TRANSFORMASI-4. Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

TRANSFORMASI-4

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik Laporan Triwulan II Tahun 2015

Transforming Administration – Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

Daftar Isi Latar Belakang .................................................................................................................................................................................................... 2 1. Dampak Fiskal Reformasi Birokrasi ............................................................................................................................................ 4 2. Pembangunan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah ............................................................................................... 9 2.1. Pelatihan Keuangan Daerah (PKD) ................................................................................................................................... 10 2.2. Jabatan Fungsional ‘Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)’ .............................................................. 10 3. Pembiayaan Perubahan Iklim ........................................................................................................................................................ 11 3.1. Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan RAD GRK ....................................................................................................... 11 3.2. Opsi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Lebih Tepat Sasaran ............................... 12 3.3. Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran ............................................................................... 13 Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik ........................................................................................................ 16

Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Triwulan II Tahun 2015.

1


Latar Belakang Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi kesempatan korupsi, dan memperkuat pelayanan publik, khususnya ketika Pemerintah Indonesia berusaha mencegah terjadinya ‘middle-income trap’. Administrasi publik di Indonesia saat ini belum mampu menyediakan pelayanan publik yang efisien dan efektif yang berorientasi pada kebutuhan warga. Berdasarkan data peringkat internasional, rendahnya tingkat pelayanan publik merupakan salah satu penyebab lambatnya pembangunan ekonomi dan masyarakat di Indonesia. Aparatur sipil negara kurang mendapat pelatihan yang baik, rotasi jabatan terlalu sering dilakukan, dan promosi serta penyesuaian gaji tidak berorientasi kinerja. Perubahan pola pikir aparatur sipil negara sangat diperlukan untuk melayani publik secara adil. Dampak fiskal dari reformasi birokrasi kurang mendapat perhatian dari tahap awal serta kurangnya alternatif model pembiayaan. Meskipun target reformasi birokrasi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta diterjemahkan ke dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan road-map reformasi birokrasi pada tingkat pusat dan daerah, implementasi antar daerah sangat berbeda satu dengan lainnya tergantung dari “political will” dari masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha membangun program reformasi birokrasi nasional dengan pendekatan menyeluruh, melakukan review atas efektivitas biaya, memperkenalkan orientasi kinerja dan mengedepankan profesionalisme dalam penyediaan layanan publik. Program GIZ TRANSFORMASI (Transforming Administration Strengthening Innovation) memberikan dukungan bagi stakeholder terkait di tingkat pusat dan daerah dalam perumusan dan implementasi kebijakan, pengembangan instrumen dan mekanisme untuk penguatan “evidence based policy making” serta mempromosikan inovasi pelayanan public yang ramah lingkungan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada layanan. Tujuan program TRANSFORMASI adalah untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan administrasi publik yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi warga. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi program ini tidak hanya membangun pendekatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi untuk implementasi yang berkelanjutan. Pendekatan pada tingkat nasional dan daerah diidentifikasi, disempurnakan, dan disosialisasikan. Program ini mengedepankan pendekatan berbagi pengetahuan yang dapat mendukung pelaku utama reformasi birokrasi untuk secara bersama-sama membangun pendekatan untuk mengatasi permasalahan, mengidentifikasi praktek implementasi yang berhasil, mereplikasikannya pada tingkat nasional dan membagi pengalaman dalam diskusi-diskusi internasional di ASEAN dan OECD-OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) dan OECD Knowledge Sharing Alliance (KSA). Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan rangkaian umpan balik antara standar dan inovasi di berbagai bidang reformasi birokrasi pada tataran global, nasional, dan daerah. Untuk memperlancar upaya reformasi birokrasi di Indonesia, Program TRANSFORMASI mengedepankan pendekatan ‘multi-level’ dan ‘multi-stakeholder’, bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI).


2


TRANSFORMASI mengembangkan konsep, pengalaman, dan solusi bersama-sama dengan mitra kerja untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB). Kegiatan yang dilakukan saat ini merupakan kelanjutan dari implementasi instrumen yang telah dibangun oleh program kerjasama sebelumnya, seperti ‘coaching clinic’ yang memungkinkan aparatur sipil negara mencari dukungan untuk mengatasi masalah teknis yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Program ini juga memperkuat pusat penghubung reformasi nasional (national hub) yang ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) dengan mendukung pelaku utama (Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri) dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta berfungsi sebagai interface antara berbagai Kementerian dan Lembaga. TRANSFORMASI juga mendukung “reform corner”, yaitu suatu mekanisme pertukaran pengetahuan antara tim reformasi birokrasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, tiga diantaranya telah dipilih untuk dikembangkan secara lebih rinci, yaitu sistim promosi dan rekruitmen terbuka, profesionalisasi aparatur sipil negara, dan pengelolaan remunerasi, dengan tujuan untuk memperkuat orientasi kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Reformasi birokrasi hanya akan dapat diimplementasikan apabila tersedia ruang fiskal yang cukup untuk membiayai kebijakan reformasi. Oleh karena itu, program TRANSFORMASI akan bekerja dengan mitra kerja utama untuk membangun ‘evidence based policy analysis’ terutama berkaitan dengan dampak dari reformasi remunerasi. Hal ini merupakan pra-syarat bagi pengelolaana reformasi dan menghindarkan konflik antara ruang fiskal dan penggajian aparatur sipil negara. Berdasarkan kerjasama sebelumnya dengan Kementerian Keuangan, program TRANSFORMASI juga melanjutkan dukungannya untuk menyelaraskan pelatihan keuangan daerah dengan sistim pengembangan karir pegawai sipil pusat dan daerah. Orientasi sipil sebaiknya dimonitor oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Program TRANSFORMASI mendukung OMS tertentu dalam partisipasi dan fungsi pertanggungjawaban mereka mengawal reformasi administrasi. Melalui subnational innovation hub, pemerintah daerah membagikan pengalamannya mengenai praktek yang berhasil di bidang layanan publik dan memberikan feedback kepada pemerintah pusat untuk menyempurnakan kebijakan nasional yang telah diterbitkan (evidence based decision making) sehingga dapat memperbaiki arah reformasi. Selanjutya, pemerintah daerah dapat bekerjasama untuk meniru dan mengembangkan praktek-praktek yang baik. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya dengan agen perubahan di 19 pemerintah daerah di Indonesia. Juga dikembangkan secara bersama-sama ‘One Agency One Innovation Award’, untuk memberikan insentif bagi inovasi pelayanan publik secara nasional. Secara umum, dukungan program TRANSFORMASI dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu: reformasi birokrasi (bureaucracy reform) dan keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik (public finance/financial governance). 1) Reformasi birokrasi terdiri dari 4 (empat) dukungan strategis, yaitu arsitektur reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, reformasi birokrasi berorientasi warga, dan hub pembelajaran daerah. Tim yang bekerja pada 4 wilayah strategis ini berpusat di KemPAN-RB.


3


2) Keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik terdiri dari 2 (dua) topik utama, yaitu: dampak fiskal dari reformasi birokrasi dan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, program TRANSFORMASI juga mendukung pengembangan kebijakan pembiayaan perubahan iklim (climate finance) dari aspek tata kelola keuangan yang baik (good financial governance). Tim yang bekerja di bidang keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik berpusat di Kementerian Keuangan. Uraian berikut ini akan difokuskan pada bidang keuangan publik/tata kelola keuangan yang baik. Dukungan di bidang ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

“Tata kelola keuangan yang baik dan aparatur yang kompeten menjamin implementasi reformasi birokrasi yang efektif”.

1. Dampak Fiskal Reformasi Birokrasi Kajian mengenai dampak fiskal dari reformasi birokrasi difokuskan pada analisis keuangan terhadap sistim remunerasi dan pensiun yang didesain. Fokus ini dipilih setelah melalui serangkaian diskusi dan kesepakatan antara beberapa lembaga donor (GIZ TRANSFORMASI, Australia Indonesia Partnership for Economic Governance/AIPEG, dan Reform the Reformers Continuation/RtRC) dengan mitra kerja utama (KemPAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara). Sebagai tindak lanjut dari diskusi tersebut, telah disepakati bahwa lembaga donor terkait akan memberikan dukungan bagi Tim Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi ASN (yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015) untuk melakukan studi dampak fiskal dari sistim penggajian dan pensiun yang dirancang. Studi tersebut mencakup pembangunan suatu financial modelling yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan simulasi terhadap berbagai variable dalam sistim penggajian dan kajian terhadap best practices di negara lain yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Dalam kaitan ini, GIZ TRANSFORMASI dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran (selaku Ketua Tim Perumus RPP) telah mendesain suatu kerangka kerja bersama untuk menyempurnakan draft RPP Gaji yang telah disiapkan berupa:     

Penyediaan tenaga ahli (nasional dan internasional) untuk melakukan kajian fiskal atas sistim penggajian yang dirancang. Pelaksanaan uji petik dan pengumpulan data di berbagai daerah. Pembangunan financial modelling untuk sistim penggajian. Pelaksanaan konsultasi publik di beberapa daerah. Pelaksanaan workshops/FGD untuk pengayaan materi RPP Gaji.

Untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, GIZ TRANSFORMASI telah menunjuk 2 (dua) tenaga ahli nasional di bidang keuangan publik, yaitu Prof. Dr. Candra F. Ananda (Universitas Brawijaya) dan Luhur Fajar Martha (Universitas Indonesia) serta 1 (satu) tenaga ahli international dari German University of Administrative Sciences Speyer, Germany, yaitu Prof. Dr. Gisela Faerber. Secara teknis, para tenaga ahli tersebut dibantu oleh beberapa ahli dari Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.


4


Dalam kurun waktu April-Juni 2015, sejumlah kegiatan telah dilakukan bersama yaitu penyusunan awal model analisis dampak fiskal sistim remunerasi, uji petik dan pengumpulan data di Provinsi Jawa Barat (27-28 Mei 2015) dan Provinsi Bali (10-11 Juni 2015), serta workshop untuk mendiskusikan temuan awal dari analisis yang dilakukan serta paparan mengenai model analisis keuangan yang dikembangkan (Jakarta, 3 Juni 2015). Data mengenai belanja pegawai daerah diperoleh dari laporan realisasi APBD Tahun 2013 yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Ditjen Perimbangan Keuangan. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan oleh suatu tim data entry yang terdiri dari 10 orang dengan dukungan pembiayaan dari AIPEG. Untuk memberikan informasi mengenai hasil analisis fiskal dari sistim penggajian yang dilakukan, tim ahli telah mempresentasikan pengembangan formula analisis dampak fiskal sistim remunerasi di hadapan Deputi Sumber Daya Manusia, KemPAN-RB, Bapak Setiawan Wangsaatmaja. Paparan dilakukan di Kantor KemPAN-RB pada tanggal 29 Juni 2015. Disamping para pejabat KemPAN-RB terkait, acara paparan juga dihadiri oleh perwakilan lembaga donor (GIZ TRANSFORMASI, AIPEG, RtR-C). Masukan dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil diskusi tersebut dibahas lebih lanjut dalam rapat Tim Perumus RPP Gaji yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2015 di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Uji Petik dan Pengumpulan Data di Bandung, 27-28 Mei 2015 Uji petik dan pengumpulan data di Bandung dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk: 1) memperkenalkan konsep sistim penggajian berdasarkan UU 5/2014 dan memperoleh masukan dari Pemerintah daerah terkait dengan skema sistem penggajian yang sedang dikembangkan; 2) melakukan pengujian lapangan terhadap data belanja pegawai dikaitkan dengan kondisi keuangan daerah (kabupaten/kota dan provinsi) saat ini. 3) memperoleh informasi mengenai sistem penggajian di daerah, khususnya yang terkait dengan adanya Tunjangan Kinerja Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah. FGD dibuka oleh Bapak Mokhamad Syuhadak, Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara. FGD ini diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Bandung. Anggota Tim Perumus RPP Gaji yang hadir dalam FGD tersebut adalah dari Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran, BKF, DJPK), KemPAN-RB, dan BKN. FGD juga dihadiri oleh advisor GIZ TRANSFORMASI dan RtR-C.

Bapak Satya Susanto (Ditjen Anggaran) memaparkan kebijakan sistem penggajian di Indonesia

Sesi paparan yang menjelaskan mengenai kebijakan sistim penggajian disampaikan oleh Ketua Tim Perumus RPP Gaji (Bapak Satya Susanto, Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunerasi, Ditjen Anggaran). Sementara tim ahli yakni Prof. Candra Fajri Ananda dan Bapak Luhur Fajar Martha secara berturut-turut memaparkan tentang isu strategis permasalahan reformasi penggajian dan pensiun,


5


dan draft awal financial modelling. Dalam kesempatan tersebut, tim uji petik melakukan verifikasi terhadap data-data yang diperoleh dari pemerintah daerah untuk memastikan keakurasiannya. Beberapa catatan penting yang diperoleh dari FGD uji petik tersebut diantaranya adalah: 1) Terbentuknya pemahaman bahwa perubahan sistem gaji bertujuan untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, sebagai dasar pencapaian pembangunan nasional; 2) Perumusan sistem gaji yang baru akan memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri sipil. 3) Sistem gaji yang sedang dirumuskan akan menggunakan sistem grading sebagai pengganti sistem golongan/ruang yang dighunakan selama ini. 4) Perubahan sistem remunerasi akan diikuti dengan evaluasi terhadap organaisasi publik yang tepat besaran (right sizing). 5) Sistem yang dikembangkan perlu dikaji dan dievaluasi secara terus menerus untuk penyempurnaan. 6) Perlu ada jaminan fiskal untuk keberlanjutan sistem yang dikembangkan

Dr. Joko Tri Haryanto (Badan Kebijakan Fiskal) memberikan masukan terkait financial modelling

Bapak Idola Renjes Hasian (KemPAN-RB) memberikan arahan mengenai reformasi sistem gaji terkait UU ASN

(macro fiscal sustainability) 7) Perlu perencanaan yang matang dan menyeluruh (blue print) terkait dengan sistem yang dikembangkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi; 8) Diperlukan sosialisasi yang komprehensif sebelum sistem penggajian baru diterapkan. Workshop Analisis Dampak Fiskal Sistim Penggajian di Jakarta, 3 Juni 2015 Tujuan utama dari workshop adalah untuk memaparkan pandangan dan gagasan mengenai sistim remunerasi yang sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan konsep sistem penggajian yang diusulkan oleh tim ahli. Disamping itu, workshop juga ditujukan untuk mereview financial modelling yang disusun oleh tim ahli dan mendiskusikan temuan-temuan yang diperoleh terkait simulasi dari sistem gaji tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah. Workshop dibuka dan dipandu oleh Bapak Made Aria Wijaya, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran – Ditjen Anggaran, dan dihadiri oleh para anggota Tim Perumus RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS, serta perwakilan dari lembaga pemerintah terkait dan lembaga donor (GIZ TRANSFORMASI dan AIPEG). Presentasi mengenai pengalaman internasional dalam reformasi sistim penggajian pegawai negeri dilakukan oleh Prof. Gisela Faerber (Speyer University, Jerman). Sementara itu, Prof. Candra Fajri Ananda (Universitas Brawijaya) menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai sistim penggajian dan pensiun yang diikuti dengan pemaparan model penggajian oleh Fajar Luhur Martha (Universitas Indonesia). Sebagai Ketua Tim Perumus RPP Gaji, Bapak Satya Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Triwulan II Tahun 2015.

6


Susanto (Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi) mengemukakan beberapa hal pokok terkait perubahan sistim remunerasi yang diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Sejumlah kesimpulan dan catatan penting diperoleh dari diskusi tersebut, diantaranya: 1) Perubahan sistem gaji bertujuan untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, sebagai dasar pencapaian pembangunan nasional, 2) Perubahan sistem gaji tersebut akan diarahkan untuk menuju ukuran organisasi publik yang tepat (right sizing). 3) Sistem yang dikembangkan diimplementasikan secara bertahap dan

Prof. Gisela Faerber (Speyer University) dan Bapak Made Aria Wijaya (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran) mendiskusikan sistem penggajian di negara Jerman

perlu terus dikaji dan dievaluasi untuk perbaikan, 4) Perlu ada jaminan fiskal yang berkelanjutan untuk mendukung implementasi sistem yang dikembangkan

(macro fiscal sustainability), 5) Perlu ada perencanaan yang matang dan menyeluruh (blue print) terkait dengan sistem yang dikembangkan sebagai bagian fdari reformasi birokrasi. Beberapa rekomendasi juga disampaikan oleh peserta workshop, antara lain:

Bryan Holford (AIPEG) menyampaikan masukan terkait reformasi sistem penggajian di Indonesia

1) Peningkatan kualitas layanan publik bisa dilakukan melalui perumusan sistem remunerasi (pay-for-performance scheme) yang tepat. 2) Sistem yang dipilih harus disesuaikan dengan kecocokan kondisi, struktur pemerintahan, dan budaya. Sebagai contoh, pegawai di Amerika lebih menyukai pengukuran kinerja individu, Ibu Dwi Satya Maharani Putri Susman dan Ibu Diah Faras (KemPANsedangkan pegawai di Asia lebih RB) mendiskusikan financial modelling menyukai pengukuran kinerja kelompok atau grup. 3) Sangat penting untuk memiliki lokus yang tepat, dimana tujuan utama dapat didesain. Konsekuensinya, ketersediaan dana yang diperlukan untuk masing–masing lokus perlu dijamin.


7


4) Jika dana sudah disiapkan untuk remunerasi, maka perlu ada jaminan bahwa tujuan utama juga tercapai. Oleh karena itu, implementasi sistim perlu dimonitor secara konsisten dan terus menerus. 5) Perubahan yang dilakukan, seperti yang dilaksanakan oleh Korea Selatan dan Singapore, harus dimulai dengan political will yang kuat. Hasil workshop tersebut akan digunakan untuk memperbaki analisis dampak fiskal terhadap sistem remunerasi yang dikembangkan sebagai instrumen dan input untuk penyempurnaan RPP Gaji. Uji Petik dan Pengumpulan Data di Bali, 10-11 Juni 2015 Uji petik kedua dalam rangka pengumpulan data belanja pegawai daerah dilaksanakan di Bali pada tanggal 10-11 Juni 2015 dalam bentuk suatu focus group discussion (FGD). Tujuan utama dari FGD tersebut adalah untuk: 1) memperkenalkan konsep sistim penggajian berdasarkan UU 5/2014 dan memperoleh masukan dari Pemerintah daerah terkait dengan skema sistem penggajian yang sedang dikembangkan; 2) melakukan pengujian lapangan terhadap data belanja pegawai dikaitkan dengan kondisi keuangan daerah (kabupaten/kota dan provinsi) saat ini; Berbagai perwakilan dari Pemerintah Daerah di Provinsi Bali mendiskuksikan financial modelling

3) memperoleh

informasi

mengenai

sistem

penggajian di daerah, khususnya yang terkait dengan adanya Tunjangan Kinerja Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah. FGD dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Tabanan. Hadir dari Tim Perumus RPP Gaji adalah anggota dari Kemenkeu (Ditjen Anggaran, BKF, DJPK), KemPAN-RB, BKN, Sesi tanya jawab yang diikuti dengan aktif oleh berbagai peserta uji petik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tenaga ahli yang merancang financial modelling. Paparan mengenai kebijakan penggajian dilakukan secara bergantian oleh para anggota Tim Perumus RPP, baik dari Direktorat Jenderal Anggaran, KemPAN-RB, maupun Badan Kepegawaian Negara. Presentasi mengenai draft model analisis yang dibangun dilakukan oleh Fajar Luhur Martha. Data yang diperoleh dari pemerintah daerah diverifikasi secara bersama-sama untuk memastikan keakurasiannya. Hasil-hasil penting yang diperoleh dari FGD tersebut diataranya adalah: 1) Terkait dengan penyempurnaan sistem penggajian, pemerintah daerah mengharapkan agar pemerintah pusat dapat melakukan sosialisasi yang komprehensif terlebih dahulu sebelum sistem tersebut diterapkan. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Triwulan II Tahun 2015.

8


2) ASN di daerah mengharapkan bahwa jika sistem penggajian ini diterapkan di masa depan maka:  akan ada peningkatan kesejahteraan/ kenaikan gaji,  penilaian kinerja di masa depan dapat dilakukan secara lebih objektif dan akuntabel. 3) Masih terdapat sejumlah kekhawatiran yang dirasakan oleh pegawai negeri sipil di Bapak Budi Sitepu (Team Leader Public Finance GIZ daerah, diantaranya terkait dengan: TRANSFORMASI) bersama Ibu Noviany Adiningtyas (Ditjen Anggaran) memoderasi jalannya diskusi  penilaian kinerja,  penyediaan anggaran di daerah untuk membayar tunjangan kinerja,  kesulitan dalam menyusun APBD,  penerapan sistem penggajian yang baru akan mempengaruhi (secara negatif) terhadap belanja langsung. 4) Terkait dengan hasil verifikasi data dari daerah, beberapa pemerintah daerah masih akan menyampaikan rincian kelengkapan data untuk dapat dipakai oleh tim ahli melakukan simulasi dampak fiskal dari sistim penggajian yang baru bagi daerah tersebut.*

2. Pembangunan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pembangunan kapasitas sumber daya manusia merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di bidang pengelolaan keuangan publik, ada dua topik besar yang menjadi fokus dukungan program GIZ TRANSFORMASI, yaitu: 1) Pelatihan Keuangan Daerah (PKD), dan 2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat-Daerah (AKPD). Penguatan sistim Pelatihan Keuangan Daerah (yang sebelumnya dikenal dengan Kursus Keuangan Daerah dan Kursus Keuangan Daerah Khusus) dilakukan untuk mendukung program dan misi Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengembangan jabatan fungsional AKPD dilakukan untuk mendukung program dan misi Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan dalam pengoperasian dan pengadministrasian jabatan fungsional tersebut dalam rangka pengembangan karir aparatur pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Pengembangan PKD dan AKPD perlu dilakukan secara harmonis dan synergi mengingat kedua komponen tersebut saling melengkapi dan memiliki kontribusi besar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam Blueprint Transformasi Kelembagaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menargetkan untuk melatih 82.000 aparatur daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2016. Dalam kaitan ini, DJPK meminta dukungan program GIZ TRANSFORMASI untuk penyempurnaan lebih lanjut sistim PKD. Salah satu kebutuhan mendesak adalah mengelompokkan modul pelatihan keuangan daerah yang telah distandardisasi (terdiri dari 6 buku pegangan dan 6 panduan bagi pelatih) ke dalam 4 (empat) modul terintegrasi masing-masing untuk tingkat dasar (basic), menengah (intermediate), atas (advanced), dan eksekutif (executive). Disamping itu, Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Triwulan II Tahun 2015.

9


penyelenggaraan Training of Master Trainers (ToMaT) merupakan salah satu langkah penting untuk memperluas jangkauan pelatihan keuangan daerah dengan kualitas yang lebih baik. 2.1. Pelatihan Keuangan Daerah (PKD)

Sistim Pelatihan Keuangan Daerah (dahulu bernama Kursus Keuangan Daerah/Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKD/KKDK)) yang telah distandardisasi dan disempurnakan melalui kerjasama Program GIZ-DeCGG dan DJPK-Kementerian Keuangan, masih perlu disempurnakan, karena sebagian dari sistim tersebut belum dapat dioperasikan secara penuh. Sistim updating modul, finalisasi sistim e-learning, pengembangan sistim karir, penilaian kebutuhan pelatihan, dan pengembangan sistim ToT merupakan komponen utama dari program pengembangan kapasitas yang akan didukung oleh GIZ TRANSFORMASI. Sebagian dari kegiatan tersebut difasilitasi secara lanagsung oleh Advisor GIZ TRANSFORMASI, seperti pengintegrasikan modul pelatihan dalam 4 tingkatan dan pelaksanaan Training of Master Trainers (ToMaT). Sedangkan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh konsultan internasional, Particip, yang memulai tugasnya pada bulan Juli 2015. Penyusunan Modul Pelatihan Tingkat Advanced dan Executive

Pengembangan modul pelatihan untuk tingkat advanced dan executive dilaksanakan oleh 4 (empat) tenaga ahli dari beberapa universitas, yaitu Dr. Hefrizal Handra (Universitas Andalas) bersama dengan Dr. M. Shauqie (Universitas Indonesia) mengembangkan modul executive dan Dr. Wildan Safitri (Universitas Brawijaya) bersama dengan Andi P. Hamzah (STAN) mengembangkan modul advanced. Beberapa FGD telah diselenggarakan untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan modul yang sedang disusun. FGD pertama untuk memberikan orientasi kepada para ahli dan sinkronisasi substansi modul dengan tingkat basic dan intermediate (yang didukung AIPD) dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 November 2014. Sedangkan FGD kedua untuk memperoleh masukan dari para pejabat di daerah atas draft awal yang disusun oleh konsultan dilaksanakan di Batu, 8-9 Januari 2015. Draft modul advanced dan eksekutif yang telah disempurnakan kemudian di uji coba di 2 daerah, yaitu Suranbaya (16-18 Februari 2015) dan Padang (16-17 Maret 2015). Melalui serangkaian kegiatan sebagaimana diuraikan di atas, keempat tim ahli telah menyelesaikan penyusunan modul PKD tingkat advanced dan executive. Draft akhir kedua modul tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dilakukan review dan proses lebih lanjut. Untuk mendukung kegiatan review external, GIZ TRANSFORMASI menunjuk seorang ahli dari Universitas Indonesia (Thia Jasmina) guna melakukan review secara independen terhadap draft modul PKD tingkat advanced dan executive sebelum dicetak dan didistribusikan. Kickoff meeting dalam rangka external review dilakukan pada tanggal 18 Mei 2015 di gedung Kementerian Keuangan Jakarta. 2.2. Jabatan Fungsional ‘Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)’

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berinisiatif untuk mengembangkan jabatan fungsional ‘Analis Keuangan Pusat-Daerah’ sebagai bagian dari upaya profesionalisasi aparatur pengelola keuangan. Inisiatif ini sejalan dan sinkron dengan program kerja GIZ TRANSFORMASI untuk membangun sistim pengembangan karir pengelola keuangan daerah, khususnya bagi aparatur daerah Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Triwulan II Tahun 2015.

10


yang telah mengikuti Pelatihan Keuangan Daerah, sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas daerah. Oleh karena itu, permintaan Ditjen Perimbangan Keuangan agar program GIZ TRANSFORMASI dapat mendukung proses lebih lanjut operasionalisasi jabatan fungsional tersebut ditanggapi secara positif. Dukungan yang direncanakan meliputi: pengembangan sistim administrasi, desain sistim informasi, pengembangan kapasitas/pelatihan, dan sosialisasi. Untuk menyusun rencana kerja lebih rinci di bidang jabatan fungsional, GIZ TRANSFORMASI dan Sekretariat DJPK telah merumuskan suatu Terms of Reference (ToR) untuk dipakai sebagai landasan perencanaan kegiatan. Sampai dengan akhir Juni 2015, dukungan untuk pengembangan jabatan fungsional masih dalam proses pembahasan di tingkat management GIZ TRANSFORMASI. 3. Pembiayaan Perubahan Iklim Pembiayaan perubahan iklim (climate finance) merupakan isu penting dalam upaya global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Berbagai upaya mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim memerlukan pembiayaan dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri; pemerintah maupun swasta. Salah satu prasyarat untuk mengoptimalkan mobilisasi dan pemanfaatan dana publik dalam pembiayaan perubahan iklim adalah tersedianya mekanisme pembiayaan dan kebijakan nasional yang memenuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik (good financial governance). Program GIZ TRANSFORMASI turut berperan mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip good financial governance dalam kebijakan pembiayaan perubahan iklim. Saat ini terdapat 3 (tiga) bidang intervensi dimana GIZ TRANSFORMASI memberikan dukungan dalam kebijakan pembiayaan perubahan iklim: (i) perumusan mekanisme hibah untuk pembiayaan Rencana Aksi Daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca (RAD GRK), (ii) kajian subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, dan (iii) kajian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan publik dan tata kelola keuangan yang baik (good financial governance). 3.1.

Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pada akhir tahun 2014, suatu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Mekanisme Hibah untuk Pembiayaan RAD GRK telah disiapkan, termasuk pedoman umum pelaksanaan teknis, serta diserahkan kepada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, untuk direview dan proses lebih lanjut. Saat ini, RPMK tersebut sedang direview oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral – BKF dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait seperti Bappenas dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sampai dengan akhir Juni 2015 belum ada perkembangan yang berarti terkait dengan penyelesaian RPMK dimaksud. Pimpinan unit yang memiliki fungsi perumusan kebijakan pembiayaan perubahan iklim telah meminta GIZ TRANSFORMASI untuk melanjutkan dukungan bagi penyelesaian RPMK dimaksud dan mengkaitkannya dengan upaya mobilisasi dana-dana Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).


11


3.2.

Opsi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Lebih Tepat Sasaran

Kebijakan yang berlaku saat ini di bidang subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak tepat sasaran. Idealnya, subsidi disaluran ke rumah tangga sasaran dan bukan diterapkan untuk harga barang seperti halnya subsidi BBM. Ketika subsidi diterapkan pada harga barang, maka pihak yang memiliki kemampuan daya beli yang lebih tinggi akan lebih banyak mengkonsumsi barang yang disubsidi tersebut sehingga subsidi justru tidak tepat sasaran. GIZ mendukung Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam melakukan kajian subsidi BBM yang lebih tepat sasaran sebagai input dalam mendesain kebijakan subsidi BBM kedepan. Kebijakan Pemerintah pada awal tahun 2015 untuk mencabut subsidi jenis BBM RON 88 (premium), seperti yang tertuang dalam Perpres 191/2014, sejauh ini dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat dikarenakan momentum yang tepat pada saat harga minyak dunia mengalami penurunan tajam. Harga jual eceran BBM bersubsidi dan non subsidi yang tidak terpaut jauh juga mengurangi insentif untuk melakukan penyelundupan BBM. Persoalan akan muncul ketika harga minyak dunia kembali naik. Jika harga minyak dunia naik dan pemerintah memutuskan memperbesar nilai subsidi, maka selisih harga BBM bersubsidi dan non subsidi kembali melebar sehingga potensi penyelundupan BBM akan muncul kembali. Berkaca dari pengalaman yang lalu, maka apabila subsidi BBM masih berupa subsidi harga, bukan subsidi orang, maka subsidi akan tidak tepat sasaran, tidak adil dan berpotensi menimbulkan penyelundupan. Hasil Kajian Opsi Kebijakan Subsidi BBM yang Lebih Tepat Distribusi tertutup untuk BBM bersubsidi hingga saat Sasaran ini juga belum berjalan secara efektif karena belum ada mekanisme kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. GIZ TRANSFORMASI mendukung Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dalam melakukan kajian mengenai opsi kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dengan menugaskan sebuah Tim Konsultan di bawah naungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI). Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan oleh konsultan, mulai dari desk study, riset lapangan, analisa data, dan penyusunan laporan. Pejabat Pusat Kebijakan APBN-BKF dan Advisor GIZ secara pro-aktif mendampingi pelaksanaan kajian dengan menyelenggarakan beberapa FGD dan turut serta dalam survai lapangan. Keterlibatan langsung pejabat BKF dalam proses kajian merupakan bagian dari strategi pengembangan kapasitas internal BKF. Sampai dengan akhir Juni 2015, dari sejumlah kegiatan dan output telah dihasilkan telah dapat disusun laporan studi yang antara lain berisi berbagai opsi yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki sistim subsidi BBM. Laporan akhir dari studi ini telah disampaikan kepada Badan Kebijakan Fiskal untuk direview dan mendapatkan persetujuan. Laporan yang sudah disetujui oleh Kepala BKF akan dicetak untuk didistribusikan kepada para stakeholder sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang subsidi BBM. Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Triwulan II Tahun 2015.

12


3.3.

Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran

Sebagai bagian dari upaya pembaharuan sistim subsidi, khususnya subsidi energi, opsi mengenai kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran perlu dikaji dan didesain kembali. Selain nilai subsidi listrik yang cukup besar, yang memberikan beban berat bagi anggaran negara, sistim subsidi yang diterapkan saat ini juga dinilai kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, meminta GIZ TRANSFORMASI untuk mendukung pelaksanaan suatu kajian yang dapat menghasilkan Opsi Kebijakan Subsidi Listrik yang leih tepat sasaran. Langkah yang dilakukan mulai dari mereview sistim subsidi listrik yang diterapkan saat ini dan mengusulkan alternatif kebijakan yang dapat ditempuh sehingga pemberian subsidi listrik dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Untuk melaksanakan kajian subsidi listrik tersebut, GIZ TRANSFORMASI dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah sepakat menunjuk suatu tim ahli yang terdiri dari 3 orang, yaitu Riyanto Umar, Khairunurrofiq dan Chaikal Nuryakin dari Universitas Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, tim ini bekerjasama dengan pejabat Badan Kebijakan Fiskal dan advisor GIZ. Pelaksanaan kajian bersama ini dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan kapasitas (capacity development) internal BKF sehingga di masa depan para peneliti BKF dapat melakukan kajian secara mandiri dengan kualitas yang lebih baik. Sampai dengan akhir bulan Juni 2015, sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh tim ahli, mulai dari penyusunan operational plan, review terhadap kajian yang sudah ada, serta survai lapangan dan pengumpulan data. Kickoff meeting untuk kajian ini dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015 bertempat di gedung Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Sedangkan survai lapangan sudah dimulai dari daerah Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Sebelum dilanjutkan dengan survai ke daerah lain (Sumatera dan Sulawesi), terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap hasil survai di Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Evaluasi dilaksanakan dalam suatu pertemuan di Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Mei 2015 yang dihadiri oleh para tim ahli, pejabat BKF, dan advisor GIZ. Kickoff Meeting Kajian Subsidi Listrik yang Lebih Tepat Sasaran di Jakarta, 30 April 2015 Bertempat di gedung Kementerian Keuangan, kickoff meeting kajian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dilaksanakan dalam bentuk FGD. Tujuan pelaksanakaan FGD ini adalah untuk mendiskusikan kebijakan subsidi listrik yang berlaku saat ini dan mengidentifikasi opsi-opsi mekanisme pemberian subsidi listrik (bantuan langsung tunai/voucher/ diskon) dan beberapa skenario pengendalian subsidi listrik tetap (nilai rupiah tertentu, konsumsi listrik tertentu, atau nilai rupiah/kWh). FGD diikuti oleh peserta dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Perusahaan Listrik Negara (PLN), GIZ, dan LPEM-UI.

Bapak Rofiyanto Kurniawan ( Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF) membuka kickoff meeting sekaligus FGD kajian subsidi listrik

FGD dibuka oleh Bapak Rofiyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF) diikuti dengan pemaparan oleh Bapak Riyanto Umar (LPEM-UI). Bertindak sebagai narasumber pada sesi pertama adalah Dr. Ardi Adji (Peneliti Badan Pusat Statistik) dan Bapak Iik Muhamad Hikmat (Kepala Seksi Penerimaan Laba BUMN II, Direktorat Jenderal Anggaran). Sementara Bapak Djoko Widianto (Kepala Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik – Laporan Triwulan II Tahun 2015.

13


Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik, Kementerian ESDM) dan Bapak Benny Marbun (Kepala Divisi Niaga PLN) menjadi narasumber di sesi kedua. Beberapa hal penting dari FGD tersebut adalah sebagai berikut: 1) Sudah sepatutnya subsidi listrik dialihkan dari subsidi kepada harga barang menjadi subsidi kepada orang (kelompok miskin dan rentan miskin). Sedikit kenaikan garis kemiskinan mengakibatkan peningkatan cukup signifikan pada jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan karena sebagian besar penduduk berada dalam kondisi rentan miskin (hampir 40% penduduk). Pemerintah juga perlu memperhatikan 48 juta masyarakat Indonesia yang belum terjangkau listrik. 2) Penyesuaian tarif listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA dinilai perlu dilakukan karena kedua golongan tersebut tidak pernah mengalami penyesuaian tarif selama 10 tahun terakhir. Sementara itu 85% dari total subsidi listrik dinikmati oleh kedua golongan tersebut. Adapun tarif dasar listrik untuk masingmasing golongan adalah Rp. 485/kWh dan Rp. 600/kWh, sementara Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik PLN adalah sekitar Rp. 1,500/kWh. 3) Anggaran subsidi listrik di dalam APBN-P 2015 adalah sebesar Rp. 73,15 Triliun, melebihi anggaran untuk subsidi BBM sekitar Rp. 64.67 Triliun. Untuk meningkatkan efisiensi subsidi listrik dan menjaga ketahanan fiskal, pemerintah perlu mendesain kebijakan subsidi listrik yang tepat sasaran. Hal ini juga penting untuk mendukung peningkatan kapasitas terpasang fpembangkit listrik di Indonesia dan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 84,35%.

Dr. Ardi Adji (TNP2K/Badan Pusat Statistik) memaparkan data konsumsi listrik di Indonesia

Ibu Doris Becker (Director GIZ TRANSFORMASI) turut berpartisipasi dalam kickoff meeting kajian subsidi listrik

Sejumlah pertanyaan terkait subsidi listrik dilontarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran

4) Setiap tahun, pemerintah membayar kekurangan subsidi listrik akibat pengaruh ICP dan nilai tukar. Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Anggaran (selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja subsidi energi), mekanisme penganggaran dan pembiayaan subsidi listrik menggunakan formula perhitungan subsidi listrik sebagai berikut: Subsidi Listrik = [Tarif Tenaga Listrik – BPP Listrik (1+margin)] x Volume


14


5) Pemberian margin PSO berdampak pada positifnya bottom line PLN sehingga meningkatkan kemampuan keuangan untuk berinvestasi dan debt covenant dapat terjaga. Namun hal ini tidak memacu PLN untuk efisien karena semua biaya operasi dibayar dengan subsidi dan tidak mendorong masyarakat untuk berhemat listrik. 6) Penambahan daya secara gratis dari 450 VA atau 900 VA ke 1,300 VA pernah dilakukan namun kurang berhasil karena masyarakat cenderung bertahan untuk menikmati subsidi listrik dengan tarif murah. 7) Mekanisme pemberian subsidi listrik dalam bentuk bantuan langsung tunai/voucher/diskon memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan menerapkan tarif keekonomian listrik, subsidi dapat diberikan langsung kepada masyarakat. Bantuan langsung tunai dinilai lebih memudahkan PLN karena terlepas dari pengadministrasian subsidi namun dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain sehingga berpotensi menyebabkan tunggakan listrik. Voucher dan diskon juga dinilai lebih tepat guna namun tidak mudah dalam aplikasinya. 8) Skenario pengendalian subsidi listrik dapat diaplikasikan dalam bentuk nilai rupiah tertentu, jumlah konsumsi listrik tertentu, atau nilai rupiah per kWh. Pengendalian ini diperlukan untuk mencegah pembengkakan subsidi apabila BPP meningkat. Selain itu diharapkan pengendalian subsidi listrik dapat mendorong peningkatan sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi, 9) Data orang miskin perlu ditinjau kembali dengan overlay data PLN dan TNP2K. Untuk survey nanti perlu diperhatikan pemasukan dan pengeluaran rumah tangga (termasuk untuk konsumsi listrik). Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam workshop ini akan digunakan oleh tim ahli untuk mendesain pola kajian yang efisien dan efektif. Peningkatan Kapasitas Advisor di Bidang Keuangan Publik Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dukungan program GIZ di bidang pembiayaan perubahan iklim adalah pemahaman mengenai sistim keuangan negara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, para advisor GIZ yang mendukung proyek-proyek perubahan iklim perlu diperlengkapi dengan informasi mengenai kebijakan keuangan dan mekanisme anggaran di Indonesia. Pemahaman ini akan memudahkan bagi advisor dan mitra kerjanya untuk secara bersama-sama mendesain kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (good financial governance). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, GIZ TRANSFORMASI berencana untuk menyelenggarakan acara diskusi dan sharing information secara berkala bagi para advisor. Diskusi pertama mengenai sistim keuangan negara di Indonesia telah diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2015 bertempat di GIZ Office Jakarta, Gedung Menara BCA Lantai 46. Acara diskusi tersebut dihadiri oleh para advisor proyek-proyek GIZ di bidang perubahan iklim yang dalam implementasinya membutuhkan dukungan pembiayaan. Dalam acara tersebut, Bapak Rofiyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF) bertindak sebagai narasumber dengan memaparkan kebijakan dan mekanisme anggaran dan pendapatan belanja negara di Indonesia. Sementara itu, Ibu Riatu Qibtiyyah (LPEM-UI) memaparkan kebijakan dan mekanisme desentralisasi fiskal. Acara diskusi dipandu oleh Sonny Syahril, Senior Office Climate Finance, GIZ.


15


Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan yang Baik Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik (Public Finance/Financial Governance) mulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 15 April 2014 dan berkantor di Gedung Kementerian Keuangan (Geduing Radius Prawiro Lantai 5). Pada awal Tahun 2015, Tim ini terdiri dari 4 (empat) advisor yaitu: Budi Sitepu, Sonny Syahril, Nathalia Marthaleta, dan Eneng Fathonah. Pembagian tugas sehari-hari para advisor dilakukan sebagai berikut: 1) Budi Sitepu (Team Leader), bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas tim secara keseluruhan. Yang bersangkutan juga diberi tugas sebagai strategic area manager pembiayaan reformasi birokrasi yang antara lain bertanggungjawab atas kegiatan analisis terhadap dampak fiskal dari kebijakan sistim remunerasi dan pensiun. 2) Sonny Syahril (Senior Advisor Climate Finance), bertanggungjawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan perubahan iklim, termasuk subsidi BBM dan subsidi listrik. Yang bersangkutan juga diberi tugas sebagai strategic area manager climate finance yang antara lain berfungsi sebagai koordinator proyek-proyek GIZ di bidang perubahan iklim yang membutuhkan dukungan sistim keuangan. 3) Nathalia Marthaleta (Advisor Public Finance), bertanggungjawab terhadap kegiatan seharihari pelaksanaan kajian pembiayaan perubahan iklim dan kebijakan subsidi. 4) Eneng Fathonah (Advisor Public Finance), bertanggungjawab terhadap kegiatan sehari-hari pelaksanaan capacity development di bidang pengelolaan keuangan publik dan analisis dampak fiskal reformasi birokrasi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Keuangan Publik/Tata Kelola Keuangan Yang Baik didukung oleh 1 (satu) manager administrasi yaitu Mila Ridwan dan 1 (satu) pengemudi yaitu Suparno. Tim ini berkantor di Kementerian Keuangan, Gedung Radius Prawiro Lantai 5, Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat.


16


GIZ TRANFORMASI Public Finance/Financial Governance Team Budi Sitepu

Sonny Syahril

 Team Leader

 Senior Advisor

 +62 81586003893

Climate Finance

 [email protected]

 +62 81290164182  [email protected]

Nathalia Marthaleta

Eneng Fathonah

 Advisor Public Finance

 Advisor Public Finance

 +62 8119208448

 +62 8111995787



Mila Ridwan

Suparno

 Office Manager

Driver

 +62 81388808031

 + 62 81314600760



17

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Menara BCA Lantai 46 Jl. M. H. Thamrin 1, Jakarta 10310 T + 62 21 235 87 121/122/123 F + 62 21 235 87 120 I www.giz.de

TRANSFORMASI-4. Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

Recommend Documents