boxes

BA-001/SP.1/2014 16 July 2014

323 dus

BA-002/SP.5/2014 11 Nopember 2014

323 boxes

BA-002/SP.5/2014 11 November 2014

166 dus

BA-003/SP.5/2014 24 Nopember 2014

166 boxes

BA-003/SP.5/2014 24 November 2014

2. Pemusnahan Arsip

2.

Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip

suatu

proses

perkara

dan

mendapat

proses pemusnahan arsip diatur melalui SE-1/ MK.1/2014 tentang Tata Cara Pemusnahan Arsip di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ministry of Finance. As Archive I Unit of the

Selaku Unit Kearsipan I Kementerian Keuangan, untuk melaksanakan tugas penilaian terhadap arsip-arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan, sebelum dimintakan persetujuan tertulis having the approval, the proposed archives

Tabel 3.3.6a Rekapitulasi Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

musnah yang telah disetujui oleh Kepala

must adhered to the Decree of the Minister

Keuangan sebelum dilakukan pemusnahan

proposer working unit.

oleh unit kerja pengusul.

NO

Kementerian Keuangan Tahun 2014

Laporan Tahunan

Number of Archives

Biro Umum

2.

Ditjen Anggaran Directorate

Sekretariat Ditjen Anggaran

Budget

of the Ministry of Finance 2014


Jumlah Arsip

Working Unit

Sekretariat Jenderal Secretariat General

Archives Materials/

116

Unit Kerja

Echelon I Unit

1.

Table 3.3.6a Implemented Archives

Unit Eselon I

Budget

2014

Keputusan Pemusnahan dan Penghapusan Decree of Destruction and Write-Off

30

Kep-25/SJ.8/2014 tanggal 5 Agustus 2014 Kep-25/SJ.8/2014 dated 5 August 2014

1.800

108/KM.1/2015 tanggal 9 Februari 2015 108/KM.1/2015 dated 9 February 2015

Keterangan Description

Pemusnahan Bahan Non Arsip dan Duplikasi Berlebih


NO

3.

Unit Eselon I

Unit Kerja

Jumlah Arsip

Echelon I Unit

Working Unit

Number of Archives

Ditjen Pajak Pajak Directorate

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Tax

Jakarta KPP Madya Sidoarjo Service Tax

949

5.617

Sidoarjo Kantor Pusat DJP

1.396

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Description

5/KM.1/2014 tanggal 6 Januari 2014 5/KM.1/2014 dated 6 January 2014

Penilaian Arsip Tahun 2013 Archives

70/KM.1/2014 tanggal 11 Februari 2014 70/KM.1/2014 dated 11 February 2014


Tabel 3.3.6b Rekapitulasi Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

Kementerian Keuangan Tahun 2014 Table 3.3.6b

212.139

227/KM.1/2014 tanggal 7 April 2014 227/KM.1/2014 dated 7 April 2014


30.353

561/KM.1/2014 tanggal 19 Agustus 2014 561/KM.1/2014 dated 19 August 2014

17

734/KM.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 734/KM.1/2014 dated 8 October 2014

2.572


104.891


13.650

3/KM.1/2014 tanggal 6 Januari 2014 3/KM.1/2014 datedl 6 January 2014

Jakarta KPP Pratama Jakarta Menteng Satu

Keterangan

Implemented Archives

Investment One KPP Pratama

Decree of Destruction and Write-Off

CHAPTER

386/KM.1/2014 tanggal 2 Juni 2014 386/KM.1/2014 dated 2 June 2014

DJP KPP Penanaman Modal Asing Satu

Keputusan Pemusnahan dan Penghapusan

BAB III

Archives Materials/

Jakarta Menteng One KPP Penanaman Modal Asing Satu (Usulan Kedua) Investment One (Second Proposal)

4.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Directorate Customs and Excise

KPPBC TMP Customs and Excise Supervision and


TMP Soekarno KPPBC TMP C Lhokseumawe Customs and Excise Supervision and

36

228/KM.1/2014 tanggal 7 April 2014 228/KM.1/2014 dated 7 April 2014

TMP C Lhokseumawe KPPBC Tipe Pratama Sibolga

422

Customs and Excise Supervision and


Sibolga KPPBC TMP B Bandar Lampung Customs and Excise Supervision and

513

385/KM.1/2014 tanggal 2 Juni 2014 385/KM.1/2014 dated 2 June 2014

TMP B Bandar Lampung

Annual Report

Secretariat General

117

NO

Tabel 3.3.6c Rekapitulasi Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

4.

Kementerian Keuangan Tahun 2014

Unit Eselon I

Unit Kerja

Jumlah Arsip

Echelon I Unit

Working Unit

Number of Archives

KPPBC TMP B Bandar Samarinda Customs and Excise Supervision and

2.675

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Directorate General of Customs and Excise

Implemented Archives Archives Materials/


562/KM.1/2014 tanggal 19 Agustus 2014 562/KM.1/2014 datedl 19 August 2014

50

634/KM.1/2014 tanggal 22 September 2014 634/KM.1/2014 dated 22 September 2014

KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Customs and Excise Supervision and

6 m3


158


821


735


158


821


735


822

950/KM.1/2014 tanggal 22 Desember 2014 950/KM.1/2014 dated 22 December 2014

Madya Customs of Tanjung Emas Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT of DJBC in Bali, NTB, and NTT KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta Customs and Excise Supervision and Madya Customs A of Purwakarta KPPBC Tipe Pratama Panarukan Customs and Excise Supervision and Pratama of Panarukan Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT of DJBC in Bali, NTB, and NTT KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta Customs and Excise Supervision and Madya Customs A of Purwakarta KPPBC Tipe Pratama Panarukan Customs and Excise Supervision and Pratama of Panarukan KPPBC TMP A Bekasi Customs and Excise Supervision and TMP A Bekasi

Laporan Tahunan


Description

Madya Customs B of Banjarmasin


118

Keterangan

TMP Samarinda KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin Customs and Excise Supervision and

Table 3.3.6c


2014

Arsip force majeure Force majeure archives


NO

4.


Unit Eselon I

Unit Kerja

Jumlah Arsip

Echelon I Unit

Working Unit

Number of Archives


732

955/KM.1/2014 tanggal 23 Desember 2014 955/KM.1/2014

139


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

KPPBC TMP B Jambi Customs and

BAB III

CHAPTER

Keterangan Description

Tabel 3.3.6d Rekapitulasi Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

Supervision and

Customs KPPBC Tipe Madya Pabean Merak Customs and

Kementerian Keuangan Tahun 2014 Table 3.3.6d

Supervision and

Implemented Archives

Madya Customs

Archives Materials/

Kanwil DJBC Jawa Barat

Proses Permintaan Persetujuan Kepala ANRI


Java Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam

865


Customs and 5.

Ditjen Perbendaharaan

KPPN Tuban State Treasury

177


Penilaian Arsip Tahun 2013

Treasury

KPPN Kotabaru (Usulan Tahun 2013) State Treasury

55



KPPN Medan II State Treasury

1.915

72/KM.1/2014 tanggal 11 Februari 2014 72/KM.1/2014


KPPN Gunungsitoli State Treasury

904

(Proposal in 2013)

Gunungsitoli Kantor Wilayah DJPB Jawa Barat

1.466

DJPB in West Java Kanwil DJPB Kalimantan aSelatan

145

DJPB in South Kalimantan

307/KM.1/2014 tanggal 16 April 2014 307/KM.1/2014 dated 16 April 2014 311/KM.1/2014 tanggal 22 April 2014 311/KM.1/2014 dated 22 April 2014 550/KM.1/2014 tanggal 15 Agustus 2014 550/KM.1/2014 dated 15 August 2014

KPPN Bekasi State Treasury

254

733/KM.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 733/KM.1/2014

Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah

135


183

653/KM.1/2014 tanggal 25 September 2014 653/KM.1/2014

DJPB in Central Sulawesi KPPN Kotabaru (Usulan tahun 2014) State Treasury (Proposal in 2014)

Annual Report

Secretariat General

119

NO

Tabel 3.3.6e Rekapitulasi Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

5.

Unit Kerja

Jumlah Arsip

Echelon I Unit

Working Unit

Number of Archives


Ditjen Perbendaharaan

KPPN Balige State Treasury

5.161


Treasury

KPPN Pekanbaru State Treasury

6.512


KPPN Gorontalo State Treasury

504


KPPN Baturaja State Treasury

171


Kementerian Keuangan Tahun 2014 Table 3.3.6e Implemented Archives Archives Materials/ of the Ministry of Finance 2014

1.061

974/KM.1/2014 tanggal 31 Desember 2014 4/KM.1/2014 dated 6 January 2014

12.718


State Treasury

KPPN Jakarta I

6.


Unit Eselon I

Ditjen Kekayaan Negara

KPKNL Purwokerto

468

Kantor Pusat DJKN

447

Inspektorat Jenderal

Itjen

Proses Permintaan Persetujuan Kepala ANRI

250

General


General Jumlah Arsip yang dapat dimusnahkan Total Archives to be destroyed

Description

434/KM.1/2014 tanggal 23 Juni 2014 434/KM.1/2014 dated 23 June 2014 954/KM.1/2014 tanggal 23 Desember 2014 954/KM.1/2014

Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

7.

Keterangan

412.108

3.

3. Penyerahan arsip dilakukan dari Kementerian/ the Ministries/Line Ministries/State Owned Daerah/Perusahaan/Swasta ke Lembaga

Enterprises/Regional

Owned

Enterprises/

Regional Government/Corporates/Private to

Mei 2014. Dokumen yang diserahkan kepada 1968-2011 serta Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1968.

120

Laporan Tahunan


2014

Decree of Minister of Finance 1968.


Penataan arsip dan kearsipan elektronik

BAB III

CHAPTER

Archives organization and electronic archives

pemberkasan, pendataan ulang dan penataan ulang (reboxing), dan fumigasi arsip. Pelaksanaan pemeliharaan arsip dilakukan terhadap arsip-arsip

maintenance was applied to the ones managed

baru di Cilandak. Saat ini arsip yang ditempatkan di Gedung Arsip tersebut adalah arsip berkas perkara

in Cilandak. Currently, archives that resided inside

milik Sekretariat Pajak tahun 2003-2006. Adapun alih media arsip tahun 2000-2012.

have transferred archives from the period of 20002012 into electronic archives.

Annual Report

Secretariat General

121

PENYELENGGARAAN ORGANISASI, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT ORGANIZATION MANAGEMENT AND PUBLIC RELATIONS

122

Laporan Tahunan


2014

BAB III


Pembinaan, Penataan Organisasi serta Tata Laksana dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di Kemenkeu

CHAPTER

Organization Structure, Implementation Procedure, and Functional Position in the Ministry of Finance

Penyelesaian Penataan Organisasi Kementerian Keuangan Pada tahun 2014, penataan organisasi Kementerian Keuangan dilakukan pada unit organisasi kantor Selain penajaman tugas dan fungsi unit organisasi, penataan organisasi juga dilakukan untuk daerah. 1. Penataan Organisasi Kantor Pusat a. Penataan organisasi kantor pusat Kementerian Keuangan merupakan Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa yang

Financial Services Authority, which covers:

pembentukan Pusat Kebijakan Sektor

establishment of Center for Financial

perubahan nama Direktorat Jenderal

change of name of the Directorate

Pengelolaan Utang (DJPU) menjadi

General of Debt Management (DJPU)

Direktorat Jen-deral Pengelolaan

to Directorate General of Financing

Pembiayaan dan Risiko (DJPPR);

and Risk Management (DJPPR);

pembentukan Direktorat Penge-

establishment

lolaan Dukungan Pemerintah dan

Government Support Management

Pembiayaan

Infrastruktur

of

Directorate

of

pada

and Infrastructure Financing at the

Direktorat Jenderal Pengelolaan

Directorate General of Financing and

Pembiayaan dan Risiko (DJPPR);

Risk Management (DJPPR);

pengalihan Pusat Pengelolaan Risiko

transfer of Center for Fiscal Risk

pembentukan 1 (satu) unit eselon IV

establishment of 1 (one) unit echelon

(pada Direktorat Sistem Penganggaran, DJA) untuk menampung tugas

System, DJA) to accommodate the

program dana pensiun;

task of pension fund program;

perubahan

nomenklatur

serta

change of nomenclature as well as

penajaman tugas dan fungsi pada PPAJP menjadi Pusat Pembinaan

of PPAJP to Coaching Center for

Annual Report

Secretariat General

123

Profesi Keuangan (PPPK) terkait

Finance

Professionals

pembinaan, pengembangan, dan

regarding coaching, development,

pengawasan atas profesi keuangan

and

monitoring

of

(PPPK) Actuarial

penajaman tugas dan fungsi pada beberapa unit eselon I. b. Penataan

organisasi

in several Echelon I units. Sekretariat

Pengadilan Pajak yang dilakukan melalui

of Tax Court was conducted through the

penajaman tugas dan fungsi serta well as adding 3 (three) units of Echelon IV Sekretariat Pengadilan Pajak.

to the Secretariat of Tax Court.

a. Penataan organisasi serta penajaman tugas dan fungsi pada instansi vertikal

Pembentukan 2 (dua) Kantor Wilayah

Establishment of 2 (two) Regional

yaitu: -

Pemecahan Kanwil Jakarta Selatan menjadi Kanwil Jakarta Selatan I dan Kanwil Jakarta

of South Jakarta I and Regional

Selatan II

Pembentukan 10 (sepuluh) KPP

Establishment of 10 (ten) KPP

Pratama Ditjen Pajak, antara lain:

Pratama of Directorate General of Tax, among others, are:

NO

Tabel 3.4.1 Pembentukan 10 (sepuluh) KPP Pratama Ditjen Pajak Table 3.4.1 Establishment of 10 (ten) KPP Pratama of Directorate General of Tax

KPP PRATAMA

PEMECAHAN / DIVISION

1

Jakarta Kebayoran Baru Satu

a. Kebayoran Baru Satu b. Kebayoran Baru Empat

2

Tigaraksa

a. Tigaraksa b. Cikupa

3 4

Serpong

5

Bekasi Selatan

a. Serpong a. Bekasi Selatan

6 7

124

Laporan Tahunan


a. Cimanggis b. Sawangan a. Batam

8

Batam

9

Jakarta Kebayoran Lama

a. Kebayoran Lama b. Pesanggrahan

10

Bekasi Utara

a. Bekasi Utara b. Bekasi Barat

2014


BAB III

CHAPTER

b. Penataan organisasi serta penajaman tugas dan fungsi pada instansi vertikal the Directorate General of Custom and Peningkatan

tipologi

Kantor of Surveillance and Custom and

Soekarno-Hatta (Eselon III) menjadi

Pabean Soekarno-Hataa (Echelon

Kantor Pelayanan Utama Tipe C

III) to Customs Main Services Type C

Madya Pabean C Tarakan menjadi

NO

KPPBC

1

PEMECAHAN / DIVISION KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi

KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang 2

KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan

KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan

KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala Namu 3

Tabel 3.4.2 Pembentukan Table 3.4.2 Establishment

KPPBC Tipe Madya Peban Juanda

KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo 4

KPPBC Tipe Madya Peban Tanjung Mas

KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Mas

KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang 5

KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai

KPPBC Tipe Madya Peban Ngurah Rai KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar (KPPBC Tipe Pratama Benoa dihapus) (KPPBC Tipe Pratama Benoa was removed)

3. Penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) management a. Pembentukan UPT Kantor Pengelolaan

a. Establishment of UPT at Disaster

Pemulihan Data ( Centre b. Pembentukan UPT Pangkalan Sarana

NO

UNIT ORGANISASI ORGANIZATION UNIT

1

SURAT PERSETUJUAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LETTER OF APPROVAL FROM THE MINISTER FOR EMPOWERMENT OF STATE APPARATUS AND BUREAUCRACY REFORM

PENETAPAN MENTERI KEUANGAN THE STIPULATIONS OF THE MINISTER OF FINANCE

Table 3.4.3a

Organisasi Kantor Pusat

a. Kantor Pusat Kementerian Keuangan

Tabel 3.4.3a Penataan Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2014

of the Ministry of B/3692/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014 B/3692/M.PAN-RB/10/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Annual Report

Secretariat General

125

NO

UNIT ORGANISASI ORGANIZATION UNIT

SURAT PERSETUJUAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LETTER OF APPROVAL FROM THE MINISTER FOR EMPOWERMENT OF STATE APPARATUS AND BUREAUCRACY REFORM

PENETAPAN MENTERI KEUANGAN THE STIPULATIONS OF THE MINISTER OF FINANCE

Tabel 3.4.3b Penataan Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2014 Table 3.4.3b

b. Sekretariat Pengadilan Pajak

of the Ministry of

B/3929/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 B/3929/M.PAN-RB/10/2014 dated 17 October 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak -

2 a. Direktorat Jenderal Pajak


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Pajak -

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi dan Cukai -

3

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

a. UPT Kantor Pengelolaan Pemulihan Data ( ) di Balikpapan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data -

b. UPT Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai di Sorong


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai -

126

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Penyelesaian Uraian Jabatan Penyempurnaan uraian jabatan yang menjadi target pada tahun 2014 adalah uraian jabatan pelaksana

Directorate General of Custom and Excise, Directorate General of Treasury, Directorate General of State uraian jabatan fungsional dosen di lingkungan environment of State College of Accountancy. Pada tahun 2014, terdapat 6 (enam) Keputusan

In 2014, there were 6 (six) Decrees of the Minister

Menteri Keuangan mengenai Uraian Jabatan yang telah ditetapkan, antara lain:

inter alia:

KM.1/2014 tentang Uraian Jabatan Pelaksana Instansi Vertikal dan Unit PelaksanaTeknis di of Custom and Excise; KM.1/2014 tentang Uraian Jabatan Pelaksana Instansi Verikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Directorate General of State Assets; KM.1/2014 tentang Uraian Jabatan Pelaksana Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; of Tax; KM.1/2014 tentang Uraian Jabatan Pelaksana

KM.1/2014 tentang Uraian Jabatan Pelaksana Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

Directorate General of Treasury; and

KM.1/2014 tentang Uraian Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Akuntansi

Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja, pada tahun

In the sense of performance management, in

2011 Kementerian Keuangan telah menetapkan

Annual Report

Secretariat General

127

KMK.01/2011. Pada tahun 2011 pula, Kementerian Keuangan

KMK.01/2011. Also, in the same year, the Ministry of

menerapkan mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang PMK.01/2011. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa salah satu persyaratan yang dipergunakan dalam penetapan

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 2011 concerning Civil Servants Job Performance Assessment, performance management has been adjusted in the Ministry di lingkungan Kementerian Keuangan melalui penetapan Dengan ditetapkannya PMK 246 tersebut, pengelolaan kinerja

the PMK 246, performance management in the Ministry of

di lingkungan Kementerian Keuangan telah disesuaikan dengan

Dalam rangka mengakomodir perubahan tersebut, pada mengoordinasikan dilakukannya perubahan mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam PMK

syarat kenaikan/penurunan peringkat jabatan pelaksana. Selain itu, dalam PMK tersebut diatur pula mengenai syarat tambahan yang dipergunakan dalam penetapan kenaikan peringkat jabatan, yaitu syarat minimal pendidikan yang telah disesuaikan dengan kamus jabatan pelaksana yang ditetapkan

Kementerian Keuangan

Workload Analysis. It is a tool to monitor and evaluate salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi organisasi agar mampu melaksanakan tugas

kerja tersebut dilakukan untuk mengetahui secara lebih objektif mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas unit. Analisis beban kerja di Kementerian Keuangan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Lingkungan Departemen Keuangan.

128

Laporan Tahunan


2014

concerning Workload Analysis in the Ministry of Finance.


Sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan disampaikan

BAB III

CHAPTER

In accordance with the schedule that has been made and

2014 dimulai dengan melakukan persiapan pada bulan Januari, pengumpulan data bulan Februari, pengolahan data dan Transformasi Kelembagaan dan Pelaporan pada awal serta pembahasan dan penetapan standar norma waktu pada bulan Mei – September 2014.

Persiapan Pengumpulan dan Pengolahan Data Kelembagaan

Sekretaris Jenderal

the Secretary General

unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan unit

the Echelon II units in the Secretary General and Echelon

Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan

I units in the Ministry of Finance

pada: 11 (sebelas) kantor pusat unit organisasi eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Directorate General of Tax (DJP), Directorate General of

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Inspektorat Jenderal,

General of Debt Management (DJPU), Inspectorate

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data beban kerja Tahun 2014 pada Kementerian Keuangan menunjukkan

2014 of the Ministry of Finance showed that the Ministry had

bahwa Kementerian Keuangan memiliki beban kerja sebanyak

workload of 109,773,322.24 man hours, lacking of employees

109.773.322,24 orang jam, kekurangan pegawai sebanyak at 1.22.

Annual Report

Secretariat General

129

Tabel 3.4.4 Kementerian Keuangan Table 3.4.4 Workload Analysis Result of the Ministry of Finance

NO

UNIT ORGANISASI

JUMLAH BEBAN KERJA UNIT

(1)

(2)

(3)

1


2

JUMLAH JUMLAH KEBUTUHAN PEJABAT/ PEGAWAI/ PEGAWAI PEJABAT YANG ADA (4)

(5)

+/-

EU

PU

KET.

(6)

(7)

(8)

(9)

3.403.936,335

2.221

1.955

-266

1,16

A

Sangat Baik

Direktorat Jenderal Anggaran

1.261.672,91

817

746

-71

1,12

A

Sangat Baik

3

Direktorat Jenderal Pajak

6.921.037,98

4.120

3.909

-211

1,07

A

Sangat Baik

4

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1.972.033,56

1.292

1.079

-213

1,21

A

Sangat Baik

5

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1.559.131,13

1.034

944

-90

1,10

A

Sangat Baik

6

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

891.605,00

585

527

-58

1,12

A

Sangat Baik

7

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

739.393,00

466

433

-33

1,07

A

Sangat Baik

8

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

546.443,19

355

323

-32

1,12

A

Sangat Baik

9


994.740,86

655

579

-76

1,13

A

Sangat Baik

10

Badan Kebijakan Fiskal

678.191,23

438

405

-33

1,11

A

Sangat Baik

11

Keuangan

1.607.567,59

1.051

992

-59

1,08

A

Sangat Baik

JUMLAH

19.945.652,79

13.034

11.892

-1.142

1,11

A

Sangat Baik

Kementerian Keuangan To recognize the extent of performance or kepuasan pelayanan yang dilakukan Kementerian Keuangan kepada masyarakat atau pihak penerima penerima layanan

Finance towards the public or users, it needs

berdasarkan unsur-unsur

pelayanan. Pada tahun 2014, Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan dilakukan among others, are: pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan, antara lain: mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan pengguna layanan pada semua unsur layanan berbagai level;

levels; have been and need to be improved;

menganalisis kinerja (

) dari unit

layanan eselon I berdasarkan indikator/unsur

to analyze performance of Echelon I service unit based on service indicators/elements;

layanan; (performance) pelayanan masing-masing unit

of each Echelon I unit, city, and service element

eselon I, kota, dan unsur layanan dari waktu ke waktu; menganalisis keterkaitan antara kinerja unsurlayanan Kementerian Keuangan.

130

Laporan Tahunan


2014

Finance.


Unsur layanan yang menjadi fokus utama

Service elements used as survey’s main focus are

pelaksanaan survei, yaitu:

as follow:

BAB III

CHAPTER

keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi; informasi layanan (persyaratan, prosedur, dll); etc); kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang

procedure’s conformity to the determined

ditetapkan; sikap petugas/pegawai; kemampuan dan keterampilan petugas/pegawai; lingkungan pendukung; akses terhadap kantor layanan; waktu penyelesaian layanan; pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang

payment of fees as per the determined

ditetapkan; pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan (syarat/prosedur); keamanan lingkungan dan layanan.

environment and service safety.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian

dan Makasar. Sedangkan total responden yang

Makasar. Total of interviewed respondents reached

diwawancarai sebanyak 2.832 responden (target

2,832 (exceeded the target number of 2,600

2.600 responden).

respondents).

KANTOR UNIT LAYANAN

TOTAL REALISASI

SERVICE OFFICE UNIT

TOTAL REALIZATION

DJP

JAKARTA

MEDAN

SURABAYA

BALIKPAPAN

MAKASSAR

BATAM

833

310

122

117

87

106

91

DJBC

579

299

100

89

49

36

76

DJA

135

135

-

-

-

-

-

DJPB

392

106

60

66

49

55

56

DJKN

350

67

55

80

44

55

49

DJPK

91

21

19

13

13

12

13

SETJEN

248

247

-

1

-

-

-

ITJEN

25

20

3

-

-

-

2

DJPU

49

49

-

-

-

-

-

BPPK

130

130

-

-

-

-

-

Total

2832

1314

359

366

242

264

287

Adapun hasil survei terhadap 7 (tujuh) unit eselon I

The result of survey in 7 (seven) Echelon I units, as

selaku unit yang secara langsung menyelenggarakan

the ones which directly performed services to users

(skala 5), sedangkan Indeks Kepuasan Pengguna

of the Ministry of Finance that included 10 (ten)

Layanan Kementerian Keuangan yang meliputi

Echelon I units of the Ministry of Finance (excluding

Tabel 3.4.5 Jumlah responden survei kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Table 3.4.5 Respondent number Survey of the Ministry of Finance

10 (sepuluh) Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Annual Report

Secretariat General

131

4.1 4.04

4.05 4

Survei terhadap 7 (tujuh) unit eselon I Graph 3.4. Survey in 7 (seven) Echelon I units

3.95

3.98

3.92

3.9

3.9 3.85

3.87

3.8

3.86

3.86

3.75 3.7

3.76

3.65 3.6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1. Penyelesaian SOP Reguler di lingkungan Kementerian Keuangan

Finance

Sejalan dengan program reformasi birokrasi yang

In line with current bureaucracy reform

sedang digulirkan dan sebagai organisasi yang pro publik, penyempurnaan proses bisnis merupakan

business process improvement is a necessity. It

suatu keniscayaan. Penyempurnaan proses bisnis diarahkan guna menghasilkan suatu tata laksana dan sistem yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyempurnaan proses bisnis dilakukan melalui serangkaian proses analisis

improvements aiming to enhance the system’s

dan perbaikan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien, Adapun salah satu muara atas perbaikan/ penataan tata laksana (proses bisnis), selain perbaikan terhadap struktur organisasi dan uraian

Procedure (SOP) is recognized as another way

jabatan (urjab) adalah pembuatan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP). Secara garis besar, terdapat 4 (empat) proses

On the surface, there are 4 (four) processes

Ketatalaksanaan dalam melaksanakan reviu SOP, antara lain:

alia: Review/preliminary research

132

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Pemeriksaan ulang dan/ atau Penerbitan persetujuan/rekomendasi tertulis Sekretaris Jenderal.

Ketatalaksanaan menerima 20 usulan konsep SOP dari unit eselon I. Terhadap 20 usulan unit

of SOP concepts from Echelon I unit and 18

eselon I tersebut, sebanyak 18 usulan telah

proposals were approved by the Secretary

diperoleh persetujuan/penetapan Sekretaris

General. As per December 31st, 2014, 2 SOP

Jenderal. Sedangkan sebanyak 2 usulan SOP

proposals from the Directorate General of

dari Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Pengelolaan Utang sampai dengan tanggal 31

Management was being revised and discussed

Desember 2014 sedang dalam proses perbaikan

within internal unit regarding to SOP resume

dan pembahasan internal unit bersangkutan Organisasi dan Ketatalaksanaan. UNIT ESELON I

NO

SURAT PERSETUJUAN

ECHELON I UNIT

LETTER OF APPROVAL

JUMLAH SOP

NUMBER OF SOP

1.

Ditjen. Anggaran

1. S-806/SJ/2014 2. S-1561/SJ/2014 3. S-1670.3/SJ/2014

1 SOP 42 SOP 8 SOP

Tabel 3.4.6 Usulan SOP Unit Eselon I

2.

Ditjen. Pajak Directorate General of Tax

1. S-920/SJ/2014 2. S-2258/SJ/2014

182 SOP 193 SOP

Persetujuan Sekretaris Jenderal

3.

Ditjen. Bea dan Cukai Directorate General of Custom and Excise

1. S-1197/SJ/2014 2. S-2641/SJ/2014

226 SOP 144 SOP

4.

Ditjen. Perbendaharaan Directorate General of Treasury

1. 2. 3. 4.

S-987/SJ/2014 S-1182/SJ/2014 S-1317/SJ/2014 S-1581/SJ/2014

264 SOP 5 SOP 8 SOP 5 SOP

5.

Ditjen. Kekayaan Negara Directorate General of State Assets

1. S-1013/SJ/2014 2. S-1438/SJ/2014

148 SOP 70 SOP

6.

Ditjen. Perimbangan Keuangan Directorate General of Fiscal Balance

S-920/SJ/2014 (usulan ke-1) S-920/SJ/2014 (1st proposal)

51 SOP

7.

Ditjen. Pengelolaan Utang Directorate General of Debt Management

S-1442.1/SJ/2014 (usulan ke-1) S-1442.1/SJ/2014 (1st proposal)

39 SOP

8.

Inspektorat Jenderal Inspectorate General

S-2697/SJ/2014

20 SOP

9.

Badan Kebijakan Fiskal F

S-1073/SJ/2014

200 SOP

10.

Khusus untuk SOP Sekretariat Jenderal, sebanyak 101 SOP telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-375/SJ/2014 E

Table 3.4.6 SOP Proposals from Echelon I Units which have been approved by the Secretary General

2. Penyelesaian SOP-Link di lingkungan Kementerian Keuangan

Finance

Ketatalaksanaan telah menyusun 18 (delapan

Procedure have developed 18 (eighteen) SOP-

belas) SOP-Link, antara lain:

Link, as seen below:

Annual Report

Secretariat General

133

a.

a. Preparing Honorable Dismissal as Civil Servants with Pension Rights for Employees

b. Pelaksanaan Penilaian Kantor Pelayanan

b.

Percontohan Di Lingkungan Kementerian

Pilot Project in the Ministry of Finance

Keuangan c. Pengurusan Pemberhentian pegawai Atas

c. Preparing Employees’ Dismissal at One’s

Permintaan Sendiri dengan Hak Pensiun d.

d. Providing Assurance and Interest Subsidy oleh Pemerintah Pusat Kepada Perusahaan

by Central Government to Indonesian

Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Penjatuhan

e.

Hukuman Disiplin berdasarkan Hasil Audit

Disciplinary Code based on Inspectoral


General Audit

f.

f.

the Ministry of Finance Keuangan g. Pengembangan Sistem Aplikasi Inspektorat

g.

Jenderal bersama Pusat Sistem Informasi

System together with Center for Finance

dan Teknologi Keuangan h. Penyelesaian Usulan Penyanderaan Wajib

h.

Pajak/Penanggung Pajak i. Penyelesaian

Usulan

Hostage Perpanjangan

i.

Penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung

Hostage Extension

Pajak j. Penyelesaian

Usulan

Pencabutan

j.

Penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak k. Penyelesaian Permohonan Penghapusan

k.

Piutang Pajak l. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

l.

Tentang Dana Alokasi Umum m. Prosedur Pinjaman Siaga Dalam Penanganan

m. Procedure of Standby Loan in Crisis

Krisis (Pembiayaan)

Management (Financing)

n.

n.

o.

o.

p.

p. Penyelesaian Pemberian Izin Tertulis kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli untuk or about the Taxpayers Wajib Pajak

134

Laporan Tahunan


2014


r. Layanan informasi atas peranan PPID di

the Ministry of Finance

3. Penyempurnaan SOP Layanan Unggulan (

3. Improving SOP Quick Wins in the Ministry of

Wins) di lingkungan Kementerian Keuangan penetapan

Keputusan

Operasi

(Standard

Finance

Menteri

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Prosedur

CHAPTER

r.

lingkungan Kementerian Keuangan

Melalui

BAB III

concerning Amendment of the Decree of the

Operating

Procedure) Layanan Unggulan Kementerian

of the Ministry of Finance’s Primary Service,

Keuangan. Penyempurnaan dilakukan terhadap

such improvements to primary services are

layanan unggulan di bidang kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan utang.

NO 1.

debt management.

BIDANG LAYANAN UNGGULAN

LAYANAN UNGGULAN

PRIMARY SERVICES’ SECTOR

Kekayaan Negara State Assets

PRIMARY SERVICES

2.

Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat PKNSI

3.

Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Wilayan (Kanwil) DJKN

4.

Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kanwil DJKN

5.

Pelayanan permohonan Keringanan Utang pada Kanwil DJKN

6.

Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Banguan pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL)

7.

Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL

8.

Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL

9.

Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara

Tabel 3.4.7a Penyempurnaan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Keuangan Table 3.4.7a Primary Services Improvement in the Ministry of Finance

10. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan 11. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) 12. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) 13. Penetapan jadwal lelang 14. Pelaksanaan Lelang 15. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang 16. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang

Annual Report

Secretariat General

135

NO

Tabel 3.4.7b Penyempurnaan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Keuangan Table 3.4.7b Primary Services Improvement in the Ministry of Finance

1.

BIDANG LAYANAN UNGGULAN

LAYANAN UNGGULAN

PRIMARY SERVICES’ SECTOR

Kekayaan Negara

PRIMARY SERVICES

17.

18. melalui Bendahara Penerimaan 2.

Perimbangan Keuangan

1.

Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)

2.

Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

3.

Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA

4.

Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

5.

3.

Pengelolaan Utang

6.

Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Transfer ke Daerah

7.

Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) Hibah ke Daerah

1.

Pelayanan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri

2.

Pelayanan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

3.

Pelayanan Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana

Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja

Having to evaluate the performance of public

pelayanan publik dan memberikan penghargaan terhadap kantor pelayanan yang telah melaksanakan pelayanan prima maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan penilaian terhadap

carried out annually of which the winners will be

kantor-kantor pelayanan percontohan (KPPc) di

announced on Hari Oeang (Indonesian Money

lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan KPPc

Day) on October 30th and receive award from the

dilakukan setiap tahun dimana pemenangnya

Minister of Finance.

akan diumumkan pada Hari Oeang pada tanggal 30 Oktober dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan. Pada tahun 2014, berdasarkan hasil penilaian dan sidang pleno, Tim Penilai menetapkan peringkat kantor pelayanan di lingkungan Unit Eselon I masing-masing sebagaimana tertuang dalam KMK

136

Laporan Tahunan


2014


Kantor Pelayanan Percontohan Di Lingkungan

BAB III

CHAPTER

Ministry of Finance in 2014, in the following order:

Kementerian Keuangan Tahun 2014, dengan urutan sebagai berikut: 1. Kantor Pelayanan pada Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

are: a.

sebagai Peringkat Pertama; b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak

Rank; b.

sebagai Peringkat Kedua; c.

Rank; c. Individual as the Third Rank.

dan Cukai, yaitu: a.

and Excise are: a.

Peringkat Pertama; b.

the First Rank; b.

sebagai Peringkat Kedua; c.

as the Second Rank; c.

Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap sebagai

and Excise Tipe Madya Pabean C Cilacap as the Third Rank.

3. Kantor Pelayanan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu: a.

Treasury are: a.

Amlapura sebagai Peringkat Pertama;

as the First Rank;

b.

b.

c.

c.

as the Second Rank; as the Third Rank. 4. Kantor Pelayanan pada Direktorat Jenderal

a. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang

a.

b. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang

b.

Gorontalo sebagai Peringkat Kedua; c. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang

Gorontalo as the Second Rank; c. Purwokerto as the Third Rank.

Annual Report

Secretariat General

137

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, sesuai tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Accountability and Performance of Government

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi on Accountability and Performance of Government menyusun dan menyampaikan LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan

obligated to develop and deliver LAKIP as part of

tugas dan fungsi organisasi sebagai perwujudan good governance dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP

transparent and accountable policy. Moreover,

merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyampaian

mission. The Ministrial’s LAKIP, which has to be delivered to the President, should be conducted at

dilakukan selambat lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Organta sebagai unit pembina dan koordinator

as the leader and coordinator of Accountability and

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan

in the Ministry of Finance managed to develop

telah berhasil menyusun 6 (enam) set LAKIP Tahun 2013, Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja

LAKIP Kementerian Keuangan Tahun 2013 sebanyak 1 set;

2013;

LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2013 sebanyak 1 set; sebanyak 1 set; PK dan RKT Kementerian Keuangan Tahun 2014

1 set of PK and RKT of the Ministry of Finance

sebanyak 1 set; PK dan RKT Sekretariat Jenderal Tahun 2014

1 set of PK and RKT of the Secretariat General

sebanyak 1 set; dan Tahun 2014 sebanyak 1 set. LAKIP Kementerian Keuangan tahun 2013, PK dan

The Ministry of Finance’s LAKIP year 2013, and

RKT Tahun 2014 tingkat Kementerian Keuangan

its PK and RKT year 2014 have been delivered to

telah disampaikan kepada Presiden melalui Surat tanggal 12 Maret 2014 hal Penyampaian Laporan

March 2014 regarding the Delivery of Report on

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Accountability and Performance of Government

Tahun 2013.

138

Laporan Tahunan


2014

BAB III


CHAPTER

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

2006 concerning Financial Statement and Government

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

29 year 2014 concerning Accountability and Performance of

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Kementerian Keuangan Tahun 2013 telah dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

of

Accountability

and

Performance

of

Government

been evaluated by the Minister for Empowerment of State Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tanggal 4 mutu AKIP Kementerian Keuangan berhasil meraih nilai 80,69 tahun 2012. of the Ministry of Finance’s AKIP managed to score 80.69 with predicate A/Very Good, in other words, increased compared to 2012. KOMPONEN YANG DINILAI SCORED COMPONENT

BOBOT VALUE

NILAI LAKIP 2009 NILAI LAKIP 2010 LAKIP SCORE 2009

LAKIP SCORE 2010

NILAI LAKIP 2011 NILAI LAKIP 2012 LAKIP SCORE 2011

LAKIP SCORE 2012

NILAI LAKIP 2012 LAKIP SCORE 2012

a. Perencanaan Kinerja Performance Planning

35

24.77

26.16

27.62

28.93

29.00

b. Pengukuran Kinerja Performance Measurement

20

15.00

15.10

15.50

16.20

16.35

c. Pelaporan Kinerja

15

12.25

11.19

11.10

12.53

12.55

d. Evaluasi Internal

10

2.58

7.07

7.10

7.17

7.03

e. Capaian Kinerja Performance Target

20

13.86

14.11

14.75

15.21

15.51

100

68.46

73.63

76.07

80.04

80.69

B

B

A

A

A

Nilai hasil Evaluasi

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.4.8 Kementerian Keuangan Tahun 2009-2013 Table 3.4.8 Score Comparison on the Ministry of Finance’s LAKIP

Sedangkan AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2013 telah

evaluasi tersebut, diketahui bahwa mutu AKIP Sekretariat Jenderal berhasil meraih nilai 90,48 dengan predikat AA/ Memuaskan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

improved compared to the previous year which was 85.00.

yang mendapatkan nilai 85,00.

Annual Report

Secretariat General

139

Kegiatan pengembangan jabatan fungsional adalah kegiatan yang terkait dengan pembentukan, penyempurnaan dan penerapan jabatan-jabatan fungsional yang menjadi business Kementerian Keuangan, serta penggunaan dan penerapan jabatan-jabatan fungsional yang sudah dibentuk oleh Kementerian/Lembaga lain yang diperlukan oleh Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pendukung (

non core business.

).

Pengembangan jabatan fungsional tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mentransformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di Kementerian Keuangan dalam

within the Ministry of Finance in order to improve

rangka meningkatkan profesionalisme pegawai, pembinaan

employees’ professionalism, career coaching, as well as

karir pegawai serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, yang dalam hal ini sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Finance.

Adapun program-program yang dilakukan terkait dengan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian

in the Ministry of Finance in 2014, are as follow:

Keuangan pada tahun 2014, sebagai berikut: Pembentukan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri

of the Minister for Empowerment of State Apparatus and

Penyempurnaan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Improvement of the Decree of the Minister for

Kreditnya. Penyempurnaan ini perlu dilakukan mengingat terdapat beberapa tugas dalam kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan yang belum tertampung dan beberapa been accommodated; and others, such as urban and rural lepas dari

Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan

tax which has been divided from the Directorate General

penyempurnaan Keputusan Menteri Pendayagunaan

of Tax’s core business. The improvement progress has reached data processing stage of workload samplings

dilakukan di 6 (enam) kota di Indonesia. Penyusunan perangkat-perangkat yang diperlukan dalam rangka penerapan jabatan fungsional Kementerian/ Lembaga lain yang telah resmi digunakan oleh Kementerian

140

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Keuangan pada tahun 2013, yaitu Jabatan

Perancang Peraturan Perundang-undangan pada penyusunan antara lain uraian jabatan pejabat fungsional dan perhitungan formasi jabatan fungsional. Adapun tahapan yang telah dicapai adalah sampai dengan penyusunan konsep uraian jabatan dan perhitungan formasi. Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan

The

Integrity

Zone

Program

towards

Free

Minister for Empowerment of State Apparatus tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas concerning Guidelines of Developing Integrity di Lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Kegiatan ini bertujuan

in the Ministries/Line Ministries (K/L) and Local

untuk memacu unit kerja di seluruh K/L dan Pemda untuk menciptakan suatu budaya integritas

aimed to energize working units in all K/L and Pemda in order to create an integrated culture in its

beberapa tindakan yang mampu mengarahkan

working units, then to be followed by measures to status.

Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012

The program has been performed since 2012 by the

oleh Kementerian Keuangan, dimulai dengan kegiatan pencanangan oleh Menteri Keuangan

by the Minister of Finance witnessed by the Head

dengan disaksikan pimpinan KPK, Kementerian As a follow up to the successful sampling project of atas kesuksesan proyek percontohan penilaian atas unit kerja yang telah memenuhi kriteria yang dilakukan pada tahun 2013, telah diperoleh hasil

12 (twelve) working units in the Ministry of Finance

terhadap 12 (dua belas) unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan

Annual Report

Secretariat General

141

Terhadap kedua belas unit kerja tersebut nantinya akan

Self-assessment will be implemented towards the twelve

dilakukan self-asessment oleh Inspektorat Jenderal

working units by the Inspectorate General of the Ministry

Kementerian Keuangan selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertindak sebagai Tim Penilai Internal (TPI). Self-asessment pemenuhan 8 (delapan) indikator hasil dan 20 (dua puluh)

20 (twenty) process indicators, of which the results will

indikator proses, yang hasilnya kemudian disampaikan kepada

yaitu:

Direktorat Dana Perimbangan, DJPK,

Directorate of Intergovernmental Funds, DJPK

KPP Pratama Purwokerto; dan

KPP Pratama Purwokerto; dan

Penyerahan penghargaan kepada unit yang berpredikat Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2014 dan pada peringatan

Indonesia (Indonesian Money Day) on 30 October 2014 and

Dalam bidang inovasi pelayanan publik, Kementerian mengikutsertakan 9 inovasi, antara lain: Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah – Ditjen. Perimbangan Keuangan

142

Whistleblowing System Kemenkeu (WISE) – Inspektorat

Whistleblowing System of Kemenkeu (WISE) – Inspectorate

Jenderal

General

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Kring Pajak 500200 – Ditjen. Pajak

Kring Pajak 500200 – Directorate General of Tax

dan Cukai

of Custom and Excise

Sistem Penerimaan Dokumen Secara Elektronik (SIPEDE) –

Electronic Document System (SIPEDE) – Directorate General of Custom and Excise

Inovasi Layanan Mobile dan Layanan Drive Thru – Ditjen.

Mobile Service and Drive Thru Service – Directorate

Perbendaharaan

General of Treasury

Simplifying and Security Paper Risalah Lelang – Ditjen. Directorate General of State Assets

Salah satu inovasi layanan Kementerian Keuangan yaitu, Whistleblowing System Kemenkeu (Inspektorat Jenderal)

System Kemenkeu (Inspectorate General) made into the best

masuk ke dalam 99 besar inovasi terbaik.

(

)

Indeks Kesehatan Organisasi atau Organizational Health Index (OHI) merupakan suatu parameter guna mengetahui kesehatan dan kinerja suatu organisasi sebagai umpan balik bagi perbaikan organisasi. Sehat adalah kemampuan organisasi untuk menyelaraskan, melaksanakan, dan memperbaharui

faster, so that it will last an extraordinary performance

diri lebih cepat, sehingga dapat mempertahankan kinerja

pelayanan dan pemberian manfaat. Dalam rangka mengetahui dan Ketatalaksanaan telah mengembangkan metode penilaian kesehatan organisasi yang selanjutnya disebut Ministry Of

kelompok, yaitu: a) keselarasan internal; b) kualitas eksekusi; dan c) kapasitas pembaruan. Selain itu terdapat pula 9 elemen yang diukur, antara lain:

measured elements, inter alia:

arahan; akuntabilitas;

accountability;

koordinasi dan kendali; orientasi eksternal; kepemimpinan;

leadership;

inovasi dan pembelajaran; kemampuan;

ability;

budaya dan iklim.

culture and climate.

Annual Report

Secretariat General

143

I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran Indeks menggunakan metode survei,

, dan

pengumpulan data sekunder. Pada tahun 2014, dari target capaian skor sebesar 68 dapat

In 2014, out of the targeted score of 68, it successfully

diperoleh skor sebesar 81 atau terealisasi 119% dari target. Hal ini didukung dengan telah bergulirnya program Transformasi Kelembagaan sejak awal tahun 2014, sebagaimana yang Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun program Transformasi Kelembagaan telah memberikan hasil

in a short term, by improving the health of Ministry of

jangka pendek dalam hal peningkatan kesehatan organisasi

Finance.

Kementerian Keuangan.

Rencana Kerja Tahun 2015 1. Penyelesaian Penataan Organisasi Kementerian Keuangan

Work Plan Year 2015 1. Finance

Pada Tahun 2015, dalam rangka memenuhi perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta untuk mengantisipasi perubahan lingkungan agar dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan kekayaan negara yang efektif, efisien,

management, such reinforcement programs in the

profesional, produktif, dan transformatif, program

Ministry of Finance are as follow:

penguatan kelembagaan Kementerian Keuangan yang akan dilaksanakan, antara lain: a. Penataan organisasi kantor pusat Kementerian

a.

Keuangan sebagai tindak lanjut program kerja to Jokowi-JK working cabinet and to take

kabinet kerja Jokowi-JK, penataan organisasi kantor cetak biru Transformasi Kelembagaan, penguatan kelembagaan DJP sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat instansi perpajakan; b. Penataan organisasi unit pelaksana teknis DJP

b.

(Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Data Processing Center, Tax Document and Data

Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan

Complaints Service of DJP);

DJP); c.

c. Setjen), penguatan organisasi PPAJP, penguatan organisasi Pusintek, dan penataan organisasi LPDP);

144

Laporan Tahunan


2014


d. Pembentukan unit pengelola portal Indonesia

BAB III

CHAPTER

d. Establishment of portal management unit called

; e. Penataan dan penambahan atase/perwakilan

e.

Kementerian Keuangan di luar negeri; overseas; f.

f. terintegrasi;

g. Melanjutkan modernisasi kantor pelayanan DJP,

g.

h.

h.

i. Penataan organisasi Itjen.

i.

disempurnakan dengan bantuan dari tenaga ahli

with the help from external experts, and it is expected

eksternal, dan diharapkan melalui metodologi yang Ministry of Finance. lebih mencerminkan kondisi kesehatan organisasi Kementerian Keuangan yang sebenarnya. 3. Implementasi Pemeringkatan Jabatan Dengan Metode (FES) Pada

tahun

2015,

akan

dilakukan

konversi

pemeringkatan jabatan struktural dan pelaksana dari metode Hay Point ke metode FES. Hal ini sejalan

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Guidelines.

4. Penyelesaian Penyusunan Uraian Jabatan Struktural Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Kerja Kementerian Keuangan, perlu segera dilakukan penyusunan uraian jabatan struktural yang merupakan pedoman bagi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu, uraian jabatan juga digunakan pula dalam proses pemeringkatan jabatan. 5. Penyelesaian SOP Kementerian Keuangan Sebagai bagian dari pelaksanaan Transformasi Kelembagaan, pada tahun 2015 penyelesaian SOP Kementerian Keuangan dilakukan melalui penyempurnaan

Ministry of Finance is to be overseen through improving

pedoman penyusunan SOP di lingkungan Kementerian

the SOP itself. The guidelines decelopment of business

Keuangan. Penyusunan pedoman proses bisnis dan

process and RASCI-based decision making will also be

pengambilan keputusan berbasis RASCI dilakukan guna

applied in order to increase accountability and clarity of

Annual Report

Secretariat General

145

meningkatkan akuntabilitas dan kejelasan proses bisnis atas suatu prosedur/tahapan kegiatan.

juga akan melanjutkan penyusunan SOP-Link sebagai wujud peningkatan koordinasi anta runit eselon

the existence will serve as an embodiment of improved

I. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan SOP Layanan Unggulan pada masing-masing unit eselon I.

improvement of SOP Primary Services will also be operated in each Echelon I unit.

Seiring perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) termasuk diantaranya pengelolaan naskah dinas secara elektronis, maka TIK perlu

was electronic manuscript, TIK must be credited at its

dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam menunjang pelaksanaan administrasi tata naskah dinas agar

manuscript and in return will present added value into

dapat memberikan nilai tambah dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

akan melanjutkan penyelesaian Rancangan Peraturan of the Minister of Finance concerning guidelines of acuan dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuk lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai kelanjutan dari kegiatan Tahun 2014. Pedoman ini bertujuan untuk

unit organisasi eselon I di lingkungan Kemenkeu. Pada terkait Petunjuk Teknis Aplikasi Persuratan, yang berisi manual prosedur pelaksanaan aplikasi persuratan.

manual procedure.

7. Pengembangan Jabatan Fungsional Pengembangan jabatan fungsional masih akan diarahkan pada pembentukan dan/atau penyempurnaan jabatan

be directed to the development and/or improvement of

fungsional Kementerian Keuangan serta penggunaan jabatan fungsional Kementerian/Lembaga lain. Selain itu, pada tahun 2015 juga akan disusun kajian pengembangan jabatan fungsional. Adapun kajian tersebut merupakan kajian yang didasarkan pada Kementerian Keuangan, serta Undang-undang Aparatur

146

Laporan Tahunan


2014

the use of other Ministries/Line Ministries. Moreover, in


BAB III

CHAPTER

Koordinasi aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kemenkeu

Coordination of Communication Activities, Information Services Financial Management and State Assets’ Policy

Analisa Opini Publik dan Penyusunan Strategi Komunikasi

Public Opinion Analysis and Communication Strategy Preparation

adalah melakukan pemantauan, analisis dan rekomendasi atas perkembangan opini publik seputar bidang tugas Kementerian Keuangan khususnya pada pemberitaan media massa. Pelaksanaan tugas ini penting untuk mengetahui bagaimana umpan balik publik terhadap informasi terkait suatu kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian

policy in the Ministry of Finance. Mass media is believed

Keuangan. Media massa diyakini berperan penting dalam melakukan diseminasi kebijakan Kementerian Keuangan kepada publik, sekaligus melaporkan kembali reaksi publik terhadap kebijakan tersebut, termasuk di dalamnya pendapat tokoh dari kalangan anggota DPR, akademisi, pengamat dan

players, whom the media referred to. In this case, the public

pelaku usaha yang menjadi rujukan media. Dalam kaitan ini, reaksi publik tersebut perlu dipantau dan dianalisis sebagai

deciding the following steps and policies.

bahan masukan dalam menentukan langkah dan kebijakan berikutnya.

Layanan Informasi telah melakukan pemantauan yang intensif terhadap sejumlah media massa utama di Indonesia (43 media

number of primary mass media in Indonesia (43 printed

cetak, 32 website berita online, dan 11 stasiun TV nasional). Selama 2014, pemberitaan terkait Kementerian Keuangan dan perekonomian di media cetak terdiri dari 17.927 berita,

Finance and the economy across the mass media contained

di media elektronik sebanyak 18.029 berita media online

17,927 news, in electronic media stretched to 18,029 online

dan 1.954 berita media televisi. Hasil pemantauan tersebut

news and 1,954 TV news. The monitoring result was enfolded

dikemas secara komprehensif dalam bentuk laporan hasil

comprehensively in the form of mass media analysis, which

analisis pemberitaan media massa yang disampaikan secara

provided periodically, daily weekly, monthly, annually, and

berkala baik bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan on demand report dan Layanan Informasi menyampaikan sejumlah laporan

of reports to the board, such as (a) primary media headlines

kepada pimpinan berupa (a) laporan headlines media utama, (b) laporan analisis pemberitaan media cetak, (c) laporan khusus pernyataan Menteri Keuangan, (d) laporan review

market review, and (e) analysis report online and television

pasar (

news.

), dan (e) laporan analisis

pemberitaan media online dan televisi. Seluruh arsip laporan maupun arsip pemberitaan cetak,

All records of reports as well as records of printed news, online,

online, dan TV dapat diakses secara terbatas melalui aplikasi Dashboard Manajemen Opini Publik pada jaringan intranet

called Dashboard of Public Opinion Management in the

Annual Report

Secretariat General

147

Sepanjang 2014, jumlah laporan pemantauan media massa

opinipublik.depkeu.go.id. Throughout 2014, the number of

yang telah dihasilkan dapat dirinci sebagai berikut : Laporan

Media Utama sebanyak 244;

Report on Primary Media Headlines amounted to 244;

Laporan Analisis Pemberitaan Media Cetak sebanyak 244; Laporan Pernyataan Langsung Menkeu sebanyak 244;

Report on Direct Statement of the Minister of Finance amounted to 244;

Laporan Review Pasar sebanyak 244;

Financial Market Review Report reached 244;

Laporan Analisis Pemberitaan Media Online & TV sebanyak 244;

to 244;

Laporan Analisis Pemberitaan Media Massa Periode Mingguan sebanyak 51;

to 511;

Laporan Analisis Pemberitaan Media Massa Periode to 12; Laporan Analisis Pemberitaan Media Massa Tematik sebanyak 16;

to 16;

Komunikasi dan Layanan informasi pada dasarnya dilakukan out in three main goals, which are to build, to maintain, and memperbaiki citra organisasi di mata publik. Dengan demikian diharapkan publik akan lebih mudah memahami, menerima,

As a result, the public will be more at ease in understanding,



berdasarkan analisis tren pemberitaan media massa telah

Service according to trend analysis on mass media news has

menyusun 52 strategi komunikasi yang dilakukan secara reguler setiap pekan. Untuk meningkatkan kompetensi di

regularly each week. Having to increase the competence of

melaksanakan satu kali workshop bersama seluruh unit yang menangani kehumasan di lingkungan Kementerian dengan tema Government Branding.

Publikasi Kebijakan Kementerian Keuangan

Publication of the Ministry of Finance Policies

Publikasi Cetak Media cetak yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal melalui

The issued printed media of the Secretariat General through the

enam jenis cetakan. Pertama, majalah Media Keuangan yang rutin terbit setiap bulan; kedua, buku Laporan banner, hanging banner, umbul-umbul,

148

Laporan Tahunan


2014

, roll banner, balon udara,

printed media, such as banner, hanging banner, umbul-


neon box;

BAB III

CHAPTER

kelima, media cetak lain seperti

foto kegiatan pimpinan, dan buku serta Keenam, produk cetak berupa

Kementerian

sixth, printed products in the form of campaign kit of the Ministry of Finance, such as calendar, agenda,

paper bag, t-shirt dan souvenir kit. Media Keuangan mengalami beberapa peningkatan

Media Keuangan experienced several surges in

dari segi jumlah cetakan dan jumlah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

be seen in table below:

2012

2013

2014

Tanggal Terbit Published Date

24 kalender 24 calendars



Jumlah halaman Number of Page

44 halaman 44 pages

48 halaman 48 pages

56 halaman 56 pages

Jumlah Pencetakan Number of Copy

10.000 eksemplar 10,000 copies



1.500 alamat 1,500 addresses

2.184 alamat 2,184 addressed

2554 alamat 2,554 addresses

14 rubrik 14 calendars



Rubrikasi Rubric

Selanjutnya, pada tahun 2014, Setjen menyusun

Furthermore, in 2014, the Secretariat General

tiga buah buku Laporan Tahunan, diantaranya

developed three Annual Report, one of which

Kementerian Keuangan (LTKK), Laporan Tahunan

was of the Ministry of Finance (LTKK), Secretariat

Tabel 3.4.9 Peningkatan Media Keuangan Table 3.3.9 Media Keuangan experienced several surges

Sekretariat Jenderal (LTSJ) dan Laporan Tahunan tabel perkembangan Laporan Tahunan dalam dua

Report in the last two years.

tahun terakhir.

2012

LTKK Ministry of Finance Annual Report

LTSJ Secretariat General Annual Report

LT Humas Annual Report

2013

Lampiran Laporan Keuangan 308 halaman Dual Languages Financial Statements’ Appendix 308 pages Dual languages

Lampiran Laporan Keuangan 160 halaman Dual Languages Financial Statements’ Appendix 160 pages Dual Languages

Materi terkait Representasi unit Eselon II Setjen 228 halaman Dual Languages Content related to the

Materi terkait Representasi unit Eselon II Setjen 268 halaman Dual Languages Content related to the

unit of Secretariat General 228 pages Dual Languages

unit of Secretariat General 268 pages Dual Languages

Materi kehumasan dari seluruh unit Eselon I Kemenkeu 120 halaman Content related to public

Materi kehumasan dari seluruh unit Eselon I Kemenkeu 109 halaman Dual Languages

units of Ministry of Finance 120 pages

Tabel 3.4.10 Perkembangan Laporan Tahunan Table 3.4.10 Development of Annual Report

from all Echelon I units of Ministry of Finance 109 pages Dual Languages

Annual Report

Secretariat General

149

Kegiatan lain yang dilaksanakan terkait dengan publikasi cetak

pemerintah. Tahun 2014 ini, Setjen telah menyusun advertorial 2015 for Kompas daily. Publikasi cetak lain yang telah dilakukan antara lain pembuatan desain dan layout atas permintaan unit lain sampai dengan pencetakan produk. Desain dan layout ini merupakan solusi komunikasi yang dapat

bridge the messenger with the public, be it individually, in

menjembatani pemberi informasi dengan publik, baik secara perseorangan, kelompok, lembaga maupun masyarakat secara luas yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi visual. Melalui of Finance in the public eyes. All through 2014, the Secretariat visual institusi yang mencerminkan wajah Kementerian

General has completed 50 designs/layouts.

Keuangan di mata publik. Sepanjang tahun 2014, Setjen telah menyelesaikan sebanyak 50 desain/layout.

unit lain di internal Kementerian Keuangan antara lain buku

internal units in the Ministry of Finance, among others,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2013,

were Performance Accountability Report on Government

Memori Jabatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, buku Laporan Pinjaman dan Hibah DJPU, buku Laporan PPID, buku Undang-Undang Asuransi, buku presentasi PPID, buku saku Direktorat Jenderal Anggaran, roll banner rekrutmen Kementerian Keuangan, roll banner Transformasi

roll banner of the Ministry of Finance, roll banner of

Kelembagaan, dan sebagainya.

Setjen mengelola beberapa media elektronik untuk publikasi

The Secretariat General manages some electronic media for

Kementerian Keuangan, yaitu Website Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), situs Sekretariat Jenderal (www.

of Ministry of Finance (www.kemenkeu.go.id), Secretariat

setjen.depkeu.go.id),

General’s (www.setjen.depkeu.go.id), Giant LED Screen,

layanan masyarakat. Sepanjang pengelolaan tahun 2014, website Kementerian

All through the management process in 2014, the website

Keuangan berbahasa Indonesia telah meng-update 1.029 berita, 72 video streaming, 99 album galeri, 180 pengumuman,

Indonesia, has updated 1,029 news, 72 video streaming, 99

dan 189 siaran pers. Untuk publikasi yang berbahasa Inggris,

galery albums, 190 announcements, and 189 press releases.

terdapat update sebanyak 1.029 berita, 189 siaran pers, 180 perubahan yang ada. Selain Portal Kementerian Keuangan, Setjen juga mengelola

Aside to the Portal of Ministry of Finance, the Secretariat

Website Setjen Kementerian Keuangan. Selama tahun 2013,

General also manages the website of Secretariat General

Setjen telah meng-update 97 berita, dan 37 pengumuman.

of Ministry of Finance. In 2013, the Secretariat General has updated 97 news and 37 announcements.

150

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Selain media publikasi online, penyampaian informasi kebijakan juga dilakukan melalui media elektronik Giant LED .

merupakan media elektronik yang

dapat menampilkan sejumlah informasi baik dalam satu layar

displayed in one screen (included running text) or even video alternately. Throughout 2014, the Giant LED Screen

Sepanjang tahun 2014,

menampilkan minutes each loop. Moreover, the Secretariat General has loop). Disamping itu, Setjen telah .

Media publikasi berikutnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan adalah Iklan Layanan Masyarakat

Finance is Public Service Announcement (ILM). In 2014,

(ILM). Sepanjang 2014, Setjen telah membuat satu buah ILM

the Secretariat General generated one ILM with the theme

bertajuk “Mengenal Kementerian Keuangan.” ILM tersebut

“Recognizing Ministry of Finance”. The ILM was published

dipublikasikan melalui media internal Kementerian Keuangan,

through the internal media of Ministry of Finance, Giant LED

yaitu

Screen and Ministry of Finance’s Website. Other than these,

dan Situs Kementerian Keuangan.

jejaring sosial Youtube melalui akun Situskemenkeu. Terakhir, iklan tersebut juga ditayangkan TV kereta selama 30 hari

wesbsite of Ministry of Finance. Lastly, the announcement

Seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk lebih dekat

Parallel to the increasing demand from the society to be

dengan pemerintah, Kementerian Keuangan membuka

close at hand with the government, the Ministry of Finance

jalur interaksi langsung melalui situs jejaring sosial. Saat ini, Currently, the Ministry of Finance has three social network yaitu

,

, dan Youtube. Kementerian Keuangan

bergabung di

pada Februari 2012 dan sudah

Ministry joined Facebook in February 2012 and generated

memiliki 9.480 likes sampai akhir Desember 2014. Sementara di

, Kementerian Keuangan telah bergabung sejak 6 Juni

Ministry has been joining since 6 June 2012 and generated

2012 dan sudah memiliki 42.659 followers pada Desember

42,659 followers in December 2014. All through 2014, the

2014. Sepanjang tahun 2014, Setjen telah mempublikasikan

Secretariat General has published 59 video streaming in

sebanyak 59 video streaming di Youtube dengan statistik 15.928 viewers dan 106

.

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini

Seminar on Fiscal Policy and Recent Economic Developments

2014

in 2014

Layanan Informasi bekerjasama dengan Pusat Kebijakan Perbendaharaan, dan Perwakilan Kementerian Keuangan di

tergabung dalam Forum Jaringan Ahli Ekonomi (Regional

Annual Report

Secretariat General

151

) untuk bersama-sama melakukan penyebaran Keuangan. Melalui kerja sama dan pelaksanaan seminar

seminar, it was expected that the Regional Economist could

ini, diharapkan Forum Jaringan Ahli Ekonomi (Regional kepentingan Kementerian Keuangan di daerah. Kegiatan ini dimulai dengan

dan Workshop Jaringan

Ahli Ekonomi (

Hall of Gedung Djuanda I, M Floor on 4-5 February 2014

) yang berlangsung di Aula

Gedung Djuanda I lantai M pada tanggal 4-5 Februari 2014 dan dilanjutkan dengan serangkaian acara seminar nasional di 27 kota besar di Indonesia dengan mengundang

policies and recent economic developments with main

seluruh kalangan akademisi dan pemangku kepentingan. of the Ministry of Finance, and professors of economic from perkembangan ekonomi terkini dengan narasumber utama yang berasal dari Jaringan Ahli Ekonomi (

),

Pejabat eselon I dan II Kementerian Keuangan, dan guru besar

Pameran Kementerian Keuangan 2014

KLI telah bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari internal

Keuangan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan berbagai universitas. Dari sisi target pengunjung, pameran dihadiri oleh pengunjung dari berbagai latar belakang usia dan pendidikan. Dari sisi materi pameran, belum banyak perubahan yang dilakukan dibandingkan tahun sebelumnya,

there was not much of changes from the previous year as

karena materi masih relevan untuk disampaikan pada tahun that were held, among others, were: Integrity Expo

“Hari Anti Korupsi Sedunia” dan berlangsung pada hari Selasa-Kamis, 9 s.d. 11 Desember 2014 Grha Sabha

December 2014 at Grha Sabha Permana, UGM Campus executed annually by KPK since 2006 and this year was the

ini merupakan penyelenggaran kesembilan. Kementerian Jakarta. Likewise with the previous year, the Ministry halnya tahun lalu, Kemenkeu menyelenggarakan lelang talkshow di kanal di KPK dan panggung utama. Pada acara ini Kemenkeu meraih penghargaan sebagai stan terbaik pertama.

152

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Pameran Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014

(Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014 pada Rabu, 10 September 2014 bertempat di Aula Dhanapala. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Presiden

10 September 2014 at Dhanapala Hall. The event was opened by Vice President and followed by 7 Ministries/ Line Ministries.

Pameran-pameran lain

antara lain Pameran Kehumasan Kominfo, Job Fair (UI Integrated Career Days, Airlangga Career Fair

Job Fair

serta Job Fair

Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pameran Kementerian Keuangan dalam rangka informasi dan pengetahuan mengenai Kebijakan Keuangan for regional government, MUSPIDA (Regional Leadership kalangan pemerintah daerah, MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah), akademisi, asosiasi perdagangan, asosiasi perbankan, serta internal Kementerian Keuangan.

The event was held on 16 January 2014, at Pendopo Ronggo

Acara ini dilaksanakan pada tanggal 16 januari 2014, di

sambutan pada seminar tersebut. Selain itu, sambutan juga

Kementerian Keuangan lain yang hadir pada acara tersebut

were the Secretariat General and Directorate General of

diantaranya adalah Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal

Treasury.

Perbendaharaan. Dukungan Dokumentasi Pimpinan Sehubungan dengan tugas dukungan dokumentasi pimpinan, untuk 373 kegiatan. Dokumentasi tersebut berupa foto, video

Annual Report

Secretariat General

153

serta voice recorder dan tersimpan pada komputer khusus dilengkapi dengan 5 kamera DSLR beserta lensa prime dan zoom, 8 kamera video, serta 1 mobil operasional dan 1 motor operasional untuk peliputan. Hasil dokumentasi yang ada dipergunakan sebagai bahan publikasi internal Kementerian Keuangan dan juga sebagai materi rapat pimpinan.

Pembinaan Hubungan Pemangku Kepentingan Kementerian Keuangan

Maintaining Relationships with the Ministry of Finance’s Stakeholders

Pada tahun 2014 telah dilakukan perbaikan database Dewan

In 2014 an improvement was executed to the database of

Perwakilan Rakyat (DPR), Pimpinan Lembaga-Lembaga

and State Commissions on the website of www.sik.depkeu. website www.sik.depkeu.go.id.

go.id.

Dalam setahun, lebih dari 7 (tujuh) bulan waktu yang diperlukan Kementerian Keuangan untuk melakukan hubungan kerja dengan DPR, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat konsultasi, rapat dengar pendapat, pertemuan konsultasi, maupun rapat paripurna dengan Pimpinan, Komisi, dan Fraksi DPR. telah melakukan 226 (dua ratus dua puluh enam) fasilitasi rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan DPR. Dengan peran Kementerian Keuangan dan DPR sepanjang tahun 2014

legalized in 2014.

tersebut , dihasilkan 1 (satu) UU yang sudah ditetapkan.

Kementerian Keuangan di daerah, yaitu Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Daerah Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Gorontalo.

and Gorontalo.

Kementerian Keuangan dengan DPR dalam rangka membahas berbagai persoalan sesuai dengan fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran DPR sebagaimana diuraikan Graph 3.4.2.

154

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

40

Fasilitasi Rapat Kementerian Keuangan dengan DPR RI

35 30

Pengawasan, Legislasi, dan Anggaran DPR

25 20

Graph 3.4.2

15

of Ministry of Finance

10

on Monitoring,

5 0 MS I 2013 / 2014

MS II 2013 / 2014 Anggaran Budget

MS III 2013 / 2014 Legislasi Legislation

MS IV 2013 / 2014

Pengawasan Monitoring

Fasilitasi juga dilakukan untuk kunjungan kerja Pemda dan DPRD ke Kementerian Keuangan.

of Pemda and DPRD to the Ministry of Finance.

telah memfasilitasi 31 (tiga puluh satu) fasilitasi pertemuan/rapat Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

with Provincial Government, Regency/Municipality

dan DPRD Provinsi, dan DPRD.

Government, and Provincial DPRD, and DPRD.

Sesuai undangan yang diterima Pimpinan

Keuangan dalam

rapat/pertemuan Pimpinan

Keuangan dalam 14 (empat belas) frekuensi rapat/ (dua puluh lima) frekuensi rapat/pertemuan melalui juga dilakukan terkait hubungan bilateral, yaitu fasilitasi dalam rangka pertemuan/kunjungan tamu

Ministry of Finance as described in Graph 3.4.3.

negara kepada pimpinan Kementerian Keuangan

Annual Report

Secretariat General

155

30

Fasilitasi Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan

25

Graph 3.4.3

15

of Leaders of Ministry of Finance

10

Pimpinan Kementerian Negara, LPNK, dan Komisi Negara Leaders of State Ministries, LPNK, and State Commissions

20

Tamu Negara/Asing dalam hubungan bilateral Foreign guests in bilateral relations

5

Bakohumas Bakohumas

0 Pimpinan Kementerian Negara, Tamu Negara/Asing dalam LPNK, dan Komisi Negara hubungan bilateral Leaders of State Ministries, LPNK, Foreign guests in and State Commissions bilateral relations

Bakohumas Bakohumas

sekaligus peningkatan hubungan kelembagaan

kegiatan sosialisasi dan diskusi sebanyak 1 (satu) frekuensi.

Kementerian Keuangan dalam 25 (dua puluh

represented the Ministry of Finance in 25 (twenty

lima) frekuensi rapat/pertemuan melalui forum forum. Selain memfasilitasi atau mewakili Pimpinan dalam juga berupaya membangun hubungan yang baik dengan mengirimkan ucapan selamat/duka cita

Foreign Ambassadors in Indonesia. Indonesia.

informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian as well as other policies of the Ministry of non-kelembagaan negara/pemerintah. Para government. Stakeholders include printed mass

156

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

elektronik, dan online baik lokal, nasional, maupun asing.

organisasi internasional, asosiasi, dan pelaku usaha.

Dalam mendukung kegiatan komunikasi publik, selama periode Januari-Desember 2014, Setjen telah melakukan fasilitasi

January-December 2014, the Secretariat General has facilitated

konferensi pers sebanyak 28 frekuensi dengan beberapa tema

Dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi publik, Setjen telah melaksanakan penyusunan, penerbitan, dan

the Secretariat General has organized, issued, and

penyebarluasan 150 siaran pers atau keterangan pers

disseminated 150 press releases with average intensity around

dengan intensitas rata-rata sekitar 12 siaran pers dalam

12 press releases per month. The content that was issued

sebulan. Materi yang diterbitkan berasal dari PMK/KMK dan sumber informasi lain di unit Eselon I. Dari 150 siaran pers

Echelon I unit. From total of 150 press releases, approximately

atau keterangan pers, sekitar 70 persen berisikan informasi menyangkut obligasi negara yang didominasi materi lelang pers lainnya didominasi informasi mengenai kebijakan

Kegiatan lain yang turut menunjang komunikasi publik meliputi pendampingan wawancara yang dilakukan sebanyak 44 kali, baik di media elektronik maupun media cetak. Pendampingan wawancara kepada Menteri Keuangan dilakukan sebanyak 18 kali, Wakil Menteri Keuangan I sebanyak enam kali, Wakil Menteri Keuangan II sebanyak delapan kali, Sekretaris Jenderal sebanyak satu kali, dan pejabat eselon I lainnya sebanyak sebelas kali. Publikasi kebijakan di bidang keuangan negara selama tahun 2014 diterbitkan di media cetak dan elektronik,

issued on printed and electronic media, such as on television,

baik televisi, radio, maupun online sebagai berikut:

radio, and online with details as follow:

1. Terdapat 23 kegiatan wawancara media cetak yang

1. There were 23 interviews by printed media, which were

diselenggarakan di media lokal, nasional, ataupun internasional; 2. Terdapat 18 kegiatan wawancara media TV yang

2. There were 18 interviews by TV, which were established

diselenggarakan di media lokal ataupun nasional; 3. Wawancara media online dilakukan dua kali di media online Thomson reuters, dan satu kali di media online

3. Interview by online media has been proceed twice on Thomson Reuters and okezone.com.

okezone.com; Annual Report

Secretariat General

157

Setjen juga mendapat tugas melakukan penanganan media (Media

The Secretariat General has the role of media handling within

) pada kegiatan Menteri Keuangan, Wakil

Menteri Keuangan I dan II, serta pejabat eselon I. Penanganan media dilakukan sebanyak 120 kali, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan penanganan media didominasi dengan kegiatan di lingkungan Menteri Keuangan sebanyak 47 kali, yaitu sebanyak 33 kali di DPR dan

of them occurred at the DPR and the remain was conducted

yang lainnya adalah penanganan media di luar lingkungan

outside the Ministry of Finance. The Secretariat General also

Kementerian Keuangan. Pada saat penanganan media, Setjen melakukan pemberian fasilitas doorstop. Fasilitas ini juga diberikan di luar kegiatan resmi, misalnya setelah Menteri Keuangan selesai shalat Jumat.

press tour sebanyak empat kali, yang terdiri dari dua kali untuk memfasilitasi unit eselon I, dan dua kali membantu acara nasional yang turut dihadiri Menteri Keuangan. Setjen memberikan dukungan dengan mengajak wartawan FORKEM ikut bergabung dalam kegiatan tersebut.

of FORKEM to come along.

antara Menteri Keuangan dan pemimpin redaksi media nasional dilakukan dua kali, yaitu pada bulan April dan bulan Oktober 2014. Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan beserta jajarannya membahas perkembangan ekonomi terkini di Indonesia serta isu-isu

in Indonesia and other issues that needed to be conveyed

lain yang perlu disampaikan kepada media, khususnya pada level pemimpin redaksi. Kegiatan ini dilakukan untuk dengan redaksi apabila terjadi isu negatif mengenai


Kementerian Keuangan. Maintaining Stakeholders

Maintaining Stakeholders

Dalam rangka menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan non kepemerintahan, Setjen melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk pemutakhiran data organisasi atau lembaga masyarakat nasional. Setjen juga melakukan kunjungan kepada pemangku kepentingan sebanyak enam kali, antara lain

Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS).

158

Laporan Tahunan


2014

the Secretariat General cooperated with the Ministry of Law


Setjen melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga asing

BAB III

CHAPTER

The Secretariat General also cooperated with several foreign

dalam rangka penyelenggaraan event internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Lembaga- lembaga tersebut there were visits to regional areas to meet Head Regional of melakukan kunjungan ke daerah untuk bertemu dengan ketua daerah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di kota Medan,

Selain itu, Setjen juga telah menangani 10 unjuk rasa, audiensi pemangku kepentingan sebanyak 32 kali, dan pelatihan

training for journalists were also successfully managed by

wartawan satu kali.

the Secretariat General.

Pelayanan Referensi dan Informasi

Reference and Information Service

PPID

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Kementerian Keuangan telah berjalan selama 4 tahun. Dimulai dengan penunjukkan melalui surat tugas hingga akhirnya pada tahun 278/KMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) memiliki peran ganda dalam pelaksanaan UU KIP tersebut, yaitu selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal serta sebagai Koordinator PPID di lingkungan

Secretariat General and PPID Coordinator in the Ministry

dilaksanakan bersifat pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta koordinasi dengan seluruh PPID yang ada and related stakeholders. terkait. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik di tahun 2014, PPID Sekretariat Jenderal telah menerima

of Secretariat General received 32 (thirty two) public

guru, wiraswasta, advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat hingga konsultan Keterbukaan Informasi Publik. Dari seluruh permohonan yang telah masuk tersebut, sebanyak 15 (lima belas) permohonan informasi disampaikan oleh 1 (satu) hanya terkait tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal namun juga

General, but also dominated other Echelon I units. In 2014,

terdapat beberapa informasi yang dikuasai oleh unit eselon 1 lainnya. Atas permohonan di tahun 2014 tersebut, 71 (tujuh

Annual Report

Secretariat General

159

working days, not exceeding more than 17 working days. permohonan tidak dapat diberikan/ditolak dengan waktu yang melebihi batas 17 hari kerja.

KLI secara reguler meng-update informasi publik dan mengunggahnya ke portal Kementerian Keuangan serta

the portal of Ministry of Finance and Secretariat General’s

website dan Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Sekretariat Jenderal juga dimutakhirkan secara berkala setelah melalui tahapan uji konsekuesi atas informasi yang dikecualikan

Echelon II units in the Secretariat General. Later on general

dengan mengundang unit eselon 2 yang ada di Sekretariat Jenderal. Selanjutnya informasi publik dan informasi yang

as references by other PPID Echelon I units to determine public

dikecualikan yang bersifat umum akan dijadikan referensi oleh PPID unit eselon 1 lain untuk menentukan informasi publik dan informasi yang dikecualikan pada unit masing-masing. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PPID di

As a PPID Coordinator to the Ministry of Finance, the PPID of

lingkungan Kementerian Keuangan ,selama tahun 2014 PPID Sekretariat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: 1. Melaksanakan rapat koordinasi bersama PPID unit eselon

1.

1 di lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Menyelenggarakan

dengan mengundang

unit in the Ministry of Finance; 2.

Komisioner Komisi Informasi Pusat sebagai narasumber; 3. Menerima serta meneruskan permohonan informasi

3.

publik kepada unit eselon 1 yang menguasai informasi; 4.

4. informasi badan publik yang diselenggarakan oleh KIP;

5. Memberikan konsultasi dan/atau pendampingan kepada

agency, which established by KIP; 5.

PPID unit eselon 1 lainnya terkait pelaksanaan UU KIP, termasuk dalam menjalani sengketa informasi publik di Komisi Informasi; 6. Mengadakan audiensi dengan KIP untuk membahas

6.

implementasi UU KIP di Kementerian Keuangan; 7.

of KIP Law in the Ministry of Finance; 7.

Pusat bersama PPID dari Kementerian/Lembaga lainnya; Ministries; 8. Melaksanakan acara diskusi berupa workshop

8. Organized discussion events in the form of workhop of

keterbukaan informasi atas implementasi Undang9. Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

160

Laporan Tahunan


2014

9.


BAB III

CHAPTER

Di luar kegiatan yang bersifat reguler, salah satu program unggulan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah

in 2014 was the establishment of website based PPID

pembangunan sistem informasi PPID yang berbasis website semakin pesat. Dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan mobilitas masyarakat dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

of Ministry of Finance in a transparent manner so as easier

Kementerian Keuangan secara transparan dapat dilayani lebih mudah dan cepat. Sistem informasi tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu layanan online kepada pemohon informasi (www.e-ppid.kemenkeu.go.id) serta aplikasi

bagi

version for PPID administrator.

administrator PPID yang bersifat intranet. Sekretariat Jenderal selaku atasan PPID Sekretariat Jenderal

The Secretariat General as the superior of PPID of Secretariat

juga menerima adanya keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi yang tidak puas atas informasi yang diberikan sebanyak 12 (dua belas) keberatan. Atas keberatan tersebut atasan PPID Sekretariat Jenderal juga telah memberikan tanggapan dan hingga saat ini belum ada keberatan yang berlanjut sampai ke tahap mediasi maupun sidang ajudikasi. Pada Desember 2014, PPID Kementerian Keuangan kembali

In December 2014, PPID of Ministry of Finance reclaimed

mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan memperoleh posisi ke-1 Keterbukaan Informasi Publik pada kategori Kementerian dengan nilai 100 (sempurna).

in the category of Ministry and score of 11 (excellent). The

Penghargaan yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI

award was given by the Vice Minister of Republic of Indonesia,

tersebut menjadikan Kementerian Keuangan sebagai

which meant the Ministry of Finance won the award for 2

Kementerian yang mendapatkan penghargaan selama 2 tahun

years in a row.

berturut-turut.

Selain pelayanan informasi melalui PPID, guna mempermudah

akurat dan mutakhir melalui Keuangan yang terdiri dari Aplikasi

Kementerian di situs

Kementerian Keuangan; SMS Center; pelayanan secara langsung

Finance, SMS Center, direct service (Desk Info), and email.

(Desk Info), dan email.

sebagai jembatan informasi antara publik dengan Kementerian Keuangan. Publik dapat dengan mudah meminta informasi terkait Kementerian Keuangan melalui sarana telepon, email

related on the Ministry through means of telephone, email,

hingga datang langsung ke meja layanan informasi yang ada di Gedung Juanda 1 lantai G yang sangat dekat dengan lobby

Annual Report

Secretariat General

161

utama sehingga mudah untuk dijangkau oleh

for public. The service has also become the

publik. Layanan ini juga menjadi salah satu tulang punggung pemberian informasi terkait penerimaan adanya lonjakan

Servants Candidates of Ministry of Finance as it

layanan informasi pada bulan

September 2014 yang didominasi terkait penerimaan intensively and prepared with FAQ to answer all terkait serta dibekali dengan FAQ guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. 1000 900

Layanan Informasi melalui Contact Center Kementerian Keuangan

800

Graph 3.4.4

700

through Contact Center of Ministry of Finance

600 500 400 300 200 100 0 Jan

Feb

Mar Desk Informasi

Apr

Mei

Jun

Email

Jul

Contact Us

Agust

Sept

SMS Center

Okt

Nop

Des

Total

telepon ataupun datang langsung ke desk informasi menjadi layanan yang paling banyak digunakan

has become the most preferred services to

untuk meminta informasi, selanjutnya aplikasi yang ada di website Kementerian email serta sms

on the website of Ministry of Finance took the

. Media desk informasi menjadi

salah satu media komunikasi yang favorit bagi publik karena sifatnya yang interaktif dan cepat. Publik

fast features. The public could pick the telephone

dapat melakukan panggilan telepon tanpa perlu menyertakan dokumen resmi untuk mendapatkan informasi umum di Kementerian Keuangan. Perpustakaan

kinerja utama dalam meningkatkan jumlah pengguna

162

Laporan Tahunan


2014

Library


BAB III

CHAPTER

sebesar 50% dari tahun 2013. Peningkatan jumlah pengguna berbanding lurus dengan peningkatan

to the service improvement. It comprised of

layanan. Layanan sendiri terdiri dari layanan pengguna

user service (physically and online) and technical

(fisik dan online) dan teknis (pengembangan, pengolahan, dan pemeliharaan koleksi). Untuk mendukung layanan tersebut, maka dilakukan kerja

was established between libraries in the internal

sama antar Perpustakaan baik internal maupun

and external of Ministry of Finance through

dengan eksternal Kementerian Keuangan melalui kegiatan Rapat Koordinasi, Kunjungan Studi, dan Seminar/Kongres Perpustakaan. Selain itu, promosi perpustakaan diadakan untuk menjaga minat baca pengguna serta dalam rangka meningkatkan

library’s product service. The following is the

adalah realisasi program kerja kepustakaan tahun 2014

1.

1. The total of physical service user was 6,171 pengguna. Jika dibandingkan dengan tahun

users. Compared to the performance in 2013

2013 sebanyak 3.997 pengguna, maka capaian

which was 3,997 users, then the achievement

kegiatan ini mengalami peningkatan sebesar

reached 54%. Physical service users depended on the availability and originality of the

pada ketersediaan dan keterbaruan koleksi serta sarana dan prasarana yang memadai

infrastructure. Albeit the Library of Ministry

secara fisik. Walaupun pada tahun 2014 Perpustakaan Kementerian Keuangan tidak

2014, physical service users were increasing

melaksanakan pembelian koleksi baru, namun

rapidly compared to the previous year.

dibandingkan tahun sebelumnya.

17%

1% Jumlah Pengguna Fisik Perpustakaan Tahun 2014

Buku Tamu Guest Book Referensi Reference BDS BDS

Graph 3.4.5 Total of Physcial Service Users of Library 2014

82%

2. Jumlah pengguna layanan online Perpustakaan

2. The total of online service users of the Library

sebanyak 196.291 pengguna. Jika dibandingkan

stretched to 196,291 users. Compared to

dengan tahun 2013 sebanyak 152.797

the year of 2013, there were only 152,797

pengguna, maka capaian kegiatan ini mengalami kenaikan sebesar 28.47%. Meskipun demikian,

Annual Report

Secretariat General

163

dibandingkan dengan peningkatan pengguna

users, the online users performance was not

fisik, peningkatan pengguna online memang kurang begitu besar. Hal ini menunjukkan bahwa

more interested in reading books than digital

pengguna lebih tertarik untuk membaca buku dibandingkan dengan membaca koleksi digital.

. Jumlah Pengguna Online Perpustakaan Tahun 2014

5%

3%

5%

Website Facebook Twitter Google + Kaskus Kompasiana Blogspot

5% 6%

Graph 3.4.6 Total of Library’s Online Users 2014

42%

Wordpress Respon Referensi (Telepon, Chat, Email) E-Journal “ProQuest”

23% 10%

1%

0%

3. Jumlah total koleksi Perpustakaan hingga tahun

3.

2014 sebanyak 11.747 koleksi yang semuanya dalam kondisi baik.

8%

Jumlah Koleksi Perpustakaan Tahun 2014

2%

Koleksi buku Book collection CD CD Dokumen Document Jurnal Journal E-book e-book Publikasi Internal Internal Publication

17%

Graph 3.4.7 Total of Library’s

67%

4% 2%

4. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Perpustakaan Lingkungan

Kementerian

4.

Keuangan

diselenggarakan sebanyak 1 frekuensi dengan mengundang ahli di bidang Ilmu Informasi

Studies. It was organized on Thursday, 27

dan Perpustakaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 Rapat

Room Mezzanine 2, Ministry of Finance,

2 Kementerian Keuangan,

Gedung Djuanda 1 lantai mezzanine, Jakarta. ini adalah Tri Listiowati (Kasubdit Deposit to Library Management”. materi mengenai “Perlindungan Hak Cipta terkait Pengelolaan Perpustakaan.“

164

Laporan Tahunan


2014

BAB III


5. Kunjungan studi dilaksanakan sebanyak 1 frekuensi

CHAPTER

5.

Indonesia. Tema kunjungan studi ini adalah “Pemanfaatan Ministry of Finance. di lingkungan Kementerian Keuangan. 6. Event yang dilaksanakan Perpustakaan Kementerian

6.

Keuangan tahun 2014 adalah Edukasi Pengguna Perpustakaan sebanyak 2 frekuensi, yakni pada tanggal

September 2014. The content of the event was “The

18 dan 25 September 2014. Materi Edukasi Pengguna Perpustakaan adalah “Pemanfaatan Jurnal Elektronik Kementerian Keuangan” dengan narasumber dari penyedia jurnal berlangganan Proquest. Peserta acara ini adalah

Secretariat General of Ministry of Finance.

perwakilan dari tiap unit Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Sub bagian Sistem Informasi Kehumasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sistem informasi dan database biro.Dalam Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut, Sub bagian Sistem Informasi Kehumasan (SIK) telah bekerja sama to share, which integrated in the Ministry of Finance as a di Kementerian Keuangan sebagai sarana berkomunikasi antar pegawai.

komunikasi internal berbasis sosial media untuk menampung opini, ide, dan gagasan seluruh pegawai Kemenkeu. Dengan

pool opinions, ideas, and thoughts of all employees of the

Sinergi diharapkan segala informasi dapat dipublikasikan secara cepat ke seluruh pegawai Kemenkeu. Selain itu juga, seluruh pegawai Kemenkeu bisa saling mengenal dan bertukar

they could get to know more of each other and exchanged

pikiran sehingga semangat sinergi semakin kuat.

ideas towards a strong synergy.

berbasis sosial media, sudah dikenal publik dan dapat

which was developed based on social media and increasingly

kepada pegawai atau sebaliknya, maupun antar pegawai. Comet sudah digunakan kurang lebih dua tahun dan

Finance to its employees and vice versa, or even among the

ukur pembuatan sistem informasi komunikasi internal.

Annual Report

Secretariat General

165

a. Pelayanan dukungan teknologi di semua bagian

a. Service of technology enhancement in all

Informasi yaitu : Pelayanan atas dukungan teknis terkait web

Technical service related to the web portal of

portal Kementerian Keuangan.


b. Pembangunan aplikasi e-PPID

b.

Saat ini e-PPID sudah dapat melakukan : 1. Dapat melakukan registrasi permohonan;

1.

2. Pelayanan permintaan informasi publik;

2.

3. Pengajuan keberatan terhadap layanan

3.

informasi publik.

Komunikasi Layanan Informasi. Survei dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Dalam

During the survey, there were adjustments to

pelaksanaan survei, ada beberapa aspek penilaian yang disesuaikan dengan jenis kegiatan komunikasi. Selama tahun 2014, ada 19 kegiatan yang disurvei

surveyed with an average index of 3.13 out of scale

dengan indeks rata-rata 3,13 dari skala 4. Rincian indeks per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut. NAMA KEGIATAN ACTIVITY NAME

Tabel 3.4.11 19 kegiatan yang disurvei dengan indeks rata-rata 3,13 dari skala 4

table below. INDEKS INDEX

Sosialisasi dan Diskusi LPDP

3.19

Fasilitasi Kunjungan Kerja DPRD

3.39

Fasilitasi Pembinaan Hubungan DPR dalam Pembahasan APBN

3.30

Table 3.4.11 with an average index of 3.13 out of scale 4

3.31

Kunjungan Studi Periode Agustus-Desember

Pameran rakernas

Seminar Kebijakan Fiskal Semester I Seminar on Fiscal Policy Semester I

3.03

Seminar Kebijakan Fiskal Semester II Seminar on Fiscal Policy Semester II Library Events Indeks Rata-rata Average Index

166

Laporan Tahunan


2014

3.09

3.13


BAB III

CHAPTER

Pelaksanaan audit komunikasi dan riset opini publik terangkum sebagai berikut : 1. Audit Fasilitas dan Layanan Perpustakaan Kementerian Keuangan RI. 2.

1. Audit on Facility and Service of the Ministry of Finance Library 2. Research of Resources Mapping of Ministry of

Keuangan 3. Audit Laporan Analisis Opini Publik Mingguan

Finance 3. Audit Report on Weekly and Monthly Public Opinion Analysis

Annual Report

Secretariat General

167

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN BANTUAN HUKUM PREPARATION OF LEGISLATION AND LEGAL COUNSEL

168

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Koordinasi penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan Informasi Hukum

Coordination of legislation formulation and legal information

Tugas administrasi pemerintahan untuk mewujudkan

The

tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam

government in realizing the welfare state

duties

of

the

administration

of

which mentioned in the preamble of 1945 Indonesia Tahun 1945 sangat luas cakupannya.

Constitution of Republic of Indonesia is highly

Meskipun demikian, penyelenggarann keseluruhan tugas tersebut diarahkan agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (

the entire endeavors are designated to meet the

). Segala

bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi

(citizen friendly). All decisions and/or endeavors

pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan

of the administration of the government must

rakyat dan hukum bukan berdasarkan kekuasaan

be based on the people’s sovereignty and

yang melekat pada kedudukan penyelenggara

laws, not on the mere power that attaches to

pemerintahan itu sendiri. Prinsip tersebut membatasi

the government itself. The principle strongly

penggunaan kekuasaan negara terhadap warga

impedes the use of power holds by the state

masyarakat secara sewenang-wenang (Penjelasan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah). Guna memberikan landasan dan

Government). In order to have a foundation and guideline for Government’s Agencies/Officials

dalam menjalankan tugas penyelenggaraan

in performing their governmental duties, the

pemerintahan, diperlukan kehadiran adanya aturan-

existence of rules that perceived as “rules of

aturan yang dapat diterjemahkan sebagai “rules of government’s organization. Di lingkungan Kementerian Keuangan, telah 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (sebagaimana telah dicabut PMK.01/2014) yang dirumuskan sebagai pedoman kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban dalam setiap

Hukum Sekretariat Jenderal diberi kewenangan sebagai organisasi yang melakukan tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan

Annual Report

Secretariat General

169

masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian

law library management.

serta penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum.

berikut:

as follow:

1. Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/ Rancangan Keputusan Menteri Keuangan

1. Decree of Minister of Finance

untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Rancangan Keputusan Menteri Keuangan, 7 working days approximately to complete each of the Keuangan/Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yakni paling lama 7 hari kerja.

250 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan 390 Rancangan Keputusan Menteri Keuangan atau total seluruh sebanyak 640 Rancangan. Keseluruhan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Rancangan Keputusan Hukum dalam waktu 3.782 hari kerja, sehingga waktu rata-rata penyelesaian setiap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Rancangan Keputusan Menteri Keuangan adalah 5,91 hari kerja. Adapun data kuantitatif capaian unit eselon I selaku pemrakarsa dari Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/ Rancangan Keputusan Menteri Keuangan dapat dijabarkan

Finance/Decree of Minister of Finance, can be seen

secara rinci sebagai berikut:

below:

Sekretariat Jenderal sejumlah 3 RPMK dan 15 RKMK;

Secretariat General accomplished 3 RPMK and 15 RKMK;

Direktorat Jenderal Anggaran sejumlah 26 RPMK dan 12 RKMK;

and 12 RKMK;

Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 28 RPMK dan 287

Directorate General of Tax accomplished 28 RPMK

RKMK;

and 287 RKMK; Directorate

General

of

Customs

and

Excise

dan 2 RKMK;

accomplished 20 RPMK and 2 RKMK;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejumlah 88

Directorate General of Treasury accomplished 88

RPMK dan 43 RKMK;

RPMK and 43 RKMK; Directorate General of State Assets accomplished 22

RPMK dan 22 RKMK;

170

Laporan Tahunan


2014

RPMK and 22 RKMK;


BAB III

CHAPTER

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sejumlah 45 RPMK dan 1 RKMK;


Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sejumlah 6

Directorate

RPMK dan 6 RKMK;


RKMK; dan

RKMK; and

1 RPMK.

RPMK.

General

of

Debt

Management

2. Penyelesaian Telaahan Hukum Pada tahun 2014, terkait dengan penugasan penyelesaian telaahan hukum, telah ditetapkan batas waktu legal studies at the most would be 8 working days per each study. telaahan.

melakukan penyelesaian terhadap 1.194 telaahan hukum.

legal studies, which took up 6,067 working days. Thus, it

Untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang terkait waktu selama 6.067 hari kerja. Dengan demikian, dapat

study.

pekerjaan yang terkait dengan telaahan hukum dengan waktu rata-rata penyelesaian 5,08 hari kerja. 3. Pengunggahan PMK ke website JDIH

3. Uploading PMK to JDIH website

Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu informasi publik di lingkungan

Finance that must be transparent is Minister of Finance’s

Kementerian Keuangan yang diharuskan untuk disampaikan kepada publik yakni kebijakan Menteri Keuangan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sejalan dengan ketentuan keterbukaan

published through JDIH website jdih.kemenkeu.go.id. telah melakukan pengolahan Peraturan Menteri Keuangan agar dapat dipublikasi melalui website jdih.kemenkeu.

assignments from the management to complete

mendapatkan penugasan dari pimpinan untuk melakukan

JDIH website jdih.kemenkeu.go.id at the latest 4 working

penyelesaian proses pengunggahan Peraturan Menteri Keuangan dalam website jdih.kemenkeu.go.id paling Menteri Keuangan. Pada tahun 2014 sebanyak 275 Peraturan Menteri Keuangan telah diunggah dalam website jdih.kemenkeu.

Finance have been uploaded into the website of jdih.

Annual Report

Secretariat General

171

go.id. Untuk menyelesaikan proses pengunggahan

kemenkeu.go.id. In order to complete the upload of

secara keseluruhan memerlukan waktu penyelesaian selama 706 hari kerja. Dengan demikian waktu rata-rata

day per each upload process.

Keuangan yakni 2,57 hari kerja. 4. Penyelesaian Legal Opinion Produk hukum yang diperlukan dan dipersyaratkan dalam perikatan internasional adalah Legal Opinion. Terkait dengan penyelesaian Legal Opinion, pada tahun 2014 telah ditetapkan batas waktu penyelesaian Legal Opinion

working days.

yang harus dipenuhi yakni paling lama dalam waktu 9 hari Legal Opinion.

menyelesaikan 18 Legal Opinion. Dalam menyelesaikan

18 Legal Opinions in 64 working days with average

Legal Opinion, dibutuhkan waktu 64 hari kerja. Dengan demikian, waktu rata-rata penyelesaian untuk setiap Legal Opinion yakni 3,56 hari. Adapun secara rinci dapat

are as follow:

disajikan data penyelesaian Legal Opinion sebagai berikut:

Valuta Asing sejumlah 4 LO;

Foreign Currency;

LO dalam rangka pemenuhan untuk penarikan loan dari loan agreements sejumlah

for loan withdrawals from loan agreements; and

12 LO; dan (Sukuk) in Foreign Currency. 5. Pemenuhan Undangan Rapat dari Unit/Instansi lain Media rapat merupakan salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi dalam mencapai suatu kesepahaman. Dalam kurun waktu tahun pemangku kepentingan sebanyak 3.842 undangan. Dari keseluruhan jumlah undangan tersebut, 3.407

untuk dihadiri. Undangan rapat yang tidak dihadiri

of Legal who could address/in charge of the related

Hukum yang menangani/membidangi permasalahan assignment from the management (Secretary General Hukum juga disebabkan pejabat/pegawai mendapat penugasan untuk menghadiri rapat di tempat lain, termasuk penugasan dari pimpinan (Sekretaris Jenderal dan/atau Menteri Keuangan).

172

Laporan Tahunan


2014

and/or Minister of Finance).


BAB III

CHAPTER

penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai unit yang menjalankan fungsi “legislasi” di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak tahun 2013 secara berkesinambungan telah menyusun program perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan dan terlibat aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksud.

accessed through www.simfoni.kemenkeu.go.id. It

Dalam penyusunan peraturan perundang-

provided Echelon I unit the easiness to update and

aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Peraturan web yang dapat diakses melalui www.simfoni.kemenkeu. go.id yang memberikan kemudahan kepada unit monitoring peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan tahun 2014, pada tahap eselon I untuk menyampaikan daftar rencana penyusunan peraturan Perundang-undangan tahun 2014 melalui surat Sekretaris Jenderal

23 January 2014.

Dengan adanya proses perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan proses penyusunan peraturan in 2014: perundang-undangan tersebut pada tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut: PROGRAM PERENCANAAN

PENYELESAIAN RPMK/RKMK DI LUAR PROGRAM PERENCANAAN

PENYELESAIAN RPMK/RKMK KUMULATIF TERBUKA

%

ACCOMPLISHMENT OF RPMK/RKMK OUTSIDE PLANNING PROGRAM

ACCOMPLISHMENT OF OPEN CUMULATIVE RPMK/RKMK

3

46%

-

-

2

1

50%

-

-

229

97

33%

104

52

62

13

21%

-

-

PLANNING PROGRAM

NO

JENIS PERATURAN

Jumlah

Selesai

TYPE OF REGULATION

Number

Accomplished

17

1.

RPP

2.

Rperpres

3.

RPMK

4.

RKMK (Konten Kebijakan)

Tabel 3.5.1 Rekapitulasi Program Perencanaan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Table 3.5.1

Annual Report

Secretariat General

173

Peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari program perencanaan tersebut antara lain adalah : 1. Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Praktik Akuntan Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Revisi Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah Investment 2. Rancangan Peraturan Presiden Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Rancangan Peraturan Presiden tentang Penghasilan

3. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Finance

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Guideline of Integrity Zone Development towards Service Area 4. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan Rancangan Keputusan Menteri tentang Konsep dan Standar tentang Single Domain dalam Rangka Join

Concepts and Standards on Single Domain relates to

Domain di Lingkungan Kementerian Keuangan

Joined Domain in the Ministry of Finance

Selain dari Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan peraturan perundangundangan diperkenankan dilakukan diluar proses program tersebut antara lain rancangan peraturan perundang-undangan usulannya diprakarsai oleh Kementerian/Lembaga lain dan/ Inclusion of State Capital on State Owned Enterprises and kebutuhan mendesak untuk meyusun peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan yang bersifat kumulatif terbuka tersebut misalnya Peraturan Pemerintah

174

Laporan Tahunan


2014

Tax Revenues to Ministries/Line Ministries.


BAB III

CHAPTER

Peraturan perundang-undangan diklasifikasikan berdasarkan hirarki yang diatur dalam UndangPeraturan Perundang-undangan. Undang-Undang adalah

peraturan perundang-undangan yang

berada di tingkat

teratas. Dalam penyusunan

Program (Prolegnas) is used. In 2014, based on the

Rancangan Undang-Undang tersebut dikenal program (Prolegnas). Pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan 03A/DPR RI/III/2013-2014 tanggal 17 Desember Undang-Undang Prioritas Tahun 2014,

telah

established.

ditetapkan Rancangan Undang-Undang yang termasuk

Adapun Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yakni sebagai berikut: NO

JUDUL

UNIT ESELON I PEMRAKARSA

TITLE

ECHELON I UNIT INITIATOR

1.

RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (RUU PPND)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

2.

RUU tentang Jaring Pengaman SIstem Keuangan (RUU JPSK)


3.

RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tabel 3.5.2 Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas dan fungsi Kementerian Keuangan

4.

RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Table 3.5.2

5.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 20 tahun 1997 Direktorat Jenderal Anggaran tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

6.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (RUU Dana Pensiun)


7.

RUU tentang Usaha Perasuransian

Direktorat Jenderal Anggaran


Pada tahun 2014, dalam mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung/penunjang yang

with details as follow:

bersifat ad hoc sebagai berikut: 1. Kegiatan Perencanaan Penyusunan Rancangan

1.

Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan

Ministry of Finance

Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres),

Annual Report

Secretariat General

175

dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK), yang disampaikan oleh unit organisasi eselon I sebagai

by Echelon I unit as the issuer to the Minister of Finance.

pengusul kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya dilakukan

terdapat kendala yang menyebabkan proses penyusunan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu, diperlukan perencanaan penyusunan RPP, Rperpres, dan

penyusunan RPP, Rperpres, dan RPMK di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan menyebutkan bahwa perluasan perencanaan peraturan

present to help establish a planned, integrated, and

yang terdiri dari perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dilakukan untuk menciptakan proses pembentukan perundang-

2.

2.

dari pembangunan hukum nasional adalah instrumen perencanaan

program

pembentukan

Undang-

planning program to establish a planned, integrated,

Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan Rancangan Undang-Undang yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu dan dijiwai visi dan misi pembangunan hukum nasional. Dalam rangka pelaksanaan Prolegnas, Kementerian

With the existence of Prolegnas, the Ministry of Law

perundang-undangan di lingkungan Pemerintah. Untuk itu, dalam rangka melakukan penguatan koordinasi yang which was under the responsibility of the Ministry of Finance could be included into Prolegnas. This was to Rancangan Undang-Undang sektoral yang menjadi tugas

ensure the management of Prolegnas in establishing

dan fungsi Kementerian Keuangan dapat diusulkan untuk

Laws can be executed based on the priority scales that

dimasukkan dalam Prolegnas. Hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan Prolegnas dalam pembentukan Undang-Undang dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya pembentukan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

176

Laporan Tahunan


2014

needs of the society.


BAB III

CHAPTER

melakukan penguatan koordinasi yang efektif antara

dalam menyusun Rancangan Undang-Undang yang

which accounted as the duty of the Ministry of Finance

menjadi bidang tugas Kementerian Keuangan yang akan diusulkan untuk masuk dalam Prolegnas, dipandang perlu untuk membentuk suatu kegiatan Penyusunan

3.

Memorandum

Program 2014.

3. Memorandum of Understanding (MoU) development

of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan instansi lain. Memorandum of

Memorandum of Understanding (MoU) development

Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan instansi lain adalah salah satu kegiatan yang koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan instansi lain. Koordinasi dan kerja sama tersebut dilakukan untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang bersentuhan dengan wilayah tugas dan fungsi instansi lain.

memberikan dukungan kepada unit terkait di

supports to related units in the Ministry of Finance

lingkungan Kementerian Keuangan dalam menyusun

regarding to Memorandum of Understanding (MoU)

Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan instansi

well as Unit in Charge, which received direct assignment

lain maupun sebagai Unit in Charge yang mendapat

from Minister of Finance through Secretary General to

penugasan langsung dari Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal untuk mejadi lead dalam penanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan instansi lain tersebut.

Pemberian Layanan Bantuan Hukum

Provision of Legal Aid Services

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara tentu disertai dengan berbagai tantangan.

of Finance will certainly encounter various challenges. One recurring instance is the appearance of obstacles in legal,

masalah di bidang hukum, baik yang berasal dari lingkungan

deriving from external and internal of the Ministry of Finance.

eksternal maupun yang berasal dari lingkungan internal Kementerian Keuangan.

Annual Report

Secretariat General

177

Jenderal memosisikan diri sebagai pusat dari semua kegiatan pemberian layanan bantuan hukum dalam menangani berbagai

handling legal issues, of which leading to trial process, in the

masalah hukum, baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan, maupun setelah adanya

the Ministry of Finance’s endeavor to guarantee and protect

putusan pengadilan. Penyelenggaraan pemberian layanan

the legal rights of employees and units in the Ministry of

bantuan hukum merupakan upaya Kementerian Keuangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak hukum para pegawai maupun unit-unit di Kementerian Keuangan atas keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum. Transformasi kelembagaan yang kini sedang dijalankan Kementerian Keuangan juga memberi arti penting bagi

organ utama dari kegiatan pemberian layanan bantuan hukum

Counsel is set to be the spearhead of legal aid service in order

Hukum siap menjadi ujung tombak layanan pemberian bantuan hukum di Kementerian Keuangan guna memberikan perlindungan hukum terhadap institusi demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan dan

1. Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi

1.

Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya,


concerning Legal Aids in the Ministry of Finance.

Dalam rangka menjalankan perannya sebagai pusat layanan

To ensure its roles as the center of legal aid services,

sebagai kuasa hukum Kementerian Keuangan bertugas mengoordinasikan dan memberikan bantuan hukum,

Judicial Review and Employment Disputes, as well as Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas kementerian. Rincian tugas tersebut menjadikan

as the primary role in serving legal services in the Ministry of Finance.

menjalankan fungsi pemberian layanan hukum di Kementerian Keuangan.

178

Laporan Tahunan


2014

BAB III


Tugas-tugas pemberian layanan hukum

CHAPTER

The details of legal services are grouped in three types of du

tugas, yakni: Penanganan perkara perdata, Tata Usaha

Civil cases ha

termasuk penanganan permohonan uji materiil, baik di Mahkamah Agung maupun Pendampingan terhadap pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang diminta

employees of the Ministry of Finance,

keterangan oleh pihak Penyidik dalam due to their status as witness;

status sebagai saksi/ahli dan Penyelesaian telaahan hukum dan penugasan Pimpinan terkait masalah-masalah hukum

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

eselon III dan dua belas unit eselon IV yang

three Echelon III units and twelve Echelon IV

menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan SJ.4/2013 tentang Pengaturan Tugas dan Fungsi

BAGIAN BANTUAN HUKUM I

DEPARTMENT OF LEGAL COUNSEL I

BIRO BANTUAN HUKUM BUREAU OF LEGAL CONSULE PERFORMANCE

BAGIAN BANTUAN HUKUM II

DEPARTMENT OF LEGAL COUNSEL II

BAGIAN BANTUAN HUKUM III

DEPARTMENT OF LEGAL COUNSEL III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

GROUP OF FUNCTIONAL POSITIONS

KEP-03/SJ.4/2013 concerning Arrangement of

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM IA LEGAL COUNSEL SUBPART IA

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM IB LEGAL COUNSEL SUBPART IB

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM IC LEGAL COUNSEL SUBPART IC

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM ID LEGAL COUNSEL SUBPART ID

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM IIA LEGAL COUNSEL SUBPART IIA

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM IIB LEGAL COUNSEL SUBPART IIB

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM IIC LEGAL COUNSEL SUBPART IIC

SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO BUREAU OF ADMINISTRATIVE SUBPART

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM IIIA LEGAL COUNSEL SUBPART IIIA

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM IIIB LEGAL COUNSEL SUBPART IIIB

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM IIIC LEGAL COUNSEL SUBPART IIIC

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM IIID LEGAL COUNSEL SUBPART IIID

Gambar 3.5.1 Struktur Organisasi Picture 3.5.1

Counsel

Annual Report

Secretariat General

179

17%

1. Penanganan Perkara

1. Case Handling

Perdata

Civil cases

menangani gugatan perkara perdata terkait

83%

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara, terutama lelang

Proses Due process Menang In Kracht Won Inkracht

yang menjadi tugas pokok Kantor Pelayanan instansi vertikal di bawah Direktorat

Perkara Masuk Tahun 2014

penanganan perkara-perkara perdata

Graph 3.5.1 Filed Cases in 2014

Counsel successes its role to provide appropriate legal services to units in the

dalam memberikan layanan hukum kepada

Ministry/employees/former

employees

unit-unit Kementerian/pegawai/mantan pegawai baik sebagai penggugat/pelawan/

defendant/challenged/refuted party.

pembantah maupun tergugat/terlawan/ terbantah. Pada tahun 2014, perkara perdata yang Hukum berjumlah 275 perkara. Dari seluruh

275 cases, where 47 cases won inkracht

perkara tersebut, sejumlah 47 perkara menang (

), sedangkan sisanya

masih berproses di pengadilan. Umumnya, gugatan perkara perdata terkait Hukum tersebut disebabkan adanya proses lelang yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh penggugat. Proses lelang tersebut terjadi karena adanya permohonan lelang dari pihak kreditur (umumnya lembaga adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian kredit oleh pihak debitur.

schedule announcement, threshold value

Gugatan terkait proses lelang sebagian besar berhubungan dengan hal penetapan jadwal pengumuman lelang, penetapan nilai limit atas objek lelang, ataupun penetapan pemenang lelang. Selain itu, pada tahun 2014 terdapat pula perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebanyak 1 perkara, dan perkara tersebut telah dicabut oleh pihak penggugat.

180

Laporan Tahunan


2014

bidder.


BAB III

CHAPTER

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan Finance is not without any decision-makings/policies kebijakan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan. Di samping itu, pemberian tanggapan maupun pernyataan sikap Kementerian Keuangan juga dituangkan dalam bentuk surat resmi, yang berpotensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat penerbitan (maupun isi) surat tersebut.

- Menteri, pimpinan unit atau pejabat yang - Menteri, pimpinan unit atau pejabat sebagai penggugat dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata. - Menteri, pimpinan unit atau pejabat sebagai pemohon intervensi.

applicant.

diajukan oleh pegawai/pejabat atau mantan pegawai/ pegawai yang mengajukan gugatan tersebut tidak memperoleh bantuan hukum.

legal assistance.

(enam belas) perkara, sebanyak 2 (dua) perkara telah Hukum, sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas)

process.

perkara masih berproses di pengadilan. Uji Materi

Judicial Review

Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan review dari pihak ketiga, baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan hal -

an organ in the Ministry of Finance, has the authority

menterian Keuangan yang bertugas mewakili Menteri

to represent the Minister of Finance in handling the

mun, dalam hal permohonan uji materiil diajukan oleh

Annual Report

Secretariat General

181

akan memberikan bantuan apabila Menteri Keuangan

Minister of Finance allows it.

telah memberikan izin.

dalam proses penyelesaian permohonan uji materiil dapat berupa:

hukum mengenai masalah yang menjadi obyek permohonan uji materiil; - Melakukan koordinasi dengan unit dan instansi di luar Kementerian Keuangan dalam rangka

the Ministry of Finance to prepare cases’

menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil; - Organizing documents for the purpose of saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan.

trial.

- Menyiapkan surat kuasa, yaitu: a) Surat kuasa substitusi Menteri kepada

a)

Sekretaris Jenderal dan pimpinan unit eselon I

to Secretary General and related Head of

terkait, dalam hal permohonan uji materiil atas

Echelon I unit, regarding judicial review on

b)

b) Jenderal dan pimpinan unit eselon I terkait,

Secretary General and related Head of Echelon I

dalam hal permohonan uji materiil atas Peraturan Pemerintah guna proses beracara di Mahkamah Agung c) Surat kuasa khusus Menteri dalam hal

Court c)

permohonan uji materiil atas Peraturan Menteri guna proses beracara di mahkamah Agung d) Surat kuasa khusus pimpinan unit eselon I dalam hal permohonan uji materiil atas peraturan

Court d)

pimpinan unit eselon I guna proses beracara di Mahkamah Agung. Supreme Court. - Menyiapkan penyusunan Ke-terangan Pemerintah

- Preparing the Government’s Statement or

atau Jawaban Permohonan.

16 (enam belas) perkara uji materi, dan sebanyak 8

16 (sixteen) judicial review cases, 8 cases had been

perkara telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar

given verdicts by the Panel of Judges with a mandate

menolak permohonan pemohon, sebanyak 1 perkara telah diputus dengan amar mengabulkan permohonan pemohon, dan sisanya 7 perkara masih dalam proses.

182

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

2. Pendampingan Pejabat/Pegawai

Hukum adalah memberikan layanan bantuan hukum bagi pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang

employees of the Ministry of Finance in a form of

memberikan keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan ataupun pemeriksaan perkara di pengadilan yang terkait dengan However, the assistance service/legal aid is not available pendampingan/bantuan hukum tersebut tidak dapat

anymore to the employees/former employees whom

lagi diberikan kepada pegawai/mantan pegawai yang

indicted as a suspect/defendant.

telah berstatus sebagai tersangka/terdakwa. Dalam proses pemberian bantuan hukum pemeriksaan

During the legal process as a witness/expert, such include:

saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan; Konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi perkara tersebut;

case;

Pemahaman tentang ketentuan hukum yang harus

Reading concerning laws that must be abide by the witness or expert;

Pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan;

Assistance to witness or expert in court;

Mengoordinasikan dengan unit atau instansi terkait preparing substances for the interest of witness; Hukum.

melakukan 48 (empat puluh delapan) kali layanan bantuan hukum kepada pejabat/pegawai Kementerian

employees of the Ministry of Finance in witness/expert

Keuangan yang berupa pendampingan sebagai saksi/ ahli, konsultasi/nasihat hukum, dan koordinasi dengan

with related units.

unit terkait. Salah satu kegiatan pendampingan yang menjadi highlight Legal Counsel in 2014 was an assistance associated to adalah pendampingan terkait dengan sidang perkara kasus Hambalang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan terdakwa Sdr. Andi Alfian Mallarangeng. Agus D. W. Martowardjojo (Former Minister of Finance) as a witness in trial in April and May 2014. Keuangan) sebagai saksi dalam persidangan perkara bulan April dan Mei 2014.

Annual Report

Secretariat General

183

3. Penanganan Perkara Arbitrase di ICSID dan OKI

3. Arbitrage Case Handling in ICSID and OKI

Rafat Ali Rizvi (warga negara Inggris keturunan Pakistan) keduanya terpidana in absentia dalam kasus yang a lawsuit to the Republic of Indonesia (Pemri) Pemerintah RI (Pemri) masing-masing di ICSID dan di

individually at ICSID and OKI, with reasons as

bawah OKI, dengan alasan:

follow:

Kebijakan Pemerintah RI yang menetapkan bahwa berdampak sistemik dan perlu dilakukan bail out, melindungi kepentingan investor asing, padahal

foreign investors, when the Government of Republic

Pemerintah RI dalam perjanjian dengan Pemerintah

of Indonesia and the United Kingdom government

Inggris telah sepakat untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing warga negara yang melakukan

perform investments;

investasi; Pemerintah RI dianggap telah melakukan tindakan

The Government of Republic of Indonesia was

yang dilakukan di Peradilan di Indonesia. trials.

- Rafat Ali Rizvi di ICSID sebesar USD 75 juta; dan

- Rafat Ali Rizvi at ICSID reached USD 75 million; and

kemudian apabila yang bersangkutan memenangkan

on should the concerned won the case (the agreed

perkara dimaksud (hukum acara yang disepakati

procedural law allowed such instances).

memungkinkan demikian).

pokoknya Presiden RI memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk:

authorized the Minister of Finance to:

- Mengatur tata cara pengadaan barang/jasa;

- Manage goods/service procurement procedures;

- Mengatur tata cara penganggaran dan pembiayaan; - Membentuk Tim Pendukung; - Mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- Apply necessary measures.

Dalam perjalanannya, perkembangan atas kedua perkara

The progress of the two related cases above are as follow:

tersebut masing-masing sebagai berikut: a)

184

Perkara di ICSID -

Pemerintah RI diwakili oleh Karimsyah Law Firm

-

Setelah melalui proses jawab-menjawab dan

Laporan Tahunan


2014

a)

Case at ICSID -

The Government of Republic of Indonesia was represented by Karimsyah Law Firm.


BAB III

CHAPTER

persidangan yang berlangsung dari tahun 2011,

-

akhirnya pada tanggal 16 Juli 2013 Majelis

since 2011, Tribunal of Judges of ICSID on 16

Tribunal ICSID telah menjatuhkan putusan yang

July 2013 released its verdict, which won by

pada pokoknya memenangkan Pemerintah RI.

the Government of Republic of Indonesia.

Saat ini, Rafat Ali Rizvi sedang mengajukan upaya agar putusan yang memenangkan Pemri

annul the verdict that won by Pemri, and trial

tersebut dibatalkan (annulment), yang sidangnya

will start in March 2015.

akan dilaksanakan pada bulan Maret 2015. b)

Perkara di bawah OKI -

Pemerintah RI diwakili oleh Karimsyah Law Firm

-

Setelah melalui proses jawab-menjawab dan

b)

Case at OKI -

The Government of Republic of Indonesia was represented by Karimsyah Law Firm.

persidangan yang berlangsung dari tahun 2011, akhirnya pada tanggal 15 Desember 2014, Majelis

since 2011, the Tribunal of Judges released its

Tribunal telah menjatuhkan putusan yang pada

verdict on 15 December 2014, which won by

pokoknya memenangkan Pemerintah RI.

the Government of Republic of Indonesia.

Dimenangkannya kedua perkara tersebut oleh Pemerintah

The winning of the two cases by the Government of

RI merupakan prestasi besar bagi Kementerian Keuangan secara umum, karena: - Menteri Keuangan merupakan satu-satunya menteri

Ministry of Finance in general, because: - The Minister of Finance was the only minister who

yang mendapat kepercayaan dari Presiden berdasarkan Tahun 2011 untuk mengatur pengadaan barang dan jasa dalam penanganan kedua perkara dimaksud. - Dengan dimenangkannya Pemerintah RI dalam perkara

- With the Government of Republic of Indonesia winning

arbitrase yang diajukan oleh Rafat Ali Rizvi di ICSID dan

Pemerintah RI terhindar dari kerugian materiil yang

The Government of Republic of Indonesia was spared

demikian besar;

of major material loss;

Menjaga martabat bangsa dan iklim investasi. climate.

Dalam rangka menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman mendalam terhadap instansi vertikal di daerah terkait dengan pemberian layanan bantuan hukum

associated with legal counsel in the Ministry of Finance, the

mengupayakan dilaksanakannya sosialisasi mengenai dalam melaksanakan tugas, yakni PMK 158/PMK.01/2012

Legal Counsel in the Ministry of Finance and PMK 159/ PMK.01/2012 concerning Legal Counsel related to Legal Finance.

Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Annual Report

Secretariat General

185

NO

Tabel 3.5.3 Jadwal Sosialisasi Tahun 2014 Table 3.5.3 Schedule 2014

1.

KOTA PELAKSANAAN CITY

Serang

JADWAL PELAKSANAAN SCHEDULE

Yogyakarta

15—17 April 2014 15-17 April 2014

3.

Padang

PARTICIPANTS

Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan dari Unit : 1. Ditjen Bea dan Cukai 2. Ditjen Pajak; 3. Ditjen Perbendaharan; 4. Ditjen Kekayaan Negara;

26—28 Februari 2014 26-28 February 2014

2.

PESERTA SOSIALISASI

24—26 April 2014 24-26 April 2014

4.

Kupang

12—14 Mei 2014 12-14 May 2014

5.

Bangka Belitung

20—22 Mei 2014 20-22 May 2014

Sumber: Biro Bantuan Hukum Source: Bureau of Legal Counsel

merencanakan untuk melaksanakan sosialisasi

sosialisasi di 5 (lima) kota tujuan, yakni Serang,

pejabat dan/atau pegawai di unit-unit instansi

Hukum

berkesempatan

memberikan

Counsel had the opportunity to clarify directly

penjelasan langsung terkait dengan pemberian

about legal counsel that was available to the

bantuan hukum yang dapat diperoleh bagi pejabat/pegawai di Kementerian Keuangan,

including the endeavors performed by the

Hukum terkait dengan perlindungan hukum

the Ministry of Finance. It would directly ease

langsung akan mempermudah calon pemohon yang akan mengajukan permohonan bantuan

Hukum juga dapat mendengar langsung usulan from stakeholders openly, which later can

pelayanan pemberian bantuan hukum yang maksimal dan tepat sasaran.

186

Laporan Tahunan


2014

aids.


BAB III

CHAPTER

Dalam kiprahnya sepanjang tahun 2013, of Legal Counsel had proven itself as the best dirinya sebagai unit eselon II terbaik dalam

Echelon II unit within the Secretariat General.

lingkup Sekretariat Jenderal. Klaim tersebut telah dibuktikan dalam beberapa survei

by the Secretariat General by holding an

yang dilakukan Sekretariat Jenderal dengan menggandeng pihak eksternal, yakni Survei

of Setjen’s Service Users 2013 and Setjen’s

Kepuasan Pengguna Layanan Setjen Tahun

Performance Survey as Prime Mover 2013.

2013 dan Survei Kinerja Setjen sebagai Prime Mover Tahun 2013.

mencapai hasil yang sangat menggembirakan. Sebagai contoh, dalam skor tingkat kepuasan terhadap layanan unit eselon II dalam lingkup

level towards the service of Echelon II units within Setjen scored 4.32 out of 5, the highest

4.32 dalam skala 5, tertinggi dalam lingkup

among other units in Setjen. Likewise, in the

Setjen. Demikian pula dalam skor kinerja Prime

performance score for Prime Mover of each

Hukum memperoleh skor 4.40 dalam skala 5,

4.40 out of 5, also the highest in the Secretariat General.

Pencapaian-pencapaian membanggakan tersebut

These outstanding achievements did not make

berpuas diri, melainkan menjadi pemacu bagi the best of them to the Secretariat General dan memberi kontribusi terbaik bagi Sekretariat

and especially the Ministry of Finance.

Jenderal dan Kementerian Keuangan pada khususnya.

Hukum mengandung tuntutan ganti rugi yang berpotensi mengakibatkan adanya pengeluaran negara, bilamana putusan perkara tersebut yang telah

verdict convicted the Ministry of Finance to pay for

berkekuatan hukum tetap menghukum Kementerian lain. Dengan kata lain, terdapat risiko fiskal yang

to the Ministry of Finance.

dialamatkan kepada Kementerian Keuangan. Tabel di bawah ini menggambarkan risiko fiskal

dalam posisi untuk tahun 2015:

2015:

Annual Report

Secretariat General

187

DESKRIPSI PERKARA

NO

Tabel 3.5.4 Potensi Pengeluaran

TOTAL OF POTENTIAL STATE EXPENDITURE

1.

Bagian Bantuan Hukum I Legal Counsel Part I

Rp. MYR

1.846.847.250,00 1.847.588,15

2.

Bagian Bantuan Hukum II Legal Counsel Part II

Rp USD

1.388.287.984.436,95 172.571.665,40

3.

Bagian Bantuan Hukum III Legal Counsel Part III

Rp.

80.000.000,00

Rp.

1.390.134.831.686,95

Table 3.5.4 Expenditure 2015

JUMLAH POTENSI PENGELUARAN NEGARA

CASE DESCRIPTION

Total

USD

172.571.665,40

MYR

1.847.588,15

Sumber: Biro Bantuan Hukum Source: Bureau of Legal Counsel

1. Penanganan Perkara

1. Case Handling

case has been given its verdict at a certain level di suatu tingkat peradilan, tidak menutup

of trial, it does not rule out the odds that the

kemungkinan perkara tersebut diajukan upaya level, and extraordinary legal remedies, such maupun upaya hukum luar biasa berupa

as judicial review, in order to gain inkracht,

peninjauan kembali, demi mendapatkan putusan

which favoring the Ministry of Finance.

berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak Kementerian Keuangan. Responding to the circumstances, throughout perkara-perkara yang masih berproses di lembaga peradilan, maupun perkara-perkara

judiciary process, as well as the new ones

baru yang melibatkan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang berperkara. Penanganan perkara-perkara tersebut merupakan fokus pada tahun 2015, sebagai bentuk pelaksanaan Ministry of Finance. Kementerian Keuangan. 2.

2. Hukum

untuk memberikan sosialisasi sebagai kelanjutan

188

Laporan Tahunan


2014

previous work plan as part of its commitment


program kerja di tahun sebelumnya. Sosialisasi

BAB III

CHAPTER

to expand the knowledge of the employees of the Ministry of Finance on legal aids, which in

Hukum terhadap peningkatan pengetahuan

turn can deepen the feeling of security for all

pegawai Kementerian Keuangan terkait dengan pemberian bantuan hukum, yang pada gilirannya akan lebih meningkatkan rasa aman bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas. Dengan mempertimbangkan program pemerintah

namely Denpasar, Medan, Manado, and

pada tahun 2015 ini terdapaat 4 (empat) kota yang dipilih untuk pelaksanaan sosialisasi, yakni

3. Penyusunan PMK tentang Tata Cara Penyediaan Dana dan Pelaksanaan Pembayaran atas

3. Fund Provisions and Payment over Inkracht Verdict

Hukum Tetap

Jenderal dan Direktorat Jenderal Anggaran,

Secretariat General and Directorate General

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan Dana dan Pelaksanaan Pembayaran

concerning Procedures of Fund Provisions

atas Putusan Hukum kepada Pemerintah. Hal

and Payment over Inkracht Verdict to the Government. It will be the focus of work of the

Annual Report

Secretariat General

189

PENGELOLAAN BARANG MILIK/ KEKAYAAN NEGARA MANAGEMENT OF STATE’S PROPERTY

190

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Perlengkapan Atau Kekayaan Kemenkeu

Development Of Administration And Management Of Logisctic Or Assets Of Kemenkeu

a.

a. tanah dan bangunan Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh unit eselon I di Kementerian

Echelon I unit in the Ministry of Finance

Keuangan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah of

State-Owned/Regional-Owned

Property,

kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah

property to correlate the past procured goods

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan

guideline in the future.

datang. Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan

the Ministry of Finance’s Assets has analyzed telah melaksanakan analisa dan evaluasi atas perencanaan pengadaan tanah/pembangunan gedung kantor/rumah dinas Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014.

yang

mempunyai

tugas

dan

fungsi

telah melaksanakan analisa dan evaluasi atas the Ministry of Finance, as regulated in Work satuan kerja Kementerian Keuangan sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen RKAK/L Tahun Anggaran 2015, yaitu analisa terhadap

Kementerian Keuangan di daerah tersebut dapat

Annual Report

Secretariat General

191

masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian

I unit in the Ministry of Finance, the Secretariat General,

Keuangan, Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan

lapangan, dengan hasil sebagai berikut :

proposals; yang dapat dioptimalkan, maka pembangunan/ pengadaan baru dapat diperkenankan. Alih status penggunaan : 37 usulan;

Usage transfer: 37 proposals;

Alih fungsi : 6 usulan

dengan mengalihkan statusnya (misal: gedung kantor menjadi mess). Tidak direkomendasikan : 2 usulan karena berdasarkan kebutuhan, satker bersangkutan unit did not/has yet needed it. b.

b. Mapping of Strategic State-Owned Property in the Lingkungan Kementerian Keuangan Per-Kabupaten/Kota

lingkungan Kementerian Keuangan, dibutuhkan suatu

a comprehensive and simple database is vital, especially

database yang lengkap serta mudah dipahami, terutama employees of the Ministry of Finance in the related city, pejabat serta pegawai Kementerian Keuangan di kota yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui kesenjangan perencanaan pemenuhan kebutuhannya. mapping satker yang dilaksanakan Tahun 2014, dari 1.066 satker Kementerian Keuangan seIndonesia yang tersebar di 315 kabupaten/kota, Sekretariat

192

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Target pada tahun 2014 adalah sebanyak 239 Kabupaten/ Kota yang belum di mapping. Sepanjang tahun 2014 been completed, and during its course, it managed to menyelesaikan target mapping aset sebanyak 315 kabupaten/kota. c. Pelaksanaan proses tender di lingkungan Sekretariat

c. Tender Process in Secretariat General

Jenderal

of State-Owned Property of the Ministry of Finance, has turut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dengan melaksanakan kegiatan pemenuhan

for working units (Echelon II) in the Secretariat General as

kebutuhan barang/jasa untuk unit kerja (eselon II) di lingkungan Sekretariat Jenderal yang sesuai dengan permintaan dari masing-masing unit kerja. Pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh

General of the Ministry of Finance is led by Procurement

Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang pembentukannya

Services Unit (ULP), of which its establishment was

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor rangka melaksanakan tugasnya, ULP Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh perangkat ULP di lingkungan Kantor Pusat Sekretariat Jenderal

the Ministry of Finance, which was determined by the

Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan oleh Kepala 124/SJ.8/2013 dated 2 December 2013. 124/SJ.8/2013 tanggal 2 Desember 2013. Adapun hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

General of the Ministry of Finance per 31 December 2014

per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

were as follow:

Paket-paket pengadaan barang/jasa yang terdapat

Goods/services procurement stated in the Public

pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat

Procurement Plan (RUP) of the Secretariat General

Jenderal per tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 836

per 31 December 2014 was 836 packages with a

paket dengan nilai pagu sebesar Rp509.386.703.113,-.

maximum value of Rp509,386,703,113.-. Of all the

Dari 836 paket tersebut, paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan cara lelang/seleksi adalah sebanyak 185 paket pengadaan barang/jasa. Dari 185 paket pengadaan barang/jasa tersebut, Procurement Services and Guidance Division at the

Annual Report

Secretariat General

193

selaku

Unit

Layanan

Pengadaan

packages with value of Rp371,734,568,070,.

(ULP) sebanyak 88 paket dengan nilai Rp371.734.568.070,-. Sedangkan pelelangan

ULP werr 97 packages with value of

yang dilakukan oleh ULP Daerah sebanyak 97

Rp40,284,287,750,-.

paket dengan nilai Rp40.284.287.750,-. Realisasi RUP untuk paket yang dilelang/ to 31 December 2014 reached 100%, where

31 Desember 2014 mencapai 100%, yaitu sebanyak 80 paket telah mendapat pemenang, sementara 8 paket tidak diajukan oleh PPK

while 8 packages were not proposed by

disebabkan pelaksanaan dibatalkan karena

PPK as it was cancelled due to lacking of

mencukupi. Untuk lebih jelasnya realisasi RUP provided below:

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

PAKET YANG DILAKSANAKAN DAN SELESAI DIPROSES NO

Tabel 3.6.1 Paket Pengadaan Lelang/ Seleksi yang Dilakukan oleh Table 3.6.1

1.

2.

EXECUTED AND PROCESSED PACKAGES

SATUAN KERJA WORKING UNIT

PAKET YANG TIDAK DIAJUKAN PPK PACKAGES UNPROPOSED BY PPK

PAKET

NILAI PAGU

NILAI KONTRAK

PAKET

NILAI PAGU

PACKAGES

MAXIMUM OF VALUE

CONTRACT VALUE

PACKAGES

MAXIMUM OF VALUE

28

146.254.379.480

122.853.895.392

7

32

200.664.759.400

165.870.279.524

-

-

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

2

769.700.000

568.975.000

-

-

Sekretariat Pengadilan Pajak

15

15.329.067.500

12.209.798.401

-

-

-

-

-

-

Kantor Pusat Sekretariat Jenderal

Pusat Informasi Teknologi Keuangan

7.507.161.690

Selected Procurement 3.

4.

5.

PSSU-GFMRAP

-

6.

Pusat Investasi Pemerintah Government Investment Center

3

Pusat Analisa dan Harmonisasi Kebijakan Center for Policy Analysis and

-

-

-

1

Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai (PPAJP) Accountant and Appraisal Supervisory Center

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

8.

9.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia Endowment Fund

10. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Secretariat of

Jumlah Total

194

Laporan Tahunan


2014

80

969.500.000

363.987.406.380

794.816.000

302.297.764.317

8

240.000.000

7.747.161.690


d.

BAB III

CHAPTER

d. Finance Within the structure of State-Owned Property Menteri/Ketua Lembaga ditetapkan sebagai is appointed as User of Asset in the related lembaga yang dipimpin, dan secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

by Secretary General.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Secretary General of the Ministry of Finance

Perlengkapan untuk mengelola kekayaan negara

manage the Ministry of Finance’s state assets.

Kementerian Keuangan. As a User Asset of the Ministry of Finance, the Keuangan, Sekretaris Jenderal mempunyai

Secretary General has the authority to perform

kewenangan untuk melaksanakan proses utilisasi aset Kementerian Keuangan yang berupa penetapan status penggunaan, alih status penggunaan barang antar kuasa pengguna barang, pemanfaatan, serta tukar menukar aset tetap di lingkungan Kementerian Keuangan.

Finance. The assets can be in the form of land,

Aset tersebut tersebut dapat berupa tanah,

building, or others.

bangunan, maupun selain tanah dan bangunan. Untuk proses penetapan status penggunaan, sesuai ketentuan terlebih dahulu harus

be in order from Goods Manager, whether it be the Directorate General of State Assets, Head

masing-masing. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap aset yang berupa

granted procured goods.

barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, serta barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Untuk proses alih status penggunaan barang antar kuasa pengguna barang dilakukan antar satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan atas

inter working units in the Ministry of Finance,

persetujuan Sekretaris Jenderal. Adapun proses

an approval from the Secretary General is

Perlengkapan namun tetap harus mendapatkan it has to be approved by goods manager. Asset pemanfaatan aset Kementerian Keuangan dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, serta kerja sama penyediaan infrastruktur

build transfer operate, as well as infrastructure

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Annual Report

Secretariat General

195

Proses tukar menukar adalah pengalihan pemilikan

Exchange process is transfer of ownership or goods users against state-owned unmovable

negara kepada pihak lain dengan menerima

goods to another party by receiving main replacement in the form of unmovable goods

Selama tahun 2014, capaian rasio utilisasi kementerian

sebesar

obtained of the Ministry of Finance was

Rp7.834.011.662.626,- yang merupakan 19,6%

keuangan

adalah

Rp7,834,011,662,626,-, which embodied the

dari total aset tetap Kementerian Keuangan per 31 desember 2013 sebesar Rp40.693.383.336.918,-

of Finance per 31 December 2013, which was

. Capaian tersebut terdiri dari:

Rp40,693,282,336,918,-. The number was consisted of:

Utilisasi

melalui

penetapan Rp7,444,789,812.949,-

Rp7.444.789.812.949,Utilisasi melalui alih status penggunaan Rp136.409.168.976,-

Rp136,409,168,976,-

Rp251.614.372.701,-

Rp251,614,372,701,-

Rp1.198.311.000,-

Rp1,198,311,000,-

eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan disajikan dalam tabel berikut:

NO

Tabel 3.6.2

UNIT ESELON I ECHELON I UNIT

Finance can be observed below:

NILAI ASET TETAP PER 31 DES 2013

TARGET UTILISASI BMN 2014 (15%)

VALUE OF FIXED ASSET PER 31 DEC 2013

TARGET OF BMN UTILIZATION 2014 (15%)

CAPAIAN Q4 Q4 ACHIEVEMENT

CAPAIAN (%) ACHIEVEMENT (%)

1.

Setjen

9.730.650.786.813

1.459.597.618.022

1.768.403.083.434

121

Aset per Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan

2.

DJKN

1.019.980.179.038

152.997.026.856

233.590.244.365

153

3.

BPPK

2.055.518.684.672

308.327.802.701

797.775.355.750

259

Table 3.6.2

4.

DJPU

198.208.857.494

29.731.328.624

66.109.958.191

222

5.

Itjen

55.350.534.466

8.302.580.170

4.708.629.500

57

6.

DJP

15.455.206.941.726

2.316.781.041.259

2.836.528.381.155

122

7.

BKF

56.300.734.648

8.445.110.197

61.636.681.291

730

8.

DJBC

7.505.664.403.676

1.125.849.660.551

1.627.699.522.637

145

9.

DJPB

4.499.293.948.096

674.894.092.214

402.397.874.175

60

10.

DJPK

52.564.270.592

7.884.640.589

34.020.808.508

431

11.

DJA

74.643.995.697

11.196.599.355

1.141.123.620

10

Total

40.693.383.336.918

6.104.007.500.538

7.834.011.662.626

128

I Unit in the Ministry of Finance

196

Laporan Tahunan


2014


e.

BAB III

CHAPTER

e. Kementerian Keuangan

Property

keputusan (SK) dari pejabat yang berwenang untuk and physical responsibility upon the goods under its care. administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Untuk proses penghapusan sebagaimana telah diatur dalam SE-2/MK.1/2012 tentang pedoman penghapusan barang milik negara di lingkungan kementerian keuangan dapat dilakukan jika dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Salah satu alasan diadakannya proses penghapusan adalah jika

is if the state-owned property is heavily damaged.

barang milik negara sudah dalam kondisi rusak berat. Pada tahun 2014 ini, target penghapusan barang milik negara dengan kondisi rusak berat adalah sebanyak

property was amounted to 70,216 units or 80% out of

70.216 unit barang atau sebesar 80% dari total 87.770 unit barang milik negara dengan kondisi rusak berat. Hingga 31 Desember 2014, SK penghapusan yang telah diterbitkan

SK and 114 goods manager approvals. Furthermore, the

sejumlah 303 SK dan 114 persetujuan pengelola barang.

total damaged of state-owned property that has been

Dan jumlah barang milik negara rusak berat yang telah dihapuskan adalah sebesar 104% atau 91.287 unit. f. Pelaksanakan Penginputan Hasil Sensus ke Dalam Aplikasi

f.

satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2013. Kegiatan lanjutan terkait dengan sensus

merupakan salah satu bentuk tindak lanjut hasil sensus sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan

of Census of State-Owned Property in the Ministry of Finance.

Keuangan. Proses pemutakhiran data hasil sensus dilakukan dengan

Data update on census should be performed by using

menggunakan aplikasi bantu, yang dikenal dengan nama Aplikasi Migrasi Sensus. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa aplikasi ini menjadi jembatan perpindahan data

Annual Report

Secretariat General

197

dilakukan dengan melibatkan 1071 Satker

Working Units in the Ministry of Finance and

di lingkungan Kementerian Keuangan yang

pelaksanaan ini dilakukan di 4 (empat) kota yaitu:

Pelaksanaan migrasi dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan

to 22 August 2014.

tanggal 22 Agustus 2014. Makassar

Makassar

Pelaksanaan migrasi dilaksanakan pada tanggal 1 September 2014 sampai dengan

September to 10 September 2014.

tanggal 10 September 2014. Surabaya

Surabaya

Pelaksanaan migrasi dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan

to 17 October 2014.

tanggal 17 Oktober 2014. Jakarta

Jakarta

Pelaksanaan migrasi di Jakarta dilaksanakan beberapa tahap, mulai bulan Juni 2014

Dari jumlah total 1071 Satker yang terlibat, jumlah

Among the involved 1,071 Working Units,

satker yang likuidasi adalah 10 satker, dan yang yang hadir adalah sebanyak 1060 satker. Dari

was performed by 1053 working units (99,24%),

jumlah satker tersebut, 1053 satker (99,24%) telah

while the remaining 8 working units failed/have

migrasi berdasarkan unit eselon I:

based on Echelon I unit:

NO

Tabel 3.6.3 Satker-Satker yang Telah Table 3.6.3 Working Units which have

198

Laporan Tahunan


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2014

ESELON I

JUMLAH SATKER

ECHELON I

TOTAL OF WORKING UNITS

Setjen DJP DJBC DJKN DJPB DJPK DJPU DJA BKF Itjen BPPK

17 569 143 88 210 1 1 1 1 1 20

Total

1052


g. Validasi Aset Strategis di Lingkungan Kementerian

BAB III

CHAPTER

g.

Keuangan Pengelolaan barang milik negara merupakan fungsi yang

State-owned property management is a strategic and vital

sangat strategis dan vital. Harus diakui bahwa mengelola as delicate process since Indonesia bore the name of

kekayaan bangsa ini. Hal ini disebabkan pengelolaan barang milik negara masih belum menjadi perhatian/prioritas

that state-owned property has yet become the priority

penanganan para pengambil kebijakan, bila dibandingkan

of policy makers compared to budget management

dengan pengelolaan anggaran (uang). Pengelolaan

(money). Professional and modern state-owned property

barang milik negara yang profesional dan modern dengan

management puts good governance as a hopeful endeavor

mengedepankan good governance diharapkan akan

to improve the trust and acknowledgement of the

meningkatkan kepercayaan dan pengakuan pihak luar atas reformasi birokrasi yang sedang digaungkan oleh pemerintah, sehingga citra pemerintah di mata lembaga internasional serta pihak donor akan membaik. However, in reality, the data related to strategic asset in dalam Aplikasi SIMAK selama ini belum bisa dikatakan up-date sehingga informasi yang disajikan sering tidak bisa digunakan dalam pengambilan kebijakan terkait suatu kegiatan validasi atas aset strategis yang dimiliki oleh

should be in place.

Kementerian Keuangan. Kegiatan validasi atas aset strategis dilakukan dengan: as follow: Tanah

Land

Validasi dilakukan dengan membandingkan antara dimiliki masing-masing satuan kerja

owned by each working unit

aset pada masing-masing satker, melihat operator

asset and working unit, observing SIMAK operator

SIMAK dalam menginput bangunan dan kendaraan

Pada tahun 2014 aset strategis yang divalidasi adalah:

Validated strategic assets in 2014 were as follow:

Triwulan I, aset strategis yang sudah divalidasi senilai

1st

Rp5.195.613.647.229,- (15.59%);

Rp5,195,613,647,229,- (15.59%);

Triwulan II, aset strategis yang sudah divalidasi

2nd Quarter, validated strategic assets worth

Rp17.164.010.113.560,- (55%);

Rp17,164,010,113,560,- (55%);

Quarter,

validated

strategic

assets

worth

Annual Report

Secretariat General

199

Triwulan IIII, aset strategis yang sudah divalidasi Rp

3rd Quarter, validated strategic assets worth

19.834.815.668.003,- (64%);

Rp19,834,815,668,003,0 (64%);

Triwulan IV, aset strategis yang sudah divalidasi

4th Quarter, validated strategic assets worth

31.174.724.337.112,- (100%).

Rp31,174,724,337,112,- (100%).

h.

h. Property by Echelon I of the Ministry of Finance Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan

Sebagai salah satu kementerian di Republik Indonesia,

As one of the ministries in the Republic of Indonesia,

pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Kementerian

followed up by the Ministry of Finance.

Keuangan Kementerian Keuangan terdiri dari LHP atas

Statements of the Ministry of Finance consisted of LHP

Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan

on Internal Control System and LHP on Compliance to

terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Exclusion.

Di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Keuangan Tahun 2013 terdapat 20 poin temuan atas sistem pengendalian intern Kementerian Keuangan (4 poin temuan khusus aset). Di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Kementerian Keuangan 26 Mei 2014 terdapat 11 poin temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan (3 poin temuan khusus aset).

ke beberapa satuan kerja yang mempunyai temuan atas oleh masing-masing eselon 1.

200

Laporan Tahunan


2014

over internal control system of the Ministry of Finance


Sampai dengan 31 Desember 2014, Sekretariat

Up to 31 December 2014, the Secretariat

Jenderal telah melaksanakan monitoring

General has conducted monitorings to the

sistem pengendalian intern dan kepatuhan

internal control system and compliance to

BAB III

CHAPTER

terhadap peraturan perundang-undangan;

atas manajemen aset dan belanja modal

asset management and capital expenditures


of the Ministry of Finance.

Pengadaan Barang Dan Jasa

Goods And Services Procurement

Kegiatan Asistensi Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Assistance Of Goods/Services Procurement In The Ministry Of Finance

Kegiatan asistensi pengadaan barang/jasa

Assistance of goods/services procurement is an

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan asistensi, konsultansi dan kajian yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pengadaan

goods/services procurement conducted by working

barang/jasa yang dilaksanakan oleh satuan kerja di

units in the Ministry of Finance.

lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui kegiatan asistensi pengadaan barang/jasa ini

Through

the

assistance

of

goods/services

diharapkan pemangku kepentingan mendapatkan

procurement, stakeholders can have valid data

data yang valid sebagai bahan dalam pengambilan

as a reference for decision makings related to

keputusan terkait dengan pelaksanaan pengadaan

procurement in the Mnistry of Finance. Seeing

di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengingat

the complexity and magnitude of the Ministry

kompleksitas dan besarnya organisasi Kementerian Keuangan, maka diperlukan adanya suatu kegiatan asistensi yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga paska pelaksanaan pengadaan barang/jasa. NO

1.

KEGIATAN ASISTENSI ASSISTANCE ACTIVITIES

Tabel 3.6.4a Asistensi Pengadaan Table 3.6.4a List of Assistance Services Procurement

Annual Report

Secretariat General

201

KEGIATAN ASISTENSI

NO

Tabel 3.6.4b

ASSISTANCE ACTIVITIES

5.

Narasumber pada diklat penyegaran pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tanggal 20 Februari 2014

6.

Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi Penyusunan Pegu Anggaran Setjen Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 oleh Biro Umum pada tanggal 24-26 Februari 2014 di Swissbell Hotel Jakarta

Asistensi Pengadaan Table 3.6.4b List of Assistance Services Procurement

7.

Kementerian Hukum dan Perundang-undangan tanggal 27-28 Februari 2014 di Hotel Jimmers Bogor

8.

Narasumber pada diklat penyegaran pengadaan barang/jasa untuk pegawai di lingkungan Badan Meteorologi

9.

Asistensi penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan

10.

11.

12. Asistensi penyelarasan materi RKMK tentang perubahan PMK 139/PMK.01/2012 tentang

13.

14. Narasumber pada diklat penyegaran pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tanggal 6 s.d. 10 November 2014

15.

16.

17. dimana melibatkan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk memberikan keputusan terhadap perbedaan

KPP Pratama Prabumulih.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa

Technical Guidance Of Goods/Services Procurement

Indikator kinerja ini terkait dengan salah satu tugas

This performance indicator is associated to one

yaitu pembinaan, dengan tujuan memberikan

202

Laporan Tahunan


2014


pemahaman dan keterampilan kepada para Pejabat/staf

BAB III

CHAPTER

driven by a purpose to provide understandings and skills to

Kementerian Keuangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa. Melalui bimbingan

goods/services procurement process. Through technical

teknis pengadaan barang/jasa, diharapkan para Pejabat/staf akan memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pengadaan di unit kerjanya masing-masing. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, setelah pembekalan teori dan pengadaan barang dan jasa, yang merupakan syarat yang harus Layanan Pengadaan (ULP)/panitia/pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK. Soal ujian dan pemrosesan data ujian dilaksanakan langsung oleh Lembaga Kebijakan

conducted directly by Public Procurement Agency (LKPP).

pusat antara lain: 1.

1. Technical Guidance on Goods/Services Procurement

Und-20/SJ.7/2014 tanggal 19 Februari 2014, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Maret 2014

coming from these units: dengan undangan terdiri dari unit–unit sebagai berikut:

Sekretariat Pengadilan Pajak;

Secretariat of Tax Court;

Sekretariat Komisi Pengawas Perpajakan; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Kantor Wilayah DJP dan KPP di Wilayah Kerja DKI Jakarta; Pusdiklat di Wilayah Kerja DKI Jakarta; dan Directorate of State College of Accountancy. 2.

2.

21/SJ.7/2014 tanggal 19 Februari 2014, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014 di Aula

Annual Report

Secretariat General

203

peserta dengan undangan terdiri dari unit-unit sebagai berikut:

DKI Jakarta;

in DKI Jakarta;

DKI Jakarta;

DKI Jakarta;

DKI Jakarta.

in DKI Jakarta. Technical

Guidance

Surabaya,

and

on

Goods/Services

Jasa yang dilaksanakan di kantor daerah mencakup 9 kegiatan, antara lain di Denpasar, Semarang.

Furthermore,

itu, pada tahun 2014 telah dilaksanakan Online bagi Pejabat/Staf Lingkup KPP Pratama pada tanggal 8 s.d. 11 Desember 2014 dan

Kegiatan Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Focus Group Discussion

Strategic Policy Development On Goods/ Services Procurement Through Focus Group Discussion

Dalam pengembangan strategi kebijakan

In developing strategic policy on goods/services

pengadaan barang/jasa,

procurement, Focus Group Discussion (FGD) is

(FGD) merupakan sarana diskusi dan tukar pikiran dengan seluruh pejabat/pegawai yang mempunyai kepentingan di bidang pengadaan barang/jasa

services procurement in Echelon I unit in the Ministry

seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian

of Finance. The FGD is useful in discussing certain

Keuangan. FGD dilaksanakan untuk membahas

issue concerning goods/services procurement by

suatu masalah tertentu dalam bidang pengadaan barang/jasa dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Tabel 3.6.5a Focus Group Discussion

Table 3.6.5a Focus Group Discussion in Goods/Services Procurement

204

Laporan Tahunan


NO

KEGIATAN ASISTENSI ASSISTANCE ACTIVITIES

TOPIK PEMBAHASAN TOPIC OF DISCUSSION

1.

Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 18 Maret 2014

FGD ini membahas tentang Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan kementerian keuangan

2.

Pengadaan Langsung tanggal 29 April 2014

FGD membahas tentang pengadaan langsung dan implementasinya

2014


KEGIATAN ASISTENSI

NO

CHAPTER

TOPIK PEMBAHASAN

ASSISTANCE ACTIVITIES

TOPIC OF DISCUSSION

3.

Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Konstruksi tanggal 17 Juni 2014

FGD membahas tentang pelaksanaan kontrak pengadaan konstruksi

4.

Implementasi Penggunaan Produk dalam Negeri tanggal 28 Oktober 2014

FGD membahas tentang implementasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Keuangan untuk kemajuan bangsa

Monitoring Dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan

BAB III

Tabel 3.6.5b Focus Group Discussion

Table 3.6.5b Focus Group Discussion in Goods/Services Procurement

Monitoring And Evaluation On Government’s Goods/Services Procurement In The Ministry Of Finance

Monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir adalah terbitnya Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 untuk memantau sejauh mana pelaksanaan kegiatan pengadaan

goods/services procurement that has aligned to

barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan

plan and to inventory valid data regarding the use

perencanaannya serta untuk menginventarisir data yang valid tentang hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai bahan kajian dalam rangka evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa. Untuk

of Public Procurement Plan (RUP) and performance

Pengadaan yang telah ditetapkan dengan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan serta dilakukan

working units.

analisis terhadap pelaksanaan e-monev yang dilaksanakan oleh satuan kerja.

Jasa merupakan pengendalian terhadap proses

a control towards the process of goods/services

pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian

procurement in the Ministry of Finance to ensure

Keuangan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan secara rutin sebagai peringatan

early warning against obstacles that might occur in

dini terhadap hambatan-hambatan dalam proses materials for studies were also collected to be used pula, dikumpulkan bahan kajian untuk mengambil kebijakan dalam rangka memperoleh solusi sehingga

impact the public service.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke satuan ke kerja daerah, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

Annual Report

Secretariat General

205

a. Kegiatan Monev yang dilakukan sendiri oleh

a. Division;

NO

KOTA

WAKTU PELAKSANAAN

CITY

TIME FRAME

Tabel 3.6.6 Satuan Kerja yang dilakukan monitoring dan Evaluasi Tahun 2014

1.

Serang

2-4 Juni 2014 2-4 June 2014

2.

Kupang

7-9 Mei 2014 7-9 May 2014

Table 3.6.6

3.

12-14 Mei 2014 12-14 May 2014

Moreover, the monitoring and

4.

Banjarmasin

12-14 Mei 2014 12-14 May 2014

5.

4-6 Juni 2014 4-6 June 2014

6.

Padang

11-13 Juni 2014 11-13 June 2014

7.

Manado

11-13 Juni 2014 11-13 June 2014

8.

18-20 Juni 2014 18-20 June 2014

9.

18-20 Juni 2014 18-20 June 2014

10.

18-20 Juni 2014 18-20 June 2014

b. Kegiatan monev yang dilakukan melalui kerja sama dengan unit eselon I/II lainnya. Kegiatan monev yang dilakukan melalui

lingkup Kantor Pengelolaan Teknologi

Kegiatan monev yang dilakukan melalui

Kegiatan monev yang dilakukan melalui

206

Laporan Tahunan


2014

b.


Kegiatan Pembinaan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Procurement Service Unit Development in the Ministry of Finance

Dengan terbentuknya ULP di lingkungan

With ULP established in the Ministry of Finance,

BAB III

CHAPTER

Kementerian Keuangan baik ULP Kantor Pusat unit eselon I dan ULP Daerah di lingkungan

Regional, a development is vital in order to align

Kementerian Keuangan, maka diperlukan

the procedure of goods/services procurement. If

pembinaan dalam rangka penyesuaian prosedur

the development of goods/services procurement

proses pengadaan barang/jasa. Jika semula pembinaan unit layanan pengadaan dilakukan

working unit, nowadays it is managed by ULP.

kini kegiatan tersebut dipusatkan pada ULP yang telah terbentuk. Sesuai dengan amanah KMK 184/PMK.01/2010 adalah pembinaan bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkup Kementerian Keuangan yang

Service Unit (ULP) in the Ministry of Finance that

diterapkan melalui peran bimbingan, konsultasi, dan koordinasi. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, antara lain: 1. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

took place as follow: 1.

ULP Tahun 2014 di lingkup Kementerian Keuangan.

2014 in the Ministry of Finance

Dalam rangka melaksanakan monitoring

In the interest of advancing the monitoring

kegiatan ULP di lingkup Kementerian

of ULP in the Ministry of Finance, through an

Keuangan , melalui Surat Undangan Kepala

Lingkungan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana kegiatan pelaksanaan

of goods/services procurement in 2014.

pengadaan barang/jasa pada tahun 2014.

diharapkan ada arahan dan pembinaan kepada

that guidance and development to be given

Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian

to Echelon I unit in the Ministry of Finance

Keuangan dalam mempersiapkan jalannya

to prepare the course of goods/services

kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh

procurement in all ULP in 2014. Even more,

ULP pada tahun 2014 dalam lingkup Kemeneterian Keuangan. Selain itu, melalui

working units of Ministry of Finance will be

rapat pembahasan dapat terjalin komunikasi yang baik antara Pembina dengan satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan.

Annual Report

Secretariat General

207

2. Pembahasan pengembangan organisasi ULP DJP

2.

Dalam rangka terbentuknya organisasi ULP di lingkungan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagai pertimbangan untuk membentuk ULP DJP

(DJP) to handle goods/services procurement in the Head

baru. Dengan merujuk bentuk organisasi ULP Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah dibentuk untuk menangani pengadaan barang/jasa di Kantor Pusat DJP,maka ULP di

of goods/services procurement.

untuk ditetapkan pada struktur yang menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa. 3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ULP lingkup Kementerian

3.

Keuangan Tahun 2014. Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan ULP dilaksanakan room of Directorate General of Customs and Excise on hambatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan ULP, serta penyampaian laporan kegiatan selama tahun 2014 oleh masing-masing ULP .

208

Laporan Tahunan


2014

ULP.


BAB III

CHAPTER

Annual Report

Secretariat General

209

PENGELOLAAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT

210

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

According to Decree of Minister of Finance 338/KMK.01/2012 tentang Arah Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pusintek selaku

(ICT) Development in the Ministry of Finance

unit pengelola ICT Kemenkeu memiliki peran dalam

(Kemenkeu), Pusintek as ICT manager unit holds the

melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan

role in development and management of ICT in the

pengelolaan ICT Kemenkeu dalam mewujudkan

Ministry of Finance in order to actualize Integrated

sistem informasi manajemen keuangan terpadu (Integrated Financial Management Information System / IFMIS). Dalam mencapai tujuan integrasi ICT dan mendukung layanan unit eselon I, di tahun 2014 Setjen melanjutkan kegiatan integrasi ICT sesuai dengan Roadmap Integrasi ICT 2011-2015 serta Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014 – 2025 sesuai dengan Keputusan 2015 based on the Decree of Minister of Finance

Capaian atas kegiatan ICT yang telah dilaksanakan Sekretariat Jenderal tahun 2014 adalah sebagai

General in 2014 are as follow:

berikut: 1. Konsolidasi Infrastruktur ICT Direktorat Jenderal

1. General Custom and Excise and Directorate General of Tax

Layanan serta Operasional ICT CEISA telah dikonsolidasikan dari DC Rawamangun ke

been consolidated from Data Center (DC)

DC Kemenkeu;

Rawamangun to DC Kemenkeu;

dari Data Center (DC) Rawamangun ke DRC

consolidated from DC Rawamangun to

Kemenkeu;

Disaster Recovery Center (DRC) Kemenkeu;

Perangkat ICT DJP telah dikonsolidasikan dari

Infrastructure

of

ICT

DJP

has

been

Kemenkeu. 2. Pengembangan Perangkat Keamanan Informasi,

Annual Report

Secretariat General

211

Penyusunan Standar Pengelolaan Antivirus di lingkungan Kementerian Keuangan;

Finance;

Penyusunan Strategi Implementasi Perangkat Keamanan Informasi; dan

Devices; and

; Implementasi perangkat keamanan untuk melakukan vulnerability assessment (identifikasi kerentanan)

vulnerability assessment on server and network in DC

terhadap perangkat server dan jaringan pada DC

Kemenkeu.

Kemenkeu. 3. Pengembangan perangkat lunak integrasi ICT Kemenkeu untuk menjalankan fungsi, antara lain:

of Finance was to execute, among others, these

Layanan Single Domain Kemenkeu.

Single Domain Service of the Ministry of Finance.

Otomasi Perkantoran. Integrated Development Environment. 2. Penyusunan Desain Sistem Layanan Data Keuangan

Pelaksanaan assesment elemen data 7 (tujuh) unit

c. Integrated Development Environment. 2.

Element data assessment on 7 (seven) Echelon I units,

eselon I, untuk kebutuhan data awal desain sistem layanan data; dan

design; and

Penyusunan kerangka sistem layanan data. 5. Penyelesaian Kebijakan ICT

5. Penyelesaian Kebijakan ICT

Dalam rangka melaksanakan tata kelola ICT yang sesuai

Dalam rangka melaksanakan tata kelola ICT yang sesuai

tujuh kebijakan ICT, yaitu:

tujuh kebijakan ICT, yaitu:

tanggal 10 Februari

2014 tentang Mekanisme

KMK.01/2014 dated 10 February 2014 concerning

Pelaksanaan Pola Kerja Pengelolaan Data Center Dan Disaster Recovery Center Pada Pusat Sistem Informasi

Center and Disaster Recovery Center Management at

Dan Teknologi Keuangan. tanggal 1 Juli 2014 tentang Pembentukan Kelompok

SJ/2014 dated 1 July 2014 concerning Establishment

Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014.

Manager) di lingkungan Kementerian Keuangan. Agustus 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perangkat

212

Laporan Tahunan


2014

Training Manager) in the Ministry of Finance.


BAB III

CHAPTER

Agustus 2014 tentang Manajemen Perangkat ICT

August 2014 concerning Management of ICT Devices

dan Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian

and Users Device in the Ministry of Finance.

Keuangan. 33/MK.01/2014 dated 28 August 2014 concerning MK.01/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Pengelolaan dan Penggunaan Surat Elektronik Resmi di Lingkungan

Mails in the Ministry of Finance.


Percepatan Implementasi Penggunaan Surat Elektronik


Resmi di Lingkungan Kementerian Keuangan. 6. Implementasi e-Corporate Penerapan Manajemen Perangkat Pengguna (Join Domain) kemenkeu.go.id di lingkungan Inspektorat

Domain) of kemenkeu.go.id in the Inspectorate

Jenderal (Itjen) dan Sekretariat Jenderal (Setjen).

General (Itjen) and Secretariat General (Setjen).

Migrasi domain dari depkeu.go.id ke kemenkeu.go.id di lingkungan Setjen.

go.id in the Secretariat General.

Pembangunan aplikasi di lingkungan Setjen, antara lain: Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Jasa Penilai (PPAJP Online), Sistem Manajemen

ICT

KLI, Accountant and Appraisal Supervisory Center

ICT

Transformasi Kelembagaan diharapkan dapat mendorong responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, right sizing, dan independen, sesuai dengan perkembangan

accountable, right-sizing, independent, one stop service,

kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi dalam rangka mewujudkan good

public demand, technology advance towards good

governance.

governance.

Hal tersebut dicapai dengan cara memperkuat

It can be achieved by strengthening management

sistem manajemen, menyederhanakan proses bisnis, mengkonsolidasikan fungsi pelayanan bersama dengan manajemen sistem informasi ICT terpadu, meningkatkan

management, improving human resources capacity

kapasitas SDM yang lebih tepat sasaran, dan memperkuat sistem tata kelola.

system.

yang dilakukan oleh Pusintek. Capaian implementasi

in ICT division, which conducted by Pusintek. Such

yang dapat dilaporkan pada tahun 2014 adalah sebagai

achievements reported in 2014 can be seen below:

berikut:

Annual Report

Secretariat General

213

Meluncurkan End-State Aplikasi, Data, dan Keamanan ICT yang bertujuan untuk memberikan panduan dan standar untuk

provide guidance and standard for ICT development

pengembangan ICT di lingkungan Kementerian

Transformasi Kelembagaan Kemenkeu Tahun 20142015, beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut: - Penyusunan End-State Arsitektur Kemenkeu dan

- Development of End-State Architecture of

pengembangan kemampuan pegawai khususnya

Ministry of Finance and capability development

dalam hal arsitektur ICT yang direncanakan dibantu

of employees especially in ICT architecture,

oleh konsultan yang didanai dari World Bank.

which was planned to be assisted by consultants

Status saat ini adalah proses pelaksanaan lelang di World Bank. - Telah disusun Konsep Kebijakan Standar and Database has been developed in the Ministry - Telah dilakukan persiapan pengembangan Kemenkeu, yang meliputi

of Finance. - Groundwork of e-Corporate Services development

kegiatan:

in the Ministry of Finance has been carried out,

a) Pelaksanaan Workshop

a) e-Corporate

Kemenkeu.

Services

Workshop

in

the


b)

b)

c)

c)

Secretariat General. eselon II Setjen. d) Penyusunan Tim pengembangan e-Corporate

in Echelon II unit of Secretariat General. d) Establishment of e-Corporate Services team

di Lingkungan Setjen.

in the Secretariat General.

e) Inventarisasi akun e-mail di lingkungan Setjen.

e) Inventory of email accounts in the Secretariat

f) Penetapan Surat Edaran tentang Pengelolaan

f)

General. dan Penggunaan Surat Elektronik Resmi dan sosialisasi di lingkungan Kemenkeu. g) Migrasi e-mail dari domain depkeu.go.id ke kemenkeu.go.id.

g) kemenkeu.go.id.

Membentuk Struktur Organisasi ICT dan Proses Tata Kelola ICT. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain: - Pelaksanaan mapping fungsi organisasi ICT hasil Transformasi Kelembagaan ke dalam struktur organisasi Pusintek saat ini. - Penyusunan usulan struktur organisasi Pusintek yang baru.

214

Laporan Tahunan


2014

structure of Pusintek.


BAB III

CHAPTER

Menetapkan proses penganggaran ICT dengan tanggung jawab yang jelas. Dalam rangka pengusulan kebutuhan proyek ICT di setiap Unit Eselon I, diperlukan template yang seragam yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan menentukan skala prioritasi usulan proyek ICT

of ICT project proposal in the Ministry of Finance.

di lingkungan Kemenkeu. Template pengajuan proyek

The template has been merged into guideline of

and Finance. Mengembangkan langkah-langkah penanganan terhadap ancaman keamanan ICT.

in ICT.

Hal-hal yang telah dilakukan terkait keamanan ICT

Measures has been taken related to ICT security are:

adalah: - Perbaikan celah keamanan ICT.

- Improving ICT security gap. Ministry of Finance.

Keamanan Perangkat Teknologi Informasi. - Pengembangan perangkat keamanan ICT. Menetapkan organisasi

- Development of ICT security devices.

(DR) dan

pengoperasiannya. Hal-hal yang telah dilakukan adalah: - Penyusunan Konsep Kebijakan Organisasi DR. - Pemutakhiran eselon I.

Echelon I unit.

- Penyusunan dokumen (DRP) - Pelaksanaan kegiatan DRC Drill. Membuat e-Catalogue untuk semua produk ICT

Created e-Catalogue for all standard ICT products with

standar. Hal-hal yang telah dilakukan adalah: - Penyusunan standar dan spesifikasi produk End User.

products.

- Penyusunan konsep Kebijakan Standardisasi Perangkat End User.

User Devices.

- Koordinasi dengan LPSE dan LKPP dalam penerapan e-Catalogue.

e-Catalogue.

Annual Report

Secretariat General

215

Mengkonsolidasikan kegiatan Pemeliharaan Aset

Consolidated Asset Maintenance of ICT to Pusintek,

ICT ke Pusintek. Kegiatan yang telah dilakukan

which was followed by concept development

adalah penyusunan Kajian Konsolidasi Penganggaran Pemeliharaan dan Pengadaan Infrastruktur ICT DC-

Maintenance, and Infrastructure Procurement of ICT

DRC.

DC-DRC.

memenuhi kebutuhan ICT Kemenkeu. Kegiatan yang telah dilakukan adalah:

follow:

- Penunjukkan IT Training Manager Kementerian

- Appointment of IT Training Manager in the Ministry

SA.5/2014

SA.5/2014.

- Pelaksanaan program pelatihan ICT ( Program) bagi pegawai baru Kemenkeu.

employees of Ministry of Finance.

- Training Need Analysis employees.

Rencana Kerja 2015

Work Plan 2015

Rencana kerja pengembangan ICT tahun 2015 secara garis

The following is work plan of ICT development in 2015:

besar adalah sebagai berikut: 1. Persiapan pembangunan Data Center Kemenkeu.

1.

2. Penyusuhnan konsep Kebijakan ICT, antara lain:

2. Development of ICT Policies concept, inter alia:

of Finance.

Kebijakan tentang IT Demand Manager dalam proses

Policy on IT Demand Manager in proposing ICT

pengajuan proyek ICT;

projects;

Kebijakan tentang Organisasi Keamanan ICT Kemenkeu; Finance; Kebijakan tentang Standar Infrastruktur ICT; dan

Policy on ICT Infrastructure Standards; and

Kebijakan tentang Konsolidasi Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Infrastruktur ICT DC dan DRC

Maintenance of Infrastructure Devices on ICT DC and

Kemenkeu;

DRC of the Ministry of Finance;

Kebijakan Sistem Layanan Data Kemenkeu.

Policy on Data Service System of the Ministry of Finance.

3. Pembangunan Sistem Layanan Data Kemenkeu tahap I.

3. Development of Financial Data Service System stage I.

4. Pembangunan

4. Development of e-Corporate Service of the Ministry of

Kemenkeu, dengan

kegiatan antara lain: Re-engineering proses bisnis; Mendefinisikan arsitektur ; dan

services; and

Pembangunan

216

Laporan Tahunan


2014

tahap I.

Development of e-corporate service phase I.


BAB III

CHAPTER

5. Pengembangan perangkat infrastruktur DC-DRC.

5. Development of DC-DRC infrastructure devices.

6. Penyusunan arsitektur ICT Kemenkeu Tahap I (Jaringan

6. Organizing ICT architecture of Ministry of Finance phase

dan Infrastruktur). 7. Penyusunan proses tata kelola organisasi ICT Kemenkeu berdasarkan RASCI.

7. Organizing governance process of ICT of Ministry of Finance based on RASCI.

8. Penyusunan peningkatan keamanan ICT Kemenkeu. 9. Penyusunan strategi

dan SOP Disaster

(DR) berdasarkan RASCI. 10.Penyusunan Strategi Pengembangan SDM ICT dalam

improve ICT security in the Ministry of Finance. 9. Organizing recovery strategy and SOP of Disaster Recovery (DR) based on RASCI. 10.Organizing Human Resources Development Strategy of

rangka integrasi ICT.

Annual Report

Secretariat General

217

PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI ACCOUNTANT AND APPRAISER SUPERVISORY

218

Laporan Tahunan


2014


Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

BAB III

CHAPTER

Public Accountant and Public Appraiser hold

memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien, karena jasa yang diberikan kedua profesi tersebut

from both professions can improve transparency

dapat meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Pemerintah,

Government, in this case the Minister of Finance

dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia,

of the Republic of Indonesia, had delegated an

mendelegasikan wewenangnya dalam melakukan

authority of development and surveillance towards

pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan

Indonesian Public Accountant and Public Appraiser

Publik dan Penilai Publik di Indonesia kepada Pusat

to Accountant and Appraisal Supervisory Center

Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai sebagaimana 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

The Accountant and Appraisal Supervisory Center

mempunyai tugas untuk menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik, pengembangan dan pengawasan

availability that of Public Accountant and Public

jasa Akuntan Publik dan jasa Penilai Publik, serta penyajian informasi Akuntan, Akuntan Publik dan Penilai Publik. Dalam melaksanakan tugasnya, PPAJP menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain: penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

pembinaan profesi Akuntan Publik dan Penilai

of Public Accountant and Public Appraiser,

Publik, register Akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa Akuntan dan jasa Penilai; penyiapan

dan

pelaksanaan

development of Accountant and Appraiser;

program

pemantauan kegiatan serta pemeriksaan Akuntan Publik dan Penilai Publik; dan

Accountant and Public Appraiser; and

penyajian informasi Akuntan dan Penilai Publik. Appraiser.

Annual Report

Secretariat General

219

Capaian Kinerja 2014

Performance Achievement 2014

90

Jumlah Penerbitan Izin AP & PP Graph 3.8.1 Jumlah Penerbitan Izin AP & PP

80

80 70 60

54

50 40

33

31

31

29

30 20 10 0

2012

2013 AP

2014 PP

Jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia

mber of Public Accountant and Public Appraiser in

semakin meningkat seiring berkembangnya

Indonesia keeps growing by the same moment of

perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2014 PPAJP

the country’s increasing economy. In 2014, PPAJP

menerbitkan 111 izin Akuntan Publik dan Penilai

issued 111 new Public Accountant and Public Appraiser licenses. However, there was a slight

Akuntan Publik dan Penilai Publik karena ada yang

changes to the number due to some of them were

meninggal dunia maupun dicabut izinnya, sehingga pada tahun 2014 terdapat 1.055 Akuntan Publik dan

been revoked; thus, in 2014 there were 1,055 Public Accountant and 385 Public Appraiser, who

jumlah Akuntan Publik maupun Penilai Publik sebanyak ini belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang semakin bertambah juga. 1. Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan Seiring dengan perkembangan teknologi, PPAJP

service users. 1. Quick, Simple and Transparent Licensing Paralleled to technology advancement, PPAJP service, one of which was the licensing of

adalah penerbitan izin Akuntan Publik dan

Public Accountant and Public Appraiser. With

Penilai Publik. Dengan perubahan teknologi yang semakin canggih, PPAJP berusaha meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pengguna

service to its users in order to gain more users’

layanan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Pada tahun 2014, PPAJP menerbitkan 111 izin

In 2014, PPAJP successfully issued 111 licenses

AP dan PP dengan total waktu penyelesaian 900 hari kerja. PPAJP menerbitkan 80 izin

900 work days. PPAJP issued 80 licenses for AP

AP dengan total waktu penyelesaian 680 hari kerja dan 31 izin PP dengan total waktu

and 31 licenses for PP with total turnaround

penyelesaian 220 hari kerja. Sehingga waktu rata-rata penyelesaian izin AP dan PP sebesar 8,11 hari kerja.

220

Laporan Tahunan


2014

8.11 work days.

BAB III


CHAPTER

2. Pembinaan terhadap Profesi yang Optimal dan Profession Pada tahun 2015 Indonesia akan menghadapi (AFTA). AFTA menciptakan kawasan bebas perdagangan dalam rangka Adanya AFTA, akan membawa pengaruh terhadap bidang

number of Public Accountant and Public Valuers in

keprofesian. Jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia lebih sedikit dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Hal ini dapat menarik perhatian Akuntan Publik dan Penilai Publik

Public Valuers to enter Indonesia, so that it triggers a

asing untuk masuk ke Indonesia, sehingga menimbulkan persaingan antara Akuntan Publik dan Penilai Publik asing dengan Akuntan Publik dan Penilai Publik Indonesia. PPAJP berusaha melakukan pembinaan Akuntan dan Penilai di Indonesia agar mereka mampu bersaing

Accountant and Appraiser in Indonesia to prepare

menghadapi Akuntan dan Penilai asing. Pada tahun

them against foreign Accountants and Valuers. In 2014,

2014 PPAJP menyelenggarakan Pendidikan Profesional for Accountants and Valuers. The purpose of PPL is penyelenggaraan PPL adalah: Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

explained below: Maintain and improve the society’s trust towards

terhadap profesi akuntan dan penilai agar memiliki standar kompetensi profesional sesuai dengan harapan

competency standard can be achieved in accordance

masyarakat dan pengguna jasa; Meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan di bidang profesi akuntan dan penilai mengenai peraturan perundang-undangan, teori akuntansi dan penilaian serta isu-isu terbaru mengenai

enhancement of accountants and valuers;

peningkatan profesionalisme akuntan dan penilai; Memberikan solusi sementara untuk mengatasi masalah yang ada atas ketersediaan pendidikan

obstacles in Indonesia’s accountants and valuers’

formal profesi akuntan dan penilai dan sebagai jawaban serta sarana untuk memungkinkan para akuntan dan penilai Indonesia menghadapi persaingan global sebagai akibat liberalisasi perdagangan; Memberikan solusi bagaimana mengatasi masalah caused by false Public Accountants and Public Valuers Publik palsu yang menandatangani laporan;

who signed reports; Introduce the valuers’ service and the importance

profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik di sektor keuangan pada masyarakat pengguna jasa maupun

sector to society as the users and stakeholders;

Terciptanya keseragaman pemahaman peraturan perundang-undangan yang yang terkait dengan jasa

related to accountants and valuers’ service, and the

Annual Report

Secretariat General

221

akuntan dan penilai, dan standar yang berlaku kepada

prevailing standards towards Public Accountants and

Akuntan Publik dan Penilai Publik, dan masyarakat

Public Valuers, and society as the users.

pengguna jasa akuntan dan penilai. Pada tahun 2014, PPAJP telah menyelenggarakan 7 kali

In 2014, PPAJP conducted 7 PPL for valuers and 12

kegiatan PPL untuk profesi penilai dan 12 kali kegiatan PPL

PPL for accountants. In total there were 1,303 Public

Akuntan Publik dan Penilai Publik.

Profesi Akuntan dan Penilai merupakan profesi pendukung kegiatan perekonomian. Seiring dengan berkembangnya

for the economic. With the growing economy, service

perekonomian, pengguna jasa Akuntan Publik dan Penilai

users of Public Accountants and Public Valuers were also

Publik semakin meningkat. Pengguna jasa membutuhkan informasi keuangan yang lebih berkualitas sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Meskipun

Even with their competency and professionalism

Akuntan dan Penilai berupaya untuk senantiasa mening-

are improving, errors are commonly occurred and

katkan kompetensi dan profesionalisme mereka, terkadang

causing problems. For this reason, PPAJP developed

terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan masalah. Untuk itu, PPAJP membuat peraturan-peraturan untuk melindungi

of Accountants and Valuers itself.

pengguna jasa maupun bidang profesi Akuntan dan Penilai. Pada tahun 2014 PPAJP telah menyusun beberapa peraturan dan pedoman tentang Akuntan Publik, Penilai

guidelines concerning Public Accountants, Public Valuers

Publik dan Aktuaris, antara lain:

and Actuaries, which are as follow:

RUU Pelaporan Keuangan (RUU PK); RPMK tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan

RPMK concerning Development and Surveillance of

Publik;

Public Accountant;

Standar Penilaian Indonesia (SPI) tahun 2013 dan Juknisnya; RPMK tentang Aktuaris;

RPMK concerning Actuaries;

Kajian Peraturan tentang Pengawasan tentang Akuntan

Regulatory review concerning Surveillance on Public

Publik dan Kantor Akuntan Publik; Standar Pengendalian Mutu (SPM) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP); Pedoman Pemeriksaan untuk Penugasan Penilaian Assignments. Melalui peraturan-peraturan tersebut diharapkan para Akuntan dan Penilai lebih profesional dalam

more professional in delivering its service.

memberikan jasanya.

Pengembangan profesi Akuntan dan Penilai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan jasa

222

Laporan Tahunan


2014

Professional development of Accountants and Valuers


BAB III

CHAPTER

tersebut. Untuk itu diperlukan regulator yang handal

for the service, therefore the existence of unswerving

dalam mendukung pengembangan profesi tersebut.

regulators are important to support the development.

pelanggaran yang dilakukan Akuntan Publik (AP), Penilai

conducted by Public Accountants (AP), Public Valuers

Publik (PP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Pada tahun 2014, PPAJP menemukan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan AP, PP, KAP, dan KJPP. Pelanggaran tersebut antara lain: PP tidak memiliki Kantor Jasa Penilai Publik selama 6 bulan;

6 months; AP failed to establish or become partner to KAP; Overdue and failed to report Annual Report;

Tidak memenuhi SKP PPL; Tidak dan terlambat menyampaikan Laporan realisasi PPL.

Report of PPL.

Jumlah pelanggaran terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Akuntan Publik

by Public Accountants (AP), Public Valuers (PP), Public

(AP), Penilai Publik (PP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebanyak 363 pelanggaran.

memberikan sanksi atau rekomendasi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi yang diberikan berupa rekomendasi, sanksi peringatan, sanksi pembekuan dan sanksi pencabutan izin.

dilakukan, PPAJP juga melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap AP, PP, KAP, dan KJPP. Pada tahun 2014, PPAJP melakukan 104 pemeriksaan terhadap KAP dan KJPP. Hal ini bertujuan untuk menjaga mutu pemberi jasa serta

5. Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan

In order to progress the transparency and accountability

akuntabilitas dalam pembinaan, pemberdayaan, dan

in developing, empowering, and monitoring Public

pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik yang

Accountant profession, which aims to protect the

bertujuan untuk melindungi masyarakat, UndangAccountant ordered an independent establishment mengamanatkan pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik yang bersifat independen. Komite ini diharapkan dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta Menteri sebagai

Annual Report

Secretariat General

223

pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Selain

and supervisor of Public Accountant profession.

itu keberadaan Komite diharapkan dapat mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap of public and Public Accountant profession. KPAP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah

KPAP, which was established based on the Government

bersifat independen, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk mendukung independensinya tersebut, susunan keanggotaan KPAP terdiri dari tiga belas unsur yang

of 13 collegial elements.

bersifat kolegial. Throughout the period of 2013 up to 2016, KPAP was Langgeng Subur yang merupakan Kepala PPAJP dan perwakilan dari unsur Kementerian Keuangan. Komite ini bertugas memberikan pertimbangan terhadap :

in terms of:

kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan

policies on empowerment, development, and

Akuntan Publik dan KAP;

supervision of Public Accountants and KAP;

penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan hal yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

profession.

Pada tahun 2014, KPAP telah melakukan kegiatankegiatan sebagai berikut: Menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan terkait KPAP. KPAP telah menetapkan 5 peraturan pada KPAP membership code of ethics, KPAP membership anggota KPAP, tata kerja perumusan pertimbangan, dan tata kerja banding.

appeal procedures.

Melakukan kajian literatur dan focus group discussion

Perform literature reviews and focus group discussion

dalam rangka penjaringan masukan untuk perumusan

Jakarta dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang KPAP kepada masyarakat khususnya Akuntan

to the society especially Public Accountants.

Publik.

Rencana Kerja 2015

Work Plan 2015 According to the Decree of the Minister of Finance (KMK)

210/KMK.01/2013 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi diputuskan bahwa pembinaan dan pengawasan jasa profesi

224

Laporan Tahunan


2014

Supervisory Agency, it is regulated that the development


BAB III

CHAPTER

Aktuaris ditugaskan kepada Kepala Pusat Pembinaan Akuntan

and supervision of Actuary profession is assigned to Head of

dan Jasa Penilai. Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat

Accountant and Appraiser Supervisory Center. An actuary is

mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Secara umum, aktuaris bekerja di bidang konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, dana pensiun dan investasi. Untuk tahun 2015, PPAJP akan mencoba terus mendalami profesi aktuaris dan berusaha menyelesaikan proses penyusunan peraturan-

that it can be implemented and provide legal certainty to all

peraturan tentang aktuaris agar dapat diimplementasikan

stakeholders.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, PPAJP telah berubah menjadi PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan).

Finance, PPAJP had transformed into PPPK (Development

Peraturan yang diundangkan pada tanggal 10 Desember 2014 ini mengubah nomenklatur pada unit eselon II, serta pada jabatan struktural unit eselon III dan IV. PPPK mempunyai tugas antara lain penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai,

professions, such as Accountant, Public Accountant,

Penilai Publik, dan Aktuaris. Implementasi peraturan ini akan terkait. Pada tahun 2015, PPAJP juga akan merencanakan kegiatankegiatan sebagai berikut: 1. Mengimplementasikan dan menyempurnakan aplikasi

1.

Laporan Tahunan Kantor Jasa Penilai Publik. Aplikasi ini merupakan bagian dari program e-corporate services PPAJP, yaitu kegiatan konsolidasi dan penyelarasan beberapa layanan pendukung dalam organisasi, yang disediakan dan dukungan teknologi yang bertujuan untuk pening-

order to increase the performance of internal service

katan pelayanan internal dan pemangku kepentingan.

and stakeholders. There were 54 Public Appraiser Service

Implementasi aplikasi ini dilaksanakan di 54 Kantor Jasa Penilai Publik sepanjang tahun 2015 yang didahului

throughout 2015, preceded with development process,

dengan proses pengembangan, lalu uji coba aplikasi dan sosialisasi kepada para pengguna. 2. Menyusun peraturan tentang Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris. Pada tahun 2015, peraturan perundang-undangan tentang Akuntan Publik, Penilai Publik,

Public Accountant, Public Appraiser, and Actuary will include:

RPMK tentang tentang perizinan, pembinaan, dan

RPMK

pengawasan akuntan publik

Supervision of Public Accountant

RPMK tentang Penilai;

RPMK concerning Appraiser;

concering

Licensing,

Development,

and

Annual Report

Secretariat General

225

RPMK tentang Aktuaris.

RPMK concerning Actuary.

3. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Profesional Public Accountants and Public Valuers. Publik. 4. Menyelenggarakan kegiatan capacity building kepada para pegawai PPAJP sesuai standar kompetensi teknis dan jabatan.

competency standard.

5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi profesi Akuntansi, Penilaian dan Aktuaris.

Actuary.

6. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap Akuntan Publik dan Penilai Publik.

226

Laporan Tahunan


2014

towards Public Accountants and Public Valuers.


BAB III

CHAPTER

Annual Report

Secretariat General

227

INVESTASI PEMERINTAH GOVERNMENT INVESTMENT

228

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

Pelaksanaan investasi oleh pemerintah merupakan Treasury, where the Government was mandated to diamanatkan untuk melaksanakan investasi jangka

place a long-term investment to achieve economic,

panjang dengan tujuan memperoleh manfaat

social and other merits.

ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Amanat investasi tersebut dilaksanakan oleh

The mandate was accomplished by the Secretariat

Sekretariat Jenderal melalui unitnya yakni Pusat

General though its unit, Indonesia Investment

Investasi Pemerintah (PIP), yang dibentuk melalui 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Sejak tanggal 27 Maret 2009,

Indonesian Investment Agency. Since 27 March

PIP telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang

2009, PIP has been determined as a working unit

KMK.05/2009.

KMK.05/2009.

Kinerja Sekretariat Jenderal dalam menjalankan

The performance of Secretariat General, amidst

fungsi investasi pemerintah selama tahun 2014 which related to investment disbursement level,

asumsi mikro sebagai berikut:

such as below:

Total Dana Investasi yang Dikelola

Total of Managed Investment Fund

Total dana investasi yang teralokasi di Pusat Investasi

Total of investment fund allocated at the Indonesia

Pemerintah (PIP) Setjen per 31 Desember 2014

Investment Agency (PIP) of Secretariat General

tahun 2006-2014 sebesar Rp20.356.600.000.000. Perincian total dana kelolaan itu dapat dilihat pada

which was Rp20,356,600,000,000. Details of the

tabel berikut ini.

total management fund is described in table below.

Annual Report

Secretariat General

229

Tabel 3.9.1 Total Dana Investasi PIP Table 3.9.1 Total Investment Fund of PIP Deriving from

URAIAN

JUMLAH

DESCRIPTION

TOTAL

APBN 2006

Rp

2,000,000,000,000

APBN 2007

Rp

2,000,000,000,000

APBN 2009

Rp

500,000,000,000

APBN 2010

Rp

8,427,500,000,000

APBN 2011

Rp

2,126,500,000,000

APBN 2012

Rp

2,176,100,000,000

APBN 2013

Rp

1,126,500,000,000

APBN 2014

Rp

0

Saldo Dana Kelolaan Per 31 Desember 2014 Management Fund Balance as of 31 December 2014

Rp 18,356,600,000,000

alokasi dana investasi. Sampai akhir tahun 2014, realisasi neto penyaluran

Tabel 3.9.2 Total Dana Kelolaan PIP Table 3.9.2 Total Management Fund of PIP

investasi mencapai sebesar Rp8.608,6 miliar. Total

investment disbursement reached Rp8,608.6

dana yang dikelola Setjen pada tahun 2014 dapat

billion. A thorough total fund managed by the

diperinci sebagai berikut.

Secretariat General in 2014 is described as follow.

URAIAN

JUMLAH

DESCRIPTION

AMOUNT

Saldo akhir dana investasi yang dikelola sampai 31 Desember 2014 Final balance of investment fund managed up to 31 December 2014

Rp 18,356,600,000,000

Realisasi neto penyaluran investasi sampai akhir semester II 2014

Jumlah Total

Rp

8.608.674.011.397

Rp

9.747.925.988.603

Dari total dana yang dikelola tersebut, sebesar

Out of the managed total fund, as many as

Rp3.129,5 miliar merupakan dana investasi

Rp3,129.5 billion was an investment fund of

penugasan proyek geothermal yang dialokasikan

geothermal project, which allocated in 2011, 2012,

dalam pada tahun 2011, 2012, dan 2013 dengan nilai masing-masing sebesar Rp1.126,5 miliar,

and Rp1,126.5 billion.

Rp876,5 miliar, dan Rp1.126,5 miliar.

Asumsi Nilai tambah Investasi

Assumption of Added Value Investment Added value investment is an economic merit

230

Laporan Tahunan


yang diperoleh dari pelaksanaan investasi Setjen,

resulted from the Secretariat General’s investments,

baik berupa bunga, bagi hasil, dividen,

,

such as in interest, revenue sharing, dividend, capital

maupun nilai tambah lain terhadap penyaluran

gain, and other added values against the investment

2014


BAB III

CHAPTER

investasi. Asumsi nilai tambah investasi tahun 2014 terangkum dalam tabel berikut ini.

investment in 2014 is summarized in table below.

URAIAN

2014

DESCRIPTION

Tabel 3.9.3

Nilai Tambah Investasi Reguler Regular Added Value Investment Loan Cluster A Cluster B Cluster C

Tambah Investasi

BI Rate + 2 BI Rate + 2 BI Rate + 2

Table 3.9.3 Added Value Investment

Penyertaan Modal Capital Investment Surat Berharga

2% BI Rate

Saham/Shares Obligasi/Bonds Nilai Tambah Investasi Mandatory Mandatory Added Value Investment Pinjaman PLN/PLN Loans Fasilitas Dana Geothermal/

5,25% 5%

Nilai Tambah Idle Cash Management Added Value of Idle Cash Management

9%

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai tambah pada

7,75 persen. Sesuai surat perjanjian jual beli saham uang muka dividen sebesar US$5 juta per tahun

a dividend payment of US5$ million per year within

investasi mandatory sesuai keputusan Menteri

investment pertaining to the Decree of Minister

Keuangan adalah sebesar 5,25 persen untuk

mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

the Indonesian Financial Services Authority (OJK),

(OJK) yang mengatur suku bunga maksimum

which regulated maximum interest rate of Third

penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta penugasan PIP untuk melakukan pembelian Surat interest of 6.4%. Selama

tahun

2014,

Setjen

berusaha

Throughout

2014,

the

Secretariat

General

mengembangkan instrumen investasi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

instrument by providing services to the society in

investasi yang dapat memacu pertumbuhan

the form of investments that could contribute to

perekonomian. Layanan investasi diberikan dengan

economic growth. These services were available

ekspektasi hasil yang diperoleh. Kinerja investasi diharapkan mampu meningkatkan kepuasan dan hubungan baik dengan para konsumen. Dengan demikian, Setjen akan dapat terus mengembangkan

Secretariat General would be able to intensify the

eksistensi di sektor investasi sesuai dengan amanah

existence of investment sector as per the given mandate by the stakeholders.

Annual Report

Secretariat General

231

Tingkat Penyaluran Investasi Pemerintah

Level of Government Investment Disbursement

2014 sebagaimana telah direvisi, rencana alokasi dana investasi terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9.4 Proyeksi Alokasi Dana Investasi 2014 (dalam miliar rupiah) Table 3.9.4

billion rupiah)

informed in table below.

URAIAN

KOMITMEN

PENYALURAN

REALISASI PENYALURAN

DESCRIPTION

COMMITMENT

DISBURSEMENT

REALIZATION OF DISBURSEMENT

A. INVESTASI REGULER REGULAR INVESTMENT

923

3.265

471

1. Pinjaman Non Mandatori/Non-Mandatory Loans a. Cluster A (Public Private Partnership/PPP) b. Cluster B (Infrastruktur BUMN dan Swasta/ Infrastructure of State Owned Enterprises and Privates) 1) Pinjaman Swasta Sektor Ramah Lingkungan Private Loans of Environment Friendly Sector 2) Pinjaman BUMN State Owned Enterprises Loans c. Cluster C (Infrastruktur Daerah/ 2. Surat Berharga/ a. Saham/Shares b. Obligasi/ 3. Penyertaan Modal/Capital Investment Penyertaan pada SPV untuk Proyek Ramah Lingkungan Investment on SPV for Environment Friendly Project

923 100

665 0

471 0

138

9

0

138

9

0

B. INVESTASI MANDATORY MANDATORY INVESTMENT 1. Fasilitas Dana Geothermal/ Total Portofolio Investasi (A+B)

0

0

0

685 0 0 0 0

656 2.600 2.600 0 0

471 0 0 0 0

0

0

0

630

78

0

630

78

0

1.533

3.343

471

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa realisasi penyaluran investasi pemerintah sebesar Rp471 miliar atau

investment disbursement was Rp471 billion or billion.

Adapun rendahnya realisasi penyaluran investasi berupa komitmen ataupun pencairan yang

which was indicated by comparing commitment or

dibandingkan jumlah yang ditargetkan disebabkan

disbursement to the targeted amount, was impeded by these factors: 1.

1.

Tenggara has yet to realized due to on-going internal board discussion of the Ministry of

masih dalam pembahasan internal pimpinan

Finance.

Kementerian Keuangan. 2.

2. perjanjian, sehingga menyebabkan jadwal

agreement

pencairan mundur.

schedule.

3. Kendala peraturan, pengadaan konsultan,

delaying

disbursement

3. procurement, and manuals of geothermal

maupun manual pelaksanaan kegiatan investasi

investments.

geothermal. 4. Calon mitra kesulitan memenuhi persyaratan

date,

4.

yang tercantum dalam investment guideline

232

Laporan Tahunan


Setjen untuk investasi di bidang ramah

guideline of the Secretariat General to invest in

lingkungan.

environment friendly.

2014


5.

BAB III

CHAPTER

5. There has yet any real projects of Public Private Partnership (PPP) yang riil untuk dapat direalisasikan pada

Partnership (PPP) that could be realized in 2014.

tahun 2014.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realization of Non-Tax Revenues (PNBP)

Rp1.660 miliar atau sebesar 125,27 persen dari target tahun

as much as Rp1,660 billion or 125.27% of target 2014, which

pendapatan investasi sebesar Rp479 miliar dan pendapatan

consisted of investment income at Rp479 billion and banking

Rp1.180 miliar.

billion.

Pencapaian Pendapatan Operasional

Achievement of Operational Revenues

Selama tahun 2014, pendapatan operasional Setjen mencapai Rp479 miliar dari target pendapatan operasional pada tahun

General reached Rp479 billion from the targeted Rp511

2014 sebesar Rp511 miliar, atau 93,88 persen dari target.

billion, or 93.88%.

Menjadi Lembaga Investasi Pemerintah yang Kredibel

To be a Credible Government Investment Agency

kredibilitas Setjen dalam menjalankan fungsi layanan investasi Survei dilaksanakan dengan kuesioner yang dikirimkan kepada

layanan Setjen melalui PIP mencapai 85 persen dari target

of the Key Performance Indicator target.

Indikator Kinerja Utama.

Annual Report

Secretariat General

233

PENGADAAN BARANG DAN JASA PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

234

Laporan Tahunan


2014

BAB III


Pusat Layanan Pengadaaan Secara Elektronik

CHAPTER

Electronic Procurement Service Center (LPSE Center) is a working unit at Echelon II unit

II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian

level in the Secretariat General of Ministry of

Keuangan dan merupakan pengelola LPSE

Finance, which manages the LPSE of Ministry

Kementerian Keuangan yang

dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan April 2009. LPSE Center has means to prepare Pusat LPSE bertugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa

electronic

pemerintah secara elektronik, pembinaan

development and supervision of procurement

dan pengawasan pelaksanaan pengadaan

in

Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem

Procurement Service system management, as

Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta

well as to provide electronic procurement in

memberikan pelayanan pengadaan secara

the Ministries/Line Ministries agreeing to the

elektronik Kementerian/ Lembaga, sesuai

policies set by the Minister of Finance and the

the

goods/services Ministry

of

procurement,

Finance,

Electronic

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pusat LPSE menjalankan fungsi: Penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di

government’s

lingkungan Kementerian Keuangan;

procurement within the Ministry of Finance;

Pelayanan pengadaan secara elektronik

Providing electronic procurement service

electronic

goods/services

kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta

Service Unit of the Ministry of Finance as well

Kementerian/ Lembaga/Komisi;

as Ministries/Line Ministries/Commissions;

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

Development and supervision of electronic

pengadaan secara elektronik di lingkungan

procurement in the Ministry of Finance;

Kementerian Keuangan; Pelaksanaan administrasi Pusat.

maka secara garis besar peran strategis Pusat

the strategic roles of LPSE Center of Ministry of

LPSE Kementerian Keuangan adalah menjadi

Finance are the main driving force to lessen the

penggerak utama untuk mengurangi praktik

Annual Report

Secretariat General

235

proses pengadaan barang/jasa pemerintah

procurement (as it is more transparent,

(karena sifatnya yang

lebih transparan,

consistent, and accountable), encourage the

konsisten, dan akuntabel), serta mendorong

process of procurement, and create a healthy

percepatan pelaksanan pengadaan dan secara makro diharapkan ikut mewujudkan iklim

to have a sustainable economy in Indonesia.

persaingan usaha yang sehat dan kompetitif

Hence, the vision of LPSE Center is “To be

guna pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

the Main Driving Force towards Professional,

di Indonesia. Untuk itu visi Pusat LPSE adalah

Transparent, Accountable, and Integrated

“Menjadi Penggerak Utama Percepatan State’s Assets Management”. For this vision to Profesional, Transparan, Akuntabel, dan

be successfully implemented, LPSE Center is

Terintegrasi untuk Mewujudkan Optimalisasi

determined to perform its mission as follows:

mewujudkan visi tersebut, Pusat LPSE bertekad

1. Mewujudkan organisasi pengadaan yang

1.

2. Membangun sumber daya aparatur

2. To build a professional procurement of

pengadaan yang profesional;

apparatus resources;

3. Mengembangkan sistem pengadaan

3. procurement system;

4. Menyusun dan menyempurnakan tata

4. To organize and improve a comprehensive

kelola pengadaan yang komprehensif; 5. Mewujudkan sinergi antar lembaga dalam

procurement governance; 5.

meningkatkan kualitas pengadaan barang/ jasa;

procurement;

6. Mendukung upaya-upaya

6.

pemberantasan korupsi, kolusi dan

BAGIAN UMUM

GENERAL AFFAIRS

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

BIDANG KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN SISTEM

SUBBIDANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

SUBBIDANG PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI

SUBBIDANG PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM

SUB-DIVISION OF HOUSEHOLD AFFAIRS

DIVISION OF POLICY AND SYSTEM MANAGEMENT

SUB-DIVISION OF POLICY DEVELOPMENT

SUB-DIVISION OF APPLICATION SYSTEM MAINTENANCE

SUB-DIVISION OF INFRASTRUCTURE MAINTENANCE

SUBBAGIAN KEUANGAN SUB-DIVISION OF FINANCE

SUBBAGIAN TATA USAHA

BIDANG LAYANAN TEKNIS PENGGUNA DIVISION OF USER TECHNICAL SERVICE

SUBBIDANG LAYANAN PENGGUNA

SUBBIDANG PUBLIKASI DAN KERJASAMA

SUBBIDANG MONITORING DAN EVALUASI

SUB-DIVISION OF USER SERVICE

SUB-DIVISION OF PUBLICATION AND COOPERATION

SUB-DIVISION OF MONITORING AND EVALUATION

SUB-DIVISION OF ADMINISTRATION

KEPALA PUSAT Head Center

BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI DIVISION OF REGISTRATION AND VERIFICATION

SUBBIDANG REGISTRASI

SUBBIDANG VERIFIKASI

SUBBIDANG SERTIFIKASI DIGITAL

SUB-DIVISION OF REGISTRATION

SUB-DIVISION OF VERIFICATION

SUB-DIVISION OF DIGITAL CERTIFICATION

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNCTIONAL POSITION GROUP

Gambar 3.10.1 Struktur Organisasi Pusat LPSE Kementerian Keuangan Picture 3.10.1 LPSE Center of the Ministry of Finance

236

Laporan Tahunan


Dasar terwujudnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah:

2014

Electronic Procurement Service:


BAB III

CHAPTER

dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat 1 dan 5; tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan for the Government, which was replaced

dengan

Monetary Fund (IMF);

Monetary Fund (IMF);

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Program Kerja Tahun 2015

Performance Achievement 2014 and Work Plan 2015

Capaian Kinerja tahun 2014 secara garis besar

Performance Achievement 2014 as a whole

dibagi menjadi dua bagian, yang pertama

was divided into two parts, which were the

terkait dengan pelaksanaan Tusi dan kedua terkait peningkatan peran Pusat LPSE untuk

of LPSE Center’s role in realizing a clean,

mewujudkan

transparent, and accountable procurement in

pengadaan

yang

bersih,

transparan, dan akuntabel di lingkungan

the Ministry of Finance.

Kementerian Keuangan. a. Capaian Kinerja dalam hal pelaksanaan

a. Performance

Achievement

in

the

Tusi Pusat LPSE dapat dirangkum sebagai berikut:

be summed up into below details:

1. Paket pengadaan lelang/seleksi yang wajib dilaksanakan secara elektronik

procurement package in the Ministry

berdasarkan RUP tahun 2014 di

of Finance, which was based on RUP

lingkungan Kementerian Keuangan total paket tersebut, realisasi paket lelang/seleksi yang dilaksanakan melalui

31 December 2014 was 843 packages

aplikasi SPSE per 31 Desember 2014

or 130.4% of the total current packages.

adalah sebanyak 843 paket atau 130,4% dari total paket yang ada.

TARGET VS REALISASI TARGET VS REALIZATION

1200 1000

843

Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui

800 646

Graph 3.10.1

600 400

December 2014

200 0

TARGET 2014 TARGET 2014

REALISASI 2014 REALIZATION 2014

Jumlah paket pengadaan e-Procurement sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebanyak 843 paket Total procurement packages of e-Procurement up to the end of 2014 was corresponded to 843 packages Annual Report

Secretariat General

237

2. Pada akhir tahun 2014 Pusat LPSE mengukur capaian indeks kepuasan pelanggan

atas

layanan

yang

diselenggarakan dan dilakukan dalam

index,

which

was

conducted

simultaneously with the Secretariat

satu paket pelaksanaan survei kepuasan pelanggan Sekretariat Jenderal, yang dilaksanakan bekerjasama dengan ketiga yang diperbantukan

untuk

LPSE Center in 2014 was 4.15 on a scale of 5, exceeding the IKP’s target, which

Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) Pusat

was 4.02, also on a scale of 5.

LPSE tahun 2014 adalah 4,15 pada skala 5 dari target IKP yaitu 4,02 pada skala 5. 3. In terms of Goods/Services Vendor Jasa, waktu rata-rata layanan registrasi sebagai berikut:

2014 was as follow:

Waktu rata-rata registrasi = 9 menit minutes Total waktu layanan registrasi dan verifikasi LPSE tahun 2014 adalah 25 menit, dan total penyedia yang

service of LPSE in 2014 was 25 minutes,

melakukan registrasi dan verifikasi

while the total vendors who went

sepanjang tahun 2014 sebanyak 1667 penyedia

TARGET 2014 TARGET 2014

process in 2014 was 1667 vendors.

REALISASI 2014 REALIZATION 2014

25%

60%

Average time required by goods/services vendors in registration and verification service (starting from offline registration up to receiving user ID and password), excluding the required time of document comprehensiveness and field verification. In 2014, the realization of average time was 25 minutes.

Waktu rata-rata pemberian layanan

Laporan Tahunan


24% 36%

Keterangan : dalam satuan menit Notes: in minutes

4. Waktu rata-rata kecepatan respon

Average Time of

238

25%

Waktu rata-rata yang dibutuhkan penyedia barang/jasa untuk mendapatkan layanan registrasi dan verifikasi (mulai dari registrasi offline sampai dengan mendapatkan user id dan password) di luar waktu yang diperlukan untuk melengkapi dokumen dan verifikasi lapangan. Untuk tahun 2014, realisasi waktu rata-rata yang tercapai adalah 25 menit

2014

penanganan keluhan kepada pengguna

handling towards service users in 2014

layanan selama tahun 2014 adalah paling

was 25 minutes at the most and average


lama 25 menit dan capaian rata-rata

achievement up to Q4 (January-

sampai Q4 (Januari-Desember) adalah

December) was 11 minutes. The

BAB III

CHAPTER

11 menit. Adapun hasil penghitungan waktu rata-rata respon tersebut dihitung

TARGET VS REALISASI TARGET VS REALIZATION

30 25

25

Waktu rata-rata kecepatan respon terhadap keluhan layanan

19

20 15 11

10

11

5 0

Average Response Time towards Service Users

6

TARGET 2014

Q1 2014

Q2 2014

Q3 2014

Q4 2014

Pada tahun 2014 ini waktu rata-rata yang dibutuhkan petugas Help Desk dalam merespon keluhan terhadap layanan adalah 11 menit . In 2014, the average response time required by Help Desk officer responded to a service complaint was 11 minutes.

5. Dalam hal penyerapan DIPA Pusat LPSE untuk membiayai dana operasional organisasi per 31 Desember 2014, realisasi penyerapan DIPA Pusat LPSE

Center was 96.38% or reached 8 billion

adalah sebesar 96,38% atau mencapai

rupiah. The remaining of limits was

8 milyar rupiah. Adapun sisa pagu yang

approximately

ada sekitar 326.000.000 rupiah yang

which was the result of budget

326,000,000

rupiah,

merupakan hasil efisiensi pelaksanaan anggaran yang dilakukan dari berbagai

b. Capaian Kinerja terkait peningkatan peran

b. Performance Achievement that related to

Pusat LPSE untuk mewujudkan pengadaan yang bersih, transparan, dan akuntabel

transparent, and accountable procurement

di lingkungan Kementerian Keuangan

in the Ministry of Finance includes the following:

Pembentukan dan implementasi ULP daerah regional ULP Selain pelaksanaan tugas yang terkait penyelenggaraan layanan e-Procurement, pada tahun 2013 Pusat LPSE juga diminta

to

coordinate

the

establishment

of

untuk mengkoordinasikan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri

Annual Report

Secretariat General

239

Maret 2013 tentang penetapan ULP di lingkungan

of the Ministry of Finance. A year later in 2014,

Instansi Vertikal Kementerian Keuangan. Pada

Working Groups of Regional ULP were established in 8

2014 ditetapkan Kelompok Kerja ULP Daerah pada

provinces agreeing to the Decree of Secretary General

8 propinsi sesuai dengan yang telah ditetapkan of Personnel for Regional Procurement Service Unit SJ/2015 Tentang Penetapan Personil Perangkat Unit

in the Ministry of Finance, which included Lampung,

Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Tenggara Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, members of Working Groups of Regional ULP, LPSE dan pembinaan awal kepada anggota Pokja ULP di daerah, Pusat LPSE menyelenggarakan Rapat

Regional ULP on 27-29 October 2014 in Jakarta.

Koordinasi dan Pembekalan ULP Daerah pada tanggal 27 s.d 29 Oktober 2014 di Jakarta.

Program Kerja Tahun 2015

Work Plan 2015

Program kerja Pusat LPSE tahun 2015 secara garis besar

LPSE Center’s work plan in 2015 is broadly spanned

1. Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara

1. Development of Technical and Electronic Procurement

Elektronik (layanan pengguna, publikasi dan kerjasama,

Program kerja ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pembinaan atas penyelenggaraan layanan

upon services managed by LPSE Center, which related

kegiatan yang terkait layanan pengguna, publikasi dan procedures and able to present output that meet the prosedur dan mampu memberikan output layanan

service users’ standards

sesuai dengan harapan pengguna jasa 2. Penyusunan kebijakan dan kajian sistem aplikasi dan

2.

infrastruktur sistem; Program ini terkait implementasi tugas dan fungsi Pusat LPSE untuk merumuskan kebijakan terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik, serta kajian yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan aplikasi dan infrastruktur sistem yang dibutuhkan

system

development

needed

to

untuk mewujudkan penerapan e-Procurement di

e-Procurement in the Ministry of Finance

implement

lingkungan Kementerian Keuangan 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi; Program kerja ini

dilaksanakan dalam rangka

melakukan reviu atas kinerja layanan dan organisasi

240

Laporan Tahunan


2014

3.

review the performance of LPSE Center’s service and


BAB III

CHAPTER

Pusat LPSE, dengan output adanya rekomendasi dalam rangka perbaikan layanan dan pengukuran kinerja organisasi secara komprehensif 4. Pengembangan kegiatan sumber daya aparatur;

4. Development of apparatus resources

Program kerja ini merupakan bagian dari penguatan sumber daya organisasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi

the human resources of LPSE Center could improve

SDM di lingkungan Pusat LPSE secara keseluruhan.

its competency.

5. Pembentukan ULP di lingkungan Kementerian

5. Second and third stages development of ULP in the Ministry of Finance

Tujuan rogram kerja ini adalah peningkatan peran

The purpose of the program was to improve the role

Pusat LPSE bersama pihak terkait untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan

to actualize goods/services procurement that was

akuntabel, dan dalam implementasi kebijakan yang

clean, transparent, and accountable, as well as to

lebih luas dari pelaksanaan kebijakan terkait ULP

widely implement its policies related to ULP in the

sebagaimana tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012

Annual Report

Secretariat General

241

DUKUNGAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TAX DISPUTE SETTLEMENTS SUPPORT

242

Laporan Tahunan


2014


Sekretariat Pengadilan Pajak

BAB III

CHAPTER

Secretariat of Tax Court

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) melalui Sekretariat Pengadilan

(Sekjen) through the Secretariat of Tax Court is

Pajak adalah menciptakan layanan dan dukungan

to create a reliable and accountable services and

termasuk administrasi yang handal dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan UndangCourt. Another strategic goal is to earn highest Pajak. Tujuan strategis lainnya adalah mendapatkan

trust from stakeholders in the sense of tax dispute

dan sistem manajemen kasus.

Kinerja Penyelesaian Sengketa

Dispute Settlement Performance

1.

1. yang Masuk

Cases

Jumlah berkas sengketa pajak yang masuk selama tahun 2014 mencapai 10.866 berkas,

throughout 2014 reached 10,866 cases,

meningkat 29,37 persen dibandingkan tahun

increased by 29.37% compared to 8,399 cases

2013 sebanyak 8.399 berkas. Perkembangan berkas masuk dari tahun 2010 sampai dengan

2010 up to 2014 is presented in Graph below.

JUMLAH BERKAS MASUK NUMBER OF FILED CASES 10866

12000 10000 8000

8399 6699

7066

7352

6000 4000

The number of appeal/lawsuit cases against

2000 0

2010

2011

2012

2013

2014

Annual Report

Secretariat General

243

Jumlah berkas permohonan banding/gugatan

the Directorate General of Tax (DJP) in

yang diajukan terhadap Direktorat Jenderal

2014 increased by 18.38% from 2013.

Pajak (DJP) pada tahun 2014 meningkat

Meanwhile, the number of appeal/lawsuit

18,38 persen dibandingkan dengan tahun

cases made against the Directorate General

2013. Sementara itu, jumlah permohonan banding/gugatan yang diajukan terhadap

and the similar cases made against the local

mengalami kenaikan sebesar 9,42 persen dan

29.5% compared to 2013, which had a 1.37%

jumlah permohonan banding/gugatan yang

of downfall compared to that of 2012. Further

diajukan terhadap pemerintah daerah pada

details are elaborated in Table below.

tahun 2014 meningkat signifikan sebesar 29,56 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang mengalami penurunan sebesar 1.37 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Hal itu seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Table 3.11.1

1.

Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2011 – 2014 Table 3.11.1

2.

3.

Jumlah Berkas Masuk

Terbanding/Tergugat

NO

Defendant

Amount of Filed Cases

2011

2012

2013

2014

Dirjen Pajak Directorate General of Tax

4.961

5.158

5.217

6.176

Dirjen Bea dan Cukai Directorate General of Custom and Excise

1.941

1.755

2.749

3.008

164

439

433

561

7.066

7.352

8.399

10.866

Pemerintah Daerah Local Government Jumlah Total

2. Perkembangan Jumlah Putusan Sengketa Pajak

2. Verdict

Jumlah produksi putusan selama 2 (dua) tahun berturut-turut mengalami peningkatan yaitu

The number of verdicts during 2 (two)

tahun 2013 sebesar 12,56% dengan jumlah putusan sebesar 7.376 putusan dan tahun 2014

2013 as much as 12.56% with a total of 7,376

sebesar 19.92% dengan jumlah putusan yang

verdicts, whereas in 2014 the increase was

dihasilkan sebesar 8.845 putusan.

19.92% and there were 8,845 verdicts.

Perkembangan penyelesaian sengketa pajak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

from 2010 up to 2014 can be seen in Graph below:

244

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

JUMLAH PUTUSAN TOTAL VERDICTS 12000

Perkembangan Jumlah Putusan Tahun 2010-2014

8845

10000 8000

7054

7818

7376

Development of Total

6553

6000 4000 2000 0

2010

2011

2012

2013

2014

Putusan Pengadilan Pajak tahun 2014 menurut

The verdicts of Tax Court in 2014 based on tax

jenis pajak dapat diuraikan pada Tabel berikut:

types can be described in Table below:

JENIS PAJAK

NO A

TYPE OF TAX

Pajak Daerah Local Tax

B

JUMLAH TOTAL

654

Pajak Pusat DJP

5.732

DJBC

Tabel 3.11.2 Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2014 Menurut Jenis Pajak Table 3.11.2 Tax Court Verdicts

2.459

Tax Types

Jumlah Pajak Pusat

8.191

Jumlah A dan B

8.845

Table 3.11.2 and Graph 3.11.2 show the verdict putusan Pengadilan Pajak pada tahun 2014

of Tax Court in 2014 based on its verdict types:

menurut jenis amar putusan: HASIL PUTUSAN

NO

VERDICT

JUMLAH PUTUSAN NUMBER OF VERDICTS

1

Pencabutan (sebelum dan di persidangan)

2

Tidak Dapat Diterima

3

Menolak

4

Menambah Pajak yang Harus Dibayar

5

Mengabulkan Sebagian

1.430

6

Mengabulkan Seluruhnya

3.991

7

Membatalkan

95

Tabel 3.11.3 Jumlah Putusan Pengadilan

852 2.439

Putusan Tahun 2014 Table 3.11.3

Jumlah (Total) Total

1

37 8.845

Annual Report

Secretariat General

245

0,42% 1,07%

9,63% Jenis Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2014

45,12%

Pencabutan (sebelum dan di persidangan) Revocation (Prior and At Trial) Tidak dapat diterima Unacceptable Menolak Decline Menambah pajak yang harus dibayar Increase Tax Required to Pay Mengabulkan sebagian Partly Approved Pengabulan seluruhnya Approved

27,57%

Graph 3.11.3 Type of Tax Court

16,17%

Perkembangan penyelesaian sengketa pajak dalam 5 tahun terakhir berdasarkan jenis pu-

in the last 5 years based on type of verdict is

tusan terdapat dalam Tabel berikut:

shown in Table below:

HASIL PUTUSAN

NO

VERDICT

Tabel 3.11.4 Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2010 s.d 2014

1

Pencabutan (sebelum dan di persidangan)

2

Tidak Dapat Diterima

Table 3.11.4

3

Menolak

4

Menambah Pajak yang Harus Dibayar

5

Mengabulkan Sebagian

6

Mengabulkan Seluruhnya

7

Membatalkan

S.D. 2010

Jumlah

UP TO 2010

2011

2012

2013

2014

66

65

75

81

95

382

1.174

1.274

1.037

1.013

852

5.351

1.229

1.824

1.700

1.929

2.439

9.121

4

3

2

1

10

803

788

732

1.003

1.430

4.755

3.675

3.803

2.530

3.275

3.991

17.274

107

60

476

73

37

753

7.054

7.818

6.553

7.376

8.845

37.646


Perkembangan jenis putusan yang dihasilkan

Total

The growing number of type of verdicts in the last 5 years is shown in Graph below:

berikut: 2,00% 1,01% Pencabutan (sebelum dan di persidangan) Revocation (Prior and At Trial) Tidak dapat diterima Unacceptable Menolak Decline Menambah pajak yang harus dibayar Increase Tax Required to Pay Mengabulkan sebagian Partly Approved Pengabulan seluruhnya Approved Membatalkan

Jenis Putusan Pengadilan Pajak Dalam 5 Tahun Terakhir Graph 3.11.4 Type of Tax Dispute Verdicts in the Last 5

14,21%

45,89%

24,23%

12,63%

246

Laporan Tahunan


2014

0,03%


3.

BAB III

CHAPTER

3. dalam pemrosesan Sengketa Pajak

under Review for Tax Disputes

Jumlah berkas sengketa pajak yang masuk ke Tax Court has been increasing every year, and the court was lacking the ability to resolve the dengan kemampuan tingkat penyelesaian sengketa pajak oleh pengadilan pajak. Hal

to pile up, pending for process and verdict as

ini menyebabkan penumpukan berkas yang

depicted in Graph below:

masih dalam pemrosesan sengketa pajak yang berikut: 20000 16000 12559 12000 9468 8000 4000 0

7054 6699

2010

9515 8716 7818 7066

7352 6553

2011 BERKAS MASUK FILED CASES

10538

10866

Sengketa Pajak Tahun 2010 – 2014 Graph 3.11.5

8399 8845 7376

2012

2013

PUTUSAN VERDICTS

SISA BEKAS UNRESOLVED CASES

2010 – 2014

2014

Kenaikan jumlah berkas sengketa pajak yang diajukan banding/gugatan ke Pengadilan

to the Tax Court for appeal/lawsuit in the last

Pajak dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah

4 (four) years are as follow: 5.48% in 2011,

sebagai berikut: tahun 2011 sebesar 5,48%,

4.05% in 2012, 14.24% in 2013, and in 2014

tahun 2012 sebesar 4,05%, tahun 2013 sebesar 14,24%, dan tahun 2014 meningkat tajam sebesar 29,37%. Sengketa pajak yang masukpun semakin kompleks khususnya yang terkait dengan perpajakan internasional.

pada tahun 2014 adalah sebanyak 12.559

in 2014 reached to 12,559 cases or increased

berkas atau meningkat 19,18 persen bila

by 19.18% compared to the number in 2013,

dibandingkan dengan berkas yang masih dalam

which was 10,866 cases.

pemrosesan pada tahun 2013 sebanyak 10.866 berkas. Adapun rincian berkas banding dan gugatan

The details of appeal and lawsuit cases which

yang sedang dalam proses selama tahun 2014 terdapat dalam table 5 berikut.

shown in Table 5 below.

Annual Report

Secretariat General

247

RINCIAN BERKAS BANDING DAN GUGATAN YANG DIPROSES SELAMA TAHUN 2014 DETAILS OF PROCESSED APPEAL AND LAWSUIT CASES THROUGHOUT YEAR 2014

Table 3.11.5

PROSES PRA SIDANG PRETRIAL PROCESS

dan Gugatan yang diproses Tahun 2014 Table 3.11.5 Details of Processed Appeal

JUMLAH

PERSENTASE

5.160

41%

TOTAL

PERCENTAGE

PROSES SIDANG

SUFFICIENT TRIAL PENDING FOR PRONUNCIATION SESSION

TRIAL PROCESS

JUMLAH TOTAL

PERSENTASE PERCENTAGE

3.910

JUMLAH BERKAS YANG DIPROSES SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

SUDAH CUKUP SIDANG MENUNGGU PENGUCAPAN

31%

JUMLAH

PERSENTASE

3.489

28%

TOTAL

NUMBER OF PROCESSED FILED CASES UP TO YEAR 2014

PERCENTAGE

12.559

Secara keseluruhan penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2014 adalah sebesar 41,32 persen dari seluruh berkas sengketa yang harus diselesaikan pada tahun 2014. Persentase ini lebih baik dibanding tahun 2013 yang hanya

2013, which was only 41.17%. Whilst, the

sebesar 41,17%. Persentase berkas sengketa pajak yang masih dalam pemrosesan pada Graph below:

Persentase Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2014

41,32%

58,68% Sisa Berkas

Graph 3.11.6 Percentage of Tax Dispute

Unresolved Cases

Jumlah Putusan Number of Verdicts

41,32%

58,68%

4. Perkembangan Permohonan Peninjauan

4. Progress of Judicial Review

Kembali Pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali

at the Tax Court may have the opportunity

atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

to Supreme Court through Tax Court. The

Jumlah permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Pajak untuk

by Tax Court to be further delivered to the

selanjutnya disampaikan ke Mahkamah Agung

Supreme Court per December 31st, 2014 are

per 31 Desember 2014 dapat dirinci pada

detailed in Table below.

Tabel berikut.

248

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

PEMOHON PK

JUDICIAL REVIEW PLAINTIFF

NO

DJP

DJBC

WAJIB PAJAK TAXPAYER

DIRECTORATE GENERAL OF TAX

DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOM AND EXCISE

LOCAL GOVERNMENT

1

s.d 2009

1.548

608

3

2

2.161

2

2010

423

841

10

2

1.276

3

2011

546

970

89

-

1.605

Table 3.11.6 Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak

4

2012

754

1.097

85

-

1.936

Table 3.11.6 Judicial Reviews

5

2013

856

1.914

207

56

3.033

Court Verdict

6

2014

1.345

2.436

49

16

3.846


5.472

7.866

443

76

13.857

YEAR

PEMDA

JUMLAH

TAHUN

TOTAL

Pada tahun 2014, jumlah berkas permohonan PK sebesar 3.846 kasus atau mengalami kenaikan

reached 3,846 cases or increased by 26.8%

sebesar 26,8 persen dibandingkan dengan tahun

compared the previous year. The increase

dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah

by Directorate General of Tax and Taxpayers.

permohonan PK yang diajukan oleh DJP dan Wajib pajak. Permohonan PK yang diajukan oleh DJP pada tahun 2014 meningkat sebesar 27,27 persen dari

General of Tax in 2014 went up to 27.7%, from

1.914 berkas pada tahun sebelumnya menjadi

1,914 cases in the previous year to 2,436 cases.

2.436 berkas. Permohonan PK yang diajukan oleh wajib pajak juga mengalami kenaikan yaitu dari 856

from 856 to 1,345 cases or by 57.12%.

menjadi 1.345 permohonan atau naik sebesar 57,12 persen. Sementara itu, permohonan PK yang diajukan General of Custom and Excise had a downfall from sebesar 207 menjadi 49 permohonan pada tahun

207 cases in 2013 to 49 cases in 2014, or decreasing

permohonan yang diajukan oleh pemerintah

local government, where it accumulated to 56

daerah, dari 56 pada tahun 2013 menjadi 16 pada

cases in 2013 and down to 16 cases in 2014.

tahun 2014. JUMLAH PUTUSAN PK YANG DITERIMA

BERKAS PK YANG MASIH DALAM PEMROSESAN

NUMBER OF PETITIONS

JUMLAH BERKAS TERKIRIM KE MA

NUMBER OF DELIVERED CASES TO SUPREME COURT

NUMBER OF JUDICIAL REVIEW VERDICTS

JUDICIAL REVIEW CASES UNDER REVIEW

s.d 2009 up to 2009

3.437

1.966

2.645

1.471

2

2011 up to 2009

1.605

853

76

2.223

3

2012 up to 2009

1.936

1.012

9

3.147

4

2013 up to 2009

3.033

1.080

487

5.100

5

2014 up to 2009

3.846

1.181

897

7.765

13.857

6.092

4.114

7.765

NO

TAHUN YEAR

1


JUMLAH PERMOHONAN

Table 3.11.7 Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali sampai dengan 31 Desember 2014 Table 3.11.7

31st, 2014

Annual Report

Secretariat General

249

5. Layanan Informasi Risalah Putusan Pengadilan Pajak yang dapat diakses masyarakat

5. Court Verdict

Kegiatan ini merupakan inventarisasi dan penyusunan risalah putusan Pengadilan Pajak sebagai bahan referensi.

and development of minutes of Tax Court verdicts

Risalah Putusan Pengadilan Pajak adalah bentuk ringkas

as a reference. Minutes of Tax Court Verdict is a brief

dari Putusan Pengadilan Pajak dalam format yang

summary of Tax Court Verdict in the format determined

sudah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Pajak dengan memperhatikan aspek kerahasiaan data perpajakan. Risalah putusan yang sudah dibuat dengan format

be uploaded to the Secretariat of Tax Court’s website,

tersebut selanjutnya diunggah di website Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai informasi yang dapat diakses

minutes of Tax Court Verdict are available through this

oleh publik. Risalah-risalah putusan Pengadilan Pajak Risalah.asp. Furthermore, it can be access through the website of Indonesia’s Supreme Court Decision diakses di website Sekretariat Pengadilan Pajak, risalah

Directory.

Putusan pengadilan Pajak juga dapat diakses melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam tahun 2014 target produksi risalah putusan Pengadilan Pajak sebanyak 3.200 risalah putusan dengan realisasi sebesar 3.884 risalah putusan. Secara berkala Sekretariat Pengadilan Pajak berusaha untuk meningkatkan jumlah risalah putusan yang bisa

increase the number of verdict minutes that can be

diakses oleh publik. Sebagai informasi pada tahun 2012,

accessed by public. In 2012, out of the target 3,000

dari target 3.000 risalah putusan yang bisa diakses oleh

verdict minutes that can be accessed by public through

publik melalui website, tercapai 3.082 risalah putusan.

website, it was realized up to 3,082 verdict minutes.

Pada tahun 2013 target yang dicanangkan adalah

While, in 2013, the target was proclaimed to reach 3,100

sebanyak 3.100 risalah putusan Pengadilan Pajak, dan

of Tax Court verdict minutes accessible for public, and it

target tersebut berhasil dicapai dengan realisasi 3.292 risalah putusan Pengadilan Pajak yang dapat diakses oleh publik. Dengan demikian secara total sampai dengan saat ini

Therefore, there were a total of more than 12,500 Tax

(akhir Desember 2014) telah terdapat lebih dari 12.500

Court verdict minutes up to end of December 2014,

risalah putusan Pengadilan Pajak yang bisa diakses oleh

which were accessible for public through the website of

publik melalui situs Sekretariat Pengadilan Pajak. Seiring

Secretariat of Tax Court. In the long run, the Secretariat

berjalannya waktu, Sekretariat Pengadilan Pajak akan

of Tax Court will constantly increase the number of

terus meningkatkan jumlah risalah yang bisa diakses oleh

accessible verdict minutes online in order to maintain

publik sehingga tercipta transparansi dan peningkatan layanan informasi sesuai tuntutan masyarakat.

Sekretariat Pengadilan Pajak melaksanakan program reformasi kebijakan dan administrasi sengketa pajak yang dimulai sejak dengan memanfaatkan lembaga peradilan pajak guna

250

Laporan Tahunan


2014

expected by the society.


BAB III

CHAPTER

mendapatkan keadilan di bidang perpajakan melalui proses yang berlangsung transparan, cepat, murah dan sederhana. Program reformasi yang masih terus berkesinambungan ini layanan penyelesaian sengketa pajak antara lain peningkatan standar prosedur operasi, peningkatan keterbukaan informasi layanan penyelesaian sengketa pajak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas sistem informasi pengolahan data dan hal-hal lainnya. Dalam kerangka reformasi Pengadilan Pajak (Tax Court Reform)

In Tax Court Reform framework, there are several policies

tersebut telah ditetapkan beberapa kebijakan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan peran mediasi lembaga peradilan pajak d imasa mendatang ,

are:

antara lain melalui upaya-upaya sebagai berikut : 1. Penyediaan dukungan berupa fasilitas kebutuhan kerja,

1.

sarana dan prasarana, untuk menunjang penyelenggaraan administrasi sengketa pajak;

surrounding tax disputes;

2. Penyediaan dukungan berupa penyelenggaraan fasilitas

2.

,

recording, court-use computer, projector and screen for

komputer ruang sidang, proyektor dan layar untuk

court;

persidangan; 3. Pengembangan dan pengimplementasian sistem

3.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sekretariat Pengadilan Pajak untuk manajemen kasus dan sistem administrasi peradilan berupa Sistem Teknologi Informasi Administrasi Pengadilan Pajak (STIAPP) terutama dalam mendukung distibusi berkas sengketa. Kedua sistem informasi tersebut akan terintegrasi dengan aplikasi penyelesaian sengketa pajak yang telah digunakan yaitu Sistem Informasi Manajemen Sengketa (SIM Sengketa) dan Sistem Informasi Sengketa Pajak (SISPA) untuk mendukung percepatan penyelesaian sengketa pajak saat ini; 4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang

4.

handal dalam menunjang pelayanan administrasi pajak teknologi, kepaniteraan, manajemen/administrasi

technology, secretariat, tax dispute management/

sengketa pajak, dan penyediaan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan yang berkembang; 5. Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara langsung, yaitu pembuatan Help desk Sengketa;

increasing demand; 5. the development of Help Desk Sengketa;

Annual Report

Secretariat General

251

6. Peningkatan pelayanan informasi dengan basis teknologi

6.

informasi melalui pengembangan situs web, informasi

through website development, online court schedule,

jadwal sidang online, data base dan publikasi putusan Pengadilan Pajak; 7. Managing

the

7. Penataan arsip untuk dokumen-dokumen Pengadilan Pajak yang berkesinambungan dengan perbaikan metode

improvement;

pengarsipan yang terus menerus; 8. Penyempurnaan Uraian Jabatan dan (SOP) untuk mendukung pelaksanaan penataan organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak sesuai Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.

252

Laporan Tahunan


2014

8.

Tax

Court

documents

archiving,


BAB III

CHAPTER

Annual Report

Secretariat General

253

PENGAWASAN PERPAJAKAN TAXATION SUPERVISION

254

Laporan Tahunan


2014

BAB III


Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

CHAPTER

Secretariat of Taxation Supervisory Committee

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan memiliki visi “menjadi fasilitator yang andal dalam rangka terwujudnya komite pengawas perpajakan yang

for an independent, credible and accountable

mandiri, kredibel, dan akuntabel”. Dalam mencapai misi tersebut, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan memiliki misi “memberikan fasilitasi Komite Pengawas Perpajakan yang mandiri, kredibel, dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan

embody both vision and mission, in 2014 the

pencapaian visi dan misi, di tahun 2014 tema pengawasan perpajakan terbagi ke dalam 2 tema besar pengawasan, yaitu pengawasan pajak dan

customs and excise supervision.

pengawasan kepabeanan dan cukai.

Table 3.12.1a Tema Pengawasan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai 2014 Table 3.12.1a Details of Supervision on Tax and Customs and Excise Themes in 2014 PENGAWASAN PAJAK SUPERVISION ON TAX

PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI SUPERVISION ON CUSTOMS AND EXCISE

1. Aspek Perpajakan Pada Sektor Usaha Real Estate

1. Pengusaha Pengurusan Jasa dan Kepabeanan

2. Manajemen Pemeriksaan

2. Kepabeanan Pos Lintas Batas (PLB)

Mahkamah Agung

5. PMK Nomor 21/PMK.011/2014

Annual Report

Secretariat General

255

PENGAWASAN PAJAK

Table 3.12.1b Tema Pengawasan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai 2014 Table 3.12.1b Details of Supervision on Tax and Customs and Excise Themes in 2014

PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

SUPERVISION ON TAX

SUPERVISION ON CUSTOMS AND EXCISE

8. Konsekuensi Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007

8. Impor Sementara Pesawat Udara

9. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

10. Penerapan PMK Nomor 197/PMK.12/2013

Pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengawasan PKP

13. Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Pajak 14. Konsultan Pajak

Sumber: Setkomwasjak 2014 Source: Setkomwasjak 2014

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan membantu Menteri Keuangan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Dalam melakukan tugas pelayanan teknis kepada Komite Pengawas Perpajakan, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan memiliki kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan penanganan pengaduan dan masukan

1. Handling of complaints and feedbacks of the

masyarakat. 2. Kegiatan

society. pengumpulan

informasi

dan

2.

keterangan. 3. Kegiatan pencegahan dan pengamatan.

3.

4. Kegiatan pengkajian.

4. Assessments.

5. Kegiatan penyiapan dan penyusunan saran/

5.

rekomendasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas instansi perpajakan.

teknis dalam rangka pencapaian sasaran strategis Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan tahun 2014.

256

Laporan Tahunan


2014

in achieving the strategic goals of the Secretariat of


BAB III

CHAPTER

The related task comprises of handling of pengaduan dan masukan masyarakat, pencegahan dalam rangka pembenahan pelaksanaan tugas instansi perpajakan, yang menghasilkan output berupa usulan saran dan/atau rekomendasi kepada Komite Pengawas Perpajakan. Konsep usulan saran dan/atau yang disampaikan kepada Komite Pengawas Perpajakan pada tahun 2014, yaitu.

2014 were as follow:

Usulan Saran dan/atau Rekomendasi

NO

Proposed Suggestions and/or Recommendations

1.

Pendapat dan Saran atas Permasalahan Aspek Perpajakan Pada Sektor Usaha Real Estate

2.

Rekomendasi terkait Manajemen Pemeriksaan

3.

Pendapat dan Saran atas Pengajuan Keberatan dan Banding SKPKB dan SKPBT WP Badan yang diterbitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

4.

Rekomendasi terkait PMK Nomor 21/PMK.011/2014

5.

Rekomendasi Penatausahaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

6.

Rekomendasi terkait Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Unggulan pada Direktorat Jenderal Pajak

7.

Rekomendasi terkait konsekuensi Terbitnya Putusan MA Nomor 70P/HUM/2013 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007

8.

Saran Berkenaan dengan Penerapan PMK Nomor 197/PMK.12/2013

Table 3.12.2a Usulan Saran dan/atau yang Disampaikan Tahun 2014 Table 3.12.2a List of Conveyed Proposed

9. Kena Pajak (PKP)

10.

Penerapan e-faktur Pajak Dalam Rangka Penguatan Pengawasan PKP

11.

Masukan dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

12.

Masukan dari Konsultan Pajak

13.

Hasil Monitoring Rekomendasi terkait Hasil Survei Layanan Unggulan pada DJP

14. 15.

Rekomendasi Permasalahan Kepabeanan Pos Lintas Batas (PLB)

16.

Saran terkait Pengusaha Pengurusan Jasa dan Kepabeanan

17.

Supervisi Penguatan Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

18.

Annual Report

Secretariat General

257

Saran/Rekomendasi

NO

Table 3.12.2b Kajian yang Diselesaikan Tahun 2014 Table 3.12.2b Completed Assessments in 2014

Suggestions/Recommendations

19. 20. 21. 22. Sumber: Setkomwasjak 2014 Source: Setkomwasjak 2014

Kegiatan pengkajian bermula dari perolehan identifikasi awal permasalahan, pencarian data, informasi dari berbagai pihak terkait, dan situasi di lapangan, yang menghasilkan perumusan permasalahan. Tahap selanjutnya adalah studi literatur/benchmarking/best practices dalam rangka pemecahan permasalahan dan perumusan usulan pemecahan permasalahan. Tahun 2014, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan menghasilkan kajian sebagai berikut: TEMA KAJIAN

NO

Table 3.12.3 Kajian yang Diselesaikan Tahun 2014 Table 3.12.3 Completed Assessments in 2014

ASSESSMENTS

1.

Kajian Kasus Putusan Mahkamah Agung atas Tindak Pidana Perpajakan

2.

Kajian Fungsi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan Sebagai Pemberitahu Kewajiban Pabean

3.

Kajian Penatausahaan SPT Tahunan PPh

4.

Kajian Manajemen Pemeriksaan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

5. 6.

Kajian Penguatan Pelayanan dan Pengawasan Fasilitas KITE

7.

Kajian Penerapan e-faktur Pajak Dalam Rangka Penguatan Pengawasan PKP

8.

Kajian Nilai Pabean Assessment of Customs Value Sumber: Setkomwasjak 2014 Source: Setkomwasjak 2014

Dalam rangka memperdalam kualitas kajian yang dihasilkan maka Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendukung, yaitu:

258

Laporan Tahunan


2014


1. Pelaksanaan kegiatan Kegiatan

(FGD)

BAB III

CHAPTER

1. Focus Group Discussion (FGD)

(FGD) diselenggarakan

Focus Group Discussion (FGD) was taken place by

dengan mengundang berbagai pihak yang terkait masalah perpajakan di lingkungan Kementerian

issues management in the Ministry of Finance.

Keuangan. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan telah memfasilitasi 3 kegiatan FGD dalam rangka untuk mencari ide-ide baru dari pihak diluar Komite/ Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mengenai workshop yang telah diselenggarakan adalah:

been held were:

FGD Kajian Audit Kepabeanan dan Cukai tanggal

FGD on Assessment of Customs and Excise Audit

10 Juni 2014;

dated 10 June 2014;

FGD Kajian Audit Kepabeanan dan Cukai tanggal

FGD on Assessment of Customs and Excise Audit

18 Juni 2014; dan

dated 18 June 2014; and

FGD Kajian Manajemen Pemeriksaan pada tanggal 26 Juni 2014.

dated 26 June 2014. 2. Comparison Study

Kegiatan studi banding ini memiliki latar belakang tujuan

The underlying goal behind comparison study is

terkait dengan administrasi kepabeanan dan cukai masih memiliki permasalahan yang cukup mendasar diantaranya terkait penetapan nilai pabean, audit kepabeanan, kelembagaan, sumber daya manusia/ auditor, serta fungsi dan peran

.

Disamping itu fungsi pengawasan atas pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai masih terkendala karena belum terwujudnya integrasi sistem, data dan on tax and customs. Deriving from the above kondisi lapangan sebagaimana tersebut di atas, Komite Pengawas Perpajakan merasa perlu untuk mendatangi

believed there was a need to approach competent

sumber referensi kompeten yang menjadi acuan yaitu

references that might be useful for guidelines, such as

(WCO) di Brussel dan Otoritas Pelabuhan Rotterdam itu dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan dilakukan kunjungan ke Ombudsman

.

Dari kegiatan studi banding ini, diharapkan dapat

Through the comparison study, it was expected that

diperoleh pemahaman terkait praktek pelaksanaan administrasi dan pengawasan kepabeanan di WCO, pembanding pelaksanaan administrasi kepabeanan

Annual Report

Secretariat General

259

Indonesia yang masih memiliki permasalahan yang cukup mendasar. Dengan demikian Komite

Pengawas

Perpajakan

dapat

memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan terkait perbaikan dan penataan

to the Minister of Finance regarding

kembali terhadap aspek regulasi, organisasi dan kelembagaan, sistem dan prosedur (tata laksana), sumber daya manusia serta sarana

procedure (governance), human resources

Cukai. Selain itu, kegiatan studi banding ini juga

in the Directorate General of Customs

diharapkan dapat membantu mempertajam tugas, fungsi, peran

dan kewenangan

study was also hoped to help honing the

Komite Pengawas Perpajakan sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan menjadi lebih obyektif, transparan, akuntabel dan profesional untuk mewujudkan legal substance, legal structure

legal substance, legal structure and legal

dan legal culture yang baik di Indonesia.

culture in Indonesia.

Pengamatan adalah kegiatan pengawasan atas penerapan sistem, prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan di bidang perpajakan dengan cara pengumpulan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan

with its reviews in actual premises to improve

yang terbit dan penelaahan atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan dengan tujuan perbaikan dan/atau penyempurnaan atas pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Sedangkan pencegahan adalah kegiatan pengawasan atas potensi adanya risiko penyimpangan dengan cara pengumpulan informasi melalui media cetak dan media elektronik terkait sistem, prosedur, ketentuan peraturan perundangundangan, dan kebijakan di bidang perpajakan dan analisa atas ketentuan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dengan tujuan perbaikan dan/atau penyempurnaan atas pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Rincian kegiatan pencegahan dan pengamatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai

in 2014 were listed as follow:

berikut: Table 3.12.4a Kegiatan Pencegahan dan Pengamatan yang Diselesaikan Tahun 2014 Table 3.12.4a

260

Laporan Tahunan


NO

Tema Kegiatan Pencegahan dan Pengamatan Preventions and Observations

1.

Permasalahan kepabeanan Pos Lintas Batas (PLB) Issues of customs in Cross Border Post (PLB)

2.

PMK Nomor 21/PMK.12/2013 The PMK Number 21/PMK.12/2013

2014


CHAPTER

Tema Kegiatan Pencegahan dan Pengamatan

NO

Preventions and Observations

Table 3.12.4b Kegiatan Pencegahan dan Pengamatan yang Diselesaikan Tahun 2014 Table 3.12.4b

3. 4.

BAB III

PMK Nomor 197/PMK.12/2013 The PMK Number 197/PMK.12/2013

5. Invalid tax invoice 6. Importer Main Partner Priority (MITA) 7. 8. Temporary import 9. Monitoring of PP 46 Year 2013 10. 11. Sumber: Setkomwasjak 2014 Source: Setkomwasjak 2014

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

1.

Pengaduan merupakan keluhan yang

Complaints

are

comments

stated

by

disampaikan Wajib Pajak, masyarakat, atau pihak lain tentang sistem, prosedur, kebijakan, dan ketentuan perpajakan, yang dianggap merugikan pemberi aduan secara

detrimental to the immediate complainee.

langsung. Sedangkan masukan adalah

Meanwhile,

feedbacks

are

opinions

pendapat Wajib Pajak, masyarakat, atau pihak lain (disampaikan atau diperoleh) tentang sistem, prosedur, kebijakan, dan ketentuan perpajakan yang dianggap berpotensi merugikan pemberi masukan atau berpotensi menciderai efektivitas dan atau efisiensi sistem perpajakan. Pengaduan yang diterima nantinya akan

The received complaint later on will be

diproses dalam rangka pemberian konsep

processed as a concept of proposed

usulan

saran

terkait

dengan

dan/atau

rekomendasi

penyempurnaan

atas

related to the improvement of systems,

sistem, prosedur, kebijakan, dan ketentuan perpajakan yang dianggap berpotensi

deemed as possibly harming the contributor

merugikan pemberi masukan atau berpotensi menciderai efektifitas dan atau efisiensi

system.

sistem perpajakan. Dalam menjalankan kewenangan di atas, Komite Pengawas Perpajakan membuka saluran penerimaan pengaduan dan/atau

channel for complaints and/or feedbacks of

masukan masyarakat melalui beberapa media

the society through several media, such as:

yakni: Annual Report

Secretariat General

261

Walk-in. Masyarakat dapat datang langsung untuk

Walk-in. It enables the society to deliberately state

menyampaikan pengaduan dan/atau masukannya;

its complaints and/or feedbacks;

Surat. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan dan/atau masukannya melalui surat; Pengaduan dan SMS. Komite Pengawas Perpajakan juga membuka nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat untuk menyampaikan

number available for the society to contact to for

pengaduan dan/atau masukannya yang terhubung

conveying their complaints and/or feedbacks, which will be connected directly to Complaints

dan Verifikasi pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan; Website dan Email. Pengadu dapat menyampaikan

Website and Email. Complainees may state its

pengaduan dan/atau masukannya melalui website

complaints and/or feedbacks through the website

Komite Pengawas Perpajakan maupun melalui email. Untuk lebih menyempurnakan sistem penanganan

Having to sharpen the handling and management

dan pengelolaan pengaduan, pada Tahun 2014, telah

system of complaints, in 2014, three concepts of User

pengaduan yang telah selesai tahapan pengembangan

established and were completed up to development

yaitu:

stage:

a.

a.

b.

b. Module of complaints follow up

c. Modul monitoring dan evaluasi pengaduan

c.

Dengan ketiga modul tersebut, nantinya akan ada penyempurnaan terhadap aplikasi pengaduan yang telah ada disesuaikan dengan pedoman yang telah dibuat bekerjasama dengan pihak Pusat Sistem

Pada Tahun 2014, pengaduan yang diterima Komite Pengawas Perpajakan adalah pengaduan yang terkait

dengan penerbitan Laporan Pelaksanaan Kegiatan identitas yang diadukan, substansi materi yang diadukan, waktu terjadinya, tempat terjadinya, dan bagaimana perihal aduan tersebut bisa terjadi.

reasons behind the complaint.

Pengaduan yang diterima dikelompokkan sebagai

Received complaints were grouped as follow:

berikut. a.

a. masyarakat tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 95,2%

from the society can be detailed as follow: Directorate General of Tax contributed 95.2% Directorate General of Customs and Excise contributed 4.8%

262

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

4,8%

95,2% Direktorat Jenderal Pajak

Pengaduan Masyarakat

Directorate General of Tax

4,8%

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Directorate General of Customs and Excise

Graph 3.12.1 Society’s Complaints

95,2%

menjadi pokok aduan, pengaduan

the subject of complaint, complaints from

masyarakat tersebut dapat dirinci sebagai

the society can be detailed as follow:

berikut. Pemeriksaan sebanyak 23%

Human Resources contributed 7%

Sumber Daya Manusia sebanyak 7% Potensi Pajak sebanyak 7%

Services contributed 11%

Pelayanan sebanyak 11% 29% Penagihan sebanyak 9% Penyidikan sebanyak 1% Lainnya sebanyak 13%

Miscellaneous contributed 13%

1% 13% Pemeriksaan Examination Sumber Daya Manusia Human Resources Potensi Pajak Tax Potential Pelayanan Services

Keberatan dan Banding Objections and Appeals Penagihan Collection Penyidikan Investigation Lainnya Miscellaneous

9%

23% Pengaduan Masyarakat

7% 7%

29%

11%

aduan, pengaduan masyarakat tersebut

subject of complaint, complaints from the

dapat dirinci sebagai berikut.

society can be detailed as follow:

Prosedur sebanyak 53%

Perpajakan Graph 3.12.2

Procedures contributed 53%

Peraturan sebanyak 31% Code of Ethics contributed 7% Lainnya sebanyak 5%

Miscellaneous contributed 5%

Annual Report

Secretariat General

263

7% Prosedur Procedures Peraturan Regulations Kode Etik Code of Ethics

Pengaduan Masyarakat Perpajakan Graph 3.12.3

4% 5%

Pihak Ketiga Third Parties Lainnya Miscellaneous

53% 31%

pengaduan masyarakat tersebut dapat

from the society can be detailed as follow:

dirinci sebagai berikut. Pengaduan melalui surat sebanyak 77% contributed 77% Pengaduan melalui datang langsung

Filed

sebanyak 7%

contributed 7%

Pengaduan melalui sms/telepon

Filed

sebanyak 1%

contributed 1%

Pengaduan melalui email sebanyak

Filed

11%

contributed 11%

Pengaduan melalui website sebanyak

Filed

4%

contributed 4%

complaints complaints complaints complaints

through

walk-in

through

sms/call

through through

email website

4% 11%

1%

Surat Letter Datang Langsung walk-in SMS/Telepon sms/call

7%

Pengaduan Masyarakat Pengaduan Graph 3.12.4

Email email Website website

77%

on Complaints Channel

2. Inventarisasi Masukan dalam rangka Perbaikan

2. Feedbacks Inventory in Improving the

Pelaksanaan Tugas Instansi Perpajakan

Inventarisasi masukan merupakan kegiatan aktif meminta pendapat Wajib Pajak, masyarakat, atau pihak lain (disampaikan

264

Laporan Tahunan


2014

the opinions of Taxpayers, society, or other


BAB III

CHAPTER

atau diperoleh) tentang sistem, prosedur, kebijakan, dan ketentuan perpajakan yang dianggap berpotensi merugikan pemberi masukan atau berpotensi menciderai efektifitas dan atau efisiensi sistem perpajakan. Isi pengaduan terkait tentang situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketidakjelasan, dan kelambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh masyarakat. Selama tahun 2014 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan melaksanakan kegiatan inventarisasi which included: Permasalahan Aspek Perpajakan Pada Sektor Usaha Real Estate

Sector

Konsultan Pajak

Tax Consultants

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

Entrepreneur Management Customs Service

Selain pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis, ada juga pelaksanaan kegiatan utama, yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk penyebarluasan informasi berkaitan dengan peran dan tugas Komite Pengawasan Perpajakan agar pihak-pihak eksternal Kementerian Keuangan yang terkait dengan tugas-tugas perpajakan lebih mengenal, memahami, dan mendukung Komite Pengawas Perpajakan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan. Kegiatan sosialisasi tahun 2014 telah dilaksanakan di 3 lokasi kota besar yaitu Medan pada tanggal 24 April 2014, Semarang pada tanggal 18 Juni 2014, dan Palembang pada tanggal

2014, and Palembang on 28 August 2014. It demanded

28 Agustus 2014. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang peserta dari pihak eksternal, di antaranya peserta

Forwarder Penyedia Jasa Logistik dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI), Asosiasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

serta Tax Center Universitas setempat.

local Tax Center University.

Selain kegiatan sosialisasi, dilaksanakan pula kegiatan

Annual Report

Secretariat General

265

28 August up to 29 August 2014. tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2014.

Perpajakan Tahun 2015: a. Penyelesaian konsep kajian dan usulan saran/

a.

rekomendasi 44 tema b. Penyelesaian pengaduan masyarakat

b. Resolving the society’s complaints

c. Penyelesaian risalah inventarisasi masukan

c. Resolving 2 themes of sumarry of inventory feedback

masyarakat sebanyak 2 tema d. Penyelesaian risalah pencegahan dan pengamatan

from the society d.

sebanyak 12 tema e. Penyelesaian risalah pengkajian sebanyak 10 tema

e.

f. Pengembangan sumber daya manusia Sekretariat

f. Growing the human resources within the Secretariat

Komite Pengawas Perpajakan g. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi

g.

h.

h. dan pengamatan

i. Penyelesaian tahapan percobaan aplikasi sistem informasi penanganan pengaduan berbasis e-government

266

Laporan Tahunan


2014

i.


BAB III

CHAPTER

Annual Report

Secretariat General

267

PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN INDONESIAN ENDOWMENT FUND FOR EDUCATION

268

Laporan Tahunan


2014


Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan bersama

BAB III

CHAPTER

In 2013, the Ministry of Finance alongside the

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama telah merancang program pengelolaan dana pendidikan untuk mempersiapkan

fund program to prepare future’s leaders and

pemimpin masa depan dan mendorong inovasi bagi pembangunan bangsa. Dalam Undang-Undang ini dinamakan Dana Pengembangan Pendidikan sebagai dana abadi pendidikan (endowment

fund with a purpose to ensure the sustainability of

fund) dengan tujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan dan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

252/PMK.01/2011 Tahun 2011, dana abadi pendidikan ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Lembaga ini ditetapkan

KMK.05/2012 Tahun 2012. Dengan penetapan ini,

Pada tahun 2010-2013, pemerintah dan Dewan

Within the period of 2010-2013, the Government

Perwakilan Rakyat melakukan langkah strategis

LPDP dengan melakukan layanan pengembangan perincian kedua layanan tersebut. two services.

Up to 31 December 2014, total of allocated LPDP berjumlah Rp15.617.700.000.000. Sesuai

RP15,617,700,000,000. In line with the approval

persetujuan Dewan Penyantun, dana tersebut ditempatkan pada portofolio investasi yang berisiko rendah dan mempertimbangkan

oriented, a deposit in a Public bank as much as

Annual Report

Secretariat General

269

likuiditas, yakni dalam bentuk deposito pada bank Umum adalah sebesar Rp17.675.950.000.000

worth of Rp150,620,000,000, thus the total of funds obtained per 31 December 2014 reached

Rp150.620.000.000, sehingga total dana kelolaan

Rp17,826,570,000,000. The following is the

per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp

TAHUN YEAR

REALISASI PAGU APBN / APBN-P

REALIZATION OF MAXIMUM LIMIT OF APBN / APBN-P

Table 3.13.1

2010

1.000.000.000.000

untuk LPDP

2011

2.617.700.000.000

2012

7.000.000.000.000

2013

5.000.000.000.000

2014

-

Total

15.617.700.000.000

Table 3.13.1

31 Desember 2014 sebesar 95,18 persen didapat

2014 had 95.18% channeled from interest of

dari bunga/bagi hasil deposito atas penempatan remaining 4.82% rolled from bonds revenue, dari pendapatan obligasi, bunga jasa giro dan

interest income and others. Total amount of

2014 sebesar Rp1.672.169.109.057. Apabila from end of 2013 then deducted by expenditures dari akhir periode tahun 2013 serta dikurangi belanja selama periode tahun 2014, saldo

of 2014 was Rp2,209,249,992,215. The net of cash of Rp383,742,215 and non-cash of

periode tahun 2014 tersebut, terdiri dari kas

Rp2,208,866,250,000, which was reinvested in

sebesar Rp383.742.215 dan non kas sebesar Rp2.208.866.250.000. Saldo non kas tersebut

reinvestment fund placements.

ditempatkan kembali (reinvestasi) pada deposito

sudah mulai ditempatkan pada instrumen

bonds as investment instrument. Since 2013 to

investasi obligasi negara. Tepatnya sejak 2013

2014, LPDP had purchased government bonds

s.d. 2014, LPDP telah melakukan pembelian

with a total of Rp150,620,000,000.

obligasi negara dengan harga perolehan sebesar Rp150.620.000.000.

270

Laporan Tahunan


2014


BAB III

CHAPTER

sebesar Rp1.262.000.000.000, realisasinya mencapai Rp1.672.169.109.057 miliar atau

NO

Kenaikan (Penurunan)

Terbanding/Tergugat

2014

Defendant

1.

Pendapatan Bunga Interest Income

2.

Pendapatan Obligasi Bond Revenue

3.

Pendapatan Hibah Grants Revenue Jumlah Total

Increase (Decrease)

2013

Rp

%

1.592.541.109.057

990.070.847.740

602.470.261.317

60,85

79.628.000.000

384.340.000

79.243.660.000

20.618,11

-

516.000.000

(516.000.000)

(100,00)

1.672.169.109.057

990.971.187.740

681.197.921.317

68,74

Tabel 3.13.2 hingga 31 Desember 2014

beasiswa, pendanaan riset, dan last resort dana

Table 3.13.2

for scholarships, research funding, and as last

cadangan rehabilitasi fasilitas pendidikan.

1.

1. Scholarship Service Pemberian beasiswa ini bertujuan menyiapkan

The purpose of scholarship program is to

pemimpin dan profesional untuk menjadi

prepare leaders and professionals in leading

diberikan bagi program magister serta doktor

are given for those who are interested in master and doctorate program as well as

universitas di dalam maupun luar negeri. Program studi yang disasar antara lain teknik, sains, pertanian, akuntansi dan keuangan,

for scholarship program are in engineering,

hukum, agama, kedokteran dan kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya.

law, religion studies, medical and health, social, economy, and culture. Scholarship Applicant

Pada tahun 2014, telah dilaksanakan pendaftaran calon penerima beasiswa dan seleksi administrasi serta wawancara. Jumlah pendaftar beasiswa LPDP sampai akhir

total of LPDP scholarship applicants at the end

Desember 2014 mencapai 33.667 orang.

of December 2014 stretched to 33,667 people.

Jumlah penerima beasiswa LPDP yang

There were 3,025 LPDP awardee in 2014,

ditetapkan selama tahun 2014 berjumlah

Annual Report

Secretariat General

271

3.025 penerima beasiswa. Jumlah penerima beasiswa tersebut terdiri dari 2.114 penerima

Republik Indonesia. Penerima beasiswa LPDP

2014 was 4,580.

selama tahun 2013 sebanyak 1.555, sehingga total penerima beasiswa LPDP tahun 2013 s.d. 2014 sebanyak 4.580 penerima beasiswa. Dari 3.025 penerima beasiswa selama tahun in 2014, as much as 90.8% preferred master program magister dan doktor sebanyak

and doctorate program and 9.2% targeted at

90,8 persen dan program tesis dan disertasi sebanyak 9,2 persen. Rincian persentase program beasiswa baik di dalam maupun luar

scholarship program is elaborated in Table 4 and Graph 1 below.

di bawah ini. DALAM NEGERI

Tabel 3.13.3 Persentase Penerima

Table 3.13.3 Percentage of Scholarship Program

JUMLAH

LUAR NEGERI

NATIONAL

TOTAL

INTERNATIONAL

Magister Master

987

1.393

2.380

Doktor Doctorate

77

292

369

1.064

1.685

2.749

171

13

184

Disertasi

54

38

92

Jumlah Total

225

51

276

Jumlah Total Tesis Thesis

9%

Persentase Penerima

3.025

Graph 3.13.1 Percentage of Scholarship

91%

91% Magister & Doktor Master & Doctorate

Tesis & Disertasi Thesis & Dissertation

9%

Program

Adapun bidang keilmuan yang paling banyak applied for science and engineering major. teknik. Persentasenya seperti terlihat pada

272

Laporan Tahunan


2014

The percentage can be seen in Graph 2 below.

BAB III


Teknik Engineering Sains Science Sosial Social Kedokteran/Keseharan Medical/Health Ekonomi/Manajemen Economy/Management Pertanian Agriculture Akuntansi/Keuangan Accounting/Finance Hukum Law

Bidang Lain Other studies Sastra, Budaya, dan Bahasa Literature, Culture, and Language Pendidikan Education Spesialis Kedokteran Medical Studies Agama Religious Studies

1%

0%

1%

1%

4%

0%

CHAPTER

0%

4% Persentase Penerima

5%

23%

6%

Sosial Keagamaan Social and Religious Studies Bisnis Business Humaniora Humanitarian Militer Military

6%

Graph 3.13.2 Percentage of Scholarship

6%

Selected Program of Study

6%

21% 7% 8%

Sebaran daerah asal penerima beasiswa sampai dengan selama tahun 2014 masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dengan 4 (empat)

concentrated in Java, dominated by 4 (four)

provinsi terbanyak penerima beasiswa berasasl

areas, which were West Java, DKI Jakarta, East Java, and Central Java. Outside Java island, the

Timur, dan Jawa Tengah. Untuk sebaran

majority originated from the province of Aceh,

penerima beasiswa dari luar pulau Jawa, mayoritas berasal dari provinsi Aceh, Papua, Persebaran jumlah penerima beasiswa berdasarkan asal daerah dapat dilihat pada

Kalimantan Tengah

Luar Negeri

0,10

0,51 Kalimantan Barat 0,92

Kalimantan Selatan

Sulawesi Tengah

0,20 Kalimantan Timur

0.75

Kepulauan Riau 0,17 Bangka Belitung

Aceh 3,82

Sumatera Utara 1,98

Sulawesi Utara

0.75

0,34 Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

1,33

0,38

0,31

Maluku Utara

Sulawesi Selatan Riau

0,27 Maluku

4,26

1,19

0,48

Papua Barat

Papua

0,95

3,10

Sumatera Barat 0,58 Jambi 0.72 Sumatera Selatan 0,95 Bengkulu 0,58

Lampung 0,92 Banten

Bali

3,89 Dki Jakarta

1,36

2,01

Jawa Timur 2,90

15,83

11,63

Jawa Barat 20,36

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat

Di Yogyakarta

Graph 3.13.3

7,16 Jawa Tengah 7,61

Annual Report

Secretariat General

273

2. Layanan Pendanaan Riset

2. Research Funding Service

Pemberian layanan pendanaan riset ini

The research funding service means to

bertujuan mendorong dan menghasilkan

encourage and generate an up to par

penelitian yang unggul. Dari penelitian ini diharapkan muncul inovasi di beragam

in various areas such as in food, energy, health,

bidang seperti pangan, energi, kesehatan,

economic development environment (eco-

pembangunan

growth), governance, social, religion, and

ekonomi

lingkungan (

berwawasan

), tata kelola, sosial

culture.

keagamaan, dan budaya. During 2014, the total of applicants for pendanaan riset sebanyak 582 proposal. Dari

research funding program was 582 proposals,

582 pendaftar tersebut setelah melalui proses

and 27 of them were successfully Selected as

seleksi menghasilkan 27 penerima riset yang berkontrak dengan total nilai kontrak sejumlah submit, penerima riset yang berkontrak serta nilai

well as contract value to the research funding are

kontrak dana riset disajikan pada Tabel 4, Tabel 5

provided in Table 4, Table 5, and Table 6.

dan Tabel 6 berikut ini. Fokus

NO

Table 3.13.4

Focus

2013

2

3

1

%

Accumulation

4

5=3+4

6=4:3

1

Pangan Food

241

115

356

47,72%

Table 3.13.4

2

Energi Energy

105

72

177

68,57%

Applicants

3

Kesehatan Health

40

85

125

212,50%

4

EcoGrowth EcoGrowth

64

100

164

156,25%

5

Tata Kelola Governance

104

117

221

112,50%

6

Budaya Culture

24

52

76

216,67%

7

Sosial Keagamaan Social Religious Studies

24

41

65

170,83%

602

582

1.184

96,68%

yang Submit

Jumlah Total Fokus

NO

274

Akumulasi

2014

Tablel 3.13.5 Penerima Riset yang berkontrak

1

Table 3.13.5 Contracted Research

Laporan Tahunan


Focus

2013

2014

2

3

4

Akumulasi

%

Accumulation

5=3+4

6=4:3

1

Pangan Food

3

11

14

366,67%

2

Energi Energy

4

11

15

275,00%

3

Kesehatan Health

-

-

-

-

4

EcoGrowth EcoGrowth

-

2

2

-

5


-

2

2

-

6

Budaya Culture

-

1

1

-

7


-

-

-

-

Jumlah Total

7

27

34

385,71%

2014


FOKUS

NO

2013

2014

ACCUMULATION

1

2

3

4

Tablel 3.13.6

1

Pangan Food

2.581.531.200

11.884.649.833

14.466.181.033

2

Energi Energy

4.937.513.379

8.591.819.202

13.529.332.581

3

Kesehatan Health

-

-

-

4

EcoGrowth EcoGrowth

-

1.967.025.416

1.967.025.416

5


-

996.444.200

996.444.200

6

Budaya Culture

-

-

-

7


-

-

-

7.519.044.579

23.439.938.651

30.958.983.230

3. Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

CHAPTER

AKUMULASI

FOCUS

Jumlah Total

BAB III

Dana Riset Table 3.13.6 Contract Value to Research Funding

3.

Layanan ini merupakan bantuan dana untuk

Rehabilitation

merehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak

facilities is for those destroyed by natural

service

for

educational

akibat bencana alam. Mengingat terdapat

disasters. Having other similar services

layanan serupa di beberapa instansi pemerintah,

given by government institutions, the

layanan rehabilitasi fasilitas pendidikan ini

rehabilitation service only deployed as last

difungsikan sebagai last resort.

resort.

Selama tahun 2014, LPDP telah melakukan verifikasi terhadap 6 (enam) wilayah di

areas in Indonesia, namely the Regency of Regency of Maluku, Ambon, Manado, and

Meriah, Kabupaten Maluku, Kota Ambon, Kota

Padang.

Manado dan Kota Padang. Selama tahun 2014 telah dilakukan penyaluran

All through 2014 funds have been distributed

dana untuk merehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam pada 8 (delapan)

due to natural disasters in 8 (eight) schools

sekolah yang berada di wilayah Kabupaten

located in the Regency of Central Aceh and

Total nilai kontrak yang ditandatangani sebesar

value was worth Rp6,425,109,200 with its

Rp6.425.109.200 dengan perincian masingmasing Rp4.496.590.200 dan Rp1.928.519.000.

Rp1,928,519,000.

DATA KONTRAK NO

REG. / CITY

NILAI

CONTRACT DATA

KAB. / KOTA

VALUE

JUMLAH SEKOLAH

JUMLAH RUANG

TOTAL SCHOOLS

TOTAL ROOMS

TOTAL PENYALURAN TOTAL DISTRIBUTION

KONTRAK CONTRACT

1

Kab. Aceh Tengah Reg. of Central Aceh

3

32

4.496.590.200

4.496.590.200

2

Kab. Bener Meriah Reg. of Bener Meriah

5

22

1.928.519.000

1.928.519.000

Jumlah Total

8

54

6.425.109.200

6.425.109.200

Tabel 3.13.7 Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Table 3.13.7

Annual Report

Secretariat General

275

Selain kedua layanan LPDP tersebut di atas, terdapat 2014, yaitu:

beasiswa magister & doktor yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP dengan menggunakan Dana oleh LPDP bekerjasama dengan pihak Kepresidenan RI untuk

The Scholarship means to prepare Indonesia’s golden menyiapkan generasi emas Indonesia melalui SDM yang berkualitas baik sebagai pemimpin maupun ilmuwan di berbagai bidang dalam rangka menyiapkan Indonesia negara yang maju pada 100 tahun kemerdekaan RI pada tahun 2045.

years of Republic of Indonesia’s Independence in 2045.

Melekatnya Lembaga Kepresidenan dalam program beasiswa ini merupakan wujud komitmen tertinggi pemerintah

scholarship is the highest commitment of the Government of

Indonesia terhadap pembangunan sumber daya manusia

Indonesia towards the development of its people to achieve

Indonesia dalam rangka kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

telah diluncurkan ke publik pada hari tanggal 2 April 2014 oleh

the public on 2 April 2014 by the immediate President at that

dilaksanakan pada 20 April - 20 Mei 2014 dan gelombang kedua

20 April – 20 May 2014 and the second batch started from 23

yaitu 23 Juli - 17 Agustus 2014. Proses seleksi wawancara hanya

July – 17 August 2014. Interview process was conducted once

sekali dalam setahun, yaitu pada tanggal 1-4 September 2014.

dunia hasil rekomendasi LPDP yang telah ditetapkan pada oleh

by the President Director of LPDP.

Direktur Utama LPDP.

administrasi, seleksi wawancara, seleksi tahap akhir dan terakhir program kepemimpinan, sebagai berikut: Seleksi administrasi yang berasal dari pendaftaran gelombang pertama April – 20 May 2014 and second batch on 23 July – 17 gelombang kedua yaitu 23 Juli - 17 Agustus 2014. Dari dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi.

276

Laporan Tahunan


2014

August 2014. Out of the 3,700 applicants, only 263 of


BAB III

CHAPTER

Seleksi wawancara. Diselenggarakan pada tanggal 1-4 September 2014 di Jakarta, oleh para interviewer yang terdiri dari para akademisi terbaik di tanah air dan psikolog. Dari 263, peserta yang berhasil lulus seleksi wawancara ini

Out of the 263 applicants, only 136 people cleared for

berjumlah sejumlah 136 orang untuk kemudian ikut seleksi tahap akhir. Seleksi tahap akhir. Diselenggarakan pada tanggal 30 September - 3 Oktober 2014 di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Sentul

2014 at Peacekeeping Mission Center (PMPP), Sentul,

laboratorium Prodia, assessment test oleh Daya Dimensi

assessment test by Daya Dimensi Indonesia and social

Indonesia dan social leadership project, yaitu peserta

leadership project, where the applicants were brought

diminta menyusun projek nyata untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada daerah tersebut. Hasil dari

The social leadership project would be presented to the

tersebut dipaparkan di depan the health and assessment tests in order to determine dengan hasil tes kesehatan dan hasil assessment test untuk menentukan kelulusan peserta seleksi tahap akhir. Dari 136 peserta yang mengikuti seleksi tahap akhir, akhir. Hanya 109 kandidat yang dinyatakan lulus. Program kepemimpinan. Dilaksanakan sejak tanggal 7 Oktober 2014 s.d. tanggal

Leadership program. During the course of Leadership program on 7 – 15

15 Oktober 2014. Kegiatannya antara lain kegiatan kelas inspirasi,

, team building,

dan outbond di markas Kopassus. Program kepemimpinan

social leadership project, and outbond at Kopassus

ini untuk mempertajam jiwa kepemimpinan, memperkuat rasa kebangsaan dan mengikat hati masing-masing peserta bahwa mereka dipersiapkan untuk memimpin

the hearts of the applicants for it will be the underlying

dan mencintai negeri tercinta ini. 109 peserta yang mengikuti program kepemimpinan dinyatakan lulus Angkatan I Tahun 2014. Program kepimpinan ditutup

leadership program was closed with “President Lecture”

dengan “

Annual Report

Secretariat General

277

BAB

Chapter

IV


Kesuksesan transformasi lahir dari kesabaran dan kerja keras. Jangan pernah takut untuk berubah. The success of transformation is a product of patience and hardwork. Dare to change .

DAFTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN TAHUN 2014 LIST OF REGULATION OF MINISTER OF FINANCE IN 2014 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014

1.

tanggal 2 Januari 2014 tentang Perkiraan Alokasi

PMK.07/2014 dated 2 January 2014 concerning

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 2.


2.

tanggal 2 Januari 2014 tentang Penilai Internal Di


Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Internal Assessor in the Directorate General of State Assets

3.


3.

tanggal 6 Januari 2014 tentang Penempatan Uang


Negara Pada Bank Umum 4.

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 04/

4.

PMK.02/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil 5.


5.

tanggal 10 Januari 2014 tentang Penyelesaian


Piutang Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 Year 2011 6.


Nomor 6/

6.



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif

Establishment of Export Goods Subject to Export

Bea Keluar 7.

8.



Anggaran Tahun Anggaran 2014

Procedures of Budget Revision 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pedoman Umum 2014

280

7.

tanggal 13 Januari 2014 tentang Tata Cara Revisi

Laporan Tahunan


2014

8. PMK.07/2014 dated 13 January 2014 concerning


9.


Nomor 9/

BAB IV

CHAPTER

9.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 10.


Nomor 10/

10.



Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan

with Tin Gilded or Coated from China, Republic of

Timah Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok,

Korea, and Taiwan

Republik Korea, Dan Taiwan 11.


Nomor 11/

11.

PMK.011/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Bea


Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang

Government Borne Import Duty on Imported Goods

Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau

and Materials to Produce Goods/Services for Public

Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014 12.


Nomor 12/

12.



Tata Cara Penyusunan, Pendanaan Dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan Dan Rencana Anggaran

Annual Budget Plan and Budget Proposal of Special

Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 13.


Body Nomor 13/

13.



Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan

Electronic Direct Procurement in the Ministry of

Kementerian Keuangan 14.


Nomor 14/

14.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2011 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Arbiter, Penganggaran Dan Pembiayaan Terkait

Procurement of Goods and Services, Arbitrary,

(ICSID) Dan Hesham Al Warraq Di Bawah Hesham Al Warraq under the Islamic Conference

15.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Tahapan Persiapan

15. PMK.07/2014 dated 24 January 2014 concerning

Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah

for Rural and Urban Local Taxes

Annual Report

Secretariat General

281

16.


Nomor 16/

16.



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013 17.


Nomor 17/

17.



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013 18.


Nomor 18/

18.



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013 19.


Nomor 19/

19.



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013 20.


Nomor 20/

20.



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013 21.


Nomor 21/

21.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Keria

22.

Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang

for Taxable Company with Indebted Tax and Non-

Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak

Indebted Tax


Nomor 22/

22.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

282

Laporan Tahunan


State Budget

2014


23.


Nomor 23/

BAB IV

CHAPTER

23. Improvement of Non-Taxable Sales Value of Tax

Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan 24.


24.

Pembayaran Dan Penggantian Dana Kegiatan Yang

Procedures of Payment and Reimbursement of

Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara 25.


Nomor 25/

25.

Nomor 26/

26.

Akuntan Beregister Negara 26.


Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Polytechnic in the Ministry of Health 27.


27.

Lingkungan Kementerian Keuangan 28.


Nomor 28/

28.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

29.

Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian

Hospital Dr. Sitanala Tangerang in the Ministry of

Kesehatan

Health


Nomor 29/

29.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan 30.


30.

Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan 31.


Value Added Tax over the Exercise of Gold Jewelry Nomor 31/

31.

Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan

Credited and Reimbursed Input Tax for Taxable

Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi

Annual Report

Secretariat General

283

32.


Nomor 32/

32.

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik 33.


Nomor 33/

Electronic State Revenue System 33.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Pada Kementerian Pekerjaan Umum 34.


Ministry of Public Work Nomor 34/

34.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Pada Kementerian Kesehatan 35.


Jakarta in the Ministry of Health Nomor 35/

35.

Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Pada Kementerian

Management Center of Gelora Bung Karno in the

Sekretariat Negara

Ministry of State Secretariat

36.


Nomor 36/

36.

37.


Nomor 37/

37.

Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Non Gelar Di Lingkungan Kementerian Keuangan 38.


Nomor 38/

38.

Nomor 39/

39.

Penyampaian Laporan Di Lingkungan Kementerian Keuangan 39.


Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara 40.


Nomor 40/

40.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai

284

Laporan Tahunan


2014

Number 109/PMK.04/2010 concerning Procedures


41.


Nomor 41/

BAB IV

CHAPTER

41.

Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam Bentuk Pemberitahuan Ekspor Barang 42.


Nomor 42/

42.

Primary Market 43.


Nomor 43/

43.

Nomor 44/

44.

Menteri Keuangan 44.


Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara 45.


Nomor 45/

45.

Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing 46.


Nomor 46/

46.

PMK.05/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Service of Public Service Agency of Bhayangkara

Bhayangkara Kediri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 47.


Nomor 47/

47.

PMK.07/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Alokasi

PMK.07/2014 dated 3 March 2014 concerning

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2012 48.


Nomor 48/

48.

PMK.06/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang


Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara 49.


State Claims Management Nomor 49/


49. PMK.07/2014 dated 13 March 2014 concerning

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Annual Report

Secretariat General

285

5/PMK.07/2014 Tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 50.


Nomor 50/

50.

PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata


Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara 51.


Nomor 51/

51.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar

Number 71/PMK.02/2013 concerning Guideline

Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 52.


Ministries/Line Ministries Nomor 52/

52.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya

Number 72/PMK.02/2013 concerning Standard

Masukan Tahun Anggaran 2014 53.


Nomor 53/

53.



Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 54.


Nomor 54/

54.

PMK.07/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Peta

55.


PMK.07/2014 dated 17 march 2014 concerning

55.

tanggal 17 Maret 2014 tentang Perubahan Kedua Atas


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/ PMK.05/ 2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 56.

57.

Servants, and Temporary Emloyees


Nomor 56/

56.


PMK.01/2014 dated 18 March 2014 concerning Third

Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Procedures of Indonesian Investment Agency


Nomor 57/

PMK.05/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Tarif

57. PMK.05/2014 dated 24 March 2014 concerning

Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta

286

Dr. Rivai Abdullah Palembang Pada Kementerian

Hospital Dr. Rivai Abdullah Palembang in the

Kesehatan

Ministry of Health

Laporan Tahunan


2014


58.


Nomor 58/

BAB IV

CHAPTER

58.

PMK.05/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Tarif


Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan Pada Kementerian Kesehatan 59.

the Ministry of Health


Nomor 59/

59.



Registrasi Kepabeanan 60.


Nomor 60/

60.

PMK.03/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi ( 61.

Peraturan Menteri Keuangan PMK.07/2014


) Nomor 61/

61.

tanggal 3 April 2014 tentang

PMK.07/2014 dated 3 April 2014 concerning General

Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi

Guideline and Teacher’s Professional Allowance of

Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah

Regional Civil Servant in Provincial Area, Regency,

Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014 62.


Nomor 62/

62.


PMK.04/2014 dated 7 April 2014 concerning Excised

Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan

Goods Trading with Repayment of Excise Bond or

Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya 63.


Nomor 63/

63.

PMK.06/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Tata

PMK.06/2014 dated 8 April 2014 concerning

Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

Aceh Darussalam and Island of Nias, North Sumatera

Utara 64.


Nomor 64/

64.

PMK.011/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Jenis


Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan

Type of Vehicles Subjected to Luxury Sales Tax and

Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 65.


Nomor 65/

65.

PMK.03/2014 tanggal 21 April 2014 tentang


Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai 66.


Nomor 66/

PMK.05/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Tarif

66. PMK.05/2014 dated 22 April 2014 concerning

Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Pada Kementerian Kesehatan

Hospital Dharmais Jakarta in the Ministry of Health

Annual Report

Secretariat General

287

67.


Nomor 67/

67.



Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 68.

Directorate General of State Assets


68.

tanggal 22 April 2014 tentang Perubahan Kelima


Belas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/ KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan

Number 89/KMK.04/2002 concerning Procedures

Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia 69.


Nomor 69/

69.

PMK.06/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Tentang


Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara 70.

71.


Nomor 70/

Ministries and State General Treasurer 70.

PMK.03/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Tata


Cara Pemeteraian Kemudian

Postdated Stamp Duty


Nomor 71/

71.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kementerian Kesehatan 72.


the Ministry of Health Nomor 72/

72.



Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa

73.

Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian

Mental Prof. Dr. Soerojo Magelang in the Ministry

Kesehatan

of Health


Nomor 73/

73.



Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H

74.


Nomor 74/

74.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

75.

Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada

Mental Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang in the

Kementerian Kesehatan

Ministry of Health


Nomor 75/


288

Laporan Tahunan


2014

75. PMK.05/2014 dated 25 April 2014 concerning


BAB IV

CHAPTER

Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa

76.

Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian

Mental Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta in the Ministry

Kesehatan

of Health


Nomor 76/

76.



Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun

Civil Servants in Provincial Areas, Regencies, and

Anggaran 2014 77.


Nomor 77/

77.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014. 78.


78.

tanggal 30 April 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan


Pemanfaatan Barang Milik Negara. 79.


Nomor 79/

79.

tanggal 9 Mei 2014 tentang

PMK.07/2014 dated 9 May 2014 concerning

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014. 80.


2014 Nomor 80/

80.



Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Barat Tahun Anggaran 2014. 81.


Nomor 81/

81.

PMK.07/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Perkiraan


Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014. 82.


Year 2014 Nomor 82/

82.



Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 83.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.07/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana

83. PMK.07/2014 dated 12 May 2014 concerning

Annual Report

Secretariat General

289

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2014. 84.


Nomor 84/

84.



Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014 85.


Nomor 85/

85.



Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014. 86.


Nomor 86/

86.

PMK.07/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Alokasi

PMk.07/2014 dated 12 May 2014 concerning

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2012. 87.

2008 up to 2012


87.

tanggal 12 Mei 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan


Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 Tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan

Number

231/PMK.02/2009

concerning

General

Pajak. 88.


Nomor 88/

88.



Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012. 2012 89.


Nomor 89/

89.



Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Tahun Anggaran 2012. 90.


Nomor 90/

90.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

91.

1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik

Number 1/PMK.06/2013 concerning Depreciation

Pusat.

Assets in the Central Government Entities


Nomor 91/

PMK.05/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Tarif

91. PMK.05/2014 dated 16 May 2014 concerning

Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kesehatan.

290

Laporan Tahunan


of Health

2014

BAB IV


92.


Nomor 92/

CHAPTER

92.



Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/ Lembaga Asing 93.


Nomor 93/

93.

PMK.011/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang


2018 94.


Nomor 94/

94.

PMK.02/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Tata


Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 95.


Income Community Nomor 95/

95.


PMK.08/2014 dated 28 May 2014 concerning Direct

Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung. 96.


Nomor 96/

96.

PMK.011/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang


Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit. 97.


Nomor 97/

97.

tanggal 2 Juni 2014 tentang

PMK.05/2014 dated 2 June 2014 concerning Service

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian

Polytechnic

Semarang

in

the

Ministry

of

Perhubungan. 98.


Nomor 98/

98.

PMK.05/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Tarif


Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Hospital Jakarta in the Ministry of Health Kesehatan 99.


Nomor 99/

99.



Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Pada Kementerian Kesehatan 100. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 100/


Cicendo Bandung in the Ministry of Health 100. PMK.05/2014 dated 2 June 2014 concerning Service

Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Pada

Hospital Dr. Mohammad Hoesin Palembang in the


Ministry of Health

Annual Report

Secretariat General

291

101. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 101/

101.

PMK.01/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Penilai

PMK.01/2014 dated 2 June 2014 concerning Public

Publik

Appraiser


Nomor 102/

102.


PMK.05/2014 dated 2 June 2014 concerning

Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 103. Peraturan Menteri Keuangan

Police Nomor 103/

103.



Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

Hospital Harapan Kita Jakarta in the Ministry of

Pada Kementerian Kesehatan

Health


Nomor 104/

104.



Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr.


Nomor 105/

105.



Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 106. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 106/

106.

PMK.07/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Perkiraan


Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 107. Peraturan Menteri Keuangan PMK.06/2014

Nomor 107/

107.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Number 67/PMK.06/2012 concerning Management

Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 108. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.01/2014

108.

tanggal 9 Juni 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan


Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Number 139/PMK.01/2012 concerning Mechanism Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan

Assessment of Goods/Services Vendors to Electronic Procurement Service Center in the Ministry of


Nomor 109/


292

Laporan Tahunan


2014

109. PMK.05/2014 dated 9 June 2014 concerning Service


BAB IV

CHAPTER

Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada Kementerian Kesehatan 110. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014

Hospital Persahabatan in the Ministry of Health 110.

tanggal 9 Juni 2014 tentang Pejabat Pengganti Di


Lingkungan Kementerian Keuangan 111. Peraturan Menteri Keuangan PMK.03/2014

Nomor 111/

111.


PMK.03/2014 dated 9 June 2014 concerning Tax

Konsultan Pajak 112. Peraturan Menteri Keuangan

Consultant Nomor 112/

112.



Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada

Hospital Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten in the


Ministry of Health

113. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014

113.

tanggal 10 Juni 2014 tentang Perubahan Keempat atas


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 114. Peraturan Menteri Keuangan

Exempted from Value Added Tax Nomor 114/

114.



Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

University in the Ministry of Education and Culture


Nomor 115/

115.



Layanan Badan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan

General Hospital Dr. M. Djamil Padang in the Ministry of Health


Nomor 116/

116.

PMK.011/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang


Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia

Trade Agreement Between the Government of

dan Pemerintah Republik Islam Pakistan

Republic of Indonesia and Government of Islamic Republic of Pakistan


Nomor 117/

117.

PMK.011/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Bea



Government Borne Import Duty over Import Goods Annual Report

Secretariat General

293

Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/

and Materials for Manufacturing Infusion Packaging

2014 118. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 118/

118.


PMK.011/2014 dated 16 June 2014


Government Borne Import Duty over Import

Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan

Goods and Materials for Manufacturing Vehicle

concerning

Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2014 119. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 119/

119.





Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, , Barang Dan/Atau Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Dan/Atau


Nomor 120/

120.



Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan

Government Borne Import Duty over Import Goods

Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani

and Materials for Manufacturing Carpet and/or Rugs

Untuk Tahun Anggaran 2014 121. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 121/

121.





Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa

Goods and Materials for Manufacturing Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin,

Dan/Atau Untuk Tahun Anggaran 2014 122. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 122/

122.





Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Dan

Untuk Tahun Anggaran

2014

2014


Nomor 123/




Dan Bahan Guna Pembuatan Pakan Ternak Untuk Tahun Anggaran 2014

294

123.


Laporan Tahunan


2014



Nomor 124/

BAB IV

CHAPTER

124.





Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat

and Materials for Manufacturing Certain Parts of

Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun

Heavy Tools and/or Assembly of Heavy Tools for

Anggaran 2014 125. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 125/

125.





Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan

and Materials for Manufacturing Knock-Down Heavy

Peralatan Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Besi Dan Baja, Bejana Tekan Dan Tangki Dari Logam,

from Iron and Steel, Pressure Vessel and Metal

Serta Pembuatan Mesin Pertanian Dan Kehutanan Untuk Tahun Anggaran 2014 126. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 126/

126.





Dan Bahan Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam

and Materials for Manufacturing Steam Turbine for

Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2014 127. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 127/

127.





Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan

Goods and Materials for Manufacturing and/or

Kapal Untuk Tahun Anggaran 2014 128. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 128/

128.





Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau

and Materials for Manufacturing Components and/

Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2014 129. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 129/

129.

PMK.011/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang


Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor


Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2014 130. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 130/

130.





Untuk Tahun Anggaran 2014

Annual Report

Secretariat General

295


Nomor 131/

131.





Dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa

and Materials for Manufacturing Smart Card in the

, Kartu Elektronik, Dan Kartu Telepon Selular Untuk Tahun Anggaran 2014 132. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 132/

132.





Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Rumah Sakit 2014

Untuk Tahun Anggaran 2014 133. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 133/

133. PMK.02/2014 dated 18 June 2014 concerning

PMK.02/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015 134. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 134/


PMK.05/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan 135. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 135/

135. PMK.011/2014 dated 18 June 2014 concerning

PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan

for Taxable Company with Indebted Tax and Non-

Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak

Indebted Tax

Terutang Pajak 136. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 136/

136.



Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana

Procedures of Developing and Reviewing Work Plan

Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

and Budget of Ministries/Line Ministries

PMK.02/2014


Nomor 137/


PMK.05/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada

Hospital Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar in the


Ministry of Health

138. Peraturan Menteri Keuangan PMK.011/2014

Nomor 137.1/

tanggal 7 Juli 2014 tentang

138. PMK.011/2014 dated 7 July 2014 concerning

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan

296

Laporan Tahunan


2014

Combined



Nomor 138/

BAB IV

CHAPTER

139.

PMK.05/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Tarif

PMK.05/2014 dated 8 July 2014 concerning Service

Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian

Hospital of Complex Management Kemayoran Jakarta

Sekretariat Negara

in the Ministry of State Secretariat


Nomor 139/

140.


PMK.03/2014 dated 10 July 2014 concerning

Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 141. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 140/

141.

PMK.06/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Tata


Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan

Procedures of Asset Management to Concession

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang 142. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 141/

142.

PMK.02/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Tata Cara


Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban

Procedures of Procuring, Disbursement, and

Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Informasi Publik Bidang Pers 143. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 142/

143.

PMK.07/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Indeks Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015 144. Peraturan Menteri Keuangan PMK.06/2014

Nomor 143/

144.



Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan,


Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Directors of Indonesia Eximbank


Nomor 144/

145.

PMK.05/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Petunjuk


Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/ Pensiun/ Pension/Allowance of the Thirteenth Month in 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/ Tunjangan 146. Peraturan Menteri Keuangan PMK.04/2014

Nomor 145/



Annual Report

Secretariat General

297

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor 147. Peraturan Menteri Keuangan PMK.04/2014

Nomor 146/

147.


PMK.04.2014 dated 14 July 2014 concerning

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar

Export Duty


Nomor 147/

148.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan,


Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Authority 149. Peraturan Menteri Keuangan PMK.07/2014

Nomor 148/

149.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tentang Pedoman

Number 168/PMK.07/2009 concerning Guideline

Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan 150. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 149/

150.

PMK.011/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Pajak


Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau

Government Borne Income Tax over Interest or

Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga

and Third Party Income over Services Provided to

atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam

the Government in Issuing and/or Repurchasing/

Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014 151. Peraturan Menteri Keuangan PMK.06/2014

Nomor 150/

151.



Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara 152. Peraturan Menteri Keuangan PMK.06/2014

Nomor 151/



Penetapan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Eks Kelolaan

Indonesian Bank Restructuring Agency (Persero) in

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Pengelola Aset (Persero)

298

Laporan Tahunan


2014



Nomor 152/

BAB IV

CHAPTER

153.

PMK.02/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Petunjuk


Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan

Development of Non-Tax State Revenues of

Pajak Kementerian Negara/Lembaga



Nomor 153/

154.

PMK.011/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang


Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar 155. Peraturan Menteri Keuangan PMK.05/2014

Nomor 154/

155.



Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Treasury System and State Budget

Negara 156. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 155/

156.

PMK.05/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang

PMK.05/2014 dated 4 August 2013 concerning

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada

General Hospital Prof. Dr. R. D. Kandou Manado in


the Ministry of Health


Nomor 156/

157.

PMK.05/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tarif


Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang pada Kementerian

General Hospital Dr. Kariadi Semarang in the

Kesehatan

Ministry of Health


Nomor 157/

158.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan 159. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 158/

Polytechnic Surabaya in the Ministry of Health 159.

PMK.02/2014 tanggal 5 Agustus 2014 tentang Tata


Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga 160. Peraturan Menteri Keuangan

Ministries Nomor 159/

160.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Kepolisian Daerah

Hospital Level III Trijata Bali Police in the Indonesian

Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 161. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 160/

PMK.03/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Tata

161. PMK.03/2014 dated 13 August 2014 concerning

Annual Report

Secretariat General

299

Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai

Procedures of Reimbursement of Value Added Tax

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

or Added Value Tax and Luxury Sales Tax which

atas Barang Mewah yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya 162. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 161/

162.



Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai

Procedures of Reimbursement of Added Value Tax

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

or Added Value Tax and Luxury Sales Tax Collected to

atas Barang Mewah yang Telah Dipungut Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya 163. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 162/

163.



Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

Value Tax or Added Value Tax and Luxury Sales Tax to

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya 164. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 163/

164.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 Tentang Tidak Dipungut

Number 237/PMK.04/2009 concerning Uncollected

Cukai

Excise


Nomor 164/

165.



Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur 166. Peraturan Menteri Keuangan PMK.02/2014

tanggal

19

Nomor 165/ Agustus

Due to Infrastructure Procurement 166.

2014


tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan

Procedures of Procurement, Disbursement, and

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 167. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 166/

167.



Penyampaian Data Penumpang Atas Kedatangan

Delivery of Passengers Data on Arrival or Departure

Atau Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara Ke

of Air Transport to or from Customs Area

Atau Dari Daerah Pabean 168. Peraturan Menteri Keuangan PMK.02/2014 tentang

tanggal

19

Nomor 167/ Agustus


Tata Cara Penyediaan, Pencairan,


Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan

300

Laporan Tahunan


168.

2014

2014


BAB IV

CHAPTER

Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan,

Supreme Audit Board, Judicial Commission, Judge of

Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, Dan Pejabat Tertentu 169. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168/

169.



Penyediaan, Standar Kelayakan, Dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/ Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 170. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 169/

170.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya

Number 133/PMK.02/2014 concerning Standard

Keluaran Tahun Anggaran 2015 171. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 170/

171.



Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Dan

Procedures of Procurement of Legal Consultant

Arbiter Dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Di Partnership B.V. Dan PT Newmont Nusa Tenggara

Partnership B.V. and PT Newmont Nusa Tenggara to

Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Dan Pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia Kepada PT Newmont Nusa Tenggara

Indonesia to PT Newmont Nusa Tenggara Based on

Berdasarkan


Nomor 171/

172.



Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan

Kebangsaan/Kemerdekaan,

dan

Independence Movement, and Veterans Allowance

Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik

to Veterans of Republic of Indonesia

Indonesia 173. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 172/



Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya serta

Civil and Military Servants including its Widows

Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak

or Widowers as well as Pensioner, Army Widow/

Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Police

Annual Report

Secretariat General

301


Nomor 173/

174.



Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) in the

untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan

Private Electricity Entrepreneur

Pengembang Listrik Swasta 175. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 174/

175.



Pedoman Umum dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2014 176. Peraturan Menteri Keuangan

Year 2014 Nomor 175/

176.



Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik 177. Peraturan Menteri Keuangan

Document Nomor 176/

177.



Percepatan Pemeriksaan Pabean Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Priok


Nomor 177/

178.



Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 179. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 178/


179.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan


Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan

Eye Health Center Makassar in the Ministry of Health


Nomor 179/

180.



Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama 181. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 180/



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan

302

Laporan Tahunan


2014

Ministry of Health



Nomor 181/

BAB IV

CHAPTER

182.



Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan


Nomor 182/

183.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada

General Hospital Dr. Sardjito Yogyakarta in the


Ministry of Health


Nomor 183/

184.

PMK.07/2014 tanggal 2 September 2014 tentang

PMK.07/2014 dated 2 September 2014 concerning

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal

Regional Government Budget, and Maximum 2015


Nomor 184/

185.



Dan Cukai Dan Angka Kreditnya

Customs and Excise Inspector and its Credit Number


Nomor 185/

186.



Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Possessions in the interest of State Claims Management Kekayaan Negara

State Assets


Nomor 186/

187.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan

of Health


Nomor 187/

188.

tanggal 15 September 2014


tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 189. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 188/


189. PMK.01/2014 dated 22 September 2014 concerning

Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan

Annual Report

Secretariat General

303

Bagi Mahasiswa Dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Kementerian Keuangan 190. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 189/

190.



Penyediaan, Standar Kelayakan, Dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/ Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 191. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 190/

191.

Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat 192. Peraturan Menteri Keuangan

Market Loans Nomor 191/

192.

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan 193. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 192/

193.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Penghasilan 194. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 193/

194.

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 195. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 194/

195.

Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 196. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 195/

196.

Nomor 196/

197.

Standar Struktur Biaya 197. Peraturan Menteri Keuangan

Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa

304

Laporan Tahunan


2014


BAB IV

CHAPTER

Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 198. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 197/

198.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada

Center for Lung Health Surakarta in the Ministry of


Health


Nomor 198/

199.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada

Center for Lung Health Bandung in the Ministry of


Health


Nomor 199/

200.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada

Center for Lung Health Makassar in the Ministry of


Health


Nomor 200/

201.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian

Center for Lung Health Surabaya in the Ministry of

Kesehatan

Health


Nomor 201/

202.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada

Center for Lung Health Makassar in the Ministry of


Health


Nomor 202/

203.

Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, Dan Pembayaran Program Tabungan

of Unfunded Past Service Liability Program of Civil

Performed by PT Asabri (Persero) 204. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 203/

204.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2014 tentang Penyediaan,

Annual Report

Secretariat General

305

Standar Kelayakan, Dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 205. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 204/

205.

Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999

Budget within Budget 999 (BA BUN)

(BA BUN) 206. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 205/

206.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai

Number 179/PMK.011/2012 concerning Excise

Hasil Tembakau 207. Peraturan Menteri Keuangan


Nomor 206/

207.

Nomor 206.1/

208.

Pajak

of Tax Court


Nomor 206.2/

209.

Nomor 206.3/

210.

Jenderal Pajak 210. Peraturan Menteri Keuangan

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

dan Cukai

Directorate General of Customs and Excise


Nomor 206.4/

211.

Pemulihan Data 212. Peraturan Menteri Keuangan

Recovery Center Nomor 206.5/

212.

Customs and Excise

306

Laporan Tahunan


2014



Nomor 207/

BAB IV

CHAPTER

213.

tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan


Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi

Servants in Papua and West Papua

Papua Dan Provinsi Papua Barat 214. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 208/

214.

PMK.02/2014 tanggal 7 November 2014 tentang

PMK.02/2014 dated 7 November 2014 concerning

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan


Nomor 209/

215.



Pelaksanaan Anggaran Atas Saldo Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Sumatera Yang

Natural Disaster Allocated for Natural Disaster in

Dialokasikan Untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana

Aceh

Alam Di Provinsi Aceh. 216. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 210/

216.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan 217. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 211/

217.



Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan 218. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 212/

218.

PMK.05/2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang

PMK.05/2014 dated 2 December 2014 concerning

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2014 Dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

State Treasury and Budget System

Negara 219. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 213/

219.



Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan Di Lingkungan Departemen Keuangan 220. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 214/


220. PMK.07/2014 dated 3 December 2014 concerning

Annual Report

Secretariat General

307

Alokasi Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sampai Dengan Tahun Anggaran 2013 221. Peraturan Menteri Keuangan

Year 2013 Nomor 215/

221.



Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 222. Peraturan Menteri Keuangan

2012 Nomor 216/

222.



Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 223. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 217/

223.



Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 224. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 218/

224.



Tata Cara Pembayaran Kembali (

)

Reimbursement Procedures of Added Value Tax or

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan

Added Value Tax and Luxury Sales Tax on Taxable

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas

Goods and/or Taxable Services to Contractor in

Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 225. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 219/

225.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada

Hospital Level I R. Said Sukanto Jakarta in the

Kepolisian Negara Republik Indonesia 226. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 220/

226.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan 227. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 221/


308

Laporan Tahunan


2014

Polytechnic Jakarta II in the Ministry of Health 227. PMK.05/2014 dated 8 December 2014 concerning


BAB IV

CHAPTER

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Kementerian Agama 228. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 222/

228.



Nomor 223/


229.



Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Value Tax


Nomor 224/

230.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 Tentang Pengenaan Bea Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari

of Iron or Steel Not Combined Derived from Japan,

Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik

Republic of Korea, Taiwan, Republic of China, and

Rakyat Tiongkok, Dan Republik Sosialis Vietnam

Vietnam


Nomor 225/

231.



Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2014 232. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 226/

232.



Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai 233. Peraturan Menteri Keuangan

Excised Goods Nomor 227/

233.



) 234. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 228/

234.



Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet atau

Temporary Import by Using Carnet or Export to be

Ekspor yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali

Re-Exported in Certain Time Period by Using Carnet

Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet 235. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 229/



Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa

of a Power

Annual Report

Secretariat General

309


Nomor 230/

236.



Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 237. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 231/

237.



Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014 238. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.07/2014

238.

tanggal 19 Desember 2014 tentang Perubahan Atas


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014


Nomor 233/

239.



Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014 240. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 234/

240.



Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 241. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 235/

241.



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 242. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 236/

PMK.07/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi

310

Laporan Tahunan


2014


BAB IV


CHAPTER

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014


Nomor 237/

243.



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan 244. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 238/

244.


PMK/08/2014 dated 22 December 2014 concerning

Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana

Sales of Government Bond in Primary Market Using

Dalam Denominasi Yen Di Jepang 245. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 239/

245.



Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 246. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 240/

246.



Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan

Mutual Agreement Procedure

Bersama ( 247. Peraturan Menteri Keuangan

) Nomor 241/

247.



Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa 248. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 242/

248.



Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Procedures of Tax Payment and Deposit


Nomor 243/

249.



Surat Pemberitahuan (SPT) 250. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 244/

250.



Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2015 251. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 245/



Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015

Annual Report

Secretariat General

311


Nomor 246/

252.



Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara 253. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 247/

253.



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat 254. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 248/

254.



Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor

Government Borne Import Duty on Import Goods

Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/

and Materials for Manufacturing Goods and/ or Services for Public Interest and Improvement

Daya Saing Industri Sektor Tertentu 255. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 249/

255.



Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri

Government Borne Import Duty of Certain Industrial

Tertentu Tahun Anggaran 2015 256. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 250/

256.



Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa 257. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 251/

257.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya

Hospital Level II H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 258. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 252/

258.



Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja 259. Peraturan Menteri Keuangan

Working Unit Nomor 253/

259.



Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan 260. Peraturan Menteri Keuangan

312

Nomor 254/

260.



dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan

and Tax Subjects or Taxpayers of Land and Building

Bangunan

Tax

Laporan Tahunan


2014



Nomor 255/

BAB IV

CHAPTER

261.



Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 262. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 256/

262.



dan Bangunan

and Building Tax


Nomor 257/

263.



Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 264. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 258/

264.



Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal 265. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 259/

265.



Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman 266. Peraturan Menteri Keuangan

Subsidiary Loan Management Nomor 260/

266.



Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya 267. Peraturan Menteri Keuangan

Agencies Nomor 261/

267.



Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan 268. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 262/

Polytechnic Malang in the Ministry of Health 268.



Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat


Nomor 263/

269.



Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 270. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 264/



Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi

Subsidy Expenditure

Annual Report

Secretariat General

313


Nomor 265/

271.



Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain

Expenditures


Nomor 266/

272.



Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus 273. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 267/

273.



Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi 274. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 268/

274.



Menteri/Pimpinan Lembaga 275. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 269/

275.



Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, Dan

Procedures

of

Procurement,

Disbursement,

Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Untuk Services Authority 276. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 270/

276.



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat 277. Peraturan Menteri Keuangan

Based on Accrual in the Central Government Nomor 271/

277.



Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah 278. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 272/

278.



Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga


279. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014

279.

tanggal 31 Desember 2014 tentang Pelaksanaan


Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan

Allowance Payment for Employee Performance in

Kementerian Keuangan 280. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 274/


314

Laporan Tahunan


2014



Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi

BAB IV

CHAPTER

Returning of Paid Import Duty, Export Duty,

Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga Di Bidang Kepabeanan 281. Peraturan Menteri Keuangan

Interest in Customs Nomor 275/

281.


PMK.05/2014 dated 31 December 2014 concerning Indonesia


Nomor 277/

282.



Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan

Withdrawal Plan, Admission Plan, and Cash Planning

Dana, dan Perencanaan Kas 283. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 278/



Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

State Treasury and Budget System

Annual Report

Secretariat General

315

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR LIST OF TABLES, GRAPHICS, AND PICTURES Bab I

Chapter I

Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Golongan

Graph 1.4.1

Secretariat General Employees based on Level

Struktur Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2014

Graph 1.4.2

Secretariat General Employees Structure in 2014

Usia Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2014

Graph 1.4.4

Secretariat General Employees’ Age in 2014

Pendidikan Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2014

in 2014

Distribusi Gender Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2014

Employees in 2014

Bab II

Chapter II

Tabel 2.2.1a

Capaian Iku Sekretariat Jendeal Tahun 2014

Tabel 2.2.1b

Capaian Iku Sekretariat Jendeal Tahun 2014

Tabel 2.2.2 Tabel 2.2.3a

Corporate Service

Table 2.2.3a

Corporate Service

Tabel 2.2.3b

Corporate Service

Table 2.2.3b

Corporate Service

Tabel 2.2.4a Tabel 2.2.4b Tabel 2.3.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Setjen TA 2014 dan 2013

Tabel 2.3.2 kewajiban, dan ekuitas dana per-31 Desember 2014 dan 2013

Gambar 2.2.1

Sasaran Strategis

Bab III

316

December 2014 and 2013

Chapter III

Tabel 3.2.1

Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan Tahun 2015

Tabel 3.2.2

Pagu Kementerian Keuangan Pada APBN TA 2015 (Pagu Alokasi Anggaran, dalam ribuan rupiah)

Tabel 3.2.3a


Table 3.2.3a


Tabel 3.2.3b


Table 3.2.3b


Tabel 3.3.1a

Roadmap Strategis

Table 3.3.1a

Table of Strategic Roadmap

Tabel 3.3.1b

Roadmap Strategis

Table 3.3.1b

Table of Strategic Roadmap

Laporan Tahunan


2014


BAB IV

CHAPTER

Tabel 3.3.2

Data perbandingan antara jumlah peserta

Table 3.3.2

comparison data of applicants number

Tabel 3.3.3

Workshop Re-entry Program

Table 3.3.3

Workshop Re-entry Program

Tabel 3.3.4

Penyelenggaraan pemetaan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Table 3.3.4

The test schedule is described

Tabel 3.3.5

Table

Tabel 3.3.6a

Rekapitulasi Pelaksanaan Pemusnahan Arsip dan Bahan Non Arsip/Duplikasi Berlebih Kementerian Keuangan Tahun 2014

Tabel 3.3.6b


Tabel 3.3.6c


Tabel 3.3.6d


Tabel 3.3.6e


Tabel 3.4.1

Pembentukan 10 (sepuluh) KPP Pratama Ditjen Pajak

Tabel 3.4.2

Pembentukan 5 (lima) KPPBC

Table 3.4.1

Establishment of 10 (ten) KPP Pratama of Directorate General of Tax

Table 3.4.4

Workload Analysis Result of the Ministry of

Tabel 3.4.3a Tahun 2014 Tabel 3.4.3b Tahun 2014 Tabel 3.4.4

Hasil Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan

Tabel 3.4.5

Jumlah responden survei kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan

Tabel 3.4.6 Memperoleh Persetujuan Sekretaris Jenderal

have been approved by the Secretary General

Tabel 3.4.7a

Penyempurnaan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Keuangan

Table 3.4.7a

Primary Services Improvement in the

Tabel 3.4.7b

Penyempurnaan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Keuangan

Table 3.4.7b

Primary Services Improvement in the

Tabel 3.4.8

Perbandingan Nilai LAKIP Kementerian Keuangan Tahun 2009-2013

Table 3.4.8

Score Comparison on the Ministry of

Tabel 3.4.9

Peningkatan Media Keuangan

Table 3.3.9

Tabel 3.4.10

Perkembangan Laporan Tahunan

Media Keuangan experienced several surges

Tabel 3.4.11

19 kegiatan yang disurvei dengan indeks rata-rata 3,13 dari skala 4

Table 3.4.10

Development of Annual Report

Tabel 3.5.1

Rekapitulasi Program Perencanaan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan

Tabel 3.5.2

Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas dan fungsi Kementerian Keuangan

Tabel 3.5.3

Jadwal Sosialisasi Tahun 2014

index of 3.13 out of scale 4

Annual Report

Secretariat General

317

Tabel 3.5.4

Potensi Pengeluaran Negara 2015

Tabel 3.6.1

Paket Pengadaan Lelang/Seleksi yang Dilakukan oleh Bagian BLP selaku ULP

Procurement Conducted by BLP Division

Tabel 3.6.2 Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Tabel 3.6.3

Satker-Satker yang Telah Migrasi Sensus BMN

Table 3.6.3

Working Units which have Performed BMN

Tabel 3.6.4a Barang/Jasa

Procurement

Barang/Jasa

Procurement

Pengadaan Barang/Jasa

Procurement

Pengadaan Barang/Jasa

Procurement

Tabel 3.6.4b Tabel 3.6.5a Tabel 3.6.5b Tabel 3.6.6

Satuan Kerja yang dilakukan monitoring dan Evaluasi Tahun 2014

Tabel 3.9.1

Total Dana Investasi PIP yang Berasal dari APBN

Tabel 3.9.2

Total Dana Kelolaan PIP

Tabel 3.9.3

Asumsi Nilai Tambah Investasi

Tabel 3.9.4

Proyeksi Alokasi Dana Investasi 2014 (dalam miliar rupiah)

APBN

2014 (in billion rupiah)

Table 3.11.1

Jumlah Berkas Sengketa Pajak Menurut Terbanding/Tergugat Tahun 2011 – 2014

Tabel 3.11.2

Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2014 Menurut Jenis Pajak

Table 3.11.2

Tax Court Verdicts Year 2014 Based on Tax Types

Tabel 3.11.3

Jumlah Putusan Pengadilan Pajak Berdasarkan Jenis Putusan Tahun 2014

Table 3.11.3

Number of Tax Court Verdicts Based on its Verdict Types Year 2014

Tabel 3.11.4

Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2010 s.d 2014

Table 3.11.5

Rincian Berkas Banding dan Gugatan yang diproses Tahun 2014

Table 3.11.6

Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak

Table 3.11.7

Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali sampai dengan 31 Desember 2014

on the Defendant Year 2011-2014

2014 Table 3.11.5

Details of Processed Appeal and Lawsuit Cases Year 2014 Verdict December 31st, 2014

Table 3.12.1a Tema Pengawasan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai 2014

Table 3.12.1a

Details of Supervision on Tax and Customs and Excise Themes in 2014

Table 3.12.1b Tema Pengawasan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai 2014

Table 3.12.1b

Details of Supervision on Tax and Customs and Excise Themes in 2014

Table 3.12.2b Kajian yang Diselesaikan Tahun 2014

Table 3.12.2b

Completed Assessments in 2014

Table 3.12.3

Table 3.12.3

Completed Assessments in 2014

Table 3.12.2a Usulan Saran dan/atau yang Disampaikan Tahun 2014 Kajian yang Diselesaikan Tahun 2014

Table 3.12.4a Kegiatan Pencegahan dan Pengamatan yang Diselesaikan Tahun 2014

2014

Table 3.12.4b Kegiatan Pencegahan dan Pengamatan yang Diselesaikan Tahun 2014

2014

Table 3.13.1

Realisasi Pagu APBN/APBN-P untuk LPDP

Tabel 3.13.2

Realisasi Pendapatan/PNBP hingga 31 Desember 2014

APBN-P for LPDP

Tabel 3.13.3

Persentase Penerima Beasiswa Berdasarkan Program Beasiswa

December 2014 Based on its Program

318

Laporan Tahunan


2014


Tablel 3.13.5

BAB IV

CHAPTER

Penerima Riset yang berkontrak

Table 3.13.4 Tablel 3.13.6

Nilai Kontrak Dana Riset

Tabel 3.13.7 Pendidikan

Survei terhadap 7 (tujuh) unit eselon I

Graph 3.4.1

Survey in 7 (seven) Echelon I units with DPR RI Based on Monitoring,

Pengawasan, Legislasi, dan Anggaran DPR Keuangan Layanan Informasi melalui Kementerian Keuangan Graph 3.4.5 2014

Total of Physcial Service Users of Library 2014

Tahun 2014 Jumlah Koleksi Perpustakaan Tahun 2014 Perkara Masuk Tahun 2014 Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui December 2014 Waktu rata-rata pemberian layanan Waktu rata-rata kecepatan respon terhadap keluhan layanan

Users

Perkembangan Berkas Sengketa Pajak Masuk Tahun 2010-2014

Year 2010-2014

Perkembangan Jumlah Putusan Tahun 2010-2014

2014

Jenis Putusan Pengadilan Pajak Dalam 5 Tahun Terakhir

Graph 3.11.4

Type of Tax Dispute Verdicts in the Last 5 Years

Jenis Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2014

Graph 3.11.3

Type of Tax Court Verdict Year 2014

Perkembangan Berkas Sengketa Pajak Tahun 2010 – 2014

Graph 3.11.5

Development Number of Tax Dispute Cases Year 2010 – 2014

Persentase Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2014

2014

Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Instansi Perpajakan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Materi Perpajakan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Saluran Pengaduan

Materials Graph 3.12.4

Persentase Penerima Beasiswa Berdasarkan Program Beasiswa

Based on its Program

Persentase Penerima Beasiswa Berdasarkan Pilihan Bidang Keilmuan Sebaran Penerima Beasiswa Berdasarkan Asal Daerah

Society’s Complaints Based on Complaints Channel

Based on Selected Program of Study Graph 3.13.3

Sebaran Penerima Beasiswa Berdasarkan Asal Daerah

Annual Report

Secretariat General

319

Gambar 3.2.1 Kerangka KPJM

Picture 3.2.1

Gambar 3.2.2 Penyusunan Renja Kementerian Keuangan TA 2015

Kerangka KPJM 2015

Gambar 3.3.1 Siklus SDM

Picture 3.3.1

Cycle of Human Resources

Gambar 3.3.2 Jalur Rekrutmen Kemenkeu

Picture 3.3.2

Recruitment pathway of Kemenkeu

Gambar 3.5.1 Counsel Gambar 3.10.1 Keuangan

Bab IV

Tabel 4.3.1

Chapter IV

Laporan Realisasi Anggaran Setjen TA 2014 dan 2013

Tabel 4.3.2 kewajiban, dan ekuitas dana per-31 Desember 2014 dan 2013 Tabel 4.3.3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Setjen TA 2014 dan 2013

Tabel 4.3.4 Tabel 4.3.5

Working Unit

Tabel 4.3.6a

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA 2013

Tabel 4.3.6b

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA 2013

Tabel 4.3.7

Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2014

Expenditure in 2014

Tabel 4.3.8

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2014 dan 2013

2014 and 2013

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 dan 2012

in 2013 and 2012

Tabel 4.3.9

Tabel 4.3.10a Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2014 dan 2013

Table 4.3.10a

Comparison of Employee Expenditures in 2014 and 2013

Tabel 4.3.10b Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2014 dan 2013

Table 4.3.10b

Comparison of Employee Expenditures in 2014 and 2013

Tabel 4.3.11

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2014 dan 2013

Table 4.3.11

Comparison of Material Expenditures in 2014 and 2013

Tabel 4.3.12

Perbandingan Belanja Modal Tahun 2014 dan 2013

Table 4.3.12

Comparison of Capital Expenditures in 2014 and 2013

Tabel 4.3.13

Ringkasan neraca hingga 31 Desember 2014 dan 2013

Tabel 4.3.14

Rincian Aset Lancar hingga 31 Desember 2014 dan 2013

Table 4.3.14

Current Asset Details up to 31 December 2014 and 2013

Tabel 4.3.15a Saldo aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013

2014 and 2013

Tabel 4.3.15b Saldo aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013

2014 and 2013

Tabel 4.3.16

320

Perincian Realisasi Pendapatan per Satuan Kerja

Laporan Tahunan

Rincian Piutang Jangka Panjang


2014

Table 4.3.16

Details of Long Term Receivables


Tabel 4.3.17 Tabel 4.3.18

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013

2014 and 2013

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013

December 2014 and 2013

BAB IV

CHAPTER

Tabel 4.3.19

Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Table 4.3.19

Details of Current Equity value per 31 December 2014 and 31 December 2013

Tabel 4.3.20

Rincian Ekuitas Dana Investasi

Table 4.3.20

Details of Investment Equity


Expenditure in 2014

Annual Report

Secretariat General

321

DETIL LAPORAN KEUANGAN SETJEN DETAILS OF SECRETARIAT GENERAL’S FINANCIAL STATEMENTS

322

Laporan Tahunan


2014


BAB IV

CHAPTER

Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/ barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor

Law Number 23 Year 2013 concerning State Budget

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah of State Budget. The report was to be presented in Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2014 merupakan laporan yang mencakup semua aspek keuangan yang dikelola oleh lembaga ini. Laporan itu disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) melalui serangkaian

Line Ministries (SAI) through a series of manual

prosedur manual ataupun terkomputerisasi. Penyusunan laporan ini dimulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan kepada Setjen. SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

System (SIMAK-BMN). SAI was designed to generate

BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan

Annual Report of Line Ministries (LKKL) comprising

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun

Meanwhile, SIMAK-BMN was a system producing

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik

state owned property as well as other managerial

negara serta laporan manajerial lain. Penyusunan

reports. The development of Annual Report of

Laporan Keuangan Setjen mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007. Peraturan ini diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang

Annual Report

Secretariat General

323

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, penyusunan Laporan

Central Government. Apart from these, the Annual

Keuangan Setjen juga berdasarkan Peraturan

Report of Secretariat General was also adhering to

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/ PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

PER-57/PB/2013

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Guidelines of Line Ministries.

Neraca Laporan Keuangan (

concerning

Annual

Report

) Sekretariat

Jenderal 2014.

(Unaudited) of Secretariat General 2014.

Laporan Realisasi Anggaran

Budget Realization Statements

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan serta

encompassing

belanja selama periode 1 Januari sampai 31

expenditures within the period of 1 January

elements

of

revenues

and

Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara

to 31 December 2014. The State Revenues

pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.358.222.014.666,00 atau

Non-Tax Revenues of Rp3,358,222,014,666.00

sebesar Rp2.591.111.643.529,00. Sementara itu,

was Rp2,591,111,643,529.00. Meanwhile, the

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp7.304.367.856.093 atau mencapai

reached Rp7,304,367,856,093 or 98.28.64% from

98,28,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.431.717.009.000,00. Berikut ini tabel ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Setjen TA 2014 dan 2013. 2014 and 2013.

Tabel 4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Setjen TA 2014 dan 2013 Table 4.3.1

URAIAN DESCRIPTION

and 2013

TAHUN ANGGARAN 2013

FISCAL YEAR 2014

FISCAL YEAR 2013

ANGGARAN

REALISASI

BUDGET

REALIZATION

%

REALISASI REALIZATION

Pendapatan Negara State Revenues

Statements of Secretariat General

TAHUN ANGGARAN 2014

2.591.111.643.529,00

3.358.742.245.790

129,63

2.416.592.944.883,00

7.431.717.009.000,00

7.298.741.251.325

98,21

6.157.210.138.425,00

Belanja Negara State Expenditures

Neraca

Statements of Financial Positions

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per-31 Desember 2014 dan 2013. Neraca yang disajikan telah menggunakan SAI sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 yang diubah dengan

324

Laporan Tahunan


2014

2014 and 2013. The provided statements of


Nomor 233/ PMK.05/2011 tentang Perubahan

PMK.05/2007, which was amended by Number

atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007. Nilai aset

233/PMK.05/2011 concerning the Amendement

per 31 Desember 2014 yang dicatat dan disajikan

of PMK Number 171/PMK.05/2007. Asset value

sebesar Rp14.243.242.504.910,00. Nilai ini terdiri

as of 31 December 2014 was recorded and

BAB IV

CHAPTER

atas aset lancar Rp5.694.603.387.247,00, aset tetap (bersih) Rp8.390.598.372.155,00, piutang

of current assets of Rp5.694,603,387,247.00,

jangka panjang (bersih) Rp00, dan aset lainnnya Rp158.040.745.508,00. Nilai kewajiban seluruhnya

long term receivables (net) of Rp00, and other

sebesar Rp7.260.578.578,00 yang merupakan

assets of Rp158,040,745,508.00. Total of liability

kewajiban jangka pendek. Nilai Ekuitas Dana

value was Rp7,260,578,578.00, which deeemed as

disajikan sebesar Rp14.235.981.926.332,00

short term liability. Equity Value was presented at

yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar

Rp14,235,981,926,332.00, comprising of Current

Rp5.687.342.808.669,00 dan Ekuitas Dana

Equity of Rp5,687,342,808,669.00 and Investment

Investasi sebesar Rp8.548.639.117.663,00.

Equity of Rp8,548,639,117,663.00.

URAIAN

31 - DES- 2014

31 - DES- 2013

DESCRIPTION

31-DEC-2014

31-DEC-2013

KENAIKAN/PENURUNAN INCREASE/DECREASE

RP

%

Tabel 4.3.2 Posisi keuangan

ASET Aset Lancar Aset Tetap

5.701.614.358.155

2,965,725,096,090

2,728,878,291,157

92.01

8.390.542.757.202

8,375,274,820,478

15,323,551,677

0.18

0

2,363,125

(2,363,125)

159.286.042.908

154,060,484,477

3,980,261,031

2.58

14.251.443.158.265

11,495,062,764,170

2,748,179,740,740

23.91

Piutang Jangkak Panjang

Aset Lainnya Jumlah Aset

(100.00)

aset, kewajiban, dan ekuitas dana per-31 Desember 2014 dan 2013 Table 4.3.2

concerning assets, per 31 December 2014 and 2013

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek

7.558.777.131

48,706,570,686

(41,445,992,108)

(85.09)

7.558.777.131

48,706,570,686

(41,445,992,108)

(85.09)

5.694.055.581.024

2,917,018,525,404

2,770,324,283,265

94.97

8.549.828.800.110

8,529,337,668,080

19,301,449,583

0.23

14.243.884.381.134

11,446,356,193,484

2,789,625,732,848

16.36

14.251.443.158.265

11,495,062,764,170

2,748,179,740,740

23.91

Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun 2014 (Unaudited)

Realization Report of Budget and Statements of Financial Position Year 2014 (Unaudited)

Undang-undang mengamanatkan menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/

as user of budget/goods to be responsible for

barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan

menyampaikan

laporan

keuangan

its led ministries/line ministrie, as mandated in the

kementerian/lembaga yang dipimpin. Hal ini

Annual Report

Secretariat General

325

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Law Number 4 Year 2013 concerning the Amendment of Law

Kebijakan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Sekretariat Jenderal (Setjen) Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini disusun melalui laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LRA menyajikan informasi tentang pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggarannya untuk suatu anggaran. Neraca memaparkan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Adapun terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Selain

accountability/responsibility and transparency of state

itu, CaLK juga memaparkan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian

governance.

yang wajar atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Setjen. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk menyajikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( ).

Laporan Realisasi Anggaran

Statement of Budget Realization

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan ini mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1

expenditures within the period of 1 January up to 31

Januari sampai 31 Desember 2014.

December 2014.

1.

1.

Pendapatan Negara dan Hibah

State Revenues and Grant

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar

consisted of Non-Tax Revenues of Rp3,358,222,014,666.00

Rp3.358.222.014.666,00 atau mencapai 129,61 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp2.591.111.643.529,00.

which was Rp2,591,111,643,529.00. Meanwhile, the

Sementara itu, Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp7.304.367.856.093,00 atau mencapai 98,28,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.431.717.009.000,00.

326

Laporan Tahunan


2014

Rp7,304,367,856,093.00 or 98.28.64% of the budget


Berikut ini tabel ringkasan Laporan Realisasi

BAB IV

CHAPTER

Below is a summary table of Statement of

Anggaran Setjen TA 2014 dan 2013.

TAHUN ANGGARAN 2014

TAHUN ANGGARAN 2013

FISCAL YEAR 2014

FISCAL YEAR 2013

URAIAN DESCRIPTION

ANGGARAN

REALISASI

BUDGET

REALIZATION

2.591.111.643.529,00

3.358.222.014.666,00

REALISASI

%

REALIZATION

Pendapatan Negara State Revenues Belanja Negara Belanja Negara

129,61

2.416.592.944.883,00

Tabel 4.3.3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Setjen TA 2014 dan 2013 Table 4.3.3 Statement of Budget

7.431.717.009.000,00

7.304.367.856.093,00

98,29

6.157.210.138.425,00

2014 and 2013

Dengan Perincian estimasi pendapatan dan realisasinya tersaji pada tabel berikut. NO

1. 2. 3.

are presented in table below.

URAIAN

Estimasi Pendapatan

Realisasi

DESCRIPTION

Estimation of Revenues

Realization

Pendapatan dari Pengelolaan BMN Revenues from State Owned Property Management Pendapatan Jasa Service Revenues Pendapatan iuran denda

3.036.942.500

6.203.941.658

339.500.000

593.116.104

0 4. 5. 6.

%

204,28

Realisasi Pendapatan 174.70

739.000.996

100,00

17.725.702.218

100,00

Pendapatan lain-lain Other Revenues Pendapatan Jasa Layanan Umum Public Service Revenues Pendapatan BLU Lainnya Revenues from other Public Service Agencies

1.773.247.669.464

2.152.107.115.951

121,37

814.487.531.565

1.180.853.137.739

144,98

JUMLAH TOTAL

2.591.111.643.529

3.358.222.014.666

129,61

0

Tabel 4.3.4

Perincian PNBP per satuan kerja di lingkup

Details of Non-Tax Revenues per working unit

Setjen tersaji pada tabel berikut.

in the Secretarit General are presented in

Table 4.3.4

below table. NO

1.

SATKER

REALISASI

% DARI KESELURUHAN

WORKING UNIT

REALIZATION

PERCENTAGE

2.

Set PP Secretariat of Tax Court Kantor Pusat Biro Umum

3.

PPAJP

4.

PIP

5.

Pushaka

9.960.826

0,00

6.

Pusintek

13.316.026.215

0,40

7.

PSSU GFMRAP

82.922.500

0,00

8.

LPSE

18.604.763

0,00

9.

Set Konwas

3.977.943

0,00

10.

LPDP

1.672.169.109.057

49,79

11.

GKN Bandung

73.675.901

0,00

12.

KPTIK dan BMN Semarang

688.950.926

0,02

168.546.685

0,01

8.690.892.887

0,26

635.385.912

0,02

1.660.811.506.783

49,46

Tabel 4.3.5a Perincian Realisasi Pendapatan per Satuan Kerja Table 4.3.5a Details of Revenues Working Unit

Annual Report

Secretariat General

327

NO

SATKER

REALISASI

% DARI KESELURUHAN

WORKING UNIT

REALIZATION

PERCENTAGE

Tabel 4.3.5b Perincian Realisasi Pendapatan per Satuan Kerja

13.

GKN Jogyakarta Jogyakarta State Financial Building

14.

KPTIK dan BMN Surabaya

Table 4.3.5b Details of Revenues

15.

GKN Aceh Aceh State Financial Building

16.

KPTIK dan BMN Medan

Working Unit

22.717.221

0,00

403.908.004

0,01

89.576.800

0,00

267.289.416

0,01

17.

GKN Palembang Palembang State Finance Building

47.133.786

0,00

18.

GKN Balikpapan Balikpapan State Finance Building GKN Manado Manado State Finance Building KPTIK dan BMN Makassar

7.980.000

0,00

5.934.230

0,00

207.719.068

0,01

19. 20. 21.

GKN Ambon Ambon State Finance Building

22.700.000

0,00

22.

GKN Singaraja Singaraja State Finance Building KPTIK dan BMN Denpasar

19.632.239

0,00

361.014.354

0,01

GKN Kupang Kupang State Finance Building GKN Biak Biak State Finance Building

12.324.600

0,00

3.600.000

0,00

GKN Sorong Sorong State Finance Building GKN Mamuju Mamuju State Finance Building

40.756.200

0,00

40.168.350

0,00

23.

24. 25. 26. 27.

JUMLAH TOTAL

3.358.222.014.666

100,00

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA 2013 NO

Tabel 4.3.6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA 2013

1.

TA 2013 FISCAL YEAR 2013

%

6.203.941.658

6.600.460.705

-6,01

593.116.104

506.507.033

17,10

739.000.996

4.581.997.073

-83,87

3.

Pendapatan Iuran dan Denda

4.

Pendapatan Lain-lain Other Revenues Pendapatan Jasa Layanan Umum Public Service Revenues Pendapatan BLU Lainnya Revenues from other Public Service Agencies

17.725.702.218

53.852.507.909

-67,08

2.152.107.115.951

1.440.102.045.851

49,44

1.180.853.137.739

910.951.034.912

29,63

TOTAL PNBP TOTAL OF NON-TAX REVENUES

3.358.222.014.666

2.416.594.553.483

38,97

5.

2014 and 2013 6.

2.

TA 2014 FISCAL YEAR 2014

Pendapatan dari Pengelolaan BMN Revenues from State Owned Property Management Pendapatan Jasa Service Revenues

2.

Table 4.3.6 Comparison of

URAIAN DESCRIPTION

Belanja Negara

2.

State Expenditures

Realisasi belanja negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar

ending period 31 December 2014 was

Rp7.304.367.856.093,00, atau mencapai 98,29

Rp7,304,367,856,093.00

persen dari pagu belanja yang ditetapkan

the set maximum limit of expenditures of

sebesar Rp7.431.717.009.000,00 Perincian

Rp7,431,717,009,000.00. Details of budget

anggaran dan realisasi belanja tahun 2014 tersaji pada tabel 4.

328

Laporan Tahunan


2014

provided in Table 4.

or

98.29%

of


KODE

URAIAN JENIS BELANJA

ANGGARAN

REALISASI BELANJA

CODE

DESCRIPTION OF EXPENDITURE

BUDGET

EXPENDITURES REALIZATION

51

Belanja Pegawai Employee Expenditures 52 Belanja Barang Material Expenditures 53 Belanja Modal Capital Expenditures Total Belanja Bruto Total Gross Expenditure Pengembalian Belanja Total Return Expenditure Total Belanja Neto Total Net Expenditure

BAB IV

CHAPTER

%

5.873.335.067.000

5.868.028.804.019

99,91

1.417.029.704.000

1.318.910.712.648

93,08

141.352.238.000

135.934.228.456

96,17

7.431.717.009.000

7.322.873.745.123

98,54

0

(18.505.889.030)

0,00

7.431.717.009.000

7.304.367.856.093

98,29

6,000,000,000,000

Tabel 4.3.7 Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2014 Table 4.3.7 Expenditures Type of Expenditure in 2014

5,000,000,000,000


4,000,000,000,000

Graph 4.3.1 Expenditures

3,000,000,000,000

Type of Expenditure in 2014

2,000,000,000,000

1,000,000,000,000

0

Belanja Pegawai Employee Expenditures

Belanja Barang Material Expenditures

Belanja Modal Capital Expenditures

REALISASI BELANJA KODE

URAIAN JENIS BELANJA

CODE

DESCRIPTION OF EXPENDITURE

51 52 53

EXPENDITURES REALIZATION

Belanja Pegawai Employee Expenditures Belanja Barang Material Expenditures Belanja Modal Capital Expenditures JUMLAH TOTAL

URAIAN DESCRIPTION

Pendapatan Negara dan Hibah State Revenues and Grant Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Kas Jumlah Pendapatan dan Hibah Total of Revenues and Grant Belanja Negara State Expenditures Belanja Transaksi Kas

TA 2013 Fiscal Year 2013

Tabel 4.3.8 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2014 dan 2013

5.850.124.834.516

5.083.273.283.011

15,09

1.318.308.793.121

796.524.301.800

65,51

135.934.228.456

277.412.553.614

-51,00

Table 4.3.8 Comparison of

7.304.367.856.093

6.157.210.138.425

18,63

in 2014 and 2013

2014

2014

ANGGARAN

Realisasi

ANGGARAN

Realisasi

BUDGET

REALIZATION

BUDGET

REALIZATION

2,591,111,643,529

3,358,222,014,666

2,149,250,798,000

2,416,592,944,883

2,591,111,643,529

3,358,222,014,666

2,149,250,798,000

2,416,592,944,883

7,431,717,009,000

7,304,199,024,114

7,072,556,804,000

6,157,210,138,425

7,072,556,804,000

6,157,210,138,425

Belanja Transaksi Non Kas Jumlah Belanja Total Expenditures

%

TA 2014 Fiscal Year 2014

Tabel 4.3.9 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 dan 2012 Table 4.3.9 Statement of Budget 2013 and 2012

168,831,979 7,431,717,009,000

7,304,367,856,093

Annual Report

Secretariat General

329

Rincian Perjenis Belanja

Details Of Expenditure Types

1.

1.

Belanja Pegawai Realisasi

belanja

dan

2013

TA

sebesar

Pegawai

adalah

TA

Employee Expenditures

2014

masing-masing

Rp5.850.124.834.516,00 dan

Rp5.083.273.283.011,00. Kenaikan realisasi

Rp5,083,273,283,011.00. The increase on

belanja pegawai antara lain disebabkan kenaikan belanja pokok pegawai, kenaikan gaji

due to the increased principal spending

berkala, lembur dan tunjangan khusus seiring

on employees, periodic salary increases,

dengan bertambahnya jumlah pegawai. the increasing number of employees.

Tabel 4.3.10 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2014 dan 2013 Table 4.3.10 Comparison of Employee Expenditures in 2014 and 2013

URAIAN

TA 2014

TA 2013

% naik/turun

DESCRIPTION

FISCAL YEAR 2014

FISCAL YEAR 2013

Increase/Decrease

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri Other Allowance Expenditures including

32.256.300,00

73.247.700,00

-55,96

3.916.935.000,00

4.973.503.000,00

-21,24

0,00

0,00

0,00

308.647.196,00

331.411.912,00

-6,87

6.784.823.528,00

7.142.705.884,00

-5,01

6.070.436.120,00

6.670.438.260,00

-8,99

32.256.300,00

73.247.700,00

-55,96

3.916.935.000,00

4.973.503.000,00

-21,24

0,00

0,00

0,00

308.647.196,00

331.411.912,00

-6,87

6.784.823.528,00

7.142.705.884,00

-5,01

6.070.436.120,00

6.670.438.260,00

-8,99

5.743.130.217.000,00

4.965.549.021.000,00

15,66

5.868.028.804.019,00

5.114.349.358.916,00

14,74

17.903.969.503,00

31.076.075.905,00

-42,39

5.850.124.834.516,00

5.083.273.283.011,00

15,09

Fund Belanja Tunj. Umum PNS Civil Servant General Allowance Expenditures Belanja Uang Honor Tidak Tetap Irregular Salary Expenditure Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Penjabat Negara Task Expenditure Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang Negara uang duka pejabat negara Other Allowance Expenditures including State Belanja Lembur Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri

Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Uang Honor Tidak Tetap Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Penjabat Negara

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang Negara uang duka pejabat negara

Belanja Lembur Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan

Jumlah Belanja Bruto Total Gross Expenditures Pengembalian Belanja Total Return Expenditures Jumlah Belanja Neto Total Net Expenditures

2.

Belanja Barang Realisasi dan

330

Laporan Tahunan


2014

TA

2.

belanja 2013

Barang

adalah

TA

2014

masing-masing

Material Expenditures


sebesar

BAB IV

CHAPTER

Rp1.318.308.793.121,00 dan

Rp796.524.301.800,00. Kenaikan realisasi

and Rp796,524,301,800.00. The material

belanja barang sebesar 60,42 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja barang belanja operasional, non operasional, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas.

service, maintenance and business travels.

URAIAN

TA 2014

TA 2013

% naik/turun

DESCRIPTION

FISCAL YEAR 2014

FISCAL YEAR 2013

Increase/Decrease

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri

71.526.330.499

69.748.517.483

2,55

66.134.779.757

108.817.141.892

-39,22

253.395.506.744

267.173.021.883

-5,16

100.123.833.867

109.566.502.040

-8,62

64.986.870.951

79.113.216.465

-17,86

10.638.047.810

9.853.244.888

7,96

752.105.343.020

153.462.378.239

390,09

1.318.910.712.648

797.734.022.890

65,33

601.919.527

1.209.721.090

-50,24

1.318.308.793.121

796.524.301.800

65,51

Tabel 4.3.11 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2014 dan 2013 Table 4.3.11 Comparison of Material Expenditures in 2014 and 2013

Belanja Barang BLU (PIP)

Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Neto Total Net Expenditure

3.

Belanja Modal Realisasi dan

TA

sebesar

3.

Belanja 2013

Modal

adalah

TA

Capital Expenditures

2014

masing-masing

Rp135.934.228.456,00

dan

Rp135.934.228.456,00. Penurunan belanja

Rp135,934,228,456.00.

modal sebesar 204,08 persen antara lain

decrease by 204.08% due to the decreased

disebabkan penurunan belanja modal tanah,

of land capital expenditures, other physic

The

number

has

expenditures, as well as the absence of several beberapa belanja modal akibat gagal lelang

capital expenditures as a consequence of

URAIAN

TA 2014

TA 2013

% naik/turun

DESCRIPTION

FISCAL YEAR 2014

FISCAL YEAR 2013

Increase/Decrease

Belanja Modal Tanah Land Capital Expenditure Belanja Modal Peralatan dan Mesin Equipment and Machinery Capital Expenditure Belanja Modal Gedung dan Bangunan Building Capital Expenditure Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Other Physical Capital Expenditure Belanja Modal BLU (PIP) BLU (Indonesia Investment Agency) Capital Expenditure

Jumlah Belanja Bruto Total Gross Expenditures Pengembalian Belanja Total Return Expenditure Jumlah Belanja Neto Total Net Expenditure

15.020.560

0

100,00

32.974.216.851

138.362.789.955

-76,17

98.418.498.383

108.786.384.398

-9,53

0

4.010.122.000

-100,00

3.144.453.260

19.612.016.616

-83,97

1.213.307.423

6.674.762.645

-81,82

1.318.910.712.648

277.446.075.614

-51,01

0

33.522.000

-100,00

135.934.328.456

277.412.553.614

-51,00

Tabel 4.3.12 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2014 dan 2013 Table 4.3.12 Comparison of Capital Expenditures in 2014 and 2013

Annual Report

Secretariat General

331

Neraca

Statements of Financial Position

Dalam laporan keuangan, neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan entitas pada akhir periode. Neraca terdiri atas tiga unsur: aset, kewajiban, persamaan akuntansi: aset = kewajiban + ekuitas dana. Pada tahun 2014, jumlah aset Setjen sebesar

2014, the amount of asset of Secretariat General

Rp14.243.242.504.910,00 yang terdiri dari : Aset

was

Rp14,243,242,504,910.00,

encompassing

Lancar sebesar Rp5.694.603.387.247,00; Aset Tetap (bersih) sebesar Rp8.390.598.372.155,00.;

Asset (net) of Rp8,390,598,372,155.00; Long Term

Piutang Jangka Panjang (bersih) sebesar Rp0,00.; dan Aset Lainnya sebesar Rp158.040.745.508,00.

Rp158,040,745,508.00.

Sementara itu, jumlah kewajiban sebesar

Meanwhile,

Rp7.260.578.578,00 yang merupakan kewajiban

Rp7,260,578,578.00, which deemed as short term

jangka pendek.

liability.

Adapun jumlah ekuitas dana pada tahun 2014

As

for

the

the

total

total

of

liability

equity

in

reached

2014

was

sebesar Rp14.235.981.926.332,00 yang terdiri atas ekuitas dana lancar Rp2.917.343.134.113,00 dan

equity at Rp2,917,343,134,113.00 and investment

ekuitas dana investasi Rp8.529.337.668.080,00.

equity at Rp8,529,337,668,080.00.

Ringkasan neraca hingga 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan pada tabel berikut.

of 31 December 2014 and 2013 is served in table below.

Tabel 4.3.13 Ringkasan neraca hingga 31 Desember 2014 dan 2013 Table 4.3.13 The summary of statements of of 31 December 2014 and 2013

URAIAN

31 - Des- 2014

31 - Des- 2013

DESCRIPTION

31-Dec-2014

31-Dec-2013

ASET ASSETS Aset Lancar Current Asset Aset Tetap Fixed Asset Piutang Jangkak Panjang Long Term Receivables Aset Lainnya Other Assets Jumlah Aset Total Assets KEWAJIBAN LIABILITIES Kewajiban Jangka Pendek Short Term Liability Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA EQUITY Ekuitas Dana Lancar Current Equity Ekuitas Dana Investasi Investment Equity Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban & Ekuitas

332

Laporan Tahunan


2014

Kenaikan/Penurunan Kenaikan/Penurunan

RP

%

5,694,603,387,247

2,965,725,096,090

2,728,878,291,157

92.01

8,390,598,372,155

8,375,274,820,478

15,323,551,677

0.18

0

2,363,125

(2,363,125)

158,040,745,508

154,060,484,477

3,980,261,031

2.58

14,243,242,504,910

11,495,062,764,170

2,748,179,740,740

23.91

7,260,578,578

48,706,570,686

(41,445,992,108)

(85.09)

7,260,578,578

48,706,570,686

(41,445,992,108)

(85.09)

5,687,342,808,669

2,917,018,525,404

2,770,324,283,265

94.97

8,548,639,117,663

8,529,337,668,080

19,301,449,583

0.23

14,235,981,926,332

11,446,356,193,484

2,789,625,732,848

16.36

14,243,242,504,910

11,495,062,764,170

2,748,179,740,740

23.91

(100.00)


Rincian Neraca

Details of Statements of Financial Position

1.

1.

Aset a. Aset Lancar

BAB IV

CHAPTER

Assets a. Current Asset

Nilai Aset Lancar per 31 Desember

The

Current

2014 dan 2013 adalah masing-masing

December

Asset

2014

Value

and

per

2013

31 were

sebesar Rp5.694.603.387.247,00 dan Rp2.965.725.096.090,00 Aset lancar

Rp2,965,725,096,090.00. Current asset is

merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. NO

1.

ASET LANCAR

31 DESEMBER 2014

31 DESEMBER 2013

CURRENT ASSET

31 DECEMBER 2014

31 DECEMBER 2013

9.

Kas Di Bendahara Pengeluaran Cash at Spending Treasury Kas Lainnya dan Setara Kas Other Cash and Equivalents Kas pada Badan Layanan Umum Cash at Public Service Agency Investasi Jangka Pendek – BLU Short Term Investment – BLU Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Prepaid Expenses Piutang Bukan Pajak Non-Tax Receivables Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Allowance for Bad Debts – Non-Tax Receivables Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

11.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

12.

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

14.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Allowance for Bad Debts – Receivables from BLU’s

2. 3. 4. 5. 6. 8.

15.

17. 18.

44.246.447

3.239.286.670

21.851.622.534

3.178.234.047.961

2.807.458.664.713

2.208.866.250.000

0

191.155.599.051

45.149.836.375

43.447.223.694

50.576.144.280

-40.574.539.597

-39.833.012.610

1.899.034.939

1.891.067.365

-1.891.220.036

-1.883.977.990

47.190.092.022

33.262.762.214

-235.950.460

-166.313.811

56.824.504.110

37.158.862.642

-284.122.521

-185.794.313

6.171.183.520

10.124.733.518

370.364.378

276.254.726

5.694.603.387.247

2.965.725.096.090

Tabel 4.3.14 Rincian Aset Lancar hingga 31 Desember 2014 dan 2013 Table 4.3.14 Current Asset Details up to 31 December 2014 and 2013

Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Persediaan

Supplies 19.

191.633.516

Persediaan BLU

BLU Supplies Jumlah Total

b. Aset Tetap

b.

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2014

dan

2013

tersaji

Rp8.390.598.372.155,00

sebesar dan

Rp8,390,598,372,155.00

and

Rp8.375.274.820.478,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa

tangible assets with useful lifespan of

manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan

Annual Report

Secretariat General

333

Aset Tetap Sekretariat Jenderal per 31

Assets of Secretariat General as of 31

Desember tersaji pada Tabel berikut

December are served in table below.

NO

Tabel 4.3.15 Saldo aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013

1.

TA 2014

TA 2013

Type

Fiscal Year 2014

Fiscal Year 2013

5.

Tanah Land Peralatan dan Mesin Equipment and Machinery Peralatan dan Mesin – BLU Equipment and Machinery – BLU Gedung dan Bangunan Building Jalan,irigasi & Jaringan

6.

Jalan,irigasi & Jaringan BLU

7.

Aset Tetap Lainnya Other Fixed Assets Aset Tetap Lainnya- BLU Other Fixed Assets – BLU KDP KDP KDP-BLU KDP-BLU

2. 3.

Table 4.3.15 4.

as per 31 December 2014 and 2013

Jenis

8. 9. 10.

Jumlah Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap

c. Piutang Jangka Panjang

NO

Tabel 4.3.16 Rincian Piutang Jangka Panjang Table 4.3.16 Details of Long Term Receivables

1.

5.397.108.882.721

5.397.256.326.161

1.107.431.621.906

1.064.362.855.305

16.258.139.316

15.366.068.295

3.124.346.231.199

3.095.944.993.301

66.903.296.000

66.289.614.000

0

0

66.913.931.576

66.581.616.166

3.620.903.956

5.809.807.815

134.102.901.830

71.293.968.064

0

0

9.916.685.908.504

9.782.905.249.107

(1.526.087.536.349)

(1.407.630.428.629)

8.390.598.372.155

8.375.274.820.478

c. Long Term Receivables

Nilai piutang jangka panjang hingga 31

The long term receivables from 31

Desember 2014 dan 2013 tersaji sebesar

December 2014 and 2013 were presented

Rp0,00 dan Rp2.375.000,00. Dengan rincian

at Rp0.00 and Rp2,375,000.00, with details

sesuai dengan table berikut.

as follow:

URAIAN PIUTANG JANGKA PANJANG

31 DESEMBER 2014

31 DESEMBER 2013

KETERANGAN

DESCRIPTION OF LONG TERM RECEIVABLES

31 DECEMBER 2014

31 DECEMBER 2013

NOTES

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 0,00

2.375.000,00

0,00

0,00

0,00

2.375.000,00

Satuan Kerja PPAJP Working Unit of PPAJP

(TP/TGR) 2. Allowance for Bad Debts – (TP/TGR) Jumlah Total

d. Aset Lainnya

d.

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp158.286.669.066,00 dan Rp154.060.484.477,00. yang merupakan aset aset lancar maupun aset tetap.

334

Laporan Tahunan


2014

Rp158,286,669,066.00

and


NO

1. 2. 3. 4.

URAIAN

TA 2014

TA 2013

DESCRIPTION

Fiscal Year 2014

Fiscal Year 2013

Aset Tak Berwujud Intangible Assets Aset Tak Berwujud BLU Intangible Assets BLU Aset Lain-lain Other Assets Aset Lain-lain BLU Other Assets of BLU Jumlah Total Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Lainnya per 31 Desember 2014 Book Value of Other Assets per 31 December 2014

2.

156.290.112.094,00

152.680.692.552,00

941.593.790,00

892.533.790,00

28.648.966.821,00

18.992.112.475,00

279.322.433,00

-

186.159.995.138,00

172.565.338.817,00

(27.873.326.072,00)

(18.504.854.340,00)

158.286.669.066,00

154.060.484.477,00

BAB IV

CHAPTER

Tabel 4.3.17 Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 Table 4.3.17 per 31 December 2014 and 2013

Kewajiban Nilai

Kewajiban

Jangka

Pendek

per

31 Desember 2014 dan 2013 tersaji

of 31 December 2014 and 2013 were

sebesar

presented

Rp7.260.578.578,00

dan

Rp48.706.570.685,00 NO

Rp7,260,578,578.00

and

Rp48,706,570,685.00.

URAIAN

TA 2014

TA 2013

DESCRIPTION

Fiscal Year 2014

Fiscal Year 2013

1. 2.

Uang Muka dai KPPN

3.

Pendapatan Diterima Dimuka

4.

Pendapatan Yang Ditangguhkan

5.

Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Total

3.

at

4,838,466,563

19,340,864,572

191,633,516

44,246,447

587,196,429

26,544,015,790

1,635,280,451

2,777,443,876

8,001,619

0

7,260,578,578

48,706,570,685

Tabel 4.3.18 Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 Table 4.3.18 The value of Short 31 December 2014 and 2013

Ekuitas Dana a. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas

Dana

Lancar

a. Current Equity merupakan

The Current Equity is a balancer to several

penyimbang beberapa akun yang ada

accounts in Current Assets and Short Term

di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana

value per 31 December 2014 and 31

Lancar per 31 Desember 2014 dan 31

December 2013 are shown in table below.

Desember 2013 tersaji pada tabel berikut NO

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aset Lancar

TA 2014

TA 2013

Current Asset

Fiscal Year 2014

Fiscal Year 2013

Cadangan Piutang Account Receivable Reserves Cadangan Persediaan Supplies Reserves Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek Dana Lancar BLU BLU Current Cash Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Goods/Services to be Received Barang/Jasa yang Masih harus Diserahkan Goods/Services to be Handed Over Jumlah Total

294,566,760,342

80,819,737,777

6,541,547,898

10,400,988,244

(3,242,461,963)

(266,685,914)

5,387,100,297,961

2,807,458,664,713

2,963,860,860

45,149,836,375

(587,196,429)

(26,544,015,791)

5,687,342,808,669

2,917,018,525,404

Tabel 4.3.19 Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Table 4.3.19 Details of Current Equity value per 31 December 2014 and 31 December 2013

Annual Report

Secretariat General

335

b. Ekuitas Dana Investasi

b. Investment Equity

Ekuitas dana Investasi terdapat dalam Aset tetap dan Aset Lainnya, Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah

Assets are the total of equity invested

ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap, dengan rincian per 31

per

31

December

2014

and

and

Rp8,375,274,820,478.00.

2013

Desember 2014 dan 2013 adalah masingmasing sebesar Rp8.390.598.372.155,00

As

for

dan Rp8.375.274.820.478,00. Sedangkan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan

dalam

bentuk

details per 31 December 2014 and 2013

Aset

Lainnya, dengan rincian per 31 Desember

Rp154,062,847,602.00.

2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar

Rp158.040.745.508,00

dan

Rp154.062.847.602,00. NO

Tabel 4.3.20 Rincian Ekuitas Dana Investasi

1.

Aset Lancar

TA 2014

TA 2013

Current Asset

Fiscal Year 2014

Fiscal Year 2013

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Invested in Fixed Assets Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Invested in Other Assets

2.

Table 4.3.20 Details of Investment Equity

Jumlah Total

8.390.598.372.155,00

8.375.274.820.478,00

158.040.745.508,00

154.062.847.602,00

8.548.639.117.663,00

8.529.337.668.080,00

Catatan Penting Lainnya

Other Important Notes

1.

1.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Dengan ditetapkannya Undang Undang

Having the Law Number 2 Year 2010 has

Nomor 2 tahun 2010, Pemerintah bersamasama dengan DPR menyepakati alokasi pendidikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan

Nasional

(DPPN)

sebesar

Rp1.000.000.000.000,00 yang merupakan

much as Rp1,000,000,000,000.00, which

bagian dari alokasi anggaran pendidikan Tahun 2010. Tahun berikutnya, dalam APBN

in 2010. In the following year, in State

Tahun 2011 ditetapkan kembali penambahan DPPN sebesar Rp2.617.000.000.000,00

DPPN

of

Rp2,617,000,000,000.00

and

dan tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp7,000,000,000,000 in 2012. Whereas in

Rp7.000.000.000.000. Untuk tahun 2013 dialokasikan kembali dana DPPN sebesar

was received for DPPN, so that in 2014 the total

Rp5.000.000.000.000,00 sehingga total DPPN

of DPPN reached Rp15,617,700,000,000.00.

sehingga pada tahun 2014 berjumlah menjadi Rp15.617.700.000.000,00. Sesuai dengan PMK 252/PMK.01/2011 tahun 2011 tersebut di atas, LPDP melaksanakan

336

Laporan Tahunan


2014

In accordance to PMK 252/PMK.01/2011 Year


pengelolaan

dana

pengembangan

nasional baik dana abadi pendidikan (

BAB IV

CHAPTER

reserves. It covered fund development and

) maupun cadangan as scholarships, research fundings, and

pengembangan dana dan penyaluran dana baik untuk kegiatan pendidikan berupa

disasters.

beasiswa, pendanaan riset, maupun untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana.

Annual Report

Secretariat General

337

338

Laporan Tahunan


2014

LaporanTahunan Tahunan Sekretariat Jenderal Laporan Sekretariat Jenderal

Secretariat General Report Secretariat GeneralAnnual Annual Report

Telepon

: (021) 3449230 ext. 6116, 6117, 6118 (021) 3840651, 3510055 Faksimile : (021) 3453710, 3852143, 3844784

Telepon

: (021) 3449230 ext. 6116, 6117, 6118 (021) 3840651, 3510055 Faksimile : (021) 3453710, 3852143, 3844784

www.kemenkeu.go.id

2014 2014

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda 1 Lantai 4 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda 1 Lantai 4 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710

MENGAWAL TRANSFORMASI

Recommend Documents