TRANSFORMASI-6. Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

TRANSFORMASI-6

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik Laporan Triwulan IV Tahun 2015

Transforming Administration – Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

Daftar Isi Latar Belakang ....................................................................................................................... 2 1. Dampak Fiskal Reformasi Birokrasi .................................................................................. 4 2. Pembangunan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah ................................................ 10 2.1. Pelatihan Keuangan Daerah (PKD) ................................................................................ 10 2.2. Jabatan Fungsional ‘Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) ....................................... 11 3. Pembiayaan Perubahan Iklim ......................................................................................... 12 3.1. Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan RAD-GRK ............................................................ 12 3.2. Opsi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Lebih Tepat Sasaran .................... 13 3.3. Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran .................................................. 14 Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik ....................................................... 16

Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 4 Tahun 2015.

1


Latar Belakang Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi kesempatan korupsi, dan memperkuat pelayanan publik, khususnya ketika pemerintah Indonesia berusaha mencegah terjadinya ‘middle-income trap’. Administrasi publik di Indonesia saat ini belum mampu menyediakan pelayanan publik yang efisien dan efektif yang berorientasi pada kebutuhan warga. Berdasarkan data peringkat internasional, rendahnya tingkat pelayanan publik merupakan salah satu penyebab lambatnya pembangunan ekonomi dan masyarakat di Indonesia. Aparatur sipil negara kurang mendapat pelatihan yang baik, rotasi jabatan dilakukan terlalu sering, dan promosi serta penyesuaian gaji tidak berorientasi kinerja. Perubahan pola pikir aparatur sipil negara sangat diperlukan untuk melayani publiK secara wajar. Dampak fiskal dari reformasi birokrasi kurang mendapat perhatian dari tahap awal serta kurangnya alternatif model pembiayaan. Meskipun target reformasi birokrasi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta diterjemahkan ke dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan road-map reformasi birokrasi pada tingkat pusat dan daerah, implementasi antar daerah sangat berbeda satu dengan lainnya tergantung dari “political will” dari masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha membangun program reformasi birokrasi nasional dengan pendekatan menyeluruh, melakukan review atas efektivitas biaya, memperkenalkan orientasi kinerja dan mengedepankan profesionalisme dalam penyediaan layanan publik. Program program TRANSFORMASI (Transforming Administration Strengthening Innovation) memberikan dukungan bagi stakeholder terkait di tingkat pusat dan daerah dalam perumusan dan implementasi kebijakan, pengembangan instrumen dan mekanisme untuk penguatan “ evidence based policy making” serta mempromosikan inovasi pelayanan publik yang ramah lingkungan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada layanan. Tujuan TRANSFORMASI adalah untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan administrasi publik yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi warga. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi program ini tidak hanya membangun pendekatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi untuk implementasi yang berkelanjutan. Pendekatan pada tingkat nasional dan daerah diidentifikasi, disempurnakan, dan disosialisasikan. Program ini mengedepankan pendekatan berbagi pengetahuan yang dapat mendukung pelaku utama reformasi birokrasi untuk secara bersama-sama membangun pendekatan untuk mengatasi permasalahan, mengidentifikasi praktek implementasi yang berhasil, mereplikasikannya pada tingkat nasional dan membagi pengalaman dalam diskusi-diskusi internasional di ASEAN dan OECD-OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) dan OECD Knowledge Sharing Alliance (KSA). Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan rangkaian umpan balik antara standar dan inovasi di berbagai bidang reformasi birokrasi pada tataran global, nasional, dan daerah. Untuk memperlancar upaya reformasi birokrasi di Indonesia, program TRANSFORMASI mengedepankan pendekatan ‘multi-level’ dan ‘multi-stakeholder’, bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI).


2


TRANSFORMASI mengembangkan konsep, pengalaman, dan solusi bersama-sama dengan mitra kerja untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB. Kegiatan yang dilakukan saat ini merupakan kelanjutan dari implementasi instrumen yang telah dibangun oleh program kerjasama sebelumnya, seperti coaching clinic yang memungkinkan aparatur sipil negara mencari dukungan untuk mengatasi masalah teknis yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Program ini juga memperkuat pusat penghubung reformasi nasional (national hub) yang ada di KemPAN-RB dengan mendukung pelaku utama (Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri) dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta berfungsi sebagai interface antara berbagai Kementerian dan Lembaga. TRANSFORMASI juga mendukung reform corner, suatu mekanisme pertukaran pengetahuan antara tim reformasi birokrasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, tiga diantaranya telah dipilih untuk dikembangkan secara lebih rinci: sistim promosi dan rekruitmen terbuka, profesionalisasi aparatur sipil negara, dan pengelolaan remunerasi, dengan tujuan untuk memperkuat orientasi kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Reformasi birokrasi hanya akan dapat diimplementasikan apabila tersedia ruang fiscal yang cukup untuk membiayai kebijakan reformasi. Oleh karena itu, program TRANSFORMASI akan bekerja dengan mitra kerja utama untuk membangun evidence based policy analysis terutama berkaitan dengan dampak dari reformasi remunerasi. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengelolaana reformasi dan menghindarkan konflik antara ruang fiscal dan penggajian aparatur sipil negara. Berdasarkan kerjasama sebelumnya dengan Kementerian Keuangan, program TRANSFORMASI juga melanjutkan dukungannya untuk menyelaraskan pelatihan keuangan daerah dengan sistim pengembangan karir pegawai sipil daerah. Orientasi sipil sebaiknya dimonitor oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Program TRANSFORMASI mendukung OMS tertentu dalam partisipasi dan fungsi pertanggungjawaban mereka mengawal reformasi administrasi. Melalui subnational innovation hub, pemerintah daerah membagikan pengalamannya mengenai praktek yang berhasil di bidang layanan publik dan memberikan feedback kepada pemerintah pusat untuk menyempurnakan kebijakan nasional yang telah diterbitkan (evidence based decision making) sehingga dapat memperbaiki arah reformasi. Selanjutya, pemerintah daerah dapat bekerjasama untuk meniru dan mengembangkan praktek-praktek yang baik. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya dengan agen perubahan di 19 pemerintah daerah di Indonesia. Juga dikembangkan secara bersama-sama One Agency One Innovation Award’ untuk memberikan insentif bagi inovasi pelayanan publik secara nasional. Secara umum, dukungan program TRANSFORMASI dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu: reformasi birokrasi (bureaucracy reform) dan keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik (public finance/financial governance). 1) Reformasi birokrasi terdiri dari 4 (empat) dukungan strategis, yaitu: arsitektur reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, reformasi birokrasi berorientasi warga, dan hub pembelajaran daerah. Tim yang bekerja pada 4 wilayah strategis ini berpusat di kantor KemPAN-RB.


3


2) Keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik terdiri dari 2 (dua) topik utama, yaitu: dampak fiskal dari reformasi birokrasi dan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, program TRANSFORMASI juga mendukung pengembangan kebijakan pembiayaan perubahan iklim (climate financing) dari aspek tata kelola keuangan yang baik (financial governance). Tim yang bekerja di bidang keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik berpusat di kantor Kementerian Keuangan. Uraian berikut ini akan difokuskan pada bidang keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik. Dukungan di bidang ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebagai berikut: “Tata kelola keuangan yang baik dan aparatur yang kompeten menjamin implementasi reformasi birokrasi yang efektif”.

1. Dampak Fiskal Reformasi Birokrasi Kajian mengenai dampak fiskal dari reformasi birokrasi akan difokuskan pada analisis keuangan terhadap sistim remunerasi dan pensiun yang didesain. Fokus ini dipilih setelah melalui serangkaian diskusi dan kesepakatan antara beberapa lembaga donor (TRANSFORMASI, Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance/AIPEG, dan Reform the Reformers Continuation/RtRC) dengan mitra kerja utama (KemenPANRB, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara). Sebagai tindak lanjut dari diskusi tersebut, telah disepakati bahwa lembaga donor terkait akan memberikan dukungan bagi Tim Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi aparatur sipil negara (yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015) untuk melakukan studi dampak fiskal dari sistim penggajian dan pensiun yang dirancang. Studi tersebut mencakup pembangunan suatu financial modelling yang dapat digunakan untuk melakukan analisa dan simulasi terhadap berbagai variable dalam sistim penggajian dan kajian terhadap best practices di negara lain yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Dalam kaitan ini, TRANSFORMASI dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran-Ditjen Anggaran (selaku Ketua Tim Perumus RPP) telah mendesain suatu kerangka kerja bersama untuk menyempurnakan draft RPP Gaji yang telah disiapkan berupa:     

Penyediaan tenaga ahli (nasional dan internasional) untuk melakukan kajian fiskal atas sistim penggajian yang dirancang. Pelaksanaan uji petik dan pengumpulan data di berbagai daerah. Pembangunan financial modelling untuk sistim penggajian. Pelaksanaan konsultasi publik di beberapa daerah. Pelaksanaan workshops/FGD untuk pengayaan materi RPP Gaji.

Untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, TRANSFORMASI telah menunjuk 2 (dua) tenaga ahli nasional di bidang keuangan publik, yaitu Prof. Dr. Candra F. Ananda (Universitas Brawijaya) dan Luhur Fajar Martha (FE-UI) serta 1 (satu) tenaga ahli international dari German University of Administrative Sciences Speyer, Germany, yaitu Prof. Dr. Gisela Faerber. Secara teknis, para tenaga ahli tersebut dibantu oleh beberapa ahli dari Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.


4


Sejumlah kegiatan telah dilakukan bersama yaitu penyusunan awal model analisa dampak fiskal sistim remunerasi, uji petik dan pengumpulan data di beberapa daerah, pengumpulan data belanja pegawai daerah di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, workshop di Jakarta, dan paparan hasil kajian di Kementerian PAN & RB (Kedeputian Sumber Daya Manusia). Selanjutnya model analisa tersebut dibahas dalam rapat Tim Perumus RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS di Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran). Dalam kurun waktu Oktober-Desember 2015, draft naskah kebijakan untuk mendukung penyusunan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS, yang telah dibahas bersama Tim Perumus RPP Gaji, didiskusikan lebih lanjut dalam 3 (tiga) konsultasi publik, yakni di Malang (1 Oktober 2015), Mataram (3 November 2015) dan Banjarmasin (19 November 2015). Dalam konsultasi publik tersebut dipaparkan pokok-pokok penyusunan RPP Gaji dan opsi yang saat ini dikembangkan serta analisis dampak fiskal dalam berbagai skenario. Masukan yang diperoleh dari konsultasi publik tersebut dipergunakan untuk penyempurnaan naskah kebijakan yang disusun serta pertimbangan bagi penyusunan materi RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS. Konsultasi Publik Model Analisis Dampak Fiskal Sistim Penggajian PNS di Malang, 1 Oktober 2015. Konsultasi publik pertama untuk mendiskusikan naskah kebijakan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS diselenggarakan di Malang pada tanggal 1 Oktober 2015. Acara tersebut dihadiri oleh peserta dari beberapa perguruan tinggi seperti: FE Universitas Negeri Malang, FE Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, FE Universitas Merdeka, FEB Universitas Brawijaya, dan FEB Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Satya Susanto (Kasubdit Harmonisasi Penganggaran dan

Sementara itu dari pemerintah daerah yang hadir Renumerasi, DJA) memaparkan model analisis dampak fiskal dalam konsultasi publik tersebut adalah perwakilan dari Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), Bagian Kepegawaian Daerah (BKD), dan Organisasi dan Tata Laksana/Organisasi dari beberapa kabupaten/kota seperti: Kota Malang (dihadiri oleh Wakil Walikota Malang), Kab. Malang, Kota Batu, Kab. Jember, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kota Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Lumajang, Kab. Trenggalek, Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Probolinggo, dan Kab. Ngawi. Proses konsultasi publik dibagi menjadi dua sessi: sessi pertama dilakukan dengan para pakar dari perguruan tinggi, sedangkan sessi kedua dilakukan dengan perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Konsultasi publik dimulai dengan pemaparan Konsep Penggajian dan Tunjangan yang disampaikan oleh Ketua Tim Perumus RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS, Bapak Satya Susanto (Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunerasi– Dit HPP, Ditjen Anggaran-Kementerian Keuangan, Bapak Bambang Banu S (Universitas Negeri Malang) bertindak dilanjutkan dengan pemaparan analisis dampak sebagai narasumber dalam konsultasi publik fiskal oleh Prof. Candra F. Ananda dan Bapak Luhur Fajar Martha. Diskusi dan tanya jawab pada sessi pertama dipandu oleh GIZ Team Leader of Public Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 4 Tahun 2015.

5


Finance yakni Bapak Budi Sitepu, dan sessi kedua dipandu oleh GIZ Team Leader of Public Administration yakni Ibu Hartian Silawati. Sejumlah tanggapan dan masukan penting dari konsultasi publik tersebut, diantaranya adalah: 1) Analisis sensivitas perlu dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter tertentu atau dengan mengubah variabel-variabel yang paling sensitive. 2) Pembenahan sistem remunerasi perlu diimbangi dengan pembenahan manajemen PNS, termasuk data tentang PNS. 3) Terkait sistem penggajian, selain mengubah sistem rekruitment juga perlu diberlakukan sistem reward dan punishment. Bapak Abdul Sani (Universitas Islam Negeri Maulana Malik

4) Pada saat sistem dibangun maka seluruh Ibrahim) bertindak sebagai narasumber infrastruktur lainnya harus disiapkan. 5) Terdapat kekhawatiran bahwa dengan diterapkannya sistem penggajian yang baru maka akan membebani APBD. 6) RPP yang sedang disusun diharapkan harmonis dengan peraturan kebijakan lainnya dan sifatnya mengikat. 7) Dalam penyusunan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS, ada wacana untuk melakukan klustering K/L dan Pemda berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan.

Disamping itu, hasil diskusi juga menghasilkan beberapa pokok pikiran dan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RPP Gaji, antara lain: 1) Pengembangan sistem penggajian yang baru harus merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang dapat menjamin peningkatan produktivitas PNS. 2) Sistem penggajian yang baru harus mengadopsi karakteristik lokal dan seluk beluknya, struktur pemerintahan, dan budaya. 3) Reformasi sistim penggajian harus didukung dengan adanya political will yang kuat dari Suasana konsultasi publik model analisis dampak fiskal sistem penggajian PNS di Malang, 1 Oktober 2015 pemerintah untuk mengimplementasikannya. 4) Reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, hal ini dapat dilakukan melalui sistem penggajian pay for performance scheme yang telah diterapkan juga oleh sejumlah negara. Konsultasi Publik Model Analisis Dampak Fiskal Sistim Penggajian PNS di Mataram, NTB, 3 November 2015. Konsultasi Publik kedua untuk mendiskusikan naskah kebijakan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS dilaksanakan di Mataram, Lombok Barat, pada tanggal 03 November 2015. Konsultasi publik kali ini dihadiri oleh para pakar dari sejumlah perguruan tinggi di provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni dari Universitas Mataram, STIE Yapis dompu, Mataram, STIE 45 Mataram, Universitas Islam AlKeuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 4 Tahun 2015.

6


Azhar Mataram, dan Universitas Gunug Rinjani Mataram. Selain itu, hadir pula para praktisi dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan Organisasi dan Tata Laksana/Tata Pemerintahan dari Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bapak Wakiran (Direktur Kompensasi ASN, BKN) menyampaikan penjelasan mengenai sistem remunerasi di Indonesia

Konsultasi publik di Mataram ini dibuka oleh Bapak Wakiran, Direktur Kompensasi ASN-Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan konsep kebijakan remunerasi kedepan dipaparkan oleh Ketua Tim Perumus RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS yang juga Kepala Sub Direktorat Remunerasi, Ditjen Anggaran, Bapak Satya Susanto. Dalam acara tersebut, Bapak Fajar Luhur, pakar dari Universitas Indonesia, memaparkan model analisis dampak fiskal kebijakan remunerasi dan melakukan simulasi atas berbagai scenario sistim penggajian baik di pusat maupun di daerah. Ada beberapa pandangan dan catatan penting yang diperoleh selama konsultasi publik berlangsung, antara lain: 1) Pokok pengaturan Remunerasi dalam Undang-Undang ASN: a. Dalam Undang-Undang ASN diatur kebijakan mengenai penggajian PNS: o Kepada PNS diberikan gaji yang adil dan layak (Pasal 79) o Kepada PNS diberikan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan (Pasal 80) Bapak Muhammad Adnan (BPPKD Kabupaten Lombok Baarat) Pengaturan gaji dan tunjangan memberikan input dan masukan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 81). b. Sistem penggajian menggunakan merit sistem (pay for performance); c. Gaji dan tunjangan PNS pemerintah pusat dibebankan pada APBN serta gaji dan tunjangan PNS pemerintah daerah dibebankan pada APBD. 2) Opsi Sistim penggajian

o

Saat ini ada 2 opsi sistim penggajian yang dikembangkan, yaitu: single salary system dan simple salary system. Kedua sistim ini memiliki kelebihan dan kekurangan, namun pemilihan salah satu diantaranya perlu memperhatikan dampaknya terhadap: a. Keuangan negara (penyediaan dana untuk pembayaran gaji dan kewajiban pemerintah untuk pembayaran dana pensiun)  fiscal capability and sustainability. b. Kinerja PNS (sistim penggajian harus dapat memberikan insentif bagi peningkatan kinerja PNS) 3) Beberapa pemikiran mengenai implementasi perbaikan sistim remunerasi PNS:


7


a. Komponen penghasilan PNS yang cukup banyak saat ini (dalam bentuk berbagai tunjangan, honorarium, uang rapat, dll) disederhanakan secara bertahap mengarah pada komponen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN. b. Secara bertahap, pemberian gaji kepada PNS lebih adil dan layak (adil: berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan; dan layak: diarahkan untuk meningkatkan Bapak Hasan Bisri (Kepala BKD Kabupaten Sumbawa) memberikan kesejahteraan PNS). input dan masukan c. Simulasi yang dilakukan diawali dengan asumsi budget neutral, mengingat porsi belanja pegawai dalam APBN (saat ini sekitar 20%) telah menyamai negara-negara maju. Peningkatan gaji akan dilakukan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan negara. Konsultasi Publik Model Analisis Dampak Fiskal Sistim Penggajian PNS di Banjarmasin, 19 November 2015. Konsultasi publik ketiga untuk mendiskusikan naskah kebijakan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS dilaksanakan di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 19 November 2015. Konsultasi publik ketiga ini dihadiri oleh para pakar dari sejumlah perguruan tinggi di provinsi Kalimantan Selatan, yakni dari Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Achmad Yani, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, STIE Nasional Banjarmasin, dan STIE Pancasetia Tim Perumus RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas memamparkan Banjarmasin. Selain para pakar dari perguruan tinggi model analisis dampak fiskal penggajian PNS hadir pula perwakilan pemerintah daerah yang diwakili oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan Organisasi dan Tata Laksana/Tata Pemerintahan. Adapun pemerintah daerah yang hadir dalam konsultasi publik tersebut adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Perwakilan peserta dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Laut, Kabupaten Tapin, dan Pemerintah Daerah memberikan input dan masukan Provinsi Kalimantan Selatan. Juga hadir dalam acara tersebut GIZ advisor dari Kamboja, Ms. Theavy, untuk melihat proses konsultasi publik dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 4 Tahun 2015.

8


Konsultasi Publik dibuka oleh Bapak Bambang Dayanto Sumarsono, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB. Sedangkan konsep kebijakan remunerasi kedepan dipaparkan oleh Ketua Tim Perumus RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS yang juga Kepala Sub Direktorat Remunerasi, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Bapak Satya Susanto. Dalam acara tersebut, Bapak Luhur Fajar Martha, pakar dari Universitas Indonesia, memaparkan model analisis dampak fiskal kebijakan remunerasi dan melakukan simulasi atas berbagai skenario sistem penggajian baik di pusat maupun di daerah.

Bapak Bambang Dayanto Sumarsono (Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Aparatur, KemPAN-RB membuka konsultasi publik

Sesuai perkembangan penyusunannya, saat ini terdapat dua versi sistim penggajian yang digagas oleh berbagai pihak, yang didasarkan pada pertimbangan dan pemikiran tertentu. Dalam konsultasi pubik di Banjarmasin ini kedua versi dimaksud dipaparkan dan didiskusikan guna memperoleh pandangan, tanggapan, dan masukan dari peserta. Secara garis besar, perbandingan antara kedua versi sistim penggajian PNS adalah sebagai berikut: Topik

Versi I

Versi II

Gaji

Dihitung berdasarkan beban tugas, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan (Pay by position).

Disusun berdasarkan indeks penghasilan dengan rasio 1 : 11

Tunjangan Kinerja

Terdiri dari: 1) Tunjangan Kinerja Organisasi 2) Tunjangan Kinerja Individu 3) Tunjangan Kinerja tertentu

10% dari Gaji.

Jenjang Jabatan

29 Grade.

21 grade

Tunjangan Kemahalan

Cost of living adjustment: 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri.

Persentase tertentu dari gaji yang didasarkan pada indeks kemahalan daerah

Penghasilan lain

Masih dimungkinkan:Apabila tidak dapat diapresiasi oleh Tukin.  Merupakan diskresi Presiden selaku Kepala Pemerintahan;  Memberikan ruang untuk pemberian selisih penghasilan apabila dengan pemberlakuan PP tsb, terjadi penurunan penghasilan sesuai ketentuan.

Tidak ada penghasilan lain selain gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan


9


2. Pembangunan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pembangunan kapasitas sumber daya manusia merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di bidang pengelolaan keuangan publik, ada dua topik besar yang menjadi fokus dukungan program TRANSFORMASI, yaitu: 1) Pelatihan Keuangan Daerah (PKD), dan 2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat-Daerah (AKPD). Penguatan sistim Pelatihan Keuangan Daerah (yang sebelumnya dikenal dengan Kursus Keuangan Daerah dan Kursus Keuangan Daerah Khusus) dilakukan untuk mendukung program dan misi Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengembangan jabatan fungsional AKPD dilakukan untuk mendukung program dan misi Sekretariat DJPK dalam pengoperasian dan pengadministrasian jabatan fungsional tersebut dalam rangka pengembangan karir aparatur pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Pengembangan PKD dan AKPD perlu dilakukan secara harmonis dan synergi mengingat kedua komponen tersebut saling melengkapi dan memiliki kontribusi besar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam Blueprint Transformasi Kelembagaan, DJPK menargetkan untuk melatih 82,000 aparatur daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2016. Dalam kaitan ini, DJPK meminta dukungan TRANSFORMASI untuk penyempurnaan lebih lanjut sistim PKD. 2.1.

Pelatihan Keuangan Daerah (PKD)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dalam hal ini Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah menerapkan dua macam pelatihan keuangan daerah, yaitu pelatihan untuk enduser (pejabat dan staf Pemerintah Daerah) dan pelatihan untuk calon pelatih (Training of Trainers TOT). TOT diselenggarakan bekerjasama dengan 7 perguruan tinggi negeri sebagai centers. Sedangkan pelatihan untuk end-user DJPK sedang mengembangkan metodakerja sama dengan pemerintah daerah yang bersangkutan dalam bentuk “in-house training”; dimana DJPK menyediakan metode, silabus, modul, kriteria seleksi peserta, serta menunjuk trainers; sedangkan Pemerintah Daerah dalam menunjuk pesertanya dan menyediakan fasilitas pelaksanaan pelatihan. Setelah sampai tahun 2015 program TOT menghasilkan para trainers yang siap dengan 6 (enam) topik pelatihan, tahun 2016 ini DJPK akan lebih berkonsentrasi ke program pelatihan langsung kepada pejabat dan staf pemerintah daerah melalui kerjasama dalam bentuk in-house training. Pelatihan didukung dengan 2 format modul, yaitu “specialized modules” dan “integrated modules”. Specialized modules terdiri dari 6 modul yang masing-masingnya berisi topik tertentu – Perencanaan dan Penganggaran, Pendapatan, Manajemen Belanja, Penatausahaan Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Milik daerah, dan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan “integrated modules” mengintegrasikan berbagai topik pelatihan ke dalam 4 tingkatan – Basic, Intermediate, Advanced, dan Executif – serta satu modul khusus untuk “frontliner”. Dalam rangka mensosialisasikan program “in-house training” ini, DJPK telah mengadakan “workshop mini” di berbagai provinsi, dimana workshop tersebut diikuti oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Tahun 2016, TRANSFORMASI juga akan memberikan dukungan, mulai dari sistem untuk mensosialisikan program maupun penyelenggaraannya. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 4 Tahun 2015.

10


Workshop Penyiapan Petunjuk Teknis Kerjasama dengan Daerah, Jakarta, 29-30 Oktober 2015 Agar program “in-house training” dapat diselenggarakan secara efektif, DJPK – dalam hal ini Direktorat PKD – sedang mempersiapkan perangkat prosedur dan petunjuk teknis yang mengatur peran masing-masing pihak, yaitu DJPK dan Pemerintah Daerah, dan juga pihak lain seperti perguruan tinggi (PKD training center) yang telah menghasilkan trainers. Salah satu tahapan dalam penyusunan prosedur tersebut adalah penyelenggaraan “Workshop Penyusunan Draft Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah” pada tanggal 29-30 Oktober 2015. Penyusunan draft ini dilakukan oleh tim Direktorat PKD yang dipimpin oleh Ibu Mariana Dyah Savitri, dibantu oleh TANSFORMASI. Dalam workshop ini Direktur PKD, Bapak Achmad Yani juga memberikan arahan, baik untuk penyusunan juknis, maupun pengembangan program pelatihan secara keseluruhan.

Suasana Workshop Persiapan Juknis Kerjasama dengan Daerah di Hotel Doubletree Jakarta, 29-30 Oktober 2015

Tim telah berhasil menyusun draft Perdirjen tersebut, dan selanjutnya akan dibahas di berbagai unit yang berkepentingan di lingkungan DJPK. Diharapkan awal tahun 2016 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah ini sudah ditandatangani dan disosialisasikan, agar program “in-house training” dapat diselenggarakan secara lebih efektif. 2.2.

Jabatan Fungsional ‘Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berinisiatif untuk mengembangkan jabatan fungsional ‘Analis Keuangan Pusat-Daerah’ (AKPD) sebagai bagian dari upaya profesionalisasi aparatur pengelola keuangan. Inisiatif tersebut telah direalisasikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat-Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri tersebut, Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat-Daerah dan telah diterbitkan juga Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam tahap persiapan implementasi peraturan diatas, tahap awal adalah perlunya dirumuskan lebih rinci mengenai pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengisi jabatan fungsional sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) khususnya yang Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 4 Tahun 2015.

11


mempersyaratkan adanya uji kompetensi yang meliputi kompetensi teknis dan kompetensi perilaku. Pemberlakukan Penyesuaian/Inpassing ditetapkan sampai dengan akhir Februari 2016. Bagi ASN yang belum mengikuti Penyesuaian/Inpassing sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka ASN tersebut diwajibkan untuk mengikuti pelatihan di bidang Analisis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai persyaratan pengangkatan untuk pertama kali. Untuk peningkatan karir ke jenjang jabatan fungsional AKPD berikutnya maka seluruh Pejabat Fungsional AKPD wajib untuk mengikuti pelatihan penjejangan bidang analisis keuangan pusat dan daerah. Dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan bagi pejabat fungsional Analis Keuangan PusatDaerah, sejumlah pemikiran telah didiskusikan untuk mensinergikan pengembangan kapasitas pejabat Akpd DENGAN sistim pengembangan karir aparatur daerah melalui pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, dukungan TRANSFORMASI untuk operasionalisasi jabatan fungsional tersebut dapat dilakukan secara paralel dengan program penguatan sistim pelatihan keuangan daerah. Untuk menyusun rencana kerja lebih rinci guna menunjang operasionalisasi jabatan fungsional tersebut, TRANSFORMASI dan Sekretariat DJPK telah menyusun kegiatan bersama yang dituangkan dalam work plan penguatan sistim pelatihan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya didukung oleh suatu tim konsultan internasional, PARTICIP.

3. Pembiayaan Perubahan Iklim Pembiayaan perubahan iklim (climate financing) merupakan isu penting dalam upaya global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Berbagai upaya mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim memerlukan pembiayaan dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri; pemerintah maupun swasta. Salah satu prasyarat untuk mengoptimalkan mobilisasi dan pemanfaatan dana publik dalam pembiayaan perubahan iklim adalah tersedianya mekanisme pembiayaan dan kebijakan nasional yang memenuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik (good financial governance). Program TRANSFORMASI turut berperan mendukung upaya penerapan prinsipprinsip good financial governance dalam kebijakan pembiayaan perubahan iklim. Saat ini terdapat 3 (tiga) bidang intervensi dimana TRANSFORMASI memberikan dukungan dalam kebijakan pembiayaan perubahan iklim: (i) perumusan mekanisme hibah untuk pembiayaan Rencana Aksi Daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca (RAD GRK), (ii) kajian subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, dan (iii) kajian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan publik dan tata kelola keuangan yang baik (good financial governance). 3.1. Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pada akhir tahun 2014, suatu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan RAD GRK telah disiapkan, termasuk pedoman umum pelaksanaan teknis, serta diserahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, untuk direview dan proses lebih lanjut. Saat ini, RPMK tersebut sedang direview oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait seperti Bappenas dan Kementerian/Lembaga lainnya.


12


Sampai dengan akhir Desember 2015 belum ada perkembangan yang berarti terkait dengan penyelesaian RPMK dimaksud. Pimpinan unit yang memiliki fungsi perumusan kebijakan pembiayaan perubahan iklim telah meminta TRANSFORMASI untuk melanjutkan dukungan bagi penyelesaian RPMK dimaksud dan mengkaitkannya dengan upaya mobilisasi dana-dana ICTTF. Tindak lanjut mengenai rencana penyelesaian RPMK dimaksud belum dibahas oleh TRANSFORMASI dan PKPPIM. 3.2. Opsi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Lebih Tepat Sasaran Kebijakan yang berlaku saat ini di bidang subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak tepat sasaran. Idealnya, subsidi disaluran ke rumah tangga sasaran dan bukan diterapkan untuk harga barang seperti halnya subsidi BBM. Ketika subsidi diterapkan pada harga barang, maka pihak yang memiliki kemampuan daya beli yang lebih tinggi akan lebih banyak mengkonsumsi barang yang disubsidi tersebut sehingga subsidi justru tidak tepat sasaran. GIZ mendukung Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam melakukan kajian subsidi BBM yang lebih tepat sasaran sebagai masukan dalam mendesain kebijakan subsidi BBM kedepan. Kebijakan Pemerintah pada awal tahun 2015 untuk mencabut subsidi jenis BBM RON 88 (premium), seperti yang tertuang dalam Perpres 191/2014, sejauh ini dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat dikarenakan momentum yang tepat pada saat harga minyak dunia mengalami penurunan tajam. Harga jual eceran BBM bersubsidi dan non subsidi yang tidak terpaut jauh juga mengurangi insentif untuk melakukan penyelundupan BBM. Persoalan akan muncul ketika harga minyak dunia kembali naik di kemudian hari. Jika harga minyak dunia naik dan pemerintah memutuskan memperbesar nilai subsidi, maka selisih harga BBM bersubsidi dan non subsidi kembali melebar sehingga potensi penyelundupan BBM akan muncul kembali. Disamping itu, apabila subsidi BBM masih berupa subsidi harga, bukan subsidi orang, maka subsidi akan tidak tepat sasaran dan tidak adil. Berkaca pada pengalaman yang lalu, sistim distribusi tertutup yang diterapkan untuk BBM bersubsidi hingga saat ini juga belum berjalan secara efektif karena belum ada mekanisme kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. TRANSFORMASI mendukung Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dalam melakukan kajian mengenai opsi kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dengan menugaskan sebuah Tim Konsultan di bawah naungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI). Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan oleh konsultan, mulai dari desk study, riset lapangan, analisa data, dan penyusunan laporan. Pejabat Pusat Kebijakan APBN-BKF dan Advisor GIZ secara pro-aktif mendampingi pelaksanaan kajian dengan menyelenggarakan beberapa FGD dan turut serta dalam survai lapangan. Keterlibatan langsung pejabat BKF dalam proses kajian merupakan bagian dari strategi pengembangan kapasitas internal BKF. Laporan studi mengenai ‘Opsi Kebijakan Subsidi BBM yang lebih Tepat Sasaran” telah diselesaikan dan didiskusikan dalam berbagai workshop dan FGD. Hasil rekomendasi studi ini antara lain memberikan sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistim subsidi BBM. Laporan studi yang telah disetujui oleh Badan Kebijakan Fiskal tersebut telah dicetak dan didistribusikan kepada para stakeholder sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang subsidi BBM. Suatu Seminar tentang subsidi BBM sedang direncanakan untuk memperkenalkan rencana perubahan sistim subsidi yang lebih tepat sasaran serta memeperoleh masukan dari masyarakat mengenai wacana yang sedang dibangun.


13


3.3. Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran Sebagai bagian dari upaya pembaharuan sistim subsidi, khususnya subsidi energi, opsi mengenai kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran perlu dikaji dan didesain kembali. Selain nilai subsidi listrik yang cukup besar, yang memberikan beban berat bagi anggaran negara, sistim subsidi yang diterapkan saat ini juga dinilai kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, meminta dukungan TRANSFORMASI untuk pelaksanaan suatu kajian yang dapat menghasilkan Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang lebih tepat sasaran. Langkah yang dilakukan mulai dari mereview sistim subsidi listrik yang diterapkan saat ini dan mengusulkan alternatif kebijakan yang dapat ditempuh sehingga pemberian subsidi listrik dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Untuk melaksanakan kajian subsidi listrik tersebut, TRANSFORMASI dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menunjuk suatu tim ahli yang terdiri dari 3 akademisi dari Universitas Indonesia, yaitu Riyanto Umar, Khairunurrofiq dan Chaikal Nuryakin. Dalam melaksanakan tugasnya, tim ini bekerjasama dengan pejabat BKF dan advisor TRANSFORMASI. Pelaksanaan kajian secara bersama-sama ini dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan kapasitas (capacity development) internal BKF sehingga di masa depan para peneliti BKF dapat melakukan kaijan secara mandiri dengan kualitas yang semakin baik. Sampai dengan akhir bulan Desember 2015, sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh tim ahli, mulai dari penyusunan operational plan, review terhadap kajian yang sudah ada, survai lapangan dan pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan. Hasil kajian telah didiskusikan pada berbagai FGD dan workshop di Jakarta dan di Bandung. Secara paralel, pokok-pokok kajian dan rekomendasi dari studi ini juga dikomunikasikan dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penyempurnaan sistim subsidi listrik serta menyediakan masukan bagi Pemerintah dalam proses perumusan kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Laporan akhir studi telah direview bersama oleh tim ahli dan staf BKF. Laporan yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya dicetak untuk didistribusikan kepada pihak-pihak terkait. Suatu seminar tentang subsidi listrik (bersama-sama dengan subsidi BBM) sedang direncanakan untuk memperkenalkan rencana perubahan sistim subsidi yang lebih tepat sasaran serta memeperoleh masukan dari masyarakat mengenai wacana yang sedang dibangun. Transfer of Knowledge Kajian Kebijakan Subsidi Listrik yang lebih tepat sasaran, Anyer, 12-13 November 2015. Dalam rangka pemantapan pemahaman mengenai kajian subsidi listrik yang telah dilaksanakan, tim ahli dari LPEM-UI telah melakukan transfer of knowledge kepada staf BKF dalam suatu program diskusi yang diselenggarakan pada tanggal 12-13 November 2015 bertempat di Hotel Marbella Anyer. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari strategi pengembangan kapasitas (capacity building strategy) bagi staf Badan Kebijakan Fiskal. Sejumlah 14 peserta hadir dalam

Bapak Rofyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF) memberikan update subsidi listrik di pembahasan APBN 2016


14


kesempatan tersebut, termasuk Bapak Rofyanto Kurniawan (Kepala PKPABN), Bapak Noor Iskandarsyah (Kepala Bidang Subsidi PKAPBN) dan Bapak Aep Soleh (Kepala Subbidang Subsidi Industri dan Rumah Tangga PKAPBN). Dalam acara tersebut, Bapak Rofyanto Kurniawan memberikan apresiasi terhadap dukungan TRANSFORMASI dan hasil rekomendasi dari kajian ini. Beliau juga memberikan update terkini dari pembahasan APBN 2016 dengan DPR terkait subsidi listrik bahwa sebanyak 24.7 juta pelanggan golongan R-1/450 VA dan R-1/900 VA akan menerima subsidi listrik pada tahun 2016 dengan total anggaran Rp. 38.38 Triliun. Dalam program transfer of knowledge dibahas secara detail metode pengumpulan data, teknik simulasi, dan analisis dampak fiskal dan ekonomi dari subsidi listrik kWh tertentu (terhadap APBN, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan). Selain itu, berbagai skenario awal yang diuji dengan data primer dalam kajian ini juga dibahas secara teknis, yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut: Skenario

Golongan

Bapak Anda Nugroho (Peneliti BKF) memberi masukan terhadap kajian subsidi listrik

Treatment Kebijakan Subsidi

Keterangan

S1

R1-450 VA

Tarif Rp. 1,532 per kWh (naik dari Rp. 415 per kWh) dan bantuan langsung non cash sebesar Rp. 60,000 per bulan

Skenario subsidi dengan Rp tertentu, tarif keekonomian

S2

R1-900 VA

Subsidi tetap sebesar Rp. 928 per kWh dengan Tarif mengambang per kWh sampai dengan 60 kWh, lebih dari 60 kWh TTL keekonomian

Subsidi tetap, sebesar Rp/kWh, dengan quota

S3

R1-450 VA

Tarif Rp. 1,532 per kWh (naik dari Rp. 415 per kWh) ) dan bantuan langsung non cash sebesar Rp. 80.000 per bulan

Skenario subsidi dengan Rp tertentu, tarif keekonomian

S4

R1-900 VA

Subsidi tetap sebesar Rp. 928 per kWh dengan Tarif mengambang sampai dengan 80 kWh, lebih dari 80 kWh TTL keekonomian

Subsidi tetap sebesar Rp/kWh,, dengan quota

S5

R1-450 VA

Subsidi tetap sebesar Rp. 1,100 per kWh dengan tarif mengambang sampai dengan 60 kWh, lebih dari 60 kWh berlaku TTL

Subsidi tetap Rp /kWh, dengan quota dan tarif

progressive

progressive S6

R1-900 VA

Subsidi tetap sebesar Rp. 928 per kWh dengan tarif mengamban sampai dengan 60 kWh, lebih dari 60 kWh berlaku TTL

progressive S7

R1-450 VA

Subsidi tetap Rp/kWh sebesar Rp. 700 per kWh sampai dengan 60 kWh, Selebihnya TTL

progressive S8

R1-900 VA

Subsidi tetap Rp/kWh sebesar Rp. 500 per kWh sampai dengan 60 kWh, Selebihnya TTL

Ada kenaikan Tarif, Subsidi tetap Rp /kWh, dengan quota dan tarif

progressive

progressive Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 4 Tahun 2015.

15


Dalam melakukan simulasi, beberapa asumsi yang digunakan dalam proses perhitungan antara lain adalah: (i). Jumlah pelanggan R-1/450 VA adalah 23.7 juta, (ii). Jumlah pelanggan R-1/900 VA adalah 22.9 juta, dan (iii). Harga keekonomian TTL adalah Rp. 1,532 per kWh. Adapun data yang digunakan adalah data SUSENAS 2013, SUSENAS 2014 dan data PLN 2014. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan Statistical Analysis Software (SAS). Perhitungan dampak kenaikan TTL terhadap inflasi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: 1) Metode BPS (share inflasi) yang menghitung dampak langsung dengan cara mengalikan bobot atau andil dengan kenaikan TTL rumah tangga dalam formula sebagai berikut Dampak Langsung Inflasi = 2.98 * kenaikan TTL Rumah Tangga

2) Menggunakan Model VAR LPEM UI, yang menyatakan bahwa setiap kenaikan TTL sebesar 10%, akan ada tambahan inflasi 1.2%. Dari berbagai skenario tersebut dengan melihat kepada analisis dampak sosial dan ekonomi, penajaman dilakukan pada skenario yang dimodifikasi yaitu pembatasan konsumsi 80 kWh bagi pelanggan R-1/450 VA dan 60 kWh bagi pelanggan R-1/900 VA. Lebih daripada itu dikenakan tarif non subsidi. Hasil kajian ini akan direview secara menyeluruh oleh tim PKAPBN BKF dan akan dikembalikan kepada peneliti BKF untuk dicek kembali terutama pada perhitungan dampak fiskal dan inflasi sehingga ketika kajian ini dipublikasikan kepada publik umum akan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kedepannya,, dibutuhkan suatu strategi komunikasi ketika pembahasan subsidi listrik dalam RAPBN 2016 dengan DPR.

Suasana transfer of knowledge yang diadakan di Hotel Marbella Anyer, 12-13 November 2015

Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik (Public Finance/Financial Governance) mulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 15 April 2014 dan berkantor di Gedung Kementerian Keuangan (Gedung Radius Prawiro Lantai 5). Pada triwulan 4 Tahun 2015, Tim ini terdiri dari 3 (tiga) advisor yaitu: Budi Sitepu, Nathalia Marthaleta, dan Eneng Fathonah. Sejak Oktober 2015 salah satu public finance advisor, Sonny Syahril, mendapat tugas baru sebagai team leader ‘Indonesia NAMA Financing Suport‘ (INFIS) yang berkedudukan di BAPPENAS. Pembagian tugas sehari-hari para advisor dilakukan sebagai berikut: 1. Budi Sitepu, selaku Team Leader, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas tim secara keseluruhan. Yang bersangkutan juga diberi tugas sebagai strategic area manager pembiayaan reformasi birokrasi yang antara lain bertanggungjawab atas kegiatan analisa terhadap dampak fiskal dari kebijakan sistim remunerasi dan pensiun. 2. Nathalia Marthaleta, Advisor Public Finance, bertanggungjawab terhadap kegiatan seharihari pelaksanaan kajian pembiayaan perubahan iklim dan kebijakan subsidi. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Kuartal 4 Tahun 2015.

16


3. Eneng Fathonah, Advisor Public Finance, bertanggungjawab terhadap kegiatan sehari-hari pelaksanaan capacity development di bidang pengelolaan keuangan publik dan analisa dampak fiskal reformasi birokrasi. Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik ini didukung oleh 1 (satu) manager administrasi yaitu Mila Ridwan dan 1 (satu) asisten administrasi yaitu Suparno. Untuk meningkatkan dukungan bagi penguatan sistim pelatihan pengelolaan keuangan daerah, suatu tim konsultan (PARTICIP) membantu pelaksanaan tugas TRANSFORMASI. Tim konsultan tersebut terdiri dari: 1. Michael Palmbach, Team Leader Particip, bertanggung jawab dalam pelaksaaan proyek penguatan sistem Pelatihan Keuangan Daerah (PKD) 2. Riri Chaidir, Expert for Local Financial Management, Particip, bertanggungjawab terhadap aspek pengelolaan keuangan daerah. 3. Tina T. K Intan, Expert for Human Resources Management and Capacity Development, Particip, bertanggungjawab terhadap aspek manajemen dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia 4. Lisa Astrida, Office Manager, bertanggungjawab terhadap


17


GIZ TRANFORMASI Public Finance/Financial Governance Team Budi Sitepu

Nathalia Marthaleta

 Team Leader  +62 81586003893  [email protected]

 Advisor on Public Finance  +62 8119208448  [email protected]

Eneng Fathonah

Mila Ridwan

 Advisor on Public Finance  +62 8111995787  [email protected]

 Office Manager  +62 81388808031  [email protected]

Suparno

Michael Palmbach

Driver  + 62 81314600760

 Team Leader PARTICIP  +62 81287418673  [email protected]

Tina T. K. Intan  HRM Expert PARTICIP  +62 8787251841  [email protected]

Riri Chaidir  Local Finance Expert PARTICIP  +62 81280590388  [email protected]

Lisa Astrida Office Manager PARTICIP  + 62 8111220497  [email protected]


18

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Menara BCA Lantai 46 Jl. M. H. Thamrin 1, Jakarta 10310 T + 62 21 235 87 121/122/123 F + 62 21 235 87 120 I www.giz.de

TRANSFORMASI-6. Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

Recommend Documents