TRANSFORMASI-4. Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

TRANSFORMASI-4

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik Laporan Triwulan I Tahun 2015

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

Daftar Isi Latar Belakang .................................................................................................................................................................................................... 2 1. Dampak Fiskal Reformasi Birokrasi ............................................................................................................................................ 4 2. Pembangunan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah ............................................................................................... 5 2.1. Pelatihan Keuangan Daerah (PKD) ...................................................................................................................................... 6 2.2. Jabatan Fungsional ‘Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)’ ................................................................. 9 3. Pembiayaan Perubahan Iklim ........................................................................................................................................................... 9 3.1. Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan RAD GRK ....................................................................................................... 10 3.2. Opsi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Lebih Tepat Sasaran ............................... 10 3.3. Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran ............................................................................... 17 Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik ........................................................................................................ 18

Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik, Laporan Triwulan I Tahun 2015

1


Latar Belakang Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi kesempatan korupsi, dan memperkuat pelayanan publik, khususnya ketika pemerintah Indonesia berusaha mencegah terjadinya ‘middle-income trap’. Administrasi publik di Indonesia saat ini belum mampu menyediakan pelayanan publik yang efisien dan efektif yang berorientasi pada kebutuhan warga. Berdasarkan data peringkat internasional, rendahnya tingkat pelayanan publik merupakan salah satu penyebab lambatnya pembangunan ekonomi dan masyarakat di Indonesia. Aparatur sipil negara kurang mendapat pelatihan yang baik, rotasi jabatan dilakukan terlalu sering, dan promosi serta penyesuaian gaji tidak berorientasi kinerja. Perubahan pola pikir aparatur sipil negara sangat diperlukan untuk melayani publik secara wajar. Sementara itu, dampak fiskal dari reformasi birokrasi dinilai kurang mendapat perhatian sejak tahap awal serta kurang adanya alternatif model pembiayaan. Meskipun target reformasi birokrasi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta diterjemahkan ke dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road-Map Reformasi Birokrasi pada tingkat pusat dan daerah, implementasi antar daerah sangat berbeda satu dengan lainnya tergantung dari “political will” dari masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha membangun program reformasi birokrasi nasional dengan pendekatan menyeluruh, melakukan review atas efektivitas biaya, memperkenalkan orientasi kinerja dan mengedepankan profesionalisme dalam penyediaan layanan publik. Program GIZ TRANSFORMASI (Transforming Administration Strengthening Innovation) memberikan dukungan bagi stakeholder terkait di tingkat pusat dan daerah dalam perumusan dan implementasi kebijakan, pengembangan instrumen dan mekanisme untuk penguatan “ evidence-based policy making” serta mempromosikan inovasi pelayanan publik yang ramah lingkungan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada layanan. Tujuan Program TRANSFORMASI adalah untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan administrasi publik yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi warga. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi program ini tidak hanya membangun pendekatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi untuk implementasi yang berkelanjutan. Pendekatan pada tingkat nasional dan daerah diidentifikasi, disempurnakan, dan disosialisasikan. Program ini mengedepankan pendekatan berbagi pengetahuan yang dapat mendukung pelaku utama reformasi birokrasi untuk secara bersama-sama membangun pendekatan untuk mengatasi permasalahan, mengidentifikasi praktek implementasi yang berhasil, mereplikasikannya pada tingkat nasional dan membagi pengalaman dalam diskusi-diskusi internasional di ASEAN dan OECD-OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) dan OECD Knowledge Sharing Alliance (KSA). Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan rangkaian umpan balik antara standar dan inovasi di berbagai bidang reformasi birokrasi pada tataran global, nasional, dan daerah. Untuk memperlancar upaya reformasi birokrasi di Indonesia, Program TRANSFORMASI mengedepankan pendekatan ‘multi-level’ dan ‘multi-stakeholder’, bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Apratur Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI).


2


TRANSFORMASI mengembangkan konsep, pengalaman, dan solusi bersama-sama dengan mitra kerja untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Kegiatan yang dilakukan saat ini merupakan kelanjutan dari implementasi instrumen yang telah dibangun oleh program kerjasama sebelumnya, seperti ‘coaching clinic’ yang memungkinkan aparatur sipil negara mencari dukungan untuk mengatasi masalah teknis yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Program ini juga memperkuat pusat penghubung reformasi nasional (‘national hub’) yang ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) dengan mendukung pelaku utama (Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri) dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta berfungsi sebagai interface antara berbagai Kementerian dan Lembaga. Transformasi juga mendukung “reform corner”, suatu mekanisme pertukaran pengetahuan antara Tim Reformasi Birokrasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, tiga diantaranya telah dipilih untuk dikembangkan secara lebih rinci: sistim promosi dan rekruitmen terbuka, profesionalisasi aparatur sipil negara, dan pengelolaan remunerasi, dengan tujuan untuk memperkuat orientasi kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Reformasi birokrasi hanya akan dapat diimplementasikan apabila tersedia ruang fiskal yang cukup untuk membiayai kebijakan reformasi. Oleh karena itu, Program TRANSFORMASI akan bekerja dengan mitra kerja utama untuk membangun ‘evidence-based policy analysis’ terutama berkaitan dengan dampak dari reformasi remunerasi. Hal ini merupakan pra-syarat bagi pengelolaana reformasi dan menghindarkan konflik antara ruang fiskal dan penggajian aparatur sipil negara. Berdasarkan kerjasama sebelumnya dengan Kementerian Keuangan, Program TRANSFORMASI juga melanjutkan dukungannya untuk menyelaraskan pelatihan keuangan daerah dengan sistim pengembangan karir pegawai sipil daerah. Orientasi sipil sebaiknya dimonitor oleh organisasi masyarakat sipil (OMS). Program TRANSFORMASI mendukung OMS tertentu dalam partisipasi dan fungsi pertanggungjawaban mereka mengawal reformasi administrasi. Melalui subnational innovation hub, pemerintah daerah membagikan pengalamannya mengenai praktek yang berhasil di bidang layanan publik dan memberikan feedback kepada pemerintah pusat untuk menyempurnakan kebijakan nasional yang telah diterbitkan (evidence-based decision making) sehingga dapat memperbaiki arah reformasi. Selanjutya, pemerintah daerah dapat bekerjasama untuk meniru dan mengembangkan praktek-praktek yang baik. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya dengan agen perubahan di 19 pemerintah daerah di Indonesia. Juga dikembangkan secara bersama-sama ‘One Agency One Innovation Award’, untuk memberikan insentif bagi inovasi pelayanan publik secara nasional. Secara umum, dukungan Program TRANSFORMASI dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu: reformasi birokrasi (bureaucracy reform) dan keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik (public finance/financial governance). 1) Reformasi birokrasi terdiri dari 4 (empat) dukungan strategis, yaitu: arsitektur reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, reformasi birokrasi berorientasi warga, dan hub pembelajaran daerah. Tim yang bekerja pada 4 wilayah strategis ini berpusat di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.


3


2) Keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik terdiri dari 2 (dua) topik utama, yaitu: dampak fiskal dari reformasi birokrasi dan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, program Transformasi juga mendukung pengembangan kebijakan pembiayaan perubahan iklim (climate financing) dari aspek tata kelola keuangan yang baik (financial governance). Tim yang bekerja di bidang keuangan publik/ tata kelola keuangan yang baik berpusat di Kementerian Keuangan. Uraian berikut ini akan difokuskan pada bidang keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik. Dukungan di bidang ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

“Tata kelola keuangan yang baik dan aparatur yang kompeten menjamin implementasi reformasi birokrasi yang efektif”

1. Dampak Fiskal Reformasi Birokrasi Kajian mengenai dampak fiskal dari reformasi birokrasi akan difokuskan pada analisis keuangan terhadap sistim remunerasi dan pensiun yang didesain. Fokus ini dipilih setelah melalui serangkaian diskusi dan kesepakatan dengan mitra kerja utama. Dalam pertemuan antara Tim TRANSFORMASI dan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Bapak Atmadji) pada tanggal 7 November 2014, diperoleh informasi bahwa selama ini biaya dan manfaat dari sistim reformasi birokrasi yang dipilih belum dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Misalnya, isu mengenai program pensiun dini dan ‘golden shake hand’ selalu dibayangi dengan pertanyaan apakah pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membiayainya. Oleh karena itu, analisis keuangan yang akurat akan sangat membantu pemerintah agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dalam rapat koordinasi antara Tim TRANSFORMASI dan Biro Perencanaan KemenPAN pada tanggal 19 November 2014, diambil kesepakatan untuk memprioritaskan tunjangan kinerja dan reformasi sistim pensiun dalam dukungan program Transformasi. Dengan hasil diskusi dan arahan yang diberikan oleh Kementerian KemenPAN tersebut, sejumlah lembaga donor (GIZ, RtR-C, and AIPEG) melakukan konsolidasi dan memberikan komitmen untuk secara bersama-sama melakukan kajian dan menyusun policy paper mengenai pembaharuan sistim pensiun yang terkait dengan perubahan sistim remunerasi. Dalam rapat koordinasi dari ketiga donor tersebut pada tanggal 2 Desember 2014, suatu strategi untuk memberikan dukungan yang lebih efektif kepada Pemerintah Indonesia dirumuskan sebagai berikut: a) Lembaga-lembaga donor sebaiknya bekerja secara bersama-sama untuk memberikan peran yang lebih besar dan hasil yang lebih baik. b) Dukungan yang diberikan terutama dalam bentuk ‘evidence-based policy’ sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan kebijakan. c) Selain KemenPAN, pemangku kepentingan utama lainnya harus dilibatkan dalam proses, seperti Bappenas, Kementerian Keuanganm Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Juga perlu dilibatkan Taspen/Asabri, Pewari dan PGRI. d) Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pemberian dukungan adalah sebagai berikut:


4


o

Melakukan analisis kebijakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang ada sekarang dan pelaksanaan dari Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

o

Benchmarking sistim dana pensiun di Australia dan Jerman.

o

Mendiskusikan konsekuensi dari SJSN dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap sistim pensiun PNS. Diskusi ini diharapkan dapat mentriger perspektif yang lebih luas bagi KemenPAN dan Pokja implementasi UU 40/2004.

o

Melakukan kajian bersama mengenai opsi sistim pensiun dan menganalisa dampak fiskal dari masing-masing opsi.

o

Menyelenggarakan FGD dengan stakeholders untuk mendiskusikan hasil kajian bersama.

o

Melakukan konsultasi publik.

Sampai dengan akhir Maret 2015, sejumlah diskusi yang berkesinambungan dengan stakeholder telah dilakukan, baik formal maupun informal, untuk mendesain model dukungan yang lebih tepat dan efektif dalam rangka pelaksanaan langkah-langkah tersebut di atas. Beberapa pertemuan yang cukup intensif antara lain: pertemuan antara GIZ, AIPEG, dan RtR-C dengan Direktorat HPP-Ditjen Anggaran, diskusi antara Tim TRANSFORMASI dengan Subdirektorat Remunerasi-Ditjen Anggaran. Sebagai tindak lanjut dari diskusi tersebut, GIZ TRANSFORMASI tengah mempersiapkan tenaga ahli (national maupun internasional) untuk melakukan kajian dan membangun financial modelling sistim penggajian dan pensiun.

2. Pembangunan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pembangunan kapasitas sumber daya manusia merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di bidang pengelolaan keuangan publik, ada dua topik besar yang menjadi fokus dukungan GIZ TRANSFORMASI, yaitu: 1) Pelatihan Keuangan Daerah (PKD), dan 2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat-Daerah (AKPD). Penguatan sistim Pelatihan Keuangan Daerah (yang sebelumnya dikenal dengan Kursus Keuangan Daerah dan Kursus Keuangan Daerah Khusus) dilakukan untuk mendukung Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah – Ditjen Perimbangan Keuangan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengembangan jabatan fungsional AKPD dilakukan untuk mendukung Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan dalam pengoperasian dan pengadministrasian jabatan fungsional tersebut dalam rangka pengembangan karir aparatur pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Pengembangan PKD dan AKPD harus dilakukan secara harmonis dan sinergi mengingat kedua komponen tersebut saling melengkapi dan memiliki kontribusi besar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam Blueprint Transformasi Kelembagaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menargetkan untuk melatih 82.000 aparatur daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2016. Dalam kaitan ini, DJPK meminta dukungan Program TRANSFORMSI untuk penyempurnaan lebih lanjut sistim PKD. Salah satu kebutuhan mendesak adalah mengelompokkan modul pelatihan keuangan daeah (yang terdiri dari 6 buku pegangan dan 6 panduan bagi pelatih) ke dalam 4 (empat) tingkat pelatihan, yaitu basic, intermediate, advanced, dan executive. Disamping itu, penyelenggaraan Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik, Laporan Triwulan I Tahun 2015

5


Training of Master Trainers (ToMaT) merupakan salah satu langkah penting untuk memperluas jangkauan pelatihan keuangan daerah. 2.1. Pelatihan Keuangan Daerah (PKD)

Sistim Pelatihan Keuangan Daerah (d/h Kursus Keuangan Daerah/Kursus Keuangan Daerah Khusus) yang telah distandardisasi dan disempurnakan melalui kerjasama Program DeCGG-GIZ dan DJPKKementerian Keuangan, masih perlu disempurnakan, karena sebagian dari sistim tersebut belum dapat dioperasikan secara penuh. Sistim updating modul, finalisasi sistim e-learning, pengembangan sistim karir, penilaian kebutuhan pelatihan, dan pengembangan sistim ToT merupakan komponen utama dari program pengembangan kapasitas yang akan didukung oleh TRANSFORMASI-GIZ. Sebagian dari kegiatan akan difasilitasi secara lanagsung oleh Advisor GIZ TRANSFORMASI dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh konsultan internasional yang ditunjuk. Konsultan internasional diperkirakan akan dapat memulai tugasnya pada pertengahan tahun 2015. Penyusunan Modul Pelatihan Tingkat Advanced dan Executive

Sesuai dengan arahan dari Ditjen Perimbangan Keuangan, 6 modul pelatihan yang sudah distandardisasi perlu dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tingkatan pelatihan, yaitu tingkat basic, intermediate, advanced, and executive. GIZ TRANSFORMASI and Australia Indonesia Parnership for Decentralization (AIPD) bekerjasama dan berbagi tugas mendukung penyusunan keempat modul tersebut. AIPD mendukung penyusunan modul pelatihan untuk tingkat basic dan intermediate, sedangkan GIZ mendukung penyusunan modul pelatihan untuk tingkat advanced dan executive. Untuk mengembangkan modul advanced dan executive, GIZ menugaskan 4 (empat) tenaga ahli dari beberapa universitas, yaitu Dr. Hefrizal Handra (Universitas Andalas) bersama dengan Dr. A. Shauqie (Universitas Indonesia) mengembangkan modul executive dan Dr. Wildan Safitri (Universitas Brawijaya) bersama dengan Andi Hamzah (STAN) mengembangkan modul advanced. FGD pertama untuk memberikan orientasi kepada para ahli dan sinkronisasi substansi modul dengan tingkat basic dan intermediate (yang didukung AIPD) dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 November 2014. Sedangkan FGD kedua untuk memperoleh masukan dari para pejabat di daerah atas draft awal yang disusun oleh konsultan dilaksanakan di Batu, 8-9 Januari 2015. FGD II Penyempurnaan Modul Pelatihan Keuangan Daerah Tingkat Advanced dan Executive (Batu, 8-9 Januari 2015) Penyelenggaraan FGD kedua ini ditujukan untuk memperoleh masukan dan saran dari pemerintah daerah atas draft modul advanced dan executive yang telah disusun oleh para ahli. FGD dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, Dinas Pendapatan Kota Batu, Dinas Pendidikan Kota Batu, Dinas Pertanian Kota Batu , dan AIPD. Bapak Muhammad Nafi, Kasubdit Investasi dan kapasitas daerah – Direktorat PKD – DJPK memimpin acara selama FGD berlangsung. Bapak Hefrizal Handra (Universitas Andalas) dan Bapak Muhammad Shauqie (Universitas Indonesia) mempresentasikan draft modul executive, sedangkan Bapak Wildan Syafitri (Universitas Brawijaya) dan Bapak Andy P. Hamzah (STAN) memaparkan draft modul advanced.


6


Beberapa kesimpulan dapat dipetik dari penyelenggaraan FGD tersebut: o

Modul yang terintegrasi harus berisi konsep, teori, peraturan, isu strategis, masalah dan tantangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, kompetensi dasar, kompetensi khusus, ruang lingkup, dan topik sudah diidentifikasi oleh DJPK.

o

Target pelatihan tingkat advanced adalah eselon IV senior dan eselon III pada berbagai SKPD. Pelatihan direncanakan selama 3 (tiga) hari (24 FGD Penyempurnaan Modul Pelatihan Keuangan Daerah Tingkat Advanced dan Executive di Batu, 8-9 Januari 2015 sessi @ 45 menit). Falsafah dan ketaatan pada peraturan harus merupakan focus.

o

Target pelatihan tingkat executive adalah eselon III senior dan eselon II: kepala dinas, sekretaris daerah, bupati, walikota, gubernur, dan dewan perwakilan rakyat. Pelatihan direncanakan selama 3 (tiga) hari (18 sessi @ 45 menit). Internal control dan kerjasama antara pemerintah daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat harus diakomodir dalam modul executive.

o

Perlu ditekankan siklus perencanaan dan penganggaran serta jadwalnya untuk tingkat executive, terutama bagi DPRD, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan anggaran secara tepat waktu.

o

Meskipun waktu pelatihan yang didesain untuk tingkat advanced dan executive sangat terbatas, namun modul pelatihan yang disusun harus komprehensive, sehingga modul tersebut dapat juga dipergunakan oleh peserta pelatihan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

o

Di waktu yang akan datang, peserta pelatihan tidak hanya dari Dinas

Pengelolaan Keuangan atau Dinas Pendapatan Daerah saja tetapi juga dari Bagian Keuangan SKPD. o

Bapak Andy Hamzah (STAN) menjelaskan mengenai modul pelatihan keuangan daerah tingkat advanced

Modul pelatihan untuk tingkat basic sudah hampir selesai. Modul tersebut diharapkana dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah di lini depan (front-liner) seperti pegawai di sekolah, puskesmas, desa, BLUD, SKPD, dan bendahara.

Training for Master Trainers (ToMaT) Pelatihan Keuangan Daerah (Jakarta, 12-17 Januari 2015) Sebagai salah satu langkah mempercepat dan memperluas jangkauan Pelatihan Keuangan Daerah, AIPD dan Transformasi-GIZ secara bersama-sama mendukung Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk penyelenggaraan Training for Master Trainer (ToMaT) Pengelolaan Keuangan Daerah. ToMaT diselenggarakan pada tanggal 12-17 Januari


7


2015 di Jakarta dan diikuti oleh 155 peserta dari berbagai instansi, baik dari lingkungan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, maupun lembaga pendidikan. Kegiatan ToMaT dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan, Bapak Mardiasmo, didampingi oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Teguh Budiarso, dan para pejabat di lingkungan Ditjen Perimbangan Keuangan. Acara tersebut dihadiri pula oleh seluruh peserta dan sejumlah undangan termasuk dari lembaga kerjasama internasional, antara lain Direktur Program Transformasi-GIZ, Ibu Doris Becker, dan Direktur Program AIPD, Ibu Jessica Ludwig-Maroof. Acara pembukaan dilanjutkan dengan kuliah umum oleh masing-masing Direktur pada DJPK.

Wamenkeu (Mardiasmo), Dirjen Perimbangan Keuangan (Boediarso Teguh Widodo) dan para pejabat eselon II Ditjen Perimbangan Keuangan, Direktur Program AIPD (Jessica Ludwig-Maroof), Direktur Program GIZ TRANSFORMASI (Doris Becker) pada pembukaan ToMaT

Dalam pelatihan tersebut, GIZ TRANSFORMASI menghadirkan satu orang pakar internasional (international expert) dan 6 (enam) pakar nasional (national experts) di bidang metodologi pelatihan (training methodology) sebagai fasilitator. Adapun tujuan penyediaan fasilitator tersebut adalah untuk memberikan dukungan pada enam kelas substansi (perencanaan dan penganggaran, belanja daerah, pendapatan daerah, pengelolaan barang milik daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan akuntansi keuangan pemerintah daerah) berupa arahan/saran terkait dengan training methodology selama ToMaT berlangsung, memberikan umpan balik/feedback dalam sesi-sesi micro-teaching, dan mengembangkan lessons learned untuk meningkatkan kualitas pelatihan yang sama dan/atau ToT di masa depan.

Penerapan metode partisipatif dalam pelaksanaan ToMaT

dengan Direktorat Jenderal Perimbangan penyelenggaraan ToMaT berikutnya.

Para fasilitator bersama-sama dengan para pelatih substansi lainnya melatih sejumlah 155 orang peserta dengan menerapkan metode partisipatif (“participatory approach”) sehingga pelatihan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk "content-update" tetapi juga menerapkan metode yang sesuai dengan "pelatihan bagi peserta dewasa". Peserta ToMaT ini dipersiapkan sebagai trainer pada ToT yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di berbagai daerah dan instansi. Evaluasi atas pelaksanaan ToMaT dilakukan bersama antara GIZ TRANSFORMASI Keuangan dalam rangka peningkatan kualitas

Dalam pelaksanaan pelatihan, Mr. Alexander Loch (ahli methodologi pelatihan dari Jerman) memberikan kuliah umum mengenai metode pelatihan dengan pendekatan partisipatif. Keenam pakar nasional dari berbagai universitas (Hefrizal Handra, Thia Jasmina, Niniek L. Gyat, Brahmana, Andy P Hamzah, dan John Soeprihanto) mendampingi pelatihan substansi di masing-masing kelas serta melengkapi peserta dengan metode pelatihan partisipatif.


8


Hasil-hasil penting yang dapat dipetik dari pelaksanaan ToMaT adalah sebagai berikut: o

ToMaT yang diselenggarakan oleh DJPK diikuti oleh calon master trainers dari berbagai profesi seperti dosen/pengajar, birokrasi/pejabat, pihak independen/lembaga donor. Kombinasi tersebut turut memperkaya pengetahuan dan wawasan peserta karena bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman.

o

Sejumlah 155 orang peserta ToMaT telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait dengan training methodology yang diberikan oleh para ahli training methodology, disamping pengetahuan terkait substansi pengelolaan keuangan daearah lainnya.

o

Tersedia sejumlah rekomendasi dan lesson learned sebagai hasil pengamatan tim ahli training methodology yang berguna untuk pelaksanaan event serupa dan/atau ToT di masa yang akan datang. Rekomendasi dan lesson learned tersebut diantaranya terkait dengan persiapan training, seleksi calon peserta dan trainer, pembagian peran para trainer substansi, tim ahli training methodology, penanggung jawab kelas, dan staf lain yang membantu, alur pelatihan, setting equipment pelatihan. Rekomendasi dan lesson learned tersebut secara resmi telah disampaikan oleh TRANSFORMASI-GIZ kepada DJPK pada tanggal 03 Februari 2015.

2.2. Jabatan Fungsional ‘Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)’

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berinisiatif untuk mengembangkan jabatan fungsional ‘Analis Keuangan Pusat-Daerah’ sebagai bagian dari upaya profesionalisasi aparatur pengelola keuangan. Inisiatif ini sejalan dan sinkron dengan program kerja Transformasi-GIZ untuk membangun sistim pengembangan karir pengelola keuangan daerah, khususnya bagi aparatur daerah yang telah mengikuti Pelatihan Keuangan Daerah, sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas daerah. Oleh karena itu, permintaan Ditjen Perimbangan Keuangan agar program Transformasi-GIZ dapat mendukung proses lebih lanjut operasionalisasi jabatan fungsional tersebut ditanggapi secara positif. Dukungan yang direncanakan meliputi: pengembangan sistim administrasi, desain sistim informasi, pengembangan kapasitas/pelatihan, dan sosialisasi. Pada tanggal 1 September 2014, Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan telah mempresentasikan grand design jabatan fungsional ‘Analis Keuangan Pusat-Daerah’ sebagai bahan bagi penyusunan rencana kerja. Selanjutnya, advisor GIZ dan pejabat Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan diskusi lebih rinci untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Kegiatan yang direncanakan disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat-Daerah. Rencana kegiatan tersebut dituangkan dalam Terms of Reference. 3. Pembiayaan Perubahan Iklim Pembiayaan perubahan iklim (climate financing) merupakan isu penting dalam upaya global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Berbagai upaya mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim memerlukan pembiayaan dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri; pemerintah maupun swasta. Salah satu prasyarat untuk mengoptimalkan mobilisasi dan pemanfaatan dana publik dalam pembiayaan perubahan iklim adalah tersedianya mekanisme pembiayaan dan kebijakan nasional yang memenuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik (good


9


financial governance). Program Transformasi-GIZ turut berperan mendukung upaya penerapan good financial governance principles dalam kebijakan pembiayaan perubahan iklim. Saat ini terdapat 3 (tiga) bidang intervensi dimana Transformasi-GIZ memberikan dukungan dalam kebijakan pembiayaan perubahan iklim: (i) perumusan mekanisme hibah untuk pembiayaan Rencana Aksi Daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca (RAD GRK), (ii) kajian subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, dan (iii) kajian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan publik dan tata kelola keuangan yang baik (good financial governance). 3.1.

Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)

Pada akhir tahun 2014, suatu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan RAD-GRK telah disiapkan, termasuk pedoman umum pelaksanaan teknis, serta diserahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, untuk direview dan proses lebih lanjut. Saat ini, RPMK tersebut sedang direview oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral – BKF dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait seperti Bappenas dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sampai dengan akhir Maret 2015 belum ada perkembangan yang berarti terkait dengan penyelesaian RPMK dimaksud. 3.2.

Opsi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Lebih Tepat Sasaran

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak tepat sasaran. Idealnya, subsidi disalurkan kepada kelompok sasaran yang lebih tepat dan bukan diterapkan berdasarkan harga barang seperti halnya subsidi BBM. Ketika subsidi diterapkan pada harga barang, maka pihak yang memiliki kemampuan daya beli yang lebih tinggi akan lebih banyak mengkonsumsi barang yang disubsidi tersebut sehingga subsidi justru tidak tepat sasaran. GIZ mendukung Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam melakukan kajian subsidi BBM yang lebih tepat sasaran sebagai masukan dalam mendesain kebijakan subsidi BBM kedepannya. Kebijakan Pemerintah pada awal tahun 2015 yang mencabut subsidi jenis BBM RON 88 (premium), seperti yang tertuang dalam Perpres 191/2014, sejauh ini dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat dikarenakan momentum yang tepat pada saat harga minyak dunia mengalami penurunan tajam. Harga jual eceran BBM bersubsidi dan non subsidi yang tidak terpaut jauh juga mengurangi insentif untuk melakukan penyelundupan BBM. Persoalan akan muncul ketika harga minyak dunia kembali naik. Jika harga minyak dunia naik dan pemerintah memutuskan memperbesar nilai subsidi, maka selisih harga BBM bersubsidi dan non subsidi kembali melebar sehingga potensi penyelundupan BBM akan muncul kembali. Berkaca dari pengalaman yang lalu, maka apabila subsidi BBM masih berupa subsidi harga, bukan subsidi orang, maka subsidi akan tidak tepat sasaran, tidak adil dan berpotensi menimbulkan penyelundupan. Distribusi tertutup untuk BBM bersubsidi hingga saat ini juga belum berjalan secara efektif karena belum ada mekanisme kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. GIZ TRANSFORMASI mendukung Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dalam melakukan kajian untuk menggali opsi kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Kajian tersebut dibantu oleh Tim Konsultan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik, Laporan Triwulan I Tahun 2015

10


Indonesia (LPEM-UI). Dalam melakukan kajian, konsultan melakukan beberapa tahap kegiatan: (i) mempelajari kajian yang telah ada mengenai subsidi BBM, (ii) melakukan survai lapangan dan pengumpulan data, (iii) melakukan analisis dan penulisan laporan, (iv) mempresentasikan laporan dan menyampaikan alternative kebijakan, (v) workshop dan seminar untuk konsultasi publik. Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan oleh konsultan, mulai dari desk study, riset lapangan, analisa data, dan penyusunan laporan. Pejabat Pusat Kebijakan APBN-BKF dan Advisor GIZ secara pro-aktif mendampingi pelaksanaan kajian dengan menyelenggarakan FGD (di Belitung dan Batam) dan turut serta dalam survai lapangan. Keterlibatan langsung pejabat BKF dalam proses kajian merupakan bagian dari strategi pengembangan kapasitas internal BKF. Sampai dengan akhir Maret 2015, sejumlah kegiatan dan output telah dihasilkan. Opsi kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran (sebagai hasil kajian) didiskusikan secara internal Kementerian Keuangan dalam workshop yang diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2015 di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jakarta. Selanjutnya, dua seminar untuk konsultasi publik diselenggarakan di Jakarta (4 Maret 2015) dan di Bali (12 Maret 2015). Masukan yang diperoleh dari diskusi dan seminar tersebut digunakan untuk menyempurnakan laporan akhir studi yang saat ini pada tahap finalisasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Paparan Draft Opsi Kebijakan Subsidi BBM yang Lebih Tepat Sasaran, 13 Februari 2015 Draft hasil kajian subsidi BBM yang dibantu oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) telah rampung dikerjakan. Adapun draft tersebut dipaparkan secara internal di Kementerian Keuangan pada tanggal 13 Februari 2015. Acara pemaparan tersebut dihadiri oleh peserta dari internal Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal). Acara diawali dengan pemaparan hasil kajian oleh Pak Riyanto (LPEM UI). Pak Noor Iskandar (Kepala Bidang Kebijakan Subsidi) dan Pak Aep Soleh (Kepala Sub Bidang Kebijakan Subsidi BBM) kemudian memimpin jalannya diskusi.

Paparan draft kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran di internal Kementerian Keuangan, 13 Februari 2915

Beberapa kesimpulan dari hasil diskusi adalah sebagai berikut: o

Seiring dengan momentum penurunan harga minyak mentah dunia, pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi BBM dan memberikan subsidi solar sebesar Rp 1.000,- per liter terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015. Namun pemerintah perlu mengantisipasi jikalau harga minyak mentah mengalami kenaikan kembali. Dengan pola subsidi mengambang, resiko kenaikan menjadi beban fiskal, sementara dengan pola subsidi tetap, resiko ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha.

o

Subsidi tetap untuk solar dinilai tidak adil dan tidak tepat sasaran karena kendaraan pribadi masih disubsidi. Sementara pencabutan subsidi atas bensin premium juga dinilai tidak adil karena seharusnya angkutan umum berhak mendapatkan subsidi sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007.


11


Bapak Noor Iskandar, Kepala Bidang Subsidi PKAPBN, memimpin jalannya diskusi

o

Kebijakan subsidi perlu dipertimbangkan adalah kebijakan subsidi yang proporsional (%) untuk solar dan bensin premium. Agar lebih tepata sasaran, distribusi BBM menggunakan sistim distribusi tertutup dengan kuota dan alat kendali.

o

Diskriminasi harga untuk BBM yang berlaku saat ini dinilai tidak tepat. BBM sebaiknya dijual satu harga oleh SPBU, namun untuk target tertentu (yang ditetapkan oleh pemerintah) mendapat diskon. Besaran diskon tersebut perlu dihitung secara cermat dan teliti.

o

Target dari kebijkakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran mengacu pada Perpres No. 191/2014. Adapun target penerima yang dinilai sesuai adalah nelayan (kapal <30 GT), petani (lahan maksimum 20 Ha), usaha mikro, transportasi publik (pelat kuning), ambulan dan pelayanan public lainnya, dan angkutan barang (truk dan pick-up). Sudah selayaknya kendaraan pribadi (termasuk motor) tidak lagi disubsidi.

o

Terdapat 7 tahap dalam penyusunan mekanisme kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, yaitu: (1) pendefinisian tar4get penerima, jumlahnya dan kuota, (2) sosialisasi, (3) pemilihan dan pembagian alat kendali, (4) pemasangan system, (5) uji coba, (6) evaluasi, dan (7) implementasi.

o

Adalah lebih baik jikalau subsidi ditujukan untuk angkutan umum untuk mendorong peralihan moda transportasi public sekaligus mengurangi emisi karbon. Memberikan subsidi BBM untuk angkutan umum dinilai lebih bijak dibandingkan memberikan subsidi solar untuk angkutan pribadi. Subsidi sebaiknya diperuntukkan bagi angkutan umum dan tidak bagi angkutan pribadi.

o

Diperlukan adanya harmonisasi peraturan (UU Energi No. 30/2007, KMK No. 1/2005, Perpres 15/2012, Permen ESDM No. 6/2014, Roadmap Pengurangan Subsidi BBM Kementerian ESDM Tahun 2010, dll).

o

Untuk jangka panjang, e-STNK merupakan suatu opsi pengendali subsidi BBM yang perlu diperhitungkan. Selain dapat mengendalikan BBM bersubsidi, e-STNK juga membantu dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Seminar I Opsi Kebijakan Subsidi BBM yang Lebih Tepat Sasaran (Jakarta, 4 Maret 2015) Seminar dihadiri oleh peserta dari berbagai instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pertamina, BPH Migas, BPS, Kepolisian RI, Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia, Bank Mandiri, BNI, dan beberapa universitas di Jakarta. Seminar dibuka oleh Bapak Rofiyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF) dan pemaparan kajian dilakukan oleh Tim dari LPEM-UI (Bapak Riyanto, Bapak Suryadi, dan

Seminar opsi kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran di Jakarta, 4 Maret 2015


12


Bapak Khoirunurrofik). Bertindak sebagai pembahas adalah Bapak Ahmad Bambang (Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamia) dan Bapak Luluk Priyambodo (Kasubdit Pengaturan BBM, BPH Migas). Adapun Bapak Noor Iskandar (Kepala Bidang Kebijakan Subsidi, BKF, Kementerian Keuangan) memoderasi seminar ini. Beberapa kesimpulan dari hasil diskusi adalah sebagai berikut: o

Mobil pribadi dan sepeda motor tidak sepatutnya menerima subsidi BBM. Subsidi bagi mobil pribadi pengguna solar (termasuk mobil mewah) dinilai tidak tepat. Angkutan umum berbahan bakar bensin seharusnya termasuk dalam kelompok target penerima subsidi BBM. Selain itu, truk plat hitam (selain untuk perkebunan dan pertambangan) perlu mendapat subsidi.

o

Kebijakan subsidi yang dinilai tepat Bapak Luluk Priyambodo (BPH Migas) memberikan input untuk opsi kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran adalah subsidi proporsional atau subsidi tetap dengan penyesuaian besaran dan persentase subsidi dengan harga BBM non-subsidi dengan rentang persentase subsidi hingga 25%.

o

Agar lebih tepat sasaran, maka penyaluran BBM bersubsidi sebagiknya melalui sistem distribusi tertutup dengan alat kendali yang mudah digunakan serta berbiaya murah (smart card). Pemberian smart card mengacu pada data kendaraan yang ada di Polda. Sementara mekanisme pemberian subsidi dilaksanakan melalui pemberian diskon. Mekanisme ini tidak memerlukan instalasi khusus pada kendaraan, tidak perlu top-up serta memungkinkan pembayaran secara tunai maupun non-tunai.

o

Mekanisme pemberian subsidi sebaiknya menggunakan system yang sudah ada dan tidak membangun system baru yaitu dengan menggunakan system transaksi yang ada dalam perbankan. Mekanisme tersbut juga hrus sederhana agar dapat dimengerti oleh masyarakat luas.

o

Subsidi BBM sebaiknya tidak bersifat mandatory dan diimplementasikan sesuai dengan kebijkakan masingmasing provinsi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersedia jikalau subsidi BBM dihapuskan di Jakarta namun tidak memungkinkan secara regulasi. Kebijakan BBM bersubsi perlu disesuaikan dengan kondisi masingmasing daerah seperti halnya penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

o

Peserta dari Kepolisian RI dengan antusias menyambut baik opsi kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran

Peran pemerintah daerah dan Polda dalam pengaturan BBM bersubsidi perlu ditingkatkan. Sanksi yang tegas mutlak diperlukan bagi mereka yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.


13


o

Perlu adanya insentif (baik untuk industri kendaraan bermotor maupun pembelian converter kits) untuk energi ramah lingkungan seperti BBG. Pemerintah aperlu mendorong konversi BBM ke BBG untuk angkutan umum dan angkutan barang.

o

Jika pemerintah mengambil kebijakan konversi BBM ke BBG dan diikuti dengan pemberian subsidi BBG, maka mekanisme subsidi BBM yang lebih tepat sasaran ini dapat juga diterapkan pada BBG.

Seminar II Opsi Kebijakan Subsidi BBM yang Lebih Tepat Sasaran, Bali, 12 Maret 2015 Seminar dihadiri oleh peserta dari pemerintah pusat danpemerintah daerah (Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah) serta instansi lain seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda), Masyarakat Transportasi Indonesia, GIZ, Akademisi dari berbagai universitas. Seminar dibuka oleh Bapak Irfa Ampri (Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal) dan pemaparan kajian dilakukan oleh Tim LPEM-UI (Bapak Riyanto, Bapak Suryadi, dan Bapak Khoirunurrofik). Bertindak sebagai pembahas adalah Ibu Eka Sari Lorena (Ketua Umum DPP Seminar pembahasan opsi kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran di Bali, 12 Maret 2015 Organda), Bapak Tory Damantoro (Analis Masyarakat Transportasi Indonesia), Bapak Rimawan Pradipto (Ekonom Universitas Gajah Mada), dan Ba[ak Gunawan Margianto (Kasubdit Penerimaan Laba BUMN, Ditjen Anggaran). Adapun Bapak Noor Iskandar (Kepala Bidang Kebijakan Subsidi, BKF) bertindak sebagai moderator. Beberapa kesimpulan dari hasil diskusi adalah sebagai berikut: o

Pemerintah perlu mendorong konversi BBM ke BBG untuk angkutan pribadi dan angkutan umum. Jika pemerintah mengambil kabijkakan konversi BBM ke BBG dan diikuti dengan pemberian subsidi BBG, maka mekanisme subsidi BBM yang lebih tepat sasaran ini dapat juga diterapkan pada BBG.

o

Organda menyambuk dengan baik kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran ini. Angkutan umum sudah sepatutnya masuk dalam kelompok target penerima subsidi BBM. Realokasi subsidi BBM dapat juga dimanfaatkan untuk revitalisasi angkutan umum di Indonesia.

o

Pemerintah dinilai perlu untuk mengambil kebijakan strategis dalam menekan laju pertumbuhan kendaraan Para narasumber berdiskusi lebih lanjut mengenai opsi kebijakan pribadi terutama motor. Kemudahan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dalam membeli kendaraan pribadi merupakan salah satu penyebab sulitnya angkutan umum untuk bersaing dengan angkutan pribadi.


14


o

Persepsi masyarakat dapat berbeda mengenai BBM bersubsidi. Ketidak merataan SPBU Pertamia di Indonesia menyebabkan sulitnya bagi masyarakat di daerah tertentu untuk mendapatkan BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Bagi sebagian masyarakat, yang tertpenting adalah kemudahan dan akses yang adil dan merata dalam mendapatkan BBM.

o

Kebijakan subsidi yang dinilai tepat adalah subsidi proporsional atau subsidi tetap. Agar tepat sasaran, maka penyaluran BBM bersubsidi sebaiknya melalui system distribusi tertutup dengan alat kendali (smart card). Pemberian smart card mengacu pada data kendaraan yang ada di Polda. Dengan kata lain, hanya aka nada satu harga di SPBU. Bagi mereka yang merupakan target penerima subsidi akan diberikan smart card yang dapat digunakan di seluruh SPBU untuk mendapatkan diskon.

o

Merujuk pada pengalaman di Batam, peran serta Pemda dan Polda dalam implementasi kebijakan smart card sangatlah penting. Inisiatif fuel card dicetuskan oleh /walikota Batam dan didukung sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan, Polda, Hiswana Migas, Organda, Pertamina, dan Bank Rakyat Indonesia. Sanksi yang tegas diberlakukan bagi mereka yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.

o

Uji coba mekanisme pemberian diskon untuk BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran dapat dilakukan di Batam dengan sedikit mengubah mekanisme fuel card yang bisa digunakan sebagai penanda diskon dan pembayaran dapat dilakukan dengan non tunai.

o

Perhatian juga perlu diberikan pada anagkutan laut mengingat visi Indonesia sebagai Negara maritime dunia. Anggaran infrastruktur juga perlu dialokasikan untuk pembangunan insfrastruktur laut.

o

Ibu Eka Sari Lorena (DPP Organda) memberikan input untuk opsi kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran

Mengingat harga minyak dunia yang berfluktuasi, kebijakan subsidi BBM perlu diikuti dengan mitigasi jikalau trjadi inflasi pada saat harga minyak dunia naik. Mitigasi terhadap dampak negative penerapan kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran adalah dengan lebih mengefektifkan program jaminan pendidikan dan kesehatan gratis dan transfer non-cash untuk kelompok tidak mampu.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kajian Subsidi BBM yang Lebih Tepat Ssaran Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan maka kajian yang dilakukan keluar dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: Kesimpulan Kajian: 1) Target subsidi BBM yang dinilai sesuai dengan UU No 30 tahun 2007 tentang Energi dan sesuai dengan prinsip keadilan adalah kelompok target yang tertuang dalam Perpres 191/2014 minus kendaraan mobil pribadi plat hitam dan sepeda motor, yaitu: o

Nelayan (kapal < 30 GT) dan usaha perikanan skala kecil;

o

Petani (lahan max 2 ha);

o

Usaha mikro


15


o

Transportasi publik (plat kuning);

o

Ambulan dan pelayanan publik lainnya;

o

Angkutan barang (truck, pick-up, box).

2) Agar subsidi BBM dapat menjadi lebih tepat sasaran, maka subsidi diberikan melalui potongan harga bagi kelompok target pada pembelian BBM dengan kuota tertentu, dengan alat kendali yang praktis (mudah digunakan) serta berbiaya murah (menggunakan teknologi dan sistem yang sudah biasa digunakan oleh perbankan, sehingga tinggal memodifikasi dan tidak perlu membangun sistem baru) yaitu smart card. Pemberian smart card bisa lebih tepat sasaran dengan mengacu data kendaraan yang ada di masing-masing kantor kepolisian daerah dan data ijin trayek. Mekanisme ini akan lebih praktis dan memudahkan masyarakat karena tidak memerlukan instalasi khusus pada kendaraan, tidak perlu top-up, serta memungkinkan pembayaran secara tunai maupun non tunai. 3) Skenario kebijakan BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran dengan dampak buruk yang minimal adalah: a) Subsidi proposional atau subsidi tetap (dengan penyesuaian besaran dan persentase subsidi sesuai dengan harga BBM non subsidi dengan rentang persentase subsidi hingga 25%). Apabila terjadi kenaikan harga minyak dunia ke level harga minyak dunia seperti tahun 2014, maka dengan menggunakan mekanisme ini besaran subsidi yang akan diberikan oleh Pemerintah tidak akan sebesar periode sebelumnya. b) Mekanismenya: distribusi tertutup targeted, berkuota dengan smart card, dan pemberian subsidi dengan diskon. 4) Mekanisme subsidi BBM yang terdapat pada kesimpulan poin (2) di atas, dapat diterapkan pula dalam kebijakan subsidi BBG, jika di kemudian hari Pemerintah memilih kebijakan konversi BBM ke BBG dan kebijakan subsidi BBG untuk kendaraan angkutan umum penumpang dan angkutan barang. Dari hasil analisis dampak, kebijakan subsidi BBG dengan menggunakan mekanisme tersebut juga layak untuk dapat dipertimbangkan. Namun, sehubungan dengan infrastuktur BBG yang masih terbatas, maka kebijakan konversi BBM ke BBG belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Konversi BBM ke BBG dengan kebijakan pemberian subsidi BBG dapat dilakukan secara bertahap. Rekomendasi Kajian: 1) Kebijakan harga BBM dan distribusi tertutup untuk BBM bersubsidi sebagai tertuang dalam Perpres 191/2014 peru direvisi terutama ketentuan target dan mekanisme distribusi tertutup dengan menggunakan Perpres yang baru. 2) Penghapusan subsidi atas bensin untuk kendaraan mobil pribadi dan motor, perlu disosialisasikan secara tepat agar tidak menimbulkan keresahan sosial terutama bagi para pengguna sepeda motor pribadi serta kendaraan umum non mobil yang tarifnya tidak diatur (bajaj, becak motor, ojek, dll). 3) Untuk mitigasi (mengurangi dampak negatif) dari kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui: a) Pembangunan sistem transportasi angkutan umum yang terintegrasi antar moda (antar angkutan penumpang umum jalan raya-kereta api-angkutan laut, dan angkutan udara) yang efisien sehingga biaya mobilitas orang maupun barang semakin efisien. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik, Laporan Triwulan I Tahun 2015

16


b) Penguatan program pendidikan dan kesehatan gratis, serta cash transfer untuk kelompok tidak mampu. 4) Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran melalui: a) Usulan jumlah kuota BBM untuk angkutan umum dan angkutan barang. Dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengusulkan penentuan kuota BBM di masing-masing Kabupaten/Kota atau Propinsi, diharapkan penentuan kuota BBM bersubsidi bagi angkutan umum dan angkutan barang dapat dilakukan secara cermat, tepat dan telah dikomunikasikan (disosialisaikan) kepada seluruh stakeholders sehingga tidak terjadi gejolak sosial. Penetapan kuota ditetapkan oleh Pemerintah atau instansi pembina yang mengeluarkan izin trayek angkutan umum atau angkutan barang. b) Pengadaan dan pembagian smart cards bekerja sama dengan kepolisian daerah dan perbankan, karena Pemda-lah yang dianggap lebih tahu untuk membagikan smart

cards c) Bekerja sama dengan Pertamina untuk membangun SPBU ke daerah-daerah yang jumlah SPBU-nya sangat terbatas, di mana masyarakat di daerah tersebut selama ini membeli harga BBM yang cukup mahal (lebih besar dari harga BBM Non Subsidi) melalui pengecer, karena daerah tersebut tidak terjangkau oleh pasokan BBM bersubsidi dari pemerintah. 5) Uji coba mekanisme pemberian diskon dapat dilakukan di Batam dengan sedikit mengubah mekanisme fuel card yang bisa digunakan sebagai penanda diskon dan pembayaran bisa dilakukan dengan non tunai. 6) Jika Pemerintah menerapkan kebijakan konversi BBM ke BBG secara lebih luas dan diikuti dengan pemberian subsidi BBG, maka mekanisme subsidi BBM ini dapat diterapkan juga dalam mekanisme pemberian subsidi BBG sehingga menjadi lebih tepat sasaran dan tidak membengkak, seperti subsidi LPG 3 Kg. 7) Agar angkutan umum mau berpindah ke BBG, Pemerintah hendaknya mengalokasikan anggaran susbidi BBG secara lebih luas yang disertai dengan pemberian insentif dalam pembelian converter kits. Selain itu, infrastruktur BBG harus lebih banyak lagi disediakan di kota-kota besar. Untuk itu, saat ini, program konversi BBM ke BBG hendaknya dilakukan secara bertahap dengan semakin memperluas cakupan daerah. 3.3.

Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran

Sebagai bagian dari upaya pembaharuan sistim subsidi, khususnya subsidi energi, opsi mengenai kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran perlu dikaji dan didesain kembali. Selain nilai subsidi listrik yang cukup besar, yang memberikan beban berat bagi anggaran negara, sistim subsidi yang diterapkan saat ini juga dinilai kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, meminta TRANSFORMASI-GIZ untuk mendukung pelaksanaan suatu kajian yang dapat menghasilkan Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang leih tepat sasaran. Langkah yang dilakukan mulai dari mereview sistim subsidi listrik yang diterapkan saat ini dan mengusulkan alternate kebijakan yang dapat ditempuh sehingga pemberian subsidi listrik dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.


17


Pemikiran mengenai rencana penyempurnaan sistim subsidi listrik telah dipresentasikan oleh Bapak Noor Iskandar (Kepala Bidang Kebijakan Subsidi, BKF) pada workshop operational planning yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB pada tanggal 3 Maret 2015 di Lembaga Administrasi Negara. Pokok-pokok pikiran dalam presentase tersebut digunakan untuk menyusun Terms of Reference kajian dan selanjutnya merekruit konsultan untuk melaksanakannya.

Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik Pada awal Tahun 2015, Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik (Public Finance/Financial Governance) terdiri dari 4 (empat) advisor: Budi Sitepu, Sonny Syahril, Nathalia Marthaleta, dan Eneng Fathonah. Tim ini didukung oleh 1 (satu) manager adminjistrasi: Mila Ridwan, dan 1 (satu) pengemudi: Suparno.

GIZ TRANFORMASI Public Finance/Financial Governance Budi Sitepu

Sonny Syahril

 Team Leader

 Senior Advisor on

 +62 81586003893

Climate Finance

 [email protected]

 +62 81290164182  [email protected]

Nathalia Marthaleta

Eneng Fathonah

 Advisor on Public Finance

 Advisor on Public Finance

 +62 8119208448

 +62 8111995787



Mila Ridwan

Suparno

 Office Manager

Driver

 +62 81388808031

 + 62 81314600760



18

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Menara BCA Lantai 46 Jl. M. H. Thamrin 1, Jakarta 10310 T + 62 21 235 87 121/122/123 F + 62 21 235 87 120 I www.giz.de

TRANSFORMASI-4. Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

Recommend Documents