Strengthening the Foundation Penetrating the Market. Strengthening the Foundation Penetrating the Market. Strengthening the Foundation

Laporan Tahunan

2015

Strengthening the Foundation Penetrating the Market Laporan Tahunan

2015

Sampoerna Strategic Square North Tower 9th Floor Jl. Jend Sudirman Kav.45-46 Jakarta 12930 T . 0212512222 F . 0215772443 www.ptppa.com

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)


Strengthening the Foundation Penetrating the Market


Laporan Tahunan

2015

Strengthening the Foundation Penetrating the Market Tahun 2015 merupakan langkah awal PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“Perseroan”) untuk memulai tahapan baru dalam pengembangan bisnis Perseroan. Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2015-2019, tujuan dalam lima tahun tersebut adalah menjadikan Perseroan sebagai perusahaan investasi. Pada saat bersamaan, tetap melaksanakan penugasan dalam rangka pengelolaan aset milik Negara dan restrukturisasi dan/ atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Proses pencapaian tersebut dibagi menjadi tiga tahap: transformasi (2015), implementasi (2016-2017) dan sustainable (2018-2019). Karena itulah, seperti tergambar pada tema Laporan Tahunan 2015, yaitu “Strengthening the Foundation, Penetrating the Market”, pada tahap transformasi tersebut, Perseroan menerapkan strategi memperkuat fondasi. Tahap ini merupakan fondasi yang akan meletakan dasar-dasar yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang. Dalam praktiknya, tahap tersebut sudah dimulai sejak tahun 2014 sampai dengan 2015. Pada tahap ini Perseroan melakukan transisi dari model bisnis lama ke model bisnis baru untuk mencapai target Perseroan menjadi grup Perseroan investasi terkemuka, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015

1

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Daftar Isi Strengthening the Foundation Penetrating the Market

1

Ikhtisar Utama

Kinerja 2015 Ikhtisar Keuangan Ikhtisar Saham Ikhtisar Obligasi/Sukuk/Obligasi Konversi

4 6 8 8

Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

Laporan Dewan Komisaris Laporan Direksi

10 16

Profil Perseroan

Identitas Perseroan Sekilas Perseroan Jejak Langkah Bidang Usaha Struktur Organisasi Visi, Misi dan Nilai Perusahaan Visi Misi Nilai Perusahaan Profil Dewan Komisaris Profil Direksi Senior Manajemen Komposisi Pemegang Saham Pemegang Saham Utama dan Pengendali Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Komposisi Pemegang Saham Publik Struktur Grup Perusahaan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Lembaga Penunjang Pasar Modal Peristiwa Penting 2015 Penghargaan dan Sertifikasi Alamat Perusahaan dan Entitas Anak Alamat Perseroan Alamat Entitas Anak

28 29 30 32 33 34 34 34 35 36 38 40 42 42 42 42 42 43 43 44 48 49 49 49

Sumber Daya Manusia

Penyesuaian Kebijakan SDM Rekrutmen Pelatihan dan Pengembangan SDM Pernyataan Persamaan Hak Layanan SDM Strategi Remunerasi Penunjang Layanan Demografi SDM

2

52 52 53 54 54 55 55 56

Jumlah Karyawan Berdasarkan Direktorat Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Level Organisasi Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Budaya Kerja Teknologi Informasi Kinerja Teknologi Informasi 2015 Tata Kelola Teknologi Informasi Biaya Pengembangan Teknologi Informasi Strategi dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Information Comes To You Strategi Di Bidang Teknologi Strategi Di Bidang SDM

56 56 56 57 57 57 58 59 60 60 61

61 61 61

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Tinjauan Umum Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Pengelolaan Usaha Induk Perusahaan Bidang Pengelolaan Aset Bidang Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Bidang Investasi Bidang Jasa Konsultasi Bisnis Pengelolaan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Tinjauan Kinerja Keuangan Laba-Rugi Posisi Keuangan Liabilitas Ekuitas Arus Kas Pembahasan Tentang Kemampuan Membayar Utang Pembahasan Tentang Kolektibilitas Piutang Struktur Modal Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal


64 65 65 65 66 67 69 69 72 72 73 74 75 75 75 76 76 76 76

Investasi Barang Modal Target, Realisasi, Proyeksi Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Prospek Usaha 2016 Aspek Pemasaran Kebijakan Dividen Program Kepemilikan Saham Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal Transaksi Material Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Perubahan Peraturan Perundangundangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan Kebijakan Akuntansi Informasi Kelangsungan Usaha Tingkat Kesehatan Perusahaan Aspek Keuangan Aspek Operasional Aspek Administrasi Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Aspek Keuangan dan Pasar Aspek Fokus Pelanggan Aspek Efektivitas Produktivitas dan Proses Aspek Fokus Tenaga Kerja Aspek Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

76 77 77

77 77 78 78 78 78

78

80

80 80 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83

Tata Kelola Perusahaan

Pernyataan Komitmen GCG Dasar dan Penerapan GCG Di Perseroan Tujuan Penerapan GCG Prinsip-Prinsip Utama Struktur dan Prosedur Sosialisasi dan Internalisasi GCG Roadmap GCG Perseroan Pencapaian Roadmap GCG Memperkuat Implementasi GCG Perseroan

86 86 87 87 89 89 89 90 90


Penilaian Implementasi GCG Assessment GCG Tahun 2015 Informasi Mengenai Pihak Yang Melakukan Assessment GCG Asessment Kinerja Oleh Pemegang Saham Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham Pelaksanaan Rups 2015 Dewan Komisaris Komposisi Dewan Komisaris Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan Kewajiban Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS Perseroan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Pernyataan Independensi Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Program Pelatihan Dewan Komisaris Kunjungan Kerja Dewan Komisaris tahun 2015 Keputusan-keputusan Dewan Komisaris tahun 2015 Direksi Persyaratan, Keanggotaan dan Komposisi Suksesi Direksi Program Orientasi Anggota Direksi Baru Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi (Fit & Proper Test) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Keberagaman Komposisi Direksi Independensi Direksi Rangkap Jabatan Direksi Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi


90 91 91 91 91 94 94 101 101 101 102 102 102

103 103 104 104 104 105 105 105 106 106 107 108 108

109 109 109 110 110

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Assessment Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Komisaris Dengan Direksi Informasi Pemegang Saham Utama Pengungkapan Hubungan Afiliasi Komite Dewan Komisaris Komite Audit Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit Profil Ringkas Komite Audit Independensi Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2015 Rapat Komite Audit Komite Pemantau Risiko dan GCG Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan GCG Profil Ringkas Komite Pemantau Risiko dan GCG Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko dan GCG Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Dewan Komisaris Lainnya Sekretaris Dewan Komisaris Profil Sekretaris Dewan Komisaris Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris Sekretaris Perusahaan Profil Sekretaris Perusahaan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Struktur Organisasi Divisi Corporate Secretary and Legal Counsel Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

111 113 114

120 120 120 120 121 121 122 123 123 124 124 125 125 126 127 127 127 128 128 129 129 129 130 130 130 131 132

132

Laporan Keuangan Konsolidasi

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Komite Dibawah Koordinasi Direksi Divisi Internal Audit (Divisi IA) Sistem Pengendalian Internal Auditor Eksternal Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Perseroan/Entitas Anak/ Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris Yang Sedang Menjabat Pada Periode Laporan Tahunan Akses Data dan Informasi Perseroan Code Of Conduct Whistleblowing System Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Landasan Penyusunan Manajemen Risiko Profil dan Mitigasi Risiko

133 133 133 136 137 138

139 139 140 142 142 143 145


Filososfi CSR Visi dan Misi Landasan Pelaksanaan Struktur Pengelola Anggaran Dana dan Lingkup Kegiatan Fokus Pengelolaan Kegiatan Aspek Lingkungan Hidup Kebijakan Sertifikasi Realisasi Kegiatan Aspek Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kebijakan Realisasi Kegiatan Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kebijakan Realisasi Kegiatan Aspek Pelanggan Kebijakan Realisasi Kegiatan

150 150 150 150 151 152 152 152 152 152 153 153 153 154 154 154 154 154 154

Referensi Silang Kriteria Annual Report Award 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian


3

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Kinerja 2015

Realisasi Pendapatan Usaha tahun 2015 tumbuh 84% dibandingkan tahun 2014.

84% 4


Realisasi Laba Bersih tahun 2015 mencapai 125% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2015 dan tumbuh 46% dibandingkan tahun 2014.

125% 46%



Perseroan telah melakukan penyetoran Hasil Pengelolaan Aset sebesar Rp89,80 miliar ke rekening Kas Negara

89,80

Rp



Skor tingkat kesehatan Perseroan sebesar 92, sehingga masuk kategori BUMN “Sehat” dengan klasifikasi kesehatan “AA”.

“AA” miliar


5

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Ikhtisar Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Laporan Laba Rugi Komprehensif Hasil Pengelolaan Aset

57.999

117.665

202.223

164.679

196.131

424.700

Setoran ke Pemerintah

89.798

102.053

102.192

113.646

141.113

336.613

Pendapatan Usaha

3.969.614

2.151.805

1.995.195

2.368.554

7.540.251

6.150.793

Laba Usaha

360.947

150.979

120.760

363.854

535.661

515.820

Laba Bersih

170.962

116.893

103.517

320.876

288.157

245.188

Laba Komprehensif

130.001

217.167

87.748

481.636

260.330

297.060

Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk

129.337

216.502

87.331

479.531

258.610

295.819

664

665

417

2.105

1.720

1.241

Modal Kerja Bersih

2.090.002

1.119.719

755.689

1.107.176

1.623.666

2.375.380

Jumlah Kewajiban

3.435.716

2.469.464

2.039.311

1.652.281

4.884.487

3.752.017

Jumlah Ekuitas

3.864.528

2.747.807

2.540.951

2.538.900

3.348.208

3.122.014

85.280

58.318

51.635

160.544

102.249

87.082

Kepentingan Non Pengendali

Laba (Rugi) per saham (Angka Penuh) BEBAN USAHA Beban Bunga dan Keuangan

2014

2013

2012

2011

2010

54.978

25.177

12.733

9.834

-

-

Gaji dan Tunjangan

196.575

174.514

183.518

157.605

239.940

198.376

Penyisihan kerugian Penurunan Nilai

19.122

26.589

(4.997)

167.736

40.003

43.173

3.218.025

1.724.742

1.590.449

1.447.201

6.610.973

5.276.903

Sewa dan Asuransi

30.865

24.354

22.837

20.129

18.346

17.001

Perjalanan Dinas

14.798

2.034

3.302

2.980

2.268

1.237

8.568

1.881

1.993

2.305

1.425

1.447

Beban Proyek

Investasi Pemasaran dan Penjualan Lain-lain Keperluan Kantor Penyusutan Jasa Konsultan Lain-lain Total Beban Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan

6

2015

8.318

-

-

-

13.140

16.331

13.358

2.443

2.500

5.384

5.059

10.035

3.885

6.772

39.320

34.002

51.114

51.553

10.480

5.090

4.791

3.684

7.510

8.287

1.699

865

8.198

5.892

8.216

2.263

27.996

6.365

9.791

147.948

6.597

8.367

3.608.667

2.000.826

1.874.435

2.004.700

7.004.591

5.634.973

185.888

121.835

158.950

370.985

453.098

352.408

14.926

4.942

55.433

50.109

164.941

107.220

Laba Tahun Berjalan

170.962

116.893

103.517

320.876

288.157

245.188

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

130.001

217.167

87.748

481.636

260.330

297.060



Laporan Posisi keuangan


2015

2014

Aset

7.300.244

Kas dan Setara Kas

2.346.889

Liabilitas

3.435.716

Investasi Pada Entitas Lain Investasi Pada Ventura Bersama Produktivitas Tenaga Kerja (induk) Ekuitas Aset Tetap-Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Lain-Lain Rasio Keuangan Penting


2013

5.217.271

2012


2011

2010

4.580.262

4.191.181

8.232.695

6.874.031

935.152

953.043

1.167.350

1.819.487

2.426.837

2.469.464

2.039.311

1.652.281

4.884.487

3.752.017

592

500

500

500

101.773

107.051

593.204

455.821

391.700

188.025

36.131

65.356

1.012

356

575

1.592

1.609

1.378

3.864.528

2.747.807

2.540.951

2.538.900

3.348.208

3.122.014

424.591

370.793

403.177

259.276

194.818

156.847

27.558 2015

30.815 2014

34.775 2013

48.772 2012

60.780 2011

98.150 2010

Rasio Keuangan Rasio Laba Bersih terhadap Aset

2%

2%

2%

8%

4%

4%

Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas

4%

4%

4%

13%

9%

8%

Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan

4%

5%

5%

14%

4%

4%

Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar

177%

157%

141%

177%

134%

168%

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas

89%

90%

80%

65%

146%

120%

Rasio Liabilitas terhadap Aset

47%

47%

45%

39%

59%

55%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

105,6%

98,76%

80%

89%

89%

90,50%

Rasio Industri Penugasan Restrukturisasi/ Revitalisasi BUMN Indikator Kinerja


7

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Ikhtisar Saham Perseroan per 31 Desember 2015 merupakan BUMN non-listed atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan.

Ikhtisar Obligasi/Sukuk/ Obligasi Konversi Perseroan per 31 Desember 2015 tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

8




Laba (Rugi) per saham (Angka Penuh)



Aset

(Dalam Jutaan Rupiah)

8.232.695

160.544

7.300.244 5.217.271 4.580.262 4.191.181

102.249 85.280 51.635

2012

2011

2013

58.318

2014

2015

Kas dan Setara Kas

2012

2011

2013

2014

2015

Ekuitas



2.346.889

3.864.528 3.348.208

2.747.807 2.540.951 2.538.900

1.819.487

1.167.350 953.043 935.152

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015


9

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen yang mampu mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan pada level “AA” di tengah tantangan yang berat. Menurut kami, tingkat kesehatan perusahaan ini akan menjadi fondasi yang sangat kuat untuk pengembangan bisnis dan peningkatan daya saing secara berkelanjutan. Assalamu’alaikum, wr.wb. Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami melaporkan hasil pengawasan yang kami lakukan sepanjang tahun 2015. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT Perusahaan Pegelola Aset (Persero) atas torehan prestasi yang telah dihasilkan pada tahun 2015. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi global pada tahun 2015 masih berada dalam kondisi perlambatan seperti halnya yang terjadi pada tahun 2014. Kondisi demikian tercermin dari beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, laju inflasi, dan tingkat suku bunga. Gambaran kondisi makro ekonomi demikian pada akhirnya tergambar dari kinerja dunia usaha secara keseluruhan. Namun demikian, seiring dengan komitmen pemerintah serta berbagai inisiatif dan insentif yang dijalankan pemerintah dan otoritas, secara bertahap mulai terjadi perbaikan pada beberapa indikator makro ekonomi seperti penurunan tingkat suku bunga, tingkat inflasi yang semakin terkendali, penyerapan anggaran

10


Profil Perusahaan





Edy Putra Irawady Komisaris Utama


11

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Dewan Komisaris

negara, pembangunan infrastruktur yang makin

didasarkan pada pencapaian atas target-target yang

masif, diharapkan mampu membawa dan mendorong

telah ditetapkan dalam RKAP khususnya indikator

peningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun-

keuangan konsolidasian. Beberapa indikator keuangan

tahun mendatang dan pada saat yang sama mampu

yang kami nilai relevan untuk menilai kinerja antara

meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.

lain: pendapatan usaha, laba usaha, laba bersih, hasil pengelolaan aset (HPA), aset, liabilitas, dan ekuitas.

Kami meyakini bahwa berbagai inisiatif dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara perlahan tapi

Pada tahun 2015, Perseroan berhasil meraih

pasti akan membawa perbaikan pada berbagai indikator

pendapatan usaha sebesar Rp3,97 triliun atau 89%

makro ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong

dari target RKAP yaitu sebesar Rp4,44 triliun. Dari sisi

laju konsumsi, laju pertumbuhan sektor riil dan pada

laba, Perseroan berhasil mencapai perolehan laba

akhirnya akan berdampak pada kinerja perusahaan dan

usaha sebesar Rp360,95 miliar atau 110% dari target

pelaku usaha termasuk Perseroan.

Rp327,69 miliar. Selanjutnya Perseroan memperoleh laba bersih Rp170,96 miliar atau 125% dari target yaitu

Keyakinan kami tersebut di atas kiranya juga menjadi

Rp136,93 miliar. Selain itu, Hasil Pengelolaan Aset (HPA)

keyakinan dan motivasi manajemen dalam menjalankan

membukukan realisasi sebesar Rp57,99 miliar atau

pengurusan perseroan dalam upaya mencapai visi, misi,

116% dari target Rp50,00 miliar.

dan strategi yang telah dikembangkan. Alhamdulillah di tengah berbagai tantangan dan dinamika ekonomi,

Indikator lain yang dapat dikemukakan adalah jumlah

pada tahun 2015 Perseroan berhasil menorehkan kinerja

aset sebesar Rp7,30 triliun atau 124% dari RKAP yaitu

yang membanggakan. Kami meyakini pula, pencapaian

sebesar 5,90 triliun. Jumlah liabilitas Rp3,44 triliun atau

kinerja pada tahun 2015 akan menjadi fondasi bagi

114% dari RKAP. Jumlah ekuitas sebesar Rp3,86 triliun

manajemen dan seluruh insan Perseroan dalam upaya

atau 133% dari target.

meraih kinerja yang lebih baik serta keunggulan daya saing berkelanjutan.

Secara keseluruhan Direksi telah menunjukkan komitmen dalam upaya meraih pencapaian terbaik yang

12

Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2015

tercermin dari tingkat kesehatan perusahaan. Adapun 3

Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris dalam tugas

aspek yang mendasari penilaian kesehatan perusahaan

pengawasan dan pemberian nasihat selalu fokus pada

adalah aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek

kegiatan strategis yang dihadapi perusahaan serta

administrasi. Dalam hal ini Perseroan berhasil mencapai

berorientasi pada peningkatan nilai tambah sesuai

skor sebesar 92 dan tergolong sebagai BUMN

dengan aspirasi pemegang saham. Kami menilai

“Sehat” dengan klasifikasi kesehatan “AA”. Selain itu,

Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, yaitu

pencapaian kinerja Perseroan pada tahun 2015 juga

dalam menjalankan usaha sesuai dengan Rencana

dapat dilihat dari indikator KPKU (Kriteria Penilaian

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sudah

Kinerja Unggul) dimana PPA mampu memperoleh skor

ditetapkan pada awal tahun 2015. Penilaian ini

7,4 dari target sebesar 7.






Sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan

namun dapat dicapai, serta mempertimbangkan faktor

Perseroan, kami juga mengapresiasi berbagai upaya

internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian

yang telah dilakukan Direksi khususnya berkaitan

kinerja perusahaan.

dengan pelaksanaan Restrukturisasi/Revitalisasi dan Jasa Advisory. Pada tahun 2015, Perseroan telah

Di tengah situasi perekonomian yang masih mengalami

melaksanakan implementasi Restrukturisasi/Revitalisasi/

perlambatan, Dewan Komisaris menilai bahwa

Penugasan Khusus terhadap BUMN yang dikelola

Direksi telah menetapkan sasaran, strategi, kebijakan

yaitu: PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Merpati

dan program kegiatan yang realistis untuk dapat

Nusantara Airlines (Persero), PT Survai Udara Penas

dilaksanakan dalam mencapai target-target yang telah

(Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Industri Kapal

ditetapkan dalam RKAP Tahun Buku 2016.

Indonesia (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Gelas

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

(Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), dan

Guna mewujudkan visi “Menjadi grup perusahaan

PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

investasi dan operasi terkemuka (To be a leading

investment and operating group of companies)” Target investasi dan Jasa Advisory dalam RKAP

tidak dapat dilepaskan dari upaya Perusahaan untuk

2015 adalah sebanyak 6 (enam) proyek dan dalam

selalu memberikan kinerja terbaik melalui penerapan

realisasinya Perseroan telah merealisasikan 7 (tujuh)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

proyek yaitu 3 proyek investasi pada: PT Pertani

Governance) dalam seluruh kegiatan usaha dan

(Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Istaka Karya

operasional Perusahaan hingga Anak Perusahaan.

(Persero), sementara itu terdapat 4 (empat) jasa advisory

Kami sepenuhnya menyadari, penerapan GCG

adalah: PT Pengerukan Indonesia, PT Pertamina,

tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen dan

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan PT Dok

dedikasi Perseroan untuk memberikan nilai tambah

dan Perkapalan Surabaya.

dan membuktikan kepercayaan dari seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Ke depan, Dewan Komisaris berharap Direksi dapat lebih meningkatkan kinerja Perseroan baik dari aspek

Perwujudan prinsip GCG dalam arah gerak

operasional, bisnis, dan keuangan, termasuk juga

Perusahaan selama tahun 2015 dilaksanakan

berbagai aspek yang akan mendorong peningkatan

dengan mengedepankan praktik usaha sesuai

keunggulan daya saing berkelanjutan antara lain

prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,

pengendalian internal, manajemen risiko secara

kemandirian dan kewajaran. Berdasarkan prinsip-prinsip

terpadu, dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG).

tersebut, Dewan Komisaris senantiasa mendorong seluruh jajaran Direksi, Manajemen dan Karyawan untuk

Pandangan atas Prospek Usaha

melakukan praktik usaha yang menjunjung tinggi etika,

Dewan Komisaris berpendapat bahwa RKAP Tahun

moral serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-

Buku 2016 sejalan dengan Rancangan RJPP Tahun

undangan yang berlaku.

Buku 2015-2019 dan target yang cukup menantang


13

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Dewan Komisaris

Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas

pengawasan serta memberi masukan atas tindakan dan

penerapan prinsip GCG, telah dilakukan asesmen

kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan maupun

GCG untuk tahun buku 2015 oleh penilai independen

menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

dengan skor 85,96. Skor GCG ini meningkat dari tahun

yang Baik.

lalu sebesar 81,73. Hal ini menjadikan optimisme yang lebih besar bahwa GCG di masa yang akan datang akan

Kami menilai bahwa Komite Audit dan Komite

menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Pemantau Risiko dan GCG telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan yang tercantum

Komposisi Dewan Komisaris

dalam program kerja komite, penugasan-penugasan

Komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2015 tidak

khusus dan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

mengalami perubahan, dengan demikian susunan Dewan Komisaris sampai dengan akhir tahun 2015

Penutup

adalah sebagai berikut:

Walaupun kondisi perekonomian diperkirakan masih

• Komisaris Utama : Edy Putra Irawady

akan mengalami tantangan, Dewan Komisaris memiliki

• Komisaris

: Taufik Sukasah

optimisme bahwa Perseroan tetap akan mampu

• Komisaris

: Dedi Rudaedi

mencapai pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2016.

• Komisaris

: Hendrika Nora O. Sinaga Atas seluruh capaian Perseroan selama tahun 2015,

Penilaian Komite Komisaris

Kami, selaku Dewan Komisaris menyampaikan

Guna mendukung tugas pengawasan, Dewan Komisaris

apresiasi dan penghargaan atas semangat, dedikasi

dibantu oleh Komite Audit dalam melaksanakan

dan pengabdian segenap jajaran Direksi, Manajemen

tugas pengawasan Perusahaan. Sepanjang tahun

dan Karyawan dalam merealisasikan capaian kinerja

2015, Komite Audit telah melaksanakan fungsinya

Perusahaan yang positif.

secara efektif melalui pemantauan berbagai laporan keuangan dan hal terkait lainnya yang disampaikan oleh

Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada

Direksi serta memberikan rekomendasi terkait dengan

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

pelaporan dan catatan aktivitas Perusahaan yang

atas dukungan dan kepercayaan terhadap Perseroan

membutuhkan perhatian khusus dari Dewan Komisaris.

selama ini, semoga hubungan dan kerja sama yang harmonis untuk meningkatkan kinerja Perusahaan akan

Selain itu Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite

senantiasa tercipta di masa yang akan datang.

Pemantau Risiko dan GCG. Pada tahun 2015 Komite Pemantau Risiko dan GCG telah melaksanakan tugas-

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi

tugas pemantauan risiko dan pelaksanaan GCG

dan memberkati kita semua.

Perseroan dengan baik. Komite telah bekerja secara efektif sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya

Wassalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita

dalam membantu Dewan Komisaris melakukan

semua.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Atas nama Dewan Komisaris

Edy Putra Irawady Komisaris Utama

14






Kiri ke kanan 1. Taufik Sukasah Komisaris 2. Hendrika Nora Osloi Sinaga Komisaris

3. Edy Putra Irawady Komisaris Utama 4. Dedi Rudaedi Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015

15

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Laporan Direksi

Dalam situasi perekonomian yang menantang, Perseroan tetap berhasil membukukan kinerja usaha yang positif, karena dukungan tim yang solid serta kebijakan strategis yang tepat.

Assalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Pemegang saham dan Para Pemangku Kepentingan yang terhormat, Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan kinerja Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015. Kami menyadari bahwa tahun 2015 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Kondisi perekonomian global maupun domestik yang mengalami perlambatan memberikan tantangan berat bagi dunia usaha pada umumnya. Kendati demikian, kinerja usaha Perseroan masih tetap tumbuh secara positif. Secara konsolidasi, Perseroan berhasil memperoleh laba bersih Rp170,96 miliar atau 46% lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2014.

16


Profil Perusahaan





Saiful H. Manan Direktur Utama


17

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Direksi

Kedudukan Perseroan

Dari sisi suku bunga, hingga 2015 bisa dikatakan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud

masih cukup tinggi. Kenaikan suku bunga acuan Bank

dan tujuan berdirinya Perseroan adalah untuk turut

Indonesia (BI Rate) sejak dua tahun lalu, hingga saat ini

melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan

belum kembali ke posisi awal yang tercermin dari posisi

dan program pemerintah di bidang ekonomi dan

BI Rate pada Januari 2013 sebesar 5,75% sedangkan

pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di

pada Desember 2015 masih sebesar 7,50%. Hal ini

bidang:

mengakibatkan biaya dana (cost of fund) menjadi

a. Pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan

mahal, yang berdampak terhadap daya serap kredit dan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah

berimbas pada penurunan daya beli masyarakat.

pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Kondisi makro ekonomi yang kurang menguntungkan

b. R/R Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

tersebut tentunya memberikan tekanan bagi dunia

c. Kegiatan investasi.

usaha. Pada umumnya, dunia usaha menahan ekspansi

d. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

mengingat daya belanja masyarakat menurun, selain ada potensi melemahnya daya bayar dunia usaha

Selain terikat dengan prinsip-prinsip Perseroan

terhadap pinjaman yang diterima.

Terbatas, Perseroan juga melaksanakan kegiatan yang merupakan penugasan dari Pemerintah. Namun,

Inisiatif Strategis Tahun 2015

laporan ini merupakan penyampaian seluruh kinerja

Di awal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Perseroan baik dalam rangka penugasan maupun

Perusahaan tahun 2015, kami menyadari bahwa tahun

kegiatan usaha Perseroan pada umumnya.

2015 akan menjadi tahun yang penuh tantangan. Namun, kami tetap optimis untuk terus melanjutkan

Situasi Makro

rencana transformasi Perseroan, dengan memfokuskan

Tahun 2015 ditandai dengan kondisi perekonomian

pengembangan bisnis melalui investasi yang

global yang masih dalam tahap konsolidasi, sehingga

berorientasi pada peningkatan nilai aset maupun nilai

terjadi perlambatan kinerja ekonomi global. Situasi ini

Perseroan.

ikut mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia

Bersamaan dengan fokus pada investasi, Perseroan

tumbuh 4,79%, lebih rendah dibandingkan tahun

tetap menjalankan kegiatan pengelolaan aset dan

2014 yang mencapai 5,02%. Bahkan kurs Rupiah

business advisory. Strategi dan kebijakan yang disusun

terhadap Dolar AS sempat mencapai titik terendahnya

tersebut pada dasarnya untuk mencapai visi dan misi

setelah tahun 1998, yaitu saat posisinya berada di atas

Perseroan.

Rp14.000 per Dolar AS. Hingga akhir 2015, data Bank Indonesia menyebutkan bahwa kurs tengah Rupiah

Tahapan tranformasi telah di mulai sejak tahun 2014,

berada di posisi Rp13.864 per Dolar AS.

dan terus dilanjutkan dengan memperkuat fondasi dan kegiatan penetrasi pasar di tahun 2015. Tahun 2014 pada dasarnya merupakan peletakan landasan yang akan mendasari pencapaian tujuan dalam 5 tahun mendatang. Pada tahap ini, Perseroan melakukan transisi dari model bisnis lama ke model bisnis baru.

18






Dalam proses transformasi bisnis tersebut, kami

Di samping inisiatif strategi di atas, dalam rangka

melakukan lima langkah strategis, di antaranya business

mendukung transformasi bisnis, Perseroan telah

model redesign; infrastructure redesign; penetrasi pasar; pendanaan, dan value creation.

menetapkan tata nilai utama yang baru, terdiri dari stewardship, entrepreneurship, excellence, integrity, dan teamwork. Penerapan strategi tata nilai ini selain untuk

Pada tahap awal, kami melakukan evaluasi untuk

mendukung strategi bisnis perseroan diharapkan juga

menetapkan model bisnis baru, sekaligus menetapkan

menjadi pilar untuk membangun budaya perusahaan

metodologi, model operasi, dan strategi untuk

guna mencapai visi misi Perseroan.

mendukung pelaksanaannya. Selanjutnya, kami memperkuat infrastruktur yang meliputi aspek

Kinerja Usaha

kebijakan/prosedur, struktur organisasi, sumber daya

Dengan dukungan tim yang solid serta kebijakan

manusia, kualitas mutu, aspek hukum, keuangan,

strategis yang tepat, Perseroan berhasil membukukan

teknologi informasi, serta sarana dan prasarana

kinerja usaha yang positif. Beberapa indikator kinerja

kerja. Tahap berikutnya adalah penetrasi terhadap

positif dapat dilihat dari realisasi pendapatan usaha

target market melalui pengenalan produk dan jasa

Perseroan di tahun 2015 sebesar Rp3,97 triliun yang

Perseroan, serta melakukan kegiatan pendanaan dan

tumbuh sebesar 84% dibandingkan dengan realisasi

mengimplementasikan strategi untuk melakukan value

pendapatan di tahun 2014 yang sebesar Rp2,15 triliun.

creation.

Realisasi Laba Bersih mencapai Rp170,96 miliar di tahun 2015 yang tumbuh sebesar 46% dibandingkan

Selain itu, kami juga telah mempersiapkan dan

laba bersih di tahun 2014 yang sebesar Rp116,89 miliar.

menetapkan transformasi bisnis Perseroan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan

Dalam kegiatan utamanya Perseroan sepanjang tahun

(RJPP) 2015-2019. Beberapa inisiatif strategi yang

2015, Perseroan telah melakukan kegiatan R/R terhadap

relevan dalam RJPP tersebut, antara lain:

10 BUMN. Dalam bentuk pendanaan, telah disalurkan

• Menyelaraskan dan mengembangkan struktur

dana per 31 Desember 2015 sebesar Rp1,46 triliun yang

organisasi dan sumber daya manusia, penyusunan

berasal dari Penyertaan Modal Negara dan Rp199,29

proses bisnis, kebijakan, prosedur serta

miliar dari dana korporasi.

pengembangan indikator kinerja dan pengembangan produk dengan skenario jangka panjang.

Dalam kegiatan Pengelolaan Aset Eks BPPN, Perseroan

• Melakukan pengembangan sistem informasi

telah melaksanakan pengelolaan aset milik Kementerian

dalam rangka mendukung kegiatan monitoring

Keuangan, yang terdiri dari empat aset saham non-bank

bekerjasama dengan teknologi informasi dan unit

dan satu aset kredit senilai Rp967,18 miliar, dan telah

terkait lainnya.

menyetorkan hasil pengelolaan aset kepada Pemerintah

• Melakukan kajian atas industri-industri yang relevan

sebesar Rp89,80 miliar.

dengan aktivitas bisnis Perseroan, baik terkait dengan business advisory, asset management dan investment. Kajian tersebut antara lain terdiri dari review outlook industri petrochemical Indonesia,

review outlook industri Polypropylene Indonesia.

Dalam kegiatan Investasi pendapatan Perseroan mencapai Rp80,68 miliar. Sumber pendapatan tersebut utamanya berasal dari properti investasi sebesar Rp25,88 miliar, bunga secured promissory notes sebesar Rp13,27 miliar. Sementara pendapatan dari saham dan surat berharga yang dimiliki Perseroan menghasilkan pendapatan sebesar Rp41,53 miliar.


19

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Direksi

Sedangkan di bidang jasa advisory telah direalisasikan

Investasi dan Sinergi BUMN

terhadap 3 BUMN. Bentuk kegiatannya, antara lain

Sehubungan dengan kegiatan investasi, Perseroan

pemberian jasa pendampingan dalam melakukan

menerima penugasan dari Kementerian BUMN

optimalisasi aset PT Pertamina, PT Rukindo dan

berdasarkan surat nomor: S-354/MBU/06/2015

beberapa perusahaan lainnya.

tertanggal 12 Juni 2015 untuk pengambilalihan Tuban

Dalam kegiatan Shared Services, Perseroan telah

Bond (MYB) kepada Pemerintah dan melakukan kajian

memberikan layanan di bidang teknologi informasi,

secara komprehensif serta melakukan langkah-langkah

manajemen risiko, keuangan dan akuntansi, sumber

yang diperlukan guna mendapatkan pendanaan dari

daya manusia serta tata kelola perusahaan, utamanya

pasar.

Petro Grup dengan melakukan penyelesaian Multi-Year

kepada entitas anak. Disamping kegiatan investasi tersebut diatas, dalam

Pencapaian Penting

rangka investasi dan sinergi BUMN pada tanggal

Di tahun 2015 Perseroan dan entitas anak juga

16 Juni 2015 Perseroan dan PT Berdikari (Persero)

mencatatkan pencapaian penting dalam mendukung

menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman

pengembangan usaha Perseroan dan sinergi BUMN,

sebesar Rp40 miliar; pada tanggal 1 September

yang mencakup bidang-bidang kegiatan:

2015 telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Kerjasama Operasi Tegal antara Perseroan dengan

Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN

PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai penyertaan

Perseroan telah melakukan restrukturisasi dan/atau

Perseroan di Kerja Sama Operasi sebesar Rp33,47

revitalisasi terhadap PT Energy Management Indonesia

miliar berupa penyerahan modal tanah; dan pada

(Persero) dengan membantu menyelesaikan utang

tanggal 10 November 2015 Perseroan dan PT Pertani

PT Energy Management Indonesia (Persero) kepada

(Persero) menandatangani Perjanjian Pinjaman Jangka

PT Bank BRI Tbk yang dilakukan dengan cara

Pendek untuk membiayai pengadaan benih terkontrak

Perseroan mengakuisisi tanah dan gedung PT EMI

antara PT Pertani (Persero) dengan seluruh Pemerintah

senilai Rp82,6 miliar, di mana pelunasan telah dilakukan

Provinsi di Indonesia dengan plafond sebesar Rp54,5

pada tanggal 4 Februari 2015.

miliar.

Selain itu pada tanggal 30 Desember 2015, Perseroan

Korporasi

dan PT PAL Indonesia (Persero) menandatangani

Berkaitan dengan kegiatan korporasi, Perseroan pada

Perjanjian Restrukturisasi PT PAL Indonesia (Persero)

tanggal 19 Juni 2015 telah membayar dividen sebesar

dengan jumlah utang yang direstruktur sebesar

Rp11 miliar kepada Pemegang Saham sesuai dengan

Rp245,05 miliar.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2014. Sedangkan dari segi permodalan, Perseroan

Pengelolaan Aset

pada tanggal 2 Desember 2015 telah memperoleh

Perseroan melakukan penyetoran Hasil Pengelolaan

penambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1

Aset (HPA) sebesar Rp89,80 miliar ke rekening

triliun.

Kas Negara yang merupakan hasil pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset yang dibuat antara Perseroan dan Menteri Keuangan yang telah diperbaharui kembali pada tahun 2015.

20






Tingkat Kesehatan

kemajuan yang berarti dengan berhasil mendapatkan

Di tahun 2015, Perseroan berhasil meningkatkan nilai

kepercayaan dalam menyelesaikan proyek-proyek

tingkat kesehatan Perseroan, dari skor 88 di tahun 2014

Pemerintah yang tentunya akan membangun kredibilitas

menjadi skor 92, dengan kategori “AA”.

entitas anak tersebut, serta memberikan kontribusi kepada Perseroan secara konsolidasi.

Indikator penilaian tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-

Dalam bidang R/R, kendala yang dihadapi antara lain

100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian

sebagai berikut:

Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, mencakup aspek keuangan dengan bobot 40%, aspek

Perseroan harus menyelesaikan masalah

operasional 45% dan aspek administrasi 15%.

ketenagakerjaan yang berujung pada pendanaan kepada BUMN yang disehatkan;

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Tahun 2015 adalah tahun kedua bagi Perseroan untuk melanjutkan transformasi bisnis, di mana Perseroan

• BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi berhenti operasi; • BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi non

melakukan penguatan fondasi bisnis Perseroan dengan

bankable dan adanya keterbatasan pendanaan

terus melakukan konsolidasi internal dan memulai

Perseroan untuk menjembatani program R/R (dana

kegiatan investasi dengan memasuki pasar di berbagai sektor industri. Sehingga investasi yang baru di mulai

talangan); • Beberapa BUMN yang disehatkan masuk dalam

oleh Perseroan belum dapat memberikan kontribusi

koridor kepailitan atau Penundaan Kewajiban

yang signifikan terhadap pendapatan Perseroan.

Pembayaran Utang (PKPU); dan

Namun demikian, Perseroan tetap melakukan langkah-

• Adanya prosedur yang panjang secara peraturan

langkah untuk melanjutkan transformasi bisnis guna

perundangan dalam mencari pendanaan bagi BUMN

menjaga keberlangsungan usaha Perseroan yang pada

yang akan disehatkan dengan cara mencari investor

akhirnya menjadi grup perusahaan investasi dan operasi

strategis.

terkemuka sesuai visi dan misi Perseroan. Selanjutnya pada bidang jasa konsultasi, Perseroan Untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan usaha

juga menghadapi kondisi persaingan yang ketat, seiring

investasi, Perseroan juga menggerakkan entitas anak

dengan telah adanya perusahaan jasa konsultasi

yaitu PT PPA Kapital dan PT PPA Finance untuk

dengan reputasi yang sudah diterima oleh pasar. Namun

bersama Perseroan melakukan penetrasi pasar.

demikian Perseroan tetap melakukan langkah-langkah

Dalam perkembangannya strategi menggerakkan

penetrasi pasar dengan memfokuskan pada pasar

entitas anak tersebut telah menunjukkan hasil yang

BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah.

signifikan dengan telah dilakukannya investasi dan/ atau pembiayaan pada beberapa sektor industri yang

Dalam bidang jasa pengelolaan aset eks BPPN,

memiliki potensi untuk memberikan hasil optimal dan

Perseroan menghadapi kendala semakin menurunnya

mengukuhkan keberadaan Perseroan, PT PPA Kapital

jumlah dan nilai aset seiring dengan pelaksanaan

ataupun PT PPA Finance di pasar. Entitas anak lainnya,

tugas yang telah diselesaikan oleh Perseroan dengan

yakni PT Nindya Karya juga sudah mulai menunjukkan

baik. Atas kendala ini Perseroan melakukan langkahlangkah untuk meyakinkan Kementerian Keuangan


21

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Direksi

agar Perseroan dapat diberikan kepercayaan untuk

Untuk merealisasikan proyeksi tersebut, dibidang

mengelola aset-aset negara lainnya yang berada

Investasi, Perseroan akan fokus pada industri

dibawah penanganan Kementerian Keuangan yang

petrokimia melalui pengambilalihan Grup Tuban

bukan berasal dari BPPN. Di samping itu, Perseroan

Petro, industri properti melalui penjualan unit rumah

menawarkan pola kerja sama yang tidak hanya berbasis

pada proyek perumahan Cempaka Hijau di Bandung

pengelolaan aset saja namun juga dapat dikembangkan

dan Green Teksin di Tegal, serta melanjutkan kerja

melalui kegiatan investasi oleh Perseroan. Hal ini

sama dengan beberapa BUMN, Pemerintah maupun

dibuktikan dengan komitmen Perseroan untuk

swasta, dan mencari peluang bisnis untuk mendukung

menyediakan dana investasi yang berasal dari ekuitas

penetrasi pasar yang dapat memberikan nilai tambah

Perseroan.

bagi Perseroan. Di samping itu, Perseroan akan mulai mengembangkan aset eks BPPN yang dikelola

Disamping itu pula pada bidang pengelolaan aset

Perseroan, dengan dana investasi dari ekuitas

BUMN, Perseroan masih menghadapi tantangan dimana

Perseroan.

BUMN pemilik aset membentuk entitas anak atau unit kerja yang bergerak di bidang pengelolaan aset. Atas

Selanjutnya pada bidang jasa konsultasi, Perseroan

tantangan ini, Perseroan melakukan terobosan melalui

merencanakan untuk meningkatkan kegiatan jasa

penawaran jasa pengelolaan aset yang didahului

konsultasi antara lain di bidang pengelolaan aset

dengan pemberian jasa advisory ataupun diikuti dengan

melalui asset disposal, business advisory maupun

penawaran kerja sama investasi dalam pengembangan

restrukturisasi non-performing loan perbankan. Pada

aset kelolaan. Meskipun tidak mudah, kami optimis

bidang jasa konsultasi dan pengelolaan aset, Perseroan

dengan selalu mendekatkan diri kepada kebutuhan di

akan lebih memfokuskan pada target pasar BUMN dan

pasar, sehingga apa yang ditawarkan Perseroan akan

Kementerian Keuangan yang masih memiliki potensi

sesuai dengan kebutuhan ataupun permintaan pasar

besar dalam pengembangan aset.

dan pada akhirnya akan membuahkan hasil. Pada bidang Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN,

Prospek Usaha

Perseroan tetap melanjutkan kegiatan restrukturisasi/

Dalam menghadapi tantangan di tahun 2016, Perseroan

revitalisasi BUMN antara lain dengan melaksanakan

secara aktif mencari terobosan dan inisiatif baru untuk

penugasan restrukturisasi/revitalisasi untuk BUMN

meningkatkan pertumbuhan dalam rangka menjaga

tertentu, melakukan monitoring dan secara aktif

keberlanjutan Perseroan. Ke depan, model bisnis

melakukan penagihan atas kewajiban debitur yang jatuh

Perseroan utamanya tetap akan fokus pada kegiatan

tempo.

investasi yang dilakukan baik oleh induk perusahaan maupun melalui anak perusahaan serta tetap

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

melaksanakan tugas pengelolaan aset eks BPPN dan

Manajemen memandang bahwa kinerja usaha yang

restrukturisasi/revitalisasi BUMN.

terus tumbuh positif, tidak bisa dipisahkan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good

Berdasarkan asumsi tingkat inflasi 4,7% dan

Corporate Governance-GCG). Hal itu merupakan

pertumbuhan ekonomi 5,5% serta tingkat suku bunga

wujud komitmen Perseroan yang ingin konsisten dalam

pinjaman bank sekitar 12%-15%, Perseroan optimis

menerapkan GCG dalam proses bisnis agar kinerja

mencapai pendapatan usaha sebesar Rp8,583 miliar

usaha tumbuh secara berkesinambungan.

dan laba bersih sebesar Rp165 miliar di tahun 2016.

22






Pada periode tahun 2015, hasil asesmen GCG yang


dilakukan oleh penilai independen, PT Sinergi Daya

Sebagai entitas bisnis, Perseroan juga tidak melupakan

Prima, menunjukkan hasil dengan predikat “BAIK”

tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian

dengan capaian skor sebesar 85,96 mencakup 6 (enam)

kepada para pemangku kepentingan, khususnya

aspek yang diukur yaitu: Komitmen terhadap Penerapan

masyarakat sekitar wilayah operasi dan domisili

Tata Kelola Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham

Perseroan. Tanggung jawab sosial tersebut diwujudkan

dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan

dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya, di atas

yang mengacu pada Peraturan Menteri No. PER-09/

target skor 85,1 yang ditetapkan Pemegang Saham.

MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Dalam menerapkan GCG, sebagai BUMN, Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No.

Program Kemitraan

PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang

Untuk memaksimalkan penyaluran Program Kemitraan

Penerapan Tata Kelola Yang Baik pada BUMN yang

di tahun 2015, Perseroan bekerja sama dengan

telah diubah oleh Peraturan Menteri BUMN

PT Bahana Artha Ventura, anak perusahaan PT Bahana

No. Per-09/MBU/2012. Peraturan tersebut menegaskan

Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), yang membantu

bahwa BUMN wajib melaksanakan operasional

menyalurkan dana Program Kemitraan Perseroan.

perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip

Total dana Kemitraan yang disalurkan sebesar Rp7

GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

miliar, dengan total mitra binaan per akhir tahun 2015

independensi dan kewajaran.

mencapai 315 mitra. Pencapaian penyaluran pinjaman kemitraan dengan tingkat efektivitas 48,26% dan tingkat

Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di

kolektibilitas 99,38%.

Perseroan adalah niat dan tekad manajemen Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebuah perusahaan yang

Program Bina Lingkungan

terus tumbuh secara berkelanjutan. Karena itulah, kami

Penyaluran dana Bina Lingkungan meliputi bantuan

memandang penerapan GCG bukan sekadar upaya

korban bencana alam, bantuan pendidikan dan

memenuhi kewajiban, namun juga sebagai pilar penting

pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan

dalam proses bisnis Perseroan.

pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam,

Kinerja Komite Di Bawah Direksi

bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan

Hingga akhir tahun 2015 Direksi belum membentuk

kemiskinan dan bantuan pendidikan, pelatihan,

komite-komite yang struktur organisasinya langsung

pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan

berada di bawah Direksi. Hal ini disebabkan Direksi

lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas

belum memandang perlu dibentuknya komite-

Mitra Binaan Program Kemitraan. Selama tahun 2015

komite tersebut, sehubungan dengan dinamika

kegiatan penyaluran dana Bina Lingkungan di berbagai

Perusahaan yang masih dapat dikendalikan dengan

daerah, antara lain; Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat,

struktur organisasi yang ada. Namun demikian, guna

dan DKI Jakarta. Total dana yang disalurkan mencapai

memastikan pelaksanaan kewenangan Direksi dalam

Rp639 juta.

pengurusan Perseroan, Direksi telah memiliki pedoman kerja Direksi yang isinya antara lain mengatur mengenai tatacara Rapat Direksi dan batasan waktu pengambilan keputusan oleh Direksi diluar Rapat Direksi.


23

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Direksi

Perubahan Komposisi Direksi

Dengan pencapaian kinerja Perseroan tahun 2015,

Sepanjang tahun 2015 tidak terjadi perubahan

Direksi menyampaikan terima kasih kepada Pemegang

pada komposisi Direksi. Susunan Direksi Perseroan

Saham atas kepercayaannya dalam menjalankan

berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku

pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris

Pemegang Saham Perseroan nomor SK-38/MBU/2014

atas pengawasan dan pemberian nasihat kepada

tanggal 21 Februari 2014 dan Keputusan Menteri BUMN

Direksi. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami

nomor SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014 adalah:

sampaikan kepada jajaran manajemen dan karyawan

• Direktur Utama

yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam

: Saiful H. Manan

• Direktur Investasi : Andi Saddawero

mengembangkan Perseroan. Juga kepada Pemerintah,

• Direktur Konsultasi Bisnis dan

masyarakat, para mitra kerja dan Pemangku

Kepentingan lainnya atas kerjasama dan dukungan yang

Aset Manajemen : Henry Sihotang

• Direktur Keuangan &

diberikan kepada Perseroan.

Dukungan Kerja : Ajar Setiadi Harapan kami semoga Perseroan dapat semakin

Adapun pembagian tugas diantara para anggota Direksi

tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi

diatur berdasarkan Keputusan Direksi nomor SK-29/

terbaiknya kepada Pemegang Saham, pemangku

PPA/0415 tanggal 27 April 2015. Penjelasan rinci

kepentingan dan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan

tentang tugas anggota Direksi dapat dilihat pada Bab

kebijakan Pemerintah, Perseroan sebagai Badan

Tata Kelola Perusahaan pada laporan tahunan ini.

Usaha Milik Negara akan selalu hadir untuk negeri bagi kesejahteraan rakyat.

Apresiasi Bagi Pemangku Kepentingan Dengan optimisme yang tinggi dan rasa kebersamaan,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi

kami memiliki keyakinan untuk terus meningkatkan

dan memberkati kita semua.

kinerja Perseroan sesuai dengan target-target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham, dengan senantiasa

Wassalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita

menerapkan prinsip-prinsip GCG dan kelaziman yang

semua.

berlaku di pasar. Sehingga Perseroan akan memiliki posisi yang kompetitif dalam bersaing di dunia usaha dalam kondisi perekonomian global yang belum kondusif sekalipun.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Atas nama Direksi

Saiful H. Manan Direktur Utama

24






Kiri ke kanan 1. Andi Saddawero Direktur Investasi 2. Henry Sihotang Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen

3. Saiful H. Manan Direktur Utama 4. Ajar Setiadi Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja


25

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Profil Perusahaan




Identitas Perseroan

28

Sekilas Perseroan

29

Jejak Langkah

30

Bidang Usaha

32

Struktur Organisasi

33

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

34

Visi

34

Misi

34

Nilai Perusahaan

35

Profil Dewan Komisaris

36

Profil Direksi


Pemegang Saham Utama dan Pengendali

42

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

42

Komposisi Pemegang Saham Publik

42

Struktur Grup Perusahaan

42

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

43

Lembaga Penunjang Pasar Modal

43

Peristiwa Penting 2015

44

Penghargaan dan Sertifikasi

48

38

Alamat Perusahaan dan Entitas Anak

49

Senior Manajemen

40

Alamat Perseroan

49

Komposisi Pemegang Saham

42

Alamat Entitas Anak

49

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Identitas Perseroan Nama Perusahaan


Bidang Usaha

1. Pengelolaan Aset Eks BPPN 2. Restrukturisasi/Revitalisasi (“R/R”) BUMN 3. Investasi 4. Pengelolaan Aset BUMN

Tanggal Pendirian

27 Februari 2004

Dasar Hukum Pendirian

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 27 Februari 2004. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2008 (PP 61 tahun 2008) tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 4 September 2008.

Modal Dasar

Rp5,000,000,000,000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp1,996,688,000,000

Alamat Kantor Pusat

Sampoerna Strategic Square North Tower 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Telp.: 021 251 2222 Fax.: 021 577 2443 Sekretaris Perusahaan Rizal Ariansyah Email: [email protected]

Alamat Email dan Situs

Email: [email protected] Website: www.ptppa.com

Jumlah Karyawan

169 orang

Tanggal Pencatatan Saham

Belum tercatat sebagai perusahaan publik

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

PT PPA Finance Sampoerna Strategic Square North Tower 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telp.: 021-5795 1419 Fax.: 021-5795 1420 Email: [email protected] PT PPA Kapital Sampoerna Strategic Square North Tower 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telp.: 021 251 2222 Fax.: 021 5798 2555 PT Nindya Karya Jl. Letjen MT Haryono Kav.22 Cawang, Jakarta 13630 Telp.: 021 8093276 Fax.: 021 8093105 Email: [email protected] Website: http://www.nindyakarya.co.id/ PT Nindya Beton Kaliangsana, Kalijati, Subang Regency, Jawa Barat 41271 Email : Telp. : (0260)462626,460794 Fax. : (0260) 462625,460794 Website : www.nindyabeton.co.id

28

Sektor

Jasa Pengelola Aset, Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN

Status Perusahaan

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kepemilikan

100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia

Total Aset

Rp7.300.244 Juta






Sekilas PT PPA PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan

Pengelolaan aset eks BPPN dilakukan berdasarkan

Pemerintah pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan

perjanjian antara Kementerian Keuangan dengan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 dengan tujuan

Perseroan. Melalui lini bisnis yang dijalankan,

melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan

Perseroan berdedikasi untuk memberikan kontribusi

Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara

dalam membangun negeri, terutama dalam

hukum. Jangka waktu berdirinya Perusahaan sesuai

aspek pembangunan ekonomi. Selain penguatan

Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam

berbagai aspek bisnis dan operasional, optimalisasi

Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 7 tanggal

kinerja Perseroan juga terus diupayakan melalui

27 Februari 2004 adalah 5 (lima) tahun dan dapat

penyempurnaan strategi serta praktik usaha guna

diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum

mencapai kinerja terbaik bagi para pemangku

Pemegang Saham (“RUPS”).

kepentingan (stakeholders).

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset dimaksud,

Dalam rangka mendukung pengembangan rencana

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan

bisnis dan usaha Perseroan, Menteri BUMN selaku

Perseroan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset

RUPS Perseroan melalui surat Nomor S-68/MBU/2014

tanggal 24 Maret 2004 untuk jangka waktu lima tahun.

tanggal 12 Februari 2014 tentang Perubahan

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008

Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset

tanggal 4 September 2008, Pemerintah memperluas

(Persero) menetapkan perubahan Anggaran Dasar

maksud dan tujuan Perseroan dengan menambah ruang

Perseroan, antara lain memperluas maksud dan tujuan

lingkup tugas baru Perseroan menjadi sebagai berikut:

Perseroan untuk turut melaksanakan dan menunjang

pengelolaan aset eks BPPN; R/R BUMN; kegiatan

kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang

investasi; serta kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha

ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya,

Milik Negara.

khususnya di bidang: a) pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Pemegang Saham kemudian menindaklanjuti perluasan

(BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran

tersebut dengan menerbitkan keputusan Pemegang

BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan; b)

Saham (diluar RUPS) Nomor KEP-164/MBU/2008

R/R Badan Usaha Milik Negara (BUMN); c) kegiatan

tanggal 5 September 2008 yang mengubah antara lain

investasi; dan d) kegiatan pengelolaan aset BUMN.

masa tugas Perseroan dari lima tahun menjadi tidak terbatas (going concern).

PERUBAHAN NAMA PERSEROAN Sampai dengan tahun 2015 tidak terdapat perubahan nama Perseroan.


29

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Jejak Langkah 2004 Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan melakukan pengelolaan aset eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

2009 Pembentukan entitas anak, PT PPA Finance.

2008

2010

Perluasan maksud dan tujuan Perseroan menjadi: 1. Pengelolaan Aset eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan 2. Restrukturisasi/ Revitalisasi BUMN 3. Investasi 4. Pengelolaan Aset BUMN

Terhitung mulai tanggal 20 Juli 2010, PT Waskita Karya menjadi entitas anak Perseroan melalui Program Restrukturisasi/Revitalisasi dengan skema penyertaan modal.

Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan dari lima tahun menjadi tidak terbatas.

30






2014 2011 Pembentukan entitas anak, PT PPA Kapital.

Pengembangan kegiatan bisnis investasi untuk memperkuat tugas pokok dalam rangka pengelolaan aset eks BPPN dan Program Restrukturisasi/ Revitalisasi BUMN.

2012

2015

Terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2012, PT Nindya Karya menjadi entitas anak Perseroan melalui Program Restrukturisasi/Revitalisasi dengan skema penyertaan modal.

Perseroan mulai melakukan penetrasi ke pasar investasi sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan.

Pelepasan PT Waskita Karya sebagai entitas anak Perseroan.


31

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Bidang Usaha KEGIATAN USAHA SESUAI ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk anak

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan,

kegiatan sebagai berikut:

maksud dan tujuan Perseroan adalah turut

a. melakukan penjualan aset termasuk saham dan

perusahaan BUMN, perusahaan patungan, meliputi

melaksanakan dan menunjang kebijakan dan

piutang;

program Pemerintah di bidang ekonomi dan program

b. melakukan penyewaan aset;

pembangunan nasional pada umumnya. Untuk

c. melakukan restrukturisasi piutang termasuk

mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan

penagihan piutang;

melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

d. melakukan restrukturisasi perusahaan;

1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan

e. pengembangan dan pendayagunaan aset


termasuk melalui kerjasama dengan pihak lain.

pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk 2. R/R Badan Usaha Milik Negara (”BUMN”);

KEGIATAN USAHA DAN PRODUK/JASA SAAT INI

3. Kegiatan investasi; dan

Dalam menjalankan bidang usahanya, Perseroan

4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

melaksanakan pengelolaan aset negara eks BPPN,

dan atas nama Menteri Keuangan;

restrukturisasi/revitalisasi (R/R) BUMN, kegiatan investasi, dan pengelolaan aset BUMN.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya

Terkait dengan lini bisnis tersebut, Perseroan senantiasa

perusahaan untuk:

menerapkan strategi untuk dapat memanfaatkan usaha

1. Jasa konsultansi, berupa jasa konsultansi:

yang tepat antara lain dengan memanfaatkan peluang

a. bisnis dan manajemen;

bisnis yang ada dengan senantiasa menerapkan praktik

b. penjualan dan/atau pengembangan aset;

usaha berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan. Untuk mengoptimalkan kinerjanya,

2. Pengelolaan aset milik Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah;

Perseroan juga mengedepankan kerja sama dengan

badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh

berbagai pihak dan mitra kerja strategis dengan tujuan

Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan

untuk meningkatkan nilai Perseroan.

Secara garis besar, bidang usaha Perseroan saat ini sebagai berikut: Pengelolaan Aset Negara Eks BPPN Restrukturisasi Aset Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset Penagihan Piutang, dan

R/R BUMN Meningkatkan kinerja dan nilai BUMN secara sustainable/jangka panjang dengan memperhatikan aspek komersial dan kesinambungan BUMN yang direstrukturisasi dan revitalisasi ditetapkan oleh Menteri BUMN setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan

Penjualan Investasi

32

Pengelolaan Aset

Investasi langsung maupun tidak langsung

Pengembangan dan pendayagunaan aset dalam rangka peningkatan

Investasi dalam bentuk instrumen surat berharga termasuk kuasi ekuitas

nilai aset termasuk melalui kerjasama dengan pihak lain; dan Jasa pengelolaan aset termasuk konsultansi pengelolaan aset






Struktur Organisasi

President Director Saiful H. Manan

Risk Management General Manager Sarda Yunus

Business Advisory & Asset Management Director

Corporate Strategic Planning & Monitoring General Manager

Internal Audit General Manager Made Sumadi Arta

T Muhyil Rgina

Corporate Secretary & Legal Counsel General Manager Rizal Ariansyah

Investment Director

Finance & Support Director

Business Advisory & Asset Management 1 General Manager

Investment 1 Vacant

Finance & Accounting General Manager


Investment 2 General Manager

Treasury General Manager


Investment 3

Human Capital

Henry Sihotang

Andi Saddawero

Ardian Pratama

Dikdik Permadi

Boedi Djatmiko

Vacant

Ajar Setiadi

Qadrisna

Paulus A. Widjaja

Vacant

Fransisca Ekawati

Information Technology & Support General Manager F. Hasiholan Tamba


33

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Visi

Misi

Menjadi grup perusahaan investasi dan operasi terkemuka

Meningkatkan nilai dan pertumbuhan usaha dengan mengkapitalisasi jaringan akses ke pasar, mitra strategis dan kapital melalui perbaikan (turn around) korporasi/aset dan investasi

BUDAYA KERJA Agar mencapai Visi dan Misi Perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki Budaya Kerja yang baik. Agar terbentuk budaya kerja yang baik, Perseroan secara terus menerus dan terstruktur menanamkan nilai-nilai (Core Values) Perusahaan yaitu SEEIT (Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity &

Teamwork). Agar SEEIT menjadi nyata dalam kehidupan

2. Penyusunan gesture Core Values.

3. Implementasi melakukan gesture Core Values pada saat dimulainya acara-acara pelatihan, morning briefing tiap Satuan kerja serta acara-acara kebersamaan karyawan. 4. Pembentukan Tim Core Values yang bertugas

sehari-hari seluruh insan Perusahaan, maka telah

menyusun program kerja internalisasi nilai-nilai

dilaksanakan program internalisasi Core Values sebagai

perusahaan kepada seluruh insan Perseroan.

berikut:

34

1. Sosialiasi Core Values.






Nilai Perusahaan Nilai-nilai Perusahaan merupakan fondasi dan panduan dari setiap insan Perseroan dalam melakukan pekerjaan untuk mendorong tercapainya tujuan Perseroan. Nilai-nilai Perseroan harus dapat memotivasi insan Perseroan guna mencapai tujuan sebagaimana tercermin dalam Visi dan Misi perusahaan. Nilai-nilai perusahaan sangat berkaitan dengan tujuan Perseroan. Untuk itu, setiap individu dalam Perseroan harus betul-betul memahami tujuan Perseroan. Dengan pemahaman yang sama diantara manajemen dan karyawan, akan terbentuk budaya kerja perusahaan yang kondusif dan inovatif. Sehingga, pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan dedikasi dan semangat yang tinggi dan berorientasi pada hasil (result oriented). Nilai-nilai Perusahaan sebagai berikut:

Melaksanakan amanah para stakeholder dan meninggalkan legacy.

Memberikan hasil yang terbaik dalam setiap tugas. Selalu mencari peluang untuk mengembangkan bisnis.

Stewardship

Excellence

Entrepreneurship Integrity

Teamwork

Selalu menerapkan standar etika yang tinggi dan memenuhi komitmen setiap tugas.

Komitmen untuk selalu bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Persetujuan Dewan Komisaris atas Visi, Misi dan Nilai Perusahaan Seluruh hal yang tercantum dalam visi, misi, dan nilai budaya atau filosofi perusahaan ini telah disepakati dan dituangkan dalam RJPP tahun 2015-2019.


35

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Profil Komisaris

36

Edy Putra Irawady, 58 tahun Komisaris Utama

Taufik Sukasah, 57 tahun Komisaris

Lahir di Kualatungkal pada tanggal 5 Oktober 1957. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2012 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-430/MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012.

Lahir di Jogjakarta pada tanggal 29 Agustus 1958. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-219/MBU/2013 tanggal 12 April 2013.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 bidang Hukum dari Universitas Indonesia (1981), dan gelar Master of Arts in International Graduate Transaction (M.A.I.T) dari George Mason University, Amerika Serikat.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 bidang Sosial Politik Hubungan Internasional dari Universitas Padjajajaran (1984) dan S2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (2005).

Posisi pada tahun 2015 menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan (2001-2005); Pelaksana Harian Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Pemanfaatan SDA Pertanian dan Peternakan (2002-2004); dan Asisten Deputi Menko Ekuin Urusan Industri Olahan (2000-2001).

Posisi pada tahun 2015 menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara RI (2013-2014) dan Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara RI (2011-2013).






Dedi Rudaedi, 62 tahun Komisaris

Hendrika Nora Osloi Sinaga, 45 tahun Komisaris

Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 23 September 1953. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-357/MBU/2013 tanggal 19 September 2013.

Lahir di Medan pada tanggal 7 Juni 1970. Saat ini berdomisili di Jakarta. Komisaris Perseroan sejak 2014 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-244/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

Menyelesaikan pendidikan Diploma IV, jurusan Akuntansi dari STAN Jakarta (1982) dan Master of Science in Profesional Accounting dari University Hartford, Amerika Serikat (1986).

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 jurusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1994) dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2003).

Selain sebagai Komisaris Perseroan, juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 1 Oktober 2013. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (2011-2012) dan Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (2012-2013). Sampai dengan saat ini masih aktif mengajar pada program Diploma IV jurusan Akuntansi STAN.

Selain sebagai Komisaris Perseroan, juga menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG sejak 17 Oktober 2014. Posisi pada tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Bagian SDM Kementerian BUMN. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Pertambangan (2008-2010) dan Kepala Bidang Usaha Industri Primer IIIc (2010-2014) pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan penugasan lain pada BUMN adalah menjadi Dewan Komisaris PT Batubara Bukit Kendi (2003-2010), PT Timah Investasi Mineral (2008-2012) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (2011-2014).


37

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Profil Direksi

38

Saiful H. Manan, 58 tahun Direktur Utama

Andi Saddawero, 46 tahun Direktur Investasi

Lahir di Bandung pada tanggal 1 Desember 1957. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2014 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-38/MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014.

Lahir di Ujungpandang pada tanggal 8 Oktober 1969. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Investasi Perseroan sejak 2014 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-38/MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 di bidang General Business dari Schiller International University, Paris, Perancis. Meraih gelar MBA bidang Keuangan dari University of Denver, USA (1986).

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 di bidang Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makassar (1993). Meraih gelar Magister Management bidang Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia (1995).

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Business Advisory Perseroan (2009-2014); Founder dan Partner Tax and Business Advisory Prime Services International; Partner, Anggota Management Executive Team, Deputi Head of Tax and Business Advisory Pricewaterhouse Coopers (2005-2007); Partner, Anggota Executive Committee, Deputi Head of Tax and Business Advisory, Head of Transaction Advisory Services Ernst & Young (2002-2005); Managing Partner-CFO Arthur Andersen (1999-2002); Head of Tax and Legal Arthur Andersen (1996-2002).

Andi Saddawero merupakan Direktur karir yang mengikuti perjalanan Perseroan sejak awal berdirinya. Sebelumnya menjabat sebagai Plt Direktur Utama (2014); Direktur Utama PT Karabha Digdaya (2008-2009); Kepala Bagian Aset Saham Non Bank Perseroan, Senior Vice President (2005-2008); General Manager Special Asset Management PT Bank Permata, Tbk. (2005); dan Kepala Bagian Aset Saham Bank Vice President (2004-2005); serta Kepala Grup Unit Restrukturisasi Bank BPPN (2002-2004).






Henry Sihotang, 54 tahun Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen

Ajar Setiadi, 48 tahun Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

Lahir di Samosir pada tanggal 19 April 1961. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Perseroan sejak 2014 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014.

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 November 1967. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Perseroan sejak 2014 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 di bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1985). Meraih gelar Magister Manajemen bidang Keuangan dari Universitas Satyagama, Jakarta (1988).

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 di bidang Fisika Nuklir dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992). Meraih gelar Master of Economic Development dari Universitas Gadjah Mada (2013).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Executive Vice President Bank Mandiri, Corporate Risk II Group (2010-Mei 2014); Non Executive Director of Bank Mandiri European Ltd, London (2010-2012); Komisaris PT Pengelola Investama Mandiri (2009-Juli 2014); Senior Vice President, Credit Recovery II Group (2008-2010).

Ajar Setiadi merupakan Direktur karir yang mengikuti perjalanan Perseroan sejak awal berdirinya. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai HR & General Affair Division Head Perseroan (2010-2014); General Affairs Group Head Perseroan (20042010); Building Maintenance Group Head Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2004); Manager of General Affairs Group Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2000); HRD & General Affairs Senior Manager PT KIA Timor Motor (1998-1999); Personal & General Affairs Head PT Astra Daihatsu Motor-Engine Plant (1995-1998).


39

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Senior Manajemen

Berdiri Kiri ke Kanan

T Muhyil Rgina

Sarda Yunus

Duduk Kiri ke Kanan

Rizal Ariansyah

Fransisca Ekawati

40


Ardian Pratama

Profil Perusahaan




Berdiri Kiri ke Kanan

Boedi Djatmiko

Dikdik Permadi

Duduk Kiri ke Kanan

Qadrisna

Paulus A. Widjaja

Made Sumadi Arta


F. Hasiholan Tamba


41

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Komposisi Pemegang Saham PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI Pemegang Saham Perseroan 100% adalah Negara Republik Indonesia, sehingga Negara Republik Indonesia menjadi Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hingga 31 Desember 2015 tidak memiliki saham Perseroan.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PUBLIK Tidak terdapat komposisi Pemegang Saham Publik dikarenakan Perseroan merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Negara Republik Indonesia


49% PT PPA Finance (99,999%)

PT PPA Kapital (99,996%)

PT Nindya Karya (Persero) (99%)

51%

42


PT Nindya Beton





Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi yang keseluruhannya beoperasi sebagai berikut:

No

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

Tahun Pendirian /Akuisisi

Persentase Saham Perseroan

Status

1

PT PPA Finance

• Sewa guna usaha • Anjak piutang • Pembiayaan konsumen

2009

99,999%

Beroperasi

2

PT PPA Kapital

• Jasa pengelolaan investasi • Jasa di bidang pengelolaan aset

2011

99,996%

Beroperasi

3

PT Nindya Karya (Persero)

• General contractor • Civil engineering • Realty

2012

99%

Beroperasi

4

PT Nindya Beton*

• Produksi Beton Precast

2013

49%

Beroperasi

*) sebagai Entitas Asosiasi

Lembaga Penunjang Pasar Modal BIRO ADMINISTRASI EFEK DAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK Hingga saat ini Perseroan bukan merupakan perusahaan publik dan emiten yang menerbitkan saham dan obigasi sehingga tidak menggunakan jasa biro administrasi efek dan pemeringkat efek.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK RSM AAJ Associates Plaza Asia Jl. Jend Sudirman Kav 59 Level 10 Jakarta 12910

NOTARIS Desman, S.H. Jl. Muara Karang Raya Nomor 10 Jakarta 14450


43

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Peristiwa Penting 2015 Maret

Februari

27

Mei

Syukuran 11 Tahun PPA Berkarya

Maret

31

Pengangkatan Direksi PT Penas dalam rangka restrukturisasi dan/ atau revitalisasi PT Penas

06

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dan PT Nindya Karya (Persero)

11

Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Perseroan dan PT Patra Jasa

19

Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014

April

09

Kegiatan Donor Darah Dalam Rangka Memperingati 11 Tahun PPA Berkarya

01

20

44

Rapat Pembahasan R/R BUMN Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Perseroan

06

Program Penjualan Aset Kapuk PT Pertamina (Persero)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PPA Finance




Mei

28

Lelang Barang Inventaris Kantor Perseroan


Juni


Juni

12

Direktur Baru PT PPA Kapital

16

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan PT Berdikari (Persero)

22

Penandatanganan Penawaran Medium Term Notes (“MTN”) PT PPA Finance 2015

26

Penandatanganan Perjanjian Restrukturiasi Hutang Polytama

Juni

04

Pelatihan Pengolahan Ubi Jalar

Agustus

04

Penandatanganan Fasilitas Kredit PT PPA Finance

16

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nindya Beton

19

Bantuan Bina Lingkungan berupa perangkat loker & tempat tidur di pondok pesantren Yatimku di Bintaro, Tangerang


45

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Peristiwa Penting 2015

Agustus

05 23

Oktober

Oktober

Peletakan Batu Pertama Proyek Perumahan Green Teksin Tegal

Company Visit Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung

25

Partisipasi PT PPA Finance dalam Pasar Keuangan Rakyat 2015

November

12 31

Penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Aset

Penandatangan Perjanjian Dalam Rangka Investasi PT PPA Kapital dan PT Asia Kaolinraya

08

Pembukaan PORSENI BUMN 2015

12

Kunjungan Pansus BA 34 Tahun 2015 DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

13

Rapat Monitoring dan Evaluasi Restrukturisasi BUMN

September

23 15

46

Kunjungan Kerja tim JAM DATUN Bersama Perseroan Ke Pabrik Polytama

Partisipasi Dirut Perseroan Pada Kongres Nasional IV Assessment Center Indonesia 2015




17

Focus Group Discussion “Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial Sebagai Bagian Dari Strategi Penanganan Restukturisasi Dan/ Atau Revitalisasi BUMN ”


Desember

Desember

15


18

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Perseroan Ke PT Polytama Propindo

27

Penyambutan Kembalinya Siswa/i Perwakilan Sumatra Utara dari Sulawesi Selatan Dalam Program Siswa Mengenal Nusantara

30

Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2016

Program Siswa Mengenal Nusantara 2015 “BUMN Hadir Untuk Negeri”


47

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Penghargaan dan Sertifikasi Kinerja usaha Perseroan merupakan konsolidasian dari Perseroan maupun entitas anak usaha. Berikut adalah kinerja terkait dengan penghargaan yang pada tahun 2015 di terima perusahaan secara konsolidasian.

PERSEROAN BERHASIL MERAIH PREDIKAT “SANGAT BAGUS” DALAM AJANG 6TH INFOBANK AWARDS 2015

PPA NINDYA PROYEK CEMPAKA HIJAU MENERIMA PENGHARGAAN DARI BANK MANDIRI

Dalam ajang penilaian terhadap 102 BUMN oleh majalah

Proyek perumahan Cempaka Hijau berlokasi di kota

Infobank, Perseroan menjadi salah satu dari 45 BUMN

Bandung, yang merupakan proyek kerjasama Perseroan

berpredikat “sangat bagus” dan termasuk dua teratas

dengan PT Nindya Karya, menerima penghargaan dari

di kategori perusahaan pembiayaan. Penghargaan ini

Bank Mandiri Kanwil VI Jawa Barat sebagai proyek

diterima pada tanggal 23 Oktober 2015.

dengan pencairan Mandiri Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) tertinggi di bulan Maret 2015.

Kriteria penilaian riset Infobank terhadap BUMN secara garis besar terdiri atas dua hal yaitu aspek pertumbuhan aset, pendapatan usaha dan laba tahun berjalan; serta rasio-rasio penting seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas.

48






Alamat Perusahaan dan Entitas Anak PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

PT PPA KAPITAL

Sampoerna Strategic Square

North Tower 9th Floor


Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46

Jakarta 12930

Jakarta 12930

Telp.: 021 251 2222

Telp.: 021 251 2222

Fax.: 021 5798 2555

Fax.: 021 577 2443

Email: [email protected]


Email: [email protected] Website: www.ptppa.com

PT NINDYA KARYA Jl. Letjen MT Haryono Kav.22

PT PPA FINANCE

Cawang, Jakarta 13630


Telp.: 021 8093276


Fax.: 021 8093105

Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46


Jakarta 12930

Website: http://www.nindyakarya.co.id/

Telp.: 021-5795 1419 Fax.: 021-5795 1420

PT NINDYA BETON


Kaliangsana, Kalijati, Subang Regency, Jawa Barat 41271 Email

:-

Telp.

: (0260)462626,460794

Fax.

: (0260) 462625,460794

Website : www.nindyabeton.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI Perseroan senantiasa memutakhirkan data terkait dengan informasi perusahaan sebagai bagian penting dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi, yang dapat diakses melalui sejumlah saluran komunikasi. Berikut ini adalah beberapa saluran informasi dan kandungan informasi yang termuat di dalamnya.

Website Perseroan menyediakan informasi melalui website dengan alamat: www.ptppa.com. Seluruh informasi terbaru terkait dengan Perseroan dapat diakses oleh masyarakat melalui situs tersebut tanpa batas. Beberapa informasi yang disediakan, antara lain terkait dengan: Profil dan Sejarah Perseroan, Profil Manajemen, Struktur Organisasi Perseroan, Bisnis Perseroan, Penerapan Tata Kelola Perusahaan, Program PKBL.


49

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Sumber Daya Manusia

Profil Perusahaan





Penyesuaian Kebijakan SDM

52 52

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

57

Rekrutmen Pelatihan dan Pengembangan SDM

53

Budaya Kerja

57

54

Teknologi Informasi

58

Layanan SDM

54

Kinerja Teknologi Informasi 2015

59

Strategi Remunerasi

55

Tata Kelola Teknologi Informasi

60

Penunjang Layanan

55

60

Demografi SDM

56

Biaya Pengembangan Teknologi Informasi

Jumlah Karyawan Berdasarkan Direktorat

56

Strategi dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

61

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Level Organisasi

56

Information Comes To You

61

Strategi Di Bidang Teknologi

61

Strategi Di Bidang SDM

61

Pernyataan Persamaan Hak

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

56

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

57

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Sumber Daya Manusia Membangun dan menerapkan sistem manajemen

Dengan struktur organisasi ini maka diharapkan

Sumber Daya Manusia (”SDM”) berbasis kompetensi

implementasi model bisnis dapat berjalan dengan

merupakan salah satu langkah penting untuk

lancar untuk mencapai visi dan misi Perusahaan

mengembangkan keunggulan kompetitif bisnis. Untuk

sebagaimana tercantum dalam RJPP Tahun 2015-2019

itu, melalui berbagai instrumen, Perseroan terus

ini. Dengan demikian, sejak tahun 2015 Perseroan

berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM.

telah menggunakan struktur organisasi baru yang telah disesuaikan untuk mendukung pencapaian

Diawali dengan proses rekrutmen yang selektif,

sebagaimana tertuang dalam RJPP.

Perseroan juga selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui berbagai program

Pada prinsipnya, penyesuaian struktur organisasi untuk

pendidikan/pelatihan, baik yang diselenggarakan

mendukung pelaksanaan model bisnis serta pencapaian

melalui public training maupun inhouse training.

visi dan misi Perseroan. Perubahan tersebut, misalnya

Dengan demikian kebutuhan akan SDM yang memiliki

terkait dengan perencanaan dan alokasi SDM dari

kompetensi tinggi dan ahli di bidangnya dapat dipenuhi.

tingkat Kepala Grup sampai dengan staf pada Direktorat Business Advisory & Asset Management dan Direktorat

Kebijakan Perusahaan terkait Kepegawaian yang

Investment akan dilakukan dengan sistem pooling.

dilakukan antara lain: 1. Perubahan Struktur Organisasi.

Penerapan sistem pooling ini bertujuan untuk

2. Pembagian tugas dan wewenang Direksi.

menyeimbangkan beban kerja masing-masing

3. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

karyawan. Selain itu, guna meningkatkan pengalaman

(SOP). 4. Promosi, mutasi dan penetapan jabatan karyawan

dan kemampuan karyawan dengan melakukan penugasan pada proyek-proyek yang berbeda.

pada satuan kerja. 5. Struktur Kepangkatan dan gaji Karyawan.

REKRUTMEN

6. Penyusunan Man Power Planning dan Kurikulum

Jumlah karyawan per 31 Desember 2015 adalah 169

Pelatihan/Pengembangan. 7. Proses penjaringan bakal calon Direksi dan Komisaris anak Perusahaan.

orang terdiri dari 160 orang karyawan, 4 orang Direksi, 4 orang Dewan Komisaris dan 1 orang Sekretaris Dewan Komisaris. Selama tahun 2015 terdapat penambahan/

8. Penugasan Karyawan pada Kerjasama Operasi.

pengurangan karyawan sebagai berikut:

9. Perubahan ketentuan usia pensiun normal.

1. Karyawan baru sebanyak 11 orang.

10. Kewenangan persetujuan pembayaran gaji,

2. Karyawan yang berakhir hubungan kerjanya/

tunjangan dan fasilitas terkait biaya tenaga kerja.

mengundurkan diri sebanyak 19 orang. 3. Penugasan karyawan sebanyak 3 orang.

Penyesuaian Kebijakan SDM Dalam implementasinya, implementasi Komitmen Perseroan terhadap sumber daya manusia senantiasa dikembangkan sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan. Karena itulah terkait dengan terjadinya pengembangan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2015-2019, Perseroan telah

4. Karyawan yang mutasi/pindah satuan kerja sebanyak 6 orang. 5. Karyawan dengan status PKWT yang di perpanjang masa kontrak nya sebanyak 4 orang. 6. Karyawan PKWT yang di angkat menjadi karyawan tetap sebanyak 1 orang. 7. Pada tahun 2015 Perseroan juga menerima

merencanakan desain struktur organisasi yang baru

siswa/mahasiswa magang sebanyak 21 orang, 5

agar sejalan dengan RJPP tersebut.

diantaranya karyawan magang dari PT Nindya Karya (Persero).

52






Pada tahun 2015, terdapat mutasi kurang SDM

sesuai dengan bidang kerja masing-masing serta

sebanyak 19 orang dan mutasi tambah SDM sebanyak

adanya perubahan ketentuan perundang-undangan

11 orang sehingga total jumlah SDM adalah sebanyak

maupun pengetahuan umum.

169 orang. Pada tahun 2015, sebanyak 55 orang karyawan telah

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

mengikuti pelatihan dengan jumlah materi pelatihan

Divisi Human Capital mengkoordinir pelaksanaan

sebanyak 52 materi. Selain itu, telah dilaksanakan

program Pelatihan dan Pengembangan karyawan.

juga program inhouse training sebanyak 15 pelatihan

Program pelatihan yang dilaksanakan melalui inhouse

training maupun public training terkait pelatihan teknis

dengan 14 materi yang berbeda. Perseroan juga telah memberikan beasiswa atas 1 orang karyawan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2.

Seminar/Workshop/Lokakarya

Jumlah peserta

Jumlah Hari

Jam Pelatihan/ Hari

Total Jam Pelatihan

Total Man Hours

Dasar-dasar Audit

1

1

8

8

8

Akuntansi Keuangan

1

32

8

256

256

Assessor Lanjutan KPKU BUMN

3

2

8

16

48

Behavior Event Interview Technique For Recruitment and Promotion

1

2

8

16

16 72

BUMN Alignment-Be The One, Be Synergized Team

3

3

8

24

Business Training Series: Productive Reporting System

1

1

8

8

8

Cash Flow and Treasury Management

1

2

8

16

16

Certified Optimizing Asset (COA)

1

3

8

24

24

CFA Level 1

3

2

8

16

48

CFA Level 3

1

14

8

112

112

CIA Level 1

1

21

8

168

168

Corporate Restructuring

3

2

8

16

48

Corporate Secretary

1

2

8

16

16

Designing Training Program

1

3

8

24

24

Digital Marketing

1

2

8

16

16

Diklat dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1

4

8

32

32

Document Control & Filing System

1

2

8

16

16

Evaluator KPKU

4

3

8

24

96

Financial Restructuring

1

2

8

16

16

General Affairs Management Development Program

2

2

8

16

32

Implementasi A-Z Good Corporate Governance di perusahaan

1

2

8

16

16

Implementasi GCG Sebagai Modal Daya Saing Perusahaan

1

2

8

16

16

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Foundation Version 3

1

3

8

24

24

Integrated Risk Management & Internal Control

1

2

8

16

16

Interpretasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggulan BUMN

1

3

8

24

24

Legal Aspect in Business

1

5

8

40

40

Manajer Investasi

2

4

8

32

64

Minaut Indonesia: Problem Solving and Decision Making

1

5

8

40

40

Paket Mikrotik-MTCNA-MTCRE

1

5

8

40

40 168

Pendidikan Dasar Penilai

3

7

8

56

Pelatihan Keprotokolan & MC BUMN

1

2

8

16

16

Pendidikan Penilai Lanjut 1

1

7

8

56

56

Profesi Lanjutan Penilai Properti

1

2

8

16

16

Purchasing/Procurement Management

1

2

8

16

16

Seminar Corporate Communication

1

2

8

16

16

Sertifikasi Standar Usaha Hotel

2

5

8

40

80


53

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Sumber Daya Manusia

Seminar/Workshop/Lokakarya

Jumlah peserta

Jumlah Hari

Jam Pelatihan/ Hari

Total Jam Pelatihan

Total Man Hours

The 2015 IIA Indonesia National Conference

2

2

8

16

32

Training & Directorship Certification Fundamental

2

2

8

16

32 16

Training E-filing management berbasis ISO

1

2

8

16

Ujian Sertifikasi Kurator dan Pengurus IKAPI

1

1

8

8

8

Workshop Corporate Law for Executive

1

2

8

16

16

Workshop Fairness Opinion

1

3

8

24

24

Workshop Powerfull Skill For Marketing Communications

1

2

8

16

16

Workshop PSAK Terkini Sesuai SAK Konvergen IFRS Aplikasi Oracle Financials

1

4

8

32

32

50

2

8

16

800

Financial & Operational Due Diligence Batch 1 s.d Batch 2

36

2

8

16

576

Financial Modeling for Project Finance with Sensitivity & Scenario Analysis Batch 1 s.d Batch 3

35

2

8

16

560

HealthTalk “Mengenali Diabetes Melitus, Gangguan Pencernaan dan Pencegahannya?”

53

1

3

3

159


10

3

8

24

240

Legal Due Diligence

45

2

8

16

720

Mari Berkain

29

1

3

3

87

Orientasi Karyawan Baru

28

1

6

6

168 1,200

Pelatihan Kepemimpinan (Workshop)

25

6

8

48

Pelatihan Kepemimpinan (Coaching)

25

6

2

12

300

Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan bagi Non Akuntan Batch 1

19

2

8

16

304 256


16

2

8

16

Sudah Amankah Anak Anda dari Pengaruh Narkotika

29

1

3

3

87

Tantangan Mendidik Anak di Era Digital

36

1

3

3

108

The Journey Of Core Value

60

1

3

3

180

Biaya Pengembangan Kompetensi Realisasi biaya

LAYANAN SDM

pelatihan dan pengembangan SDM sepanjang tahun

Perseroan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan

2015 mencapai Rp1.628.667.338 (81,43% dari

Layanan SDM yg bertujuan untuk membangun

Anggaran dalam RKAP tahun 2015 sebesar

komunikasi antara Manajemen dan karyawan terkait

Rp2.000.000.000).

dengan kebijakan-kebijakan SDM. Komunikasi dimaksud, antara lain:

PERNYATAAN PERSAMAAN HAK

1. Sosialisasi dan orientasi kepada karyawan baru.

Perseroan memberikan kesempatan yang sama

2. Pengumuman terkait perubahan Struktur Organisasi.

pada seluruh karyawan, baik dalam rangka mengikuti

3. Pengumuman kelahiran anak karyawan, berita duka,

pengembangan kompetensi maupun jenjang karir.

karyawan baru, karyawan mutasi/perubahan data

Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada perlakuan

kepegawaian dan karyawan berakhir hubungan

diskriminatif yang terjadi di lingkungan Perseroan.

kerja. 4. Penyampaian informasi kepada karyawan yang akan

Selain itu Perseroan menjamin tidak terjadinya diskriminasi sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masingmasing untuk mencapai kinerja terbaik.

54


pensiun. 5. Penyampaian Pengumuman pembaharuan pelaporan wajib LHKPN.



6. Leaders meeting secara rutin sebulan sekali dengan peserta para General Manager/Kepala Divisi untuk



4. Tunjangan Cuti Besar

saling sharing/update berbagai hal termasuk kajian-

Tunjangan istirahat panjang diberikan kepada karyawan sebesar dua kali upah pada tahun ke-7,

kajian sebagai masukan kepada Direksi sebagai

13, 19, dan seterusnya.

bahan pertimbangan pengambilan keputusan

5. Tunjangan Jabatan

strategis Perusahaan.

Tunjangan jabatan diberikan kepada karyawan yang memangku jabatan tertentu dalam Perseroan.

STRATEGI REMUNERASI

6. Jaminan

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia

Perseroan juga memberikan sejumlah jaminan

serta meningkatkan keterikatan karyawan pada

kepada karyawan melalui Jaminan Sosial Tenaga

Perusahaan, salah satu strategi yang diterapkan

Kerja sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu:

Perusahaan melalui penerapan remunerasi berbasis

a. Jaminan Kematian: 0,30% dari upah per bulan

kompetensi. Untuk mengembangkan kompetensi

b. Jaminan Kecelakaan Kerja: 0,24% dari upah per

karyawan dalam rangka mendukung kegiatan

bukan

operasional Perusahaan diawali dengan assessment

c. Jaminan Hari Tua: 5,70% dari upah per bulan

yang terus dilakukan guna mengidentifikasi kompetensi

7. Apresiasi/Jasa Produksi

yang dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Perseroan memberikan apresiasi atas jasa produksi

Sistem remunerasi juga terus dilakukan evaluasi dan

kepada karyawan yang memiliki masa kerja minimal

penyesuaian sesuai dengan perkembangan pasar,

satu tahun secara terus menerus, yang didasarkan

tingkat inflasi serta upah minimum propinsi yang ditetapkan Pemerintah.

pada tolok ukur pencapaian RKAP. 8. Fasilitas Kesehatan dan Asuransi

Perseroan memberikan fasilitas kesejatan kepada

Sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku di

karyawan yag terdiri dari fasilitas kesehatan rawat

lingkungan Perseroan, komponen remunerai karyawan

jalan, pertanggungan asuransi rawat inap, asuransi

adalah:

jiwa dan kecelakaan.

1. Gaji

PENUNJANG LAYANAN

Gaji karyawan yang diterima secara bulanan akan

Guna efektifitas dalam operasional terkait

mengalami peninjauan berdasarkan:

layanan kepegawaian, Divisi Human Capital terus

a. Pertimbangan dampak inflasi yang berpengaruh

menyempurnakan layanan sistem Human Resources

terhadap nilai riil gaji karyawan (Cost of Living Adjustment)

b. Kinerja karyawan bersangkutan selama bekerja (merit system). c. Besaran kenaikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan Perseroan. 2. Tunjangan Hari Raya (THR)

Information Sistem (HRIS). Dalam sistem HRIS seluruh karyawan atau atasan karyawan dapat secara online memperoleh informasi kepegawaian, informasi data kehadiran, data cuti, pengajuan reimburse klaim kesehatan rawat jalan, melahirkan, kacamata, cuti serta proses penilaian kinerja mulai dari penyusunan KPI serta evaluasi pencapaian KPI.

THR diberikan minimal satu kali upah, dibayarkan kepada karyawan yang telah menjalani masa kerja

Selain itu, Perseroan juga menyediakan ppaworld,

tiga bulan atau lebih.

intranet yang berfungsi sebagai media komunikasi

3. Tunjangan Cuti Tahunan

yang berfungsi menyediakan informasi bagi seluruh

Perseroan memberikan tunjangan cuti tahunan

karyawan. Fasilitas berbasis web ini dapat diakses oleh

kepada karyawan yang telah bekerja selama tiga

seluruh karyawan.

bulan atau lebih, minimal sebesar satu kali upah.


55

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

DEMOGRAFI SDM Jumlah Karyawan Berdasarkan Direktorat 41 4

41 4

38

61

41 3

37

63

52

2015

2014

34

38

27

2013

35

33

31

Dewan Komisaris

Direksi

D. Investment

Sekretaris Dewan Komisaris

D. CEO Office

D. Business

52

D. Finance & Support

Advisory & Asset Management

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Level Organisasi 13

41 40

12

12

13

4 141

12

13

5 1 31 8

17 9

28

25

9

2015

40

22

2014

26

57

43

11

42

2013

48

38

Dewan Komisaris

Associate Director

Kepala Unit

Staf


General Manager

Officer

Penugasan

Direktur

Kepala Grup

Sekretaris

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia 10

4

34

63

7

58

39

2015

36-45 tahun

46-55 tahun

26-35 tahun

7

2013

69

> 55 tahun

5

38

2014

58

56

4


76 <25 tahun

55





Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan 8

9 0

47

9

2015

6 0

49

2014

105 S1

S2

Diploma

5 1

54

2013

113

S3

9

112 SMA

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian 11

5

2015

2014

158 Tetap

2013

172 Tidak Tetap

BUDAYA KERJA Agar mencapai Visi dan Misi Perseroan, dibutuhkan

3. Implementasi melakukan gesture Core Values

sumber daya manusia yang memiliki Budaya Kerja yang

pada saat dimulainya acara-acara pelatihan,

baik. Agar terbentuk budaya kerja yang baik, Perseroan

morning briefing tiap satuan kerja serta acara-acara

secara terus menerus dan terstruktur menanamkan nilainilai (Core Values) Perseroan yaitu SEEIT (Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity & Teamwork).

Agar SEEIT menjadi nyata dalam kehidupan sehari-

kebersamaan karyawan. 4. Pembentukan Tim Core Values yang bertugas menyusun program kerja internalisasi nilai-nilai perusahaan kepada seluruh insan Perusahaan.

hari seluruh insan Perseroan, maka telah dilaksanakan program internalisasi Core Values sebagai berikut: 1. Sosialiasi Core Values.

2. Penyusunan gesture Core Values.


57

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Teknologi Informasi Kemajuan Teknologi Informasi (TI) terkini menjadi salah

Pengembangan sistem teknologi informasi di Perseroan

satu aspek positif yang diserap oleh Perseroan agar

senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi

mampu menghadirkan kegiatan operasional yang lebih

bisnis dengan tujuan agar mampu membantu Perseroan

efektif, aman, cepat dan efisien. Perkembangan tersebut

meningkatkan kinerja dan daya saing, mencapai target

telah mendorong Perseroan untuk memantapkan

bisnis yang telah dicanangkan, mempermudah kegiatan

strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi

pemantauan (monitoring), dan mempercepat aktivitas

sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan

manajemen risiko.

jasa. Perseroan memiliki fungsi yang dibentuk untuk Bagi Perseroan, keberadaan teknologi informasi di

mendukung tata kelola TI yang tepat. Seluruh kegiatan

lingkungan perusahaan sangat penting agar mampu

teknologi informasi di Perseroan dilaksanakan oleh

mempercepat akselerasi proses bisnis dan pada

Satuan Kerja Teknologi Informasi yang memiliki peran

saat bersamaan dapat mempermudah layanan

untuk memastikan dan memantau seluruh inisiatif

kepada nasabah. Karena itu, Perseroan berupaya

pengembangan TI telah sesuai dengan rencana awal

mengembangkan sistem terintegrasi berbasis teknologi

sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

informasi yang menghubungkan seluruh produk dan jasa di lingkungan perusahaan dengan entitas usaha di bawahnya.

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi KODE A

58

PROYEK

HIGH PRIORITY

Pengembangan funding management system

B

Pengembangan aplikasi business intelligence

C

Pengembangan HRIS (carreer path, performance management, development, e-learning)

√

D

Pengembangan marketing management system (branding, digital marketing, sales plan)

√

E

Pengembangan CRM

√

F

Pengembangan aplikasi investment

√

G

Pengembangan ERP Oracle E-business suites (konsolidasi anak perusahaan dan FA)

√

H

Pengembangan IT advisory

√

I

Pengembangan private cloud Perseroan (interface channeling)

J

Pembangunan infrastruktur TI di gedung baru (peremajaan infrastruktur, iots, data center tier 2 dan fibre optic)

K

Pengembangan security management system (termasuk encryption appliance, peremajaan perangkat security)

L

Pengembangan unified communication menuju multimedia integration (termasuk peremajaan perangkat handset dan server)

√

M

Impelementasi Shared Services

√

N

Knowledge Management

√


2015

2016

2017

2018

2019




Kinerja Teknologi Informasi 2015

2. IT Advisory

Sepanjang tahun 2015, Satuan Kerja yang membidangi


Dalam mendukung kegiatan unit bisnis, Grup TI

Teknologi Informasi di Perseroan telah berhasil

terlibat aktif dalam pelaksanaan penyusunan dan

menyusun portofolio layanan TI Perseroan, melakukan

persiapan konsep penawaran jasa Asset Profiling

yang dilakukan oleh Direktorat Business Advisory &

kunjungan layanan Shared Services ke entitas anak, dan melakukan implementasi modul konsolidasi pada sistem

Asset Management. Kegiatan yang telah dilakukan

Oracle.

dalam rangka mendampingi unit bisnis adalah memberikan presentasi ke Pemerintah Daerah

Keberhasilan Satuan Kerja dalam melaksanakan

(Pemda) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

program kerja di bidang teknologi informasi merupakan

Kediri, serta presentasi ke Pertamina. Aplikasi yang

hasil dari evaluasi berkesinambungan yang dilakukan

digunakan dalam asset profiling ini adalah aplikasi

Perseroan terhadap Masterplan Teknologi Informasi

Integrated Property Management & Information

System (IPMIS).

Perseroan 2015-2019. Dengan cara itu, Perseroan benar-benar memperoleh hasil yang maksimal.

Selain itu Grup IT juga membantu mempersiapkan

Sejak awal tahun 2015, Grup TI Perseroan melanjutkan

dan pelaksanaan virtual due diligence untuk proyek

pengembangan aplikasi Enterprise Resource Planning

Tuban Petro.

untuk modul Fixed Asset dan konsolidasi keuangan anak usaha. Selain itu, pengembangan Prototyping

3. Redesain Kegiatan Keuangan dan Akuntansi

proses pengembangan sistem TI itu ditujukan

Dashboard keuangan mulai dipersiapkan. Keseluruhan

Perseroan Grup TI terlibat intensif dalam pelaksanaan redesain

untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan dalam

kegiatan keuangan dan akuntansi Perseroan

pengelolaan infrastruktur TI serta penyesuaian terhadap

dalam bentuk pembuatan prototype dashboard laporan keuangan dan data warehouse untuk

perkembangan teknologi terkini.

keperluan manajemen dalam mempercepat proses Pada tahap berikutnya, kajian terhadap Grand

pengambilan keputusan, dan Implementasi Oracle

serta Penambahan Kapasitas Mailbox pun dilakukan.

GL Consolidation pada bulan Maret 2015.

E-business Suites 12 untuk modul Fixed Asset, dan

Design Cloud System Perseroan, Peremajaan PC

Pengembangan Prototyping Dashboard keuangan mulai dilakukan untuk membantu para pengambil keputusan

4. Proyek Pengembangan Perumahan Paledang dan Tegal

dalam menentukan langkah ke depan.

Untuk proyek Paledang, layanan TI dilakukan untuk

Berikut ini, adalah rincian kegiatan-kegiatan yang

update website Cempaka Hijau dengan informasi-

dilakukan oleh Grup TI pada tahun 2015, yaitu antara

informasi terbaru untuk membantu meningkatkan

lain:

pemasaran.

1. IT Shared Service 2015

Perusahaan yang menggunakan jasa layanan IT

Sedangkan untuk proyek Tegal pada tahun 2015

Shared Service Perseroan adalah PT PPA Finance,

dilakukan implementasi unified communication dan

PT PPA Kapital, PT Penas, PT Nindya Beton dan

setting infrastruktur TI di Tegal serta pembuatan

PT SEG.

website perumahan Green Teksin. Grup TI juga

melakukan sosialisasi digital marketing kepada tim Tegal untuk membantu memberikan alternatif cara melakukan pemasaran.


59

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Teknologi Informasi

5. Kegiatan Rutin dan Insidentil Grup TI

Kegiatan rutin Grup TI PT Perseroan antara lain menindaklanjuti permasalahan dan keluhan karyawan dalam penggunaan IT, operasional data center dan disaster recovery center, Rehearsal Disaster Recovery Center, memonitor kualitas jaringan data dan telepon, pengisian portal BUMN, penyediaan sarana dan prasarana kerja karyawan baru, koordinasi kegiatan scanning, mengelola website perusahaan (www.ptppa.com) dan intranet perusahaan (PPAWorld).

6. Kegiatan Pengadaan Perangkat TIK Perseroan 2015

Pada tahun 2015, Grup TI menyampaikan permohonan pengadaan perangkat TI sebanyak 17 pengadaan.

Perkembangan SDM Teknologi Informasi Seminar/Workshop/Lokakarya

Penyelenggara

Waktu Pelaksanaan


Forum Ekselen BUMN

25-27 Mar 2015

BUMN Alignment-Be The One, Be Synergized Team

Rumah Perubahan

6-8 Agt 2015


Internal (Perseroan)

14-15 Sep 2015

Business Training Series: Productive Reporting System

Telkom Sigma

30 Sep 2015


Internal (Perseroan)

5-6 Okt 2015

Aplikasi Oracle Financials

Optima Data Indonesia

19 Okt 2015

Paket Mikrotik-MTCNA-MTCRE

ID-Networkers

14-18 Des 2015

Digital Marketing

Info Digital Marketer

15-16 Nov 2015

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Foundation Version 3

Multimatics-PT Lifelong Learning

14-16 Des 2015

Tata Kelola Teknologi Informasi

Biaya Pengembangan Teknologi Informasi

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk

Pengembangan Teknologi Informasi dilakukan terus

menerapkan tata kelola TI di lingkungan perusahaan

menerus untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi

dengan benar. Tujuan implementasi tata kelola itu

kinerja perseroan. Pengembangan dilakukan meliputi

dimaksudkan untuk mempercepat kinerja dan daya

aplikasi Enterprise Resource Planning untuk modul

saing bisnis Perseroan serta mempermudah kegiatan

Fixed Asset dan konsolidasi keuangan anak usaha,

pemantauan. Dalam menerapkan tata kelola TI yang

pengembangan Prototyping Dashboard keuangan,

tepat, Perseroan selalu memperhatikan dan mematuhi

implementasi peremajaan perangkat keamanan jaringan,

ketentuan dalam Panduan Penyusunan Pengelolaan TI

kajian terhadap Grand Design Cloud System Perseroan,

BUMN sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/

Peremajaan PC serta Penambahan Kapasitas Mailbox.

MBU/2013. Pembuatan Masterplan Teknologi Informasi bertujuan sebagai blue print pengembangan teknologi

Penyerapan anggaran Grup IT di tahun 2015

informasi Perseroan selama tahun 2015-2019 yang

sebesar 54.92% dari total anggaran sebesar

selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Rp3,564,175,000,00.

(RJPP) untuk mendukung strategi perusahaan. Perseroan telah menyusun masterplan tersebut dan telah menyampaikannya kepada Kementerian BUMN pada bulan Februari 2015.

60






Strategi dan Rencana Pengembangan Teknologi

Strategi di bidang layanan TI. Layanan TI akan diberikan

Informasi

kepada internal perseroan maupun untuk shared

Strategi TI untuk tahun berikutnya tidak terlepas

services kepada anak perusahaan. Pengembangan

untuk mendukung strategi dan kebijakan usaha yang

portofolio layanan serta implementasi akan berdasarkan

dilakukan untuk mencapai sasaran perseroan.

kepada ITIL framework yang meliputi service strategy, service design, service transition, service operation

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dalam memenuhi harapan bisnis terhadap TI yang sesuai dengan strategi perusahaan maka harapan perseroan TI

dan continual service improvement. Pengembangan

portofolio layanan TI harus mempertimbangkan costbenefit.

Perseroan berperan sebagai enabler bisnis perusahaan untuk memaksimalkan nilai melalui proses yang efisien

Strategi Di Bidang Teknologi

dan optimalisasi shared services.

Dari sisi aplikasi TI akan berperan serta dalam mengkomunikasikan kegiatan bisnis Perseroan dengan mengembangkan aplikasi customer relationship manajemen dan sales plan, serta mendukung kegiatan

Strategi dan Harapan Bisnis

branding dan digital marketing, mengembangkan aplikasi untuk pengelolaan aset dan dokumen aset, administrasi transaksi efek dan obligasi. Untuk mendukung pelebaran bisnis Perseroan ke sektor properti maka TI akan mengembangkan teknologi Smart

Building untuk meningkatkan nilai jual aset properti,

Layanan SDM Teknologi

Pengembangan lebih lanjut dari aplikasi yang saat ini berjalan yaitu payroll, personal information, training

Information

and development adalah pengembangan performance

management, career path dan knowledge management, Mengembangkan sistem informasi pengelolaan dan akuntansi kegiatan/proyek dengan memanfaatkan aplikasi Oracle.

INFORMATION COMES TO YOU

Pengembangan infrastruktur TI mengacu pada arsitektur

TI memiliki tag line: Information Comes To You.

infrastruktur yang dibangun berdasarkan kebutuhan

Sesuai dengan tag line maka seluruh aktivitas TI

layanan bisnis perusahaan antara lain untuk cloud

untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasional

computing platform, topologi network yang digunakan

harus diarahkan untuk menghasilkan informasi yang

mengacu kepada Cisco Datacenter Topology Network

memiliki nilai dan secara aktif mendorong informasi

dan peningkatan sistem keamanan jaringan.

tersebut kepada pihak yang relevan dalam pengambilan keputusan.

Strategi Di Bidang SDM Strategi penyediaan sumber daya manusia TI

Strategi di bidang data dan informasi. Untuk memenuhi

PT Perseroan untuk tahun 2016 adalah menyediakan

kebutuhan unit usaha akan informasi business

dan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas

intelligence, data yang bersumber dari internal dan

sumber daya manusia yang efektif, efisien dan memiliki

eksternal Perseroan disimpan di datawarehouse

keunggulan kompetitif.

Perseroan yang selanjutnya diolah menjadi informasi business intelligence dan dapat diakses dengan mudah oleh unit usaha Perseroan. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015

61

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan





Tinjauan Umum

64 Struktur Modal

76

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

65 Kebijakan Manajemen Atas Struktur 65 Modal

76

65 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal 66 Investasi Barang Modal

76

67 Target, Realisasi, Proyeksi 69 Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan 69 Akuntan

77

Pengelolaan Usaha Induk Perusahaan Bidang Pengelolaan Aset Bidang Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Bidang Investasi Bidang Jasa Konsultasi Bisnis Pengelolaan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

80

Kebijakan Akuntansi

80

Informasi Kelangsungan Usaha

80

Tingkat Kesehatan Perusahaan

82

Aspek Keuangan

82 82

Aspek Pemasaran

77

Aspek Administrasi

82

Kebijakan Dividen

78

82

Program Kepemilikan Saham

78

Pencapaian Key Performance Indicators (KPI)

Realisasi Penggunaan Dana Hasil 75 Penawaran Umum 75 Informasi Material Mengenai

78

Aspek Keuangan dan Pasar

82

Aspek Fokus Pelanggan

83

Aspek Efektivitas Produktivitas dan Proses

83

Aspek Fokus Tenaga Kerja

83

Aspek Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

83

72

Posisi Keuangan

73

Liabilitas

74

Pembahasan Tentang Kolektibilitas Piutang

Perubahan Peraturan Perundangundangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Aspek Operasional

Laba-Rugi

Pembahasan Tentang Kemampuan Membayar Utang

78

77

72

Arus Kas

77

Transaksi Material Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Prospek Usaha 2016

Tinjauan Kinerja Keuangan

Ekuitas

76


75 Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, 76 Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/ Modal

78

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Tinjauan Umum Kondisi perekonomian global di akhir tahun 2015 belum

Bahkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sempat

menunjukkan perbaikan. Pada awalnya, Bank Dunia

mencapai titik terendahnya setelah tahun 1998, saat

memperkirakan pertumbuhan akan mencapai 2,9%.

posisinya berada di atas Rp14.000 per Dolar AS. Pada

Namun realisasinya hanya sebesar 2,4%, lebih rendah

akhir 2015, data Bank Indonesia menyebutkan bahwa

dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 2,6%.

kurs tengah Rupiah berada di posisi Rp13.864 per Dolar AS.

Karena itulah, tahun 2015 menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh dunia usaha, mengingat

Dari sisi suku bunga, selama 2015 bisa dikatakan

kondisi global tersebut memberikan imbas bagi

suku bunga masih cukup tinggi. Kenaikan suku bunga

perekonomian domestik. Menurut Badan Pusat Statistik

acuan Bank Indonesia telah terjadi secara beruntun

(BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun

yang terjadi sejak dua tahun lalu, hingga saat ini masih

2015 hanya 4,79% (YoY), tidak lebih baik dibandingkan

tinggi. Jika pada Januari 2013 sebesar 5,75%, hingga

tahun 2014 yang mencapai 5,02%.

Desember 2015 masih dipatok 7,50%. Kondisi ini ikut mempengaruhi daya beli masyarakat serta kemampuan

Perlambanan perekonomian global dan nasional

ekspansi dan produksi dunia usaha.

tersebut, di antaranya akibat tekanan dari harga komoditas yang menurun sebagai dampak atas

Situasi seperti inilah yang dialami Perseroan pada tahun

melemahnya tingkat permintaan. Perdagangan

2015. Walaupun tidak berpotensi terkena dampak

antarnegara pun mengalami kelesuan.

langsung, namun sejumlah kegiatan usaha perlu diwaspadai, misalnya terkait dengan investasi.

Data BPS juga mengungkapkan, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada tahun 2015 mencapai USD150,25 miliar atau turun 14,62% dibanding periode yang sama tahun 2014. Sedangkan nilai impor mencapai USD142,74 miliar atau turun 19,89% dibandingkan tahun sebelumnya.

64






Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Kegiatan usaha Perseroan dijalankan berdasarkan Pasal

Pengelolaan Usaha Induk Perusahaan

3 Anggaran Dasar Perusahaan. Maksud dan tujuan

Secara ringkas uraian mengenai segmen/bidang usaha

dari kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan yakni

Perseroan dikelompokkan sebagai berikut:

turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan

1. Bidang Pengelolaan Aset

agenda Pemerintah di bidang ekonomi dan program

2. Bidang Restrukturisasi/revitalisasi BUMN

pembangunan nasional pada umumnya.

3. Bidang Investasi 4. Bidang Jasa Konsultansi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

Sepanjang tahun 2015, Perseroan mencatat sejumlah

1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan

pencapaian kinerja dan operasional dari masing-masing


segmen/bidang kegiatan usaha tersebut, dengan

pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk

perincian sebagai berikut:

dan atas nama Menteri Keuangan; 2. Restrukturisasi/revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (”BUMN”);

BIDANG PENGELOLAAN ASET Kegiatan utama dalam segmen usaha Pengelolaan Aset

3. Kegiatan investasi; dan

adalah mengelola aset negara yang berasal dari Badan

4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Walaupun dalam perkembangannya, Perseroan juga melakukan

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut

pengelolaan aset badan usaha milik Negara (BUMN).

di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya

Pada tahun 2015, Perseroan telah menyepakati

perusahaan untuk:

Perjanjian Pengelolaan Aset Eks BPPN untuk periode

1. Jasa konsultansi, berupa jasa konsultansi:

1 Januari-31 Desember 2015. Perjanjian tersebut

• Bisnis dan manajemen

ditandatangani bersama Menteri Keuangan pada 31

• Penjualan dan/atau pengembangan aset

Agustus 2015, dengan Imbalan Pengelolaan Aset yang

2. Pengelolaan aset milik Negara selain aset Negara

diperoleh Perseroan sebesar Rp14,36 miliar.

yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh

Aset-aset yang diserahkelolakan meliputi empat aset

Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan

saham dan satu aset kredit. Total nilai asetnya mencapai

Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk anak

Rp967,18 miliar.

perusahaan BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengelolaan Aset Eks-BPPN

• Melakukan penjualan aset termasuk saham dan

Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2015,

piutang • Melakukan penyewaan aset

Perseroan melaksanakan pengelolaan aset milik Menteri Keuangan yang terdiri dari:

• Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang

A. Aset Saham Non Bank, antara lain:

• Melakukan restrukturisasi perusahaan

1. PT Jembo Cable Company Tbk (“Jembo”)

• Pengembangan dan pendayagunaan aset

2. PT Asia Natural Resources (“Asia”)

termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain

3. PT Sejahtera Eka Graha (“SEG”) 4. PT Tuban Petrochemical Industries


65

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


B. Aset Kredit/Aset Hak Tagih PT Tuban Petrochemical Industries

BIDANG RESTRUKTURISASI/ REVITALISASI BUMN Perseroan juga menjalankan segmen usaha di bidang

Secara umum, kegiatan pengelolaan aset saham eks

restrukturisasi/revitalisasi (R/R) BUMN. Dalam rangka

BPPN yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai

pelaksanaan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pada

berikut:

tahun 2015 Perseroan telah melakukan kegiatan-

1. Kegiatan pemeliharaan aset saham yang mencakup

kegiatan antara lain sebagai berikut:

antara lain: pemutakhiran data aset saham, kegiatan

1. Melakukan langkah-langkah dan upaya penagihan

penyimpanan dan penatausahaan dokumen aset

agar BUMN-BUMN dalam restrukturisasi/revitalisasi

saham, dan pencatatan kepemilikan atas aset

dapat menyelesaikan kewajiban yang telah jatuh

saham.

tempo kepada Perseroan;

2. Sebagai penerima kuasa pemegang saham

2. Melakukan monitoring atas pelaksanaan program

melakukan kegiatan antara lain: pemantauan dan

R/R yang mencakup proses produksi, fasilitas

pengkajian atas kinerja perusahaan dan tindakan

produksi, efisiensi, pemasaran dan pelaksanaan

korporasi dari perusahaan yang dikelola, serta hadir

proyek; dan

dan mengambil keputusan dalam RUPS. 3. Kegiatan dalam rangka penjualan saham.

3. Melaksanakan restrukturisasi/revitalisasi dengan cara bekerja sama dengan mitra strategis.

Sedangkan kegiatan pengelolaan aset saham dan aset

Hingga 31 Desember 2015, saldo pokok pinjaman

kredit/aset hak tagih terhadap PT Tuban Petro dengan

dana restrukturisasi/revitalisasi yang telah diberikan

nilai aset serah kelola sebesar Rp943,07 miliar.

oleh Perseroan sebesar Rp1.460 miliar, atau mencapai 106,57% terhadap saldo pokok pinjaman dana

Kinerja 2015

restrukturisasi/revitalisasi tahun 2014 sebesar Rp1.370

Pendapatan Pengelolaan Aset diperoleh dari imbalan

miliar.

pengelolaan aset dan imbalan kinerja. Tahun 2015, pendapatan imbalan pengelolaan aset (IPA) eksBPPN mencapai sebesar Rp14,36 miliar, lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2014 yang mencapai Rp15,29 miliar.

66






Kegiatan Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Sesuai dengan tujuan pendiriannya, Perseroan telah melaksanakan kegiatan R/R untuk sejumlah BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri BUMN. Sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2015, Perseroan melaksanakan kegiatan R/R untuk sejumlah BUMN sebagai berikut: BUMN

Dasar Pelaksanaan Kegiatan R/R

1. PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Surat Menteri BUMN No. S-452/MBU/2011 tanggal 8 Agustus 2011

2. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

Surat Menteri BUMN No. S-365/MBU/2012 tanggal 13 Juli 2012

3. PT PAL Indonesia (Persero)

Surat Menteri BUMN No. S-776/MBU/2009 tanggal 19 Oktober 2009

4. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

Surat Menteri BUMN No. S-133/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015

5. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)


6. PT Kertas Leces (Persero)


7. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)


8. PT Industri Gelas (Persero)


9. PT Survai Udara Penas (Persero)


10. PT Boma Bisma Indra (Persero)

Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/2009 tanggal 6 Oktober 2009

Pelaksanaan kegiatan R/R dapat disertai dengan pemberian bantuan pendanaan kepada BUMN dimaksud yang berasal dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Perseroan ataupun yang berasal dari dana korporasi Perseroan sendiri.

1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa: a. Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya. b. Penempatan dana pada suatu proyek atau kegiatan usaha lainnya. c. Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/

Kinerja 2015 Sampai dengan 31 Desember 2015, Perseroan

penyewaan aset. d. Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian,

telah menerima pembayaran dari BUMN baik untuk

pembelian saham yang telah dikeluarkan atau

pemenuhan kewajiban bunga/tunggakan bunga

saham dalam simpanan) pada perusahaan yang

pinjaman ataupun kewajiban angsuran pokok pinjaman,

bersifat sementara dalam rangka peningkatan

senilai Rp116,34 miliar.

nilai untuk dijual kembali. 2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa:

Pada tahun 2015, Perseroan juga telah menyalurkan sejumlah bantuan dana kepada BUMN. Dana tersebut ada yang berasal dari dana PMN, yaitu sebesar Rp1,46 triliun. Sedangkan dari dana Perseroan yang merupakan dana talangan, sebesar Rp199,29 miliar. Penyaluran

a. Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan b. Pembelian saham, warrant dan produk derivative lainnya melalui Bursa Efek.

dana juga ada yang berbentuk pembelian Promissory

Notes, yaitu sebesar Rp229,26 miliar.

Kegiatan Investasi Sepanjang tahun 2015, kegiatan investasi Perseroan

BIDANG INVESTASI

direalisasikan baik kepada entitas anak maupun dengan

Segmen usaha investasi merupakan bidang usaha lain

perusahaan lain dalam bentuk business-to-business,

yang dijalankan Perseroan. Kegiatan usaha tersebut

serta investasi portofolio. Untuk kegiatan investasi di

telah diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan.

luar portofolio, bentuk investasi Perseroan antara lain:

Kegiatan investasi Perseroan yang dimaksud adalah sebagai berikut:


67

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


a. Aset Tegal

pengadaan benih terkontrak antara PT Pertani

Pada tanggal 6 Mei 2015 telah ditandatangani

(Persero) dengan seluruh Pemerintah Provinsi di

Perjanjian Kerja sama antara Perseroan dengan

Indonesia, senilai Rp54,5 miliar dengan jangka

PT Nindya Karya (Persero) untuk menjalankan

waktu 1 (satu) tahun.

proyek Tegal, yaitu membangun 284 unit rumah dan/ atau ruko di Jl. Pala Raya Tegal, Jawa Tengah di

e. Kerja Sama dengan PT Polytama Propindo

atas tanah seluas 6 hektar. Pada tanggal 23 Agustus

2015 dilaksanakan acara Ground Breaking dan

Seluruh kewajiban pokok PT Polytama kepada Perseroan dapat diselesaikan per tanggal 28

Launching perumahan Green Teksin. Sampai dengan

Desember 2015, dengan memberikan discount

akhir Desember 2015, 1 unit ruko sudut telah terjual

Denda sebesar 50%. Perseroan juga memberikan

dan rencananya akan dilakukan serah terima paling

fasilitas modal kerja kepada PT PPA Kapital untuk

lambat Agustus 2016.

melakukan kerjasama perdagangan polypropylene

flake dengan PT Polytama, setinggi-tingginya Rp17 b. Aset Tegal 2

miliar. Hal ini untuk menangkap peluang bisnis atas

Perseroan telah ditetapkan sebagai pemenang

nice product dalam bentuk polypropylene flake

lelang Aset Tegal 2 dengan Harga Pokok untuk

dengan memanfaatkan kapasitas produksi

SHGB No. 123 sebesar Rp23,97 miliar dan dan

PT Polytama yang masih bisa digunakan.

SHGB No. 194 sebesar Rp18,72 miliar. Perseroan telah melunasi seluruh biaya pengambilalihan

f. Kerja Sama dengan PT Berdikari (Persero)

tersebut.

Kerja sama antara Perseroan dengan PT Berdikari adalah berupa pembiayaan modal kerja berupa

c. Aset Paledang (Proyek Perumahan Cempaka Hijau)

pinjaman jangka pendek (“PJP”) yang terbagi

Proyek Perumahan Cempaka Hijau telah

menjadi dua tahap. Pada PJP 1, nilai pinjaman

membukukan pendapatan sebesar Rp9,7 miliar

sebesar Rp20 miliar dengan jangka waktu 8 bulan

dengan perolehan laba bersih sebesar Rp252

dan tenor 16,5%. Sedangkan PJP 2 senilai Rp20

juta. Angka tersebut diperoleh dari pengakuan

miliar, dengan jangka waktu 3 bulan dan tenor

pendapatan 11 pelanggan yang sudah

16,5%.

menandatangani Berita Acara Serah Terima. Pada tahun 2015, Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf

g. Kerja Sama Konsorsium dengan PT Nindya Karya

dan Rekan telah melakukan audit terhadap laporan keuangan tahun buku 2014 Proyek Perumahan Cempaka Hijau.

(Persero)

Kerja sama dimaksud terkait dengan tender investor jalan tol ruas Pandaan-Malang. Per 31 Desember 2015, Konsorsium PPA-NK telah mengikuti

d. Kerja Sama dengan PT Pertani (Persero)

proses pra kualifikasi dan dinyatakan lolos. Tahap

Sejumlah kegiatan investasi pada PT Pertani,

selanjutnya akan dilakukan proses tender dengan

antara lain berupa kerja sama investasi benih

estimasi pelaksanaan secepat-cepatnya bulan

yang dilakukan di akhir tahun 2014, namun baru

Februari 2016.

disepakati pada periode Triwulan II tahun 2015 dalam bentuk pembiayaan proyek terkontrak pengadaan benih Pemerintah Provinsi dengan

terintegrasi untuk pengendalian banjir Jakarta

sumber APBN-P 2015, yakni Kontrak Benih Upaya

(Bendung Cascading)-Perseroan, PT Hutama Karya,

Khusus (Upsus). Perseroan telah menandatangani

PT Jaya Konstruksi dan PT PAM Jaya.

perjanjian pinjaman jangka pendek untuk membiayai

68

h. Kerja Sama Pembangunan Proyek waduk






Saat ini, tindak lanjut pembangunan Proyek Bendungan

Pada tanggal 21 Desember 2015 Perseroan menerima

Cascading menunggu kesepakatan antara Menteri

Imbalan jasa konsultansi dari PT Rukindo sebesar

BUMN dan Gubernur DKI Jakarta.

Rp250 juta. Pembayaran tersebut diperoleh untuk jasa pendampingan pembahasan permasalahan hukum

Kinerja 2015

kapal di India bersama Tim Jaksa Agung Muda Tata

Realisasi Pendapatan Hasil Investasi pada tahun 2015

Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI.

adalah sebesar Rp127,53 miliar. Sumber pendapatan hasil investasi terutama berasal dari laba penjualan

Perseroan juga dipercaya menjadi konsultan dalam

saham sebesar Rp56,03 miliar dan pendapatan dari

penjualan aset PT Pertamina (Persero), yaitu berupa

bunga deposito berjangka dan SPN sebesar Rp60,12

lahan seluas 219.940 meter persegi yang terletak di

miliar.

Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat (“Aset Kapuk”). Hingga berakhirnya tahun buku 2015, proses penjualan

Saldo Investasi yang Dilakukan Per 31 Desember 2015

kepada calon investor masih berlangsung.

(Rp Juta) No

Jenis Investasi

Saldo Per 31 Desember 2015

1

Portofolio Saham dan Obligasi

2

Saham (Available for Sale)

114.524

3

Investasi Langsung: Promissory Notes

134.029

4

Investasi pada Ventura Bersama

593.204

5

Properti Investasi

275.097

6

Investasi jangka panjang yang dilakukan Entitas Anak Jumlah

71.394

592 1.188.840

BIDANG JASA KONSULTANSI BISNIS

Perseroan menjadi konsultan untuk penyusunan Proyeksi Keuangan dan Opsi Skema Restrukturisasi Utang PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (“PT DPS”). PT DPS merupakan perusahaan galangan kapal milik negara yang bergerak di bidang pembangunan kapal baru dan reparasi kapal. Hingga berakhirnya tahun buku 2015, dua kreditur telah sepakat dengan skema restrukturisasi utang yang ditawarkan, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Bukopin Syariah.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana ketentuan

PENGELOLAAN ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

dalam Anggaran Dasar, Perseroan melakukan kegiatan

Hingga berakhirnya tahun buku 2015, Perseroan

usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber

memiliki lebih dari 50% saham pada tiga entitas anak

daya perusahaan dalam bentuk usaha jasa konsultansi.

dan 49% saham pada satu entitas asosiasi. Entitas

Kegiatan jasa konsultansi yang dijalankan Perseroan

anak yang berada dalam pengelolaan Perseroan adalah

meliputi:

PT PPA Finance, PT PPA Kapital, PT Nindya Karya, dan

1. Jasa Konsultansi Bisnis dan Manajemen

PT Nindya Beton yang merupakan entitas asosiasi.

2. Jasa Konsultansi Penjualan dan/atau pengembangan aset

Kinerja 2015 Pendapatan imbalan jasa konsultansi tahun 2015 mencapai sebesar Rp11,473 miliar, atau naik sebesar 82% dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai sebesar Rp6,30 miliar.


69

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Secara umum kinerja entitas anak perusahaan menunjukkan perkembangan yang baik. Tabel Kinerja Entitas Anak Entitas Anak & Entitas Asosiasi

Domisili

Aktivitas

Presentase Kepemiilkan

Tahun Operasi

Jumlah Aset (dalam Rp juta)

Laba 2015 (dalam Rp juta)

PT PPA Finance (“PT PPAF”)

Jakarta

Pembiayaan

99.999

2009

590,456

10,560

PT PPA Kapital (“PT PPAK”)

Jakarta

Pembiayaan

99.999

2012

54,580

(3,653)

PT Nindya Karya (“PT NK”)

Jakarta

Konstruksi

99.000

1961

3,498,330

68,624

PT PPA Finance

Sedangkan untuk kinerja keuangan, pada tahun 2015

PT PPAF mulai beroperasi sejak 21 Desember 2009

realisasi pendapatan usaha PT PPAF sebesar Rp66,19

berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara

miliar atau 115% di atas RKAP yang sebesar Rp57,51

BUMN No. S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009.

miliar. Sedangkan beban usaha mencapai Rp55,15

Berdasarkan surat tersebut, Perseroan membentuk

miliar. Dengan demikian, laba usaha yang mencapai

PT PPAF dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%.

Rp11,03 miliar.

Kegiatan usaha utama PT PPAF adalah pembiayaan, dengan kegiatan usaha yang mencakup: 1) Sewa Guna

PT PPA Kapital

Usaha (leasing); 2) Anjak Piutang (factoring); dan 3)

PT PPAK beroperasi sejak 22 Juni 2011 berdasarkan

Pembiayaan Konsumen (consumer financing).

persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat Nomor: S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011. Berdasarkan

Kinerja 2015

surat tersebut, Perseroan membentuk PT PPAK dengan

• Untuk kinerja operasional, pencairan pembiayaan

kepemilikan saham sebesar 99,996%. Kegiatan usaha

perusahaan selama tahun 2015 sebesar Rp672,7

utama PT PPAK adalah jasa, dengan kegiatan usaha

Miliar.

yang mencakup:

• Pada tahun 2015, PT PPAF memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Total Fasilitas pinjaman menjadi sebesar Rp250 milliar ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja

pembelian dan penjualan efek (tidak dalam fungsi sebagai Manajer Investasi). 2. Melakukan kegiatan usaha jasa di bidang

perusahaan dalam meningkatkan aset serta

pengelolaan aset, baik aset milik sendiri atau aset

profibiltas perusahaan dan mencapai target yang

milik pihak lain yang diserahkelolakan kepada

telah di tetapkan. • Kemudian, PT PPAF juga menerbitkan medium

Perseroan. 3. Melakukan kegiatan usaha di bidang jasa

term notes (MTN) Seri C sebesar Rp50 milliar.

konsultansi (tidak dalam fungsi sebagai Manajer

Penerbitan MTN ini adalah lanjutan dari MTN Seri A

Investasi), jasa konsultansi manajemen, jasa

dan B sebelumnya pada tahun 2014. PT PPAF juga

konsultansi keuangan dan jasa konsultansi

memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Victoria

pengelolaan aset.

International. Fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp50 milliar, hal ini merupakan fasilitas yang bersifat

back to back. • Pada tahun 2015 PT PPAF juga mengikuti Kegiatan Pasar Keuangan Rakyat yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

70

1. Melakukan jasa pengelolaan investasi dalam bentuk






Kinerja 2015 Pada tahun 2015, PT PPAK melakukan persiapan sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan usaha tahun 2016. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan adalah mengakuisisi Pabrik Kelapa Sawit Kuansing yang terletak di Desa Kebon Lado, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau dengan nilai akuisisi sebesar Rp28.6 miliar. Untuk kinerja keuangan, pada tahun 2015 realisasi pendapatan usaha PT PPAK sebesar Rp150 juta. Sedangkan beban usaha mencapai Rp6,9 miliar. Dengan demikian, laba usaha yang diperoleh adalah minus Rp6.8 miliar.

PT Nindya Karya (Persero) (PT NK) PT Nindya karya (PT NK) beroperasi sejak tahun 1961. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 13 Agustus Tahun 2012, Perseroan melakukan penyertaan modal pada PT NK sebesar Rp499.997.421.000 (Rupiah penuh) atau 99% dari

4. Laba Bersih sebesar Rp68,6 miliar atau 83% dari RKAP. Apabila dibandingkan dengan laba bersih tahun lalu meningkat sebesar 53%. 5. Investasi hanya tercapai sebesar Rp5,1 miliar atau

modal disetor dan ditempatkan. Kegiatan usaha utama

8,60% dari RKAP, dan hanya 25,38% terhadap

PT NK adalah jasa konstruksi. Kinerja PT NK secara

tahun lalu sebesar Rp20,4 miliar, dikarenakan

singkat dari pencapaian aset per 31 Desember 2015

kebijakan manajemen masih lebih murah dengan

sebesar Rp3.490 miliar dengan jumlah pendapatan

leasing dan efisien dari segi pemeliharaan.

tahun 2015 mencapai Rp3.610 miliar.

6. Jumlah pegawai 718 orang atau 90,66% dari RKAP, hal ini proporsional dengan pencapaian pendapatan

Kinerja 2015 1. Pemasaran tender diikuti sebesar Rp30.287 miliar

usaha. 7. Aset perusahaan sebesar Rp3.498 miliar atau

atau 112,26% dari RKAP. Tender dimenangkan

133,61% terhadap RKAP dan 139,59% terhadap

sebesar Rp9.036 miliar atau 134,97% terhadap

tahun lalu.

RKAP, apabila dibandingkan dengan realisasi tender

8. Rasio Keuangan Likuiditas tahun 2015 adalah

yang dimenangkan tahun lalu meningkat cukup

117,13% dan tahun 2014 adalah 116,12%;

signifikan yaitu sebesar 244,24%.

Rentabilitas tahun 2015 adalah 11,27% dan tahun

2. Kontrak tersedia sebesar Rp11.407 miliar yang

2014 adalah 8,30%; Solvabilitas tahun 2015 adalah

terdiri dari kontrak lama dan kontrak baru atau

121,06% dan tahun 2014 adalah 127,62% dan Net

107,51% dari RKAP. Apabila dibandingkan dengan

Profit Margin tahun 2015 adalah 1,83% dan tahun

kontrak tersedia tahun lalu meningkat sebesar 136,91%. 3. Pendapatan Usaha sebesar Rp3.613 miliar atau

2014 adalah 3,54%. 9. Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2015 termasuk dalam kriteria “Sehat A” dengan skor

87,42% dari RKAP. Apabila dibandingkan dengan

74,50 atau tidak mencapai target RKAP yaitu

pendapatan usaha tahun lalu meningkat hampir dua

kriteria “Sehat AA” dengan skor 82,50. Tahun 2014,

kali yaitu sebesar 192,05%.

Perseroan mencapai “Sehat A” dengan skor 77,00.


71

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Tinjauan Kinerja Keuangan LABA-RUGI Hingga berakhirnya tahun buku 2015, total laba usaha yang berhasil dibukukan sebesar Rp360,95 miliar, naik 139,07% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp150,98 miliar. Sedangkan laba per saham Perseroan pada tahun 2015 mencapai Rp85.280, naik 46,23% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp58.318. Berikut ini penjelasan laba-rugi dalam tiga tahun terakhir (2013-2015) Uraian Pendapatan Usaha Beban Usaha

2015

(Rp Juta)

2014

2013

3.969.614

2.151.805

1.995.195 (1.874.435)

(3.608.667)

(2.000.826)

Laba Usaha

360.947

150.979

120.760

Laba Sebelum Pajak

185.888

121.835

158.950

Laba Tahun Berjalan

170.962

116.893

103.517

129.337

216.502

87.331

664

665

417

85.280

58.318

51.635

Laba Komprehensif yang dapat diatribuskan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan non Pengendali Laba Per Saham (dalam angka penuh)

Pendapatan Usaha Total pendapatan usaha yang berhasil dibukukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2015 mencapai Rp3.969 miliar, naik 84,65% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp2.151 miliar. Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan jasa konstruksi, yaitu 91,02% dari total pendapatan usaha. Tabel Pendapatan Usaha Dalam 3 Tahun Terakhir (2013-2015) No

Keterangan

(Rp Juta)

2014

2013

1

Pendapatan Jasa Konstruksi

3.613.197

1.897.075

1.809.899

2

Pendapatan Hasil Investasi

127.533

135.545

59.144

3

Pendapatan Bunga dan Provisi atas Pinjaman yang Diberikan

196.457

94.842

74.363

4

Pendapatan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA) eks BPPN

14.365

15.288

48.245

5

Pendapatan Imbalan Jasa Konsultansi

11.473

6.300

2.777 202

6

Pengelolaan Aset BUMN

5.160

-

7

Pendapatan Penggantian Biaya

1.429

2.755

565

3.969.614

2.151.805

1.995.195

Jumlah

72

2015






Beban Usaha Pada tahun 2015, total beban usaha Perseroan mencapai Rp3.608 miliar, naik 80,36% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp2.000 miliar. Beban usaha terbesar berasal dari beban proyek yang memberikan kontribusi sebesar 89,17% dari total beban usaha atau sebesar Rp3.218 miliar. Tabel Beban Usaha Dalam 3 Tahun Terakhir (2013-2015) Jenis Beban Beban Proyek Pegawai

2015

2014

(Rp Juta) 2013

3.218.025

1.724.742

1.703.082

196.575

174.514

99.550

Beban Bunga Bank

54.978

25.177

10.237

Sewa dan Asuransi

30.865

24.354

22.837

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

19.122

26.589

(4.997)

Perjalanan Dinas

14.798

2.034

3.302

Investasi

8.568

1.881

1.993

Pemasaran dan Penjualan

8.318

-

-

13.358

2.443

2.500 5.614

Imbalan Pasca Kerja-Bersih Keperluan Kantor Penyusutan Jasa Konsultan Lain-lain (di bawah Rp1 miliar) Jumlah Beban Usaha

3.885

6.772

10.480

5.090

536

1.699

865

8.198

27.996

6.365

21.583

3.608.667

2.000.826

1.874.435

POSISI KEUANGAN Aset Perseroan per 31 Desember 2015 mencapai Rp7.300 miliar, tumbuh 39,92% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp5.217 miliar. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan aset lancar mencapai 54,84% dibandingkan tahun 2014. Sedangkan aset tidak lancar hanya mengalami kenaikan 18,25%. Kenaikan aset lancar pada tahun 2015 terbesar berasal dari kenaikan jumlah kas dan setara kas dari Perseroan dan Anak Perseroan, PT Nindya Karya masing-masing sebesar Rp699,51 miliar dan Rp737,25 miliar. Kenaikan ini berasal dari penerimaan dana PMN tahun 2015 pada Perseroan dan penerimaan uang muka proyek untuk Anak Perseroan. Kenaikan Aset tidak lancar sebesar 18,25% terbesar berasal dari kenaikan properti Investasi dan Investasi pada ventura bersama masing-masing sebesar Rp110,59 miliar dan Rp64,12 miliar. Kenaikan pada properti Investasi terbesar berasal dari Investasi tanah dan bangunan yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta dan tanah yang berlokasi di Tegal. Kenaikan Investasi pada ventura bersama berasal dari kenaikan Investasi pada ventura Bersama Perseroan dan PT Nindya Karya sebesar Rp44,04 miliar dan ventura Bersama PT Nindya Karya dan Lampiri sebesar Rp41,29 miliar.


73

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Perkembangan aset Perseroan dalam 3 tahun terakhir (2013-2015) Keterangan

2015

(Rp Juta)

2014

2013

Aset Lancar

4.785.690

3.090.786

2.602.390

Aset Tidak Lancar

2.514.554

2.126.485

1.977.872

Total Aset

7.300.244

5.217.271

4.580.262

Liabilitas Jangka Pendek

2.695.688

1.971.067

1.846.701

Liabilitas Jangka Panjang

740.028

498.397

192.610

Total Liabilitas

3.435.716

2.469.464

2.039.311

Ekuitas

3.864.528

2.747.807

2.540.951

Total Liabilitas dan Ekuitas

7.300.244

5.217.271

4.580.262

LIABILITAS

74

Liabilitas Perseroan pada tahun 2015 mencapai

dari kenaikan utang konstruksi PT Nindya Karya untuk

Rp3.435 miliar, naik 39,13% dibandingkan tahun 2014

membiayai proyek-proyeknya. Kenaikan utang bruto

yang sebesar Rp2.469 miliar. Baik liabilitas jangka

kepada pihak ketiga berasal dari kenaikan utang

panjang maupun jangka pendek, keduanya mengalami

prestasi kerja sub-kontraktor PT Nindya Karya yang

kenaikan masing-masing sebesar 48,48% dan 36,76%.

belum diberita-acarakan.

Kenaikan liabilitas jangka pendek terbesar berasal

Kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp241,63

dari kenaikan utang usaha dan utang bruto kepada

miliar terbesar berasal dari kenaikan pinjaman bank

pihak ketiga masing-masing sebesar Rp512,73 miliar

jangka panjang dan uang muka pemberi kerja masing-

dan Rp334,04 miliar. Kenaikan utang usaha berasal

masing sebesar Rp174,15 miliar dan Rp70,69 miliar.






Kenaikan pinjaman bank jangka panjang terbesar

ARUS KAS

berasal dari pinjaman Anak Perusahaan, PPA Finance

Kas dan setara kas mengalami kenaikan sangat

dan PT Nindya Karya masing-masing sebesar Rp188,93

signifikan, yaitu sebesar Rp1.411 miliar di tahun 2015.

miliar dan Rp48,40 miliar. Kenaikan uang muka pemberi

Kenaikan kas dan setara kas ini berasal dari kenaikan

kerja berasal dari uang muka yang diterima PT Nindya

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi dan aktivitas

Karya untuk projek-projeknya di mana 78% kenaikan

pendanaan masing-masing sebesar Rp728,94 miliar

berasal dari uang muka yang diterima dari Kementerian

dan Rp1.011,55 miliar dan penurunan kas Bersih

Pekerjaan Umum.

digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp310,87 miliar. Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas

EKUITAS

operasi terbesar berasal dari penerimaan kas oleh

Total ekuitas Perseroan pada tahun 2015 mencapai

pelanggan sebesar Rp3.820,58 miliar dikurangi dengan

Rp3.864 miliar, naik 40,64% dibandingkan tahun

pembayaran beban usaha sebesar Rp2.788,08 miliar.

2014 yang sebesar Rp2.747 miliar. Kenaikan ekuitas

Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

Perseroan terbesar berasal dari uang muka setoran

terbesar berasal dari penerimaan penambahan modal

modal sebesar Rp1.000 miliar yang berasal dari

oleh Negara sebesar Rp1.000 miliar. Sedangkan

penambahan modal Negara tahun 2015.

penurunan kas Bersih digunakan untuk aktivitas Investasi terbesar berasal dari perolehan properti Investasi dan aset tetap masing-masing sebesar Rp114,76 miliar dan Rp64,78 miliar.

Perkembangan Arus Kas Dalam 3 Tahun Terakhir (2013-2015) Uraian

2015

2014

2013

Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi

192.197

(536.747)

23.117

Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi

(166.310)

144.555

(323.471)

Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

1.385.850

374.301

102.119

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

1.411.737

(17.891)

(198.235)

Kas dan Setara Kas Awal Tahun

935.152

953.043

1.151.278

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

2.346.889

935.152

953.043

PEMBAHASAN TENTANG KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG Secara berkala, Perseroan senantiasa memantau Debt to Equity Ratio atau Rasio Utang terhadap Modal Sendiri. Kemampuan Perseroan dalam membayar utang yang jatuh tempo dapat diukur melalui rasio lancar (Current Ratio). Rasio lancar per 31 Desember 2015 mencapai 177%, meningkat 20% terhadap rasio lancar per 31 Desember 2014 sebesar 157%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam membayar utang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, rasio solvabilitas yang dapat menunjukkan seberapa besar aset Perseroan dapat dijadikan acuan dalam menilai kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya, per 31 Desember 2015 rasio solvabilitas Perseroan adalah sebesar 212%, lebih besar dari rasio solvabilitas per 31 Desember 2014 yang sebesar 211%.


75

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


PEMBAHASAN TENTANG KOLEKTIBILITAS PIUTANG Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan adalah pinjaman kepada BUMN dalam program R/R dimana kolektibilitas atas Piutang dipengaruhi oleh kondisi BUMN tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2015, kolektibilitas atas piutang relatif rendah, mengingat BUMN tersebut masih dalam program R/R yang masih mengalami kesulitan sehingga belum mampu melakukan pembayaran atas kewajibannya. Tehadap kemungkinan nilai piutang yang tidak tertagih, Perseroan telah membentuk penyisihan penurunan nilai piutang yang cukup. Rasio Keuangan Utama

2015

2014

2013

Rasio Laba Bersih terhadap Aset

2.34%

2,24%

Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas

4,42%

4,25%

4,04%

Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset

52,94%

52,67%

55,95%

177,53%

156,81%

140,92%

Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar (Current Ratio)

2,26%

STRUKTUR MODAL Komposisi struktur modal Perseroan per 31 Desember 2015 adalah 47.06% berasal dari liabilitas dan 52.94% berupa ekuitas. Komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2014, dimana komposisi liabilitas adalah 47,33% dan ekuitas adalah 52,67%

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Dalam rangka pengembangan usaha tahun 2015, Perseroan melakukan kebijakan struktur modal dengan penambahan Liabilitas sebesar Rp966,25 miliar atau sebesar 39,17% dan penambahan pada ekuitas sebesar Rp1.116,72 miliar atau sebesar 40,64%. Tabel Manajemen Struktur Modal Uraian

2014

2015

Manajemen Pemodalan Total Liabilitas

2.469.464

3.435.716

Dikurangi: Kas dan Setara Kas

-935.152

-2.346.889

Liabilitas Neto

1.534.312

1.088.827

Total Ekuitas

2.747.807

3.864.528

0,90

0,89

Rasio Liabilitas terhadap Modal

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL Sepanjang tahun 2015, Perseroan tidak memiliki ikatan yang bersifat material dengan pihak lain untuk kepentingan investasi barang modal.

INVESTASI BARANG MODAL Pada tahun 2015 Perseroan tidak melakukan investasi barang modal.

76






TARGET, REALISASI, PROYEKSI Realisasi Laba Bersih tahun 2015 adalah sebesar Rp170,96 miliar atau 125% dari target RKAP 2015 yang sebesar Rp136,93 miliar. Sementara realisasi Laba Usaha mencapai Rp360,95 miliar atau 110,15% dari target RKAP 2015. Berikut ini tabel target RKAP 2015 dan realisasi tahun 2015, serta target tahun 2016. Keterangan

Target RKAP 2015

Aset

Realisasi

Pencapaian (%)

Target 2016

-1

-2

(2/1)

5.902.265

7.300.244

123,69

14.147.994

Liabilitas

3.005.884

3.435.716

114,30

10.079.772

Ekuitas

2.896.381

3.864.528

133,43

4.068.222

Pendapatan Usaha

4.441.856

3.969.614

89,37

8.582.580

(4.114.166)

(3.608.667)

87,71

(8.151.518)

Laba Usaha

327.690

360.947

110,15

431.062

Laba Bersih

136.928

170.962

124,86

164.854

Beban Usaha

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

sinergi antar BUMN, kerjasama dengan Pemerintah

Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material

dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dalam

yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

bidang investasi properti, Perseroan akan melanjutkan

maupun swasta dalam rangka pengembangan dan peningkatan nilai aset serta mencari peluang bisnis yang

pengembangan aset properti yang sedang berjalan seperti

PROSPEK USAHA 2016

proyek perumahan di Bandung, Tegal dan Bekasi serta

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016

menginisiasi proyek-proyek properti baru. Perseroan

diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 5,25%,

juga akan mengembangkan jasa konsultansi antara

namun angka ini dapat saja terkoreksi oleh kondisi

lain dibidang pengelolaan aset melalui asset disposal,

ekonomi dunia yang tampaknya masih membayangi

business advisory maupun restrukturisasi non-performing

pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti adanya

loan perbankan. Dalam bidang pengelolaan aset eks

kemungkinan berakhirnya stimulus moneter di Amerika

BPPN, Perseroan melakukan pengelolaan aset saham

Serikat dan melambatnya ekonomi mitra dagang utama.

Perusahaan milik Kementerian Keuangan dalam rangka mengoptimalkan pengembalian aset. Sedangkan dalam

Disamping itu, Bank Indonesia memperkirakan tingkat

hal bidang R/R BUMN, Perseroan melakukan kegiatan

suku bunga masih di level 7,5% di tahun 2016 dan

penyelesaian R/R BUMN serta monitoring terhadap

inflasi diproyeksikan sepanjang tahun 2016 akan

pelaksanaan program R/R BUMN terkait

mencapai 4,9% lebih tinggi dari inflasi sepanjang tahun 2015 serta diikuti dengan terjadinya depresiasi terhadap

ASPEK PEMASARAN

nilai tukar Rupiah sebesar 7,2% secara year on year

Dalam rangka meningkatkan pangsa pasar Perseroan,

dengan rata-rata Rp14.700 hingga akhir tahun 2016.

strategi yang dilakukan antara lain meningkatkan brand awareness, membangun hubungan dengan

Memperhatikan kondisi-kondisi tersebut di atas,

potential customer, memperluas akses sumber-sumber

Perseroan pada tahun 2016 akan menghadapi kondisi

pendanaan termasuk membangun strategic partner serta

yang lebih menantang dari sisi makro ekonomi.

memperluas jangkauan pada BUMN, BUMD, Instansi

Menghadapi tantangan tersebut, Perseroan akan lebih

Pemerintah dan Swasta.

fokus menjalankan usahanya di bidang investasi melalui


77

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


jasa seperti konsultansi, pengelolaan aset dan kegiatan

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

R/R, serta mengembangkan investasi jangka pendek

Hingga laporan tahunan 2015 ini diterbitkan, Perseroan

dan jangka panjang untuk mendapatkan quick winning,

belum mencatatkan sahamnya di bursa efek atau belum

Disamping itu, Perseroan juga mengembangkan produk

growth dan pendapatan berkelanjutan.

menjadi perusahaan publik.

Dalam mencapai target, Perseroan • Memperluas pasar pada BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah dan swasta. • Meningkatkan brand awareness di market. • Membangun hubungan dengan potential customer. • Mengembangkan jasa konsultansi, pengelolaan aset dan kegiatan R/R. • Mengembangkan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk mendapatkan quick winning, growth dan pendapatan berkelanjutan.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL Sampai dengan akhir tahun 2015, Perseroan tidak melakukan kegiatan Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi serta Restrukturisasi Utang/ Modal.

• Memperluas akses sumber-sumber pendanaan termasuk membangun dan menjaga hubungan dengan strategic partner. • Menjaga dan meningkatkan hubungan kemitraan jangka panjang dengan customer.

TRANSAKSI MATERIAL MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan evaluasi terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan

KEBIJAKAN DIVIDEN

memastikan laporan keuangan konsolidasian telah

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk

disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang

Pengesahan Laporan Tahunan 2014 yang dilaksanakan

telah direvisi.

pada 19 Mei 2015 telah menetapkan bahwa jumlah

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai

dividen yang dibayarkan kepada negara sebagai

relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

pemegang saham sebesar Rp11 miliar.

• Memiliki pengendalian atau pengendalian

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM

• Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor;

bersama atas entitas pelapor; Mengingat Perseroan adalah perusahaan milik Negara yang belum melakukan penawaran saham kepada publik, hingga tahun 2015 tidak memiliki program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan.

atau • Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor. 2) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: • Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk,entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

78





• Suatu Entitas adalah entitas asosiasi atau


• Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan

ventura bersama dari entitas lain (atau entitas

bersama oleh orang yang diidentifikasi diatas;

asosiasi atau ventura bersama yang merupakan

• Orang yang diidentifikasi diatas memiliki

anggota suatu kelompok usaha, yang mana

pengaruh signifikan atas entitas atau personil

entitas lain tersebut adalah anggotanya);

manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari

• Kedua entitas tersebut adalah Ventura Bersama

entitas).

dari pihak ketiga yang sama; • Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas

Entitas Berelasi dengan Pemerintah dapat

ketiga dan entitas yang lain adalah entitas

diklasifikasikan sebagai berikut:

asosiasi dari entitas ketiga;

• Entitas yang dikendallikan secara signifikan oleh

• Entitas tersebut adalah suatu program imbalan

Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah

pascakerja untuk imbalan kerja dari salah

yang merupakan Pemegang Saham Entitas;

satu entitas pelapor atau entitas yang terkait

• Pemerintah RI yang diwakili oleh Kementerian

dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor

BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

No.

Pihak-pihak Berelasi

Hubungan

Transaksi

1.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI

Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

2.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk


Kas dan Setara Kas

3.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



4.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk



5.

PT Boma Bisma Indra (Persero)


Aset Keuangan Diperdagangkan

6.

PT Survai Udara Penas (Persero)



7.

PT Industri Sandang Nusantara (Persero)



8.

PT Istaka Karya (Persero)



9.

PT Kertas Kraft Aceh (Persero)


Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi

10.

PT Kertas Leces (Persero)


Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan

11.




12.




13.




14.

PT Artha Bangun Pratama



15.

PT Djakarta Lloyd (Persero)



16.

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)


Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi

17.

PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)


Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi

18.

PT Dirgantara Indonesia (Persero)


Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi

19.

PT Iglas (Persero)



20.

PT Industri Kapal Indonesia (Persero)



21.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)


Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

22.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan


79

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


No.

Pihak-pihak Berelasi

Hubungan

Transaksi

23.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)


Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek

24.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk


Piutang Usaha, Piutang Retensi

25.

PT Angkasa Pura II (Persero)


Piutang Usaha, Tagihan Bruto

26.

PT DOK & Perkapalan Surabaya (Persero)


Piutang Usaha

27.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)


Piutang Retensi, Tagihan Bruto

28.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)


Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek

29.

PT Pertamina (Persero)


Tagihan Bruto

30

PT Bukit Asam (Persero) Tbk


Tagihan Bruto

31.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero)



32.

PT Berdikari (Persero)



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

• PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”

Sepanjang tahun 2015, tidak ada peraturan perundang-

• PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan:

undangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perseroan, baik secara bisnis maupun lainnya.

• PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian” Pengakuan dan Pengukuran” • PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”

KEBIJAKAN AKUNTANSI

• PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian”

Perseroan menetapkan kebijakan akuntansi secara

• PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama”

konsisten dengan merujuk pada Standar Akuntansi

• PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan Dalam

Keuangan di Indonesia, yaitu berdasarkan Pernyataan

Entitas Lain”

Standar Akuntansi (PSAK). Kebijakan ini diberlakukan

• PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”

untuk laporan keuangan Entitas Induk serta Entitas

• ISAK No. 26 (Revisi 2014) “Penilaian Kembali

Anak.

Derivatif Melekat”

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar

Hingga tanggal pengesahan laporan keuangan ini,

dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh

Perseroan dan Entitas Anak masih melakukan evaluasi

DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang

atas dampak potensial dari interpretasi standar serta

dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015:

PSAK baru dan revisian tersebut.

• PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan” • PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri” • PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” • PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja” • PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan”

80


INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA Selain menghadapi kondisi makro ekonomi yang kurang menguntungkan selama tahun 2015 Perseroan juga memiliki berbagai kendala yang berpotensi signifikan terhadap kelangsungan usaha pada masing-masing bidang usahanya.





Di bidang R/R, Perseroan memiliki beberapa kendala,

Pada bidang jasa konsultansi, Perseroan juga

yaitu sebagai berikut:

menghadapi kondisi persaingan yang ketat, seiring

• masalah ketenagakerjaan yang berujung pada

dengan telah adanya perusahaan jasa konsultansi

pendanaan kepada BUMN yang disehatkan;

dengan reputasi yang sudah diterima oleh pasar.

• BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi berhenti operasi; • BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi non

Pada bidang jasa pengelolaan aset eks-BPPN, Perseroan menghadapi kendala semakin menurunnya

bankable dan adanya keterbatasan pendanaan

jumlah dan nilai aset seiring dengan pelaksanaan tugas

Perseroan untuk menjembatani program R/R (dana

yang telah diselesaikan oleh Perseroan dengan baik.

talangan); dan • beberapa BUMN yang disehatkan masuk dalam

Pada bidang pengelolaan aset BUMN, Perseroan

koridor kepailitan atau Penundaan Kewajiban

menghadapi tantangan di mana BUMN pemilik aset

Pembayaran Utang (PKPU).

membentuk entitas anak atau unit kerja yang bergerak di bidang pengelolaan aset.


81

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN Rangkuman hasil evaluasi perhitungan skor tingkat kesehatan Perseroan untuk tahun buku 2015 dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tingkat Kesehatan Perusahaan Aspek Keuangan No

Indikator

Target RKAP

Target Skor

Pencapaian

Skor

1.

Return on equity (ROE)

4,70%

8

4,42%

6

2.

Yield On Investment

9,20%

12

15,84%

12

3.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

93%

10

91%

10

4.

Total Modal Sendiri terhadap Total Aset

49%

10

53%

7

Aspek Operasional Target

Target Skor

1.

No Implementasi Kajian R/R

Indikator

100%

8

4

2.

Implementasi Pelaksanaan R/R/Penugasan Khusus

100%

8

8

8

3.

Realisasi Investasi dan Jasa Advisory

6 Proyek

8

7 Proyek

8

4.

Realisasi program kerja pengelolaan aset eks BPPN sesuai Perjanjian Pengelolaan Aset

100%

8

100%

8

732

8

1,012

8

50

5

90

5

5

Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta)

6

Target HPA (Rp Miliar)

Pencapaian

Skor 8

Aspek Administrasi No

Indikator

Target

Target Skor

Pencapaian

31/5/2015

3

27/2/2015

3

31/10/2015

3

30/10/2015

3

<30 Hari

3

< 30 hari

3

Kinerja PKBL (Efektivitas Penyaluran)

> 90%

3

47,48%

0

Kinerja PKBL (Tingkat Kolektibilitas)

> 70%

3

99,38%

3

1.

Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan

2.

Penyampaian Rancangan RKAP

3.

Penyampaian Laporan Manajemen Triwulan

4. 5

Skor

Key Performance Indicators (KPI) Aspek Keuangan dan Pasar No

82

Indikator

Target

Target Skor

Pencapaian

Skor

1.

Net Profit Margin

3,19%

8

4,31%

9,6

2.

Pertumbuhan Pendapatan Usaha

64%

8

84%

9,6

3.

Penurunan Persentase Impairment Piutang

5,0%

8

5,32%

8,5






Aspek Fokus Pelanggan Target

Target Skor

Pencapaian

Skor

1.

No Tingkat Kepuasan Pelanggan

Indikator

80%

8

85%

8

2.

Tingkat Kepuasan Mitra Strategis

80%

8

90%

8

Target

Target Skor

Pencapaian

Aspek Efektivitas Produktivitas dan Proses No

Indikator

1.

Realisasi Investasi dan Jasa Advisory

2.

Penyelesaian R/R BUMN/Aset Kementerian Keuangan: a. Keputusan Mengenai Ada atau Tidaknya Investor dalam Restrukturisasi PT MNA b. Pemenuhan Kebutuhan Dana bagi PT EMI dalam Rangka Penyelesaian Utang kepada PT BRI dan Kebutuhan Modal Kerja c. Pencapaian Target Pendapatan Usaha PT EMI tahun 2015

Skor

6 Proyek

10

7 Proyek

10.5

1 Laporan

5

1 Laporan

5

67 Miliar

2

82.6 Miliar

2,1

60%

3

60%

3

d. Pemberian Masukan terhadap Proposal Perdamaian PKPU PT Kertas Leces

1 Proposal

5

1 Proposal

5

e. Pelaksanaan Program Penjualan atau Pengambilalihan Aset Hak Tagih dan Saham PT TPI/PT TPPI

1 Laporan

5

1 laporan

5

Aspek Fokus Tenaga Kerja Target

Target Skor

1.

No

Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta)

Indikator

732

8

Pencapaian 1,012

Skor 8,4

2.

Indeks Kepuasan Karyawan (Indeks

3

7

3,7

7,4

Aspek Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan No

Indikator

1.

Skor GCG

2.

Penerapan KPKU

Target

Target Skor

85,1

8

Pencapaian 85,96

Skor 8,1

416

7

437

7,4


83

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Keputusan-keputusan Dewan Komisaris tahun 2015

105

Direksi

106

Persyaratan, Keanggotaan dan Komposisi

106

Suksesi Direksi

107

102

Program Orientasi Anggota Direksi Baru

108

Pelaksanaan Kewajiban Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS Perseroan

102

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi (Fit & Proper Test)

108

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

109

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

103

Keberagaman Komposisi Direksi

109

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

103

Independensi Direksi

109

Rangkap Jabatan Direksi

110

Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

104

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

110

Pernyataan Independensi

104 104

Assessment Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

111

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan

105

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

113

Program Pelatihan Dewan Komisaris Kunjungan Kerja Dewan Komisaris tahun 2015

105

Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Komisaris Dengan Direksi

114

Pernyataan Komitmen GCG

86


101

Dasar dan Penerapan GCG Di Perseroan

86

101

Tujuan Penerapan GCG

87

Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

102

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Prinsip-Prinsip Utama

87

Struktur dan Prosedur

89

Sosialisasi dan Internalisasi GCG

89

Roadmap GCG Perseroan

89

Pencapaian Roadmap GCG

90

Memperkuat Implementasi GCG Perseroan

90

Penilaian Implementasi GCG

90

Assessment GCG Tahun 2015

91

Informasi Mengenai Pihak Yang Melakukan Assessment GCG

91

Asessment Kinerja Oleh Pemegang Saham

91

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

91

Rapat Umum Pemegang Saham

94

Pelaksanaan Rups 2015

94

Dewan Komisaris

101



Informasi Pemegang Saham Utama

120

Pengungkapan Hubungan Afiliasi

120

Komite Dewan Komisaris

120



Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG

127

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

133

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko dan GCG

127

Komite Dibawah Koordinasi Direksi

133

Divisi Internal Audit (Divisi IA)

133

Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG

128

Sistem Pengendalian Internal

136

Komite Nominasi dan Remunerasi

128

Auditor Eksternal

137 138

Komite Audit

120

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja

121

Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit

121

Komite Dewan Komisaris Lainnya

129

Profil Ringkas Komite Audit

122


129

Independensi Komite Audit

123

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

129

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

123

130

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2015

124

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris

Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Perseroan/Entitas Anak/Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris Yang Sedang Menjabat Pada Periode Laporan Tahunan

124

Sekretaris Perusahaan

130

Akses Data dan Informasi Perseroan

139

Rapat Komite Audit Komite Pemantau Risiko dan GCG

125

Profil Sekretaris Perusahaan

130

Code Of Conduct

139

Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan GCG

125

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

131

Whistleblowing System

140

132

Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

142

Profil Ringkas Komite Pemantau Risiko dan GCG

126

Struktur Organisasi Divisi Corporate Secretary and Legal Counsel

132

142

Manajemen Risiko

143

Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

127

Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Landasan Penyusunan Profil dan Mitigasi Risiko

145

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Pernyataan Komitmen GCG Komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dituangkan dalam dokumen yag sangat penting: Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 27 Desember 2013. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi penerapan GCG di lingkungan

Perseroan. Pedoman ini juga menegaskan bahwa penerapan GCG berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan, baik pemegang saham, organ Perseroan, maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan. Perseroan memandang bahwa penerapan prinsipprinsip GCG tidak terbatas pada kepatuhan terhadap regulasi yang terkait. Lebih dari itu, penerapan GCG merupakan sebuah landasan untuk mendukung kinerja berkelanjutan Perseroan.

Perseroan terus berupaya mengembangkan dan

program untuk menjadikan setiap insan Perseroan

menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan

sebagai agent of change GCG yang dimulai dari Dewan

yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) seiring

Komisaris dan Direksi sebagai change leader.

dengan rencana, strategi bisnis, dan visi Perseroan. Karena itulah, penerapan GCG merupakan bagian yang

Komitmen ini telah membawa hasil positif bagi

sangat penting dalam setiap proses bisnis Perseroan.

pemangku kepentingan (stakeholders). Perseroan merasakan dampak positif terhadap kinerja

Bagi Perseroan, penerapan GCG yang konsisten akan

perusahaan, baik kinerja keuangan maupun non

sangat membantu meningkatkan kinerja usaha secara

keuangan. Perseroan bertekad untuk mempertahankan

berkesinambungan, sehingga implementasi GCG

implementasi GCG sebagai bagian tak terpisahkan dari

merupakan hal mutlak bagi Perseroan. Karena itulah,

pengelolaan perusahaan di masa kini dan di masa-masa

Perseroan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan

yang akan datang.

GCG dan berkeyakinan bahwa penerapan GCG perlu dilakukan lebih dari sekedar kepatuhan terhadap standar dan peraturan perundang-undangan.

DASAR DAN PENERAPAN GCG DI PERSEROAN Sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang

86

Komitmen Perseroan dalam membudayakan praktik

komprehensif, Perseroan mematuhi dan mengadopsi

GCG terbaik diaktualisasikan dengan senantiasa

berbagai ketentuan dalam implementasi GCG di

menindaklanjuti rekomendasi penerapan GCG yang

Indonesia Seperti pedoman yang diterbitkan oleh

dianjurkan oleh assessor independen serta dengan

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan

melakukan pengkajian secara berkala dan pengkinian

standar penerapan GCG untuk Badan Usaha Milik

yang diperlukan atas kebijakan GCG yang berlaku di

Negara (BUMN) yang dikeluarkan oleh Kementerian

Perseroan agar tetap sesuai dengan kondisi terkini dan

BUMN. Selain itu, Perseroan juga mengacu pada praktik

peraturan perundangan yang berlaku.

perusahaan terbaik.

Perseroan memiliki keyakinan yang kuat untuk

Mengingat keberadaan Perseroan sebagai BUMN,

mempertahankan dan menyempurnakan penerapan

pelaksanaan GCG Perseroan merupakan tindak lanjut

GCG di seluruh insan Perseroan, dan untuk memastikan

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011

keberlanjutan penerapan GCG tersebut, kami memiliki

tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata




Kelola Yang Baik pada BUMN yang telah diubah



3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

oleh Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/2012

No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata

tanggal 6 Juli 2012, yang menyebutkan bahwa “BUMN

Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate

wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang

berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi,

telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha

akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan

Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli

kewajaran.”

2012. 4. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha

Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di

Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni

Perseroan adalah niat dan tekad manajemen Perseroan

2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan

untuk menjadikan Perseroan sebuah perusahaan

Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang terus tumbuh secara berkelanjutan (sustainable

Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada

company).

Badan Usaha Milik Negara. 5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG

TUJUAN PENERAPAN GCG Tujuan Penerapan GCG di Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan

Code) yang disahkan bulan Desember 2013

6. Code of Conduct yang disahkan bulan Desember 2013 7. Board Manual yang disahkan bulan Desember 2013

antara organ Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra

Selain penyempurnaan aturan, Perseroan juga

kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan

melanjutkan sosialisasi dan internalisasi GCG

secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi.

kepada segenap insan Perseroan untuk memastikan

2. Mendorong dan mendukung pengembangan Perseroan.

ketaatan terhadap praktik GCG. Perseroan percaya, bahwa penerapan GCG tidak cukup dilakukan hanya

3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.

dengan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku,

4. Mengelola risiko secara lebih baik.

namun harus ditunjukkan dalam praktik sehari-hari.

5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada

Perseroan meyakini, bahwa dengan melaksanakan

pemangku kepentingan (stakeholders).

GCG, kepercayaan dari para pemangku kepentingan

6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam

(stakeholders) dapat terus dijaga dan Perseroan pun

pengelolaan Perseroan.

bertekad menuju Good Corporate Citizen.

7. Memperbaiki budaya kerja Perseroan. 8. Meningkatkan citra Perseroan (image) menjadi semakin baik.

PRINSIP-PRINSIP UTAMA Dalam menerapkan GCG, Perseroan berpedoman sepenuhnya pada 5 (lima) prinsip utama yaitu

Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan memiliki

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan

kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan. Kelima

penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa

prinsip ini terus disosialisasikan dengan melibatkan

aturan formal yang menjadi landasan bagi Perseroan

semua unsur di dalam Perseroan mulai dari tahap

dalam penerapan GCG yaitu:

persiapan, internalisasi, implementasi, hingga evaluasi.

1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN

Semua Organ Perseroan dalam melaksanakan tugasnya

(Pasal 5 ayat 3). 2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

Perseroan Terbatas.


87

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Transparansi (Transparency)

• Perseroan menetapkan rincian tugas dan tanggung

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan

jawab masing-masing tingkatan manajerial secara

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan

jelas dan selaras dengan visi, misi dan strategi

dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Implementasi prinsip Transparansi pada Perseroan meliputi: • Penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai,

Perseroan; • Perseroan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar; • Perseroan dikelola secara benar. terukur dan sesuai

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta

dengan kepentingan Perseroan dengan tetap

mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai

memperhitungkan kepentingan pemegang saham

dengan haknya; • Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi

dan pemangku kepentingan lainnya; • Dalam Anggaran Dasar Perseroan telah secara jelas

tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan

mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Organ

strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan

Perseroan;

dan kompensasi pengurus, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan; • Perseroan mengungkapkan tidak hanya masalah

• Organ Perseroan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. • Perseroan telah menyusun struktur, sistem dan Standard Operating Procedures (SOP) yang efektif untuk dapat terselenggaranya mekanisme check

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

and balance dalam penerapan sistem pengendalian

undangan, namun termasuk juga hal penting lainnya

internal Perseroan untuk pencapaian visi dan misi

yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan

Perseroan.

oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; • Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan

Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam

tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi

pengelolaan Perseroan terhadap setiap peraturan

ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan

perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan,

korporasi yang sehat. Implementasi prinsip ini dilakukan

dan hak-hak pribadi;

Perseroan berpedoman pada:

• Kebijakan Perseroan harus tertulis dan secara

• Organ Perseroan berpegang pada prinsip kehati-

proporsional dikomunikasikan kepada pemangku

hatian dan patuh terhadap peraturan perundang-

kepentingan.

undangan termasuk Anggaran Dasar dan ketentuan/ kebijakan Perseroan;

Akuntabilitas (Accountability)

dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan

dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga

kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan

pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan

yang memadai.

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Implemenlasi prinsip Akuntabilitas antara lain meliputi:

88

• Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan






Kemandirian (Independency)

STRUKTUR DAN PROSEDUR

Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana Perseroan

Penerapan GCG di Perseroan berlandaskan pada

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan,

komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen

pengaruh dan atau tekanan dari pihak manapun yang

dan pegawai untuk tunduk dan patuh pada seluruh

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan

berlaku. Hal ini dimulai dari kepengurusan puncak

melaksanakan prinsip Kemandirian antara lain melalui:

di Perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

• Masing-masing Organ Perseroan menghindari

dan Direksi yang independen dan profesional. Secara

terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak

umum, kegiatan Perseroan dilakukan oleh Komisaris

terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas

dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan

dari benturan kepentingan (conflict of interest)

dan melaksanakan pengawasan serta memberikan

dan dari segala pengaruh atau tekanan. sehingga

saran terhadap pengelolaan usaha dan bisnis,

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara

sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan

objektif;

dan pengelolaan Perseroan sehari-hari.

• Masing-masing Organ Perseroan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar

Struktur tata kelola perusahaan di Perseroan terdiri atas:

dan peraturan perundang-undangan, tidak saling

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

mendominasi dan atau melempar tanggung jawab

b. Dewan Komisaris

antara satu dengan yang lain.

c. Direksi d. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI GCG

dalam memenuhi hak-hak para stakeholder yang

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi dan

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan

internalisasi prinsi-prinsip GCG kepada pemangku

perundangundangan yang berlaku. Prinsip Kewajaran

kepentingan Perseroan guna memastikan ketaatan

dan kesetaraan diimplementasikan Perseroan antara

terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik

lain melalui:

berjalan sebagaimana mestinya. Perseroan percaya,

• Perseroan memberikan kesempatan kepada

dengan menunjukkan penerapan GCG dalam

pemangku kepentingan untuk memberikan masukan

kegiatan sehari-hari Perseroan, kepercayaan dari para

dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan

stakeholder dapat terus dijaga. Selain itu, Perseroan

Perseroan serta membuka akses terhadap informasi

juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan

sesuai dengan prinsip Transparansi dalam lingkup

penyempurnaan dari berbagai masukan yang ditemukan

kedudukan masing-masing;

dalam proses sosialisasi dan internalisasi tersebut.

• Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai

ROADMAP GCG PERSEROAN

dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan

Perseroan menetapkan arah implementasi GCG dalam

kepada Perseroan;

bentuk Roadmap GCG tahun 2013-2018. Roadmap

• Perseroan memberikan kesempatan yang sama

GCG diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai

dalam penerimaan karyawan, berkarir dan

acuan dalam setiap aktivitas Perseroan. Sasaran

melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa

akhir Roadmap GCG adalah terbentuknya budaya

membedakan suku, agama, ras, golongan, gender,

GCG. Diharapkan dengan dicapainya sasaran akhir

dan kondisi fisik.

tersebut, Perseroan optimis dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerja secara berkesinambungan.


89

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Tahap I 2013-2014

Pemutakhiran ketentuan yang terkait GCG dan melakukan upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi penilai GCG

Tahap II 2015-2016

Penguatan Sistem GCG

Tahap III 2017-2018

Terbentuknya Budaya GCG

PENCAPAIAN ROADMAP GCG

(sustainable governance). Selama tahun 2014,

Untuk tahun 2015, Perseroan menjalankan tahap kedua

pencapaian program dalam memperkuat implementasi

dari Roadmap GCG yakni dengan melakukan penguatan

GCG di Perseroan telah selesai dilakukan, mencakup:

pada sistem tata kelola perusahaan yang baik secara

1. Pendistribusian ketentuan-ketentuan GCG kepada

berkesinambungan. Hal itu merupakan bagian dari

Insan Perseroan

komitmen Perseroan mengimplementasikan GCG

2. Revisi ketentuan-ketentuan GCG

dengan penuh komitmen dan konsisten.

3. Sosialisasi ketentuan dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) kepada seluruh Insan Perseroan

Terkait dengan hal tersebut, Perseroan melakukan pengembangan GCG pada tahun 2015 sebagai berikut: 1. Evaluasi secara internal terhadap hasil penilaian dan

dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya 4. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System

tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan terkait penilaian pelaksanaan GCG untuk periode 2014. 2. Revisi ketentuan GCG untuk disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi. 3. Melanjutkan sosialisasi Pedoman Perilaku kepada

PENILAIAN IMPLEMENTASI GCG Guna memperoleh penilaian yang obyektif, Perseroan melakukan pengukuran implementasi GCG dengan menggunakan jasa pihak independen maupun dilakukan

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

secara self assessment (mandiri).

Perseroan.

Tujuan pelaksanaan pengukuran penilaian GCG ini

4. Melakukan pengembangan whistleblowing system

untuk memperluas jangkauan whistleblowing system Perseroan.

adalah untuk: 1. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perseroan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perseroan,

MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GCG PERSEROAN Dalam memaknai tata kelola perusahaan yang

melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG. 2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

baik, Perseroan memiliki prinsip prinsip dasar yaitu

penerapan GCG di Perseroan, serta mengusulkan

mendorong GCG sebagai bagian dari pengelolaan

rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah

Perusahaan melalui penerapan suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, kesetaraan dan tanggung jawab.

(gap) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG. 3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perseroan sejalan dengan best practices.

Perseroan telah melakukan berbagai inisiatif

90

4. Memonitor konsistensi penerapan GCG di

implementasi GCG, baik yang dilakukan secara

Perseroan, dan memperoleh masukan untuk

mandiri maupun dibantu oleh pihak independen dalam

penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG

mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan

di lingkungan Perseroan.






Evaluasi atas efektivitas penerapan GCG di Perseroan telah dilaksanakan oleh pihak independen dan self assessment sebagaimana tergambar dalam tabel berikut: Tahun

Skor Assessment GCG

2007

81.85

Menggunakan indikator parameter assessment berdasarkan Surat Kementerian Negara BUMN Nomor S-612/S.MBU/2005 tanggal 19 Oktober 2005

Company Corporate Governance Scorecard (CCGS) yang digunakan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2013

78.03

Menggunakan indikator parameter assessment berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012

PT Kharisma Insani Manajemen (Independen)

2014

81.73


Self Assessment

2015

85.96


PT Sinergi Daya Prima (Independen)

Pelaksana

ASSESSMENT GCG TAHUN 2015

Hasil Assessment GCG untuk praktik tahun 2015 menunjukkan hasil dengan predikat “BAIK” dengan capaian skor sebesar 85,96 mencakup 6 (enam) aspek yang diukur yaitu: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya. Adapun rincian hasil penilaian setiap aspek tercermin sebagai berikut:

No

Nilai Maksimal

Aspek Pengujian GCG

Skor Capaian

Tingkat Pemenuhan

1

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

7

6.071

86.72%

2

Pemegang Saham dan RUPS

9

8.629

95.88%

3

Dewan Komisaris

35

30.157

86.16%

4

Direksi

35

30.762

87.89%

5

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

9

6.591

73.24%

5

3.750

75.00%

100

85.960

85.96%

6

Aspek Lainnya Total Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG

BAIK

INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT GCG

Assessment GCG tahun 2015 dilakukan secara independen oleh PT Sinergi Daya Prima. Dasar penilaian yang

digunakan menggunakan indikator parameter assessment berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Berdasarkan keputusan tersebut disebutkan, ada 43 indikator penilaian yang dibagi menjadi enam kelompok seperti dijelaskan pada tabel di atas: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta Aspek Lainnya.


91

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


ASESSMENT KINERJA OLEH PEMEGANG SAHAM

Organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci

Untuk penilaian oleh pemegang saham yang diwakili

menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan

oleh pemerintah, menggunakan parameter sesuai

perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan

dengan Keputusan Menteri BUMN No KEP-100/

dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa

MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian

masing¬masing organ mempunyai independensi dalam

Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya

Berdasarkan keputusan tersebut, tingkat kesehatan

untuk kepentingan Perseroan.

dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perseroan

Perseroan ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja yang meliputi:

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling

1. Aspek Keuangan

menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang

2. Aspek Operasional

masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan

3. Aspek Administrasi

dan Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan,

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan

Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ

Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya

Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham,

seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.

Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada

• Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya

Dewan Komisaris. Komite-komite yang telah dibentuk

disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang

oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah:

mempunyai wewenang yang tidak diberikan

• Komite Audit

kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang

yang ditentukan dalam Undang Undang dan/atau

membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan

Anggaran Dasar.

kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem

• Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang

pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas

dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan

auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji

Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

dan memberikan persetujuan semua informasi dan

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili

usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya

Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

seperti Laporan Keuangan dan Non Keuangan dan

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Laporan Tahunan Perusahaan.

• Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum

• Komite Pemantau Risiko & GCG

dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar

serta memberi nasihat kepada Direksi.

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap implementasi GCG dan manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perseroan.

92






Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Board Manual

Mekanisme tata kelola merupakan mekanisme

Board Manual disusun agar tugas dan kewenangan

implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang

Direksi dan Dewan Komisaris serta mekanisme kerja

kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi

diantara kedua organ dapat berjalan dengan efisien,

GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar

efektif dan konsisten serta tetap memperhatikan

governance structure, melainkan dibutuhkan adanya

prinsip-prinsip GCG.

aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. Mekanisme tata kelola dapat diartikan sebagai aturan

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)

main, prosedur dan hubungan yang jelas antara

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) disusun

pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang

berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola

melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan

Perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang-

tersebut.

undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

Perseroan menyebut mekanisme tata kelola dengan sebutan softstructure GCG. Softstructure merupakan

Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris

aspek penting dalam implementasi GCG, karena

Memiliki peran sebagai panduan bagi Komite Audit dan

softstructure GCG akan menjadi living document bagi

Komite Pemantau Risiko & GCG dalam pelaksanaan

segenap jajaran dan tingkatan organisasi di suatu

tugas sebagai organ pendukung Dewan Komisaris.

perusahaan.

Karakteristik Piagam Komite ini bersifat fleksibel dan dilakukan sesuai kebutuhan.

Mekanisme tata kelola yang dimiliki Perseroan antara lain:

Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter)

Piagam Internal Audit memiliki peran untuk Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi

(Good Corporate Governance Code)

di lingkup Perseroan dan memastikan kegiatan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

operasional telah dijalankan dengan baik sesuai dengan

(Good Corporate Governance Code) disusun untuk

aturan main yang berlaku.

memberikan acuan bagi penerapan GCG di lingkungan Perseroan agar tugas dan kewenangan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta mekanisme kerja diantara ketiga organ dapat berjalan dengan efisien, efektif dan konsisten serta tetap memperhatikan prinsipprinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kemandirian serta kesetaraan).


93

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mempunyai

wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain.

wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan

RUPS dalam Perseroan adalah:

dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

• Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang

undangan yang berlaku. Wewenang tersebut

diselenggarakan tiap tahun buku selambat-

mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan

lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku

Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah anggaran dasar, mengangkat

Perseroan ditutup. • Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu

dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan

Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

PELAKSANAAN RUPS 2015 Sepanjang tahun 2015, Perseroan melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS dan tidak mengadakan RUPS Luar Biasa. RUPS

Waktu

Agenda

Tempat

RKAP 2015

30 Januari 2015

Pengesahan RKAP Tahun Buku 2015

Gedung Kementerian BUMN Lantai 7 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat

Tahunan

19 Mei 2015

Pengesahan laporan tahunan Tahun Buku 2014


RKAP 2016

30 Desember 2015

Pengesahan RKAP Tahun Buku 2016


Tempat Pelaksanaan dan Undangan RUPS

Gedung Kementerian BUMN Lantai 7 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat Surat Undangan No. S-280/ PPA/PD/0515 tanggal 18 Mei 2015 perihal Undangan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 PT PPA (Persero). Agenda RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2014. 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 3. Penetapan Penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris. 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Lapoan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015. Hasil dan Pelaksanaan Keputusan RUPS

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2014, serta memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan

94






pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, dengan pokok¬pokok sebagai berikut: 1) Laporan Keuangan A.

Laporan Posisi Keuangan Aset Aset Lancar

Rp

3.090.786

juta

Aset Tidak Lancar

Rp

2.126.485

juta

Jumlah Aset

Rp

5.217.271

juta

Rp

1.971.067

juta

Liabilitas dan Ekuitas Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang

Rp

483.283

juta

Ekuitas

Rp

2.762.921

juta

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laba Rugi Konsolidasi

Rp

5.217.271

juta

Pendapatan Usaha

Rp

2.151.805

juta

Beban Usaha

Rp

2.003.236

juta

Laba Usaha

Rp

148.569

juta

Pendapatan Bersih Ventura Bersama

Rp

35.703

juta

Konstruksi

Rp

184.272

juta

Pendapatan Bunga

Rp

17.222

juta

Beban Bunga dan Keuangan

Rp

(70.235)

juta

Kenaikan Revaluasi Properti Investasi

Rp

60.656

juta juta

B.

Laba Rugi Konsolidasi

Laba Usaha Setelah Ventura Bersama

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Rp

(18.672)

Laba Sebelum Pajak

Rp

173.243

juta

Beban Pajak

Rp

58.761

juta

Laba Tahun Berjalan

Rp

114.482

juta

Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Rp

114.057

juta

Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain

Rp

96.213

juta

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Rp

210.695

juta

2) Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) A.

Laporan Posisi Keuangan Aset Aset Lancar

Rp

18.570

juta

Aset Tidak Lancar

Rp

-

juta

Jumlah Aset

Rp

18.570

juta

Rp

2.899

juta

Lialibilitas dan Aset neto Lialibilitas Jangka Pendek Lialibilitas Jangka Panjang

Rp

-

juta

Aset Neto

Rp

15.671

juta

Jumlah Lialibilitas dan Aset Neto

Rp

18.570

juta


95

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


B.

Laporan Aktivitas Pendapatan

Rp

juta

Alokasi Pembebanan Biaya Perusahaan

Rp

juta

Aset Neto terikat-Berakhir Pemenuhan Program

Rp

248

juta

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Rp

471

juta

Pendaparan Bunga Deposito dan Jasa Giro

Rp

834

Juta

1.553

juta

Pendapatan Lain-lain

Rp

Jumlah

Rp

Beban

Rp

juta

juta

Dana Pembinaan Kemitraan

Rp

35

juta

Penyaluran-Bina Lingkungan

Rp

804

juta

Beban Pembinaan

Rp

Beban Administrasi & Umum

Rp

84

juta

juta

Beban Penyisihan Piutang

Rp

30

juta

Beban dan pengeluaran Lainnya

Rp

Jumlah

Rp

953

juta

juta

Kenaikan (Penurunan) Aset Neto

Rp

600

juta

Aset Neto awal Tahun

Rp

15.072

juta

Aset neto Akhir Tahun

Rp

15.672

juta

2. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas

Hasil seleksi disampaikan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan penetapan.

Induk Tahun Buku 2014 sebesar Rp114.057 juta sebagai berikut:

RUPS Pengesahan RKAP 2015

• Rp11.000 juta atau 9,64% dari laba bersih sebagai dividen; • Rp5.703 juta atau 5,00% dari laba bersih sebagai cadangan umum; • Rp97.354 atau 85,36% dari laba bersih sebagai laba ditahan

Waktu Pelaksanaan:

30 Januari 2015, bertempat di Ruang Rapat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, Gedung Kementerian BUMN Lt.7, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat

Penyetoran dividen ke kas negara agar dilakukan

Peserta:

dalam batasan waktu sesuai ketentuan peraturan

1. Kuasa Pemegang Saham: Gatot Trihargo, Deputi

perundang-undangan berlaku

Bidang Usaha Jasa keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain

3. Penetapan besarnya Penghasilan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris berupa gaji/ honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2015 serta tantiem Tahun Buku 2014

2. Dewan Komisaris: Edy Putra Irawady, Dedi Rudaedi, Hendrika Nora O. Sinaga 3. Direksi: Saiful H. Manan, Andi Saddawero, Henry Sihotang,

ditetapkan kemudian secara tersendiri. Agenda:

4. Dewan Komisaris melalui Komite Audit diminta untuk melakukan seleksi KAP yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan

96

1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015; 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program

PKBL Tahun Buku 2015 dengan berpedoman pada

Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun

ketentuan yang berlaku.

2015;





3. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen Tahun 2015 antara Direksi dan Dewan Komisaris


Dalam jutaan Rupiah d.

Sumber Daya Manusia • Jumlah SDM

dengan Pemegang Saham; 4. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen

e.

187

Tingkat Kesehatan Perusahaan Target tingkat kesehatan tahun 2015 sesuai perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 sebagai berikut:

Tahun 2015 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Keputusan RUPS:

Setelah dilakukan pembahasan terhadap RKAP Tahun 2015 dan RKA-PKBL Tahun 2015 serta memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS

• Aspek Keuangan

29,00

• Aspek Operasional

45,00

• Aspek Administrasi

15.00

Total Nilai Kinerja

89,00

Kriteria Tingkat Kesehatan: Sehat (AA)

memutuskan:

2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun

1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran

2015, sebagai berikut:

Perusahaan Tahun 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Dalam jutaan Rupiah a.


Pendapatan Usaha

4.441.856

Saldo Awal

Beban Usaha

4.114.166

Pembebanan Biaya Perusahaan

Laba (Rugi) Sebelum Ventura Bersama Laba (Rugi) Ventura Bersama

b.

Pengembalian Pokok

327.690

Pendapatan Jasa

67.114

1.005 4.167 399

Laba (Rugi) Setelah Ventura Bersama

394.804

Jumlah Dana Tersedia

Pendapatan (Beban) Lain-lain

131.676

Pengunaan Dana

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

263.128

Pinjaman

Beban Pajak

126.200

Hibah

650

Laba (Rugi) Bersih

136.928

Beban Administrasi

200

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Total Penyaluran

Aset

b.

5.571

4.500

5.350

Program Bina Lingkungan

Aset Lancar

3.381.441

Dana Tersedia

Aset Tidak Lancar

2.520.824

Saldo Awal

2.834

Jumlah Aset

5.902.265

Pembebanan Biaya Perusahaan

1.365

Liabilitas dan Ekuitas Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang

c.

Program Kemitraan Dana Tersedia

Laba Rugi Konsolidasi

Jasa Giro 2.283.808 722.076

Jumlah Dana Tersedia

151 4.350

Pengunaan Dana

Ekuitas

2.896.381

Bantuan Bencana Alam

109

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

5.902.265

Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

435

Investasi

Bantuan Peningkatan Kesehatan

109

Teknologi Informasi

2.519

Prasarana/Sarana Umum

544

Peralatan Kantor

2.113

Sarana Ibadah

217

Gudang Arsip

5.000

Pelestarian Alam

217

Gedung Kantor

83.850

Pengentasan Kemiskinan

544

Jumlah Investasi

93.482

Beban Operasional Total Penyaluran

109 2.284


97

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


3. Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen

5. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen

(Key Performance Indicators) Direksi Tahun 2015

(Key Performance Indicators) Dewan Komisaris

antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan

dengan Pemegang Saham Tahun 2016.

Pemegang Saham PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), yang merupakan bagian yang tidak

Keputusan RUPS:

terpisahkan dari Risalah ini.

Setelah menyimak, mencermati dan membahas usul Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris Perseroan

4. Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen

tentang RKAP dan RKA PKBL Tahun 2016 serta mata

(Key Performance Indicators) Dewan Komisaris

acara lainnya, maka RUPS memutuskan sebagai

Tahun 2015 antara Dewan Komisaris dengan

berikut:

Pemegang Saham PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), yang merupakan bagian yang tidak

1. Keputusan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan

terpisahkan dari Risalah ini.

Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016:

RUPS Pengesahan RKAP 2016

Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016,

Waktu Pelaksanaan:

termasuk didalamnya Rencana Kerja dan Anggaran

30 Desember 2015, bertempat di Ruang Rapat

Dewan Komisaris, dengan pokok-pokok sebagai

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lt. II Jl. Medan

berikut:

Merdeka Selatan No. 13-Jakarta Dalam jutaan Rupiah

Peserta:

a.

1. Kuasa Pemegang Saham: Aloysius Kiik Ro, Deputi

Laba Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp164.854 Juta dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

- Pendapatan Usaha

Selaku Kuasa Menteri BUMN berdasarkan Surat

- Beban Usaha

Kuasa No. SKU-379/MBU/12/2015 tanggal 21 Desember 2015. 2. Dewan Komisaris: Edy Putra Irawady, Dedi Rudaedi, Hendrika Nora O. Sinaga

1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016. 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2016. 3. Persetujuan Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2016 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). 4. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen

98

431.062 117.628

- Pendapatan (Beban) Lain-Lain

(165.949)

Laba/(Rugi) Bersih b.

382.741 (217.887) 164.854

Proyeksi Neraca

Neraca Konsolidasian PT PPA (Persero) per 31 Desember 2016 ditargetkan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp14.147.994 Juta dengan rincian sebagai berikut: Aset: - Aset Lancar

5.141.775

- Aset Tidak Lancar

9.006.219

Total Aset

14.147.994

Liabilitas: - Liabilitas Jangka Pendek - Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas

(Key Performance Indicators) Direksi dan Dewan

Ekuitas

Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2016.

Total Liabilitas dan Ekuitas


(8.151.518)

- Laba Bersih Ventura Bersama

- Pajak-Pajak

Sihotang, Ajar Setiadi

8.582.580

- Laba/(Rugi) Usaha

- Laba (Rugi) Sebelum Pajak

3. Direksi: Saiful H. Manan, Andi Saddawero, Henry

Agenda:

Perhitungan Laba (Rugi)

3.501.933 6.577.839 10.079.772 4.068.222 14.147.994




Dalam jutaan Rupiah c.

4. Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators)

Arus Kas

Arus Kas Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2016 dianggarkan sebagai berikut: - Arus Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2016:

(544.172) (1.769.390)

- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan - Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas


1.038.954

Rapat menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Direksi

(1.274.608)

dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham

- Kas dan Setara Kas Awal Tahun

2.120.181

- Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

845.574

Perseroan Tahun 2016 yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi

2. Keputusan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS

Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

ini.

(RKA PKBL) Tahun 2016: 5. Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan

Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana

Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators)

Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina

Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun

Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2016 sebagaimana

2016:

telah dibahas dengan Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada tanggal 29 Desember 2015,

Rapat menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Dewan

dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Komisaris dengan Pemegang Saham PT PPA (Persero) Tahun 2016 yang didasarkan pada


Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators)

Dana Program Kemitraan (PK) 1) Jumlah Dana Tersedia

12.703,52

sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi

2) Pinjaman Berdasarkan Sektor

12.500,00

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS

3) Hibah/Dana Pembinaan 4) Total Penyaluran

0,00

5) Beban Operasional * b.

ini.

12.500,00 150,00

Dana Program Bina Lingkungan (BL)

RUPS Tahun Sebelumnya

Tempat Pelaksanaan dan Undangan RUPS

1) Jumlah Dana Tersedia

2.269,78

Pada tanggal 7 April 2014, Perseroan mengadakan

2) BL Pembina Berdasarkan Sektor

1.702,34

RUPS Tahunan di Ruang Rapat Lantai 6, Gedung

3) Beban Operasional *

150,00

* Beban Operasional PKBL merupakan anggaran beban perusahaan

Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Barat No. 13 Jakarta. Rapat dihadiri oleh Kuasa Pemegang Saham dari Kementerian BUMN yang diwakili oleh

3. Keputusan tentang Persetujuan lndikator Penilaian

Wahyu Hidayat (Deputi Bidang Restrukturisasi dan

Tingkat Kesehatan Tahun 2016

Perencanaan Strategis BUMN), seluruh Anggota Dewan

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero):

Komisaris dan seluruh Anggota Direksi.

Rapat menyetujui Indikator Penilaian Tingkat

Surat Undangan telah dikirimkan kepada Pemegang

Kesehatan tahun 2016 Perseroan sebagaimana

Saham Perseroan pada tanggal 3 April 2014.

diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.


99

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


3. Penetapan Penggunaan laba bersih tahun buku

Agenda RUPS Tahunan

Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

2013;

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun

4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan

buku 2013 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas

Komisaris Tahun Buku 2013 dan gaji/honorarium

Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku

berikut fasilitas dan tunjangan lainnya tahun buku

2013;

2014;

2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan

5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina

untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan

Lingkungan tahun buku 2013 sekaligus pemberian

Tahun Buku 2014 dan Laporan Keuangan Program

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014.

sepenuhnya (vofledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013;

Hasil dan Pelaksanaan Keputusan RUPS

Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut: No

Keputusan RUPS

1

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2013 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selama tahun buku 2013.

Telah dilaksanakan

2

Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan laporannya Nomor: R/033.AGA/mgn.1/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Telah dilaksanakan

b. Laporan Keuangan PKBL tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan laporannya Nomor: R/051.AGA/mgn.1/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan PKBL dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telah Dilaksanakan

Menetapkan: a. Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan FT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Telah dilaksanakan

b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Telah dilaksanakan

3

Hasil Pelaksanaan Keputusan RUPS Tahun 2014

Keputusan RUPS Tahun 2014 telah dilaksanakan seluruhnya oleh Perseroan.

100

Pelaksanaan Keputusan RUPS




DEWAN KOMISARIS



2. Dewan Komisaris harus berintegritas dan profesional

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang

sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan

baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi

memperhatikan kepentingan seluruh pemangku

serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan

kepentingan (stakeholders);

GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya,

Komisaris mencakup tindakan pencegahan,

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite

perbaikan, sampai kepada pemberhentian

Pemantau Risiko dan GCG.

sementara.

Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat


berjalan secara efektif, maka Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2015 komposisi Dewan

memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

Komisaris Perseroan berjumlah 4 (empat) orang,

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan

sebagai berikut:

pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen;

Jabatan

Dasar Pengangkatan (Keputusan RUPS)

Representasi Pemegang Saham

Edy Putra Irawady

Nama

Komisaris Utama

SK-430/MBU/2012 Tanggal 3 Desember 2012


Taufik Sukasah

Komisaris

SK-219/MBU/2013 Tanggal 12 April 2013


Dedi Rudaedi

Komisaris

SK-357/MBU/2013 Tanggal 19 September 2013


Hendrika Nora Osloi Sinaga

Komisaris

SK-244/MBU/10/2014 Tanggal 17 Oktober 2014


Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru Bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diberikan Program Orientasi. Penanggung jawab Program Orientasi berada pada Sekretaris Perusahaan. Materi Program Orientasi mencakup: 1. Pengenalan Korporasi dan Dewan Komisaris

Memperkenalkan semua aspek Perseroan mulai dari: • Anggaran Dasar Perseroan • Peraturan perundang-undangan terkait Perseroan • Laporan Tahunan Perseroan • Rencana Jangka Panjang Perusahaan • Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan • Program Kerja Dewan Komisaris • Good Corporate Governance

2. Struktur Organisasi Perseroan, dan Entitas Anak

Memperkenalkan profil organisasi Perseroan, Sekretariat Dewan Komisaris, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Entitas Anak.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik Anggota Dewan Komisaris lama dan baru telah menghadiri Program Orientasi.


101

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan

inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan

oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh

Komisaris. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan

pemegang saham setelah melalui proses pencalonan

oleh RUPS. Dalam melaksanakan tugas, Dewan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan umum dan

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS

khusus yang ditetapkan dalam Board Manual.

merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara

Bidang tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana

umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran

tertuang dalam Berita Acara Dewan Komisaris

Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Perseroan Nomor BA-001/PPA/KOM/1214 tanggal

Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil

11 Februari 2014, dibagi dalam 13 (tiga belas) bidang

keputusan operasional. Kedudukan masing-masing

tugas yang kemudian diperbaharui dengan BA-03/PPA/

anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama

KOM/1214 tanggal 19 Desember 2014, dibagi dalam 3 (tiga) aspek bidang tugas, yaitu:

Pelaksanaan Kewajiban Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS Perseroan: No

102

Kewajiban Dewan Komisaris

PIC

1

Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan

Edy Putra Irawadi

2

Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi

Edy Putra Irawadi

3

Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris mendatangani RJP dan RKAP

Edy Putra Irawadi

4

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada rapat umum pemegang saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perseroan

Hendrika Nora S.

5

Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan

Hendrika Nora S.

6

Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan

Dedi Rudaedi

7

Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan apabila diminta

Taufik Sukasah

8

Menyusun Program Kerja Tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan

Taufik Sukasah

9

Membentuk Komite Audit

Dedi Rudaedi

10

Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Dedi Rudaedi

11

Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Hendrika Nora S.

12

Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Dedi Rudaedi

13

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan dan Arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Pengesahan RKAP serta RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan

Hendrika Nora S.






Monitoring Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris: No 1

KPI Dewan Komisaris

Target

Aspek Pengawasan dan Pengarahan a. Review/analisis kinerja bulanan perusahaan b. Pemberian nasihat/saran kepada Direksi c. Monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal d. Monitoring Aset kelolaan atau perusahaan yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi oleh Perseroan melalui kunjungan berkala

2

3

PIC

12 x 15 x 4x

Dedi Rudaedi Edy Putra Irawady Dedi Rudaedi

3x

Dedi Rudaedi

Aspek Pelaporan a. Penyusunan dan penyampaian Program Kerja Tahunan b. Penyampaian laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS c. Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan

1x 7x 1x

Taufik Sukasah Hendrika Nora S. Hendrika Nora S.

Aspek Dinamis dan Lain-Lain a. Peningkatan kompetensi (masing-masing anggota Dewan Komisaris) b. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi atas RKAP/RJPP

1x 1x

Taufik Sukasah Edy Putra Irawady

Koordinasi Terkait Pemberian Nasihat Kepada Direksi Dalam Melaksanakan Pengurusan Perseroan: No

Nama

Bidang Kerja

1

Edy Putra Irawadi

Koordinator anggota Dewan Komisaris, serta membidangi terkait organisasi dan Corporate Strategic Planning and Monitoring

2

Taufik Sukasah

Koordinasi terkait Direktorat Investasi, serta unit Legal & Corporate Secretary

3

Dedi Rudaedi

Koordinasi terkait Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja, serta unit Internal Auditor/SPI

4

Hendrika Nora O. Sinaga

Koordinasi terkait Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen, serta unit Risk Management

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan usaha yang

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berpedoman pada

dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2015

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang

dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko,

disebut dengan Board Manual. Board Manual berisi

serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Masing-masing

tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris

Komite telah menjalankan fungsinya dalam melakukan

dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara

kajian dan memberikan input kepada Dewan Komisaris,

terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat

sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan arahan

dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi

dan rekomendasi secara tepat kepada Direksi terkait

Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan

pengelolaan usaha Perseroan secara baik dan sesuai

tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi

dengan prinsip-prinsip GCG.

Perseroan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Pada tahun 2015, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap: 1. Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015 melalui rapat bulanan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Pemantauan Kinerja Keuangan Perseroan. 3. Pemantauan Kinerja Non Keuangan Perseroan Pemantauan perkembangan GCG Perseroan.


103

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Pengaturan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab

Sementara itu, latar belakang pendidikan Dewan

dan wewenang Dewan Komisaris telah dituangkan

Komisaris juga beragam, mulai dari disiplin ilmu hukum,

dalam dokumen berbentuk Piagam (Charter) yang

politik internasional, administrasi kebijakan publik,

tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Perseroan

akuntansi, teknik kimia, hingga manajemen. Keragaman

Nomor PER-01/KOM/PPA/XI/2014 tanggal 30 Oktober

tersebut telah memberi warna bagi sistem pengawasan

2014, tentang Piagam (Charter) Dewan Komisaris

di Perseroan dan memberi sudut pandang berbeda

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan

dalam upaya menangani persoalan dan membantu

Pengelola Aset. Piagam (Charter) disusun berdasarkan

kemajuan bagi perusahaan.

prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan

Sedangkan dari segi pengalaman kerja, setiap anggota

yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-

Dewan Komisaris memiliki latar belakang karir yang juga

praktik terbaik (best practices) GCG.

beragam. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman bekerja di beberapa instansi pemerintah

Isi dari Piagam (Charter) Dewan Komisaris sebagai

sebagai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan

berikut:

Kewirausahaan, Kementerian Koordinator Bidang

BAB I

PENDAHULUAN

Perekonomian, Sekretaris Kementerian Sekretariat

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA

Negara, Direktur pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

bagi Dewan Komisaris dalam memberikan nasehat dan

BAB V

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

arahan bagi Direksi untuk mengelola dan menjalani

BAB VI

EVALUASI KINERJA

bisnis Perseroan dengan baik.

BAB VII

PENUTUP

Keberagaman latar belakang karir itu menjadi bekal

Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Independen

Komposisi susunan Dewan Komisaris yang dimiliki Perseroan pada tahun 2015 memiliki keberagaman dari

Pernyataan Independensi

sisi jenis kelamin, usia, pendidikan dan pengalaman

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan bertindak

karir. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi

independen dan bebas intervensi dari pihak manapun.

Dewan Komisaris telah diatur dalam Board Manual.

Perseroan berkomitmen menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari sisi gender, 1 (satu) dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris dijabat oleh seorang perempuan, atau sekitar

Hingga 31 Desember 2015, RUPS Perseroan belum

25%. Selain memperlihatkan keragaman kepemimpinan,

menunjuk Komisaris Independen.

komposisi tersebut juga mengisyaratkan adanya sensitivitas terhadap isu keterwakilan perempuan di

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan

sebuah perusahaan. Dari sisi usia pun, komposisinya

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,

cukup beragam. Seorang anggota masih tergolong

anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan

berusia muda berkisar 46 tahun, dan 3 (tiga) orang

sebagai:

lainnya merupakan pejabat senior.

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta 2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

104






3. Pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif 4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Disamping ketentuan tersebut di atas, berdasarkan surat Wakil Menteri BUMN atas nama Menteri BUMN Nomor S-375/MBU.Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011 dinyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN hanya diperkenankan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada 1 (satu) BUMN. Selama tahun 2015, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap Anggota Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk membuat Daftar Khusus, yang berisikan keterangan kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan maupun perusahaan lain. Daftar Khusus disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Program Pelatihan Dewan Komisaris Selama tahun 2015, Dewan Komisaris diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai program pelatihan guna mengembangkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan rincian sebagai berikut: Nama Dedi Rudaedi Hendrika Nora Osloi Sinaga

Jabatan

Tempat dan Tanggal Pelatihan

Nama Pelatihan

Anggota Dewan Komisars

Training and Directorship Certification for Director and Commissioners

Pelaksana

Jakarta 13-14 Agustus 2015

Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (“LKDI”)

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris tahun 2015 Selain itu, dalam rangka mengefektifkan fungsi pengawasan, selama tahun 2015 Dewan Komisaris melakukan berbagai kunjungan kerja dalam rangka fungsi pengawasan terhadap proses bisnis dan operasi Perseroan. Hasil dari kunjungan kerja Dewan Komisaris selanjutnya menjadi data/bahan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. No

Aktivitas

Keterangan

1

Kunjungan Dewan Komisaris ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (“PT TPPI”) di Tuban – Surabaya.

Pada tanggal 8 – 10 Oktober 2015

2

Kunjungan Dewan Komisaris ke PT Polytama Propindo (“PT PP”) di Balongan-Cirebon

Pada tanggal 18 – 19 Desember 2015

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris tahun 2015 Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perseroan terus mendorong pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasehatan yang semakin efektif. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengeluarkan berbagai keputusan yang bersifat pengawasan antara lain sebagai berikut: No

Nomor Keputusan & Tanggal Surat

Perihal

1

S-36/PPA/KOM/0915, tanggal 10 September 2015

Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2016

2

S-25/PPA/KOM/0615, tanggal 30 Juni 2015

Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2015

3

S-29/PPA/KOM/0715, tanggal 22 Juli 2015

Tanggapan Dewan Komisaris atas Penghapusan Tagihan Bunga dan Denda kepada PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

4


Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penganangan PT Survai Udara Penas (Persero) “(PT SUP”)

5

S-09/PPA/KOM/0315, tanggal 25 Maret 2015

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014


105

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


No

Nomor Keputusan & Tanggal Surat

Perihal

6

S-08/PPA/KOM/0315, tanggal 25 Maret 2015

Penetapan Struktur Organisasi sampai dengan Satu Tingkat di Bawah Direksi

7

S-30/PPA/KOM/0815, tanggal 14 Agustus 2015

Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Direksi untuk Melakukan Penambahan Modal Disetor PT PPA Kapital (“PT PPAK”)

8

S-26/PPA/KOM/0615, tanggal 30 Juni 2015

Laporan Pengawasan Triwulan I Tahun 2015

9

S-34/PPA/KOM/0815, tanggal 8 Agustus 2015

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2015

10


Permohonan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP RSM AAJ”) Associates untuk Melakukan Interim dan General Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak serta Pelaksanaan PKBL Perseroan Tahun Buku 2015, serta Penetapan Besaran Biaya Jasa Audit

11

S-39/PPA/KOM/1015, tanggal 6 Oktober 2015

Penjelasan dan Kelengkapan Dokumen Sehubungan dengan Permohonan Penunjukan KAP sebagai Auditor Perseroan Tahun Buku 2015

12

S-46/PPA/KOM/1015, tanggal 30 Oktober 2015

Penunjukan KAP sebagai Auditor Eksternal Perseroan

13

s-48/PPA/KOM/11/15, tanggal 30 November 2015

Pengadaan Penilaian Good Corporate Governance (“GCG”) Independen untuk Tahun Buku 2015

Rekomendasi Dewan Komisaris

Seluruh keputusan hasil Rapat gabungan Dewan

Direksi terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) Direktur

Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notulen

Utama dan 3 (tiga) Direktur. Seluruh Direksi berdomisili

Rapat dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada

di Indonesia. Direksi diangkat oleh RUPS, dengan

setiap Rapat berikutnya. Dewan Komisaris menjalankan

periode jabatan masing-masing anggota selama 5 (lima)

tugas dan fungsinya dalam pemberian nasihat, antara

tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan

lain melalui pemberian rekomendasi Dewan Komisaris

RUPS. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila

kepada Direksi.

mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, diberhentikan oleh Dewan Komisaris

DIREKSI

atau berdasarkan keputusan RUPS.

Direksi merupakan organ perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan

Pengangkatan Direksi telah melalui proses fit & proper

pengelolaan Perseroan serta melaksanakan GCG

test sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam

dan ketentuan GCG. Seluruh anggota Direksi memiliki

melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab

integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.

kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada

Komposisi Direksi Perseroan ditetapkan untuk dapat

RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan

menjalankan aktivitas manajemen sesuai dengan Visi dan

perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Misi serta rencana Perseroan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Komposisi Direksi Perseroan

Persyaratan, Keanggotaan dan Komposisi

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

106


adalah sebagai berikut:



Nama


Jabatan

Pengangkatan


Dasar Pengangkatan (Keputusan RUPS)

Saiful H. Manan

Direktur Utama

21 Februari 2014

SK-38/MBU/2014

Andi Saddawero

Direktur Investasi

21 Februari 2014

SK-38/MBU/2014

Henry Sihotang

Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen

22 Mei 2014

SK-112/MBU/2014

Ajar Setiadi

Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

22 Mei 2014

SK-112/MBU/2014

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Direksi adalah: • Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan. • Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. Direksi menjalankan tugas pelaksanaan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai amanat dari Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pemerikaan Satuan Audit Internal maupun auditor eksternal. Para anggota Direksi diangkat, diberhentikan oleh RUPS. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-29/PPA/0415 tertanggal 27 April 2015 tentang Pedoman Kerja Direksi, pembagian tugas Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: lihat pada SK-29/PPA/0415 terlampir Nama

Jabatan

Tugas Utama

Saiful H Manan

Direktur Utama

Merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengomunikasikan, mengevaluasi arah dan strategi perusahaan serta memimpin jalannya perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan.

Andi Saddawero

Direktur Investasi

Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengomunikasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan investasi, advisory dan pengelolaan aset eks BPPN sesuai dengan target dan strategi perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan.

Henry Sihotang

Direktur Konsultasi Bisnis & Aset Manajemen

Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advisory, pengelolaan aset dan restrukturisasi/revitalisasi BUMN sesuai dengan target dan strategi perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan.

Ajar Setiadi

Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana perusahaan, sistem keuangan dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, teknologi informasi, pengadaan barang dan jasa, serta penyediaan sarana dan prasarana operasional kantor sesuai sesuai dengan target dan strategi perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan.

Suksesi Direksi

Dalam rangka melanjutkan kepemimpinan yang berkelanjutan, Perseroan memiliki mekanisme suksesi untuk posisi Direksi yang terstruktur. Perseroan berkomitmen menciptakan calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai posisi penting dalam Perseroan. Hal ini antara lain dibuktikan dengan diangkatnya 2 (dua) anggota Direksi yang berasal dari internal Perseroan.


107

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Program Orientasi Anggota Direksi Baru

Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat diberikan

Seluruh Anggota Direksi telah menghadiri Program Orientasi.

Program Orientasi. Penanggung jawab Program Orientasi berada pada Sekretaris Perusahaan. Pada

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi (Fit & Proper

tahun 2014 terdapat perubahan komposisi Direksi

Test)

dengan penambahan 2 (dua) orang Anggota Direksi

Semua anggota Direksi Perseroan memiliki integritas,

baru.

kompetensi, reputasi, pengalaman serta keahlian yang

Materi Program Orientasi mencakup:

dibutuhkan dalam menjalankan fungsi tugasnya masing-

1. Pengenalan Korporasi dan Direksi Memperkenalkan

masing. Mekanisme penjaringan atau nominasi calon

semua aspek Perseroan mulai dari:

anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN

• Anggaran Dasar Perseroan

Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari

• Peraturan perundang-undangan terkait

2015 tentang Persyaratan, Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik

Perseroan • Laporan Tahunan Perseroan • Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Negara. Pemegang Saham melaksanakan fit & proper test dengan menggunakan jasa pihak independen.

• Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan • Program Kerja Direksi

Hasil dari pihak independen ini kemudian diajukan

• Good Corporate Governance

kepada RUPS untuk dilakukan proses selanjutnya.

2. Struktur Organisasi Perseroan, dan Entitas Anak

Berdasarkan peraturan tersebut, tabel status uji

Memperkenalkan profil organisasi Perseroan,

kemampuan dan kepatutan direksi yang menjabat

struktur organisasi, bisnis utama dan Entitas Anak.

selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Domisili

Lulus Fit & Proper Test

Saiful H. Manan

Jakarta

√

Andi Saddawero

Jakarta

√

Henry Sihotang

Jakarta

√

Ajar Setiadi

Jakarta

√

Nama

Program Pelatihan Direksi

Selama tahun 2015 anggota Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya sebagai berikut: Nama Direksi Saiful H. Manan

108

Judul Pelatihan dan Seminar Kongres Nasional IV Assessment Center Indonesia 2015


Penyelenggara

Waktu Pelaksanaan

Assessment Center Indonesia

15 September 2015





Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Keberagaman Komposisi Direksi

Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan

Komposisi Direksi Perseroan selama tahun 2015

Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board Manual

menunjukkan keragaman, baik dari pendidikan (bidang

berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan

studi), pengalaman kerja, dan usia. Kebijakan mengenai

Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan

keberagaman komposisi Direksi telah diatur dalam

aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami

Board Manual.

dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam

Dari sisi pendidikan, masing-masing anggota Direksi

melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai

Perseroan memiliki latar belakang pendidikan yang

Visi dan Misi Perseroan, sehingga diharapkan akan

berbeda-beda, dengan asal universitas ternama di

tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan

dalam dan luar negeri seperti Universitas Gajah Mada


dan University of Denver, Amerika Serikat. Selain itu, bidang studi yang digelutinya pun beragam mulai dari

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip

keuangan, manajemen hingga ekonomi pembangunan.

hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan

Keragaman tersebut telah memberi warna tersendiri

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

bagi Perseroan.

arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) GCG.

Dari sisi usia pun, komposisinya cukup beragam. 2 (dua) orang anggota masih tergolong berusia muda

Adapun isi Board Manual yang telah ditandatangani oleh

berkisar 46-48 tahun, sedangkan 2 (dua) orang lainnya

seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

merupakan pejabat senior yang memiliki pengalaman

pada tanggal 27 Desember 2013, adalah sebagai

panjang bekerja di berbagai instansi.

berikut: Sementara itu, dari segi pengalaman kerja, jajaran BAB I

PENDAHULUAN

Direksi memiliki latar belakang karir yang beragam.

BAB II

DIREKSI

Sebelum menjabat sebagai Direktur di Perseroan, setiap

BAB III

DEWAN KOMISARIS

anggota Direksi masing-masing miliki posisi stategis

BAB IV

TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

di instansi masing-masing. 2 (dua) orang Direktur Perseroan merupakan direktur karir yang mengikuti perjalanan Perseroan sejak awal berdirinya. Sedangkan

Disamping itu Direksi dalam melaksanakan tugasnya

Direktur lainnya, sebelumnya menjabat sebagai Direktur

juga berpedoman pada Pedoman Kerja Direksi yang

Business Advisory Perseroan dan Executive Vice

telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. SK-58/

President Bank Mandiri, Corporate Risk II Group.

PPA/1215 tanggal 10 Desember 2015 yang berisi hal-hal sebagai berikut:

Independensi Direksi

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan BAB I

KETENTUAN UMUM

pengurusan Perseroan atau hubungan dengan pihak lain

BAB II

RAPAT DIREKSI

secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain

BAB III

KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT DIREKSI

atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-

BAB IV

KOMUNIKASI HASIL KEPUTUSAN DIREKSI

undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang secara

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

material dapat menganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk


109

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


kepentingan Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar

Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati dan

Perseroan, antar anggota Direksi serta antara anggota

memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang

Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan

hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut

dan anggaran dasar. Dewan Komisaris dan Direksi harus

garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan

berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan

yang timbul karena perkawinan.

dan kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan menjadi role model bagi jajaran di bawahnya.

Rangkap Jabatan Direksi

Berdasarkan ketentuan dalam Board Manual, anggota

Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan oleh

Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direktur,

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara,

namun tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum

Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik

diputuskan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan

Swasta;

peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar

2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; 3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; 4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam

Perseroan. Dalam beberapa hal-hal tertentu yang strategis menyangkut aktiva, pinjaman, ekuitas, struktur organisasi serta penetapan direksi dan komisaris Anak Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris secara formal. Seluruh tata cara, pedoman

peraturan perundang-undangan, pengurus partai

kerja dan hubungan antara Dewan Komisaris dan

politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau

Direksi telah ditetapkan dalam Board Manual.

calon 5. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau

Pedoman ini mengikat setiap anggota Dewan Komisaris

6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan

dan Direksi dan mencantumkan antara lain tanggung

kepentingan

jawab, kewajiban, wewenang, hak, etika Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengaturan rapat dan

Selama tahun 2015, Direksi Perseroan tidak ada yang

tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan

merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Direksi.

Board Manual tersebut. Pelaksanaan Tugas Direksi Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2015, pelaksanaan tugas Direksi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

di luar pelaksanaan tugas rutin dan yang bersifat

dan Direksi sebagai dua organ perusahaan yang

teknis, dapat dilihat pada kaputusan yang dikeluarkan.

menjalankan operasional secara harian berbeda. Tugas

Berikut ini rincian surat keputusan yang terkait dengan

utama Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas

pelaksanaan tugas Direksi.

dan pemberian nasihat, sedangkan tugas utama Direksi adalah menjalankan pengelolaan operasional Perusahaan.

110






Risalah Pelaksanaan Tugas Direksi No

Nomor Surat Keputusan

Perihal

1

SK-3-PPA-0215

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing Sistem)

2

SK-19-PPA-0315

Kebijakan Optimalisasi Dana pada Surat Berharga di Pasar Modal

3

SK-18-PPA-0315

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

4

SK-28-PPA-0415

Struktur Organisasi Perseroan Sampai dengan Satuan Kerja Unit

5

SK-29-PPA-0415

Penetapan Jabatan dan Pembagian Tugas Serta Wewenang Anggota Direksi

6

SK-31-PPA-0415

Proposi Mutasi dan Penetapan Jabatan Karyawan pada Satuan Kerja

7

SK-33-PPA-0315

Kebijakan Pengadministrasian

8

SK-35-PPA-0315

Kebijakan Penerbitan dan Pengamanan Dokumen Perusahaan

9

SK-17-PPA-0315

Kebijakan R/R BUMN

10

SK-20-PPA-0315

Kebijakan Pengelolaan Aset

11

SK-39-PPA-0615

Kebijakan Transaksi Lindung Nilai

12

SK-40-PPA-0615

Kebijakan Pencarian Dana (Funding)

13

SK-41-PPA-0615

Kebijakan Investasi

14

SK-42-PPA-0615

Kebijakan Pemberian Jasa Konsultasi

15

SK-49-PPA-0915

Kebijakan Manajemen Risiko

16

SK-58-PPA-1215

Pedoman Kerja Direksi

Keputusan-keputusan Direksi tahun 2015

Kriteria Penilaian Kinerja

Selama tahun 2015 anggota Direksi telah mengeluarkan

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat dirinci

berbagai keputusan baik di bidang pengelolaan sumber

sebagai berikut:

daya manusia, keuangan, operasional bisnis, maupun

1. Review/Analisis Kinerja Perusahaan

aspek strategis. Keputusan Direksi yang dihasilkan

2. Rapat Dewan Komisaris

sepanjang tahun 2015 berjumlah 135 keputusan,

3. Pemberian Nasihat/Saran kepada Direksi

dengan perincian sebagai berikut:

4. Monitoring Tindak Lanjut/Temuan Audit Internal/ Eksternal

Direktorat

Jumlah Keputusan

5. Monitoring Aset Kelolaan atau Perusahaan yang

Business Advisory

54

direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi oleh

Asset Management & Investment

60

Perseroan, dengan melakukan kunjungan secara

Finance

17

berkala.

Support & Services Total

4 135

ASSESSMENT TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup: 1. Keuangan dan Pasar 2. Fokus Pelanggan 3. Efektivitas Produk & Proses 4. Fokus Tenaga Kerja

Proses Pelaksanaan Assessment Pemegang saham melalui mekanisme RUPS melakukan

5. Kepemimpinan, Tata kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan

assessment terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.


111

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris dan

8. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan

Direksi

Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan

Perseroan melakukan assessment Perseroan

Dewan Komisaris.

melaksanakan assessment implementasi GCG untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan proses yang

9. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

dilaksanakan sesuai kerangka acuan pelaksanaan assessment GCG yang dikembangkan oleh Kementerian

Assessment GCG Direksi secara garis besar meliputi

BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian

aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni

1. Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/

2012. Dari hasil assessment yang dilakukan oleh

pembelajaran serta melaksanakan program tersebut

PT Sinergi Daya Prima tersebut, Dewan Komisaris

secara berkelanjutan.

memperoleh nilai 86,16 dan Direksi memperoleh nilai 87,89.

2. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

Adapun assessment GCG Dewan Komisaris secara garis besar meliputi aspek-aspek penilaian sebagai

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berikut:

berlaku dan Anggaran Dasar.

1. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan. 2. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas,

4. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan pemangku kepentingan (Stakeholders).

wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta

5. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan

menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk

kepentingan anggota Direksi dan manajemen di

mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

bawah Direksi.

3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan

6. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan

terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak

keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai

perusahaan/perusahaan patungan.

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

4. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif

penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. 7. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan

kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan

menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan

mempertimbangkan kinerja Direksi.

ketentuan Perundang-undangan.

5. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. 6. Dewan Komisaris memantau dan memastikan

8. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. 9. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.

bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik

10. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan

telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

RUPS lainnya sesuai Peraturan Perundang-

7. Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

112

3. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan


undangan.



KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Tahun 2015, Perseroan membayarkan remunerasi kepada Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp5,63 miliar terdiri dari Honorarium, Tunjangan Hari Raya,

Prosedur, Dasar Penetapan dan Besarnya

Tunjangan Transportasi, Biaya Pakaian dan Tantiem

Penghasilan Dewan Komisaris

tahun 2014.

Prosedur penetapan penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan:

Berikut ini tabel Remunerasi/Penghasilan bagi Dewan

1. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-04/

Komisaris untuk Tahun Buku 2015:

MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman

Honorarium

Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris

Tunjangan Transportasi

474.525.000

dan Dewan Pengawas BUMN;

Tunjangan Hari Raya

197.718.750

2. Keputusan RUPS Nomor S-114/D3.MBU/06/2015

2.372.625.000

Tunjangan Pakaian

80.000.000

Tanggal 10 Juni 2015 Perihal: Penetapan gaji/

Tunjangan-Asuransi Purna Jabatan

513.000.000

honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun

Fasilitas Kesehatan Rawat Jalan

70.147.215

2015 serta tantiem atas kinerja Tahun Buku 2014.

Premi Asuransi Rawat Inap

99.834.000

Tantiem Tahun 2014 (Netto)

401.336.178

Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan saat ini

Pajak Penghasilan

1.417.436.000

telah mengikuti Peraturan Menteri BUMN serta

Jumlah

5.626.622.143

Keputusan RUPS tersebut di atas, terdiri dari: 1. Honorarium: • Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama. • Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama. 2. Tunjangan:

Prosedur, Dasar Penetapan dan Besarnya Penghasilan Anggota Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Direksi ditetapkan berdasarkan: 1. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-04/ MBU/2013 Tentang Pedoman Penetapan

• Hari Raya sebesar 1 bulan Honorarium

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan

• Transportasi sebesar 20% dari Honorarium

Pengawas BUMN;

• Asuransi purna jabatan dengan premi per

2. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-04/

tahun sebesar 25% dari Honorarium setahun

MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman

termasuk Asuransi jiwa dan kecelakaan.

Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris

3. Fasilitas:

dan Dewan Pengawas BUMN;

• Kesehatan (rawat jalan, rawat inap melalui asuransi dan medical check up). • Bantuan Hukum melalui Asuransi Director &

Officer Liabilities. 4. Lain-lain sesuai anggaran: • Biaya pakaian. • Perkumpulan Profesi. 5. Tantiem sesuai dengan keputusan RUPS. Pajak

Penghasilan Direksi Perseroan saat ini telah mengikuti Peraturan Menteri BUMN, terdiri dari: 1. Gaji: • Direktur Utama Tahun 2015 sesuai Keputusan RUPS sebesar Rp118.750.000. • Direktur sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama. 2. Tunjangan:

atas tantiem menjadi beban Anggota Dewan

• Hari Raya sebesar 1 bulan Gaji.

Komisaris penerima Tantiem.

• Perumahan sebesar 40% dari Gaji maksimal Rp27.500.000.


113

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


• Asuransi purna jabatan dengan premi per tahun sebesar 25% dari Gaji setahun termasuk

Berikut ini tabel Remunerasi bagi Direksi untuk Tahun Buku 2015:

Asuransi jiwa dan kecelakaan. 3. Fasilitas:

Gaji

5.272.500.000

Tunjangan Perumahan

1.320.000.000

• 1 (satu) unit kendaraan dinas.

Tunjangan Hari Raya

• Kesehatan (rawat jalan, rawat inap melalui

Tunjangan Pakaian Tunjangan-Asuransi Purna Jabatan

asuransi dan medical check up).

Fasilitas Kesehatan Rawat Jalan

• Bantuan Hukum melalui Asuransi Director &

Premi Asuransi Rawat Inap

Officer Liabilities.

BPJS Kesehatan

4. Lain-lain sesuai anggaran:

439.375.000 80.000.000 1.318.125.000 252.703.432 95.662.088 10.773.000

Operasional Kendaraan

432.000.000

Pengemudi dan Bahan Bakar Minyak diberikan

Tantiem Tahun 2014 (Netto)

889.110.952

lunsum per bulan.

Pajak Penghasilan

• Operasional Kendaraan Dinas untuk biaya

Jumlah

• Biaya pakaian. • Perkumpulan Profesi, Club Membership dan representasi. 5. Tantiem sesuai dengan keputusan RUPS. Pajak atas

3.962.410.400 14.072.659.872

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

tantiem menjadi beban Anggota Direksi penerima Tantiem.

Rapat Dewan Komisaris Selama tahun 2015, Dewan Komisaris secara berkala

Tahun 2015, Perseroan membayarkan remunerasi

mengadakan rapat, baik rapat internal Dewan Komisaris

kepada Anggota Direksi sebesar Rp14.07 miliar terdiri

maupun Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan

dari Gaji, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Perumahan,

Direksi. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil

Operasional Kendaraan, Biaya Pakaian dan Tantiem

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal

tahun 2014.

keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara

Penetapan Penghasilan Direksi Tahun 2015 dan Tantiem Tahun 2014 berdasarkan Surat Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, Kuasa Menteri BUMN Selaku RUPS PT. PPA Nomor S-114/D3.MBU/06/2015 Tanggal 10 Juni 2015 Perihal: Penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2015 serta tantiem atas kinerja Tahun Buku 2014.

114


setuju terbanyak.





Selama tahun 2015, Dewan Komisaris Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 kali, yang rinciannya sebagai berikut: No.

Tanggal Rapat

Peserta

Agenda

1

26 Januari 2015

• • • •

Edy Putra Irawady Taufik Sukasah Dedi Rudaedi Hendrika Nora O. Sinaga

1. Evaluasi TL Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Perkembangan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2014; 3. Lain-lain (Hasil Rapat dengan BPK-RI, persiapan Self Assessment GCG 2014, penyusunan Annual Report 2014).

2

24 Februari 2015

• • • •


1. Evaluasi TL Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014; dan 4. Persiapan Self Assessment GCG Perseroan Tahun Buku 2014.

3

25 Maret 2015

• • • •


1. Pembahasan Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Tanggal 24 Februari 2015; 5. Pembahasan Laporan Tahunan Tahun 2014 (Audited); dan 2. Pembahasan atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Perseroan.

4

7 April 2015

• Edy Putra Irawady • Dedi Rudaedi • Hendrika Nora O. Sinaga

1. Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Calon Anggota Direksi PT PPAK; 2. Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Plt GM Divisi Internal Audit Perseroan; dan 3. Pendapat dan Saran atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014.

5

28 April 2015

• Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Hendrika Nora O. Sinaga

1. Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Bulan Maret 2015; 2. Evaluasi Atas Kebijakan TI, Pengadaan Barang & Jasa serta Mutu & Pelayanan; dan 3. Lain-lain (Penggantian Komite Audit).

6

12 Mei 2015


1. Pembahasan Kinerja Triwulan I Tahun 2015; dan 2. Lain-lain.

7

09 Juni 2015

• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi

1. Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Bulan Mei; 2. Perkembangan Sistem Teknologi Informasi Khususnya terkait dengan: 6. Pengendalian Internal (Internal Control) a. Kebijakan Akuntansi b. Pelaporan Keuangan; dan 3. Lain-lain.

8

2 Juli 2015

• • • •


1. Hasil Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/06/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN kepada BUMN; dan 2. Review Rencana Tindak Lanjut Penugasan Menteri BUMN kepada Perseroan tentang Pengambilalihan Tuban Petro Group.

9

28 Agustus 2015

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Semester I dan Strategi Semester II Tahun 2015; 3. Perkembangan Rencana Akuisisi PT Tuban Petro Group.

10

22 September 2015

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Agustus 2015; 2. R/R PT Survey Udara Penas (Persero); 3. Perubahan Sumber Dana PKBL Tahun 2015.

11

29 Oktober 2015

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan September 2015; 2. Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2015 dan Prognosa Tahun 2015; 3. Usulan RKAP Tahun 2016; dan 4. Lain-lain.


115

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


No.

Tanggal Rapat

Peserta

Agenda

12

30 November 2015

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Oktober 2015; 2. Evaluasi Pelaksanaan Program RR BUMN per Triwulan III Tahun 2015; 3. Review Kualitas Pinjaman Perseroan; dan 4. Lain-lain.

13

22 Desember 2015

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan November 2015 (u.p. Progress Akuisisi PT TPPI); 2. Rencana Penggunaan Dana PMN Perseroan Tahun 2015; 3. Lain-lain (u.p. Tindak Lanjut Pra RUPS RKAP Perseroan Tahun 2016).

Rapat Direksi Selama tahun 2015 Direksi telah mengadakan rapat, baik Rapat internal Direksi sebanyak 28 kali dengan perincian sebagai berikut:

116

Direktur Direktur Utama Investasi


Direktur Keuangan & Dukungan Kerja

No.

Tanggal

No. MoM

Agenda

1

6-Jan2015

MOM-01/ PPA/ BOD/0115

1. Pelaksanaan Pembelian Aset PT EMI oleh Perseroan 2. Posisi Perseroan Dalam Sidang PKPU PT Kertas Leces (Persero) 3. Usulan Pelaksanaan Pertemuan (Konsinyering) dengan Deputi/Asdep Pembina BUMN terkait BUMN-BUMN yang ditangani oleh Perseroan 4. Program Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan 2015

1

0

1

1

2

13-Jan2015


1. Koordinasi Kegiatan 2. Program Penjualan Aset Properti PT Pertamina (Persero)

1

1

1

1

3

14-Jan2015


Presentasi Konsultan DDI terkait Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan

1

1

1

1

4

26-Jan2015


1. Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Tanggal 19 Desember 2014; 2. Progres Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2014; 3. Penyertaan Modal Negara kepada Perseroan Tahun 2015; dan 4. Persiapan RUPS RKAP Perseroan Tahun 2015

1

1

1

1

5

16-Feb2015


Rapat Pembahasan PA Karyawan

1

1

1

1

6

24-Feb2015


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Sebelumnya; 2. Progres dan Rencana Tindak Lanjut Penambahan PMN pada Perseroan Tahun Anggaran 2015 3. Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2014

1

1

0

1

7

5-Mar2015


1. Presentasi dari Daya Dimensi Indonesia Terkait KPI Satuan Kerja di Perseroan 2. Penanganan R/R terhadap PT BBI

1

1

1

1

8

20-Mar2015


Seleksi Anggota Direksi PT PPA Kapital

1

0

1

1

9

25-Mar2015


1. Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2. Pembahasan Rancangan PP PMN Perseroan

1

1

1

1

10

2-Apr2015


Program Penanganan PT Merpati Indonesia Airlines (Persero)

1

1

1

1






Agenda




No.

Tanggal

No. MoM

11

17-Apr2015


1. Pembahasan Rencana Struktur PT Merpati Nusantara Airlines; 2. Pembahasan PKPU PT Kertas Leces; 3. Persetujuan Struktur Organisasi; dan 4. Usulan Penempatan Karyawan, penyeseuaian jabatan, pangkat dan gaji karyawan

1

1

1

1

12

24-Apr2015


1. Membahas Tanggapan Perseroan terhadap Surat PT Merpati Nusantara Airlines;

1

1

1

1

13

28-Apr2015


1. Perkembangan Proses PKPU PT Kertas Leces (Persero); 2. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat BoC-BoD Bulan Maret 2015; 3. Evaluasi Kebijakan dan pelaksanaan Sistem TI, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kebijakan terkait Mutu dan pelayanan; dan 4. Lain-lain

1

1

1

1

14

12-May2015


1. Persiapan Rapat Dewan Komsiaris dan Direksi; - Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2015; - Lain-lain 2. Perkembangan Opsi Penyelesaian PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) 3. Perkembangan Proses PKPU PT Kertas Leces (Persero)

1

1

1

1

15

23-May2015


1. Sharing Program Kegiatan Perseroan yang menjadi prioritas 2. Paparan tentang Lay Out Ruang Kantor Perseroan 3. Lain-lain

1

1

1

1

16

26-May2015


1. Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tanggal 23 Mei 2015. 2. Lain-lain

1

1

1

1

17

2-Jul2015


1. Rencana Harga Jual dan Strategi Marketing Green Teksin Tegal 2. Persiapan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi: - Rencana Tindak Lanjut Penugasan Menteri BUMN kepada Perseroan tentang Pengambilalihan Tuban Petro Grup

1

1

1

1

18

4-Aug2015


1. Program Lanjutan Penyelamatan PT Survey Udara Penas (Persero) 2. Lain-lain

1

1

1

1

19

12-Aug2015


1. Pengadaan Jasa Konsultan Untuk memperoleh Pendanaan Dalam rangka Pengambilalihan TPI 2. Laporan Hasil Rapat R/R BUMN tanggal 11 Agustus 2015

1

1

1

1

20

19-Aug2015


1. Program Lanjutan Penyelamatan PT Penas (Persero) 2. Permohonan Pinjaman Dana Talangan PT Kertas Leces (Persero) (PT KL)

1

0

1

1

21

28-Aug2015


1. Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2015 dan Strategi Pencapaian Target Semester II Tahun 2015 3. Perkembangan Rencana Akuisisi Tuban Petro Group

1

1

1

1

22

1-Sep2015


1. Kajian Restrukturisasi/Revitalisasi PT Penas (Persero) 2. Progress Penyususnan Prognosa 2015 dan RKAP 2016 Perseroan Entitas Induk 3. Usulan Calon Direktur PT Karabha Digdaya dari Perseroan

1

1

1

1

23

15-Sep2015


1. Progress Penyusunan RKAP Perseroan Entitas Induk Tahun 2016 2. Usulan dana Talangan untuk PT Survai Udara Penas 3. Uslan Dana Talangan Untuk PT Industri Sandang Nusantara

1

1

1

1


117

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan



Agenda



No.

Tanggal

No. MoM

24

22-Sep2015


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat BOC-BOD sebelumnya 2. R/R PT Survai Udara Penas (Persero) 3. Usulan Perubahan Sumber Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2015 4. Persiapan Workshop RKAP Perseroan Entitas Induk Tahun 2016

1

0

1

1

25

19-Oct2015


1. Pembahasan RKAP Perseroan Tahun 2015

1

1

1

1

26

21-Oct2015


1. Penanganan PT Survai Udara Penas 2. Estimasi Kebutuhan Pendanaan Direktorat-BAAM Periode Oktober-November 2015

1

1

1

1

27

24-Nov2015


1. Pemaparan data Imparment BUMN-BUMN kelolaan Direktorat BAAM 2. Perkembangan Program Penanganan Karyawan PT MNA

1

1

1

1

28

26-Nov2015


1. Pembahasan Rencana Penanganan PT Survai Udara Penas (Persero)

1

1

1

1

Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Perseroan telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat telah dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Rapat Gabungan Selama tahun 2015, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 14 kali, yang rinciannya sebagai berikut: Peserta No.

118

Tanggal Rapat

Dewan Komisaris

Agenda

Direksi

1

26 Januari 2015

• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Hendrika Nora O. Sinaga

• • • •

Saiful H. Manan Andi Saddawero Henry Sihotang Ajar Setiadi

1. Evaluasi TL Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Perkembangan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2014; 3. Rencana Penambahan PMN Perseroan Tahun Anggaran 2015; 4. Lain-lain (TL Penambahan Modal PT PPA Kapital, Persiapan RUPS RKAP 2015).

2

24 Februari 2015


• • • •


1. Evaluasi TL Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Progress dan Rencana Tindak Lanjut Penanganan PMN pada Perseroan Tahun Anggaran 2015; dan 3. Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014.

3

5-7 Maret 2015 (Konsiyering BOC) Hotel Wisten-Nusa Dua Bali)


• • • •


1. Pembahasan mengenai Progress RR BUMN

4

25 Maret 2015


• • • •


1. Pembahasan Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Tanggal 24 Februari 2015; 2. Pembahasan Laporan Tahunan Tahun 2014 (Audited); 3. Evaluasi Kerja dan Pengusulan Remunerasi Direksi.






Peserta No.

Tanggal Rapat

Dewan Komisaris

Direksi

Agenda

5

28 April 2015

• Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi • Hendrika Nora O. Sinaga

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Bulan Maret 2015; 2. Evaluasi Atas Kebijakan TI, Pengadaan Barang & Jasa serta Mutu & Pelayanan; dan 3. Lain-lain.

6

12 Mei 2015


• • • •


1. Pembahasan Kinerja Triwulan I Tahun 2015; dan 2. Lain-lain.

7

09 Juni 2015

• Edy Putra Irawady • Taufik Sukasah • Dedi Rudaedi

• Saiful H. Manan • Ajar Setiadi

1. Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Bulan Mei; 2. Perkembangan Sistem Teknologi Informasi Khususnya terkait dengan: a. Pengendalian Internal (Internal Control) b. Kebijakan Akuntansi c. Pelaporan Keuangan; dan 3. Lain-lain.

8

2 Juli 2015


• • • •


1. Review Rencana Tindak Lanjut Penugasan Menteri BUMN kepada Perseroan tentang Pengambilalihan Tuban Petro Group.

9

28 Agustus 2015


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Semester I dan Strategi Semester II Tahun 2015; 3. Perkembangan Rencana Akuisisi PT Tuban Petro Group.

10

22 September 2015


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Agustus 2015; 2. R/R PT Survey Udara Penas (Persero); 3. Perubahan Sumber Dana PKBL Tahun 2015.

11

3 Oktober 2015


• • • •


Pemaparan oleh Konsorsium Konsultan terkait Rencana Pengambilalihan Tuban Petro Group.

12

29 Oktober 2015


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan September 2015; 2. Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2015 dan Prognosa Tahun 2015; 3. Usulan RKAP Tahun 2016; dan Lain-lain.

13

30 November 2015


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Oktober 2015; 2. Evaluasi Pelaksanaan Program RR BUMN per Triwulan III Tahun 2015; 3. Review Kualitas Pinjaman Perseroan; dan 4. Lain-lain.

14

22 Desember 2015


• Saiful H. Manan • Andi Saddawero

1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan November 2015 (u.p. Progress Akuisisi PT TPPI); 2. Rencana Penggunaan Dana PMN Perseroan Tahun 2015; 3. Lain-lain (u.p. Tindak Lanjut Pra RUPS RKAP Perseroan Tahun 2016).


119

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA Seluruh saham Perseroan (100%) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI Tabel berikut ini merupakan penjelasan tentang hubungan afiliasi Direksi dan Komisaris. Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Nama Dewan Komisaris

Hubungan Afiliasi dengan: Dewan Komisaris Ya

Tidak

Direksi Ya

Pemegang Saham Tidak

Ya

Tidak

Edy Putra Irawady

V

V

V

Taufik Sukasah

V

V

V

Dedi Rudaedi

V

V

V


V

V

V

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Direksi Hubungan Afiliasi dengan

Nama Direksi

Direksi Ya

Dewan Komisaris Tidak

Ya

Tidak

Pemegang Saham Ya

Tidak

Saiful Haq Manan

V

V

V

Andi Saddawero

V

V

V

Henry Sihotang

V

V

V

Ajar Setiadi

V

V

V

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Komite-komite di bawah Dewan Komisaris adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite di bawahnya, yakni Komite Audit serta Komite Pemantau Risiko dan GCG. Komite di bawah Dewan Komisaris dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian, integritas dan pengalaman yang memadai dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Dewan Komisaris. KOMITE AUDIT Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu efektivitas fungsi pengawasan terutama dalam pengendalian internal serta pelaporan keuangan dan manajemen Perseroan. Pembentukan Komite Audit didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

120






Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja Komite Audit

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja

dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas hubungan

Komite Audit Perseroan memiliki kualifikasi pendidikan

kerja antar organ, guna menerapkan prinsip-prinsip

dan pengalaman kerja yang memadai dalam

Good Corporate Governance, telah dituangkan dalam

mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit.

bentuk Piagam (Charter) Komite Audit yang tertuang

Profil Anggota Komite Audit dapat dilihat dalam Bagian

dalam PER-02/KOM/PPA/XI/2014 tentang Piagam

Profil Komite Audit.

(Charter) Komite Audit dan Piagam (Charter) Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan Perseroan

Proses rekrutmen Anggota Komite Audit dilakukan

(Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan

bekerja sama.

apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan

Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk

Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja

menggali lebih dalam calon anggota Komite Audit.

yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam

Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat

menjalankan tugasnya.

untuk menentukan calon anggota Komite Audit terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan

Adapun isi dari Piagam (Charter) Komite Audit adalah

calon anggota Komite Audit dilakukan melalui Surat

sebagai berikut:

Keputusan Dewan Komisaris.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA

Seluruh Anggota Komite Audit Perseroan memiliki

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RAPAT, PELAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Susunan Anggota Komite Audit

BAB V

PENUTUP

Komposisi Anggota Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap sebagai

Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit

anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite.

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan/perundangan sebagai berikut:

Nama

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19

Dedi Rudaedi

Ketua

Iko Marita M.

Anggota-Tenaga Ahli Aspek Teknis

Hendy Fakhruddin

Anggota-Tenaga Ahli Aspek Administrasi dan Keuangan

tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung

Jabatan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.


121

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Profil Ringkas Komite Audit Profil Dedi Rudaedi dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris

Dedi Rudaedi Ketua Komite Audit

Iko Marita Mustokoweni lahir di Malang, 24 Mei 1966. Saat ini berdomisili di Bogor. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 1 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KEP.KOM/PPA/IV/2015. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi universitas Brawijaya pada tahun 1989.

Iko Marita Mustokoweni, 49 tahun Anggota Komite Audit

Hendy M. Fakhruddin lahir di Samarinda, 5 September 1969. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 1 April 2013 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KEP.KOM/PPA/III/2013. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1996) dan Magister Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Nusantara Jakarta (2002) dan Magister Hukum Universitas Trisakti (2015). Memiliki pengalaman di bidang pasar modal dan Konsultan Penerapan dan assesment GCG. Pengelola dan pengajar Certified Securities Analyst (CSA) dan Hendy M. Fakhruddin, 46 tahun Certified Risk Professional (CRP) pada Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia Anggota Komite Audit (APPMI).

122






Periode Jabatan Anggota Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sesuai dengan Board Manual Perseroan dinyatakan

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri

bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan

Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012

merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3

tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2

Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Audit adalah

(dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak

membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi

Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-

pengawasannya yaitu agar pengelolaan Perseroan

waktu.

dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Audit bersifat

Independensi Komite Audit

mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada

Komite Audit diketuai oleh salah seorang Anggota

Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dan dua anggota profesional lainnya berasal dari luar Perseroan serta mempunyai

Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung

latar belakang Keuangan dan Teknik sesuai dengan

jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban

bidang industri Perseroan. Dalam Pelaksanaan

Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan

tugasnya, Komite Audit bekerja secara profesional dan

perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan

independen.

perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana

independensi sesuai dengan ketentuan peraturan

yang tertuang dalam Piagam Komite Audit (Committee

perundang-undangan yang berlaku.

Audit Charter) yang disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris No. PER 02/KOM/PPA/XI/2014.

Guna menguatkan/mendukung penerapan ketentuan

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan

tentang independensi Komite Audit tersebut di atas,

efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian

telah dibuat Surat Pernyataan Independensi Komite

internal serta pelaksanaan tugas auditor internal dan

Audit yang dijabarkan aspek independensi sebagai

eksternal.

berikut: 1. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Tidak memiliki hubungan kepengurusan di

2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal dan Auditor Eksternal. 3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan

Perseroan, anak perusahaan maupun perusahaan

penyempurnaan sistem pengendalian manajemen

afiliasi

beserta penerapannya.

3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan. 4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit. 5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah.

4. Menganalisis, menilai, membuat rekomendasi dan menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai dengan tugas dan wewenangnya 5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak eksternal maupun internal Perseroan. 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris. 7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan sebelum tahun buku berjalan.


123

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2015

Output atau hasil kegiatan Komite Audit tersebut di atas

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana

selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat atau laporan

yang diamanahkan dalam Piagam Komite Audit,

yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, antara lain

dijabarkan ke dalam rencana kegiatan tahun 2015.

berupa Surat Atensi, Surat Tanggapan, Komentar, dan

Selama tahun 2015, Komite Audit telah melaksanakan

Laporan Hasil Kegiatan.

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembahasan Hasil Internal Assessment GCG Perseroan 2. Pembahasan Laporan Kegiatan SPI Tahun 2014; dan 3. Pembahasan Progress Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun 2014; dan

Rapat Komite Audit Komite Audit mengadakan rapat secara berkala mengacu pada Piagam Komite Audit. Pertemuan dengan auditor

eksternal minimal sebulan sekali pada saat ada jadwal pemeriksaan audit. Dalam pelaksanaan rapat Komite

4. Rapat Internal Komite Audit

Audit dapat mengundang Manajemen Perseroan melalui

5. Pembahasan mengenai Kebijakan-kebijakan Dewan

Satuan Audit Internal untuk memberikan informasi yang

Komisaris;

diperlukan.

6. Pembahasan Business Plan dan Penanganan PT MNA; 7. Pembahasan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014;

jenis rapat dengan total berjumlah 27 kali rapat. Mayoritas Anggota Komite Audit menghadiri pertemuan

8. Pembahasan Laporan Manajemen Risiko;

tersebut. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite

9. Konsultasi Pembahasan Lanjutan Rapat RJPP 2015-

Audit Perseroan telah dicatat dan didokumentasikan

2019;

dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit.

10. Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2015;

Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan

11. Pembahasan Tindak Lanjut Penunjukan KAP;

didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit

12. Pembahasan Progress Penanganan BUMN Kelolaan;

yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan

13. Pembahasan Kajian Kebijakan dan Pelaksanaan

pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat

Manajemen Risiko; 14. Pembahasan RJPP 2015-2019 dan RKAP Tahun 2015; 15. Harmonisasi Rencana Kerja 2016 antara Internal Audit dan Komite Audit dan Manajemen Risiko dengan Komite Pemantau Risiko & GCG.

124

Selama tahun 2015, Komite Audit melakukan berbagai


akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.





Tabel Kehadiran Rapat Komite Audit No

Nama

Kehadiran

Jumlah

Presentasi (%)

1

Dedi Rudaedi

27

27

100

2

Iko Marita Mustokoweni

18

27

90

3

Hendy M. Fakhruddin

25

27

93

Program Pelatihan Komite Audit

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Komite Audit, Perseroan memberikan kesempatan kepada anggota Komite Audit mengikuti pelatihan dan seminar. Berikut ini adalah daftar pelatihan yang telah diikuti anggota Komite Audit. Nama Dedi Rudaedi

Jabatan Ketua Komite Audit

Tempat dan Tanggal Pelatihan

Nama Pelatihan Training and Directorship Certification for Director and Commissioners

Jakarta 13-14 Agustus 2015

Pelaksana Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (“LKDI”)

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG

Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau

Komite Pemantau Risiko dan GCG ditetapkan dengan

Risiko dan GCG

Peraturan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/

Komite Pemantau Risiko dan GCG dibentuk berdasarkan

VI/2011 tanggal 2011 tentang Komite Pemantau Risiko

peraturan-peraturan/perundangan sebagai berikut:

dan GCG PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun

dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir

2007 tentang Perseroan Terbatas.

masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan

Peraturan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/

keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak

VI/2011 tanggal 2011 tentang Komite Pemantau Risiko

memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak

dan GCG PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

kompeten dalam menjalankan tugasnya. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Adapun isi dari Piagam (Charter) Komite Pemantau

Komposisi susunan anggota Komite Pemantau Risiko

Risiko dan GCG adalah sebagai berikut:

dan GCG dari 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap

BAB I

PENDAHULUAN

sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite.

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA JABATAN

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

GCG adalah sebagai berikut:

BAB IV

RAPAT, PELAPORAN ANGGARAN

BAB V

PENUTUP

RENCANA

KERJA

DAN Nama

Jabatan


Ketua

Ahmad Malkan Lubis

Anggota-membidangi Manajemen Risiko

Triza Noviasari

Anggota-membidangi GCG

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.


125

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Profil Ringkas Komite Pemantau Risiko dan GCG Profil Hendrika Nora Osloi Sinaga dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris.

Hendrika Nora Osloi Sinaga Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG

Ahmad Malkan Lubis lahir di Medan, tanggal 15 Maret 1953. Saat ini berdomisili di Depok. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG sejak 1 September 2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 03/KEP.KOM/ PPA/IX/2014. Menyelesaikan pendidikan strata-1 di bidang Ekonomi dari University of the District of Columbia tahun 1986. Memperoleh gelar Master of Art jurusan Ekonomi pada Virginia Polytechnic Institute and State University di Virginia, Amerika Serikat (1986-1988) dan Doktor jurusan Ekonomi pada University of Maryland, Amerika Serikat (1989-1993). Ahmad Malkan Lubis, 62 tahun Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Rita & Yadi Konsulindo yang khusus menangani International Trade Remedy (Anti-dumping dan Countervailing Duties) dan juga menjadi anggota tim ahli pada Tim Kerja Indonesia Nasional Single Window dan Sistem Logistik Nasional. Triza Noviasari lahir di Padang, 5 Agustus 1986. Saat ini berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai anggota pada Komite Pemantau Risiko dan GCG sejak 16 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/KEP.KOM/PPA/ VII/2014. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang (2008). Saat ini menjabat sebagai Analis Data BUMN pada Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN.

Triza Noviasari, 29 tahun Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG

126






Periode Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

pengawasan yang kompeten dan independen.

dan GCG

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko dan

Berdasarkan Board Manual Perseroan dinyatakan

GCG, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau

bahwa masa jabatan anggota Komite PR dan GCG

Risiko dan GCG adalah:

yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris

1. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan,

paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

strategi dan pedoman manajemen risiko dan GCG

satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan

yang ditetapkan oleh Perseroan.

tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2. Melakukan kajian atas kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko dan GCG yang ditetapkan oleh Perseroan.

Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

3. Melakukan kajian atas mitigasi risiko terhadap

Komite Pemantau Risiko dan GCG menjalankan

rencana investasi manajemen Perseroan, termasuk

tugas dan tanggung jawabnya secara independen

namun tidak terbatas pada investasi entitas anak,

dan profesional sesuai dengan peraturan perundang

investasi pada BUMN, investasi pada perusahaan

undangan. Komite Pemantau Risiko dan GCG diketuai

R/R serta investasi penyertaan saham.

oleh salah seorang Komisaris dan anggotanya terdiri

4. Melakukan kajian atas informasi risiko dan

dari profesional dengan latar belakang sesuai dengan

menajemen risiko Perseroan serta strategi GCG

bidang industri Perseroan.

yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan yang diterbitkan melalui diskusi bersama manajemen.

Independensi anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG tercermin dalam aspek berikut: 1. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Tidak memiliki hubungan kepengurusan di

5. Melakukan kajian atas upaya sosialisasi budaya GCG di Perseroan. 6. Melakukan kajian terhadap perangkat kegiatan GCG meliputi Code of Conduct, Board Manual serta GCG

Code.

Perseroan, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi. 3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan. 4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit. 5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko dan GCG Sepanjang tahun 2015, Komite Pemantau Risiko dan GCG telah melakukan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Melakukan rapat berkala maupun khusus bersama Komite Audit dengan pihak lain yang terkait. 2. Melakukan kajian dan tindak lanjut perbaikan atas Laporan Assessment Penerapan Good Corporate Governance di PT Perusahaan Pengelola Aset

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG Komite Pemantau Risiko dan GCG bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya agar pengelolaan Perseroan dapat berlangsung dengan

(Persero) Tahun 2014. 3. Melakukan pemutakhiran Charter Komite Pemantau Risiko dan GCG, 2015. 4. Menyiapkan Indikator dan Metode Evaluasi Kinerja Tahunan Anggota Komite dan Komite. 5. Melaksanakan kunjungan kerja:

efisien dan efektif melalui sistem dan pelaksanaan


127

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Kunjungan Ketua Komite PR&GCG/Dewan Komisaris ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (“PT TPPI”) di Tuban-Surabaya.

Pada tanggal 8-10 Oktober 2015

Kunjungan Ketua Komite PR&GCG/Dewan Komisaris ke PT Polytama Propindo (“PT PP”) di BalonganCirebon

Pada tanggal 18-19 Desember 2015

6. Ikut membahas RKAP Perseroan tahun 2016. 7. Mengajukan permintaan pengadaan penilai GCG independen untuk tahun buku 2015 kepada manajemen mengingat penilaian pelaksanaan GCG oleh penilai independen pada Perseroan terakhir kali dilakukan untuk tahun buku 2013. 8. Menyiapkan RKAP Komite Pemantau Risiko dan GCG tahun 2016. Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG Komite Pemantau Risiko dan GCG melakukan rapat koordinasi secara bekala. Dalam pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat mengundang Manajemen Perseroan untuk memberikan informasi yang diperlukan. Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak. Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko dan GCG telah menyelenggarakan rapat yang dilaksanakan secara gabungan dengan Komite Audit sebanyak 28. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Tabel Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG Kehadiran

Jumlah

Presentasi (%)

1

No Hendrika Nora Osloi Sinaga

Nama

22

28

79

2

Ahmad Malkan Lubis

23

28

82

3

Triza Noviasari

17

28

61

Program Pelatihan Komite Pemantau Risiko dan GCG

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Komite Pemantau Risiko dan GCG, Perseroan memberikan kesempatan kepada anggota Komite mengikuti pelatihan dan seminar. Berikut ini adalah daftar pelatihan yang telah diikuti anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG. Nama Hendrika Nora Osloi Sinaga

Jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG

Nama Pelatihan Training and Directorship Certification for Director and Commissioners

Tempat dan Tanggal Pelatihan Jakarta 13-14 Agustus 2015

Pelaksana Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (“LKDI”)

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Saat ini Perseroan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan fungsi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan secara kolektif oleh Dewan Komisaris.

128






KOMITE DEWAN KOMISARIS LAINNYA Saat ini Perseroan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan fungsi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas memberi dukungan pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Saat ini Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Herudi Kandau Nugroho yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 15/KEP.KOM/PPA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Profil Sekretaris Dewan Komisaris Herudi Kandau Nugroho lahir di Banyumas, 8 Desember 1984. Saat ini berdomisili di Tangerang Selatan. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 27 Desember 2013 berdasarkan SK nomor 15/KEP.KOM/PPA/XII/2013. Menyelesaikan pendidikan DIII spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN (2005), dan Program Sarjana jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana (2010). Saat ini tengah menjalani pendidikan Program Pascasarjana bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia (2015).

Herudi Kandau Nugroho, 31 tahun Sekretaris Dewan Komisaris

Selain menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris saat ini juga menjabat sebagai Plt. Kasubbid Mutasi SDM Eksekutif BUMN, Kementerian BUMN.

Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Dewan Komisaris 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen penting lainnya. 4. Menyusun Rancangan rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. 5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan

Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membantu Dewan

Komisaris. 6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris

Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara rinci fungsi Sekretaris Dewan Komisaris antara lain: 1. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat Dewan Komisaris


129

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris Selama tahun 2015, Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas sebagai berikut: 1. Mengadministrasikan undangan rapat Dewan Komisaris. 2. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Membuat surat-surat keluar dan mendokumentasikan surat-surat Dewan Komisaris. 4. Menyiapkan bahan rapat dan menyusun risalah rapat Dewan Komisaris. 5. Mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 6. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. 7. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

SEKRETARIS PERUSAHAAN Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting untuk memastikan aspek keterbukaan dari Perusahaan. Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Divisi Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Rizal Ariansyah. Profil Sekretaris Perusahaan

Rizal Ariansyah lahir di Surabaya, 24 Juni 1974. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak April 2013 berdasarkan SK-15/PPA/0413 tanggal 17 April 2013. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (tahun 1996) dan S2 Magister Hukum dari Universitas Indonesia (tahun 2006).

Rizal Ariansyah, 41 tahun Sekretaris Perusahaan

130

Karirnya di Perseroan bermula saat menjadi Kepala Sub Bagian Hukum PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2005) dan Kepala Bagian Hukum-2/ Kepala Group PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2005-2009). Sebelumnya menjadi Partner di Radjiman Bilitea & Partners Law Firm (2009-2012) dan Kepala Group Hukum di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2004).






Dasar Hukum Penunjukkan

SK-15/PPA/0413 tanggal 17 April 2013. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut: No

Kegiatan

RKAP 2015

Realisasi 2015

1

Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi yang dilaksanakan sekurangkurangnya sekali dalam setiap bulan

12

28

2

Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Dewan Komisaris & Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan

12

12

3

Membuat Risalah Rapat Direksi

12

28 Risalah Rapat Direksi dengan status Final

4

Mengelola Dokumen Perusahaan: Penatausahaan dokumen setiap kali dokumen diterima

Seluruh dokumen Perusahaan yang diterbitkan oleh seluruh satuan kerja

Penatausahaan seluruh dokumen Perusahaan

5

Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi

2 Keputusan RUPS dan 12 Risalah Rapat Direksi

3 Keputusan RUPS dan 28 Risalah Rapat Direksi

6

Membuat Laporan Manajemen: a. Triwulan b. Tahunan

a. 3 Laporan Manajemen Triwulan b. 1 Laporan Manajemen Tahunan

a. Laporan Triwulan I, II, III b. 1 Laporan Manajemen Tahunan

7

Membuat Annual Report

1 Annual Report

1 Annual Report

8

Melaksanakan Program Pengenalan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru setiap ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru

Setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru

Pada tahun 2015 tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru

9

Menyalurkan dana Program Kemitraan pinjaman.

Penyaluran diatas 90% dari dana tersedia

Realisasi penyaluran dana PK sebesar 52.19%

10

Monitoring Kolektibilitas Pinjaman Program Kemitraan.

Kolektibilitas Pinjaman diatas 70% dari dana yang disalurkan

Realisasi kolektibilitas pinjaman sebesar 99.38%

11

Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan.

Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan diatas 50% dari dana tersedia

Realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan sebesar 30%

12

News Monitoring

Rutin dilakukan harian


13

News Analysis

Rutin dilakukan bulanan

Rutin dilakukan bulanan

14

Publikasi Info Corporate Secretary

Rutin dilakukan menyesuaikan kegiatan Perseroan

Rutin dilakukan menyesuaikan kegiatan Perseroan

15

Transparansi Informasi: Website Perseroan & Portal BUMN

Update dan Maintenance Data

Update dan Maintenance Data

16

Transparansi Informasi: pengelolaan email [email protected]



17

Dukungan pada kegiatan acara peringatan2 hari besar nasional

Disesuaikan dengan program acara Pemerintah

Pelaksanaan: • Upacara HUT RI ke-70 • Upacara Kesaktian Pancasila • Upacara Hari Pahlawan

18

Company Visit

Disesuaikan dengan kegiatan perusahaan

• Kunjungan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta • Kunjungan Mahasiswa pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung

19

Infrastruktur Branding

Pembuatan Company Profile dan Re Design Website

On progress. Masih koordinasi dengan business unit/team product development yang mempersiapkan list of product.


131

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


No

Kegiatan

RKAP 2015

Realisasi 2015

20

Dukungan Kegiatan Perusahaan

Disesuaikan dengan kebutuhan

• Menjadi PIC bersama PT KAI dan PT SIER dalam rangka perayaan HUT RI ke 70 di SUMUT ”BUMN Hadir Untuk Negeri” • Menjadi PIC bersama PT KAI dan PT SIER dalam rangka Siswa Mengenal Nusantaradi SUMUT ”BUMN Hadir Untuk Negeri”

21

Protokoler Direksi

Pendampingan Direksi pada acara formal/ informal perseroan

Dilaksanakan sesuai kebutuhan termasuk pendampingan dalam company visit

22

Kegiatan Legal Counsel

Pemberian dukungan aspek hukum pada kegiatan Perseroan

Dukungan aspek hukum pada seluruh kegiatan Perseroan yaitu antara lain: • BUMN yang sedang dalam proses Restrukturisasi/Revitalisasi, dan • Kegiatan investasi Perseroan

Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan, Perseroan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan seminar. Berikut ini adalah daftar pelatihan yang telah diikuti Sekretaris Perusahaan. No 1

Nama Pelatihan

Corporate Secretary

Penyelenggara Indonesian Capital Market Electronic Library

Struktur Organisasi Divisi Corporate Secretary and Legal

Tempat Pelatihan Jakarta

4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen

Counsel

Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada

Divisi Corporate Secretary and Legal Counsel terdiri dari

Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, dan risalah

unit kerja sebagai berikut:

rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

• Grup Corporate Internal;

• Grup Corporate Communication; dan • Grup Legal Counsel.

5. Memberikan advis hukum kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan 6. Mengkoordinasikan fungsi dukungan aspek hukum dalam kegiatan operasional Perseroan.

Tugas General Manager Corporate Secretary and Legal

tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

penerapan prinsip-prinsip GCG.

Seiring dengan kegiatan Perseroan saat ini yang

Counsel adalah:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan

2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau

yang ditawarkan, maka kondisi ini meningkatkan

sewaktu-waktu bila diminta.

risiko Perseroan sebagai media atau tujuan kegiatan

3. Sebagai penghubung (liaison officer).

132

ditandai dengan semakin kompleksnya jasa Perseroan


pencucian uang dan pendanaan terorisme.



Dalam rangka mencegah Perseroan dijadikan sasaran



KOMITE DIBAWAH KOORDINASI DIREKSI

kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka Perseroan tunduk pada:

Komite Direksi

• UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Hingga akhir tahun 2015 Direksi belum membentuk

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. • UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

komite-komite yang struktur organisasinya langsung berada di bawah Direksi. Hal ini disebabkan Direksi

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan

belum memandang perlu dibentuknya komite-

Terorisme.

komite tersebut, sehubungan dengan dinamika Perusahaan yang masih dapat dikendalikan dengan

Dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian

struktur organisasi yang ada. Namun demikian, guna

uang, Perseroan dalam beberapa kegiatan usahanya

memastikan pelaksanaan kewenangan Direksi dalam

melakukan tindakan preventif dengan cara memberikan

pengurusan Perseroan, Direksi telah memiliki pedoman

persyaratan kepada mitra atau calon investor yang

kerja Direksi yang isinya antara lain mengatur mengenai

akan bekerjasama atau membeli asset dalam program

tatacara Rapat Direksi dan batasan waktu pengambilan

penjualan yang dilakukan Perseroan, untuk menyatakan

keputusan oleh Direksi diluar Rapat Direksi.

bahwa sumber dana mitra atau calon investor bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang

DIVISI INTERNAL AUDIT (DIVISI IA)

sebagaimana di maksud dalam UU No. 8 tahun 2010

Fungsi Audit Internal di Perseroan dijalankan oleh Divisi

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

IA. Divisi IA dipimpin oleh seorang General Manager

Pencucian Uang.

(GM) Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Di dalam melaksanakan Audit Internal, Divisi IA selalu

Perseroan tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak

diposisikan sebagai mitra strategis bagi manajemen

memberikan donasi atau bantuan untuk kepentingan

yang dipercaya, profesional, obyektif, dan independen

politik. Terkait dengan kepedulian terhadap masalah

yang dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian

sosial merupakan bagian penting dari tugas dan

tujuan Perseroan dengan meningkatkan efektifitas

tanggung jawab Perseroan kepada masyarakat. Uraian

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola

lebih lengkap terkait kegiatan sosial tercantum dalam

perusahaan yang baik.

Bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Profil Kepala Divisi Internal Audit (Divisi IA)

Lahir di Singaraja, 2 September 1961. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai General Manager Internal Audit sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-31/PPA/0415 tanggal 27 April 2015, dengan persetujuan Dewan Komisaris S-14/PPA/KOM/0415 tanggal 7 April 2015. Menyelesaikan pendidikan Akuntan dari STAN pada tahun 1989, Diploma on Govermental Auditing Tahun 1993 di Adelaide South Australia, serta Magister Manajemen STIE IBII 1997. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Grup pada Divisi Internal Audit (2008-2015); Kepala Unit pada Divisi IA (2004-2008). Catatan: Untuk periode sampai dengan 30 April 2015, GM IA adalah Qadrisna. Made Sumadi Arta, 55 tahun General Manager Divisi Internal Audit (Divisi IA)


133

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Dasar Hukum Penunjukkan

Merujuk pada Ketentuan pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 jo PER-09/ MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Jumlah Pegawai Unit Audit Internal

Jumlah personil pada Divisi IA saat ini berjumlah 4 (empat) orang auditor, masing-masing terdiri dari 1 General

Manager, 1 Specialist dan 1 Junior Specialist. Divisi IA juga didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang juga bertugas pada Divisi Risk Management. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi

Dari 4 (empat) orang tenaga auditor, 3 di antaranya memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut: • Auditor Ahli, CIA, CRMA, CA : 1 orang • Auditor Ahli, ERMAP, CA

: 1 orang

• Auditor Ahli, CA

: 1 orang

Keterangan: No

Nama Sertifikat Profesi

Lembaga Penerbit

1.

Auditor Ahli

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2.

Chartered Accountant (CA)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

3.

Certified Internal Auditor (CIA)

The Institute of Internal Auditors (IIA)

4.

Certification in Risk Management Assurance (CRMA)

The Institute of Internal Auditors (IIA)

5.

Enterprise Risk Mangcement Associate Professional (ERMAP)

ERM Academy, Singapore

Struktur Organisasi Divisi Internal Audit (Divisi IA)

Organisasi Divisi Internal Audit (Divisi IA) ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-28/PPA/0415 dan No. SK-31/PPA/0415 sebagai berikut:

GM Internal Audit Made Sumadi Arta

Specialist Madya Vacant

Specialist Bayu Triastoto

Junior Specialist Hadi Wijaya

134


Junior Specialist Seno Prabowo





Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015

Divisi IA berperan memastikan dan memberikan

Rencana Kerja Tahunan Intenal Audit yang merupakan

konsultansi yang independen dan obyektif bagi

bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai

(“RKAP”) Perseroan tahun 2015 telah ditetapkan dan

tambah dan memperbaiki operasional bisnis Perseroan.

dilaksanakan sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Divisi IA sesuai Internal

1. Penugasan Audit/Review sebanyak 8 (delapan)

Audit Charter meliputi:

penugasan, termasuk melaksanakan pemantauan

1. Menyusun rencana audit internal tahunan.

terhadap tindak lanjut unit-unit kerja atas

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen

rekomendasi dalam laporan audit/review Internal

risiko, pengendalian dan tata kelola Perusahaan

Audit yang dilakukan secara bulanan. Monitoring

sesuai dengan kebijakan Perseroan.

tindaklanjut dilakukan sampai dengan rekomendasi

3. Melakukan audit keuangan, audit operasional dan audit/review dengan tujuan tertentu pada satuan kerja dan/atau kegiatan, sesuai dengan rencana audit internal tahunan. 4. Memberikan opini dan/atau kesimpulan yang objektif tentang kegiatan yang diaudit dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait. 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan

yang telah disepakati oleh unit kerja terkait selesai ditindaklanjuti. 2. Penugasan Konsultasi (Consulting) sesuai dengan permintaan unit-unit kerja dan/atau arahan Direktur Utama. 3. Manajemen internal audit yang meliputi administrasi penugasan, pemutakhiran kebijakan dan prosedur, pemutakhiran rencana, serta pelaporan kegiatan. 4. Kegiatan lain yang meliputi: counterpart auditor eksternal (BPK RI/Inspektorat Jenderal Kementerian

pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas

Keuangan/KAP) sesuai dengan penugasan mereka,

rekomendasi yang diberikan.

rapat dengan Komite Audit dan Direktur Utama

7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. 8. Melakukan tugas lain yang dipandang perlu oleh

sesuai kebutuhan, serta monitoring tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal (bila masih ada yang terbuka).

Direktur Utama Perseroan. 9. Menyampaikan laporan kegiatan triwulanan

Kegiatan Pendukung Audit Lainnya

tentang pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama

Selain Kegiatan Audit rutin, kegiatan pendukung audit

Perseroan dengan tembusan kepada Komite Audit.

lainnya antara lain adalah meningkatkan manajemen

10. Baik dalam penugasan audit maupun konsultasi,

audit dengan berbantuan aplikasi komputer (Audit

Divisi AI hanya bertanggungjawab pada

Management System), serta setiap auditor mengikuti

rekomendasi dan/atau masukan serta opini dan/

pendidikan profesional berkelanjutan untuk memenuhi

atau kesimpulan yang dihasilkan dari prosedur yang

Standar Profesi Audit Internal.

dilakukan secara memadai dari penugasan tersebut.


135

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Program Pelatihan Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Nama Pelatihan

Jumlah Peserta dari Perseroan PPA

Penyelenggara

Interpretasi KPKU

Jakarta, 4-6/03/15 dan Bandung, 26-28/08/15

Forum Ekselen BUMN

1 (satu) orang 1 (satu) orang

International Seminar: The Relevance of Professional Accountant in a Hyper Connected World

Jakarta, 16/11/2015

IAI-IFAC

2 (dua) orang

Workshop FKSPI: Bedah Buku Si Kencur (Sistem Kendali Kecurangan) dan Pengenalan ASEAN GCG Scorecard

Jakarta, 14/12/15

FKSPI Komisariat Asgarajaskeu Plus

2 (dua) orang

IIA Indonesia National Conference 2015

Yogyakarta,19-20/08/15

IIA Indonesia

1 (satu) orang

IIA Indonesia Round Table Discussion: Strengthening Internal Audit Competency Toward AEC 2016

Jakarta, 17/12/15

IIA Indonesia

1 (satu) orang

CIA Review

Jakarta, Feb-Juni 2015

PPA-UI

1 (satu) orang

Dasar-dasar Audit

Bogor, 12-23/01/2015

PPAK

1 (satu) orang

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip

Salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang

kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit dan

baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian

Komite Pemantau Risiko dan GCG. Sedangkan Direksi

internal berjalan secara efektif. Penerapan sistem

menerapkan sistem pengendalian internal melalui

pengendalian internal diarahkan untuk memastikan

penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan secara

bahwa Perseroan telah memiliki kehandalan laporan

konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi

dan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan

yang berlaku, antara lain terkait dengan kegiatan usaha

yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas kegiatan

perusahaan dan manajemen risiko, rencana strategis,

operasional.

pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Untuk itulah Perseroan terus berupaya menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dengan

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian

melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh

intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan

Insan Perseroan mengacu pada prinsip-prinsip Internal

aset perusahaan. Lingkungan pengendalian intern

Control-Integrated Framework yang diterbitkan oleh The

dalam perusahaan dilaksanakan dengan disiplin dan

Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the

terstruktur, integritas yang tinggi, nilai etika serta

Treadway Commission.

kompetensi karyawan.

Perseroan melakukan evaluasi atau penilaian atas

Divisi Internal Audit (Divisi IA) merupakan bagian dari

efektivitas pengendalian internal pada tingkat

Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang dibentuk

korporat maupun tingkat operasional/aktivitas dengan

untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi

menerapkan dan memelihara sistem pengendalian

kewajibannya kepada Pemegang Saham yang

internal dan prosedur pelaporan keuangan yang

bertanggung jawab dalam melaksanakan Audit Internal

memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

di Perusahaan.

Penerapan pengendalian internal yang dilakukan

Divisi IA melakukan upaya peningkatan pengendalian

oleh Dewan Komisaris adalah dengan melakukan

internal (internal control) dalam berbagai kegiatan

pengawasan dan penasehatan terkait proses kecukupan

operasional perusahaan. Pengendalian internal di

dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan,

lingkungan Perseroan senantiasa dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha perusahaan.

136






Penjelasan Kesesuaian dengan Sistem Internasional COSO

Selain merujuk pada Peraturan Bank Indonesia, Sistem Pengendalian Internal Perseroan dan entitas anak dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja internal yang ditetapkan COSO (Committee

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Pengendalian Internal merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh Direksi, Manajemen dan personil secara berkesinambungan (on going basis) dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan. Pengendalian internal tersebut mencakup aspek pengendalian lingkungan, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kesesuaian pelaksanaan pengendalian internal Perseroan dengan kerangka kerja pengendalian internal COSO adalah sebagai berikut:

4. Informasi dan komunikasi

1. Pengendalian lingkungan

Perseroan memastikan kualitas informasi dan

Perseroan selalu menjunjung tinggi nilai integritas

efektivitas komunikasi terhadap penanganan

dan etika untuk semua karyawan, memastikan

risiko dan pengendalian internal terhadap setiap pemangku kepentingan.

seluruh karyawan memiliki kompetensi pada setiap tingkatan jabatan di dalam perusahaan, memiliki

5. Pemantauan

struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan yang

Perseroan menerapkan sistem pengawasan yang

jelas, kebijakan sumber daya manusia, dan bekerja

berlangsung terus-menerus melalui Audit Internal serta

sesuai dengan filosofi yang dimiliki perusahaan.

Unit Compliance and Business Process Improvement.

2. Penilaian risiko

Hasil dari proses pengawasan ini juga dilaporkan

secara rutin kepada Direksi dan Komite Audit.

Di dalam pengendalian keuangan, operasional, dan kepatuhan, Perseroan mengidentifikasi tujuan secara keseluruhan dan setiap proses bisnis yang dijalankan, serta mengidentifikasi risiko yang

AUDITOR EKSTERNAL

ada untuk setiap proses, dan mengelola setiap

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek

perubahan untuk meminimalisir risiko dari setiap

keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan

perubahan yang ada.

pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor

3. Pengendalian aktivitas

Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir

Perseroan memastikan pengendalian internal

Jusuf, Mawar & Saptoto telah melakukan pemeriksaan

dijalankan dengan baik di dalam Perseroan

audit laporan keuangan Perseroan sebanyak 5 (lima)

melalui pembuatan prosedur dan kebijakan

periode tahun buku berturut-turut (2011-2015). Tahun

untuk semua unit bisnis, keamanan atas aplikasi

2015 adalah periode ke-lima bagi KAP Aryanto, Amir

data dan jaringan, melakukan pemeliharaan atas

Jusuf, Mawar & Saptoto melakukan pemeriksaan audit

setiap perubahan aplikasi bisnis yang dijalankan,

laporan keuangan Perseroan.

memastikan kelangsungan bisnis, dan melakukan evaluasi secara berkala untuk setiap tenaga

outsourcing yang dimiliki perusahaan.


137

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Data Auditor Eksternal Perseroan sebagai berikut: Tahun

Kantor Akuntan Publik

Nilai Kontrak (Rp)

Partner Pelaksana

2011

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

495.000.000

Saptoto Agustomo

2012


495.000.000

Saptoto Agustomo

2013


495.000.000

Maurice Ganda Nainggolan

2014


495.000.000

Arief A. Dhani

2015


709.500.000

Saptoto Agustomo

Jasa Lain

Selain melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan, auditor eksternal juga memberikan jasa berupa: - Audit atas kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatuhan terhadap pengendalian intern sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing No. 62 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia - Melakukan prosedur yang disepakati bersama atas Laporan Evaluasi Kinerja Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk evaluasi atas Rencana Kerja Anggaran dan Investasi - Melakukan audit atas laporan keuangan PKBL tahun buku 2015.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN/ENTITAS ANAK/ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG SEDANG MENJABAT PADA PERIODE LAPORAN TAHUNAN Perkara Penting

Perkara Penting adalah permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum baik melalui jalur Pengadilan ataupun Arbitrase. Sementara Nilai Perkara merupakan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Perseroan sebagai pihak tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Perseroan sebagai pihak penggugat, baik kerugian materiil maupun imateriil. Perkara yang Dihadapi Perseroan

Sepanjang tahun 2015 Perseroan menghadapi 5 (lima) perkara perdata dan 2 (dua) perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). No

138

Nama Perkara dan Posisi Perseroan

Status

Pengaruh Terhadap Perseroan

1

Perkara No. 895/Pdt.G/2005 PN Jkt Sel PT PPA selaku Turut Tergugat

Proses Kasasi

-

2


Proses Kasasi

-

3


Proses Kasasi

-

4

Perkara No. 265/Pdt.G/2012 PN Jkt Sel PT PPA selaku Tergugat 2

Proses Peninjauan Kembali

-

5

Perkara No. 237/Pdt.G/2012 PN Jkt Ut PT PPA selaku Pelawan

Proses Banding

-

6

Perkara No. 05/Pdt.Sus/PKPU/2014 PN Niaga Surabaya PT PPA selaku Kreditor

Perdamaian (Homologasi)

-

7

Perkara No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2013 PN Niaga Jkt Pst PT PPA selaku Kreditor

Perdamaian (Homologasi)

-






Perkara di Anak Perusahaan

Berikut ini rincian perkara yang dihadapi Anak Perusahaan selama tahun 2015, antara lain: Nama Perkara dan Posisi Perseroan

Pengaruh Terhadap Perseroan

No

Nama Anak Perusahaan

1

PT Nindya Karya

Pekerjaan Pembangunan Gedung Zona 5 RSUD Dr. Soesilo, Slawi Tegal PT Nindya Karya selaku Penggugat

2

PT PPA Finance

Tidak ada perkara

-

-

3

PT PPA Kapital

Tidak ada perkara

-

-

Perkara yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Status Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 33/pdt.G/2015/PN.SLW tanggal 1 Desember 2015

Para Tergugat harus menyelesaikan kewajiban kepada PT Nindya Karya sebesar Rp16.284.268.300,-

CODE OF CONDUCT

Perseroan

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris maupun Direksi

Menjadikan GCG Sebagai Budaya

yang menjabat tidak memiliki pemasalahan hukum baik

Perseroan selalu berupaya menciptakan budaya

perdata maupun pidana.

Perusahaan yang menjunjung tinggi integritas. Pendekatan internalisasi budaya dilakukan melalui

AKSES DATA DAN INFORMASI PERSEROAN

intervensi pada ketiga aspek yaitu kepemimpinan,

Dalam upaya mendukung kemudahan dan transparansi

budaya Perseroan selain tertulis dalam kebijakan

dalam mengakses informasi bagi para pemangku

dan prosedur juga menjadi suatu disiplin (soft skills)

kepentingan (stakeholders) mengenai perkembangan

yang dipraktikkan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan

dan pelaksanaan pengelolaan, Perseroan senantiasa

karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

sistem dan karyawan. Dengan pendekatan tersebut,

memberikan dukungan penyediaan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders), secara tepat

Adapun nilai-nilai Perseroan adalah:

waktu dan tepat sasaran yang didukung oleh sistem teknologi informasi yang kuat dan handal. Perseroan menyadari bahwa penyebaran informasi kepada stakeholders merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi. Media Informasi

Manajemen Perseroan menyediakan saluran komunikasi dengan menggunakan teknologi informasi maupun

Stewardship

Melaksanakan amanah para stakeholder dan meninggalkan legacy.

Entrepreneurship

Selalu mencari peluang untuk mengembangkan bisnis.

Excellence

Memberikan hasil yang terbaik dalam setiap tugas.

Integrity

Selalu menerapkan standar etika yang tinggi dan memenuhi komitmen setiap tugas.

Team Work

Komitmen untuk selalu bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

media cetak. Informasi tentang Perseroan dapat diperoleh melalui:

Code of Conduct Perseroan

1. Website dengan alamat: www.ptppa.com

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di lingkungangan

2. Layanan email [email protected]

Perseroan disusun untuk menyelaraskan antara

3. Media cetak umum

perilaku insan Perseroan dengan penerapan tata kelola

4. Annual Report

perusahaan yang baik. Dengan demikian, pedoman ini menjadi acuan dalam melakukan interaksi antara

Event Management

manajemen, pegawai dan para pemangku kepentingan

1. Media briefing dan press conference

(stakeholder) sesuai dengan nilai dan budaya Perseroan

2. Focus Group Discussion/seminar

serta prinsip-prinsip GCG.


139

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Pedoman ini berlaku bagi seluruh insan Perseroan mulai

Untuk tahun 2015, telah dilakukan sejumlah upaya

dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan

untuk menegakkan Code of Conduct di lingkungan

dalam bekerja dan berinteraksi dengan segenap

Perseroan. Di antaranya dalam bentuk:

stakeholders Perseroan. Code of Conduct mengatur

1. Sosialisasi ketentuan Code of Conduct dengan cara

kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Perseroan. Pedoman Perilaku berisi

diumumkan dalam media internal PPA World.

2. Distribusi ketentuan Code of Conduct kepada seluruh karyawan Perseroan.

hal-hal sebagai berikut: 1. Etika Usaha

Penanganan Pelanggaran

2. Komitmen, Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan

Pelanggaran Code of Conduct merupakan tindakan

Perseroan 3. Tata Perilaku Insan Perseroan Code of Conduct

indisipliner. Setiap insan Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran, wajib melaporkan kepada

berlaku bagi seluruh Insan Perseroan, mulai dari

atasan langsung atau Grup SDM, maupun Pimpinan

Dewan Komisaris, Direksi, General Manager, Group

Perseroan. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas

Head, dan seluruh Staf.

pelapor sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Pemberlakuan Code of Conduct

Sebagai pedoman, Code of Conduct disampaikan

Sebagai tindak lanjut, Grup SDM bertanggung jawab

secara terbuka serta disebarkan kepada seluruh insan

untuk:

Perseroan melalui berbagai saluran komunikasi yang

1. Memonitor kepatuhan atas Code of Conduct

tersedia agar setiap saat mudah diakses oleh seluruh

2. Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan

insan Perseroan.

3. Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Media sosialisasi pedoman perilaku tersebut antara lain

4. Melaporkan pelanggaran kepada Direksi

buku saku, situs Perseroan, buletin, maupun banner. Selain itu, manajemen juga menyampaikan penerapan

Penyimpangan Internal

etika bisnis kepada insan Perseroan secara berkala

Hingga 31 Desember 2015, tidak terdapat

melalui memo maupun surat edaran.

penyimpangan internal yang dilakukan oleh Insan Perseroan.

Penerapan Code of Conduct 2015

Untuk mewujudkan perilaku Insan Perseroan yang

WHISTLEBLOWING SYSTEM

berlandaskan etika bisnis, Perseroan telah menerapkan

Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau

sejumlah inisiatif strategis. Di antaranya adalah:

whistleblowing system merupakan upaya peningkatan

1. Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta

kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik

karyawan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan

di lingkungan Perseroan. Sistem ini memfasilitasi

yang Baik dalam setiap langkah Perseroan, yang

semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak

tertuang dalam Pakta Integritas yang diperbaharui

luar yang terkait dengan Perseroan untuk melakukan

setiap awal tahun.

pelaporan pelanggaran. Pelanggaran dimaksud meliputi

2. Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan Perseroan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

140


implementasi GCG dan Code of Conduct.



Perseroan telah memiliki Pedoman Sistem



3. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya

melalui Keputusan Direksi Nomor SK-27/PPA/0613

pelanggaran di Perseroan

tentang Kebijakan Sistem Pelaopran Pelanggaran (Whistleblowing System). Setiap laporan yang masuk

Maksud, Tujuan dan Manfaat Whistleblowing System

akan dipelajari, diklasifikasikan dan ditindaklanjuti

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dimaksudkan untuk:

melalui penyelidikan mendalam berdasarkan fakta-fakta

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong

yang diperoleh.

pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial, termasuk

Keputusan terhadap pemeriksaan atas pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil berdasarkan

hal-hal yang dapat merusak citra Perseroan. 2. Tersedia mekanisme deteksi dini (early warning

pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan

system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat

dan motif tindakan. Sanksi yang dijatuhkan dapat

suatu pelanggaran.

berupa teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), hingga

3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah

pemutusan hubungan kerja (PHK). Perseroan tidak akan

dugaan pelanggaran secara internal terlebih dahulu,

mentolerir setiap pelanggaran terkait dengan integritas.

sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.

Pengelola Whistleblowing System

Pengelolaan whistleblowing system di lingkungan Perseroan dilaksanakan oleh tim terpadu.

4. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran. 5. Meningkatkan reputasi Perseroan.

Keanggotaan dari Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran tersebut terdiri dari:

Sosialisasi Whistleblowing System

Ketua : General Manager Internal Audit

Sosialisasi sistem di internal Perseroan disampaikan

2. General Manager Human Capital

internal, portal, poster dan berbagai media lainnya.

Anggota : 1. General Manager Hukum

melalui berbagai media seperti website, majalah

3. General Manager Manajemen Risiko dan

Perseroan berkomitmen untuk menyebarluaskan

Kepatuhan

mekanisme WBS yang berlaku di Perseroan

Sekretaris : Personil dari Divisi Internal Audit yang ditunjuk oleh General Manager Internal

Ruang Lingkup Whistleblowing System

Audit untuk melaksanakan tugas-tugas

Ruang Lingkup Pelaporan yang akan ditindaklanjuti

administratif

oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran terkait dengan tindakan yang dapat merugikan Perseroan. Hal itu

Landasan Penyusunan Whistleblowing System

meliputi perbuatan atau perilaku melawan hukum,

1. Keinginan Perusahaan untuk terus menegakkan

perbuatan tidak etis/tidak bermoral, serta bertentangan

prinsip-prinsip GCG di seluruh lingkungan

dengan peraturan, kebijakan, maupun prosedur internal

Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan

atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan

integritas dan transparansi.

maupun stakeholders yang dilakukan oleh Insan

2. Sebagai komitmen Perseroan usuntuk menyediakan

Perusahaan.

media bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab.


141

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Mekanisme dan Sarana Whistleblowing System

keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau

Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat

organisasi. Informasi pelaksanaan tindak lanjut laporan

dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan.

akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang

Laporan ini ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan

identitasnya lengkap.

Pelanggaran dan disampaikan melalui salah satu diantara cara berikut:

Kinerja Whistleblowing System Tahun 2015

Email

: [email protected]

Selama tahun 2015 tidak ada laporan yang masuk

Surat

: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

terkait pelaporan pelanggaran di Perseroan.

up Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Jl. Jend Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG)

Website : www.ptppa.com

Perseroan meyakini bahwa penerapan GCG diawali

Sampoerna Strategic Square Lantai 9

dengan penerapan budaya perusahaan yang Dalam hal dugaan Pelanggaran dilakukan oleh personil

didalamnya terdapat tata nilai atau nilai-nilai utama

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, maka laporan

yang menjadi budaya Perseroan. Pelaksanaan sikap

dugaan Pelanggaran yang disampaikan melalui

yang tegas terhadap pengendalian Gratifikasi yang

mekanisme surat ditujukan langsung kepada Direktur

melibatkan Insan Perseroan dalam kegiatan Perseroan

Utama.

merupakan perkara penting bagi Perseroan. Gratifikasi adalah kondisi tertentu yang dapat melanggar Undang-

Alur Proses Whistleblowing System

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan lengkap, Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran

Untuk menangani pengendalian Gratifikasi, Perseroan

melakukan pemilahan data dan memutuskan

telah menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi

apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat

merujuk pada peraturan perundang-undangan yang

penyelidikan. Jika keputusannya adalah cukup bukti,

berlaku dan selaras dengan Pedoman Tata Kelola

maka laporan tersebut akan ditingkatkan statusnya ke

Perseroan dan Pedoman Perilaku serta nilai-nilai yang

tahap penyelidikan.

berlaku di Perseroan.

Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada

LANDASAN PENYUSUNAN

pelapor. Namun apabila terbukti, Komisi Pelaporan

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Pelanggaran akan melaporkan hasil temuannya tersebut

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara

kepada Direksi. Laporan yang berkaitan dengan jajaran

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,

manajemen di bawah Direksi disampaikan dalam bentuk

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direksi akan ditujukan kepada Dewan Komisaris.

Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

Perlindungan Terhadap Pelapor

Perseroan menyediakan fasilitas saluran pelaporan (surat dan email) yang independen, bebas, dan rahasia

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik

bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

yang aman. Selain itu, whistleblowing system juga

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota

142

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi




4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang



3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

rusak/busuk atau kadaluarsa (misalkan makanan dan

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat

Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan

lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

dengan menggunakan lampiran yang dicantumkan

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Tim

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

dari penerimaan Gratifikasi tersebut.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

4. Untuk penerimaan barang yang sudah kadaluarsa,

5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011

maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

Pengendali Gratifikasi selambat lambatnya 1 (satu)

Baik (Good Corporate Governance) pada Badan

hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan

Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah

lampiran yang dicantumkan dalam Pedoman

dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-09/

Pengendalian Gratifikasi. Tim Pengendali Gratifikasi

MBU/2012.

akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut

6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang

dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit. 5. Untuk penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan,

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas

penerima melaporkan kepada Tim Pengendali

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Gratifikasi sesuai dengan contoh format yang

Corporate Governance) pada BUMN.

dicantumkan dalam Pedoman Pengendalian

7. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B.143/0113/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal

Gratifikasi. 6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang

Himbauan Terkait Gratifikasi, yang ditujukan di

mudah rusak/busuk atau kadaluarsa dan Gratifikasi

antaranya kepada Direksi BUMN.

dalam kedinasan dilakukan dengan menggunakan form yang dicantumkan dalam Pedoman

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi.

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Insan Perseroan wajib melaporkan

Jumlah Pelaporan Gratifikasi

hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang

Pada tahun 2015, Tim Pengendali Gratifikasi menerima

yang diterima kepada Tim Pengendali Gratifikasi

1 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan hadiah

untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK apabila

yang diberikan oleh pihak ketiga. Hasil rapat Tim

diperlukan sesuai dengan aturan dalam Pedoman

Pengendali Gratifikasi yang diselenggarakan pada


tanggal 14 Juli 2015, diputuskan bahwa pemberian

2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh

tersebut dikembalikan kepada pihak pemberi.

Insan Perseroan melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan diketahui atasannya minimal setingkat

MANAJEMEN RISIKO

Kepala Grup selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja

Penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif

sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan

merupakan salah satu aspek penting bagi Perseroan

form penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format

untuk mengelola secara efektif, efisien dan konsisten

sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman

berbagai risiko yang dihadapi sebagai bagian yang


tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik.


143

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Penerapan praktik manajemen risiko bertujuan untuk

Dalam rangka melindungi dan memberi nilai tambah

memberikan perlindungan dan kesinambungan kegiatan

serta menjadi bagian dari pengambilan keputusan,

Perseroan dari kemungkinan timbulnya kejadian yang

penerapan manajemen risiko di Perseroan antara lain

dapat mengganggu tercapainya tujuan Perseroan yang

dilakukan pada aktivitas sebagai berikut:

diakibatkan dari berbagai aktivitas bisnisnya serta

• Penyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/proyek

menjaga tingkat risiko pada level yang dapat diterima

oleh Perseroan.

Dalam menyusun suatu usulan kegiatan/proyek, satuan kerja pengusul harus melakukan kajian risiko yaitu identifikasi dan analisis risiko yang dapat

Perseroan senantiasa menyusun, mengevaluasi, dan

timbul dari kegiatan yang diusulkan serta mitigasi

menyempurnakan kebijakan dan prosedur untuk

atas risiko tersebut. Selanjutnya Divisi Manajemen

mendukung kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan

Risiko akan melakukan review atas kecukupan kajian

efektivitas strategi manajemen risiko agar tetap sejalan

risiko yang dilakukan oleh satuan kerja pengusul

dengan perkembangan bisnis yang semakin kompleks.

sebagai masukan/pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Penerapan Manajemen Risiko

• Identifikasi dan Penilaian Risiko

Untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan

Secara berkala setiap satuan kerja/risk owner

manajemen risiko, Perseroan membentuk Divisi

melakukan identifikasi dan penilaian risiko dalam

Manajemen Risiko yang independen dan bertanggung

rangka menyusun profil risiko dari satuan kerjanya.

jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko oleh risk owner akan difasilitasi oleh Divisi Manajemen

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan

Risiko. Dalam pelaksanaan penilaian risiko tersebut,

secara efisien, efektif, dan konsisten, Perseroan telah

Perseroan menggunakan pendekatan Risk & Control

menyusun Kebijakan Manajemen Risiko dan telah

Self Assessment (RCSA).

ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-62/ PPA/1109 tanggal 16 Nopember 2009. Pada tahun

Perseroan juga senantiasa berupaya meningkatkan

2015, Perseroan telah melakukan pembaharuan

kualitas pengelolaan risiko dengan meningkatkan

terhadap Kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan

kompetensi dan pengetahuan di bidang manajemen

Surat Keputusan Direksi No. SK-49/PPA/0915 tanggal

risiko yang bertujuan untuk membangun budaya

17 September 2015. Kebijakan tersebut mengatur

manajemen risiko dan tata kelola risiko yang lebih baik.

tentang sistem manajemen risiko di Perseroan

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan sosialisasi

yang mengacu pada standar ISO 31000:2009 “Risk

dan internalisasi ke seluruh tingkatan karyawan agar

Management-Principles and Guideline” dan menjadi

tercipta pemahaman yang seragam terkait penerapan

pedoman bagi seluruh insan Perseroan dalam

manajemen risiko.

melaksanakan kegiatan manajemen risiko. Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh

Evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko

satuan kerja di Perseroan sesuai dengan filosofi

dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan

manajemen risiko yaitu manajemen risiko bersifat

antara lain perubahan struktur organisasi, penerbitan

melekat pada setiap karyawan dan direksi Perseroan

ketentuan perundang-undangan baru yang terkait

dan harus diintegrasikan ke dalam proses kerja.

dengan kegiatan Perseroan, penetapan strategi baru atau perubahan strategi Perseroan.

144






Selain itu, evaluasi atas efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui: • Pelaksanaan penilaian risiko secara berkala atas kegiatan utama Perseroan melalui pendekatan RCSA. • Review atas Kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk memastikan bahwa Perseroan senantiasa memiliki Kebijakan dan SOP terkini sesuai dengan perkembangan kegiatan Perseroan. • Rapat berkala antara Divisi Manajemen Risiko dengan Komite Pemantau Risiko dan GCG. Profil dan Mitigasi Risiko Sejalan dengan komitmen Direksi Perseroan, untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien maka pada setiap jenjang organisasi perusahaan yaitu korporat dan unit bisnis harus menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek bagi kelangsungan perusahaan. Identifikasi risiko untuk tahun 2015 dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2015 yang dibagi menjadi risiko strategis, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko reputasi. No 1.

Risiko Risiko Strategis

Potensi Penyebab

Tindak Lindung

a. Pemilihan aset sebagai target investasi yang tidak tepat sehingga Perseroan tidak dapat melakukan pengembangan bisnis sesuai dengan rencana yang telah disusun

Melakukan uji tuntas dan kajian kelayakan yang cukup (antara lain aspek komersial, aspek hukum) atas aset yang menjadi terget investasi dalam penyusunan rencana bisnis dan membuat keputusan investasi

b. Ketidaktepatan pengambilan strategi dalam menentukan opsi R/R BUMN.

• Uji Tuntas baik dari aspek keuangan, aspek hukum, aspek operasional dan aspek lainnya untuk mendapat gambaran menyeluruh dari BUMN terkait, termasuk permasalahan yang dihadapi BUMN • Analisa industri untuk mendukung analisa prospek bisnis BUMN ke depan termasuk analisa atas prediksi kondisi perekonomian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penetapan opsi R/R BUMN dan rencana bisnis.

c. Alokasi investasi pada perusahaan dan sektor industri tertentu yang dipilih sebagai target investasi mengalami perlambatan atau jenuh

Dalam melakukan alokasi investasi memperhatikan tema investasi yang sedang berkembang dipasar dengan mencermati outlook ekonomi global dan ekonomi indonesia.


145

Ikhtisar Utama

No 2

Risiko Kredit

3.

146

Risiko

Risiko Pasar

Potensi Penyebab

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Tindak Lindung

a. Tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan R/R BUMN kepada beberapa BUMN (“Debitur) yang antara lain dipengaruhi oleh: • Operasional Debitur terganggu atau tidak efisien. • Beban utang terlalu besar • Revenue lebih rendah dari biaya usaha. • Kondisi fasilitas produksi yang relatif kurang baik. • Komitmen yang rendah dari beberapa manajemen Debitur untuk memenuhi kewajibannya ke PPA. • Ketiadaan pembiayaan untuk modal kerja dan revitalisasi alat produksi pada beberapa Debitur.

• Pelaksanaan kajian kelayakan R/R BUMN. Kajian kelayakan dilakukan terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi kinerja usaha dan kemampuan Debitur untuk mengembalikan dana yang diterima dari Perseroan. • Penetapan persyaratan jaminan/agunan. • Pemantauan atas pemenuhan syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara Perseroan Debitur. • Pemantauan pencapaian kinerja Debitur dan mengusulkan langkah-langkah antisipatif dalam rangka perbaikan kinerja • Melakukan langkah-langkah strategis dan antisipatif dalam rangka mengupayakan agar program R/R BUMN dapat diselesaikan tepat waktu sesuai perencanaan.

b. Tidak tertagihnya imbalan jasa pengelolaan aset dan/atau biaya pengelolaan aset yang telah ditalangi terlebih dahulu oleh Perseroan akibat: • faktor finansial pemilik aset/klien • kualitas kerja Perseroan yang tidak dapat diterima, atau • keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Perseroan.

• Evaluasi awal atas kemampuan keuangan dari pemilik aset/klien. • Pemantauan yang ketat terhadap umur tunggakan serta melakukan upaya penagihan yang efektif. • Menetapkan quality control yang baik atas pekerjaan yang dilakukan. • Melakukan pengelolaan pekerjaan dengan baik dan pengawasan/ pemantauan terhadap jadwal pekerjaan yang telah diperjanjikan. • Menetapkan batas maksimum/plafon biaya pengelolaan aset yang dapat ditalangi oleh Perseroan

c. Terjadi gagal bayar oleh penerbit surat utang yang dimiliki/dibeli oleh Perseroan.

• Investasi dilakukan pada surat berharga (surat utang) yang memiliki peringkat investment grade berdasarkan peringkat kredit (rating) yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat. Dalam hal tidak terdapat peringkat kredit (rating), maka surat utang yang menjadi target investasi harus didukung dengan jaminan yang memadai. • Pemantauan dan evaluasi atas kinerja penerbit surat utang untuk memastikan terpenuhinya pembayaran kewajiban oleh penerbit surat utang

d. Kerugian atau kehilangan dana yang diinvestasikan pada proyek tertentu

• Melakukan due diligence dan kajian kelayakan investasi yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi • Pemantauan dan evaluasi atas kinerja debitur/proyek untuk memastikan terpenuhinya persyaratan/ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya

• Kerugian atau kehilangan dana yang ditempatkan pada bank counterparty akibat bank counterparty mengalami masalah.

• Penempatan dana dilakukan pada beberapa bank dengan tingkat kesehatan yang baik. • Penetapan batasan/limit penempatan dana pada setiap bank counterparty. • Evaluasi secara berkala terhadap daftar counterparty dan limit penempatan dana.

• Terjadi penurunan nilai atau kerugian atas portofolio saham dan surat utang akibat pergerakan harga saham/surat utang yang merugikan (adverse movement).

• Pemantauan secara berkesinambungan terhadap antara lain pergerakan indikator ekonomi, outlook industri, kondisi politik dan sosial yang akan mempengaruhi nilai saham dan diikuti dengan langkah-langkah antisipasi atas hasil pemantauan tersebut. • Penyebaran transaksi saham pada beberapa sektor industri dan pemilihan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. • Transaksi pada saham dilakukan pada saham yang likuid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar. • Pembagian tenor surat utang (obligasi) dengan memperhatikan penyebaran durasi obligasi yang telah dimiliki oleh Perseroan. • Pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kinerja portofolio saham dan surat utang untuk memastikan bahwa perkembangannya masih sesuai dengan batasan, strategi dan target yang ditetapkan yang dapat diikuti dengan rekomposisi dan realokasi portofolio.

e. Tidak optimalnya pendapatan bunga atas pembiayaan oleh Perseroan yang menggunakan jenis suku bunga mengambang

Penetapan jenis suku bunga atas pembiayaan yang diberikan disesuaikan dengan jenis suku bunga sumber pendanaan yang diperoleh oleh Perseroan



No 4.

Risiko Risiko Likuiditas



Potensi Penyebab


Tindak Lindung

a. Perusahaan tidak memiliki dana yang cukup dan/ atau tidak mampu mendapatkan pendanaan dari pihak lain dalam rangka membiayai kegiatan usahanya.

• Penetapan skala prioritas investasi yang akan dibiayai dengan mempertimbangkan antara lain tingkat imbal hasil, risiko, dan nilai strategis proyek yang akan dibiayai. • Membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan berbagai pihak serta mendayagunakan sumber daya Perseroan dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak lain (bank/investor strategis).

b. Portofolio saham dan surat utang yang dimiliki oleh Perusahaan tidak dapat dicairkan dengan segera pada saat dibutuhkan (aset tidak likuid).

Transaksi pada saham dan surat utang dilakukan pada saham dan surat utang yang likuid.

c. Terjadi mismatch antara jangka waktu penempatan dana dengan jadwal penggunaan dana

• Pengaturan jangka waktu penempatan dana pada bank dengan mempertimbangkan jadwal/perkiraan kebutuhan/penggunaan dana. • Mengupayakan agar penempatan dana pada bank dapat bersifat breakable.

5.

Risiko Operasional

Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan

• Menyusun kebijakan dan prosedur operasi standar untuk setiap kegiatan Perseroan dan senantiasa melakukan pemutakhiran sesuai perkembangan dan kebutuhan Perusahaan. • Merumuskan etika dan tata tertib bekerja, meningkatkan kompentensi serta integritas sumber daya manusia pada seluruh aktivitas Perseroan

6.

Risiko Reputasi

• Perseroan tidak mampu mengelola ekspektasi stakeholder dalam melakukan kegiatan pengelolaan aset. • Timbulnya persepsi bahwa tindakan pengelolaan aset tidak memenuhi aspek GCG

• Menyusun strategi public relation yang tepat dan memadai. • Pemenuhan atas hal-hal atau rencana kerja yang telah disepakati dengan para pihak. • Berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam rangka memenuhi aspek GCG. • Pemantauan secara rutin atas publikasi yang bernuansa negatif tentang Perseroan


147

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Filososfi CSR

150 150

Aspek Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

153

Visi dan Misi Landasan Pelaksanaan

150

Kebijakan

153

Struktur Pengelola

150

Realisasi Kegiatan

153

Anggaran Dana dan Lingkup Kegiatan

151

154

Fokus Pengelolaan Kegiatan

152

Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Aspek Lingkungan Hidup

152

Kebijakan

154

Kebijakan

152

Realisasi Kegiatan

154

Sertifikasi

152

Aspek Pelanggan

154

Realisasi Kegiatan

152

Kebijakan

154

Realisasi Kegiatan

154

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Filosofi CSR Perseroan memiliki komitmen untuk berperan

Visi

serta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi

Sebagai unit khusus yang mampu memberikan

berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kualitas

dukungan bagi Perseroan dalam tugas dan tanggung

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi

jawab sosial.

masyarakat. Selain itu, Perseroan juga menyadari bahwa untuk menunjang kelangsungan usaha

Misi

Perseroan, perhatian kepada masyarakat khususnya

Unit CSR/PKBL Perseroan berperan aktif dalam:

lingkungan sekitar usaha, baik dalam konteks sosial

• Meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi

maupun ekonomi, sangat penting. Hal itu dapat memberikan kontribusi penting bagi terciptanya lingkungan berusaha yang kondusif.

tangguh dan mandiri • Memberdayakan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial masyarakat • Meningkatkan dan memberikan citra positif bagi

Untuk itulah, Perseroan memandang bahwa

Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau

perannya bersama Pemerintah dalam meningkatkan

Corporate Social Responsibility (CSR) bukan sekadar

kesejahteraan masyarakat

upaya memenuhi regulasi. Lebih dari itu, pelaksanaan CSR merupakan komitmen Perseroan sebagai

Landasan Pelaksanaan

Badan Usaha Milik Negara untuk berperan dalam

Pelaksanaan program CSR Perseroan merupakan

pembangunan nasional.

bentuk komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menjalankan kegiatan

Pada tahun 2015, implementasi kegiatan CSR yang

usahanya. Implementasi kegiatan CSR juga merupakan

dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan pada

bagian dari pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap

konsep “the triple bottom lines”, yaitu prinsip yang

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

mencakup tiga hal: keuangan, sosial, dan lingkungan.

Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015,

Hal ini bermakna bahwa Perseroan tidak hanya

(“PERMEN 09”), tentang Program Kemitraan dan

memperhitungkan unsur bisnis atau keuntungan

Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara:

dalam menjalankan kegiatan usaha, namun juga tetap memperhatikan komitmen terhadap pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah usaha.

1. Bab I Pasal 1 angka (6): Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. 2. Program Bina Lingkungan adalah program

Selain itu, dalam rangka memupuk sikap toleransi di

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh

lingkungan Perseroan, manajemen juga melibatkan

BUMN.

partisipasi karyawan dalam pelaksanaan kegiatan CSR. Dengan demikian tidak sepenuhnya diserahkan ke

Struktur Pengelola

masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan CSR di Perseroan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Unit Program Kemitraan

Visi dan Misi

dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Kepala PKBL

Visi dan Misi pelaksanaan CSR/PKBL Perseroan

Perseroan dirangkap jabatannya oleh GM Corporate

merujuk pada visi dan misi kegiatan Program Kemitraan

Secretary, dan bertanggung jawab langsung kepada

dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai berikut:

Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya, apabila diperlukan Unit PKBL dapat dibantu oleh unit kerja lainnya. Berikut ini adalah struktur organisasi PKBL.

150






President Director

GM Corporate Secretary and Legal Counsel

Group Head Corporate Internal

Unit Head PKBL

Anggaran Dana dan Lingkup Kegiatan Seluruh pelaksanaan program CSR/PKBL yang dilakukan Perseroan menggunakan anggaran dana yang berasal dari penyisihan Laba Bersih Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam PERMEN-09 tersebut. Berikut jumlah dana tersedia dan penyaluran pada tahun 2010-2015. Penyaluran Dana Program Kemitraan 2010-2015 Tahun

Dana Tersedia (jutaan)

Penyaluran Program Kemitraan (jutaan)

%

Keterangan

2010

3.121

2.849

91

> KPI 90%

51

91.27%

2011

6.912

6.554

95

> KPI 90%

71

94.83%

Jumlah Mitra Binaan

Kolektibilitas

2012

9.559

9.185

96

> KPI 90%

152

99.23%

2013

12.321

2.277

18

< KPI 80%

154

99.00%

2014

13.453

7.480

56

< KPI 80%

227

98.82%

2015

14.636

7.054

48

< KPI 80%

315

99.38%

Penyaluran Dana Bina Lingkungan 2010-2015 Tahun

Dana Tersedia (jutaan)

Penyaluran BL (jutaan)

%

2010

4.036

2.486

62%

2011

4.121

2.715

66%

2012

4.818

2.299

48%

2013

4.444

2.213

50%

2014

3.544

804

23%

2015

4.704

639

14%


151

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Fokus Pengelolaan Kegiatan

untuk lingkungan hidup. Sejumlah kebijakan yang terkait

Pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan Perseroan

dengan PKBL mengacu pada Peraturan Menteri BUMN

dilakukan dengan kerja sama dengan para pemangku

Nomor 09: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program

kepentingan di dalam dan luar Perseroan, baik dari

Kemitraan dan Program Bina lingkungan BUMN.

unsur pemerintahan maupun masyarakat. Realisasi program CSR yang dijalankan Perseroan terfokus pada

Selain kegiatan dalam upaya menjaga kelestarian

4 (empat) area yaitu:

lingkungan hidup, Perseroan juga merealisasikan

1. CSR terhadap lingkungan hidup;

program efisiensi energi dan sumber daya di Perseroan

2. CSR terhadap pengembangan sosial

melalui kegiatan:

kemasyarakatan; 3. CSR terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan 4. CSR terhadap tanggung jawab kepada pelanggan.

• Kebijakan esfisiensi dengan memberlakukan kebijakan proses kerja serba elektronik untuk mengurangi kebutuhan kertas (paperless). • Kebijakan penghematan listrik di kantor serta jam kerja.

Melalui berbagai program yang terselenggara pada tahun buku 2015, Perseroan meyakini bahwa program-

Sertifikasi

program tersebut memiliki manfaat dan keuntungan

Per 31 Desember 2015, Perseroan belum memperoleh

signifikan bagi para penerima kegiatan.

sertifikasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Realisasi kegiatan

Kontribusi Perseroan terhadap pelestarian lingkungan

Penyaluran Program Bina Lingkungan tersebut sesuai

hidup merupakan bentuk komitmen dan tanggung

dengan Standard Operating Procedure (SOP) Program

jawab untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan

Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disetujui Direksi

kondusif. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi

sebagaimana tertuang pada memo Nomor M-10/PPA/

dampak lingkungan dari kegiatan Perseroan maupun

CS-DU/0110 tanggal 14 Januari 2010 yang diberikan

kegiatan manusia pada umumnya, selain untuk

kepada masyarakat di lingkungan:

mendukung program-program nasional yang terkait

1. Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perusahaan dalam

dengan lingkungan hidup. Program CSR terhadap lingkungan hidup dilaksanakan melalui program Bina Lingkungan (BL).

kelolaan Perseroan 2. Aset Perseroan, aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau aset perusahaan dalam kelolaan Perseroan.

Kebijakan Tujuan pelaksanaan program CSR terhadap lingkungan hidup adalah membangun menjaga pelestarian ekosistem alam, sekaligus memberi kontribusi nyata

3. Daerah/lokasi yang sama dengan daerah binaan untuk Program Kemitraan. 4. Daerah binaan yang ditunjuk sesuai keputusan Direksi. 5. Daerah yang sesuai dengan RKA.

152






Pada tahun 2015, kegiatan Bina Lingkungan disalurkan ke berbagai provinsi di Indonesia diantaranya proponsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Beberapa bentuk kegiatan, antara lain: No 1

Nama Program

Realisasi (Rp)

Pemberian Bantuan Kebutuhan Kegiatan Belajar-Mengajar PAUD PPA TK Cerdas Ceria Indonesia di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat

5,000,000

2

Bantuan PKBL Perseroan berupa pemberian bantuan Notebook kepada 5 Guru Penerima Beasiswa PKBL Perseroan

25,000,000

3

Bantuan PKBL Perseroan berupa Program Bantuan MCK danTempat Wudhu Lembaga Pendidikan Islam Dayah Al Huda Gampong Ulee Pulo, Kabupaten Aceh Utara

25,000,000

4

Uang Buku dan Penunjang Bagi Guru PAUD Penerima Beasiswa PPA Bulan Januari-Desember 2015

56,916,000

5

Program Pemberian Pipa Air Bersih/Pipanisasi di Desa Binaan PPA, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat

48,250,000

6

Pemberian Bantuan Tempat Tidur dan Lemari untuk Pondok Pesantren Yatimku di Bintaro Jaya Sektor IX Tangerang Selatan

227.520,000

7

Program Bantuan Renovasi Masjid Al Huda, Cipinang Kebembem, Pulogadung, Jakarta Timur

100,000,000

8

Program Bantuan Pelatihan bagi Guru TK dan PAUD Binaan Perseroan di Bandung

23,590,000

9

Program Pemberian Bantuan Perangkat Sound System kepada Gereja Sy. Yusup Tambakrejo Paroki St. Aloysius Mlati, Sleman, Yogyakarta

45,850,000

10

Bantuan Tunai Social Event pada Peringatan Hari Jadi SMA Negeri 1 Bogor

10,000,000

11

Bantuan Pelatihan Pengolahan Ubi Jalar di Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung

22,250,000

12

Bantuan Masjid Dampyak Tegal

50,000,000

TOTAL

639.376.000

ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN Kebijakan Tujuan pelaksanaan program CSR terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan adalah membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan masyarakat yang sejahtera. Sejumlah kebijakan yang terkait dengan CSR mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 09: PER-09/ MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan BUMN. Realisasi Kegiatan Komitmen Perseroan dalam pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan dengan menyelenggarakan serangkaian program sebagai berikut: Realisasi Dana Pinjaman Program Kemitraan 2015 Sektor Usaha Mitra Binaan Industri Perdagangan

Jumlah Unit Mitra Binaan

Rp

33

925,000,000

197

3,940,000,000

Pertanian

10

280,000,000

Jasa

75

1,855,000,000

Dana Pembinaan Kemitraan Jumlah

-

54,726,900

315

7,054,726,900


153

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap strategi bisnis dan operasional. Pelatihan untuk perubahan kompetensi bertujuan untuk

Kebijakan

menyiapkan kompetensi pegawai agar mampu

Kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan didasari pada

menyikapi perubahan. Sementara itu, pelatihan

strategi pengelolaan Human Capital yang menekankan

untuk pengembangan kompetensi bertujuan untuk

pada konsep yang memandang manusia sebagai

menyiapkan pegawai dengan kompetensi tertentu

aset terpenting bagi Perseroan. Perseroan berupaya

guna mendukung portofolio bisnis Perseroan.

menekankan penerapan nilai-nilai Perusahaan melalui

4. Remunerasi Karyawan

implementasi Code of Conduct yang telah ditetapkan.

Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 tentang

Perseroan berupaya memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi pegawai yang terdiri dari gaji

Ketenagakerjaan menjadi acuan seluruh kebijakan

bulanan serta berbagai tunjangan dan fasilitas.

ketenagakerjaan di Perseroan untuk memastikan

5. Partisipasi Kegiatan K3

kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku

Perseroan turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan

dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak

K3 yang diselenggarakan di gedung tempat

asasi manusia dalam hubungan kerja.

Perseroan beraktivitas. Kegiatan dilakukan dengan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku dan

Sementara itu pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan

turut berpartisipasi dalam latihan kebakaran maupun

Kerja (K3) difokuskan untuk meminimalkan dampak yang

gempa bumi yang dilakukan oleh manajemen

terjadi akibat adanya kecelakaan kerja yang bersifat fatal.

gedung secara berkala.

Program ini diselenggarakan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja.

ASPEK PELANGGAN

Realisasi Kegiatan

Kebijakan

Komitmen Perseroan di sektor ketenagakerjaan,

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara

kesehatan dan keselamatan kerja diwujudkan dengan

(BUMN) yang menyediakan dukungan Revitalisasi/

menyelenggarakan serangkaian program sebagai berikut:

Restrukturisasi, Manajemen Aset serta Investasi

1. Pengelolaan Hubungan Karyawan dengan

kepada BUMN lainnya. Dengan demikian, karakteristik

Manajemen

pelanggan Perseroan adalah korporasi atau perusahaan

Hubungan antara pegawai dengan manajemen

dari sektor BUMN. Untuk memastikan layanan yang

telah terbina dengan baik. Antara pegawai dengan

diberikan kepada pelanggan, Perseroan memastikan

manajemen saling menghormati hak dan kewajiban

bahwa mekanisme layanan telah sesuai dengan

masing-masing.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

2. Pemberlakuan Ketentuan dalam Undang-undang

berlaku.

Ketenagakerjaan

Perseroan memberlakukan berbagai ketentuan

Realisasi Kegiatan

dalam undang-undang ketenagakerjaan antara lain

Realisasi dari program CSR sebagai perwujudan

melakukan pemberlakuan jam kerja, penerapan cuti

tanggung jawab terhadap pelanggan dilaksanakan

pegawai, pemberian asuransi kesehatan serta skema

melalui: Penyediaan sarana komunikasi dengan

imbal jasa yang berkeadilan kepada seluruh pegawai.

Pelanggan, yang dilakukan dengan memanfaatkan

3. Pengembangan Kompetensi

berbagai media. Selain itu, Perseroan menyediakan

Penguatan kompetensi SDM dilakukan dengan

contact person yang diperlukan untuk berkomunikasi

pelatihan dan pendidikan yang bersifat perubahan

langsung dengan pelanggan.

kompetensi dan pengembangan kompetensi, baik

154


Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2015 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentangtanggung Jawab Atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2015 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tahun 2015 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta,

April 2016

Dewan Komisaris

Direksi

Edy Putra Irawady

Saiful H. Manan

Taufik Sukasah

Andi Saddawero

Komisaris Utama

Komisaris

Dedi Rudaedi Komisaris

Hendrika Nora O. Sinaga Komisaris

Direktur Utama

Direktur Investasi

Henry Sihotang

Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen

Ajar Setiadi



155

Referensi Silang Kriteria Annual Report Award Kriteria & Penjelasan

Halaman

1 Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris

√

I.

Umum

2 Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca

√

3 Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas

√

Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka;

√

2. Samping;

√

3. Sampul belakang; dan

√

4. Setiap halaman

√

4 Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan

√

Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. II.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

1 Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun

6

Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha;

√

2. Laba (rugi):

√

a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan

√

b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali

√

3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain:

√

a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan

√

b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali

√

4. Laba (rugi) per saham.

√

Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total. 2 Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun

7

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;

√

2. Jumlah aset;

√

3. Jumlah liabilitas; dan

√

4. Jumlah ekuitas.

√

3 Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun

7

Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan 4 Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik*

8

1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir 5 Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir* Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk.

156


8

Kriteria & Penjelasan III.

Halaman

Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

1 Laporan Dewan Komisaris

10-15

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;

12-13

2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;

13

3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris; dan

14

4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. 2 Laporan Direksi

14 16-25

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha;

18-22 22

3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan

22-23

4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada dibawah Direksi (jika ada); dan 5. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. 3 Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

23 24 155

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;

√

2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;

√

3. Ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan

√

4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. IV. 1

n.a

Profil Perusahaan Nama dan alamat lengkap perusahaan

28

Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website 2 Riwayat singkat perusahaan

29-31

Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada) Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan 3 Bidang usaha

32

Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;

√

2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan

√

3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.

√

4 Struktur Organisasi

33

Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi 5 Visi dan Misi Perusahaan

√ 34-35

Mencakup: 1. Visi perusahaan;

34

2. Misi perusahaan; dan

34

3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris.

35

4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.

35

6 Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris

36-37

Informasi memuat antara lain: 1. Nama;

√

2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);

√

3. Umur;

√

4. Domisili

√

5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);

√

6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat); dan

√

7. Tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan.

√


157

Kriteria & Penjelasan 7 Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi

Halaman 38-39

Informasi memuat antara lain: 1. Nama;

√

2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);

√

3. Umur;

√

4. Domisili

√

5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);

√

6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat); dan

√

7. Tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota Direksi di Perusahaan. 8 Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)

√ 52-57

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;

56

2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;

57

3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk masing-masing level organisasi; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan. 9 Komposisi Pemegang saham

57 53-54 54 42

Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya, meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% 10 Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi

43

Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;

√

2. Persentase kepemilikan saham ;

√

3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan

√

4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). 11 Struktur grup perusahaan

√ 42

Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV) 12 Kronologis pencatatan saham*

8

Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. 13 Kronologis pencatatan efek lainnya;*

8

Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama Bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 5. Peringkat efek. 14 Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal*

43

Informasi memuat antara lain:

158

1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;

√

2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan

√

3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

√


Kriteria & Penjelasan

Halaman

15 Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional

48

Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat;

√

2. Tahun perolehan;

√

3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan

√

4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).

n.a

16 Nama dan alamat entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)

49

Memuat informasi antara lain: 1. nama dan alamat entitas anak; dan

√

2. nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.

√

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan 17 Informasi pada Website Perusahaan

49

Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Struktur grup perusahaan (jika ada); 3. Analisis kinerja keuangan; 4. Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi. V.

Analisa dan Pembahasan Manajamen atas Kinerja Perusahaan 1 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha

65-71

2. Kinerja per segmen usaha, antar lain:

65-73

a. Produksi/kegiatan usaha;

√

b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;

√

c. Penjualan/pendapatan usaha; dan

72-73

d. Profitabilitas.

72-73

2 Uraian atas kinerja keuangan perusahaan

72-75

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;

73-74

2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;

74-75

3. Ekuitas;

75

4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan 5. Arus kas.

72-73 75

3 Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan

75-76

Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.

75 76

4 Bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)

76

Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan

√

2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.

√

5 Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal, pada tahun buku terakhir

76

Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan


159

Kriteria & Penjelasan 6 Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir

Halaman 76

Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan 7 Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan

77

Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan

√

2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang.

√

8 Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

77

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan 9 Uraian tentang prospek usaha perusahaan

77

Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya 10 Uraian tentang aspek pemasaran

77-78

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar 11 Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir

78

Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya 12 Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP)

78

Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan 13 Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)*

78

Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). 14 Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi* Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan

160


78-80

Kriteria & Penjelasan 15 Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan

Halaman 80

Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan 16 Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir

80

Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan 17 Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai:

80-83

Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku. VI.

Good Corporate Governance

1 Uraian Dewan Komisaris

101-106

Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;

102

2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). 2 Informasi mengenai Komisaris Independen

105;101 103 104

Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan

√

2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. 3 Uraian Direksi

√ 106-111

Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;

107

2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru;

108

3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).

109

4 Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

111-112

Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;

√

2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan

√

3. Pihak yang melakukan assessment.

√

5 Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

113-114

Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris

113-114

2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi

113-114

3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris;

114

4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan

114

5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.

113

6 Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

115-119

Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat;

√

2. Peserta Rapat; dan

√

3. Agenda Rapat.

√

untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. 7 Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu

42;120

Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah


161

Kriteria & Penjelasan 8 Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali

Halaman 120

Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan 9 Komite Audit

120-125

Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit;

122

2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit;

122

3. Independensi anggota komite audit;

123

4. Uraian tugas dan tanggung jawab;

123

5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan

124

6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.

124-125

10 Komite/Fungsi Nominasi dan Remunerasi

128-129

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi. 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. 11 Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan

107 125-128

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;

126

2. Independensi anggota komite lain;

127

3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. 12 Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan

127 127-128 128 130-132

Mencakup antara lain: 1. Nama, domisili dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;

130

2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan

131

3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan. 13 Uraian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya

132 94-100

Mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya;

√

2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan

√

3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan. 14 Uraian mengenai unit audit internal

√ 133-136

Mencakup antara lain:

162

1. Nama ketua unit audit internal;

133

2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;

134

3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;

134

4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;

134

5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan

135

6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.

134


Kriteria & Penjelasan 15 Akuntan Publik

Halaman 137-138

Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;

√

2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;

√

3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan

√

4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.

√

Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. 16 Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan

143-147

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;

143-144

2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko;

145-146

3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan

145-147

4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.

145-147

17 Uraian mengenai sistem pengendalian intern

136-137

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;

136

2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan

137

3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern. 18 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup

136 152-153

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;

152

2. Kegiatan yang dilakukan; terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

152-153 152

19 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja

154

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan

154

2. Kegiatan yang dilakukan

154

terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain. 20 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan

153

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;

153

2. Kegiatan yang dilakukan; dan

153

3. Biaya yang dikeluarkan

153

terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain. 21 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen

154

Mencakup antara lain: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan

154

2. Kegiatan yang dilakukan

154

terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. 22 Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan

138-139

Mencakup antara lain: 1. pokok perkara/gugatan;

√

2. status penyelesaian perkara/gugatan;

√

3. pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan

√

4. sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

n.a

Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan


163

Kriteria & Penjelasan 23 Akses informasi dan data perusahaan

Halaman 139

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya 24 Bahasan mengenai kode etik

139-140

Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik;

139-140

2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;

140

3. Penyebarluasan kode etik;

140

4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan

140

5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.

140

Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan 25 Pengungkapan mengenai whistleblowing system

√ 140-142

Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran;

140-141

2. Perlindungan bagi whistleblower;

142

3. Penanganan pengaduan;

142

4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan

141

5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya.

142

Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan 26 Kebijakan mengenai keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

√ 104;109

Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya VII.

Informasi Keuangan

1 Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

170

Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan 2 Opini auditor independen atas laporan keuangan 3 Deskripsi Auditor Independen di Opini

171-173 173

Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan;

√

2. Tanggal Laporan Audit; dan

√

3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. 4 Laporan keuangan yang lengkap

√ 174-311

Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca);

174-175

2. Laporan laba rugi komprehensif;

176

3. Laporan perubahan ekuitas;

177

4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; dan

178 179-311

6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan

√

7. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).

√

5 Perbandingan tingkat profitabilitas

176

Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya 6 Laporan Arus Kas

178

Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;

164

√

2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;

√

3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan

√

4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

√


Kriteria & Penjelasan 7 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Halaman 183-221

Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;

√

2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;

√

3. Pengakuan pendapatan dan beban;

√

4. Imbalan kerja; dan

√

5. Instrumen Keuangan.

√

8 Pengungkapan transaksi pihak berelasi

230-231;237;306309

Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;

√

2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan

√

3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas. 9 Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan

√ 214;217;232-235

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;

√

2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;

√

3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan;

√

4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan

√

5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.

√

10 Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap

207-209;219220;242-244;268269

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan;

√

2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;

√

3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan

√

4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.

√

11 Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi*

n.a

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. 12 Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan

194-204;296-306

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;

√

2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;

√

3. Kebijakan manajemen risiko;

√

4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan

√

5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. 13 Penerbitan laporan keuangan

√ 311

Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan

√

2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

√

* Kriteria khusus untuk Perusahaan Listed


165

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Keuangan Konsolidasian





PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada Tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013

168


PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES Consolidated Financial Statement For the Years Ended December 31, 2015 and 2014, and Consolidated Statement of Financial Position As of January 1, 2014/December 31, 2013

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) And Subsidiaries

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Dan Entitas Anak

Daftar Isi

Halaman/ Page

Directorsʼ Statement Letter

Surat Pernyataan Direksi

Independent Auditorʼs Report

Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta Laporan Posisi Keuangan pada Tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Table of Contents

Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2015 and 2014, and Consolidated Statement of Financial Position As of January 1, 2014/December 31, 2013

174-175 1-2

Consolidated Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

176 3

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

177 4

Consolidated Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian

178 5

Consolidated Statements of Cash Flows

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

179 6

Notes to the Consolidated Financial Statements


169

170


Laporan Tahunan 2015


171

172



173

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) Tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 DAN ENTITAS ANAK 



(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham) LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 Catatan/ 2015 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

ASET ASET LANCAR ASET Kas dan Setara Kas ASETKeuangan LANCARDiperdagangkan Aset KasPihak dan Berelasi Setara Kas AsetPihak Keuangan Ketiga Diperdagangkan Pihak Usaha Berelasi Piutang Pihak Ketiga Berelasi Piutang Pihak Usaha Ketiga Pihak Retensi Berelasi Piutang Pihak Ketiga Berelasi Piutang Pihak Retensi Ketiga Pihak Berelasi Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Ketiga Pihak Berelasi PinjamanBruto yangkepada Diberikan - DanaKerja Talangan Tagihan Pemberi Pihak Berelasi Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Pihak Ketiga Pihak Berelasi Persediaan PihakMuka Ketiga Uang dan Biaya Dibayar Dimuka Persediaan Pajak Dibayar Di muka UangLancar Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Aset Lainnya Pajak Dibayar Di muka Jumlah Aset Lancar Aset Lancar Lainnya Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ASET TIDAK LANCAR Investasi Jangka Panjang Lainnya Aset Keuangan Tersedia Dijual dan/atau Revitalisasi Pinjaman yang Diberikan untuk - Restrukturisasi Investasi Jangka Panjang Lainnya Pihak Berelasi PinjamanInvestasi yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Properti AsetPihak PajakBerelasi Tangguhan Investasi pada Ventura Bersama Properti Investasi Pajak Tangguhan Aset Tetap Investasi Ventura Bersama Aset Tidakpada Lancar Lainnya Aset Tetap Jumlah Aset Tidak Lancar Aset TidakASET Lancar Lainnya JUMLAH Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET *) Disajikan kembali (catatan 40)

Notes Catatan/ Notes 3

Rp 2015 Rp 2,346,889

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES FINANCIAL POSITION PTCONSOLIDATED PERUSAHAANSTATEMENTS PENGELOLAOF ASET (PERSERO) As of December 31, 2015, 2014 and 2013 AND SUBSIDIARIES

(In Million of Rupiah, unless Share Data) CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIALPOSITION As of December 31, 2015, 2014 and 2013 2014 *) 2013 *) (In Million of Rupiah, unless Share Data)

Rp 2014 *) Rp 935,152

Rp 2013 *) Rp 953,043

43 4 4 45 5 5 65 6 6 76

2,346,889 111,029 94,394 111,029 94,394 165,019 648,932 165,019 648,932 20,489 57,518 20,489 57,518 119,475

935,152 127,930 136,083 127,930 136,083 137,864 348,869 137,864 348,869 16,078 49,979 16,078 49,979 96,683

953,043 132,117 145,467 132,117 145,467 119,507 128,185 119,507 128,185 21,350 31,299 21,350 31,299 156,229

87 8 98 108 9 11.a 10 12 11.a 12

119,475 93,239 524,559 93,239 155,571 524,559 151,274 155,571 238,592 151,274 58,710 238,592 4,785,690 58,710 4,785,690 114,524 592 114,524 592 1,062,301 275,097 1,062,301 16,687 593,204 275,097 16,687 424,591 593,204 27,558 424,591 2,514,554 27,558 7,300,244 2,514,554 7,300,244

96,683 202,450 549,865 202,450 85,747 549,865 83,900 85,747 191,850 83,900 128,336 191,850 3,090,786 128,336 3,090,786 141,160 500 141,160 500 963,832 144,443 963,832 19,121 455,821 144,443 19,121 370,793 455,821 30,815 370,793 2,126,485 30,815 5,217,271 2,126,485 5,217,271

156,229 158,324 321,868 158,324 58,537 321,868 51,118 58,537 163,851 51,118 161,495 163,851 2,602,390 161,495 2,602,390 158,173 500 158,173 500 936,360 33,849 936,360 19,338 391,700 33,849 19,338 403,177 391,700 34,775 403,177 1,977,872 34,775 4,580,262 1,977,872 4,580,262

13 17 13 17 14 15 14 11.d 16 15 18 11.d 16 12 18 12

*) Disajikan kembali (catatan 40)

*) Restated (note 40)

The accompanying notes form an integral part of these

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

consolidated financial statements

laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan


D2/February 29, konsolidasian 2016 laporan keuangan secara keseluruhan

1

D2/February 29, 2016

1



174




ASSETS CURRENT ASSETS ASSETS Cash and Cash Equivalents CURRENT Held for Trading FinancialASSETS Assets Cash and Related Cash Equivalents Parties Held for Trading Financial Assets Third Parties RelatedReceivable Parties Accounts Third Parties Related Accounts ThirdReceivable Parties Related Parties Retention Receivables Third Parties Related Retention Receivables Third Parties Related Loans Receivable - Parties Bailout Third Parties Related - Bailout Gross Loans AmountReceivable Due from Customers Related Parties Gross Amount Due from ThirdCustomers Parties RelatedInventories Parties Third Expenses Parties Advances and Prepaid Inventories Prepaid Taxes Advances and Prepaid Expenses Other Current Assets PrepaidAssets Taxes Total Current Other Current Assets Total CurrentASSETS Assets NON-CURRENT Available for Sale Financial Assets ASSETS OtherNON-CURRENT Long-Term Investments Available for Sale Financial Assets Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization Other Long-Term RelatedInvestments Parties Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization Invesment Property RelatedTaxParties Deferred Assets InvestmentInvesment in Joint Ventures Property Deferred Assets Property, Plant and Tax Equipment Investment in Joint Ventures Other Non-Current Assets Property, Plant and Equipment Total Non-Current Assets Other Non-Current Assets TOTAL ASSETS  Total Non-Current Assets *) Restated TOTAL (noteASSETS 40) 


Paraf: consolidated financial statements Paraf:

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN 



LAPORAN POSISI (Lanjutan) KEUANGAN KONSOLIDASIAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 TanggalJutaan 31 Desember 2014, 2013 (Dalam Rupiah,2015, kecuali Datadan Saham) (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS Utang UsahaJANGKA PENDEK Utang PihakUsaha Berelasi Berelasi Pihak Ketiga Pihak Ketiga Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Pihak Berelasi Pihak Berelasi Ketiga Pihak Ketiga Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Dalam Tahun PihakSatu Berelasi Pihak Utang BrutoBerelasi kepada Pihak Ketiga UtangMuka BrutoPemberi kepada Pihak Uang Kerja Ketiga Jangka Pendek Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek Pihak Berelasi Pihak Berelasi Ketiga PihakPajak Ketiga Utang Utang Pajak Beban Akrual dan Utang Lain-lain Beban Akrual dan Utang Lain-lain Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Hasil Pengelolaan Harus Disetor Aset yang Masih Harus Liabilitas Disetor Jangka Pendek Jumlah Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG LIABILITAS JANGKA Liabilitas Imbalan KerjaPANJANG Karyawan Imbalan Kerja Karyawan Liabilitas Pajak Tangguhan Liabilitas PinjamanPajak Bank Tangguhan Jangka Panjang Pinjaman Bank Jangka Panjang Pihak Berelasi Pihak Berelasi Ketiga Pihak Ketiga Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang Pihak Ketiga Pihak Liabilitas Ketiga Jangka Panjang Jumlah Jumlah Liabilitas Jangka Panjang JUMLAH LIABILITAS JUMLAH LIABILITAS

EKUITAS EKUITASyang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Ekuitas Ekuitas Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitasyang Induk Entitas Induk Nominal Rp 1.000.000 Modal Saham-Nilai Modal Saham-Nilai Rp 1.000.000 per saham - ModalNominal Dasar 5.000.000 saham per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Ditempatkan Disetor Penuh 31 Desember 2015 dan 2014 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing 1.996.688 saham masing-masing Uang Muka Setoran1.996.688 Modal saham Uang MukaModal Setoran Modal Tambahan Disetor Tambahan Saldo Laba:Modal Disetor Saldo TelahLaba: Ditentukan Penggunaannya Telah BelumDitentukan DitentukanPenggunaannya Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih Dijual Revaluasi - Bersih Aset Tetap Surplus Surplus AsetDapat Tetap Diatribusikan kepada Jumlah Revaluasi Ekuitas yang Jumlah Ekuitas Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitasyang Induk Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Kepentingan Non Pengendali JUMLAH EKUITAS JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Catatan/ Catatan/ Notes Notes

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATE STATEMENTS OF

CONSOLIDATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued) POSITION (Continued) As of FINANCIAL December 31, 2015, 2014 and 2013 As of(InDecember 31, 2015, 2014Share and 2013 Million of Rupiah, unless Data) (In Million of Rupiah, unless Share Data)

2015 2015 Rp Rp

2014 *) 2014 Rp *) Rp

14,397 14,397 1,019,973 1,019,973

10,386 10,386 511,256 511,256

4,032 4,032 585,149 585,149

20 20 21 21

7,594 7,594 608,548 608,548

-274,507-274,507

-143,835-143,835

24 24

4,741 4,741 2,695,688 2,695,688

51,798 51,798 1,971,067 1,971,067

49,852 49,852 1,846,701 1,846,701

25 25

32,639 32,639 452 452

35,978 35,978 315 315

41,400 41,400---

87,094 87,094 498,397 498,397 2,469,464 2,469,464

115,402 115,402 192,610 192,610 2,039,311 2,039,311

20 20 20

22 22 22 11.b 11.b 23 23

20 20 20 26 26

255,329 255,329 240,781 240,781

392,978 392,978 311,261 311,261

18,197 18,197 129,066 129,066 38,023 38,023 359,039 359,039

9,095 9,095 90,827 90,827 11,956 11,956 307,003 307,003

409,156 409,156 140,000 140,000

277,416 277,416 97,594 97,594

157,781 157,781 740,028 740,028 3,435,716 3,435,716

14,775 14,775 52,657 52,657 11,363 11,363 313,883 313,883

2,219 2,219 33,589 33,589

1,996,688 1,996,688 1,000,000 1,000,000 (305,768) (305,768)

1,996,688 1,996,688-(305,768)-(305,768)

1,996,688 1,996,688-(305,768)-(305,768)

27.f 27.f 27.g 27.g

35,026 35,026 156,166 156,166 3,860,497 3,860,497 4,031 4,031 3,864,528 3,864,528 7,300,244 7,300,244

73,593 73,593 156,166 156,166 2,744,440 2,744,440 3,367 3,367 2,747,807 2,747,807 5,217,271 5,217,271

(5,087) (5,087) 178,394 178,394 2,538,249 2,538,249 2,702 2,702 2,540,951 2,540,951 4,580,262 4,580,262

27.c 27.c 27.d 27.d

27.h 27.h




383,246 383,246 287,909 287,909

27.a 27.a 27.b 27.b 27.e 27.e

141,353 141,353 837,032 837,032

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan konsolidasian secara keseluruhan



LIABILITIES AND EQUITY LIABILITIES AND EQUITY

19 19 19

135,650 135,650 688,111 688,111

*) Disajikan kembali (catatan 40) *) Disajikan kembali (catatan 40)

D2/February 29, 2016 D2/February 29, 2016

2013 *) 2013 Rp *) Rp

130,495 130,495 543,527 543,527

CURRENT LIABILITIES CURRENT LIABILITIES Accounts Payable Accounts Payable Related Parties Related Third Parties Third Parties Bank and Financial Institution Loans Bank and FinancialRelated Institution Loans Parties Related Third Parties Partiesof CurrentThird Maturities Current Maturities Long Term Loanof Long Term Loan Related Parties Related Parties Gross Amount Due to Third Parties Gross Amount Duefrom to Third Parties Short-Term Advances Customers Short-Term AdvancesRelated from Customers Parties Related Third Parties Third TaxesParties Payable TaxesPayables Payable Accrued Expenses and Other Accrued Expenses andManagement Other Payables Proceeds from Assets for Proceeds from Assets Management Remittancefor Remittance Total Current Liabilities Total Current Liabilities

NON-CURRENT LIABILITIES NON-CURRENT LIABILITIES Employee Benefit Liabilities Employee Benefit Deferred Tax Liabilities Deferred Tax Liabilities Long-Term Bank Loans Long-Term Bank Loans Related Parties Related Third Parties ThirdCustomers Parties Long-Term Advances from Long-Term Advances from ThirdCustomers Parties ThirdLiabilities Parties Total Non-Current Total Non-Current Liabilities TOTAL LIABILITIES TOTAL LIABILITIES

EQUITY Equity Attributable toEQUITY Owner Equity Attributable Owner of the to Parent of thepar Parent Share Capital - Rp 1,000,000 value CapitalCapital - Rp 1,000,000 value per share -Share Authorized 5,000,000par shares per share - Authorized Capital 5,000,000 Issued and Fullyshares Paid and and Fully2014 Paid As of DecemberIssued 31, 2015 As of December 31, 2015respectively and 2014 1,996,688 1,996,688ofrespectively Advance Payment Share Capital Advance Payment Share AdditionalofPaid in Capital Additional Paid Earnings: in Capital Retained Retained Earnings: Appropriated Appropriated Unapproriated Unapproriated Unrealized Gain (Loss) on Available UnrealizedforGain on Available Sale(Loss) Securities - Net for Sale Securities - Net Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus of Property, Plant andtoEquipment Total Equity Attributable Owner of Total Equity Attributablethe to Owner Parent of the Parent Non-Controlling Interest Non-Controlling Interest TOTAL EQUITY TOTAL EQUITY TOTAL LIABILITIES AND EQUITY TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Restated (note 40) *) Restated (note 40)

The accompanying notes form an integral part of these The accompanying notes form an integral of these consolidated financialpart statements

consolidated financial statements PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015 175

2 2

Paraf: Paraf:

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIALPOSITION

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 



LAPORAN RUGI2015, DAN2014, PENGHASILAN THE STATEMENTS OF Tanggal 31 LABA Desember dan 2013 As ofCONSOLIDATED December 31, 2015, 2014 and 2013 KOMPREHENSIF LAINkecuali KONSOLIDASIAN PROFIT OR LOSS AND INCOME (Dalam Jutaan Rupiah, Data Saham) (In OTHER Million ofCOMPREHENSIVE Rupiah, unless Share Data) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Catatan/ December 31, 2015 and 2014 2015 2014 *) 2013 *) (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham) (In Million of Rupiah, unless Share Data)

 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Aset Keuangan Diperdagangkan PENDAPATAN Pihak Berelasi USAHA BEBAN USAHA Pihak Ketiga LABA USAHA Piutang Usaha Pihak Berelasi Pendapatan Pihak KetigaBunga Keuntungan Penjualan Aset Tetap Piutang Retensi Beban Bunga dan Keuangan Pihak Berelasi Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi Pihak Ketiga Beban Pajak Final Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Bagian Laba Ventura Bersama Pihak Berelasi Pendapatan (Beban) Lain-lain Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja LABA SEBELUM PAJAK Pihak Berelasi Pihak Ketiga PAJAK PENGHASILAN Persediaan Beban Pajak Kini Uang MukaPajak dan Biaya Dibayar Dimuka Beban Tangguhan Pajak Dibayar muka Penghasilan Jumlah BebanDi Pajak Aset Lancar Lainnya Jumlah Aset Lancar LABA TAHUN BERJALAN

Notes

Rp

3

Catatan/ Notes

4 4

28 29

5 5 6 6 7 8 8 9 10 11.a 12

Rp

2015

30

11.c 11.d

ASET TIDAK LANCAR PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Pos Keuangan yang tidakTersedia akan direklasifikasi Aset untuk Dijual ke laba rugi 13 SurplusJangka Revaluasi AsetLainnya Tetap 18 Investasi Panjang 17 Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Imbalan Pasti 25 Pihak Berelasi 14 Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Properti Investasi 15 Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual 31 Aset Pajak Tangguhan 11.d Total Penghasilan Komprehensif Lain Investasi pada Ventura Bersama 16 JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 18 Aset Tetap Aset Tidak Lancar Lainnya 12 PENGHASILAN Jumlah Aset TidakBERJALAN Lancar YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA Pemilik Entitas Induk JUMLAH ASET

Kepentingan Non-Pengendali JUMLAH

20,489 57,518 119,475

360,947

137,864 12,599 348,869

1,566 (104,113) 16,078 6,559 49,979 (105,571) 37,431 (23,530) 96,683 185,888

121,835

114,524 592

141,160 -- 500

158,173 17,533 500

1,062,301 275,097 16,687 593,204 424,591 27,558 2,514,554 7,300,244

(2,394) 963,832

4,061936,360

(38,567) 19,121 (40,961) 455,821 130,001

78,680 19,338 100,274 391,700 217,167

32

144,443

370,793 30,815 2,126,485 170,274 5,217,271

688 170,962

33,849

403,177 34,775 1,977,872 116,444 4,580,262

449 116,893

129,337 664 130,001

216,502 665 217,167

85,280

58,318

ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Held for Trading Financial Assets REVENUES Related Parties OPERATING EXPENSE Third Parties OPERATING INCOME Accounts Receivable Related Parties Interest Income Third Parties Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment Retention Receivables Interest Expense and Financial Charge Related Parties Increase in Fair Value of Investment Property Third Parties Final Tax Expense Loans Receivable - Bailout Share of the Profit of Joint Ventures Related Parties Other Income (Expenses) Gross Amount Due from Customers INCOME BEFORE TAX Related Parties Third Parties INCOME TAXES Inventories Current Tax Expenses Advances andTax Prepaid Expenses Deferred Expenses Prepaid Taxes Total Income Tax Expense Other Current Assets INCOME FOR THE YEAR Total Current Assets NON-CURRENTINCOME ASSETS OTHER COMPREHENSIVE Item that will not be reclassified to profit or loss Available for Sale Financial Assets Property, Plant and Equipment Surplus OtherRevaluation Long-Term Investments Actuarial Gain (Loss) fromRevitalization Defined Loans Receivable - Restructuring and/or BenefitRelated Liabilities Parties Item that will be reclassified toInvesment profit or loss Property Available for Sale Financial Assets Deferred Tax Assets Total Other Comprehensive Income Investment in Joint Ventures TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Property, Plant and Equipment Other Non-Current Assets INCOME FOR THE YEAR TO TotalATTRIBUTABLE Non-Current Assets Owners of The Parent Entity TOTAL ASSETS

Non-Controlling Interests  TOTAL

*) Restated (note 40) COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO Owners of The Parent Entity Non-Controlling Interest TOTAL

EARNINGS PER SHARE (in full amount) 

*) Restated (note 40) The accompanying notes form an integral part of these The accompanying notes form an integral of these consolidated financialpart statements consolidated financial statements


PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015 176 D2/February 29, 2016


119,507

17,222128,185 -(70,235) 21,350 60,656 31,299 (53,819) 35,703 (18,671)156,229

158,324 321,868 (4,410) 58,537 (532) 51,118 (4,942)163,851 161,495 2,602,390 116,893

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan



150,979

202,450 549,865 (12,340) 85,747 (2,586) 83,900 (14,926) 191,850 128,336 170,9623,090,786




953,043

93,239 524,559 155,571 151,274 238,592 58,710 4,785,690

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali JUMLAH LABA PER SAHAM (dalam angka penuh)

935,152 Rp

111,029 3,969,614 127,930 2,151,805132,117 94,394 (3,608,667) 136,083 (2,000,826)145,467


 

2014 *)

2,346,889 Rp

165,019 648,932 15

Rp

1 3

Paraf: Paraf:


177

27

1,000,000 ------1,000,000

------1,996,688

-------

--

--

--

--

Rp

------(305,768)

--

-----(305,768)

(305,768)

--

(305,768)

Rp

Rp




-----(38,567) 35,026

--

---78,680 -73,593

(5,087)

--

(5,087)

4

------156,166

--

---17,358 (39,586) 156,166

178,394

--

178,394

Rp

-5,703 ----141,353

--

-5,155 ---135,650

130,495

--

130,495

565,113

(11,000) (5,703) (1,140) (1,140) 170,274 (2,370) 837,032

--

(10,311) (5,155) 116,444 4,020 39,586 688,111

543,527

(21,586)

Rp

(11,000) -(1,140) (1,140) 170,274 (40,937) 3,860,497

1,000,000

(10,311) -116,444 100,058 -2,744,440

2,538,249

(21,586)

2,559,835

Rp

Jumlah/ Total

Rp

----688 (24) 4,031

--

--449 216 -3,367

2,702

--

2,702

(11,000) -(1,140) (1,140) 170,962 (40,961) 3,864,528

1,000,000

(10,311) -116,893 100,274 -2,747,807

2,540,951

(21,586)

2,562,537

Rp

Kepentingan Non- Jumlah Ekuitas/ Pengendali/ Total Equity Non-Controlling Interests

Advance Payment of Capital Distribution of 2014 Retained Earnings Cash Dividends General Reserve Partnership Program Enviromental Development Program Income for the Year Comprehensive Income for the Year Balance as of December 31, 2015

Distribution of 2013 Retained Earnings Cash Dividends General Reserve Income for the Year Comprehensive Income for the Year Transfer to Retained Earnings Balance as of December 31, 2014

   

 

Balance as of December 31, 2013

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Paraf:



*) Retained earnings includes actuarial gain (loss) arising from defined benefit plan

Rp

Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owner of the Parent Uang Muka Tambahan Aset Keuangan Surplus Revaluasi Saldo Laba/Retained Earnings *) Setoran Modal/ Modal Tersedia untuk Aset Tetap/ Telah Ditentukan Belum Ditentukan Disetor/ Dijual/ Penggunaannya/ Penggunaannya/ Advance Payment Revaluation of Capital Additional on Available for Surplus of Appropriated Unappropriated Paid in Capital Sale Financial Assets Propert, Plant and Equipment

*) Saldo laba termasuk keuntungan (kerugian) aktuarial dari program imbalan pasti

Uang Muka Setoran Modal Penggunaan Saldo Laba 2014 Dividen Tunai Cadangan Umum Program Kemitraan Program Bina Lingkungan Laba Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Saldo Per 31 Desember 2015

-----1,996,688

Penggunaan Saldo Laba 2013 Dividen Tunai Cadangan Umum Laba Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Transfer ke Saldo Laba Saldo Per 31 Desember 2014

27

1,996,688

--

1,996,688

Rp

Modal Saham/ Capital Stock

Saldo pada tanggal 1 Januari 2014 setelah penyajian kembali Saldo per 1 Januari 2014

(Revisi 2013)

Dampak penerapan PSAK No. 24

Saldo per 31 Desember 2013

Catatan/ Notes

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN ENTITAS ANAK 

Tanggal 31 ARUS Desember 2014, dan 2013 LAPORAN KAS2015, KONSOLIDASIAN (DalamTahun-tahun Jutaan Rupiah, Data Saham) Untuk yangkecuali Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham) Catatan/



ASET

2015 Rp

Notes

ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Aset Keuangan Diperdagangkan Penerimaan Kas dari Pelanggan Pihak Berelasi 4 Penyaluran Pembiayaan Konsumen Pihak Ketiga 4 Penerimaan dari (Pengeluaran) Pinjaman yang Diberikan - Bersih Piutang Usaha Penerimaan Imbalan Pengelolalaan Aset Eks BPPN Pihak Berelasi 5 Penerimaan Restitusi Pajak Pihak Ketiga 5 Penerimaan Bunga atas Pinjaman yang Diberikan Penerimaan Penggantian Biaya Aset Piutang Retensi Pembayaran Beban Usaha Pihak Berelasi 6 Pembayaran Pihak KetigaBeban Bunga 6 Pembayaran Pinjaman yangPajak Diberikan - Dana Talangan Penerimaan Hasil Investasi Pihak Berelasi 7 Pencairan (Penempatan) Surat Berharga Diperdagangkan Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Penerimaan dari (Setoran) Kerja Sama Pengelolaan Pinjaman Karyawan Pihak Berelasi 8 Penerimaan (Pengeluaran) Lainnya Pihak Ketiga 8 Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi Persediaan 9 Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 10 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pajak Dibayar muka 11.a Perolehan AsetDiTetap Aset Lancar Lainnya 12 Penambahan Investasi Ventura Bersama Jumlah Aset Lancar Perolehan Properti Investasi Hasil Penjualan Aset Tetap Pencairan (Penempatan) ASET TIDAK LANCAR Surat Berharga Tersedia untuk Dijual Hasil Penjualan Properti Aset Keuangan TersediaInvestasi untuk Dijual 13 Penambahan Investasi Jangka Panjang Lainnya Investasi Jangka Panjang Lainnya 17 Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Pihak Berelasi 14 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Properti Investasi 15 Penerimaan Pinjaman Aset Pajak Tangguhan 11.d Pembayaran Pinjaman Investasi pada Ventura Bersama 16 Pembayaran Dividen 18 Aset Tetap Penerimaan Tambahan Modal Aset Tidak Lancar Lainnya 12 Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KASDisajikan DAN SETARA KASkembali AKHIR TAHUN(catatan 40) *)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTSAND OF FINANCIAL POSITION SUBSIDIARIES 

As of December 31, 2015, 2013 CONSOLIDATED STATEMENTS OF 2014 CASHand FLOWS (In Million of Rupiah,For unless ShareEnded Data) the Years December 31, 2015 and 2014 (In Million of Rupiah, unless Share Data) 2014 *) 2013 *)

Rp

2015 Catatan/ Rp Notes 2,346,889

Rp

2014 Rp 935,152

3,820,577 2,130,684 111,029 (672,963) 127,930(635,610) 94,394 (59,896) 136,083 (7,228) 14,365 15,288 165,019 8,398 137,864 10,176 648,932 79,381 348,869 77,031 1,142 525 (2,089,969) 20,489(2,788,083) 16,078 57,518 (152,104) 49,979(101,907) (141,887) (82,543) 112,017 119,475 96,683139,051 (16,978) 9,222 (3,186) (2,893) 93,239 202,450 (8,586) 1,426 524,559 549,865 192,197 (536,747) 155,571 85,747 151,274 83,900 238,592 (64,779) 191,850 (189) 58,710 (9,000) 128,336 -4,785,690 (114,758) 3,090,786 (1,875) 1,566 655 20,753 125,964 -- 141,160 20,000 114,524 (92) -592 500 (166,310) 144,555

11

18 16 15 18

1,062,301 963,832 275,097 144,443 1,825,962 1,927,132 16,687 19,121 (1,429,112) (1,542,520) 593,204 455,821 (11,000) (10,311) 424,591 370,793 27.b 1,000,000 -27,558 1,385,850 30,815374,301 2,514,554 2,126,485 7,300,244 1,411,737 5,217,271(17,891) 935,152 953,043 2,346,889 935,152

3

1,552 237,898 2,107,439 2,346,889

 

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015 178 D2/February 29, 2016


2,021 117,805 815,326 935,152

Cash on Hand Cash in Banks Time Deposits Total



The accompanying notes form an integral part of these The accompanying notes form an integral of these consolidated financialpart statements

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan





Additional informastion of non cash activities are presented in Note 33

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 33


CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR CASH AND CASH AT (note END OF YEAR *) EQUIVALENTS Restated 40) Cash and Cash Equivalents At End of Year consist of:

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Terdiri Dari: Kas Bank Deposito Berjangka Jumlah

ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents 953,043 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Held Tradingfrom Financial Assets CashforReceipts Customers 132,117 Related Parties Cash Disbursement for Consumer Financing 145,467 ThirdforParties Cash Disbursement Loans Receivable Proceeds from ex-IBRA's Accounts Asset Management 119,507 Related Cash Receipts from TaxParties Refund ThirdInterest Parties 128,185 Proceeds from Loan Receivables Reimbursable CostReceivables of Assets Retention Payment of Operating 21,350 RelatedExpenses Parties Payment of Interest ThirdExpenses Parties 31,299 Paid Loans Receivable -Tax Bailout Proceeds of Investment Related Parties 156,229 Receipt from (Placement of) Trading Securities Gross Amount Due from Customers Receipts from (Payment) of Jointly Controlled Loan of Employee 158,324 Related Parties Other Income (Expense) 321,868 Third Parties Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities Inventories 58,537 Advances and Prepaid Expenses 51,118 CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Taxes 163,851 Acquisitions of Property, Plant andPrepaid Equipment Otherin Current Assets 161,495 Additional Investment Joint Venture 2,602,390 Total Current Assets Acquisition of Investment Properties Proceeds from Disposal of Property, Plant and Equipment Disbursement (Placement) Securities Available for Sale NON-CURRENT ASSETS Proceeds from Salesforof Sale Property Investment Available Financial Assets 158,173 Additional of Other Other Long-Term Long-Term Investment Investments 500 Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization 936,360 Related Parties CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 33,849 Invesment Property Receipts from Loan Deferred Tax Assets 19,338 Payment for Loan Investment in Joint Ventures 391,700 Dividend Payment 403,177 Property, Plant and Equipment Additional Paid In Capital Receipt Non-Current Assets 34,775 Net Cash Provided Other by Financing Activities 1,977,872 Total Non-Current Assets 4,580,262 TOTAL ASSETS NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

1 5


Paraf: Paraf:

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

For The Years Ended December 31, 2015 and 2014 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

1.

1.

Umum

General

1.a. Pendirian dan Informasi Umum PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 27 Februari 2004 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2004, Tambahan No. 4541. Akta pendirian Perusahaan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 2004 telah diubah dengan diterbitkannya PP No. 61 tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 yang menetapkan, antara lain perluasan maksud dan tujuan Perusahaan dan ruang lingkup kegiatan Perusahaan.

1.a. Establishment and General Information PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“the Company") was established under Notarial Deed No. 7 dated February 27, 2004 of Lenny Janis Ishak, SH, Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decree No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 dated March 9, 2004 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 14, 2004, Supplement 4541. The deed of establishment was made based on Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 10 Year 2004 dated February 27, 2004 on the Establishment of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in Asset Management Area. Several clauses in the PP No. 10 Year 2004 have been amended by the issuance of PP No. 61 Year 2008 dated September 4, 2008 on the Amendment to Government Regulation No. 10 Year 2004 which stipulates, among others expanded the purposes and objectives of the Company and its scope of activities.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 62 tanggal 21 Februari 2014 dari Desman, S.H. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU10460.AH.01.02 tanggal 10 Maret 2014.

The Companyʼs Articles of Association has been amended for several times, most recently by Deed of the Companyʼs Meeting Resolution No. 62 dated February 21, 2014 of Desman, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by under the Decree No. AHU-10460.AH.01.02 dated March 10, 2014.

Dasar Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

According to Article 3 of the Companyʼs Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to undertake and support the Governmentʼs policies and programs in economics sector and national development programs in general. To achieve its purposes and objectives the Company conducting several business activities which comprise of: asset management which 1. Stateʼs originated from Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) after the termination and dissolution the task of IBRA, for and on behalf of the Minister of Finance;

1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan;

DFinal/February 29, 2016

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015 6

Paraf:

179

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)


Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham) 

1.

1.

Umum (Lanjutan)

General (Continued) 2. Restructuring and/or revitalization State-Owned Enterprises (“SOEʼs”); 3. Investment activities; and 4. SOEʼs asset management activities.

2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (”BUMN”); 3. Kegiatan investasi; dan 4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

of

Perusahaan berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 9 sampai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta.

The Company is located at the Sampoerna th th Strategic Square, North Tower Floor 9 to 12 , Jalan Jenderal Sudirman Lot 45-46, Jakarta.

1.b. Struktur Entitas Anak Perusahaan memiliki lebih pengendalian atas entitas-entitas anak pada 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:

1.b. Subsidiaries Structure The Company has control over the Subsidiaries at December 31, 2015 and 2014 as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries

Domisili/ Domicile

Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity

Persentase Tahun Operasi Kepemilikan/ Komersial/ Percentage of Start of Ownership Commercial Operation %

PT PPA Finance ("PT PPAF") PT PPA Kapital ("PT PPAK") PT Nindya Karya ("PT NK") PT Nindya Beton *) ("PT NB") PT Duta Mentari Raya **) ("PT DMR")

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Pembiayaan/Financing Pembiayaan/Financing Konstruksi/Construction Pabrikasi/Manufacturing Pabrikasi/Manufacturing

99.999 99.996 99.000 100.000 98.15

2009 2012 1961 2013 2014

Jumlah Aset 31 Desember 2015/ Total Assets December 31, 2015 Rp

Jumlah Pendapatan 31 Desember 2015/ Total Revenues December 31, 2015 Rp

590,456 87,986 3,328,419 228,844 32,674

66,510 150 3,547,952 82,601

--

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya/Indirectly Ownership through PT Nindya Karya **) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPA Kapital/Indirectly Ownership through PT PPA Kapital Entitas Anak/ Subsidiaries

Domisili/ Domicile

Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity

Persentase Tahun Operasi Kepemilikan/ Komersial/ Percentage of Start of Ownership Commercial Operation %

PT PPA Finance ("PT PPAF") PT PPA Kapital ("PT PPAK") PT Nindya Karya ("PT NK") PT Nindya Beton *) ("PT NB")

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

99.999 99.996 99.000 100.000

Pembiayaan/ Pembiayaan/ Konstruksi/ Pabrikasi/

2009 2012 1961 2013

Jumlah Aset 31 Desember 2014/ Total Assets December 31, 2014 Rp

Jumlah Pendapatan Tahun 2014/ Total Revenues 2014

412,401 23,325 2,396,112 165,998

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya/Indirectly Ownership through PT Nindya Karya

180





7

Paraf:

Rp 37,828 632 1,859,699 37,376





1.

Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

• PT PPAF Berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan membentuk PT PPAF dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%.

• PT PPAF Based on the letter of approval from the Minister of SOEʼs No. S-360/MBU/2009 dated May 27, 2009, the Company established PT PPAF, with shareʼs ownership of 99.999%.

• PT PPAK Berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, Perusahaan membentuk PT PPAK dengan kepemilikan saham sebesar 99,996%.

• PT PPAK Based on the approval of the Minister of SOEʼs through letter No. S-372/MBU/2011 dated June 22, 2011, the Company established PT PPAK with shareʼs ownership of 99.996%.

• PT NK Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, Perusahaan melakukan penyertaan modal pada PT NK sebesar Rp499.997.421.000 (Rupiah penuh) atau merupakan 99% dari modal disetor dan ditempatkan.

• PT NK Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 Year 2012, the Company made an equity investment in PT NK for Rp499,997,421,000 (full amount) or 99% of the issued and paid up capital.

• PT NB Pada tahun 2013, PT NK mempunyai entitas anak yaitu PT NB yang didirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan antara PT NK dan Perusahaan No. 013/DIRUT/KTR/SEKPER/02/ tanggal 2013 dan PKS-01/PPA/0213 1 Februari 2013, Keputusan Para Pemegang Saham PT NK No. SK-149/MBU/2013 dan KEP-PS 04/PPA/0213 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pendirian Entitas Anak PT NK di bidang produksi beton pracetak. Akta Perseroan Terbatas PT NB tanggal 19 Februari 2013 dari, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10206.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

• PT NB In 2013, PT NK has subsidiary, named PT NB that is established according to Joint Venture Agreement between PT NK and the Company No.013/DIRUT/KTR/SEKPER/ 02/2013 and PKS-01/PPA/0213, dated February 1, 2013, Shareholders Decisions of PT NK No. SK-149/MBU/2013 and KEPPS 04/PPA/0213 dated February 18, 2013, regarding Establishment of Subsidiary of PT NK in precast concrete production sector. The Limited Company Deed of PT NB dated February 19, 2013 of Khairina, S.H., Notary in Jakarta which has approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through The Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Decision Number AHU10206.AH.01.01 Year 2013 regarding Authorization of the Companyʼs Legal Entity.

Permodalan untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri, yaitu: • PT NK sebanyak 510 juta saham atau seluruhnya Rp51.000.000.000 (Rupiah penuh). • Perusahaan sebanyak 490 juta saham atau seluruhnya Rp49.000.000.000 (Rupiah penuh).

The first capital has been taken part and fully paid with cash by the founders, as follow: • PT NK amounting to 510 million shares or totally Rp51,000,000,000 (full amount).


• The Company amounting to 490 million shares or totally Rp49,000,000,000 (full amount). PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015 8

Paraf:

181





1.

Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

• PT DMR Pada tahun 2015, PT PPAK mempunyai entitas anak yaitu PT DMR yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 3 tanggal 3 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., L.L.M, dengan maksud dan tujuan berusaha dalam bidang industri dan perdagangan. Untuk mencapai tujuan tersebut PT DMR dapat melakukan kegiatan industri kelapa sawit dan perdagangan ekspor dan impor.

• PT DMR In 2015, PT PPAK has subsidiary, named PT DMR that is established according to notary deed made by Mala Mukti, S.H., L.L.M No.3 dated February 3, 2014, with the intention and purpose to engage in industry and commerce. To achieve these objectives PT DMR may perform the palm oil industry, export, and import trade.

Permodalan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai yaitu: • PT PPAK sebanyak 54 lembar saham atau seluruhnya Rp54.000.000 (Rupiah penuh). • PT Koperasi Karyawan PPA sebanyak 1 lembar saham atau seluruhnya Rp1.000.000 (Rupiah penuh).

The capital has been taken part and fully paid with cash by the founders, as follow: • PT PPAK amounting to 54 shares or totally Rp54,000,000 (full amount).

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”.

The Company and subsidiaries hereinafter collectively be referred as “the Group”.

• PT Koperassi Karyawan PPA amounting to 1 shares or totally Rp1,000,000 (full amount).

1.c. The Board of Commissioners, Directors and Employees Based on the Minister of SOEʼs Decree as a General Meeting of Shareholders No. SK244/MBU/10/2014 dated October 17, 2014; No. SK-38/MBU/2014 dated February 21, 2014; No.SK-357/MBU/2013 dated September 19, 2013, and Board of Commissioners Decision No. Ll/KEP.KOM/PPA/XI/2013 dated November 13, 2013 the composition of Board of Commissioners and Directors as follows:

1.c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK244/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014, No.SK-38/MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014, No.SK-357/MBU/2013 tanggal 19 September 2013, dan Keputusan Dewan Komisaris No.Ll/KEP.KOM/PPA/XI/2013 tanggal 13 November 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur Direktur

2015 dan 2014/ 2015 and 2014 Edy Putra Irawady Dedi Rudaedi Taufik Sukasah Hendrika Nora Osloi Saiful Haq Manan Andi Saddawero Henry Sihotang Ajar Setiadi



Directors: President Director Director Director Director

As of December 31, 2015 and 2014 the numbers of employees of the Company were 169 and 177 persons, respectively (unaudited).

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing 169 dan 177 orang (tidak diaudit).

182

Board of Commissioners: President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner



9

Paraf:





2.

2.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

Summary Policies

of

Significant

Accounting

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK) The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

      

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.



Paraf:

183





2.





Ikhtisar Kebijakan (Lanjutan)

Akuntansi

2.

Signifikan

Accounting

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, yaitu: • PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan” • PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri” • PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” • PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja”

The following are new standards, amendments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2015, as follows: • PSAK No. 1 (Revised 2013) “Presentation of Financial Statements” • PSAK No. 4 (Revised 2013) “Separate Financial Statements” • PSAK No. 15 (Revised 2013) “Investments in Associates and Joint Ventures” • PSAK No. 24 (Revised 2013) “Employee Benefits” • PSAK No. 46 (Revised 2013) “Income Taxes” • PSAK No. 48 (Revised 2014) “Impairment of Assets” • PSAK No. 50 (Revised 2014) “Financial Instruments: Presentation” • PSAK No. 55 (Revised 2014) “Financial Instruments: Recognition and Measurement” • PSAK No. 60 (Revised 2014) “Financial Instruments: Disclosures” • PSAK No. 65 “Consolidated Financial Statements” • PSAK No. 66 “Joint Arrangements” • PSAK No. 67 “Disclosure of Interests in Other Entities” • PSAK No.68 “Fair Value Measurement” • ISAK No. 26 “Reassessment of Embedded Derivatives” • PSAK No. 1 (Revised 2013) “Presentation of Financial Statements”

• PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan” • PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset” • PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian” • PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” • PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” • PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian” • PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama” • PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain” • PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar” • ISAK No. 26 (Revisi 2014) “Penilaian Kembali Derivatif Melekat” • PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan”.

• PSAK No. 1 (Revised 2013) has introduced changes in the format and revision of the title of the report. The significant impact of changes of this accounting standard to the Group, among others, are:  Change of report title which previously named “Statement of Comprehensive Income” become “Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income”

• PSAK No.1 (Revisi 2013) mengatur perubahan dalam format serta revisi judul laporan. Dampak signifikan dari perubahan dalam standar akuntansi ini terhadap Grup antara lain: nama laporan yang  Perubahan sebelumnya adalah “Laporan Laba Rugi Komprehensif” menjadi “Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain”

184

Summary of Significant Policies (Continued)





11

Paraf:





2.

Ikhtisar Kebijakan (Lanjutan) 



Akuntansi

2.

Signifikan

Adanya persyaratan penyajian penghasilan komprehensif lain yang dikelompokkan menjadi (a) pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; dan (b) pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi.

Summary of Significant Policies (Continued) 

Accounting

Requirement for the presentation of other comprehensive income are grouped into (a). items that will not be reclassified to profit or loss; and (b). items that will be reclassified to profit or loss.

Standar ini berlaku retrospektif dan oleh karenanya informasi pembanding tertentu telah disajikan kembali.

This standard is applied retrospectively and certain comparative information have been restated, accordingly.

• PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri”

• PSAK No. 4 (Revised 2013) “Separate Financial Statements”

PSAK No. 4 (Revisi 2009) “Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tersendiri” telah revisi dan diubah namanya menjadi PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri” yang menjadi suatu standar yang hanya mengatur laporan keuangan tersendiri. Panduan yang telah ada untuk laporan keuangan tersendiri tetap tidak diubah.

PSAK No. 4 (Revised 2009) “Consolidated and Separate Financial Statements” has been revised and re-titled into PSAK No. 4 (Revised 2013) “Separate Financial Statements” which became a standard only deals with requirement for separate financial statements. The existing guidance for separate financial statements remains unchanged.

• PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”

• PSAK No. 15 (Revised 2013) “Investments in Associates and Joint Ventures”

PSAK No. 15 (Revisi 2009) “Investasi pada Entitas Asosiasi” telah direvisi dan diubah namanya menjadi PSAK 15 (revisi 2013), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”. Standar ini mengatur ketentuan mengenai penerapan metode ekuitas sebagai metode akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.

PSAK No. 15 (Revised 2009) “Investments in Associates” has been revised and re-titled into PSAK No. 15 (Revised 2013), “Investments in Associates and Joint Ventures”. This standard sets out the requirements for the application of the equity method when accounting for investments in associates and joint ventures.

Standar ini mendefinisikan “pengaruh signifikan”, memberikan panduan mengenai bagaimana metode ekuitas diterapkan dan menetapkan bagaimana investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama diuji penurunan nilainya.

It defines “significant influence”, provides guidance on how the equity method of accounting is to be applied and prescribes how investments in associates and joint ventures should be tested for impairment.

Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The adoption of the revised standard had no material effect to the consolidated financial statements.



Paraf:

185





2.


Akuntansi

2.

Signifikan

PSAK ini mengubah beberapa ketentuan akuntansi terkait program imbalan pasti. Perubahan utama mencakup penghapusan “pendekatan koridor”, modifikasi akuntansi untuk pesangon dan penyempurnaan ketentuan mengenai pengakuan, penyajian dan pengakuan untuk program imbalan kerja imbalan pasti. Perubahan ketentuan yang berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup antara lain sebagai berikut: a. pengakuan keuntungan (kerugian) aktuaria melalui penghasilan komprehensif lain;

Amended provisions that impacting the Group's consolidated financial statements are as follows: a. the recognition of actuarial gains (losses) through other comprehensive income;

b. semua biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen/kurtailmen program terjadi atau ketika entitas mengakui biaya terkait restrukturisasi atau pesangon. Sehingga biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui sepanjang periode vesting.

b. all past service cost is recognized as an expense at the earlier of the date when the amendment/curtailment occurs or the date when the entity recognizes related restructuring costs or termination benefits. Therefore, the unvested past service cost is no longer be deferred and recognized over the vesting period.

beban bunga dan imbal hasil aset program yang digunakan dalam PSAK No. 24 terdahulu diganti dengan konsep bunga neto, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto liabilitas (aset) neto imbalan pasti yang ditentukan pada awal setiap periode pelaporan tahunan.

c. interest expense and returns on plan assets used in the previous PSAK No. 24 is replaced by the concept of net interest, which is calculated using a discount rate net defined benefit liabilities (assets) as determined at the beginning of each annual reporting period.

Perubahan ini diterapkan secara retrospektif (kecuali perubahan nilai tercatat aset yang mencakup biaya imbalan kerja dalam nilai tercatatnya) dan dampak perubahan dari standar ini dijelaskan pada Catatan 25.

This amendments have been applied retrospectively (except for changes to the carrying value of assets that include employee benefit costs in the carrying amount) and the effect of the revised standard is presented in Note 25.

c.

186

Accounting

• PSAK No. 24 (Revised 2013) “Employee Benefits” This PSAK amending some accounting provisions related to defined benefit plans. The key amendments include elimination of the “corridor approach”, modification of accounting for termination benefits and improvement of the recognition, presentation and disclosure requirements for defined benefit plans.

• PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja”








13

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

d. PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan” PSAK No. 46 (Revisi 2013) ini memberikan penekanan pada pengukuran pajak tangguhan atas aset yang diukur dengan nilai wajar, dengan mengasumsikan bahwa jumlah tercatat aset akan dipulihkan melalui penjualan. Selain itu, standar ini juga menghilangkan pengaturan tentang pajak final.

e. PSAK No. 46 (Revised 2013) “Income Taxes” This PSAK No. 46 (Revised 2013) emphasizes on measurement of deferred tax on assets measured at fair value, assuming that the carrying amount of the assets will be recovered through sales. In addition, this standard also removes provision on final tax.

Grup telah mereklasifikasi penyajian beban pajak penghasilan final. Informasi komparatif telah disajikan kembali.

The Group has reclassified the presentation of final income tax expense. The comparative information has been restated.

f.

•

g. PSAK No. 48 (Revised “Impairment of Assets”

PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”

2014)

Perubahan dalam PSAK No. 48 (Revisi 2014), terutama berkaitan dengan perubahan definisi dan pengaturan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68.

Changes in PSAK No. 48 (Revised 2014), mainly to incorporate the changes in definition and requirements of fair value as governed in PSAK No. 68.

Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The adoption of the revised standard had no material effect to the consolidated financial statements.

PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”

•

PSAK No. 50 (Revised 2014) “Financial Instrument: Presentation”, PSAK No. 55 (Revised 2014) “Financial Instrument: Recognition and Measurement”, and PSAK No. 60 (Revised 2014) “Financial Instrument: Disclosures”

Perubahan pada ketiga PSAK ini, terutama merupakan penyesuaian akibat diterbitkannya PSAK No. 68 mengenai nilai wajar.

The amendment of these PSAKs mainly related to the changes as an impact the issuance of PSAK No. 68 concerning fair value.

PSAK No. 50 (Revisi 2014) menghapus pengaturan pajak penghasilan yang terkait dengan dividen dan akan mengacu pada PSAK No. 46. Selain itu, PSAK No. 50 (Revisi 2014) memberikan pengaturan (pedoman aplikasi) yang lebih spesifik terkait kriteria untuk melakukan saling hapus dan penyelesaian neto aset dan liabilitas keuangan.

PSAK No. 50 (Revised 2014) removing arrangement of income tax related to dividend and will refer to PSAK No. 46. Furthermore, PSAK No. 50 (Revised 2014) provides more specific arrangement (application guidelines) related to the criteria for offsetting and net settlement of financial asset and financial liability.



Paraf:

187





2.


•



188

Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Perubahan PSAK No. 55 (Revisi 2014) mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat, pengaturan kriteria dan penghentian instrumen lindung nilai, serta pengaturan tanggal pencatatan instrumen keuangan.

The changes in PSAK No. 55 (Revised 2014) deals with measurement and reclassification of embedded derivative, arrangement of criteria and derecognition of hedging instrument, and arrangement of date of recording financial instrument.

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mengatur pengungkapan tambahan terkait nilai wajar, saling hapus aset dan liabilitas keuangan, serta pengalihan aset keuangan.

PSAK No. 60 (Revised 2014) deals with additional disclosures relates to the fair value, offsetting financial asset and liability, and transfers of financial assets.

Grup telah menerapkan PSAK-PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.

The Group had adopted these PSAKs and had completed the required disclosures requirements.

PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian” Standar ini mengganti semua pedoman mengenai pengendalian dan konsolidasi dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009) dan ISAK No.7. Prinsip dasar bahwa suatu entitas konsolidasian menyajikan suatu induk dan entitas anaknya seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi tunggal, beserta prosedur konsolidasinya, tidak berubah.

•

PSAK No. 65 “Consolidated Financial Statements” This standard replaces all of the guidance on control and consolidation in PSAK No. 4 (Revised 2009) and ISAK No.7. The core principle that a consolidated entity presents a parent and its subsidiaries as if they are a single economic entity remains unchanged, as do the consolidation procedures.

PSAK No. 65 memperkenalkan suatu model konsolidasi tunggal yang menggunakan pengendalian sebagai dasar untuk mengkonsolidasikan seluruh jenis entitas, dimana pengendalian didasarkan pada apakah suatu investor memiliki kekuasaan atas investee, eksposur / hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee serta kemampuannya menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

PSAK No. 65 introduces a single consolidation model that identifies control as the basis for consolidation for all types of entities, where control is based on whether an investor has power over the investee, exposure / rights to variable returns from its involvement with the investee and the ability to use its power over the investee to affect the amount of the returns.

Standar baru ini juga mencakup pedoman mengenai hak substantif dan protektif serta mengenai hubungan prinsipal-agen.

The new standard also includes guidance on substantive and protective rights and on agent-principal relationships.





15

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


The adoption of the PSAK No. 65 has no impact to the consolidated financial statements upon initial adoption, as its scope of consolidation remains unchanged.

Penerapan PSAK No. 65 ini tidak memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian pada penerapan awal, karena lingkup konsolidasi tetap tidak berubah. •

•

    

Accounting

PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama”

•

PSAK No. 66 “Joint Arrangement”

Standar ini (yang menggantikan PSAK No.12 (revisi 2009) dan ISAK No. 12) memperkenalkan terminologi “pengaturan bersama”. Standar ini mengharuskan satu pihak dalam suatu pengaturan bersama untuk menentukan jenis pengaturan bersama dengan menilai hak dan kewajibannya, dan kemudian mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya tersebut sesuai dengan jenis pengaturan bersama. Pengaturan bersama dapat berbentuk operasi bersama atau ventura bersama. Standar ini juga menghapus pilihan kebijakan akuntansi metode konsolidasi proporsional.

This standard (that replaces PSAK No 12 (revised 2009) and ISAK No. 12) introduces terminology “joint arrangement”. This standard requires a party to a joint arrangement to determine the type of joint arrangement in which it is involved by assessing its rights and obligations, and then account for those rights and obligations in accordance with that type of joint arrangement. Joint arrangements are either joint operations or joint ventures. This standard also removes selection of proportionate consolidation method.

Dampak PSAK No. 66 terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup tidak material.

The effect of PSAK No. 66 on the Groupʼs consolidated financial statements is immaterial.

PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”

•

PSAK No. 67 combines, enhances, and replaces the disclosure requirements for subsidiaries, joint arrangements, associates, and unconsolidated structured entities. This standard requires the Group to disclose information that enables users of financial statements to evaluate the nature of, and risks associated with, its interests in other entities and the effects of those interests on Groupʼs consolidated financial statements.

PSAK No. 67 menggabungkan, meningkatkan, dan menggantikan persyaratan pengungkapan untuk entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi, dan entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Standar ini mensyaratkan Grup untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan, risiko yang terkait dengan, kepentingannya dalam entitas lain dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.


PSAK No. 67 “Disclosure of Interests in Other Entities”


Paraf:

189





2.






2.

Signifikan


Accounting

The application of this standard has resulted in more extensive disclosures in the Groupʼs consolidated financial statements.

Penerapan standar ini menyebabkan pengungkapan yang lebih ekstensif dalam laporan keuangan konsolidasian Grup. •

190

Akuntansi

PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”

•

PSAK No. 68 “Fair Value Measurement”

PSAK No. 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan satu kerangka tunggal untuk mengukur nilai wajar dan menetapkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK No. 68 berlaku saat SAK lain mengharuskan dan mengizinkan pengukuran nilai wajar.

PSAK No. 68 defines fair value, sets out a single framework for measuring fair value and requires disclosures about fair value measurements. PSAK No. 68 applies when other SAKs require or permit fair value measurements

Grup telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta sesuai standar ini.

The Group has completed the disclosures requirement as required under this standard.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

2.d. Principles of Consolidation The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entityʼs relevant activities (power over the investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

The Groupʼs financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

   





17

Paraf:





2.





              


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and noncontrolling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Changes in the parentʼs ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.



Paraf:

191





2.


Akuntansi

2.

Signifikan

(c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control; (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost; (e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

/ 2.e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

2.e. Foreign Currency Transactions and Balances In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (“the functional currency”). The functional currency of the Company and all subsidiaries is Rupiah.

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, ie middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2015 and December 31, 2014 as follows:

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebagai berikut:



Accounting

If the Group loses control, the Group: (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost; (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup: (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang; (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali); (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian; (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian; ke laba rugi, atau (e) Mereklasifikasi mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

192




19

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan 2015

Accounting

2014

Rp

1 USD

Summary of Significant Policies (Continued) Rp

13,795

1 USD

12,440

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2.f. Related Parties Transactions and Balances A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity: a) A person or a close member of that personʼs family is related to a reporting entity if that person: i. has control or joint control over the reporting entity;

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain); ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya); iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:


ii. iii.

i.

ii.

iii. iv.

has significant influence over the reporting entity; or is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member); Both entities are joint ventures of the same third party; One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;


Paraf:

193





2.


Akuntansi

2.

Signifikan

v.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; yang dikendalikan atau vi. Entitas dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

194


vi. vii.

Accounting

The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity; The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOEʼe Ministry as a shareholderʼs representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.g. Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya.

2.g. Financial Instrument Initial Recognition and Measurement The Group recognize a financial assets or a financial liabilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measure all financial assets and financial liabilites at its fair value.





21

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability are classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Assets Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut: (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL) Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

(ii) Loans and Receivables Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:



Paraf:

195





2.


Akuntansi

2.

Signifikan

Accounting

(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

196


(b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM) Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS) Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.





23

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gain losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

Subsequent Measurement of Financial Liabilities Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(i) Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan



Paraf:

197





198

2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii) Other Financial Liabilities Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer.

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.





25

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Penurunan Nilai Aset Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Impairment of Financial Assets At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impared and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai: (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired: (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor; (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.



Paraf:

199





200

2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial assetʼs original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Metode Suku Bunga Efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

The Effective Interest Method The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.





27

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclasify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar.

If, as a result of a change in Groupʼs intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value.

Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-tomaturity investments, any remaining held-tomaturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial assetʼs call date, occur after all the financial assetʼs original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.



Paraf:

201





202

2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar: (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1) (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2) (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety: (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1) (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2) (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.





29

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

Dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, Perusahaan dapat memiliki beberapa instrumen keuangan yang tidak mengacu atau berlaku di pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, seperti Pinjaman yang Diberikan, Pinjaman Dana Talangan, Talangan Biaya Pengelolaan Aset dan Surat Utang.

In the framework of the implementation of restructuring and/or revitalization of SOEs, the Company may have some financial instruments that do not refer to or apply in the market and its fair value can not be measured reliably, such as Loans Receivable, Fund Advance Loans Receivable, Advances on Asset Management and Promissory Notes.

Pinjaman yang Diberikan Dalam melaksanakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN dengan skema pemberian pinjaman dana dari Perusahaan, maka pinjaman yang diberikan tersebut dicatat sebagai Piutang Perusahaan. Pinjaman yang Diberikan diakui pada saat pencairannya sebesar pokok pinjaman dan disajikan sebesar jumlah outstanding tagihan Perusahaan yang belum dilunasi dikurangi dengan Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman.

Loans Receivable In implementing the Restructuring and/or Revitalization of SOEs with a scheme of lending funds from the Company, then the loans are recorded as accounts receivable of the Company. Loans Receivable are recognized at the time of drawdown of the loan principal and are stated at the amount of outstanding bills of the Company which have not been paid deducted by the Allowance for Impairment of Loans.

Pinjaman Dana Talangan Perusahaan dapat memberikan pinjaman kepada pihak ketiga berupa dana talangan. Pemberian Pinjaman Dana Talangan ini diakui dan dicatat sebagai Piutang Perusahaan. Perlakuan pencatatan Pinjaman Dana Talangan sama dengan perlakuan atas Pinjaman yang Diberikan.

Fund Advance Loans Receivable The Company can provide loans to third parties in the form of fund advance. Fund Advance Loans Receivable is recognized and recorded as accounts receivable of the Company. The treatment of recording Fund Advance Loans Receivable is similar to the treatment of Loans Receivable.

Talangan Biaya Pengelolaan Aset Talangan Biaya Pengelolaan Aset diakui dan dicatat sebagai Piutang Perusahaan, terjadi antara lain apabila: Terdapat tagihan Perusahaan kepada  Pemerintah cq Menteri Keuangan RI atas pembayaran biaya-biaya yang dilakukan oleh Perusahaan untuk keperluan aset Negara yang tidak diserahkelolakan kepada Perusahaan dan/atau pembayaran biaya lainnya berdasarkan permintaan dari Kementerian Keuangan RI.

Advances on Assets Management Advances on Assets Management are recognized as a receivable of the Company, among other things, if:  There are bills of the Company to the Government of the Republic of Indonesia cq Minister of Finance (”MOF”) for expense payments made by the Company for purposes of Stateʼs assets which are not managed to the Company and/or payment of other expenses by request from MOF.



Paraf:

203





2.

Ikhtisar Kebijakan (Lanjutan) 

204

Akuntansi

2.

Signifikan

Perusahaan diminta oleh BUMN pemilik aset untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada Perusahaan dan biaya tersebut adalah beban BUMN yang bersangkutan. Dalam hal ini, Perusahaan hanya memberikan talangan atas pembayaran biaya pengelolaan aset sedangkan transaksi dengan pihak ketiga dan dokumen pembayaran atas biaya tersebut (perjanjian pemberian jasa dan/atau kontrak dengan pihak ketiga, purchase order, tagihan, kwitansi, faktur) seluruhnya dapat atas nama BUMN yang bersangkutan.

Summary of Significant Policies (Continued) 

Accounting

The Company is requested by SOEs owner of assets to make advance payments for the expenses required in order to manage the transferred-assets given to the Company and these expenses are burden of SOEsʼ concerned. In this case, the Company only provides advances for the payment of asset management expenses, while transactions with third parties and all documents of the expenses payment (service delivery agreement and/or contract with third parties, purchase orders, invoices, receipts, invoices) could be on behalf of SOEʼs concerned.

Perusahaan mengakui nilai wajar instrumen keuangan tersebut di atas sesuai dengan harga transaksinya, yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima.

The Company recognizes the fair value of financial instruments mentioned above in accordance with the transaction price, i.e. the fair value given or received payment.

2.h. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.h. Cash and Cash Equivalent Cash and cash equivalent are cash on hand, cash in bank (demand deposit) and time deposits wih maturity periods of three months less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.i. Anjak Piutang Anjak piutang with recourse diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi pendapatan anjak piutang ditangguhkan. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien diakui sebagai pendapatan anjak piutang ditangguhkan dan diamortisasi selama periode kontrak menggunakan suku bunga efektif.

2.i. Factoring Factoring with recourse is recognized as the amount of receivables acquired and is stated at net realizable value, net of deferred income factoring. The difference between the factoring receivables and the amount of payments made to the client is recognized as deferred factoring income and will be amortized over the period of respective factoring agreements using the effective interest rate.

2.j. Aset Takberwujud Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat.

2.j. Intangible Assets Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be eiter finite or indefinite. Intangible assets are amortized by using straight line method based on estimated useful lives of 10-20 years.





31

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomis 5-10% per tahun.

Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life 510% per annum

2.k. Piutang Retensi Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

2.k. Retention Receivables Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivableʼs claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

2.l. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

2.l. Gross Amount due from Customers Gross amount due from customers represents the Group receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (progress) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

2.m. Persediaan Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.m. Inventories Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

 



Paraf:

205





2. 


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.n. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.n. Prepaid Expenses Prepaid expenses are the costs which have been paid but will be charged in the future over the periods benefits using straight-line method.

2.o. Properti Investasi Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

2.o. Investment Properties Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.



        

206





33

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

After initial recognition, the Group choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi professional yang telah diakui dan relevan seta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owneroccupation and commencement of development with a view to sale.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.p. Aset Tetap Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

2.p. Fixed Assets Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

      DFinal/February 29, 2016


Paraf:

207





2.


Akuntansi

2.

Signifikan

Accounting

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

Kelompok

Tahun/Years

Bangunan Kendaraan Bermotor Peralatan Proyek Peralatan Kantor Kamera Large Format

208


20 3-8 2-8 2-8 16

Group Building Vehicle Project Equipment Office Equipment Camera Large Format

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan  sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Konstruksi” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under “Asset in Construction” and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.





35

Paraf:





2.






Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arrising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Company made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

Grup memilih menggunakan model revaluasi untuk aset tanah yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

The Group choose to use revaluation model for an item of fixed assets whose fair value can be measured reliably, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

If an assetʼs carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

If an assetʼs carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang  cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.






Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.


Paraf:

209





2.



210


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

2.q. Aset Lain-lain Persediaan properti berupa tanah dan bangunan dicatat berdasarkan nilai perolehan yaitu bebanbeban yang dikeluarkan serta beban bunga yang menjadi beban atas kredit yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

2.q. Other Assets Property inventory in form of land and building are recorded based on the acquisition cost that are incurred and interest expenses that are used for such activites.

2.r. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

2.r. Impairment of Non Financial Assets At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the assetʼs cash-generating unit.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

f, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

An impairment loss which is recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the assetʼs recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.





37

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

2.s. Sewa Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

2.s. Lease The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Grup sebagai Lessor Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Group as Lessor Group recognizes assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on Group's net investment in the finance lease as lessor.

Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, be recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

2.t. Pengaturan Bersama Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

2.t. Joint Arrangement Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant actvities require the unanimous consent of the parties sharing control.





Paraf:

211





212

2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama.

The Group classifies joint arrangement as joint venture

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Joint venture represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.u. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum diberita-acarakan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

2.u. Gross Amount Due to Third Parties Gross amount due to third parties represents uncertificated subcontractor working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress since it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.

Utang bruto pihak ketiga disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi rugi yang diakui.

Gross amount due to the third parties is presented as the differences between costs occurred added by gain or deducted by realized loss.

2.v. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur dengan handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran pertama, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.v. Revenues and Expenses Recognition Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT)

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Pendapatan Pengelolaan Aset Pendapatan pengelolaan aset diakui pada periode terjadinya yang terdiri dari: • Pendapatan Pengelolaan Aset eks BPPN berupa imbalan pengelolaan aset, imbalan kinerja dan pendapatan yang berkaitan dengan biaya pengelolaan aset yang dapat diperoleh kembali. • Pendapatan Pengelolaan Aset BUMN berupa jasa pengelolaan rutin dan jasa keberhasilan.

Revenue from Asset Management Revenue of Asset Management is recognized in the period when it is occurred consist of: • Revenue from Asset Management ex-IBRA assets which is made up of asset management fees, success fees and revenues related with reimbursable costs.



• Revenue from Asset Management SOEsʼ assets which are routine management fees and success fees. 

39

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan

Accounting

Pendapatan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN berupa pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan jasa restrukturisasi dan/atau revitalisasi.

Revenue from Restructuring and/or Revitalization Revenues of SOEsʼ restructuring and/or revitalization which comprise loan interest income and income from restructuring and/or revitalization.

Jasa Konstruksi Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Construction Services Contract revenue and contract costs associated with the construction contract is recognized as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on survey of work performed.

Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be recognized as an expense immediately.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Contract revenue comprised of the initial amount of revenue agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that they will results in revenue and they are capable of being realiably measured.

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Contract cost comprised of costs that relate directly to the spesific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract, and such other costs as are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract.

Pendapatan Sewa Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Rental Revenue Rental revenue from operating leases are recognized as revenue on a straight line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in negotiating and rental arrangements are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Advances received from rental are recorded in unearned revenue account and will be recognized as revenue on a regular basis over the rental periods.

Pendapatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi






Paraf:

213





214

2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Pendapatan Bunga Pendapatan bunga diakui berdasarkan periode waktu terjadinya dengan tingkat bunga yang sesuai atau suku bunga efektif.

Interest Income Interest income is recognized based on timely basis, with an appropriate interest rate or the effective interest rate.

Pendapatan bunga dari transaksi sewa pembiayaan diakui apabila kemungkinan besar Entitas Anak akan memperoleh manfaat ekonomis sehubungan dengan transaksi tersebut dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal.

Interest income from finance leases is recognized when it is probable the Subsidiaries will obtain economic benefits in connection with these transactions and the revenues could be measured reliably.

Beban Beban diakui pada saat terjadinya (dengan dasar akrual).

Expenses Expenses are recognized as incurred (on an accrual basis).

2.w. Biaya Pinjaman Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

2.w. Borrowing Cost Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.x. Pajak Penghasilan Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2.x. Income Taxes Tax expense is the aggregate amount included in the determinination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.





41

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periodeperiode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untu dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: a) pengakuan awal goodwill; atau b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).


a) the initial recognition of goodwill; or b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).


Paraf:

215





216

2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika: a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:  entitas kena pajak yang sama; atau  entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:



a) the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and b) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:  the same taxable entity; or  different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.



43

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup: a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group: a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and

2.y. Imbalan Kerja Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

2.y. Employee Benefits Short-term Employee Benefits Shor-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

Post-employment Benefits Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktif informal entitas.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entityʼs informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses,the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.


b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.


Paraf:

217





2.


Akuntansi

2.

Signifikan

Accounting

Grup mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode. Jumlah yang diakui sebagai beban pada tahun 2015 adalah Rp5.843.

Group recognizes an expense and a liability for contribution payable to a defined contribution plan, when an employee has rendered service to the entity during a period. The amount charges as expenses in 2015 is Rp5,843.

Pesangon Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

Termination Benefits The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates: (a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (b) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK No. 57 and involves payment of termination benefits.

a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan Group mengakui biaya untuk b) Ketika restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

218


Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Ketidakpastian Estimasi dan 2.z. Sumber Pertimbangan Akuntansi yang Penting Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

2.z. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgement estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the year, disclosed below.





45

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Group bases its estimates on assumptions and parameters that are available at the time the financial statements are prepared. And assumptions about the future development of the situation, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting Estimasi Umur Manfaat Grup melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material oleh perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Accounting Estimates and Assumptions Estimated Useful Lives Group intangible assets based on factors such as the condition of technical and technological developments in the future. Future operating results will be materially affected by the estimation changes caused by changes in factors mentioned above.

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Perusahaan dan entitas anak melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi. Jumlah tercatat aset tetap dan aset takberwujud disajikan pada Catatan 18 dan 12.

Group performs periodic review over the useful life of the equipment based on factors such as changes in technology and the potential benefits arising from the use of such equipment. This condition can cause a decrease or elimination of the The Company and subsidiaries property, plant and equipment if the equipment is obsolete due to technological developments The carrying amount of fixed assets and intangible assets are disclosed in Notes 18 and 12.

Imbalan Pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

Employment Benefits Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup yang memiliki pengaruh lebih dari 10% kewajiban imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama ratarata sisa masa kerja karyawan.

The determination of Groupʼs post-employment benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from PT NK assumptions which effects are more than 10% of the defined benefit obligations are deffered and being amortized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the qualified employees.



Paraf:

219









220

2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses,the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 25.

Management believe that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Groupʼs or significant changes in the Groupʼs assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense. Detailed information has been disclosed on Note 25.

Nilai Wajar Properti Investasi dan Aset Tetap Tanah Nilai wajar properti investasi dan tanah bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Grup. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai wajar dari properti investasi. Jumlah tercatat properti investasi disajikan pada Catatan 15.

Fair Value of Investment Property and Land The Groupʼs fair value of investment property and land depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculation of such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Groupʼs assumptions may materially affect the valuation of its investment property. The carrying amount has been disclosed on Note 15.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang jumlah cadangan diterima mempengaruhi kerugian penurunan nilai piutang usaha.

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customerʼs current credit status, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables





47

Paraf:





2.


Akuntansi

2.

Signifikan


Accounting

Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Judgement in Applying the Accounting Policies The following judgments are made by management in the process of applying the Groupʼs accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Classification of Financial Assets and Liabilities Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with Groupʼs accounting policies.

2.aa.Laba Per Saham Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

2.aa.Earnings Per Share Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar masing-masing sebesar 1.996.688 dan 1.996.688 (nilai penuh) untuk periode 31 Desember 2015 dan 2014.

For the purpose of calculationg diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares. The numbers of weighted average shares outstanding are 1,996,688 and 1.996.688 (full amount) as of December 31, 2015 and 2014 respectively.



Paraf:

221





3.

3.

Kas dan Setara Kas

2015 Rp Kas Bank Pihak Berelasi Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000) Dolar Amerika Serikat Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000) Jumlah Pihak Berelasi

Pihak Ketiga Rupiah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000) Jumlah Bank - Pihak Ketiga Jumlah Bank Deposito Berjangka Pihak Berelasi Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jumlah Pihak Berelasi

Pihak Ketiga Rupiah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah PT Bank Kesejahteraan Ekonomi PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Victoria Syariah Jumlah Pihak Ketiga Jumlah Deposito Berjangka Jumlah Kas dan Setara Kas Tingkat Suku Bunga Deposito per Tahun Tingkat Nisbah Bagi Hasil (setara tingkat suku bunga) Jangka Waktu

222

2014 Rp Cash on Hand Cash in Banks Related Parties Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Other (each below Rp 1,000) US Dollar Other (each below Rp 1,000) Total Related Parties

1,552

2,021

94,075 59,110 27,307 8,451 3

76,381 1,276 25,513 3,492 64

20,604 209,550

55 106,781

18,960 9,388 28,348 237,898

5,151 5,873 11,024 117,805

1,039,230 17,823 1,628 1,058,681

431,491 23,671 3,000 458,162

Time Deposits Related Parties Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Total Related Parties

35,642 84,134 14,772 105,135 50,000 ---4,234 62,147 1,100 357,164 815,326 935,152

Third Parties Rupiah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah PT Bank Kesejahteraan Ekonomi PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Victoria Syariah Total Third Parties Total Time Deposits Total Cash and Cash Equivalents

604,000 177,791 122,250 94,484 25,000 21,133 2,100 2,000 ---1,048,758 2,107,439 2,346,889 5,00% - 9,5% 10% 1 - 3 bulan/months



Cash and Cash Equivalents

3,2% - 11,5% 10% 1 - 3 bulan/months



49

Third Parties Rupiah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Other (each below Rp 1,000) Total Banks - Third Parties Total Cash in Banks

Interest Rate on Time Deposit per Annum Profit Sharing Rate (equivalent interest rate) Maturity Period

Paraf:





4.

4.


Aset Keuangan Diperdagangkan: Pihak Berelasi/Related Parties Secured Promissory Notes PT Boma Bisma Indra (Persero) Secured Promissory Notes PT Survai Udara Penas (Persero) (Penurunan Nilai Secured Promissory Notes PT Survai Udara Penas (Persero)) Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) Secured Promissory Notes PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Jumlah Pihak Berelasi Pihak Ketiga Saham Secured Promissory Notes PT Tuban Petrochemical Industries Obligasi Jumlah Pihak Ketiga Jumlah

2015 Rp

Held for Trading Financial Assets 2014 Rp

67,829 58,230 (58,230) 43,200 -111,029

67,829 54,230 -1,765 4,106 127,930

71,394 23,000 -94,394 205,423

71,188 28,750 36,145 136,083 264,013

Financial Assets Held for Trading: Related Parties Secured Promissory Notes PT Boma Bisma Indra (Persero) Secured Promissory Notes PT Survai Udara Penas (Persero) Impairment Secured Promissory Notes PT Survai Udara Penas (Persero) Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) Secured Promissory Notes PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Total Related Parties Third Parties Shares Secured Promissory Notes PT Tuban Petro Petrochemical Industries Bonds Total Third Parties Total

Pada tanggal 2 Juli 2015, 7 Oktober 2015 dan 11 November 2015 telah dilakukan penjualan atas Obligasi yang tercatat per 31 Desember 2015 sebesar Rp36.145 sebagai berikut: 1. Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II tahun 2013 dijual pada tanggal 20 Juli 2015, nilai perolehan Rp9.730 dengan harga jual Rp9.945. 2. Obligasi Negara Seri FR 0063 dijual tanggal 7 Oktober 2015, nilai perolehan Rp8.668 dengan harga jual Rp8.363. 3. Obligasi Negara Seri FR 0063 dijual tanggal 11 November 2015, nilai perolehan Rp8.668 dengan harga jual Rp8.363. 4. Obligasi Negara Seri FR 0059 dijual tanggal 11 November 2015, nilai perolehan Rp9.079. dengan harga jual Rp8.750.

On July 2, 2015, October 7, 2015 and November 11, 2015 the sales of Bonds has been done which was recorded on December 31, 2015 amounting to Rp36,145 as follows: 1. Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II tahun 2013 sold on July 20, 2015, acquisition value Rp9,730 with sales price Rp9,945. 2. Obligasi Negara Seri FR 0063 sold on October 1, 2015 , acquisition value Rp8,668 with sales price Rp8,363. 3. Obligasi Negara Seri FR 0063 sold on November 11, 2015 acquisition value Rp8,668 with sales price Rp8,363. 4. Obligasi Negara Seri FR 0059 sold on on November 11, 2015 acquisition value Rp9,079 with sales price Rp8,750.

Terkait dengan tugas Perusahaan dalam melakukan penyehatan BUMN, Perusahaan telah memberikan pinjaman kepada beberapa BUMN melalui perjanjian penerbitan Secured Promissorry Notes (SPN) yang diperdagangkan, yaitu:

In relation to the Companyʼs task in terms of revitalizing SOEʼs, the Company has granted the loan by issuing agreement of Secured Promisorry Notes (SPN) which are held for trading, as follow:

a. SPN PT Boma Bisma Indra (Persero) • Pada tanggal 28 Desember 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI) Sertifikat SPN III sebesar Rp31.810 dengan tingkat suku bunga 12% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2014 dan tidak diperpanjang. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

a. SPN PT Boma Bisma Indra (Persero) • On December 28, 2012, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI) SPN Certificate III amounting to Rp31,810, with interest rate of 12% per annum and mature on January 31, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.



Paraf:

223





4. 

224

4.

Aset Keuangan Diperdagangkan (Lanjutan)

Held for Trading (Continued)

Financial

Assets

•

Pada tanggal 7 Februari dan 15 April 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN V dan VI, masing-masing sebesar Rp2.519, Rp3.005, dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari dan 8 Juli 2014. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimilik oleh PT BBI.

•

On February 7 and April 15, 2014, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT BBI SPN CertificateV and VI amounting to Rp2,519, Rp3,005, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on February 8 and July 8, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.

•

Pada tanggal 2 dan 28 September 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN IV, masing-masing sebesar Rp7.194 dan Rp1.469, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2014 dan tidak diperpanjang. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

•

On September 2 and 28, 2013, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT BBI SPN Certificate IV amounting to Rp7,194 and Rp1,469 respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on January 31, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.

•

Pada tanggal 11, 24 Oktober, 15 November, 2, 13 dan 20 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN V, masing-masing sebesar Rp3.170, Rp5.056, Rp814, Rp2.607, Rp4.187 dan Rp1.233 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2015. Belum ada pembayaran sampai dengan penerbitan laporan keuangan.

•

On October 11, 24, November 15, December 2, 13 and 20, 2013, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT BBI SPN Certificate V amounting to Rp3,170, Rp5,056, Rp814, Rp2,607, Rp4,187 and Rp1,233, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on February 8, 2015. There is no payment until the issuance of the financial statement.

•

Pada tanggal 11, 24 Oktober, 15 November, 2, 13 dan 20 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN VI, masing-masing sebesar Rp903, Rp1.895, Rp3.003, Rp1.237, Rp786 dan Rp259 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2014 dan tidak diperpanjang. Pada tanggal 30 April 2014, PT BBI telah melakukan pelunasan SPN VI sebesar Rp3.318. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimilik oleh PT BBI.

•

On October 11, 24, on November 15, on December 2, 13 and 20, 2013, the Company signed an an Agreement of SPN Issuance with PT BBI SPN Certificate VI, amounting to Rp903, Rp1,895, Rp3,003, Rp1,237, Rp786 and Rp259, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on June 8, 2014 was not extended. On April 30, 2014, PT BBI has paid the SPN VI amounting to Rp 3,318. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.





51

Paraf:





4. 

•

4.

Aset Keuangan Diperdagangkan (Lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pendahuluan No. PJ02/PPA/1215 dengan PT BBI yang merupakan dasar atas pelaksanaan utang PT BBI kepada Perusahaan. Perjanjian pendahuluan ini merupakan bentuk komitmen dari PT BBI untuk melakukan restrukturisasi utang kepada Perusahaan dan menjalankan serta merealisasikan hasil kesepakatan antara pihak.

•


Financial

Assets

On December 31, 2015, the Company signed a Preliminary Agreement No. PJ-02/PPA/1215 with PT BBI which is the basis for the implementation of PT BBIʼs debt to the PPA and implement and realize the result of agreement between the parties.

b. SPN PT Survai Udara Penas (Persero) • On November 29, 2012, February 28 and April 3, 2013, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) PN I Certificate, amounting to Rp5,000, Rp4,340 and Rp15,038, respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on November 22, 2014. PT Penas is in the process of acquisition became a subsidiary in which the Company has not made decision to asset PT Penas.

b. SPN PT Survai Udara Penas (Persero) • Pada tanggal 29 November 2012, 28 Februari dan 3 April 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) Sertifikat PN I, masing-masing sebesar Rp5.000, Rp4.340 dan Rp15.038 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2014. PT Penas sedang dalam proses akuisisi menjadi anak Perusahaan sehingga Perusahaan belum melakukan pengambilan aset PT Penas. •

Pada tanggal 20 September dan 23 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Penas Sertifikat PN II, masing-masing sebesar Rp23.856 dan Rp1.759 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2014. PT Penas sedang dalam proses akuisisi menjadi anak Perusahaan sehingga Perusahaan belum melakukan pengambilan aset PT Penas.

•

On September 20 and December 23, 2013, The Company signed an Agreement of SPN with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) PN II Certificate, amounting to Rp23,856 and Rp1,759, respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on November 22, 2014. PT Penas is in the process of acquisition became a subsidiary in which the Company has not made decision to asset PT Penas.

•

Pada tanggal 30 Januari, 14 April, 5 dan 28 Mei 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) Sertifikat SPN I dan II, masing-masing sebesar Rp622, Rp1.992, Rp944 dan Rp677, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2014. PT Penas sedang dalam proses akuisisi menjadi anak Perusahaan sehingga Perusahaan belum melakukan pengambilan aset PT Penas.

•

On January 30, April 14, May 5 and 28, 2014, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) SPN Certificate I and II amounting to Rp622, Rp1,992, Rp944 and Rp677 respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on November 22, 2014. PT Penas is in the process of acquisition became a subsidiary in which the Company has not made decision to asset PT Penas.

•

Pada tanggal 20 Agustus 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) Sertifikat PN Seri A sebesar Rp3.168 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2016.

•

On August 20, 2015, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) SPN Series A amounting to Rp3,168, with interest rate of 12% per annum and mature on August 19, 2016.



Paraf:

225





4. 

4.


Financial

Assets

c. SPN PT Istaka Karya (Persero) • On September 30 and December 23, 2013, The Company signed an Agreement of SPN I and II issuance with PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) SPN certificate, amounting to Rp13,500 and Rp3,000, respectively with interest rate of 12% per annum and mature on March 30, 2015 and June 23, 2015.

c. SPN PT Istaka Karya (Persero) • Pada tanggal 30 September 2013 dan 23 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN I dan II dengan PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) Sertifikat SPN, masing-masing sebesar Rp13.500 dan Rp3.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015 dan 23 Juni 2015.

226


•

Pada tanggal 31 Juli 2014, 31 Agustus 2014, 30 September 2014, 31 Oktober 2014, 30 Nopember 2014 dan 31 Desember 2014, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN I dan II sebesar Rp14.375.

•

On July 31, 2014, August 31, 2014, September 30, 2014, October 31, 2014, November 30, 2014 and December 31, 2014, PT Istaka Karya has paid the SPN I and II amounting to Rp14,375.

•

Pada tanggal 22 Januari 2015, 20 Februari 2015, 25 Maret 2015 dan 26 April 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN II sebesar Rp538, Rp643, Rp581 dan Rp363.

•

On January 22, 2015, February 20, 2015, March 25, 2015 and April 26, 2015, PT Istaka Karya has paid the SPN II amounting to Rp538, Rp643, Rp581 and Rp363.

•

Pada tanggal 9 April 2015, 12 Mei 2015 dan 30 Juni 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN I masing-masing sebesar Rp3.000, Rp6.000 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

•

On April 9, 2015, May 12, 2015 and June 30, 2015, the Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) SPN I certificate, amounting to Rp3,000, Rp6,000 and Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

•

Pada tanggal 9 April 2015 dan 12 Mei 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN II dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN II masing-masing sebesar Rp750 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

•

On April 9, 2015 and May 12, 2015 the Company signed an Agreement of SPN II issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN II certificate, amounting to Rp750 and Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

•

Pada tanggal 9 April 2015 dan 12 Mei 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN III dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN III masing-masing sebesar Rp750 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

•

On April 9, 2015 and May 12, 2015, the Company signed an Agreement of SPN III issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN III certificate, amounting to Rp750, Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

•

Pada tanggal 9 April 2015, 30 Juni 2015 dan 28 Agustus 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN IV dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN IV masing-masing sebesar Rp2.200, Rp3.000 dan Rp500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

•

On April 9, 2015, June 30, 2015 and August 28, 2015, the Company signed an Agreement of SPN IV issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN IV certificate, amounting to Rp2,200, Rp3,000 and Rp500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.





53

Paraf:





4.

4.



Financial

Assets

•

Pada tanggal 28 Agustus 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN V dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN V sebesar Rp5.000 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

•

On August 28, 2015, the Company signed an Agreement of SPN V issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN V certificate, amounting to Rp5,000 with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

•

Pada tanggal 2 September 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN V sebesar Rp10.000.

•

On September 2, 2015, PT Istaka Karya has withdrawal the SPN V amounting to Rp10,000.

•

Pada tanggal 15 September 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN II sebesar Rp750 dan 15 Oktober 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN II sebesar Rp500.

•

On September 15, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn the SPN II amounting to Rp750 and on October 15, 2015 has paid the SPN II amounting to Rp500.

•

Pada tanggal 18 September 2015, 29 September 2015, 9 Oktober 2015, 13 November 2015, 23 Oktober 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN VI sebesar Rp3.000, Rp1.500, Rp1.500, Rp1.500, Rp2.500. Sedangkan pada tanggal 30 November 2015, 21 Desember 2015, dan 31 Desember 2015 PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN VI sebesar Rp2.000, Rp6.000 dan Rp 2.000.

•

On September 18, 2015, September 29, 2015, October 9, 2015, November 13, 2015, October 23, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn the SPN VI amounting to Rp3,000, Rp1,500, Rp1,500, Rp1,500, Rp2,500. While on November 30, 2015, December 21, 2015, and December 31, 2015 PT Istaka Karya has paid the SPN VI amounting to Rp2,000, Rp6,000 and Rp2,000.

•

Pada tanggal 15 September 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN III sebesar Rp750 dan 15 Oktober 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN III sebesar Rp500.

•

On September 15, 2015 , PT Istaka Karya has withdrawn the SPN III amounting to Rp750 and on October 15, 2015 PT Istaka Karya has paid the SPN III amounting to Rp500

•

Pada tanggal 25 September 2015, 15 Oktober 2015 dan 19 November 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN I sebesar Rp1.000, Rp1.000 dan Rp1.000.

•

On September 25, 2015, October 15, 2015 and November 19, 2015, PT Istaka Karya has paid the SPN I amounting to Rp1,000, Rp1,000 and Rp1,000.

•

Pada tanggal 30 September 2015, PT Istaka Karya telah melakukan penarikan SPN VII sebesar Rp3.200, dan pada tanggal 29 Desember 2015, PT Istaka Karya melakukan pelunasan SPN VII sebesar Rp3.200.

•

On September 30, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn SPN VII amounting to Rp3,200 and on September 29, 2015, PT Istaka Karya has paid SPN VII amounting to Rp3,200

•

Pada tanggal 8 Oktober 2015, 4 Desember 2015 PT Istaka Karya telah melakukan penarikan SPN VIII sebesar Rp5.000 dan Rp6.000.

•

On October 8, 2015 , December 4, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn SPN VIII amounting to Rp5,000 and Rp6,000.

•

Pada tanggal 7 Desember 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN IV sebesar Rp1.000.

•

On December 7, 2015, PT Istaka Karya has paid SPN IV amounting to Rp1,000



Paraf:

227





4.


Financial

Assets

d. SPN PT Industri Sandang Nusantara (Persero) • Pada tanggal 30 Oktober 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (PT ISN) Sertifikat SPN I sebesar Rp4.106, dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2015.

d. SPN PT Industri Sandang Nusantara (Persero) • On October 30, 2014 The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (PT ISN) SPN Certificate I amounting to Rp4,106 respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on October 15, 2015.

Pada tanggal 2 April 2015, PT Industri Sandang Nusantara (Persero) telah melakukan pelunasan fasilitas SPN dengan total pembayaran sebesar Rp4.373 yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp4.106 bunga (termasuk pajak) sebesar Rp246 dan biaya penerbitan SPN sebesar Rp21. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sudah menyelesaikan proses pelepasan hak tanggungan atas aset Patal Lawang yang menjadi jaminan fasilitas SPN tersebut.

• On April 2, 2015, PT Industri Sandang Nusantara (Persero) has settled the SPN facilities with a total payment of Rp4,373 which consists of principal amount of Rp4,106 interest (including tax) of Rp 246 and SPN issuance cost of Rp21. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) has completed the process of releasing a security interest on the assets that serve as collateral Patal Lawang the SPN facility.

e. SPN PT Tuban Petrochemical Industries • Pada tanggal 1, 22, 24 Oktober dan 20, 22 November 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Tuban Petrochemical Industries (PT Tuban Petro) Sertifikat SPN I,II,III, IV dan V masing-masing sebesar Rp3.225, Rp2.525, Rp11.767, Rp5.905 dan Rp5.328, dengan tingkat suku bunga 11% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015 untuk SPN I dan II, dan 29 Januari 2016 untuk SPN III, IV dan V.

e. SPN PT Tuban Petrochemical Industries • On October 1, 22, 24 and November 20, 22, 2014, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Tuban Petrochemical Industries (PT Tuban Petro) SPN Certificate I, II, III, IV and V amounting to Rp3,225, Rp2,525, Rp11,767, Rp5,905 and Rp5,328 respectively, with interest rate of 11% per annum and mature on June 30, 2015 for SPN I and II, and January 29, 2016 for SPN III, IV and V.

•

Pada tanggal 30 Juni 2015, SPN tersebut diperpanjang sampai dengan 29 Januari 2016.

• On June 30, 2015, the SPN has been extended until January 29, 2016.

•

Pada tanggal 26 Juni 2015, PT Tuban Petro telah melakukan pelunasan SPN I dan II sebesar Rp5.750.

• On June 26, 2015, PT Tuban Petro has paid SPN I and II amounting to Rp5,750.

Investasi pada saham dilakukan pada saham-saham yang sebagian besar termasuk dalam kelompok LQ 45.

Investment in shares was made on shares that mainly included in the group of LQ 45.

Investasi pada obligasi merupakan pembelian obligasi yang berdasarkan peringkat Pefindo minimal AA.

Investments on bonds represent the purchase of bonds according to AA minimum of Pefindo rating.

•

228

4.






55

Paraf:





5.

5.

Piutang Usaha 2015 Rp

Accounts Receivable 2014 Rp

Pihak Berelasi Tagihan Anjak Piutang - Bersih Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih Piutang Hasil Investasi Surat Berharga Piutang Jasa Konstruksi Piutang Advisory Talangan Biaya Pengelolaan Aset Beban Debitur Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000) Jumlah Pihak Berelasi Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Pihak Berelasi - Bersih

44,897 79,155 4,515 16,941 17,326 4,996 2,455 4,279 174,564 (9,545) 165,019

34,010 60,279 13,250 15,571 16,558 5,923 --145,591 (7,727) 137,864

Related Parties Factoring Receivables - Net Financial Lease Receivables - Net Consumer Finance Receivables - Net Investment Income on Securities Receivables Construction Services Receivable Advisory Receivable Asset Management Fee Bailouts Others (each below Rp1,000) Total Related Parties Less: Allowance for Impairment Losses Total Related Parties - Net

Pihak Ketiga Piutang Jasa Konstruksi Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih Tagihan Anjak Piutang - Bersih Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih Bunga Deposito Berjangka Piutang Dagang Jumlah Pihak Ketiga Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Pihak Ketiga - Bersih Jumlah - Bersih

195,497 213,799 253,529 27,555 7,999 150 698,529 (49,597) 648,932 813,951

119,550 131,409 126,285 16,036 3,262 -396,542 (47,673) 348,869 486,733

Third Parties Construction Services Receivables Financial Lease Receivables - Net Factoring Receivables - Net Consumer Finance Receivables - Net Interest on Time Deposits Trade Receivable Total Third Parties Less: Allowance for Impairment Losses Total Third Parties - Net Total - Net

The movements in allowance for impairment losses of receivables are as follows:

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: 2015 Rp Saldo Awal Tahun Penambahan di Tahun Berjalan Pemulihan / Penghapusan di Tahun Berjalan Saldo Akhir Periode

2014 Rp

(55,400) (3,742) -(59,142)

(53,892) (1,723) 215 (55,400)

Balance at Beginning of The Year Addition in Current Year Recovery / Write off in Current Year Balance at Ending of The Period

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible receivable.

6.

6.



Piutang Retensi

Retention Receivables

Represents to PT NK retention receivables with the following details:

Merupakan piutang retensi PT NK dengan rincian sebagai berikut: 2015 Rp

2014 Rp

Pihak Berelasi Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Pihak Berelasi - Bersih

23,052 (2,563) 20,489

17,482 (1,404) 16,078

Related Parties Less: Allowance for Impairment of Losses Total Related Parties - Net

Pihak Ketiga Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Pihak Ketiga - Bersih Jumlah - Bersih

67,360 (9,842) 57,518 78,007

61,823 (11,844) 49,979 66,057

Third Parties Less: Allowance for Impairment of Losses Total Third Parties - Net Total - Net



Paraf:

229





6.

6.

Piutang Retensi (Lanjutan)

The movements in allowance for impairment losses of receivables are as follows:

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: 2015 Rp Saldo Awal Tahun Penambahan di Tahun Berjalan Pemulihan di Tahun Berjalan Saldo Akhir Tahun

2014 Rp

(13,248) (1,375) 2,218 (12,405)

(13,212) (36) -(13,248)

Balance at Beginning of The Year Addition in Current Year Recovery in Current Year Balance at Ending of The Year

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible receivable.

7. Pinjaman yang Diberikan – Dana Talangan Kepada Pihak-pihak Berelasi

7.

Pokok Pinjaman Dana Talangan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Kertas Leces (Persero) PT Berdikari (Persero) PT Artha Bangun Pratama PT Survai Udara Penas (Persero) PT Industri Sandang Nusantara (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Jumlah Pokok Pinjaman Dana Talangan

2015 Rp

Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Kertas Leces (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Survai Udara Penas (Persero) Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman PT Survai Udara Penas (Persero) PT Kertas Leces (Persero) Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Jumlah Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi Jumlah Pengurangan Jumlah Pinjaman Dana Talangan - Bersih

2014 Rp 134,773 50,000 -1,483 3,231 5,000 1,395 351 196,233

Principal Bailout Loans PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Kertas Leces (Persero) PT Berdikari (Persero) PT Artha Bangun Pratama PT Survai Udara Penas (Persero) PT Industri Sandang Nusantara (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Total Principal Bailout Loans

1,534 360 73 56 2,023 228,464

1,534 360 73 -1,967 198,200

Interest Receivableon Bailout Loans PT Kertas Leces (Persero) PT Survai Udara Penas (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Artha Bangun Pratama Total Receivable on Bailout Loans Interest Total Bailout Loans

(351) (50,000) (49,617) (7,121) (107,089)

-(50,000) (49,617) -(99,617)

(360) (1,534) (1,894) (108,983)

(360) (1,534) (1,894) (101,511)

(6) (6) (108,989) 119,475

(6) (6) (101,517) 96,683



Loans Receivable - Bailout

135,836 50,000 19,600 7,548 7,121 4,590 1,395 351 226,441

Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan PT Kertas Leces (Persero) PT Survai Udara Penas (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Artha Bangun Pratama Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan Jumlah Pinjaman Dana Talangan

230

Retention Receivables (Continued)



57

Less: Allowance for Impairment of Loans Receivable PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Kertas Leces (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Survai Udara Penas(Persero) Total Allowance for Impairment of Loans Allowance for Impairment of Interest Receivable on Loans PT Survai Udara Penas (Persero) PT Kertas Leces (Persero) Total Allowance for Impairment of Interest Receivable on Loans Total Allowance for Impairment of Loans Unamortized Cost PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Total Unamortized Cost Total Deduction Total Bailout Loans - Net

Paraf:





7. Pinjaman yang Diberikan – Dana Talangan Kepada Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

7.

Pada tahun 2013, berdasarkan Perjanjian No. PP11/PPA/1113 tanggal 19 November 2013, pinjaman dana talangan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA) sebesar Rp141.612 direklasifikasi menjadi pinjaman restrukturisasi dan revitalisasi sehingga pokok pinjaman dan penyisihan penurunan nilai pinjaman dana talangan KKA menjadi sebesar Rp19.800.

In 2013, under the Agreement No. PP11/PPA/1113 dated November 19, 2013 bailout loan of PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA) amounting to Rp141,612 was reclassified into loan restructuring and revitalization so that the loan principal and allowance for impairment losses of bailout loan KKA was becoming to Rp19,800.

Manajemen telah melakukan penilaian secara individual atas pinjaman kepada PT Kertas Leces (Persero) di akhir periode 2014. Dari penilaian tersebut manajemen memutuskan untuk melakukan penyisihan penurunan nilai pinjaman PT Kertas Leces (Persero) sebesar Rp50.000.

Management had assessed individually on loans PT Kertas Leces (Persero) in the end of 2014. terms of the assessment, management decided provide allowance for impairment of loan PT Kertas Leces (Persero) amounting Rp50,000.

Perjanjian pemberian pinjaman jangka pendek kepada PT Berdikari (Persero) bertanggal 16 Juni 2015, menjelaskan tujuan pinjaman untuk membiayai pembelian sapi hidup siap potong secara dan/atau daging sapi karkas. Tingkat suku bunga yang diberlakukan adalah 16.5% (gross) pertahun. Biaya yang akan diberikan selain biaya bunga adalah biaya arranger, biaya pemantauan dan denda. Jangka waktu PJP I adalah tanggal yang jatuh pada delapan bulan terhitung sejak tanggal efektif sedangkan untuk PJP II adalah tanggal jatuh pada tiga bulan terhitung sejak tanggal efektif.

Agreements on short-term loans to PT Berdikari (Persero) dated June 16, 2015, explained the purpose of loan is to finance the purchase of live cattle ready for slaughter and / or beef carcass. The interest rate applied is 16,5% (gross) per year. Costs that will be given other than the interest expense is the cost of arranger, monitoring fees and fines. The term of PJP I is a date that falls in the eight months since the effective date, while for PJP II is the date falls in three months as of the effective date.

8.

8.

Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

2015 Rp Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah - Bersih

Loans Receivable – Bailout (Continued)

to In to to to

Gross Amount Due from Customers

2014 Rp 93,239 524,559 617,798

202,450 549,865 752,315

Related Parties Third Parties Total - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai tagihan bruto dan seluruh tagihan bruto dapat ditagih sehingga tidak dibentuk penyisihan penurunan nilai.

Management believes that no indications of impairment of gross amount and all gross amount are collectible therefore no allowance for impairment losses has been provided.

9.

9.

Persediaan

Represents construction raw material of PT NK amounting to Rp155,571 and Rp85,747 as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

Merupakan persediaan bahan konstruksi milik PT NK masing-masing sebesar Rp155.571 dan Rp85.747 pada 31 Desember 2015 dan 2014.


Inventories


Paraf:

231





10.

10.

Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 2015 Rp

Uang Muka Pihak Ketiga Biaya Dibayar di Muka Jumlah

2014 Rp 63,364 87,910 151,274

24,657 59,243 83,900

Advance to Third Parties Prepaid Expenses Total

Uang muka pihak ketiga merupakan uang muka kepada supplier dan subkontraktor. Biaya dibayar di muka merupakan biaya untuk sewa gedung dan asuransi.

Advance to third parties represents prepayment to suppliers and subcontractor. Prepaid expenses are for rent and insurance.

11. Perpajakan

11.

a.

Perusahaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Pasal 23 Entitas Anak Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 25 Jumlah b.

Taxation a.

Pajak Dibayar Dimuka 2015

Rp

15,746 20,738 36,484

4,791 18,699 23,490

199,424 75 2,282 327 202,108 238,592

165,649 477 1,920 314 168,360 191,850

Entitas Anak PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPh Pasal 29 Jumlah

Subsidiaries Value Added Tax Income Tax Article 22 Income Tax Article 23 Income Tax Article 25 Total Taxes Payable

2014

Rp

Rp

15 1 894 78 -988

230 3,612 -377 7 4,226

22,582 3,741 8,222 354 2,136 38,023

2,371 2,109 713 1,299 1,238 11,956



The Company Value Added Tax Income Tax Article 23

b.

Utang Pajak

Perusahaan PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 26

Prepaid Taxes

2014

Rp

2015

232

Advances and Prepaid Expenses



59

The Company Article 4(2) Article 21 Article 22 Article 23 Article 26 Subsidiaries Article 4(2) Article 21 Article 23 Article 25 Article 29 Total

Paraf:





11.

11. Perpajakan (Lanjutan)

Taxation (Continued) c. Corporate IncomeTax

c. Pajak Penghasilan Badan

2015 Rp Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian Laba Sebelum Pajak Entitas Anak Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan Pajak Penghasilan Final Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan

2014 Rp 185,888 (74,975)

121,835 (109,794)

(79,259) 31,654

(183,147) (171,106)

Beda Temporer: Provisi Pinjaman yang Diberikan Apresiasi Karyawan Penyisihan Penurunan Nilai Beban Imbalan Pasca Kerja - Bersih Tantiem Penyusutan Aset Tetap Amortisasi Aset Tak Berwujud

-(133) 37,487 (71) 1,055 (1,017) (13)

(710) (3,306) 107,830 (1,941) (1,745) (336)

Beda Tetap: Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Jumlah Koreksi Fiskal

5,324 42,632

12,284 112,077

74,286 --

43,787 (87,059)

(15,652) (28,280) 30,354

--(43,272)

7,589

--

Laba Kena Pajak Sebelum Kompensasi Rugi Fiskal Rugi Fiskal Awal Periode Kompensasi Rugi Fiskal: Tahun 2011 Tahun 2012 Laba Fiskal (Akumulasi Rugi Fiskal) Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan (25%) Beban Pajak Kini - Entitas Anak: Perusahaan (Penyesuaian Pajak Periode lalu Catatan 11.e) PT PPA Finance PT Nindya Karya Beban Pajak Kini - Entitas Anak Jumlah Beban Pajak Kini - Konsolidasian


-3,513 1,238 4,751 12,340

(7) 3,179 1,238 4,410 4,410

Income Before Tax Based on Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income Income Before Tax of Subsidiaries Portion of Income Accounted for Final Income Tax Income (Loss) Before Corporate Income Tax Temporary Differences: Provision for Loans Receivable Employees' Appreciation Allowance for Impairment Loss Employee Benefits Expense - Net Tantiems Depreciation Fixed Assets Others Permanent Differences: Non Deductible Expenses Total Tax Correction Taxable Income Before Tax Losses Compensation Tax Loss at Beginning of Period Fiscal Tax Losses Compensation: Year 2011 Year 2012 Taxable Income (Accumullated Tax Losses) Corporate Income Tax Expense on Current Year (25%) Current Tax Expenses - Subsidiaries : The Company (Adjustment of Prior Year Taxes Note 11.e) PT PPA Finance PT Nindya Karya Current Tax Expenses - Subsidiaries Total Current Tax Expense - Consolidation


Paraf:

233





11.

11. Perpajakan (Lanjutan) d.

d.

Pajak Tangguhan 2013

Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss

2014

Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss

Rp

Rp

Rp

Rp

Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income Rp

Deferred Tax

2015

Rp

21,765 (15,099) 3,785 2,336 4,528 338 33 (144) 17,542

(10,949) 12,235 (485) (436) (849) 65 (8) 45 (382)

10,816 (2,864) 3,300 1,900 3,679 403 25 (99) 17,160

(10,816) 2,864 -264 (33) (163) (12) -(7,896)

----------

--3,300 2,164 3,646 240 13 (99) 9,264

Deferred Tax Assets Company Tax Losses Unrecoverable Tax Losses Employee Benefits Liabilities Accrued Tantiems Accrued Employees' Appreciation Property,Plant and Equipment Intangible Asset Loans Receivable Sub Total

306 1,484 6 1,796

144 -21 165

450 1,484 27 1,961

82 -15 97

--15 15

532 1,484 57 2,073

PT PPA Finance Accrued Tantiems and Employee Appreciation Accounts Receivable Employee Benefits Liabilities Sub Total

PT PPA Kapital Rugi Fiskal Sub Jumlah

---

---

---

1,554 1,554

---

1,554 1,554

PT PPA Kapital Fiscal Loss Sub Total

PT Duta Mentari Raya Rugi Fiskal Sub Jumlah

---

---

---

273 273

---

273 273

PT Duta Mentari Raya Fiscal Loss Sub Total

---19,338

---(217)

---19,121

4,404 (881) 3,523 (2,449)

---15

4,404 (881) 3,523 16,687

PT Nindya Beton Fiscal Loss Allowance for Fiscal Loss Sub Total Total Deferred Tax Assets

(452) -(452)

Deferred Tax Liabilities PT Nindya Beton Property Plant and Equipment Fiscal Loss Total Deferred Tax Liabilities

Aset Pajak Tangguhan Perusahaan Rugi Fiskal Rugi Fiskal Tidak Bisa Terpulihkan Liabilitas Imbalan Kerja Akrual Tantiem Akrual Apresiasi Karyawan Aset Tetap Aset Takberwujud Pinjaman yang Diberikan Sub Jumlah PT PPA Finance Akrual Tantiem dan Apresiasi Karyawan Piutang Usaha Liabilitas Imbalan Kerja Sub Jumlah

PT Nindya Beton Rugi Fiskal Penyisihan Rugi Fiskal Sub Jumlah Jumlah Aset Pajak Tangguhan Liabilitas Pajak Tangguhan PT Nindya Beton Aset Tetap Rugi Fiskal Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan

----

(154) (161) (315)

(154) (161) (315)

(298) 161 (137)

Tax Audit 2012 Tax audit 2012 was conducted due to tax overpayment by Company. After tax audit completely implemented, tax office issued Overpayment Tax Assessment Letter (“SKPLB”) no. 00008/406/12/093/14 dated April 8, 2014 which stated that Company will receive tax refund for Rp10,176 related to prepaid tax article 23 period 2012. The tax refund effectively credited in Companyʼs bank accounts on May 12, 2014.

Pemeriksaan Pajak Tahun 2012 Pemeriksaan pajak tahun 2012 dilaksanakan karena adanya kelebihan pembayaran pajak Perusahaan. Setelah pemeriksaan pajak dilakukan, kantor pajak menerbitkan Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) no. 00008/406/12/093/14 tanggal 8 April 2014 dimana Perusahaan berhak menerima pengembalian pajak sebesar Rp10.176 yang merupakan kredit pajak PPh Pasal 23 tahun 2012. Pengembalian pajak tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 12 Mei 2014.



----

e. Tax Assessment

e. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

234

Taxation (Continued)



61

Paraf:





11.

11. Perpajakan (Lanjutan) 

12.

Taxation (Continued)

Pemeriksaan Pajak Tahun 2013 Sehubungan dengan pemeriksaan pajak untuk tahun 2013 atas PPh Badan, pemeriksa pajak menetapkan adanya koreksi fiskal positif sebesar Rp3.087 sehingga laba kena pajak sebesar Rp13.349, yang dikompensasi dengan kerugian fiskal dari tahun sebelumnya senilai Rp13.349. Pemeriksa pajak juga menetapkan koreksi positif atas kredit pajak PPh 23 sebesar Rp89 sehingga PPh 23 yang dapat dikreditkan menjadi Rp8.398.

Tax Audit 2013 According to tax audit 2013 for Corporate Income Tax, tax auditor stated that there is positive tax correction of Rp3,087 so the taxable income for Rp13,349, that compensation with tax loss from previous year amounting to Rp13,349. Tax auditor also decided positive correction for prepaid tax article 23 amounting to Rp89 so that creditable prepaid tax 23 will be Rp8,398.

Terkait dengan koreksi fiskal positif tersebut, pemeriksa pajak menerbitkan SKPLB no. 00002/406/13/093/14 tanggal 30 Desember 2014 dimana Perusahaan akan menerima pengembalian pajak sebesar Rp8.398. Pengembalian pajak tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 22 Januari 2015.

Related to those positive tax corrections, tax auditor issued SKPLB no. 00002/406/13/093/14 dated December 30, 2014 in which Company will received tax refunds amounting to Rp8,398. The tax refund effectively credited in Companyʼs bank accounts on January 22, 2015. 12. Other Assets

Aset Lain-lain

Aset Lancar Lainnya Piutang Proyek Piutang Talangan Biaya BUMN Dana HPA Lain-lain Sub Total Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya Persediaan Properti Deposito Berjangka yang Dijaminkan Uang Jaminan Aset Takberwujud - Software Lain-lain Jumlah

2015 Rp

2014 Rp

42,083 9,218 4,865 7,897 64,063 (5,353) 58,710

64,352 2,116 51,664 15,557 133,689 (5,353) 128,336

Other Current Assets Project Receivable SOEs' Bailout Loans Receivable HPA's Fund Others Sub Total Less: Allowance for Impairment of Receivables Total

11,580 8,068 5,910 1,968 32 27,558

11,580 11,980 3,189 1,074 2,992 30,815

Other Non-Current Assets Property Inventory Time Deposits Pledged as Collateral Deposit Guarantee Intangible Assets - Software Others Total

Piutang proyek merupakan tagihan kepada PT Manunggal Muara Palma (MMP) oleh PT NK, entitas anak. Proyek dihentikan sebab MMP tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang telah dimenangkan oleh entitas anak dan MMP diharuskan membayar sejumlah uang.

Project receivable on project is billed to PT Manunggal Muara Palma (MMP) owned by PT NK, a subsidiary. The project was stopped because MMP did not meet payment obligations in accordance with the agreements that have been made by Badan Arbitrase Nasional (BANI) that has been won by subsidiary and MMP is required to pay amount of money.

Piutang talangan biaya BUMN merupakan piutang atas restrukturisasi/revitalisasi BUMN

SOEʼs Fund advance loans receivable represent receivable to SOEʼs restucturing/revitalization.





Paraf:

235





12. Other Assets (Continued)

12. Aset Lain-lain (Lanjutan)  Deposito berjangka yang dijaminkan merupakan deposito di PT Bank CIMB Niaga Tbk yang dijaminkan atas pinjaman karyawan.

Time deposits which are pledged as collateral represent time deposit in PT Bank CIMB Niaga Tbk which are pledged on the employee loans.

Dana HPA merupakan rekening atas aktivitas Hasil Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Perusahaan.

HPAʼs fund represent account of the activity of Asset Management conducted by the Company.

Persediaan properti merupakan gedung yang dimiliki oleh PT NK yang dikembangkan menjadi bangunan ruko dan sebagian telah terjual serta gedung dan tanah mentah di Serang, Semarang dan Makassar. Jumlah ruko tersisa per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersisa 1 unit lagi.

The property inventory represent of building owned by PT NK which developed as shop house, and building and raw land in Serang, Semarang and Makassar. Remaning shop house as of December 31, 2015 and December 31, 2014 is 1 unit.

13.

13.

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual 2015 Rp

Saham Investasi melalui Fund Manager Bahana TCW Invesment Management Nilai Wajar

2014 Rp 67,909

97,714

46,615 114,524

43,446 141,160

2015 Rp

236

Shares Investments through Fund Managers Bahana TCW Invesment Management Fair Value

Investment in shares in 2015 and 2014 represent to investment in share of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) which is included in the group of LQ 45 with amount of shares and fair value as follows:

Investasi pada saham di tahun 2015 dan 2014 merupakan investasi pada saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) yang dalam kelompok LQ 45 dengan jumlah lembar saham dan nilai wajar sebagai berikut:

Jumlah Lembar Nilai Wajar

Available for Sale Financial Assets

2014 Rp

40,786,008 1,665

66,471,700 1,470

Number of Share Fair Value

Investasi melalui Fund Manager PT Bahana TCW dilakukan berdasarkan Perjanjian No. 010/BTMPPA/VIII/11 tanggal 26 Agustus 2011 dan dilakukan addendum III pada tanggal 26 Agustus 2014.

Investments by the Fund Manager Bahana TCW made pursuant to the Agreement No. 010 / BTMPPA/VIII/11, dated August 26, 2011, and performed addendum III on August 26, 2014.

Pada tanggal 17 Oktober 2014 dan 24 November 2014 dilakukan redemption dengan nilai imbal hasil masing-masing sebesar Rp8.233 dan Rp2.003. Per 31 Desember 2015 nilai investasi melalui PT Bahana TCW sebesar Rp42.055 dengan Net Aset Value (NAV) sebesar Rp44.537.

On October 17, 2014 and November 24, 2014 made redemption on the value of the yield amounting to Rp8,233 and Rp2,003, respectively. As of December 31, 2015 the value of the investment through PT Bahana TCW amounting to Rp42,055 with Net Aset Value (NAV) amounting to Rp44,537.





63

Paraf:





14. 

14.

Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi kepada Pihak-pihak Berelasi 2015 Rp

Pokok Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Piutang Bunga Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN

2014 Rp SOE Restructuring/Revitalization Loans Receivable SOE Restructuring/Revitalization Loans Interest Receivable Total SOE Restructuring/Revitalization Loans

1,463,048 16,923 1,479,971

1,369,841 58,242 1,428,083

(417,282) (388) (417,670) 1,062,301

(463,863) (388) (464,251) 963,832

655,000 299,665 245,048 141,612 89,084 32,639 1,463,048

655,000 299,665 151,841 141,612 89,084 32,639 1,369,841

12,359 4,564 -16,923 1,479,971

12,359 1,901 43,982 58,242 1,428,083

(171,091) (141,612) (63,143) (29,077) (404,923)

(159,437) (141,612) (63,143) (43,330) (407,522)

Less: Allowance for Impairment of Principal Loans PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) PT Iglas (Persero) Total Allowance for Impairment of Principal Loans

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman PT Iglas (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman

(12,359) -(12,359) (417,282)

(12,359) (43,982) (56,341) (463,863)

Allowance for Impairment Loans Interest Receivable on PT Iglas (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) Total Allowance for Impairment of Interest Receivable on Loans Total Allowance for Impairment of Loans

Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Jumlah Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi Jumlah Pengurangan Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi - Bersih

(228) (160) (388) (417,670) 1,062,301

(228) (160) (388) (464,251) 963,832

Unamortized Cost PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Total Unamortized Cost Total Deduction Total Loans Restructuring/Revitalization Receivable - Net

Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Biaya Perolehan Yang Belum Diamortisasi Jumlah Pengurang Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN - Bersih Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Iglas (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Jumlah Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi PT Iglas (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi Jumlah Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) PT Iglas (Persero) Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman

15. 

Loans Receivable – Restructuring and/or Revitalization Related Parties

15.

Properti Investasi

Biaya Perolehan: Tanah dan Bangunan Jumlah Biaya Perolehan Akumulasi Perubahan Nilai Wajar Nilai Tercatat


1 Januari / January 1 Rp

Penambahan Additions Rp

2015 Pengurangan Deductions Rp

Less : Allowance for Impairment of Loans Receivable Unamortized Cost Total Deduction Total SOE Restructuring/Revitalization Loans - Net

Restructuring/Revitalization PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Iglas (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Total Principal Loan Restructuring/Revitalization Interest Receivable on Restructuring/Revitalization Loans PT Iglas (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) Total Interest receivable on Restructuring/Revitalization Loans Total Restructuring/Revitalization Loans

Investment Property

Reklasifikasi/ Reclassification Rp

31 Desember/ December 31 Rp

83,787 83,787

114,758 114,758

---

141 141

198,686 198,686

Acquisition Cost: Lands and Buildings Acquisition Cost

60,656 144,443

15,755

--

--

76,411 275,097

Accumulated Changes Fair Value Carrying Value


Paraf:

237





15. 

Biaya Perolehan: Tanah dan Bangunan Jumlah Biaya Perolehan Akumulasi Perubahan Nilai Wajar Nilai Tercatat

238

15.

Properti Investasi (Lanjutan)

1 Januari / January 1 Rp

Penambahan Additions Rp

2014 Pengurangan Deductions Rp

Investment Property (Continued)

Reklasifikasi/ Reclassification Rp


33,849 33,849

1,876 1,876

17,697 17,697

65,759 65,759

83,787 83,787

Acquisition Cost: Lands and Buildings Acquisition Cost

-33,849

60,656

--

--

60,656 144,443

Accumulated Changes Fair Value Carrying Value

PT NK Properti investasi PT NK merupakan tanah yang 2 berlokasi di Jl. Bajak V Medan seluas 9.363 m , Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian, Sidoarjo 2 seluas 10.440 m , Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan 2 Marusu, Kabupaten Maros, Makassar seluas 4.572 m , dan Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta 2 Timur seluas 5.828 m .

PT NK Investment properties of PT NK are land that are located at Jl. Bajak V Medan 9,363 sqm area, Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian, Sidoarjo 10,440 sqm area, Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar 4,572 sqm area, and Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 5,828 sqm area.

Nilai wajar properti investasi pada bulan 28 Februari 2014 dan 31 Desember 2014 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Toto Suhartono & Rekan dan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan.

The fair value of investment property as of February 28, 2014 and December 31, 2014 were estimated by KJPP Toto Suhartono & Rekan and KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, independent appraisal.

Nilai wajar properti investasi pada 31 Desember 2015 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPPJimmy Prasetyo & Rekan

The fair value of investment property as of December 31, 2015 are estimated by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, independent appraisal.

Nilai tercatat aset tanah yang dipindahkan dari kelompok aset tetap sebesar Rp48.225 (Catatan 18) dan telah direvaluasi pada bulan Februari 2014 sebesar Rp65.759. Surplus revaluasi dicatat pada pendapatan komprehensif lain sebesar Rp17.533.

Carrying value of transfered land from property, plant and equipment amounting to Rp48,225 (Note 18) and have been revalued in February 2014 amounting to Rp65,759. Revaluation surplus was recorded as other comprehensive income amounting to Rp17,533.

Berdasarkan laporan penilaian, nilai wajar properti investasi pada Desember 2014 adalah sebesar Rp126.416. Surplus revaluasi yang timbul sebesar Rp60.656 dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi tahun 2014.

Based on the assessment report, the fair value of investment property in December 2014 amounting to Rp126,416. Revaluation surplus amounting to Rp60,656 was recorded as other income in net income for the year 2014.

Berdasarkan laporan penilaian, nilai wajar properti investasi pada Desember 2015 adalah sebesar Rp133.069. Surplus revaluasi yang timbul sebesar Rp67.168 dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi tahun 2015.

Based on the assessment report, the fair value of investment property in December 2015 amounting to Rp133,069. Revaluation surplus amounting to Rp67,168 are recorded as other income in net income for the year 2015.





65

Paraf:





15. 



15.

Properti Investasi (Lanjutan)


Untuk penilaian tanah, penilai menggunakan pendekatan biaya (Cost Approach) dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari tanah yang terletak disekitar properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaanperbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada. Penyesuaian ini meliputi faktorfaktor seperti lokasi, luas, bentuk dan surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukkannya.

For the assessment of land, appraiser using the cost approach by comparing some data purchase of land located around the subject property, which eventually can be drawn a conclusion. This is done by holding the adjustment differences that exist between the buying and selling assessed with the data available. These adjustments include factors such as location, area, land forms and letters as well as its usefulness is based on the element of time and designation

Properti investasi dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh (Catatan 20).

Investment property is pledged for loan facilities obtained (Note 20).

Perusahaan Properti investasi Perusahaan pada tahun 2014 merupakan tanah yang berlokasi di Desa Dampyak, 2 Tegal seluas 60.847 m . Tidak terdapat perubahan nilai wajar atas tanah yang terletak di Tegal.

The Company Investment Properties the Company in year 2014 are the land that located at Desa Dampyak, Tegal 60,847 sqm area. There is no change in the fair value of land located in Tegal.





Dalam tahun 2014, Perusahaan melakukan pelepasan properti investasi dengan nilai tercatat sebesar Rp17.697 dimana hasil pelepasan sebesar Rp20.000 dengan laba Rp2,218 yang terbuku di pendapatan lainlain atas tanah Paledang, Bandung.





In year 2014, the Company disposed the investment property with a carrying value of Rp17,697 where the disposal proceeds amounting to Rp20,000. Gain on disposal is Rp2,218 and recorded as other income for land at Paledang, Bandung.

Dalam tahun 2015, terdapat penambahan tanah dan gedung yang terdiri dari tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran 2 2 Baru masing-masing seluas 985m dan 790m .

In 2015, there is addition of land and buildings that located at Melawai, Kebayoran Baru with an area of 2 2 985m and 790m .

Properti Investasi berupa tanah dan bangunan senilai Rp82.908 dengan SHGB No. 1393 dan SHGB No. 1399 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 15 Tanggal 26 Januari 2015 dan Akta Jual Beli Nomor 08/2015 dan 07/2015 Tanggal 4 Februari 2015 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Julius Purnawan, S.H., M.Si.

Investment property of land and buildings amounting to Rp82,908 with SHGB No. 1393 and SHGB No. 1399 in accordance with Sale and Purchase Agreement No. 15 on January 26, 2015 and the Deed of Sale and Purchase No. 08/2015 and 07/2015 on February 4, 2015 at Land Deed Officer Julius Purnawan, S.H., M.Si.

SHGB Nomor 1393 Tanggal 6 Oktober 2010 terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran baru, 2 Jakarta dengan luas 985m . Diatas tanah ini berdiri bangunan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 2862/IMB/PG/1977 Tanggal 16 Juni 1977.

SHGB Number 1393 Date October 6, 2010 located at Melawai Village, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta with an area of 985sqm. The building stands on land in accordance with the Building Permit Number: 2862/IMB/PG/1977 on June 16, 1977.

Tanah dan bangunan tersebut disewakan oleh perusahaan kepada PT Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran dengan Nomor PSM1/PPA/PD/0415 Tanggal 20 April 2015 dengan jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 29 Februari 2015 dengan nilai Rp1.598 belum termasuk PPN.

Land and buildings are leased by the Company to PT Energy Management Indonesia (Persero) based on the lease agreement Office Building with No. PSM1/PPA/PD/0415 on April 20, 2015 at a period of 1 year starting from March 1, 2015 until February 29, 2015 amountied to Rp1,598 excluding VAT.



Paraf:

239





15. Properti Investasi (Lanjutan)  Nilai atas tanah dan bangunan yang yang disebutkan diatas berdasarkan nilai wajar atas penilaian dari KJPP Damianus Ambur & Rekan tanggal 3 September 2014 senilai Rp82.908.

15.

Pada tahun 2015 Perusahaan juga membeli sebidang tanah kosong Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) 123 2 dengan luas 60.336m yang terletak di Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal senilai Rp24.454.

In 2015 the Company also purchased a land with SHGB 123 with an area of 60,336sqm located in the Dampyak Village, Kramat, Tegal amounting to Rp24,454.

Pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan penilaian aset oleh KJPP Herman, Meirizki & Rekan atas aset tanah dan bangunan PT PPA yang terletak di jalan Wolter Monginsidi No. 4 & 6, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan , Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar atas aset tersebut sebesar Rp87,554 sedangkan nilai buku atas aset tersebut adalah sebesar Rp86,825.

On December 28, 2015 has been conducted valuation of asset by KJPP Herman, Meirizki & Partners on land and building assets of PT PPA located on Wolter Monginsidi No. 4 & 6 street , Melawai, Kebayoran Baru sub-district, South Jakarta, Jakarta Province. Based on the results of the assessment, the market value of those assets amounted to Rp87,554, while the book value of these asset is Rp86,825.

Pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan penilaian aset oleh KJPP Herman, Meirizki & Rekan atas aset tanah dan bangunan rumah tinggal PT PPA yang terletak di jalan Pala Raya Tegal, propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar atas aset tersebut sebesar Rp54,474 sedangkan nilai buku atas aset tersebut adalah sebesar Rp45,855.

On December 28, 2015 has been conducted valuation of asset by KJPP Herman, Meirizki & Partners on land and building of residential houses assets of PT PPA located on Pala raya Tegal street, Central Java Province. Based on the results of the assessment, the market value of those assets amounted to Rp54,474, while the book value of these asset is Rp45,855.

16.

16.

The value of land and buildings mentioned above are based on KJPP Damian Ambur & Rekanʼs assessment dated September 3, 2014 amounting to Rp82,908.

Investasi pada Ventura Bersama

2015 Rp

240


2014 Rp

126,198 71,753 55,494 53,435 33,787 25,082 22,496 21,261 18,832 13,839 13,024 12,928 11,746 11,063 8,109 8,100


Investments in Joint Ventures

As of December 31, 2015 and December 31, 2014, investments in joint ventures as follows:

Per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Nindya - Bumi karsa Nindya - PPA dan Nindya ISN-PPA-LBD - PT Artha Bangun Pratama Nindya - Lampiri Nindya - Passokkorang - Adhijaya Nindya - Brantas Nindya - Catur Perkasa Nindya - Andesmont Nindya - Wijaya Karya Nindya - Hutama Karya Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau Nindya - Surya Nindya - Rimbo Peraduan Nindya - Sejahtera Nindya - Sugriwo Nindya - Resis Mangku Buana


126,451 27,709 56,891 12,144 34,420 22,266 22,496 2,287 11,635 4,988 13,010 6,146 8,683 -8,263 10,876



67

Nindya - Bumi karsa Nindya - PPA dan Nindya ISN-PPA-LBD - PT Artha Bangun Pratama Nindya - Lampiri Nindya - Passokkorang - Adhijaya Nindya - Brantas Nindya - Catur Perkasa Nindya - Andesmont Nindya - Wijaya Karya Nindya - Hutama Karya Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau Nindya - Surya Nindya - Rimbo Peraduan Nindya - Sejahtera Nindya - Sugriwo Nindya - Resis Mangku Buana

Paraf:





16.

2015 Rp Nindya - Tanjung Raya Nindya - Tuju Wali Wali Nindya - PP - Hutama Karya Nindya - Kwarsa Hexagon Nindya - Panca Duta Karya Abadi Nindya - DGI Nindya - Tuah Sejati Nindya - Putra Bungsu Abadi Nindya - Jaya Konstruksi Nindya - PT PPA Nindya - Gunung Mas Utama Nindya - Sacna - NKE Nindya - Hutama Karya - Pembangunan Perumahan Nindya - Passokkorang Nindya - Sacna Nindya - Delapan Empat Nindya - PT Aecom Indonesia - PT Bina Enarcon E. Nindya - PP Nindya - Waskita Nindya - Istaka Karya Nindya - Adhi Karya Nindya - Windu Tunggal Utama Nindya - Waskita Karya Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya Nindya - Krakatau Steel Nindya - Aphasko - Hutama Sejati Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar) Jumlah

17.

16.

Investasi pada Ventura Bersama (Lanjutan)

2014 Rp

7,183 5,927 5,870 5,763 4,977 4,901 4,590 4,131 4,020 4,000 3,799 3,733 3,706 3,458 2,571 2,431 2,337 2,324 1,600 1,502 1,150 -----6,084 593,204

-8,945 -6,509 4,977 14,766 4,590 4,173 --4,667 3,947 3,492 3,930 4,385 2,431 137 --3,328 2,110 2,415 2,040 3,986 1,787 1,380 3,561 455,821

Tempat Kedudukan/ Domicile Jakarta

Nindya - Tanjung Raya Nindya - Tuju Wali Wali Nindya - PP - Hutama Karya Nindya - Kwarsa Hexagon Nindya - Panca Duta Karya Abadi Nindya - DGI Nindya - Tuah Sejati Nindya - Putra Bungsu Abadi Nindya - Jaya Konstruksi Nindya - PT PPA Nindya - Gunung Mas Utama Nindya - Sacna - NKE Nindya - Hutama Karya - Pembangunan Perumahan Nindya - Passokkorang Nindya - Sacna Nindya - Delapan Empat Nindya - PT Aecom Indonesia - PT Bina Enarcon E. Nindya - PP Nindya - Waskita Nindya - Istaka Karya Nindya - Adhi Karya Nindya - Windu Tunggal Utama Nindya - Waskita Karya Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya Nindya - Krakatau Steel Nindya - Aphasko - Hutama Sejati Others (below Rp 1 billion) Total

17. Other Long-Term Investments

Investasi Jangka Panjang Lainnya

Investasi Jangka Panjang Lainnya/ Other Long Term Investments PT Marga Kunciran Cengkareng Jumlah

Investments in Joint Ventures (Continued)

Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage 0.28%

2015 Rp

592 592

2014 Rp

500 500

Pada tahun 2011, PT NK bermaksud untuk melepaskan kepemilikan sahamnya sesuai surat No. 0612/DUT/SEKPER/07/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan surat No. 95/kom/07/2011 tertanggal 22 Juli 2011.

In 2011, PT NK has intention to divest its shares ownership according to letter No. 0612/DUT/SEKPER/07/2011 on July 21, 2011 and has approved by Board of Commissioners based on the letter No. 95/kom/07/2011, dated July 22, 2011.

Berdasarkan Surat No. 12/MKC/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, PT Marga Kunciran Cengkareng bermaksud membentuk kepanitiaan bersama antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT NK dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Based on the letter No. 12/MKC/I/2013 dated January 25, 2013, PT Marga Kunciran Cengkareng intends to build a Joint Committee between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT NK and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



Paraf:

241





17. 

PT NK memutuskan untuk membatalkan pelepasan saham PT Marga Kunciran Cengkareng, yang kemudian dibatalkan berdasarkan surat No. 1197/DIRUT/SEKPER/10/2014 Tanggal 20 Oktober 2014.

PT NK decided to cancel the release of shares PT Marga Kunciran Cengkareng, based on letter No. 1197/DIRUT/SEKPER/10/2014 dated October 20, 2014.

Sesuai dengan surat No. 191/MKC-AA/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014, para pemegang saham setuju untuk melakukan RUPS Pembatalan Pelepasan Saham PT NK (Persero) di PT Marga Kunciran Cengkareng.

Based on the letter No. 191/MKC-AA/XII/2014 on December 22, 2014, The shareholders agreed to do RUPS about cancellation of releasing shares of PT NK on PT Marga Kunciran Cengkareng.

Pada tanggal 29 Juni 2015, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp46 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan. Berdasarkan Akta No.01 tanggal 6 Agustus 2015 oleh Notaris Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum.

On June 29, 2015 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp46 or 0.28% of total shares issued. Based on Deed No.01 dated August 6, 2015 notarial deed by Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum.

Pada tanggal 25 Agustus 2015, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp46 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan. Berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.42/MKC/IV/2015 pada tanggal 20 April 2015 perihal setoran modal. Sampai dengan laporan diterbitkan, akta penambahan setoran modal masih dalam proses pengurusan.

On August 25, 2015 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp46 or 0.28% of total share issued. Based on PT Marga Kunciran letter No. 42/MKC/IV/2015 dated April 20, 2015 regarding additional paid up capital. As to the date of this report issuance, the Deed is still in process.

18.

18.

Aset Tetap

Biaya Perolehan: Kepemilikan Langsung Tanah Gedung Kendaraan Bermotor Peralatan Proyek Peralatan Kantor Aset Dalam Penyelesaian Jumlah Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung Gedung Kendaraan Bermotor Peralatan Proyek Peralatan Kantor Jumlah Nilai Tercatat

242

17. Other Long-Term Investments (Continued)

Investasi Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

1 Januari / January 1 Rp 219,433 120,903 19,661 80,710 16,202 863 457,772

15,935 17,445 39,640 13,959 86,979 370,793

Penambahan / Additions Rp

2015 Pengurangan / Deductions Rp

-2,846 -15,616 1,610 44,707 64,779

3,822 669 5,409 940 10,840



--(4,070) -(447) -(4,517)

-(4,070) -(447) (4,517)



69

Property, Plant and Equipment Reklasifikasi/ Reclassification Rp -(141) ----(141)

------

31 Desember/ December 31 Rp 219,433 123,608 15,591 96,326 17,365 45,570 517,893

Acquisition Cost: Direct Ownership Lands Buildings Vehicles Project Equipments Office Equipments Asset in Progress Total

19,757 14,044 45,049 14,452 93,302 424,591

Accumulated Depreciation Direct Ownership Buildings Vehicles Project Equipments Office Equipments Total Carrying Value

Paraf:





18.

18.

Aset Tetap (Lanjutan)

Biaya Perolehan: Kepemilikan Langsung Tanah Gedung Kendaraan Bermotor Peralatan Proyek Peralatan Kantor Kamera Large Format Aset Dalam Penyelesaian Jumlah Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung Gedung Kendaraan Bermotor Peralatan Proyek Peralatan Kantor Kamera Large Format Jumlah Nilai Tercatat

1 Januari / January 1 Rp 266,909 42,876 20,342 63,478 14,867 23,170 55,453 487,095

15,968 17,400 36,138 13,449 965 83,920 403,175

Penambahan / Additions Rp

2014 Pengurangan / Deductions Rp

749 2,137 -17,232 1,547 -22,409 44,074

Property, Plant and Equipment (Continued) Reklasifikasi/ Reclassification Rp

-(1,109) (681) -(212) (23,170) -(25,172)

955 729 3,502 722 -5,908


(48,225) 76,999 ----(76,999) (48,225)

(988) (684) -(212) (965) (2,849)

-------

219,433 120,903 19,661 80,710 16,202 -863 457,772

Acquisition Cost: Direct Ownership Lands Buildings Vehicles Project Equipments Office Equipments Camera Large Format Asset in Progress Total

15,935 17,445 39,640 13,959 -86,979 370,793

Accumulated Depreciation Direct Ownership Buildings Vehicles Project Equipments Office Equipments Camera Large Format Total Carrying Value

Nilai aset tanah tercatat berdasarkan laporan penilai independen yang menggunakan nilai pasar wajar tahun 2012. Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak ada perubahan yang signifikan atas nilai wajar di tahun berjalan sehingga tidak dilakukan penilaian kembali

Land value recorded based on the independent appraisal that using fair value in 2012. Based on Management review, there are no significant fair value changes in the current year therefore there is no revaluation.

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatra, Sulawesi dan Papua dengan hak legal berupa SHGB atas nama PT NK.

The Company owns several of land that are located in Jakarta, West Java, East Java, Central Java, Bali, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Sumatra, Sulawesi, and Papua with legal rights in SHGB under the name of PT NK.

Aset dalam penyelesaian merupakan pembangunan pabrik PT NB, entitas anak PT NK.

Asset in progress represents plant construction of PT NB, a subsidiary of PT NK.

Dalam bulan Februari 2014 beberapa aset tanah direklasifikasi ke properti investasi sesuai dengan perubahan tujuan penggunaan aset tersebut (Catatan 15). Nilai tercatat aset tanah yang dipindahkan sebesar Rp48.225.

In February 2014, property investment of the intended use carrying value of Rp48,225.

Penjualan aset tetap tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Sale of property, plant and equipment in 2015 and 2014 are as follows:

2015 Rp

some of land reclassified to in accordance with the change of these assets (Note 15). The these assets transfered for

2014 Rp

Harga Jual Aset Tetap Nilai Buku Tercatat

1,566 --

22,451 (22,325)

Selling Price of Fixed Assets Carrying Book Value

Keuntungan Penjualan Aset Tetap - Bersih

1,566

126

Gain on Sale of Property, Plant and Equipment

Kendaraan diasuransikan dengan nilai pertanggungan per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.981 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Adira Dinamika.

Vehicle are insured with coverage as of December 31, 2015 amounting to Rp2,981 against the risk of fire accident and others to PT Asuransi Adira Dinamika.

Beban penyusutan atas aset tetap dicatat pada beban usaha.

Depreciation expense on property, plant equipment recorded in operating expenses.


and


Paraf:

243





18.

18. Aset Tetap (Lanjutan)  Aset tetap, berupa tanah dan bangunan dijadikan jaminan atas perolehan kredit dari Indonesia Eximbank, PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 20).

Property, plant and equipment such as land and buildings are used as collateral for loans in Indonesia Eximbank, PT Sarana Multi Infrastruktur and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 20).

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2015.

Based on Management review, there are no events or changes in circumstances indicating impairment of property, plant, and equipment, the Management does not provide allowance for impairment of property plant and equipment as of December 31, 2015.

19. Utang Usaha

19. 2015 Rp

Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah

14,397 1,019,973 1,034,370

Pihak Ketiga Entitas Anak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Jumlah Jumlah Pinjaman Jangka Pendek Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Pihak Berelasi Entitas Anak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Jumlah Pinjaman Bank Jangka Panjang dan Non Bank Jangka Panjang Pihak Berelasi Entitas Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jumlah Pihak Ketiga Entitas Anak Medium Term Notes PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Jumlah Jumlah Pinjaman Jangka Panjang

20.

Bank and Financial Institution Loans

2014 Rp Short Term Bank and Financial Institution Loans Related Parties Subsidiaries PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Total

78,038 70,000 63,000 44,291 -255,329

33,478 194,736 110,000 12,114 42,650 392,978

197,250 25,000 9,636 8,895 240,781 496,110

243,928 53,333 14,000 -311,261 704,239

7,594 7,594

---

Current Maturities of Long Term Loans Related Parties Subsidiaries PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Total

264,000 12,416 1,000 277,416

Long Terms Bank and Financial Institution Loans Related Parties Subsidiaries PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Total

90,000 7,594 97,594 375,010

Third Parties Subsidiaries Medium Term Notes PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Total Total Long Term Loans

237,400 86,856 84,900 409,156

140,000 -140,000 549,156



Related Parties Third Parties Total

10,386 511,256 521,642

2015 Rp Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Pendek Pihak Berelasi Entitas Anak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jumlah

Accounts Payable 2014 Rp

20. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

244

Property, Plant and Equipment (Continued)



71

Third Parties Subsidiaries PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Total Total Short Term Loans

Paraf:





20.

Pinjaman Bank (Lanjutan)

dan

Lembaga

20. Bank and Financial (Continued)

Keuangan

Loans

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT NK Based on the credit agreement letter No. PBD/SP3/50/2013 date June 3, 2013 and amandement to the agreement No. PDB/SP3/41/2015 date June 5, 2015, PT NK, a subsidiary, obtained working capital loan facility from Indonesia Eximbank:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT NK Berdasarkan surat persetujuan kredit No. PBD/SP3/50/2013 tanggal 3 Juni 2013 dan amandemen perjanjian No. PDB/SP3/41/2015 tanggal 5 Juni 2015, PT NK, entitas anak, memperoleh kredit modal kerja dari Indonesia Eximbank, berupa:

1) Financing of working capital credit Export facility a. Maximum limit amounting to Rp250,000; b. The purpose is for projects overseas or domestic which is related projects/support international trade (exports); c. The period is for one year, starting June 12, 2015 until June 10, 2016;

1) Fasilitas Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor a. Pagu kredit yang diberikan Rp250.000; b. Tujuan Penggunaan untuk proyek-proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait/menunjang perdagangan internasional (ekspor); c. Jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan 10 Juni 2016; d. Jaminan berupa: • Piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh LPEI minimal 125% dari total pagu kredit (Catatan 5);

d. Collateral: • Accounts receivable over a contract that financed and/or guaranteed by LPEI minimum 125% of total maximum limit (Note 5); • Land and buildings on SHGB No. 19 located at Jl. Padma No.6 Kotamadya Denpasar, Bali registered under the name of PT NK tied with mortgage right amounting to Rp1,918 (Note 18); • The land and building on SHGB No. 352, located at Jl. Ciung Wanara no.1 Bandung registered under the name of PT NK tied with mortgage right amounting to Rp4,862 (Note 18);

• Tanah dan Bangunan diatas SHGB No. 19 yang berlokasi di Jl. Padma No. 6 Kotamadya Denpasar, Bali atas nama PT NK diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.918 (Catatan 18); • Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 352 yang berlokasi di Jl. Ciung Wanara No. 1 Kabupaten Badung, Bali atas nama PT NK telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp4.862 (Catatan 18); • Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 3 dan SHGB No. 4 yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali atas nama PT NK diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp11.563 (Catatan 18); • Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 65 dan SHGB No. 75 yang berlokasi di Jl. Majapahit No. 36, Kelurahan Ampenan Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat atas nama PT NK diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp10.133 (Catatan 18);


Institution

• The land and building on SHGB No. 3 and SHGB No. 4 located on Jl. Hayam Wuruk No. 129-A Sumerta Kelod Village, East Denpasar, Bali registered under the name of PT NK tied with mortgage right amounting to Rp11,563 (Note 18); • The land and building on SHGB No. 65 and SHGB No. 75 located at Jl. Majapahit No. 36, Ampenan Selatan Village, Mataram, West Nusa Tenggara registered under the name of PT NK tied with mortgage right amounting to Rp10,133 (Note 18);


Paraf:

245





20.


dan

Lembaga


Keuangan

Loans

• Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 356 yang berlokasi di Jl. Parikesit No. 10, Kelurahan Cakranegara Barat, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, atas nama PT NK diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp999 (Catatan 18).

• The land and building on SHGB No. 356, located at Jl. Parikesit No.10, West Cakranegara Village, Cakranegara, West Nusa Tenggara, registered under the name of PT NK tied with mortgage right amounting to Rp999 (Note 18).

2) Fasilitas Penjaminan Indonesia Eximbank a. Pagu kredit yang diberikan Rp100.000; b. Penerbitan Jaminan Indonesia Eximbank untuk proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang menunjang kegiatan ekspor (Catatan 5); c. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 26 Juni 2015 s/d 24 Juni 2016.

2) Indonesia Eximbank Bond Facilities a. Maximum limit amounting to Rp100,000; b. Indonesia Eximbank Surety issuance for infrastructure projects undertaken in both domestic and foreign, which support export activities (Note 5);

Saldo pada awal tahun sebesar Rp110.000. Total pencairan pinjaman baru di tahun 2015 sebesar Rp256.700. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp303.700. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp63.000.

The beginning balance of the year is amounting to Rp110,000. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp256,700. Repayment of the loan in the current year amounting to Rp303,700. Balance at December 31, 2015 amounting to Rp63,000.

2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT NK surat yang diterbitkan oleh Berdasarkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. S-49/SMI/DO/0213 tanggal 25 Februari 2013 dan amandemen perjanjian No. S-216/SMI/DPI/0615 tanggal 17 Maret 2015, PT NK mendapatkan kredit modal kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) melalui Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Existing dan Tambahan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja. a. Jenis Fasilitas berupa Pembiayaan Modal Kerja. b. Pagu kredit sebesar Rp300.000 (Total Fasilitas Pembiayaan), dengan perincian :

2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT NK Based on the credit agreement No. S-49/SMI/DO/0213 dated February 25, 2013 and amandement to the agreement No. S-216/SMI/DPI/0615 dated March 17, 2015, PT NK obtain working capital loans from (Persero) PT Sarana Multi infrastructure (PT SMI) through an Extension of Existing of Working Capital Financing Facility and Additional of Working Capital Financing Facility. a. Types of Facilities is Working Capital Financing. b. Maximum limit amounting to Rp300,000 (Total Financing Facilities), with following details: 1. Extention of Existing Working Capital Financing Facility, maximum amounted to Rp200,000. 2. Addition of Working Capital Financing, maximum amounted to Rp100,000.

c. The period is for one year, starting June 26, 2015 until June 24, 2016.

1. Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja existing maksimum sebesar Rp200.000. 2. Tambahan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja maksimum sebesar Rp100.000.

246

Institution





73

Paraf:





20.


dan

Lembaga


Keuangan

Loans

c. Working capital purposes to carry out the construction of infrastructure projects, Waduk Bendo Infrastructure Project in Ponorogo Regency East Java, Urban Flood Control System Improvement Project (Package Name: River Improvement of Lower Reaches of Anai River Padang Sub Project) in Padang Pariaman Regency West Sumatera, Normalization of Ciliwung River Project in South Jakarta, and Bendungan Logung Infrastructure Project (multi years contract) in Kudus Regency Central Java, Bendungan Titab Construction Project (Continued) in Buleleng Regency Bali. And other projects that are financed from state budget funds and sectors according to the Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 dated Mei 27, 2009 (Note 5).

c.

Keperluan modal kerja untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur Proyek Pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, Proyek Urban Flood Control System Improvement (Nama Paket: River Improvement of Lower Reaches of Anai River Padang Sub Project) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Proyek Normalisasi Kali Ciliwung Paket 3 di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Proyek Pembangunan Bendungan Logung (multi years contract) di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Proyek Pembangunan Bendungan Titab (Lanjutan) di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Proyekproyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana APBN dan sektornya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009 (Catatan 5). d. Jangka Waktu 1. Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja existing: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016. 2. Tambahan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja: Sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan sampai dengan tanggal 27 Juni 2016. e. Jaminan berupa jaminan yang lazim dipersyaratkan oleh Kreditur dalam Fasilitas Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 366/Harjosari II atas Nama Perusahaan dengan luas tanah 2 sebesar 5.170 m yang terletak di Jl. Sisingamaraja Kel. Hardjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 18). • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 118/Harjosari II atas nama Perusahaan dengan luas tanah 2 sebesar 1.442 m yang terletak di Jl. Kampung/Lorong IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 18).


Institution

d. Time Period 1. Existing Working Capital Facility: 12 (twelve) months after the due date or since June 28, 2015 until June 27, 2016. 2. Addition of Working Capital Facility: Since the signing of Financing Agreement until June 27, 2016. e. Collateral in the form of a guarantee is normally required by creditors in this financing facility, including but not limited to: • The land and Building ownership proof with SHGB No. 366/Harjosari II registered under the name of Company with a land area of 5,170 sqm located on Jl. Sisingamaraja Kel. Hardjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra (Note 18). • The land and Building ownership proof with SHGB No. 118/Harjosari II registered under the name of Company with a land area of 1,442 sqm located on Jl. Kampung/Hallway IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra (Note 18).


Paraf:

247





20.


dan

Lembaga


Keuangan



Loans

• The land and Building ownership proof with SHGB No. 20019/Losari registered under the name of Company with a land area of 966 sqm located on Jl. Lamadukelleng No. 28 ex. Losari, Kec. Ujung Pandang, Makassar, South Sulawesi (Note 18). • The land and Building ownership proof with SHGB No. 601/Sukarami registered under the name of Company with a land area of 1,619 sqm located in ex. Sukarami, Kec. Sukarami, Palembang, South Sumatra (Note 18). • The land and Building ownership proof with SHGB No. 22/Neglasari registered under the name of Company with a land area of 1,085 sqm located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java (Note 18). • The land and Building ownership proof with SHGB No. 23/Neglasari registered under the name of Company with a land area of 1,085 sqm located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java (Note 18). • The land and Building ownership proof with SHGB No. 00023/Besusu Central registered under the name of PT Nindya Karya (Persero) with a land area of 1,548 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 18). • The land and Building ownership proof with SHGB No. 18/Besusu registered under the name of Company with a land area of 2,016 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Tengah Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 18). • The land and Building ownership proof with SHGB No. 00022/Besusu Central registered under the name of Company with a land area of 1,584 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 18). • The land and Building ownership proof with SHGB No. 17/Besusu registered under the name of Company with a land area of 1,078 sqm located in Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 18).

• Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 20019/Losari atas nama Perusahaan dengan luas tanah 2 sebesar 966 m yang terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Catatan 18). • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 601/Sukarami atas nama Perusahaan dengan luas tanah 2 sebesar 1.619 m yang terletak di Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Catatan 18). • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 22/Neglasari atas nama Perusahaan dengan luas tanah 2 sebesar 1.085 m yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 18). • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 23/Neglasari atas nama Perusahaan dengan luas tanah 2 sebesar 1.085 m yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 18). • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 00023/Besusu Tengah atas nama PT Nindya Karya (Persero) dengan luas tanah sebesar 1.548 2 m yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 18). • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 18/Besusu atas nama Perusahaan dengan luas tanah 2 sebesar 2.016 m yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 18). • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 00022/Besusu Tengah atas nama Perusahaan dengan luas 2 tanah sebesar 1.584 m yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 18). • Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 17/Besusu atas nama Perusahaan dengan luas tanah 2 sebesar 1.078 m yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 18).

248

Institution



75

Paraf:





20.


dan

Lembaga


Keuangan

Loans

• The land and Building ownership proof with SHGB No. 17/Besusu registered under the name of Company with a land area of 1,078 sqm located in Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 18).

• Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 17/Besusu atas nama Perusahaan dengan luas tanah 2 sebesar 1.078 m yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 18). f.

Institution

f.

Pembayaran utang pokok fasilitas Pembiayaan ini dilakukan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian kontrak antara Debitur dengan pemberi kerja atau pemilik proyek infrastruktur (bowheer) atau berakhirnya jangka waktu Fasilitas Pembiayaan.

Payment of the principal debt financing facility is conducted no later than at the time of expiry of the contractual agreements between the debtor and employer or the owner of the infrastructure projects (bowheer) or the expiry of the period of financing facility.

Saldo pada awal tahun sebesar Rp194.736. Pencairan selama tahun 2015 sebesar Rp170.000. Pembayaran selama tahun 2015 Rp204.736. Saldo akhir 31 Desember 2015 sebesar Rp160.000.

The beginning balance of the year amounting to Rp194,736. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp170,000. Payment of the loan amounting to Rp204,736. Balance at December 31, 2015 amounting to Rp160,000.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT PPAF 1) Berdasarkan Akta Perjanjian No. 28 tanggal 23 Agustus 2013, PT PPAF memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah pagu kredit Rp40.000 dengan tingkat bunga 10%. Atas pinjaman ini PT PPAF wajib membuka rekening giro escrow account untuk menampung pembayaran tagihan anjak piutang dan giro operasional untuk kegiatan operasionalnya.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT PPAF 1) Based on Deed No. 28 dated August 23, 2013, PT PPAF obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with maximum limit of Rp40,000 with an interest rate of 10%. For this loan, PT PPAF shall open an escrow account for receiving payment of factoring receivables and operating current account for its operation.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.03 tanggal 4 Juni 2015, PT PPAF memperoleh tambahan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi Rp90.000 dengan tingkat bunga 12,5%, dengan jangka waktu kredit selama 1 tahun.

Based on Deed No. 03 dated June 4, 2015, the credit facility was increase by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to Rp90,000 with an interest rate of 12.5% with the period for 1 year.

Saldo pada awal 2015 tahun sebesar Rp33.478. Total pencairan pinjaman di tahun 2015 sebesar Rp99.458. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp54.898. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp78.038.

Balance at the beginning of 2015 amounting to Rp33,478. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp99,458. Payment of the loan amounting to Rp54,898. Balance as at December 31, 2015 amounting to Rp78,038.

2) Berdasarkan Akta Perjanjian No. 05 tanggal 4 Juni 2013, PT PPAF mendapat tambahan pagu pinjaman menjadi sebesar Rp160.000 dengan tingkat bunga 12,5%, jangka waktu kredit selama 3 tahun.

2) Based on Deed No. 05 dated June 4, 2015 PT PPAF received additional loan with maximum limit to become Rp160,000, with an interest rate of 12.5%, the period is for 3 years.



Paraf:

249





20.


dan

Lembaga


Keuangan

Loans

Saldo awal tahun 2015 sebesar Rp12.416. Total pencairan pinjaman baru di tahun 2015 sebesar Rp92.002. Pelunasan pada tahun berjalan sebesar Rp17.562. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp86.856.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp12,416. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp92,002. Payment of the loan in the current year amounting to Rp17,562. Balance as of December 31, 2015 amounting to Rp86,856.

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT NK 1) Berdasarkan Surat No. BIN/2.1/133/R tanggal 27 Desember 2012 dan amandemen No. BIN/2.2/099/R tanggal 3 Februari 2014 dan Surat No.BIN/2.2/430/R tanggal 22 Mei 2014 serta amandemen No.BIN/2.2/004 tanggal 8 Januari 2015, Perusahaan mendapatkan kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perihal penambahan fasilitas kredit kerja transaksional.

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT NK 1) Based on the letter No. BIN/2.1/133/R dated December 27, 2012 and amandement No. BIN/2.2/099/R dated February 3, 2014 and Letter No. BIN/2.2/430/R dated May 22, 2014, and amandement letter No.BIN/2.2/004 dated January 8, 2015. Company obtain working capital loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk regarding the addition of transactional working loan facility.

Pagu Kredit KMK Revolving: a. Pagu kredit sebesar Rp50.000. b. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas yaitu sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 20 Januari 2016.

Plafond of KMK Revolving: a. Maximum limit amounting to Rp50,000. b. The period are for 12(twelve) months since due date facility, strating January 21, 2015 until January 20, 2016.

Jaminan • Tanah/Bangunan kantor serta gudang di Jl. Majapahit No. 496 Kel. Tlogomulyo, Kec. Genuk, Semarang, Jateng di atas SHGB No. 2 dan SHGB No. 111 atas nama Perusahaan (Catatan 18).

Collateral • Land/office buildings and warehouse on Jl. Majapahit No. 496 Kel. Tlogomulyo, Kec. Genuk, Semarang, Central Java on SHGB No. 2 and SHGB No. 111 registered under the name of the Company (Note 18). • Land/building the House on Jl. Tenggilis No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kab. Surabaya, East Java with SHGB No. 721 and SHGB No. 725 registered under the name of the Company (Note 18). • Land/building on Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung with SHGB No. 05 registered under the name of the Company (Note 18). • Land in Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra with SHGB No. 546 registered under the name of the Company (Note 18).

rumah tinggal di • Tanah/Bangunan Jl. Tenggilis Tengah No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, kotamadya Surabaya, Jawa Timur dengan SHGB No. 721 dan SHGB No. 725 atas nama Perusahaan (Catatan 18). • Tanah/Bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung dengan SHGB No. 05 atas nama Perusahaan (Catatan 18). • Tanah di Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara dengan SHGB No. 546 atas nama Perusahaan (Catatan 18).

250

Institution





77

Paraf:





20.


dan

Lembaga


Keuangan

Loans

• Land/building of Office and warehouse on Jl. Surabaya to Mojokerto KM 23 Ds. Krian, Sidorejo, Sidoarjo, East Java, on SHGB No. 2 registered under the name of the Company (Note 18). • Land/building of House and warehouse located on Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, South Sulawesi on SHGB No. 20005/Manuruki (formerly 4197/Mangasa) registered under the name of the Company (Note 18). of House on • Land/building Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 798/Gurabesi (formerly No. 508/Gurabesi) registered under the name of the Company (Note 18). • Land/building of Office and warehouse on Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Kec. North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 599 registered under the name of the Company (Note 18).

• Tanah/Bangunan kantor serta gudang di Jl. Surabaya Mojokerto KM 23 Ds. Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jatim di atas SHGB No. 2 atas nama Perusahaan (Catatan 18). • Tanah/Bangunan rumah tinggal serta gudang terletak di Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, Sul-Sel di atas SHGB No. 20005/Manuruki (d/h 4197/Mangasa) atas nama Perusahaan (Catatan 18). rumah tinggal di • Tanah/Bangunan Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 798/Gurabesi (d/h No. 508/Gurabesi) atas nama Perusahaan (Catatan 18). • Tanah/Bangunan kantor serta gudang di Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 599 atas nama Perusahaan (Catatan 18).

Transactional KMK Plafond a. Maximum limit amounting to Rp300,000. b.Period: - Maximum limit: 12 (twelve) months starting January 21, 2015 until January 20, 2016. - Drawdown: Maximum realization in accordance with the duration of the project in the contract c. Collateral in the form of Bill terms of projects financed by this loan facility tied by cessie and associated with fixed assets land and buildings of a dependent as well as Rights tied to the projects billing that are not financed by other banks tied to the KMK cessie amounting to Rp25,000.

Pagu Kredit KMK Transaksional a. Pagu kredit sebesar Rp300.000 b. Jangka waktu: - Pagu kredit: 12 (Dua Belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas yaitu sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 20 Januari 2016. - Realisasi Kredit: Maksimal sesuai dengan jangka waktu proyek dalam kontrak c. Jaminan berupa tagihan termin atas proyekproyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit ini diikat secara cessie dan dikaitkan dengan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan yang diikat Hak Tanggungan serta tagihan proyek-proyek yang tidak dibiayai dengan fasilitas KMK Bank Lain diikat dengan cessie sebesar Rp25.000. Non Cash Loan a. Pagu kredit sebesar Rp400.000. b. Jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 20 Januari 2016. c. Jaminan dikaitkan jaminan KMK revolving.


Institution

Non Cash Loan a. Maximum limit amounting to Rp400,000. b. The period is 12 (twelve) months starting January 21, 2015 until January 20, 2016. c. Collateral is related with KMK revolving collateral.


Paraf:

251





20.


dan

Lembaga


Keuangan

Loans

2) Berdasarkan Surat No. BIN/2.2/103/R tanggal 10 Juni 2014, Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2) Based on the letter No. BIN/2.2/103/R dated June 10, 2014, the Company, obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Begara Indonesia (Persero) Tbk.

Fasilitas Kredit Modal Kerja a. Pagu kredit sebesar Rp150.000. b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Bendungan Pengalihan Rababaka dan Saluran Interbasin untuk Bendungan Tanju dan Bendungan Mila (Rababaka Kompleks) di Kabupaten Dompu. c. Jangka Waktu: 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan kredit. d. Jaminan: Piutang termin atas proyek yang dibiayai akan diikat cessie dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

Working capital credit facility a. Maximum limit amounting to Rp150,000. b. The purpose: additional working capital construction projects Rababaka and Redirects Dams Interbasin Channels for the Tanju Dam and the Mila Dam (Rababaka complex) in Dompu Regency.

3) Berdasarkan Surat No. BIN/2.2/143/R tanggal 13 Agustus 2014, Perusahaan mendapatkan kredit modal kerja transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. a. Pagu kredit Rp90.000. b. Tujuan penggunaan: Pembiayaan Proyek Pembangunan Jalan Banjarsari – Simpang Malingping. Waktu: 18 bulan sejak c. Jangka penandatanganan kredit. d. Jaminan: Piutang termijn atas proyek yang dibiayai akan diikat cessie dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

3) Based on the letter No. Bin/2.2/143/R August 13, 2014, Company get working capital loans transactional from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. a. Maximum limit amounting to Rp90,000. purpose: Financing Road b. The Construction Project Banjarsari – Simpang Malingping. c. Period: 18 months from the signing of the credit. d. Collateral: top projects financed termijn bound cessie and associated with the facilities running.

c. Period: 24 (twenty-four) months from the signing of the credit. by accounts receivable d. Collateral: bounded cessie and associated with the existing facilities.

4)

4) Berdasarkan Surat No. BIN/2.2/194/R tanggal 3 November 2014, Perusahaan mendapatkan kredit modal kerja transaksional. a. Pagu kredit sebesar Rp60.000. b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Bendungan Karalloe Kab.Gowa. c. Jangka Waktu: 13 (tiga belas) bulan sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. d. Jaminan: Piutang termijn atas proyek yang dibiayai akan diikat cessie dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan. Saldo pada awal tahun sebesar Rp276.114 Total pencairan pinjaman baru di tahun 2015 sebesar Rp4.266.285 Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp4.418.108 Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp124.291.

252

Institution





79

Based on the letter No. Bin/2.2/194/R dated November 3, 2014, the Company obtained transactional working capital loans. a. Maximum limit amounting to Rp60,000. b. The purpose: Additional working capital For Dam Construction Project Karalloe Kab. Gowa. c. Period: 13 (thirteen) months since the signing of the credit up to December 31, 2015. d. Collateral: top projects financed termijn bound cessie and associated with the facilities running. Balance at the beginning of the year amounting to Rp276,114. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp4,266,285. Payment of the loan in the current year amounting to Rp4,418,108. Balance at December 31, 2015 amounting to Rp124,291. Paraf:





20.


dan

Lembaga


Keuangan

Institution

Loans

5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk A. PT PPAF tanggal Berdasarkan Perjanjian No. 5 18 September 2012 PT PPAF menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Umum Non Revolving dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan jumlah pagu kredit sebesar Rp40.000. Jangka waktu kredit 48 bulan terhitung sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 18 September 2016. Bunga kredit sebesar 11% floating rate per tahun.

5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk A. PT PPAF Based on Agreement No. 5 on September 18, 2012, PT PPAF signed a working capital credit common agreement of non-revolving with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Kebayoran Baru Branch with the maximum limit amounting to Rp40,000. Loan period is for 48 months since the signing of the loan up to September 18, 2016. This loans bears floating interest rate of 11% loan.

Atas pinjaman ini PT PPAF wajib menyerahkan jaminan berupa Fidusia atas tagihan piutang dengan nilai penjaminan kurang lebih sebesar Rp48.000.

PT PPAF obligated to submit fiduciary collateral over a receivable with collateral value approximately of Rp48,000.

Saldo pada awal tahun sebesar Rp20.522. Pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp16. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp12.944. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp7.594.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp20,522. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp16. Repayment of the loan in the current year amounting to Rp12,944. Balance at December 31, 2015 amounting to Rp7,594.

B. PT NK Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) No. 280/BDGKOM/AN/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan Amandemen Surat Penawaran Pemberian Kredit (SP2K) No. 07/SPPK-KKI/2015 tanggal 27 April 2015, Perusahaan mendapatkan pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), sebagai berikut:  Jenis fasilitas kredit yaitu KMKK Standby Loan

B. PT NK Based on the Notice of Credit Approval (SP3K) No. 280/BDG-KOM/AN/X/2014 dated October 24, 2014, and Amandement of Credit Offering Notice (SP2K) No. 07/SPPK-KKI/2015 on April 27, 2015, the Company obtained loans from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk (Bank BJB), as follows: 

 Pagu kredit Rp500.000.



 Tujuan: • Fasilitas kredit Non Cash Loan per sub pagu kredit dapat berubah menjadi fasilitas kredit Cash Loan per sub pagu kredit apabila Fasilitas sub pagu kredit Non Cash Loan tersebut dinyatakan wanprestasi/ default. Selanjutnya atas seluruh fasilitas akan dilakukan stop booking (tidak dapat dicairkan) sampai dengan fasilitas sub pagu kredit yang wanprestasi/default telah dilunasi oleh debitur.




Types of credit facility are KMKK Standby Loan Maximum limit of credit amounting to Rp500,000. Purposes: • Sub Plafond of Non Cash Loan Credit Facility can be turned into a Cash Loan Credit Facility per sub plafond if the subplafond facilities Non Cash Loan is declared in default. Furthermore, the entire facility will be stopped booking (could not be drawn) until the subplafond facilities which default has been paid by the debtor.


Paraf:

253





20.


dan

Lembaga


Keuangan

Loans

• Non-Cash Loan Facility can be used as a means of disposition for such transactions such as SKBDN, L/C, Bank Bond, and Hedging.

• Fasilitas Non Cash Loan dapat digunakan sebagai sarana disposisi untuk transaksi seperti SKBDN, L/C, Bank Garansi, dan Hedging.  Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit sebelumnya 11 April 2015 s/d 11 April 2016.

254

Institution



Time Period 12 (twelve) months after the previous creditʼs due date April 11, 2015 until April 11, 2016.

Saldo awal tahun sebesar Rp231.000. Total pencairan pinjaman baru di tahun 2015 sebesar Rp323.500. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp357.250. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp197.250.

The beginning balance of the year amounted to Rp231,000. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp323,500. Payment of the loan in the current year amounting to Rp357,250 Balance at December 31, 2015 amounting to Rp197,250.

6. PT Bank Victoria International Tbk PT PPAF a. Berdasarkan Perjanjian No : 283/02/XII/13 tanggal 31 Desember 2013, PT PPAF menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Victoria International Tbk dengan jumlah pagu kredit Rp20.000. Jangka waktu kredit 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Bunga kredit sebesar 8,5% per tahun.

6. PT Bank Victoria International Tbk PT PPAF a. Based on agreement no. 283/02/XII/13 dated December 31, 2013, PT PPAF signed a Credit Agreement with PT Bank Victoria International Tbk with maximum limit amounting to Rp20,000. Credit period is for 1 (one) year from the date of signing of the loan until of December 31, 2014. Credit interest of 8.5% per year.

Atas pinjaman ini, PT PPAF menyerahkan jaminan berupa satu lembar bilyet deposito berjangka Bank Victoria International Tbk sebesar Rp20.000 atas nama PT PPA dan jaminan pokok berupa tagihan piutang kepada debitur PT PPAF dengan kolektibilitas lancar, dengan coverage minimal 110% dari pagu kredit dan tidak sedang dipinjamkan ke pihak lain.

For this loan, PT PPAF shall submit a guarantee in the form of a slip of time deposits of Bank Victoria International Tbk Rp20,000 of PT PPA and principal guarantee of bill receivables with current collectibility to PT PPAF debtor, at least with coverage 110% of loan plafond and not being collateralized to other parties.

Pada 31 Desember 2014 pinjaman tersebut diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2015 dengan tingkat bunga 8,5%.

On December 31, 2014 the loan was extended until December 31, 2015 with an interest rate of 8.5%.

Saldo pinjaman pada awal tahun sebesar Rp53.333. Tidak Terdapat pencairan pinjaman. Pelunasan pada tahun berjalan Rp53.333. Tidak terdapat saldo pada 31 Desember 2015.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp53,333. There is no disbursement in 2015. Payment of the loan in the current year amounting to Rp53,333. There is no amount balance at December 31, 2015.





81

Paraf:





20.


dan

Lembaga


Keuangan

Institution

Loans

b. Berdasarkan Perjanjian No. 574/DL/VIII/15 tanggal 15 Agustus 2015, PT PPAF mendapat fasilitas kredit dengan jumlah pagu kredit Rp25.000 dengan tingkat bunga 8,5% dan atas fasilitas tersebut juga menyerahkan jaminan berupa deposito sebesar Rp25.000 dengan jangka waktu 1 tahun.

b. Based on agreement No. 574/DL/VIII/15 dated August 15, 2015, PT PPAF obtain a credit facility with maximum limit Rp25,000 with an interest rate of 8.5% and the facility also pledged in the form of deposits amounting to Rp25,000 with a period of 1 year.

Tidak terdapat saldo pada awal tahun. Total pencairan Rp25.000. Tidak terdapat pelunasan pada tahun berjalan. Saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp25.000.

There is no begining balance of the year. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp25,000. Balance at December 31, 2015 amounting to Rp25,000.

7. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk A. PT PPAF Berdasarkan Perjanjian No. 235/JKH.UT/ HCLU/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, PT PPAF menandatangani Perjanjian Kredit Linkage Program dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Jakarta Harmoni dengan jumlah pagu kredit pada tahun pertama sebesar Rp10.000, tahun kedua sebesar Rp7.500 dan dilunasi pada saat jatuh tempo di tahun ketiga. Jangka waktu kredit 36 bulan terhitung sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 16 Mei 2015. Bunga kredit sebesar 13,5% efektif per tahun adjustable rate yang dapat berubah sewaktuwaktu sesuai ketentuan Bank.

7. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk A. PT PPAF Based on Agreement No. 235/JKH.UT/ HCLU/V/2012 on May 16, 2012, PT PPAF signed an agreement of Linkage Program with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Jakarta Harmoni Branch with the maximum limit amount for first year of Rp10,000, amounting to Rp7,500 the second year and shall be paid at maturity in the third year. Loan period of 36 months since the signing of the loan up to May 16, 2015. The loan interest rate of 13.5% effectively per year with adjustable rate that can be change at any time according to procedures.

wajib tagihan dengan minimal sedang

PT PPAF obligated to submit principal guarantee of bill receivables with current collectibility to PT PPAF debtor, at least with coverage 150% of loan plafond and not being collateralized to other parties.

Berdasarkan Perjanjian No. 395/JKH.UT/ HCLU/X/ 2014 tanggal 24 Oktober 2014, PT PPAF telah menandatangani penambahan pagu kredit pinjaman sebesar Rp43.000, dengan tingkat bunga 12,75% dengan jangka waktu selama 3 tahun. Atas penambahan tersebut PT PPAF harus menyerahkan jaminan berupa piutang sebesar 125% dari pagu kredit pinjaman.

Based on agreement No. 395/JKH.UT/ HCLU/X/2014 dated October 24, 2014, PT PPAF has signed a loan limit of Rp43,000 addition, the interest rate of 12.75% with a term of 3 years. Upon addition of PT PPAF must submit a guarantee in the form of receivables amounting to 125% of the maximum limit.

PT PPAF Atas pinjaman ini menyerahkan jaminan pokok berupa piutang kepada debitur PT PPAF kolektibilitas lancar, dengan coverage 150% dari pagu kredit dan tidak dipinjamkan ke pihak lain.



Paraf:

255




Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)  

256

20.


dan

Lembaga


Keuangan

Institution

Loans

Saldo pada awal tahun sebesar Rp43.650. Pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp50.013. Pelunasan pada tahun berjalan Rp23.763. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp69.900.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp43,650.Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp50,013. Payment of the loans in the current year amounting to Rp23,763. Balance at December 31, 2015 amounting to Rp69,900.

B. PT NB Berdasarkan Perjanjian No. 09/PKS/BTN/ KGS.UT/CMLU/2015 tanggal 12 Mei 2015, PT NB menandatangani Perjanjian Kredit atas Pemberian Fasiltas Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Kelapa Gading Square dengan jumlah pagu kredit pada tahun pertama sebesar Rp75.000 dan dilunasi pada saat jatuh tempo di tahun ketiga. Bunga kredit sebesar 12,5% efektif per tahun adjustable rate yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank.

B. PT NB Based on Agreement No. 09/PKS/BTN/ KGS.UT/CMLU/V/2015 on May 12, 2015, PT NB signed a Credit Agreement of KMK Facility with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Jakarta, Kelapa Gading Square Branch with the maximum limit amount of Rp75,000 and shall be paid at maturity in the third year. The loan interest rate of 12,5% effectively per year with adjustable rate that can be change at any time according to procedures.

Saldo pada awal tahun sebesar Nil. Pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp15.000. Pelunasan pada tahun berjalan Nil. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp15.000.

Balance at the beginning of the year amounting to Nil. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp15,000. Payment of the loans in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2015 amounting Rp15,000.

8. PT Bank CIMB Niaga Tbk PT PPAF Berdasarkan Perjanjian No: 215/OL/CBGIII/5/14 tanggal 22 Agustus 2014, PT PPAF mendapat fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran "PRK" dengan jumlah pagu kredit Rp15.000. jangka waktu pinjaman 1 tahun, dengan tingkat bunga 13,5%. Dari fasilitas pinjaman tersebut PT PPAF harus menyerahkan jaminan sebesar 125% berupa piutang pembiayaan (Catatan 5).

8. PT Bank CIMB Niaga Tbk PT PPAF Based on agreement No. 215/OL/CBGII/5/14 dated August 22, 2014, the credit facility Loan Account to the maximum limit amounting to Rp15,000. 1 year loan period, the interest rate of 13.5%. Of the PT PPAF loan facility must submit a guarantee of 125% in the form of receivables financing (Note 5).

Saldo pada awal tahun sebesar Rp14.000. Pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp47.941. Pelunasan pada tahun berjalan Rp52.305. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp9.636.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp14.000. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp47,941. Payment of the loans in the current year amounting to Rp52,305. Balance at December 31, 2015 amounting Rp9,636.





83

Paraf:





20.


dan

Lembaga


Keuangan



Institution

Loans

9. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 PT PPAF Saldo pada awal tahun sebesar Nil. Pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp13.188. Pelunasan pada tahun berjalan Rp4.293. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp8.895.

9. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 PT PPAF Balance at the beginning of the year amounting to Nil. Total disbursement of loans in 2015 amounting to Rp13,188. Payment of the loan in the current year amounting to Rp4,293. Balance at December 31, 2015 amounting to Rp8,895.

10. Medium Term Notes PT PPAF Pinjaman jangka panjang lainnya merupakan pinjaman bukan bank berupa penerbitan MTN (Medium Term Notes) kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan jumlah maksimal pokok MTN sebesar Rp200.000 yang dibagi menjadi 3 seri dengan jangka waktu tiga tahun.

10. Medium Term Notes PT PPAF Other long-term loans is MTN (Medium Term Notes) to PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas with a maximum principal amount by Rp200,000 which is divided into three series with maturities of three years.

Penerbitan MTN berdasarkan akta No. 107 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan notaris Arry Supratno, S.H. Sampai dengan 31 Desember 2015, MTN yang sudah cair sebesar Rp140.000. Seri A sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu 24 Juni 2014 sampai dengan 24 Juni 2017, Seri B sebesar Rp40.000 dengan jangka waktu 1 September 2014 sampai dengan 1 September 2017 dan Seri C sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu 2 Juli 2015 sampai dengan 24 Juni 2017. Dana hasil penerbitan MTN digunakan untuk modal kerja proyek pembiayaan di bidang infrastruktur. Suku bunga MTN 12% efektif per tahun dan fixed selama jangka waktu MTN.

MTN issuance by deed No. 107 dated June 19, 2014 were made before a notary Arry Supratno, S.H. Until December 31, 2015, MTN had liquid at Rp140,000. Series A amounted to Rp50,000 with period from June 24, 2014 until June 24, 2017, Series B amounted to Rp40,000 with period from September 1, 2014 until September 1, 2017 and Series C amounted to Rp50,000 with period from July 2, 2015 until June 24, 2017. Proceeds from MTN used for working capital financing in infrastructure projects. MTN 12% interest rate per year and the effective fixed for a period of MTN. 21.

21. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Kantor Pusat Wilayah I Wilayah II Wilayah III Wilayah IV Wilayah V Wilayah VI Divisi Restrukturisasi PT Nindya Beton

Jumlah


2015 Rp

Gross Amount Due to Third Parties 2014 Rp

536 96,611 8,046 4,495 131,796 70,644 296,059 37 324 608,548 608,548

63 63,345 --80,560 51,254 70,128 37 9,120 274,507

Gross Amount Due to Third Parties Head Office Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Division of Restructuring PT Nindya Beton Total


Paraf:

257





22.

22. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

Pihak Berelasi: PT Perusahaan Gas Negara (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) KSO Nindya - PT PPA PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jumlah Pihak Berelasi Pihak Ketiga: Bank Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintahan Kota Pekanbaru PT Semen Padang PT Sinergi Solusi Utama PT Megah Jaya Prima Lestari PT Maleo Kementerian Pertahanan Pemerintah Daerah Balikpapan Kementerian Perhubungan RSUD Slawi Pemerintah Kabupaten Berau Pemerintah Kota Tarakan Pemerintah Kabupaten Solok PT Gresik Jasatama PT Graha Biomedika Lainnya Jumlah Pihak Ketiga Jumlah

2015 Rp

2014 Rp 11,734 4,907 1,556 -18,197

-5,030 1,450 2,615 9,095

Related Parties PT Perusahaan Gas Negara (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) KSO Nindya - PT PPA PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Total Related Parties

47,861 42,056 16,902 7,912 6,601 4,091 2,847 ---------796 129,066 147,263

-46,954 --8,527 -4,776 13,123 3,164 2,680 2,395 2,191 2,181 1,547 1,274 1,178 837 90,827 99,922

Third Parties Bank of Indonesia Ministry of Public Works Government of Pekanbaru PT Semen Padang PT Sinergi Solusi Utama PT Megah Jaya Prima Lestari PT Maleo Ministry of Defence Government of Balikpapan Ministry of Transportation RSUD Slawi Government of Berau Government of Tarakan City Government of Solok PT Gresik Jasatama PT Graha Biomedika Others Total Third Parties Total

23.

23. Beban Akrual dan Utang Lain-lain

2015 Rp Utang Operasional Proyek Secured Promissory Notes PT Waskita Karya (Persero) Tbk Akrual Biaya Tantiem Akrual Biaya Apresiasi Karyawan Akrual Gaji dan Upah Akrual Beban Kantor dan Umum Utang Lain-lain Jumlah

258

Accrued Expenses and Other Payables

2014 Rp 181,283 106,025 31,495 14,844 940 781 23,671 359,039



Short-Term Advances from Customers

81,403 175,015 18,146 14,716 -2,108 15,615 307,003



85

Projects Operational Payable Secured Promissory Notes PT Waskita Karya (Persero) Tbk Accrued Tantiem Accrued Employee Appreciation Accrued Salaries and Wages Accrued Office and General Expenses Other Payables Total

Paraf:





23. Beban Akrual dan Utang Lain-lain (Lanjutan)

23.

Perusahaan menerbitkan Secured Promissory Notes (SPN) yang dibeli oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada tanggal 22 Juli 2011 senilai Rp175.000, sesuai perjanjian No. SU- 01/PPA/0711 dengan bunga 3% dan jangka waktu 2 (dua) tahun, sampai dengan tanggal 22 Juli 2013. Berdasarkan surat No. S-2247/PPA/PD/0713 tanggal 15 Juli 2013, Perusahaan memperpanjang PN tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 22 Juli 2014. Berdasarkan surat No. PJ-01/PPA/0415 tanggal 30 April 2015, Perusahaan memperpanjang PN tersebut sampai dengan 31 Oktober 2016.

The company issued Secured Promissory Notes (SPN) purchased by PT Waskita Karya (Persero) Tbk dated on July, 22, 2011 amounting to Rp175,000, based on agreement No. SU01/PPA/0711 with 3% interest and 2 (two) years period, until July 22, 2013. Based on letter No. S2247/PPA/PD/0713 dated July 15, 2013, The company extended the PN for a period of 1 (one) year to July 22, 2014.Based on letter No PJ01/PPA/0415 dated April 30, 2015, the Company extended the PN until October 31, 2016.

Utang operasional proyek merupakan utang atas beban ventura bersama yang terjadi atas pinjamanpinjaman sementara ke proyek-proyek yang dikerjasamakan. Utang-utang ini akan diperhitungkan dengan laba ataupun kerugian yang dialami oleh masing-masing ventura bersama, setelah proyek dinyatakan selesai dan ventura bersama ditutup.

Projects operational payables are joint venture payable that occurred over the temporary loans to projects that cooperated. These debts will be calculated with a profit or loss experienced by each of the joint venture, after the project was finished and ventura joint closed.

Akrual biaya tantiem dan biaya apresiasi karyawan adalah pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Accrued tantiem and employee appreciation were recorded based on accrual basis in accordance with budget approved by the General Meeting of Shareholders (RUPS).

24.

24.

Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor

Accrued Expenses and Other Payables (Continued)

Proceeds from Asset Remittance

Management For

Perjanjian Pengelolaan Aset eks BPPN antara Perusahaan dengan Menteri Keuangan untuk tahun 2015 telah ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2015 (”Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian tersebut, antara lain ditetapkan bahwa Hasil Pengelolaan Aset (”HPA”) setelah dikurangi dengan Biaya Aset, Imbalan Pengelolaan Aset (”IPA”), Imbalan Kinerja (jika ada) dan Pajak Pertambahan Nilai merupakan penerimaan Negara yang harus disetorkan ke Negara cq Menteri Keuangan pada setiap akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September dan akhir bulan Desember.

Asset Management Agreement ex IBRA between the Company with the Minister of Finance for the year 2015 were signed on August 31, 2015 ("Agreement"). Based on the agreement, among others, determined that the Proceeds from Asset Management ("HPA") after deducting the cost of Assets, Benefits Asset Management ("IPA"), Performance Benefits (if any) and Value Added Tax is a State revenues to be deposited into the State cq the Minister of Finance at the end of March, endJune, end-September and end-December.

HPA yang belum disetorkan dapat dikelola oleh Perusahaan dan diserahkan beserta bunganya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Perusahaan berhak atas IPA paling besar 1,5% dari Nilai Aset dan berhak atas Imbalan Kinerja sebesar 5% dari selisih HPA dengan Nilai Aset yang dihitung per satuan aset.

HPA which have not been deposited can be managed by the Company and submitted with interest according to the schedule specified. The Company is entitled to the greatest IPA 1,5% of Asset Value and Performance Benefits entitled to 5% of the difference in the HPA with the Asset Value calculated per unit of assets.



Paraf:

259





24.

24.

Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor (Lanjutan)

2015 Rp

Bunga dari Dana Hasil Pengelolaan Aset yang Belum Disetor Jumlah Penerimaan

Pengurangan: Penggantian Biaya Aset PPN atas Penggantian Biaya Aset Penggantian Biaya Aset Periode Sebelumnya Imbalan Pengelolaan Aset PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset Imbalan Kinerja PPN atas Imbalan Kinerja Total Pengurangan HPA yang Dapat Disetor kepada Pemerintah HPA yang Telah Disetor kepada Pemerintah Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor

2014 Rp

51,798

49,852

57,999 ---57,999

117,665 ---117,665

642 58,641

3,259 120,924

90 9

100 10

14,365 1,436 --15,900

15,287 1,528 --16,925

94,539 89,798 4,741

Deductions: Reimbursable Cost VAT on Reimbursable Cost Reimbursable Cost in Prior Period Assets Management Fee VAT of Assets Management Fee Success Fee VAT of Success Fee Total Deductions

2015 Rp

PT PPA PT PPAF PT NK Jumlah/Total


Interest Received from Proceed from Asset Management for Remittance Total Receipts

25. Employee Benefit Liabilities

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/Employee Benefit Liabilities


Beginning Balance Proceed from Asset Management: Principal and Interest from Bonds Managed Divestment of Shares Shares Dividend Proceeds from Other Assets Managed Total Proceed from Asset Management

Proceeds from Asset Management Which Should be Remitted to Government 153,851 Proceeds from Asset Management Remitted to Government 102,053 Proceeds from Asset Management for Remittance 51,798

25. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

260

Management For

For the year 2015, the Company has deposited the HPA to the Government Cq the Minister of Finance for Rp89,798. Calculation of cash receipts and a reduction in HPA funds for the years ended December 31, 2015 and December 31, 2014 are as follows:

Selama tahun 2015, Perusahaan telah melakukan penyetoran HPA kepada Pemerintah Cq Menteri Keuangan sebesar Rp89.798. Perhitungan penerimaan dan pengurangan kas dana HPA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Penerimaan HPA: Pokok dan Bunga atas Obligasi yang Dikelola Divestasi Saham Dividen Saham Penerimaan HPA Lainnya Jumlah HPA

Proceeds from Asset Remittance (Continued)

2014 Rp 13,201 229 19,209 32,639



87

2013 Rp 13,201 108 22,669 35,978

Paraf:

15,141 25 26,234 41,400





25. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

25. Employee Benefit Liabilities (Continued)

Perusahaan dan Entitas Anak memberikan imbalan pasca kerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan.

The Company and Subsdiaries provide minimum of employment benefits to its eligible employees based on Labor Law No. 13 about Employment.

Perusahaan menyelenggarakan program iuran pasti untuk imbalan pasca kerja karyawan bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) BRI, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan DPLK BRI Nomor: PPJ-39/PPA/1111 dan No. B.51-DPLK/11/2011 yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2011. Untuk beberapa karyawan Perusahaan yang tidak diikutkan dalam program tersebut (sebanyak 12 orang), Perusahaan telah menghitung liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp 13.201.

The Company has organized the defined contribution program for post-employment benefits of employees working with Financial Institution Pension Fund (“Pension Fund”) BRI, according to the Cooperation Agreement between the Company and Pension Fund BRI Number: PPJ-39/PPA/1111 and No. B.51-DPLK/11/2011 signed on November 21, 2011. For several employees that are not included in this program (12 persons), the Company has calculated the post-employment benefit liabilities amounting to Rp 13,201.

Perusahaan menggunakan penilaian aktuaria atas estimasi manfaat karyawan pascakerja Perusahaan per 31 Desember 2015, namun liabilitas yang telah dicatat telah mencukupi dan melebihi perhitungan liabilitas Perusahaan yang dilakukan oleh aktuaria. Sehingga tidak berdampak kepada penambahan beban imbalan kerja di tahun berjalan.

The Company uses the actuarial valuation for estimated post-retirement employee benefits company per December 31, 2015 , but liabilities that have been recorded are sufficient and exceed the liability calculation performed by an actuarial.Therefore there is no impact to the employee benefit expense on the current year.

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pasca kerja PT NK dan PT PPA Finance 31 Desember 2015 dan 2014 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria PT Katsir Imam Sapto. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan pasca kerja dilakukan dengan cara mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan Projected Unit Credit Method (PUC Method) dengan asumsi sebagai berikut:

Actuarial valuation of post employment employee benefits as of December 31, 2015 and 2014 were conducted by the actuarial consulting firm of PT Katsir Imam Sapto. Using of actuarial techniques to calculate the benefits has been done by discounting benefits in determining the present value of defined benefit obligations and current service costs, based on the Projected Unit Credit Method (PUC Method), with assumptions as follows:

2015 Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji Usia pensiun Tabel mortalita Metode perhitungan


2014

2013 Discount rate Salary increase rate Retirement age Mortality table Method of calculation

9% per tahun/year

8.3% per tahun/year 9% per tahun/year 3% per tahun/ year 55 tahun/ year Table Mortalita Indonesia (TMI) III 2011/ Projected Unit Credit


Paraf:

261







Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the Companyʼs employee benefit expenses for the current year are as follow:

2015 Rp Biaya Jasa Kini Beban Bunga Pengakuan Biaya Jasa Lalu Sekaligus Jumlah Beban Imbalan Kerja

2014 Disajikan Kembali/ Restated Rp


-----

-----

844 739 8,308 9,891

The details of the Companyʼs employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follow:

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

2015 Rp Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Nilai Wajar Aset Program Penambahan Cadangan Liabilitas Imbalan Kerja



-----

---

10,137 -3,064 13,201

Rp Kewajiban pada Awal Tahun Beban Imbalan Kerja Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain Penambahan Cadangan Liabilitas pada Akhir Tahun



----

----

--

--

-9,891 245 3,065 13,201

Rp Biaya Jasa Kini Beban Bunga Hasil Aset Program yang Diharapkan Jumlah Beban Imbalan Kerja

262



1,788 2,777 (663) 3,902

1,661 2,102 (695) 3,068

1,420 3,077 (1,101) 3,396



Beginning Balance of Liabilities Employee Benefit Expense Other Comprehensive Loss (Income) Additional of Reserves Ending Balance of Liabilities

The details of the employee benefit expenses for PT NK the current year are as follow:

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT NK adalah sebagai berikut: 2015

--

Present Value of Defined Benefit Obligation Fair Value of Plan Assets Additional of Reserves Post-employment Benefits Liability

Movement in the Companyʼs employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follow:

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut: 2015

Current Service Cost Interest Cost Past Service Cost Recognized Total Post-employment Benefits



89

Current Service Cost Interest Cost Expected Return on Plan Assets Total Employee Benefit Expense

Paraf:







Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut:

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NK are as follow:

2015 Rp Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Nilai Wajar Aset Program Liabilitas Imbalan Kerja



34,898 12,229 22,669

34,224 7,991 26,233

35,062 15,853 19,209

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NK are as follow:

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut: 2015 Rp Liabilitas pada Awal Tahun Beban Imbalan Kerja Pembayaran Imbalan Kerja Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain Iuran Dana Pensiun/Premi Asuransi Liabilitas pada Akhir Tahun



26,233 3,902 (3,351) (4,061) (54) 22,669

3,512 3,068 (4,177) 23,973 (142) 26,234

22,669 3,396 (2,888) 2,349 (6,317) 19,209

Rp Biaya Jasa Kini Beban Bunga Hasil Aset Program yang Diharapkan Jumlah Beban Imbalan Kerja



1,788 2,777 (663) 3,902

1,661 2,102 (695) 3,068

1,420 3,077 (1,101) 3,396

Rp Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Nilai Wajar Aset Program Liabilitas Imbalan Kerja


Current Service Cost Interest Cost Expected Return on Plan Assets Total Employee Benefit Expense

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAF are as follow:

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut: 2015

Beginning Balance of Liabilities Employee Benefit Expense Benefit Payment Other Comprehensive Loss (Income) Dues Pension Fund / Insurance Premiums Ending Balance of Liabilities

The details of the employee benefit expenses for PT PPAF in the current year are as follow:

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAF adalah sebagai berikut: 2015

Present Value of Defined Benefit Obligation Fair Value of Plan Assets Post-employment Benefits Liability



108 -108

25 -25

229 -229

Present Value of Defined Benefit Obligation Fair Value of Program Assets Post-employment Benefits Liability


Paraf:

263







Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAF are as follow:

2015 Rp Kewajiban pada Awal Tahun Beban Imbalan Kerja Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain Penyesuaian Liabilitas pada Akhir Tahun



25 38 17 28 108

-50 (7) (18) 25

108 71 60 (10) 229

Beginning Balance of Liabilities Employee Benefit Expense Other Comprehensive Loss (Income) Adjustment Ending Balance of Liabilities

Program pensiun imbalan pasti memberikan  The defined benefit pension plan typically provides eksposur Grup terhadap risiko actuarial seperti risiko exposure for the Group to actuarial risks such as investasi, tingkat suku bunga dan risiko gaji. investment risk, interest rate risk and salary risk. Risiko Investasi Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun kesehatan dihitung menggunakan tingat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek reksadana dan saham, instrumen utang dan lainnya. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek reksadana dan saham dan obligasi untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment Risk The present value of the defined benefit health care plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, the plan has relatively balanced investment in mutual fund and equity securities, and debt instruments and others. Due to the long-term nature of the plan liablities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested portion of the plan and equity securities and in debt instruments to leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga  Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the planʼs debt investments.

Risiko Gaji  Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk The present value of the defined benefit plan liaility is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the planʼs liability





  

264





  PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015




91

Paraf:







Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan  liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitifitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonable possible changes of the repective assuptions occuring at the of the reporting period, while holding all other assumptions constans.

2015 Rp Sensitivitas (-1%) terhadap tingkat bunga Nilai Kini Kewajiban Biaya Jasa Kini Biaya Bunga

33,615,432,055 1,599,085,151 3,076,667,737

Sensitivity (-1%) to Interest Rate Present Value of Liabilities Current Sevice Cost Interest Cost

Sensitivitas (+1%) terhadap tingkat bunga Nilai Kini Kewajiban Biaya Jasa Kini Biaya Bunga

36,679,779,031 1,876,119,000 3,076,667,737

Sensitivity (+1%) to Interest Rate Present Value of Liabilities Current Sevice Cost Interest Cost

26.

26. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang

Uang Muka Kontrak Jangka Panjang Pihak Ketiga Kementerian Pekerjaan Umum PT Terminal Petikemas Surabaya Pemerintah Kota Balikpapan Pemerintah Kabupaten Kapuas Jumlah

2015 Rp

Long-Term Advances from Customers 2014 Rp

141,982 7,215 6,948 1,636 157,781

87,094 ---87,094



Long-Term Advances from Customers Third Parties The Ministry of Public Works PT Terminal Petikemas Surabaya Local Government - Balikpapan Local Government - Kapuas Total

27. Ekuitas

27.

Shareholdersʼ Equity

a.

a.

Share Capital The Company is owned by the Republic of Indonesia. Issued and fully paid shares capital made by the Republic of Indonesia as of December 31, 2015 and December 31, 2014 amounting to Rp1,996,688, representing 1,996,688 (in full amount) shares.

Modal Saham Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.996.688 yang mewakili 1.996.688 (dalam jumlah penuh) lembar saham.

Shares capital issued and fully paid as of December 31, 2015 amounting to Rp1,996,688 have been fully paid by the Republic of Indonesia, consists of:

Modal saham yang ditempatkan per tanggal 31 Desember 2015 seluruhnya berjumlah Rp1.996.688 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, terdiri dari: DFinal/February 29, 2016


Paraf:

265





27.

27. Ekuitas (Lanjutan)

Setoran modal awal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan telah dituangkan dalam akta Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak SH yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004.

 b.

266

Shareholdersʼ Equity (Continued)

Lembar Saham/ Shares 300,000

Initial capital contribution by Government Regulation no. 10 year 2004 juncto Decree of the Minister of Finance No.82/KMK.02/2004 dated February 27, 2004 and has stasted under deed No. 7 dated February 27, 2004 in the presence of Notary Lenny Janis Ishak SH have been approved by the Minister of Justice and Human Rights No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 on March 9, 2004.

Setoran Modal Pemerintah RI sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud eks BPPN yang telah ditetapkan nilainya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.32/KMK.06/2007 tanggal 31 Juli 2007 masing-masing sebesar Rp 1.205 dan Rp 153.

1,358

Capital from the Goverment of the Republic of Indonesia in accordance with Article 2 Decree of the Minister of Finance No. 82/KMK.02/2004 February 27, 2004 in form of fixed assets and intangible assets of ex-BPPN which were pre determined value based on the Minister of Finance Decree No.32/KMK.06/2007 July 31, 2007 amounted to Rp 1,205 and Rp 153, respectively.

Setoran Modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari Laba Bersih Tahun 2007 sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2007 tanggal 8 Mei 2008.

1

Capital from the Goverment of the Republic of Indonesia were allocated from Net Income year 2007 in accordance with the General Meeting of Shareholders of PT PPA concerning the Approval of Annual Report for Year 2007 dated May 8, 2008.

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008.

1,500,000

Additional capital from the Government of Republic Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 78 year 2009.

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009.

1,000,000

Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 77 year 2009.

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015.

1,000,000

Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia from the 2015.

Setoran modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari cadangan umum Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PPA Nomor:SK366/MOU/2012 tanggal 9 Oktober 2012.

1

Deposit the Government the Republic of Indonesia allocated capital of the Company pursuant to the general reserve Minister of SOEs as GMS PT PPA Number: SK366/MOU/2012 dated October 9, 2012.

Pengurangan penyertaan modal Negara RI berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 Tanggal 20 Oktober 2012 terkait dengan pengalihan saham PT PPA pada PT Waskita Karya (99%) kepada Pemerintah RI.

(804,672)

RI State equity reduction in Government the Republic of Indonesia Regulation Number 86 Year 2012 Date October 20, 2012 relating to the transfer of the shares of PT PPA on PT Waskita Karya (99%) to the Government of Indonesia.

Jumlah Modal Saham per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

1,996,688

Total Shares Capital per December 31, 2015 and December 31, 2014

Uang Muka Setoran Modal Penambahan Penyertaan Modal Negara RI PT PPA sebesar Rp1,000.000 telah diterima tanggal 2 Desember 2015 di rekening Perusahaan pada Bank BRI dengan nomor rekening 0206-01-005792-30-7.

b. Advance Payment of Capital Additional Capital from the Government of the Republic of Indonesia PT PPA amounting to Rp1,000,000 was received on December 2, 2015 at the Company's account at BRI Bank with 0206-01-005792-30-7 account number.

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal saham PT PPA berdasarkan pada PP No.72 tahun 2015 tanggal 21 September 2015.

Additional Capital from the Government of the Republic of Indonesia PT PPA based on PP No.72 2015 September 21, 2015.

Pada tanggal 20 Januari 2016 melalui surat No.S44/MBU/01/2016, Menteri BUMN selaku RUPS PT PPA telah menetapkan Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar PT PPA.

On January 20, 2016 by letter No. S-44 / MBU / 01/2016, the Minister of SOEs as GMS PT PPA has set an Additional Capital and Amendment of Articles of Association of PT PPA.





93

Paraf:





27. Shareholdersʼ Equity (Continued)


The notification of amendment the Companyʼs Articles of Association in the Ministry of Law and Human Rights is in the management of notary Desman, SH, M.Hum.MM in accordance with the certificate of notary dated February 15, 2016.

Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang dalam pengurusan notaris Desman, SH, M.Hum.MM sesuai dengan surat keterangan notaris tanggal 15 Februari 2016. c.

d.

c.

Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No.1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan UndangUndang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Appropriated Retained Earnings Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No.1/1995 issued in March 1995, and amended by Law. 40/2007 which was published in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income to a minimum of 20% of the number of issued and fully paid. There is no time limit for the allowance.

Cadangan umum yang telah dibentuk sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp141.353, ada penambahan pembentukan cadangan wajib dari penggunaan laba bersih Perusahaan tahun 2014 sebesar Rp5.703 berdasarkan Risalah Rapat Umum, Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 April 2014.

General reserve has been set up to December 31, 2015 amounting to Rp141,353, there is addition of mandatory reserves from the use of the net income in 2014 of Rp5,703 based on Minutes of the General Meeting, the Annual Shareholders dated on April 7, 2014.

Cadangan umum yang telah dibentuk sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp135.650, ada penambahan pembentukan cadangan wajib dari penggunaan laba bersih Perusahaan tahun 2013 sebesar Rp5.155 berdasarkan Risalah Rapat Umum, Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 April 2014.

General reserve has been set up to December 31, 2014 amounting to Rp135,650, there is addition of mandatory reserves from the use of the net income in 2013 of Rp5,155 based on Minutes of the General Meeting, the Annual Shareholders dated on April 7, 2014.

Saldo Laba Penggunaannya

Belum

Saldo Awal Dampak Penerapan PSAK 24 Pembagian Dividen Penambahan Cadangan Umum Program Kemitraan Program Bina Lingkungan Laba Bersih Penghasilan Komprehensif Lainnya Transfer Surplus Revaluasi Aset Tetap ke Saldo Laba Saldo Akhir


d.

Ditentukan 2015 Rp

688,111 -(11,000) (5,703) (1,140) (1,140) 170,274 (2,370) -837,032

Unappropriated Retained Earnings 2014 Rp

565,113 (21,586) (10,311) (5,155) --116,444 4,020 39,586 688,111

Beginning Balance Effect of Implementation of PSAK 24 Dividend Paid Addition of General Reserve Partnership Program Enviromental Development Program Net Income Other Comprehensive Income Transfer from Revaluation Surplus of Property to Retained Earnings Ending Balance


Paraf:

267







The payment of dividends and additions of general reserve which have been approved by the shareholders at the RUPS on May 19, 2015 and April 7, 2014 is the announcement of earning in 2014 and 2013.

Pembayaran dividen dan penambahan cadangan umum yang telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS tanggal 19 Mei 2015 dan 7 April 2014 adalah pengumuman laba tahun 2014 dan 2013. e.

e.

Tambahan Modal Disetor Tambahan Modal Disetor adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai buku aset bersih dari PT NK (99%) sesuai PSAK No. 38 (“Kombinasi Bisnis pada Entitas Sepengendali”), dengan perhitungan sebagai berikut:

2015 Rp Bagian Perusahaan atas Aset Bersih yang Diperoleh Biaya Perolehan Tambahan Modal Disetor f.

Laba (Rugi) Belum Direalisasi Tersedia untuk Dijual - Bersih Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

2014 Rp

219,228

219,228

(524,996) (305,768)

(524,996) (305,768) f.

Efek

40,544

72,201

(5,518)

1,392

35,026

73,593

g.

Surplus Revaluasi Aset Tetap Dalam rangka penyajian informasi keuangan yang lebih obyektif terkait dengan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, dalam tahun 2012 PT NK telah melakukan revaluasi atas aset tanah. Revaluasi aset tanah tersebut dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya yang disampaikan melalui surat No. 12-5-A-NP-013/032 tanggal 28 Desember 2012.

268





95

Company Portion of Net Asset Obtained Costs Additional Paid in Capital

Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities - Net

Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi / Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities 2015 2014 Rp Rp

Saham Investasi melalui Fund Manager Bahana Jumlah

g.

dari

Additional Paid in Capital Additional Paid in Capital is the difference between the acquisition price and the book value of net assets of PT NK (99%) in accordance with PSAK No. 38 ("Business Combination under Common Control"), which was calculated as follows:

Available for Sale Financial Assets

Shares Invesment through Bahana's Fund Manager Total

Revaluation Surplus of Property Plant and Equipment In order to enhance objectivity of the presentation of financial information related with company's capability in performing it's activity, in 2012 PT NK has revaluated its land asset. Revaluation of land asset performed by Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan as stated in their report which submitted by letter No. 12-5-A-NP-013/032 dated December 28, 2012.

Paraf:






27. Ekuitas (Lanjutan) Revaluasi aset ini telah disetujui oleh Pemegang Saham dengan Keputusan No. SK153/MBU/2013 dan KEP-PS05/PPA/0213 tanggal 19 Februari 2013. Tidak ada dampak perpajakan dari revaluasi aset tanah tersebut, karena revaluasi ini tidak memenuhi persyaratan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sehingga secara fiskal, tidak ada perubahan atas nilai buku aset.

This revaluation has been approved by Shareholder with decision No. SK153/MBU/2013 and KEP-PS05/PPA/0213 dated February 19, 2013. There were no tax impact regarding those revaluation, since it does not meet company's fixed asset revaluation criteria for taxation purpose, there were no change in asset book value.

Nilai revaluasi aset tanah yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan adalah sebesar Rp241.674, sedangkan nilai buku atas tanah tersebut adalah sebesar Rp63.280. Sehingga terdapat surplus nilai revaluasi sebesar Rp178.394.

Revaluation of land asset that is performed by Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan is amounting to Rp241,674, though the book value of land in amount of Rp63,280. So, there is a difference in fixed asset revaluation surplus amounting to Rp178,394.

Pada tahun 2014, terdapat tambahan surplus nilai revaluasi sebesar Rp17.533, dan transfer ke saldo laba sebesar Rp39.586.

In 2014, there were surplus value revaluation of Rp17,533, and transfer to retained earning amounting to Rp39,586. h. Non Controlling Interest

h. Kepentingan Non Pengendali 2015 Rp Saldo Awal Atribusi Laba Tahun Berjalan Atribusi Pendapatan Komprehensif Lain Jumlah

i.

2014 Rp 3,367 688 (24) 4,031

2,702 449 216 3,367

i.

Dividen Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 Mei 2015, para pemegang saham memutuskan untuk membagikan deviden tunai sebesar Rp11.000

28.

28. Pendapatan Usaha 2015 Rp


Dividend Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders dated May 19, 2015, Shareholders have decided to distribute cash dividend amounting to Rp11,000 Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders dated April 7, 2014, Shareholders have decided to distribute cash dividend amounting to Rp10,311.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 7 April 2014, para pemegang saham memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp10.311.

Pendapatan Jasa Konstruksi Pendapatan Bunga dan Provisi atas Pinjaman yang Diberikan Pendapatan Hasil Investasi Pendapatan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA) Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi Pengelolaan Aset BUMN Pendapatan Penggantian Biaya Jumlah

Beginning Balance Atribution of Income for the Year Atribution of Other Comprehensive Income Total

Revenues 2014 Rp

3,613,197 196,457 127,533 14,365 11,473 5,160 1,429 3,969,614

1,897,075 94,842 135,545 15,288 6,300 -2,755 2,151,805

Construction Services Revenues Revenue from Interest and Provision of Loans Revenue from Investment Revenue from Asset Management Fee Revenue from Consultation Fee SOE Asset Management Revenue from Reimbursable Cost Total


Paraf:

269





28.

Revenues (Continued)

a. Pendapatan jasa konstruksi diakui ketika bagian dari pekerjaan telah selesai dikerjakan dan ditentukan berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

a.

Revenue from construction services are recognized when part of the work has been completed and are determined based on stage of completion of the contract activity at the end of reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on surveys of work performed.

b. Dari hasil kegiatan investasi, memperoleh hasil sebagai berikut:

b.

From the results of investment activities, the Company earns the following:



28.



Pendapatan Usaha (Lanjutan)

Perusahaan 2015 Rp

Laba Penjualan Saham Bunga Deposito Berjangka Bunga Secured Prommisory Note Dividen Tunai Hasil Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi Bunga Obligasi Laba (Rugi) Penjualan Obligasi -.Rugi Belum Realisasi Saham -.Laba Belum Realisasi Obligasi Lain-lain Jumlah

c.

2014 Rp 56,030 46,850 13,269 2,314 2,078 1,932 (725) (20,102) -25,887 127,533

62,850 41,521 2,266 3,931 13,023 2,621 2,310 (5,754) 1,571 11,206 135,545

c.

Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut:

2015 Rp PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Lain-lain (di bawah Rp 1.000) Jumlah

78,082 44,759 3,282 70,334 196,457



Interest revenue on loans in 2015 and 2014, primarily were as follows.

2014 Rp 58,380 -2,494 33,968 94,842 d.

d. Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset eks BPPN antara Perusahaan dengan Menteri Keuangan (“Perjanjian”) tahun 2015, tertanggal 31 Agustus 2015, Perusahaan berhak atas Imbalan Pengelolaan Aset (IPA) maksimal 1,5% per tahun untuk tahun 2015, dari Nilai Aset atau Nilai Aset Sementara. Berdasarkan Perjanjian, untuk tahun 2015 IPA yang menjadi hak Perusahaan Rp14.365 .

270

Gain on Sales of Shares Interest on Time Deposits Interest on Secured Prommisory Note Cash Dividend Investment Income which Managed by Investment Manager Interest on Bonds Gain (Loss) from Sales of Bonds Unrealized Gain (Loss) from Shares Unrealized Gain from Bonds Others Total



97

PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Others (less than Rp 1,000) Total

Based on Asset Management Agreement ex BPPN between the Company with the Minister of Finance (“the agreement”) for year 2015, dated August 31, 2015, the Company entitles to receive IPA maximum 1,5% per annum for year 2015, from the Value of Assets or Temporary Value of Assets. Under the Agreement, for the year 2015 which became the Company's IPA Rp14,365.

Paraf:





28.

28. Pendapatan Usaha (Lanjutan) Nilai Aset Awal

Nilai Aset Akhir

(a)

(b)

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 934,572 934,572 934,572

Revenues (Continued)

Nilai Aset Ratarata (c)=(a)+(b)/2

967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 934,572 934,572 934,572 934,572

IPA 2015 (d)=(1,5%x(c))/12

967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 967,183 950,877 934,572 934,572 934,572

1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,189 1,168 1,168 1,168 14,365

January February March April May June July August September October November December Total

e. Pendapatan penggantian biaya selama tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 1.429 dan Rp2.755.

e. Revenue from reimbursable cost in 2015 and 2014 1,429 and Rp2,755 respectively.

f.

Pendapatan jasa konsultasi berasal dari pemberian jasa kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp11.473 dan Rp6.300.

f.

g.

Pendapatan atas pengelolaan aset BUMN selama tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp5.160 dan Nihil.

g. Revenue from SOE Asset Management Fee (IPA) in 2015 and 2014 Rp5,160 and Nil, respectively. 29.

29. Beban Usaha

Beban Usaha Beban Proyek Pegawai Beban Bunga Bank Sewa dan Asuransi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Perjalanan Dinas Investasi Pemasaran dan Penjualan Imbalan Pasca Kerja - Bersih Keperluan Kantor Penyusutan (Catatan 18) Jasa Konsultan Lain-lain (di bawah Rp 1 milyar) Jumlah Beban Usaha


Consulting services revenue derived from providing services to the Indonesia Deposit Insurance Coorporation (LPS) in 2015 and 2014 amounting to Rp11,473 and Rp6,300.

2015 Rp

Operating Expenses

2014 Rp 1,724,742 174,514 25,177 24,354 26,589 2,034 1,881 -2,443 6,772 5,090 865 6,365 2,000,826

3,218,025 196,575 54,978 30,865 19,122 14,798 8,568 8,318 13,358 3,885 10,480 1,699 27,996 3,608,667

Operating Expense Constructions Services Employee Interest Expenses Rent and Insurance Allowance for Impairment of Receivables Business Travelling Investment Sales and Marketing Employees Benefit - Net Office Supplies Depreciation (Note 18) Consultant Fees Others (below Rp 1 billion) Total Operating Expense


Paraf:

271





30. Bagian Laba Ventura Bersama

30.

Pendapatan bersih ventura bersama merupakan bagian laba kerjasama operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp 37.431 dan Rp35.703

Net revenue of construction joint ventures represent activity of PT NK with the profit portion from of operations for the period ended December 31, 2015 and December 31, 2014 amounting to Rp37,431 and Rp35,703.

31. Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

31.

2015 Rp

Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Perubahan Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual Penyesuaian Reklasifikasi Efek Tersedia untuk Dijual Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti Surplus Revaluasi Aset Tetap Jumlah

Efek Tersedia untuk Dijual Saham Investasi melalui fund manager Investasi melalui fund manager Jumlah

2015 40,544 (5,518) -35,026

Other Comprehensive Income (Loss)

2014 Rp

10,538 (49,105) (2,394) -(40,961)

114,100 (35,420) 4,061 17,533 100,274

Other Comprehensive Income (Loss) Change in Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities Reclasiffication Adjustment on Available for Sale Securities Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus Total

Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi/ Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities Perubahan/ Perubahan/ Changes Changes 2014 2014 2013 72,201 1,392 -73,593

(31,657) (6,910) -(38,567)

72,201 1,392 -73,593

3,626 (374) (8,339) (5,087)

Available for Sale

Shares 68,575 Invesment through Bahana's Fund 1,766 8,339 Invesment through Syailendra's Fund Total 78,680

32. Laba per Saham

32.

Laba per saham dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham, dengan rincian sebagai berikut:

Earning per share is calculated from income for the year attributable to owners of the parent dividend by the weighted average of outstanding shares, with details as follows:

2015 Rp Laba (Rupiah penuh) Jumlah Lembar Saham Laba Per Saham (Rupiah penuh)

272

Share of the Profit of Joint Venture

Earning per Share

2014 Rp

170,274,409,307 1,996,688 85,280

116,444,304,114 1,996,688 58,318

Income (In full of Rupiah) Number of Shares Earning per Share (In full of Rupiah)

33. Transaksi Non Kas

33.

Perusahaan dan Entitas Anak memiliki transaksi non kas sehubungan dengan penambahan aset tetap dan aset dalam penyelesaian melalui utang usaha pada 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Nihil dan Rp81.814.

The Company and Subsidiaries have non-cash transactions regarding acquisition of fixed assets and asset in progress through accounts payable on December 31, 2015 and 2014 amounting to Nil and Rp81,814, respectively.





99

Non-Cash Transactions

Paraf:





34. Contingencies

34. Kontinjensi a.

Perusahaan Sampai dengan tanggal laporan 31 Desember 2015 terdapat 7 (tujuh) perkara hukum yang masih dalam proses persidangan, namun atas aset yang menjadi obyek perkara tersebut seluruhnya bukan merupakan aset yang dimiliki Perusahaan. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa berdasarkan dokumen hukum yang tersedia, perkara-perkara tersebut seharusnya tidak ditujukan kepada Perusahaan. Dengan demikian, manajemen Perusahaan berpendapat tidak perlu dibentuk penyisihan atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat perkara hukum tersebut.

a.

The Company As of the reporting date December 31, 2015 there were 7 (seven) legal cases that are still in the trial process, but the assets that are considered as the object of the suit are not wholly owned by the Company. Management believes that based on the available legal documents, such matters should not be addresed to the Company. Thus, management of the Company believes allowance for the possibility of losses due to these legal cases are not necessary.

PT NK is facing several lawsuits both in the process of filing a lawsuit and who is currently awaiting a court decision or appeal. PT NK believes that the decision of the court or the appeal in such cases will not bring any material impact on the PT NK financial condition and performance.

PT NK sedang menghadapi beberapa perkara hukum baik dalam proses mengajukan gugatan maupun yang saat ini sedang menunggu putusan pengadilan atau kasasi. PT NK meyakini bahwa keputusan pengadilan atau kasasi dalam kasuskasus tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja PT NK. 35. Perikatan dan Perjanjian

35. Commitments and Agreements

a.

a.

Perjanjian Pengelolaan Aset Negara Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan PP No. 61 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, pengelolaan aset negara adalah yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Aset-aset negara yang diserahkan adalah aset-aset yang tidak terkait dengan perkara. Aset negara yang diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepada Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2015 dan 2014 yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2015 dan 9 September 2014 (”Perjanjian”) terdiri atas saham-saham non-bank dan hak tagih. Selanjutnya, sampai dengan akhir tahun, terdapat penambahan maupun pengurangan atas aset negara yang terdapat dalam Perjanjian, baik penambahan aset yang memenuhi kriteria untuk diserahkelolakan ataupun pengurangan aset karena dikembalikan kepada Menteri Keuangan karena tidak memenuhi kriteria untuk dikelola.


Stateʼs Asset Management Agreement In accordance with the Government Regulation (GR) No. 10 Year 2004 which has been amended with the GR No. 61 Year 2008 on the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in the Asset Management Area, the Stateʼs assets management represent assets transferred from Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) after the IBRA liquidation, for and on behalf of the Minister of Finance. The Stateʼs assets transferred are in clear condition/not under litigation. The Stateʼs assets which was transferred by the Minister of Finance to the Company in of the Asset Management Agreement 2015 and 2014 as signed on August 31, 2015 and September 9, 2014 consist of shares in bank and non-bank and rights. Furthermore, up to the end of the year, there were addition or deduction of Stateʼs assets included in the Annex A of the Agreement, both the addition of assets that meet the criteria to managed as well as deduction of assets to be returned to the MOF because it does not meet the criteria to be managed which are listed in the Annex B of Asset Management Agreement.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015

100

Paraf:

273









274

35. Commitments (Continued)

35. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

and

Agreements

Beberapa hal penting dalam Perjanjian Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut:

Several important clauses in the Asset Management Agreement are as follows:

• Menteri Keuangan menyerahkan aset kepada Perusahaan untuk dilakukan pengelolaan dengan cara: penjualan, pemanfaatan, penyewaan, restrukturisasi dan/atau revitalisasi dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 92/PMK.06/2009 beserta perubahannya.

• The Minister of Finance transfers the assets to the Company for managing the assets by: selling, utilizing, leasing, restructuring and/or revitalization of assets in accordance with the Minister of Finance Regulation under PMK 92/PMK.06/2009 and its amendment.

• Menteri Keuangan menetapkan nilai aset berdasarkan hasil penilaian yang masih berlaku, yakni satu tahun terhitung sejak tanggal penilaian aset. Dalam hal hasil penilaian aset yang diserahkelolakan telah habis masa berlakunya, maka nilai aset menggunakan nilai aset sementara yang didasarkan pada hasil penilaian terakhir. Selanjutnya apabila Perusahaan akan melakukan penilaian dalam rangka realisasi pengelolaan aset, sekaligus dimintakan nilai aset per tanggal serah kelola yang akan dijadikan sebagai dasar bagi Menteri Keuangan melakukan penyesuaian nilai aset.

• The Minister of Finance determines the value of assets based on the results of valid assessment, i.e. one year from the date of valuation of assets. In terms of asset valuation which has expired, and then the value of assets is determined using temporary asset value based on the results of latest assessment. Furthermore, if the Company would make an assessment in order to the realize the asset management, then the Company is requested to provide asset value as of date of transferred-assets which would serve as the basis for the Minister of Finance to adjust the value of assets.

• Biaya atas aset merupakan pengeluaran tetap yang berkaitan langsung dengan aset yang dikelola oleh Perusahaan yang menjadi beban Menteri Keuangan yang terdiri dari: biaya kustodian saham dan surat berharga, service charge, pajak yang melekat pada Aset, yakni Pajak Bumi dan Bangunan, penyempurnaan hak, listrik, telepon dan air, asuransi, tunggakan biaya aset sebelum diserahkelolakan, pemeliharaan lainnya, dan biaya lain yang berkaitan secara langsung dengan aset yang dikelola setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Biaya aset dapat langsung dibayarkan dengan mengurangi Hasil Pengelolaan Aset (HPA).

• The cost of assets are fixed expenditures which directly related to assets managed by the Company that shall be paid by the Minister of Finance are consists of: the cost of stock and securities depository, service charge, inherent tax on assets, such as land and building tax, rights improvement, electricity, telephone and water, insurance, asset cost arrears before managing, other maintenance and other costs directly associated with assets under management after approval of Minister of Finance. The cost of assets could be directly setlle by reducing the Asset Management Proceeds

• Imbalan Pengelola Aset (IPA) diberikan paling besar 1,5% per tahun dari nilai aset. Dalam hal nilai aset belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka digunakan nilai aset sementara yang didasarkan pada hasil penilaian terakhir.

• Asset Management Fee (IPA) is defined by maximum 1,5% per annum of the asset value. In terms of asset value is not determined by the Minister of Finance, then the value of assets are using temporary asset values based on the results of final assessment.





101

Paraf:









b.

and

Agreements

• Dalam hal realisasi HPA lebih besar dari nilai aset, maka Perusahaan berhak mendapatkan Imbalan Kinerja sebesar 5% dari selisih antara HPA per satuan aset dengan nilai aset per satuan aset. Apabila Imbalan Kinerja per satuan aset lebih besar dari IPA per satuan aset, maka Perusahaan hanya berhak atas Imbalan Kinerja per satuan aset dan apabila IPA per satuan aset lebih besar daripada imbalan kinerja per satuan aset, maka Perusahaan hanya berhak atas IPA per satuan aset;

• In case of HPA realization is greater than the value of assets; the Company is entitled to a success fee for 5% of the differences between HPA per unit assets by asset value per unit of assets. If the Success Fee per unit of assets is greater than the IPA per unit of assets, the Company only entitled to the success fee per unit of asset and if the IPA per unit of assets is greater than the success fee of per unit of assets, the Company only entitled to the IPA per unit of assets;

• Penyerahan realisasi penerimaan negara oleh Perusahaan kepada Menteri Keuangan dilakukan setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Dalam keadaan tertentu, Menteri Keuangan dapat meminta agar Perusahaan menyerahkan penerimaan negara di luar jadwal tersebut.

•

Submission of the realization of state revenues by the Company to the Minister of Finance settled quarterly in the end of March, June, September and December. In certain circumstances, the Minister of Finance might request Company to submit revenues beyond these schedules.

• Perusahaan wajib memelihara, menerapkan prosedur administrasi dan operasi serta menyimpan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan termasuk informasi lainnya yang secara wajar diperlukan dalam rangka pengelolaan aset secara terpisah dari bukubuku dan catatan-catatannya sendiri.

•

The Company shall maintain, implement administrative procedures and its operations and also keep and maintain books and records include other information that is reasonably necessary in order to manage assets separately from the books and records themselves.

Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b.

1. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) In accordance with the Letter Minister of SOEʼs No.S-716/MBU/2008 dated September 4, 2008 regarding the Restructuring of PT MNA and the letter of MOF No. S-478/MK.06/2008 dated September 5, 2008 regarding the approval of the Restructuring and/or Revitalization PT MNA, the Company approved loans with maximum credit facility amounting to Rp300,000 with the interest based on Bank Indonesia Certificates (SBI) at the beginning of initial interest payment period. The loan will be due 8 (eight) years from date of loan agreement signed or no later than September 8, 2016, while the first interest payment due on March 8, 2010.

1. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-716/MBU/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penyehatan PT MNA dan Surat Menteri Keuangan No. S478/MK.06/2008 tanggal 5 September 2008 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT MNA, Perusahaan memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berlaku pada awal periode pembayaran bunga. Pinjaman akan jatuh tempo 8 (delapan) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 8 September 2016, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga pertama kali pada tanggal 8 Maret 2010.


Restructuring and Fund Advance of State Own Enterprise (SOEʼs) Agreement


102

Paraf:

275







276



and

Agreements

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP152/MBU/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi MNA dan surat persetujuan Menteri Keuangan surat No. S-427/MK.06/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal persetujuan usulan Menteri BUMN terkait tambahan pemberian fasilitas pinjaman oleh Perusahaan kepada MNA sebesar Rp561.000 dalam rangka restrukturisasi dan/atau revitalisasi MNA sebagai dana talangan untuk MNA sementara menunggu pencairan dana tambahan Penyertaan Modal Negara.

Based on the Minister of State Owned Enterprises decision letter No. KEP152/MBU/2011 dated June 27, 2011 on the restructuring and / or revitalization of MNA and approval of the Minister of Finance by letter No. S-427/MK.06/2011 dated July 27, 2011, concerning approval of the Minister of SOEs additional related proposal to extend the loan by the Company to MNA for Rp561,000 restructuring and/or revitalization of MNA as a fund advance loan receivables for MNA while waiting for additional disbursement of State Capital.

Pada tanggal 21 Oktober 2011 dilakukan Adendum IV No. 15 Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversikan Dalam Rangka Penyelamatan Usaha MNA yang diantaranya mengatur tentang penambahan Fasilitas Pinjaman dengan jumlah maksimum Rp861.000 dengan rincian Rp300.000 sebagai Fasilitas Pinjaman CLF (Convertible Loan Facility) dan Rp561.000 sebagai Fasilitas Pinjaman Talangan RR (Restrukturisasi dan Revitalisasi) serta perubahan mekanisme pembayaran bunga, tunggakan kewajiban, denda serta provisi dan biaya administrasi.

In Addendum IV No. 15 on October 21, 2011 regarding Conversible Loan Agreement in order to Business Restructuring MNA, that status the addition of maximum amount to Rp861,000 of loan facility with details Rp300,000 as CLF Loan Facility (Convertible Loan Facility) and the Loan Facility bailout of Rp561,000 RR (Restructuring and Revitalization) as well as changes in interest payments mechanism, outstanding liabilities, fines, provisions and administrative costs.

2. PT PAL Indonesia (Persero) (PAL) Berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S776/MBU/2009 tanggal 19 Oktober 2008 perihal Penugasan Pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PAL dan Surat Menteri Keuangan Nomor S653/MK.06/2009 tanggal 19 Oktober 2009 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PAL, Perusahaan memberikan pinjaman dengan plafon sebesar USD 25,6 juta (dalam nilai penuh) untuk penyelesaian pembangunan kapal dan sebesar Rp193.370 untuk restrukturisasi korporasi.

3. PT PAL Indonesia (Persero) (PAL) In accordance with the letter of Minister of SOEʼs No. S-776/MBU/2009 dated October 19, 2008, concerning assignment of Restructuring and / or Revitalization PAL and the letter of the Minister of Finance No S-653/MK.06/2009 dated October 19, 2009 regarding the approval of Restructuring and / or Revitalization of PAL, the Company provides loans with maximum credit facilities of USD 25,6 milion (in full amount) for settlement of ship building and Rp193,370 for corporate restructuring.

Pinjaman dikenakan bunga sebesar tingkat suku bunga SBI 1 (satu) bulan +3% per tahun (netto). Pinjaman untuk pembiayaan korporasi akan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2018 terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian, dengan jatuh tempo pembayaran bunga pertama kali pada tanggal 30 April 2012. Pinjaman ini dijaminkan dengan tanah, bangunan dan mesin/perlengkapan senilai Rp167.730.

The loans receivable bears interest at 1 (one) month of SBI interest rate +3% per year (net). Loans to corporate financing will be due on December 31, 2018 commencing from the date of Agreement signed, with the first interest payment due on April 30, 2012. The loans were secured by land, buildings and machinery / equipment amounting to Rp167,730.





103

Paraf:









and

Agreements

Pada tanggal 20 Oktober 2010, telah dilakukan Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Proyek KapalTrance A PAL No. PP-06/PPA/1010 yang isinya mengenai tanggal jatuh tempo Tranche A2 penyelesaian Kapal Hull Nomor W240, selambat-lambatnya tanggal 30 April 2011.

This agreement has been ammended on October 20, 2010 Addendum I, have been carried out in order to Loan Agreement Ship Financing Project – Tranche A PT PAL No.PP-06/PPA/1010 which one of Tranche A2 contents for the completion of Ship Hull Nomor W240, no later than April 30, 2011.

Pada tanggal 20 Oktober 2011 telah dilakukan Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Proyek Kapal (Project Financing)- Tranch A PAL Indonesia (Persero) No.PP-12/PPA/1011 tentang Fasilitas pinjaman Tranche A2 terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan penerimaan pembayaran atas penyelesaian Kapal Hull Nomor W240, selambat-lambatnya tanggal 30 April 2012.

On October 20, 2011 has made Addendum II Lending Agreement in order to Financing Ship Project (Project Financing) - Tranch A PAL Indonesia (Ltd) No.PP-12/PPA/1011 about its loan facility as of the effective date until receipt of payment on settlement of Ship Hull Number W240, no later than April 30, 2012.

Pada tanggal 20 Desember 2011 terdapat Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. PP-15/PPA/1211 sebesar Rp89.190 dengan tujuan penggunaan dana fasilitas pinjaman untuk pembayaran tunggakan kewajiban fasilitas KITE. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah tanggal terealisasinya realokasi dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi PAL menjadi dana pembayaran tunggakan kewajiban fasilitas KITE selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal efektif.

On December 20, 2011 there was a Loan Agreement of Fund Advance Loan Receivable No. PP-15/PPA/1211 for the intended use of funds Rp89,190 loan facility for delinquent payment obligations KITE facilities. Period of the loan facility is the realization date of the reallocation of funding restructuring and / or revitalization of PAL to fund payment of arrears of duty KITE facility no later than 6 months from the effective date.

Hutang pokok Tranche A sebesar Rp 151.841 berasal dari hutang pokok lama yang direstrukturisasi. Sedangkan hutang pokok baru Tranche B sebesar Rp 93.207 berasal dari seluruh hutang bunga yang tertunggak sebesar Rp 88.742 dan denda pokok yang tertunda sebesar Rp 4.465.

The principal amount of Tranche A amounting to Rp 151 841 coming from the restructured old principal debt. While the new principal debt Tranche B amounting to Rp 93 207 coming from the entire debt of unpaid interest and a fine of Rp 88 742 principal deffered amounting to Rp 4,465.

4. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA) Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No. S-596/MBU/2009 tanggal 25 Agustus 2009, yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. 25 tanggal 28 Agustus 2009, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp125.720 dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (”SBI”) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan per tahun (netto). Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran kompensasi sehubungan dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan KKA.

4. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA) In accordance with the Minister of SOEʼs letter No. S-596/MBU/2009 dated August 25, 2009, as stated in the Fund Advance Loans Receivable Agreement No. 25 dated August 28, 2009, the Company provides loans receivable with maximum credit facility amounting to Rp125,720 with interest rate of SBI for the period of 3 (three) months per year (net). Lending objective concerning to pay compensation in relation with KKAʼs employees termination.



104

Paraf:

277







278



and

Agreements

Jangka waktu pemberian pinjaman selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama pinjaman atau pada tanggal diterimanya uang hasil penjualan (pembayaran) aset KKA, mana yang lebih dulu.

The term of loan for 12 (twelve) months starting from the date of first drawdown or the date of receipt of the proceeds (payment) KKA assets, whichever is earlier.

Berdasarkan Perjanjian No. PP-05/PPA/0810 tanggal 30 Agustus 2010 dilakukan Addendum I atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.25 tanggal 28 Agustus 2009. Addendum tersebut mengatur tetang perubahan jangka waktu Fasilitas Pinjaman menjadi 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama sampai dengan diterimanya uang hasil penjualan (pembayaran) aset KKA atau dalam hal penyelesaian permasalahan KKA ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau revitalisasi sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau revitalisasi yang diterima KKA.

Based on Addendum Agreement No. PP05/PPA/0810 dated August 30, 2010 upon to Fund Advance Loan Receivable Agreement No. 25 dated August 28, 2009. Addendum about term of loan facility extended being 18 months from the date of the first drawdown until the receipt of the KKAʼs Assets sales proceeds (payments) or in order to KKAʼs problems solving through restructuring and / or revitalization to the date of first time disbursement for loan fund restructuring and / or revitalization that received by KKA.

Berdasarkan Perjanjian No.PP-03/PPA/0312 tanggal 30 Maret 2012 dilakukan addendum III atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. 25 tanggal 28 Agustus 2009. Dalam addendum tersebut jangka waktu Fasilitas Pinjaman diperpanjang menjadi 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak Tanggal Penarikan Pinjaman Pertama, yaitu sampai dengan 28 Februari 2013 atau sampai dengan tanggal diterimanya hasil penjualan aset KKA.

Based on the Agreement No. PP03/PPA/0312 dated March 30, 2012 carry out addendum III upon the Agreement of Fund Advance Loans Receivable No. 25 dated August 28, 2009. In the period of loan facility addendum being 42 (fourty-two) months counted from the date of first loans drawdown, ie up to February 28, 2013 or until the date of receipt proceeds from selling assets of KKA.

Pada tanggal 26 Juli 2010 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. PP04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010, jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp1.914 dengan tingkat suku bunga SBI untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan per tahun (netto). Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran biaya jasa konsultan keuangan dan konsultan teknik sehubungan dengan pelaksanaan kajian menyeluruh atas opsi-opsi penyelesaian permasalahan KKA dalam upaya pengoperasian kembali KKA. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif/tanggal ditandatanganinya perjanjian.

On July 26, 2010 carry out the Agreement of Fund Advance Loans Receivable No.PP04/PPA/0710 dated July 26, 2010, the maximum principal amount of loan facility amounting to Rp1,914 with SBI interest rate for a period of 3 (three) months per year (net). Lending objective concerning to pay expenses of financial consulting services and technical consulting in relation with the implementation of a comprehensive study on KKAʼs problem solving options in attempts for re-operation of KKA. Loan period is 12 (twelve) months from the effective date/signing date of the agreement.





105

Paraf:









and

Agreements

Berdasarkan Perjanjian No.PP-07/PPA/0511 tanggal 23 Mei 2011 dilakukan addendum I atas Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No. PP-04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010, addendum tersebut mengatur penambahan jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp125 sehingga total jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp2.039. Perusahaan diposisikan sebagai kreditur yang didahulukan pelunasannya (senior creditor) hingga sejumlah Rp141.730.

Based on the Agreement No. PP07/PPA/0511 dated May 23, 2011 carry out addendum I upon the Agreement of Fund Advance Loans Receivable No.04/PPA/0710 dated July 26, 2010, the addendum regulates about increasing the principal amount of loan facility amounting to Rp125 so the total maximum principal amount of the loan facility is Rp2,039. The Company arranged as a repayment precedence creditor (senior creditor) up to Rp141,730.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No.PP-11/PPA/0711 tanggal 25 Juli 2011 dilakukan addendum II atas Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No. PP04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010. Dalam addendum tersebut jangka waktu fasilitas pinjaman diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal efektif atau sampai dengan tanggal diterimanya uang hasil penjualan aset KKA atau dalam hal penyelesaian permasalahan KKA ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau revitalisasi, sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau revitalisasi yang diterima oleh KKA dari PT PPA sesuai dengan penugasan dari Menteri Negara BUMN dengan persetujuan Menteri Keuangan (tergantung mana yang terjadi lebih dahulu).

Based on the Fund Advance Loans Receivable Agreement No.PP-11/PPA/0711 dated July 25, 2011 carry out addendum II upon the Agreement No. PP-04/PPA/0710 dated July 26, 2010. In the period of loan facility addendum converted into 24 (twentyfour) months counted from effective date or until the receipt date proceeds of KKAʼs asset or in case of KKAʼs problems solving through restructuring and/or revitalization, until the date of the first time disbursement of fund restructuring credit facilities and/or received by the KKAʼs revitalization from PT PPA in accordance with the Minister of SOEʼs assignment with the approval of the Minister of Finance (whichever occurs first).

Pada tanggal 13 April 2012 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset No.PP-04/PPA/0412. Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp6.600 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak mulai beroperasinya Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik KKA melalui kerjasama dengan PLN.

On April 13, 2012 carried out Agreement for Fund Advance Loan Receivable of Security and Asset Maintenance Costs No.PP04/PPA/0412. The maximum loan facility principle amounting to Rp6,600 for the period of 12 (twelve) months from the operation of Power Plant Facilities KKA cooperation with PLN.

Berdasarkan Perjanjian No. PP-10/PPA/1012 tanggal 4 Oktober 2012 Perusahaan memberikan Pinjaman Dana Talangan Kepada KKA dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp17.600 dengan rincian :

Based on the Agreement No. PP10/PPA/1012 dated October 4, 2012 the Company provides KKAʼs Fund Advance Loan Receivable with the maximum loan facility principle amounting to Rp17,600 with details:



106

Paraf:

279









Agreements

• Fasilitas Pinjaman Tranche A, dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp13.200 yang digunakan untuk biaya pengamanan dan pemeliharaan aset periode Januari sampai dengan Desember 2012.

• Tranche A Loan Facility, the maximum loan principal Rp13,200 used for security and maintenance costs of assets from January to December 2012.

• Fasilitas Pinjaman Tranche B, dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp4.400 yang digunakan untuk biaya konsultan teknis pengoperasian Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik KKA.

• Tranche B Loan Facility, the maximum loan principal Rp4,400 used for technical consultants operation of the Power Generator Facilities KKA.

Pada tanggal 19 November 2013, ditandatangani Perjanjian No PP11/PPA/1113 antara PT PPA dengan PT KKA perihal Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan menjadi Pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. Adapun pokok-pokok dari pinjaman tersebut antara lain: • Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara BUMN selaku ketua Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN No. KEP-02/MBU/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan PT Kertas Kraft Aceh (Persero). Maka Perusahaan melakukan pengalihan atas pinjaman dana talangan yang termasuk dalam program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. menjadi pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

On November 19, 2013, it was signed an agreement No PP-11/PPA/1113 between PT PPA and PT KKA regarding the Comprehensive Amendment of Lending Bailout Loan Agreement to become Restructuring and/or Revitalization Loan. The basic terms of Loan as follows :

• Adapun perjanjian awal yang dialihkan status sumber pendanaan dari dana talangan menjadi dana RR adalah:

• While the original agreement that the status at source of funding were charged from bailouts loan into Restructuring and Revitalization funds are: 1. Deed of Loan Agreement No. 25 on August 28, 2009 about Baillouts Loan Agreement from PT PPA to PT KKA.

• By releasing the Decision of State-Owned Enterprises Minister as a Chairman of StateOwned Enterprises Restructuring and Revitalizing Committe No. KEP02/MBU/2012 on January 4, 2012 about Restructuring and/or Revitalization PT Kertas Kraft Aceh (Persero), the Company transferred of the bailouts loan that are included in Restructuring and Revitalizing Program becomes Restructuring and/or Revitalization Loan.

1. Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 25 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan dari PT PPA kepada PT KKA. 2. Perjanjian No. PP-04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010 untuk Biaya Jasa Konsultan Keuangan dan Konsultan Teknik. 3. Perjanjian No. PP-01/PPA/0111 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberian Pinjaman Dana Talangan Untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset.

280

and



2. Agreement No. PP-04/PPA/0710 on July 26, 2010 for Financial Consultant Service Charge and Technics Consultant. 3. Agreement No. PP-01/PPA/0111 on January 31, 2011 about delivering of Bailouts Loan for Security Charges and Maintenance of Assets. 

107

Paraf:









and

Agreements

4. Perjanjian No. PP-13/PPA/1111 tanggal 23 November 2011 tentang Pemberian Pinjaman Dana Talangan Untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Periode April – Juni 2011.

4. Agreement No. PP-13/PPA/1111 on November 23, 2011 about delivering of Bailouts Loan for Security Charges and Maintenance of Assets for period April until June 2011.

Berdasarkan Perjanjian No.PP-03/PPA/0414 tanggal 14 April 2014, Perusahaan memberikan pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp120.132 dengan rincian:

Based on Agreement No.PP - 03 / PPA / 0414 April 14, 2014, the Company provides maximum principal loan facility amounting to Rp120,132 with details :

• Fasilitas Pinjaman untuk Biaya Pra Operasi sebesar Rp8.000 dengan peruntukan; pemasangan listrik PLN di Water Intake, Reaktivasi Matering/Pipa Gas, Perijinan/Bina Lingkungan, dan asuransi Pabrik. • Fasilitas Pinjaman untuk Modal Kerja Pengadaan Gas sebesar Rp112.132 dengan peruntukan; uang jaminan kepada PT PIM selama kerjasama penyaluran gas secara proposional berdasarkan pemakaian volume gas alam, biaya pemakaian gas untuk start up dan shut down, dan pembayaran kargo gas.

• Facility for Pre-Operating Costs amounting to Rp8,000 to the allocation; installation of electricity in Water Intake, Reactivation metering/Gas Pipeline, Licensing/ Community Development, and insurance Factory. • Working Capital Loan Facility for Gas Procurement amounting to Rp112,132 with allocation; bail to PT PIM for cooperation gas distribution proportionally based on the volume of natural gas usage, gas usage fee for start up and shut down, and the gas cargo payment.

Tingkat suku bunga yang diberlakukan atas pokok Fasilitas Pinjaman adalah sebesar 13% (tiga belas persen) per tahunan dan wajib dibayarkan kepada PT PPA pada setiap hari kerja terakhir selama jangka waktu peminjaman

The interest rate imposed on the principal loan facility amounting to 13% (thirteen percent) per year and must be paid to PT PPA on any business day during the later period of the loan.

Addendum I No. PP-04/PPA/0614 tanggal 10 Juni 2014 merupakan perubahan atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan Dalam Rangka Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) pada pasal Fasilitas Pinjaman Untuk Biaya Pra Operasi dan Fasilitas Pinjaman Untuk Modal Kerja Pengadaan Gas.

Addendum I No. PP-04 / PPA / 0614 dated June 10, 2014 is an amendment to the agreement of lending loan bailout in the framework of the operation and maintenance of Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) in article loan facility for cost pre-operation and loan facility to gas procurement working capital.

Pada Addendum II PP-01/PPA/0115 tanggal 15 Januari 2015 dilakukan perubahan atas Fasilitas Pinjaman Untuk Biaya Pra Operasi, Tanggal Pembayaran Bunga, Provisi dan Administrasi serta jadwal angsuran pokok.

Addendum II PP-01 / PPA / 0115 dated January 15, 2015 amend the loan facility for pre operating costs, interest payment date, provition, administration and principal repayment schedule.



108

Paraf:

281







282



and

Agreements

Addendum III PP-04/PPA/0515 tanggal 28 Mei 2015 dilakukan realokasi Fasilitas Pinjaman Untuk Modal Kerja Pengadaan Gas menjadi Fasilitas Pinjaman Pra Operasi, ketentuan penarikan dana fasilitas pinjaman untuk biaya pra operasi serta jadwal angsuran pokok.

Addendum III-04 PP / PPA / 0515 dated May 28, 2015 reallocating loan facility for gas procurement working capital loan facility into pre-operation loan facility, provision of withdrawals loan facility for pre-operating costs and principal payment schedule.

Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah pada tanggal 31 Desember 2017 atau tanggal pencairan fasilitas pinjaman dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi atau tanggal refinancing (mana yang lebih dulu)

The maturity date of the loan is on December 31, 2017 or the date of disbursement of loan restructuring facility and/or revitalization or refinancing date (whichever comes first).

5. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (ISN) Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-494/MBU/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.02 tanggal 5 Agustus 2009, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp25.000 dan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun. Pemberian pinjaman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana operasional ISN dengan jangka waktu 3 (bulan) terhitung sejak tanggal penarikan pinjaman. Perhitungan bunga atas fasilitas pinjaman dilakukan mulai dari masingmasing tanggal penarikan dana fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal jatuh tempo.

5. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (ISN) In accordance with the letter of the Minister of SOEsʼ No. S-494/MBU/2009 dated July 21, 2009 and set forth in the Fund Advance Loans Receivable Agreement No. 02 dated August 5, 2009, the Company provides loan facility with a maximum principal amounting to Rp25,000 and interest rates of 15% per annum. Loans Receivable objective is to meet the needs of ISNʼs operational funds for term period of 3 (three) months commencing from the drawdown date. The calculation of interest on the loan facility made starting from the date of each withdrawal facility until the maturity date.

Perjanjian ini dijaminkan dengan dengan Hak Tanggungan Tingkat I (pertama) atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 00688/Telukjambe seluas 445.350 m2 dengan nilai sebesar Rp32.500.

The agreement is secured by the Mortgage Level I (first) of land and buildings with SHGB. No. 00688/Telukjambe area of 445,350 sqm with a value of Rp32,500.

Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.2 Tanggal 5 Agustus 2009 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Addendum I No. 16 Tanggal 14 September 2009 mengenai perubahan penggunaan dana fasilitas pinjaman.

Lending Agreement of Fund Advance Loans Receivable No. 2 dated August 5, 2009 been amended several times, including Addendum I No. 16 dated September 14, 2009 for changing in use of loan funds.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 3 Nopember 2009 dilakukan Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai pergantian jaminan dimana PT ISN memberikan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat I atas Hak Guna Bangunan No.5377/Bekasi Jaya dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 11532/2009 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp50.000.

Based on the Deed No. 7 dated November 3, 2009 conducted Lending Agreement Addendum II for Fund Advance Loans Receivable, which PT ISN provide guarantee reimbursement of collateral in form rating I Mortgages the Building Rights No.5377/Bekasi Jaya to the Certificate No. 11532/2009 dated November 18, 2009 amounting to Rp50,000.





109

Paraf:









and

Agreements

Berdasarkan perjanjian No. PP-07/PPA/0812 tanggal 7 Agustus 2012 telah dilakukan Addendum IV Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai penambahan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Tambahan jaminan tersebut diantaranya adalah 2 (dua) bidang tanah Hak Guna Bangunan pada Unit Patal Grati senilai Rp50.000, Gadai atas 60.000 lembar saham PT ISN pada PT Artha Bangun Pratama senilai Rp60.000 dan sebidang tanah Hak Guna Bagunan pada Unit Patal Karawang.

Based on agreements No. PP-07/PPA/0812 dated August 7, 2012 has made Addendum IV Fund Advance Loan Receivables Agreement, in order to the addition of collateral for the loan. The additional guarantees include 2 (two) of land in Unit Broking Patal Grati in worth to Rp50,000, Pledge up 60,000 of shares on PT ISN to PT Artha Bangun Pratama amounting to Rp60,000 and a piece of land and building rights in Uni Patal Karawang.

Pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Perjanjian No. PP-11/PPA/1012 dilakukan Addendum V Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai pelepasan aset PT ISN berupa tanah dan bangunan pada Unit Patal Karawang dengan HGB No. 00688/Telukjambe (sisa), sehingga aset bukan lagi menjadi bagian dari jaminan.

On October 25, 2012 under the Agreement No. PP-11/PPA/1012 done Addendum V Fund Advance Loan Receivables Agreement, which is the transfer of the assets of PT ISN form of land and buildings in Patal Karawang Unit with HGB No. 00688/Telukjambe (remaining), hence the asset is no longer a part of the guarantee.

Berdasarkan perjanjian No. SU-06/PPA/1014 Tanggal 30 Oktober 2014 Perusahaan melakukan Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes (SPN) dengan nilai pagu kredit Rp4.106, tingkat suku bunga 14% (gross) per tahun, jatuh tempo SPN tanggal 15 Oktober 2015.

Based on the agreement No. SU-06 / PPA / 1014 Date October 30, 2014 the Company issuance of the Secured Promissory Notes (SPN) with a ceiling value of Rp4.106, interest rate of 14% (gross) per annum, mature SPN dated October 15, 2015.

6. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (DI) Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No. S-720/MBU/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal pinjaman dalam rangka project financing bagi PT DI serta surat No.S735/MBU/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal penegasan penggunaan dana korporasi Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit/Pinjaman Jangka Pendek Nomor 13 tanggal 2 Desember 2010, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp237.180 dan telah direalisasikan sebesar Rp234.610 dengan tingkat suku bunga sebesar 11% per tahun.

6. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (DI) In accordance with the letter of the Minister SOEsʼ No. S-720/MBU/2010 dated November 23, 2010 regarding loan in order to project financing for DI also the letter No. S-735/MBU/2010 dated December 1, 2010 regarding the confirmation of the use of the corporate Company funds are set in the Credit/Short Term Loan Agreement No. 13 dated December 2, 2010, the Company provides loans with a nominal maximum facility amounting Rp237,180 and has been realized amounting to Rp234,610 with an interest rate of 11% per annum.

Jatuh tempo pinjaman adalah setiap dibayarkannya tagihan atas proyek Super Puma dan/atau Bell ke rekening PT DI di Bank BNI yang menampung pembayaran Super Puma dan Bell atau tanggal 28 Februari 2010; mana yang lebih awal.

Maturity date of loans are all claims settlement for the Super Puma and/or Bell project to an account of DI in Bank BNI that holds payment from Super Puma and/or Bell dated February 28, 2010; whichever is earlier.



110

Paraf:

283







and

Agreements

Perjanjian pinjaman ini dijaminkan dengan Hak tagih atau piutang PT DI terhadap proyek Super Puma dan proyek Bell yang masingmasing bernilai Rp179.335 dan Rp99.866 yang selain kepada PT PPA juga dijaminkan kepada Bank BRI dengan hak klaim secara pari pasu, 2 (dua) unit mesin pesawat helikopter, yaitu NAS332 C1 SPUMA N-20 (Super Puma) dan Bell-412EP berikut komponennya yang masing-masing bernilai Rp179.335 dan Rp99.866.

The loan agreement is pledged by assignment or receivables of PT DI to the project Super Puma and Bell project amounting to Rp179,335 and Rp99,866 respectively which in addition to PT PPA also pledged to the Bank BRI to claim rights on a pari tubs, 2 (two) units of helicopterʼs engine, namely NAS332 C1 SPUMA N-20 (Super Puma) and the Bell-412EP (Bell) following its components, amounting to Rp179,335 and Rp99,866 respectively.

Pinjaman tahap II kepada PT DI yang diberikan berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-79/MBU/2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Persetujuan Pinjaman Dana dari PT PPA (Persero) dan surat No.S114/MBU/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Penetapan RUPS PT PPA untuk memberikan Pinjaman Jangka Pendek Tahap II kepada PT DI. Pinjaman tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek No.182 tanggal 25 Maret 2011.

Phase II loan to PT DI is given by the Minister of State Owned Enterprises based on letter No. S-79/MBU/2011 dated February 23, 2011 regarding the approval of Loan Fund from PT PPA (Persero) and letter No.S-114/MBU/2011 dated March 14, 2011, concerning Determination of Shareholders of PT PPA to provide Phase II Short-Term Loan to PT DI. The loans are set forth in the Short-Term Loan Agreement No. 182 dated March 25, 2011.

Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp89.000, pinjaman tersebut akan digunakan untuk keperluan penyelesaian proyek, pembiayaan operasional, modal kerja dan pembiayaan tagihan PT DI lainnya yang dibagi dalam 3 (tiga) jenis pinjaman yaitu:

The maximum principal amount of a loan facility amounting to Rp89,000, the loan will be used for completion of the project, financing operations, working capital and other financing charges PT DI is which is divided into 3 (three) types of loans:

Tranche A untuk penyelesaian proyek AD TRADE dan pembayaran gaji bulan Februari 2011, dengan pokok pinjaman maksimal Rp32.800. Tranche B untuk pembiayaan modal kerja, pokok pinjaman maksimal Rp54.500. Tranche C untuk pembiayaan tagihan PT DI lainnya, dengan pokok pinjaman maksimal Rp1.700.

• Tranche A for settlement AD project and salary payment of February 2011 with the maximum loan of Rp32,800. • Tranche B for financing working capital, principal of loan maximum Rp54,500. • Tranche C for financing of PT DIʼs payable, with the maximum principal of Rp1,700.

Bunga pinjaman adalah sebesar 11% per tahun dan denda keterlambatan pembayaran pokok dan bunga sebesar 6% per tahun.

The loan bear interest of 11% per annum and penalty charge payment principal and interest amounting to 6% per annum.

•

• •

284







111

Paraf:









and

Agreements

Pada tanggal 7 November 2011, pinjaman dana talangan PT DI lunas bersamaan dengan pencairan kedua Pembiayaan korporasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55 tanggal 18 Agustus 2011 Perubahan I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT Dirgantara Indonesia (persero) No.04 tanggal 3 Nopember 2011 dengan tujuan penggunaan dana untuk tambahan modal kerja untuk mengatasi defisit cashflow tahun 2011 dan investasi pembelian mesin untuk penyelesaian proyek-proyek terkontrak.

On November 7, 2011, the fund advance loans receivable of PT DI has been settled together with second withdrawal of corporate financing based on Amendment Corporate Financing Agreement PT DI No.55 dated August 18, 2011 about Corporate Financing Agreement of PT DI (Ltd) No. 04 dated November 3, 2011 with the purpose of using the funds for additional working capital covering cash flow deficit in 2011 and the purchase of machinery for the settlement of investment contracted projects.

Pada tanggal 30 Desember 2014, terdapat perubahan VI (keenam) Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT DI mengenai perubahan jatuh tempo dari sisa pagu kredit Rp655.000 menjadi tanggal 31 Desember 2016 atau tanggal pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT DI (yang akan diajukan kembali oleh PT DI) yang mana terlebih dahulu.

On December 30, 2014, there were changes VI (sixth) Corporate Financing Agreement PT DI regarding changes to the maturity of the rest of the ceiling of Rp655,000 be December 31, 2016 or the date of disbursement of the State Capital Investment fund (PMN) in PT DI (which will be proposed again by PT DI) whichever comes first. 7.

7. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI) Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-733/MBU/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal: Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi IKI, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham IKI telah menyetujui Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi IKI.

PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI) In accordance with the letter of the Minister of SOEsʼ No. S-733/MBU/2009 October 9, 2009 regarding: Restructuring and/or Revitalization of IKI, the Minister of SOEsʼ as the General Meeting of Shareholders of IKI has approved the Restructuring and/or Revitalization of IKI.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 11 Juni 2010 telah ditandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan Nomor: PP-03/PPA/0610 antara Perusahaan dengan KI, dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp570, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan terhitung sejak tanggal efektif. Dana pinjaman digunakan untuk membayar 75% dari total biaya jasa konsultan keuangan dan konsultan hukum dalam rangka proses restrukturisasi dan/atau revitalisasi IKI.

In related with these, on June 11, 2010 it has signed the Fund Advance Loans Receivable Agreement No. PP03/PPA/0610 between the Company and IKI, with a maximum principal amount of the loan facility amounting to Rp570, with loan term of 12 (twelve) months commencing from the effective date. Loan funds used to pay 75% of the total of financial consultants services and legal consultants expenses in the framework for the process of restructuring and/or revitalization of IKI.

Pada tanggal 29 Maret 2011 diadakan Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.PP-05/PPA/0311 tentang tambahan fasilitas pinjaman berupa pinjaman dana talangan dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp333.

On March 29, 2011 held Lending Agreement Addendum I No.PP05/PPA/0311 Fund Advance Loan Receivable about the additional of maximum loan principal amounting to Rp333.



112

Paraf:

285









Agreements

Pada tanggal 10 Juni 2011 diadakan Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.PP-09/PPA/0611 tentang jangka waktu fasilitas pinjaman selambatlambatnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2012.

On June 10, 2011 held Lending Agreement Addendum II No.PP-09/PPA/0611 Fund Advance Loan Receivable about loan terms facilities at the latest by July 31, 2012.

Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-365/MBU/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT IKI dan surat Menteri Keuangan No. S-415/MK.06/2012 tanggal 11 Juni 2012 mengenai persetujuan usulan Meneg BUMN atas Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi IKI, Perusahaan memberikan Pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi kepada IKI yang dituangkan dalam Perjanjian No. 12 tanggal 7 Agustus 2012.

Based on the Minister of SOEsʼ letter No. S365/MBU/2012 dated July 13, 2012 regarding to the implementation of restructuring and/or revitalization of IKI and Ministry of Finance No.S-415/MK.06/2012 dated June 11, 2012 regarding to the Minister of SOEsʼ approval of the IKI restructurization and/ or revitalization, the Company provides loan restructuring and/or revitalization to IKI as set forth in the Agreement No.12 dated August 7, 2012.

Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp191.380 yang terdiri dari : • Fasilitas Pinjaman Tranche A, dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp95.700 yang akan digunakan untuk rehabilitasi/revitalisasi dan penambahan fasilitas produksi. • Fasilitas Pinjaman Tranche B, dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp16.000 yang digunakan untuk Restrukturisasi Sumber Daya Manusia, Biaya Korporasi, Biaya Pemindahan Kapal Ikan Minajaya serta Biaya Konsultan dan Amdal.

The maximum principal amount of a loan facility amounting to Rp191,380 consist of: • Tranche A Loan Facility, the maximum loan facility principal amounting to Rp95,700 will be used for rehabilitation / revitalization of the production facilities and the addition of production facilities. • Tranche B Loan Facility, the maximum loan principal Rp16,000 used to Restructuring Human Resources, Corporate Costs, Transfer Fees of Kapal Ikan Minajaya, Consultant Costs and EIA.

•

•

Fasilitas Pinjaman Tranche C, dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp15.000 yang digunakan untuk Modal Kerja. Fasilitas Pinjaman Tranche D, dengan pokok pinjaman maksimum Rp64.680 yang digunakan untuk pembayaran utang/kewajiban IKI.

•

•



Tranche C Loan Facility, with a maximum loan facility principal amounting to Rp15,000 used for working capital. Tranche D Loan Facility, the maximum principal amounting to Rp64,680 used for payment of debt / obligation IKI.

Term of the loan facilities Tranche A, B and C as of the effective date up to 14 (fourteen) days after the PMN funds received by IKI with interest rate equal to BI Rate plus 3% per annum (net), Tranche D loan started from the effective date to June 30, 2016 with BI interest Rate plus 3% per annum (net).

Jangka waktu fasilitas pinjaman Tranche A, B dan C terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah dana PMN diterima IKI dengan tingkat suku bunga adalah sebesar BI Rate ditambah 3 % per tahun (netto), fasilitas pinjaman Tranche D terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dengan tingkat suku bunga sebesar BI Rate ditambah 3 % per tahun (netto).

286

and



113

Paraf:









and

Agreements

As collateral for the return of all debts, IKI submit following guarantees:

Sebagai jaminan atas pengembalian semua utang, IKI menyerahkan jaminan sebagai berikut : • Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makasar dengan luas 183.509 m2 2 dan 103.972 m dengan nilai Rp178.000 yang merupakan Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) serta tanah seluas 3.628 m2 senilai Rp4.000 yang merupakan Hak Tanggungan Tingkat I (pertama). • Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Karangpuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makasar seluas 810 m2 senilai Rp3.000 yang merupakan Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga). • Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Administratip Bitung seluas 2 24.200 m sebesar Rp5.000 yang merupakan Hak Tanggungan Tingkat I (pertama).

• Land and buildings are located in the Village Kalukubodoa, District Tallo, Makassar City with an area of 183,509 sqm and 103,972 sqm. with a value of Rp178,000 Mortgage Grade II and a land area of 3,628 sqm with amount to Rp4,000 First Rank Mortgage. • Land and buildings is located in the Village Karangpuang, Panakkukang District, Napier City area of 810 sqm which is valued at Rp3,000 Third Rank Mortgage. • Land and buildings is located in the Village Pateten, District Central Bitung, City administrative area of 24,200 sqm Bitung of Rp5,000 which is First Rank Mortgage.

Berdasarkan akta No. 11 tanggal 8 Oktober 2012 dilakukan addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Kepada IKI, yaitu dengan dikeluarkannya dari daftar jaminan atas tanah dan bangunan seluas 24.200 m2 yang terletak di Kel. Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Administratif Bitung karena adanya sengketa kepemilikan antara IKI dengan Galangan Bitung dan Nyoya Olga Kogoh.

Based on the deed No. 11 dated October 8, 2012 conducted an Lending Agreement addendum to IKI, with the release list of collateral for the land and building area of 24,200 m2, located in the kel. Pateten, Kec. Bitung Tengah, Administrative City Bitung caused of the ownership dispute between IKI by Galangan Bitung and Nyoya Olga Kogoh.

8. PT Iglas (Persero) pinjaman dalam rangka Pemberian restrukturisasi dan atau revitalisasi PT Iglas, berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-15/MBU/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Restrukturisasi dan /atau Revitalisasi PT Iglas dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-621/MK.06/2010 tanggal 29 November 2010 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas. Plafon pinjaman sebesar Rp106.770 untuk pembayaran kekurangan dana atas pembangunan kembali pabrik yang berlokasi di Gresik yang dikenal dengan rebuild G-1 dan pembayaran utang, dengan tingkat bunga sebesar tingkat suku bunga SBI 1 bulan + 3% per tahun (netto). Jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Desember 2017.

8. PT Iglas (Persero) Loan granted in order to restructuring and/or revitalization of PT Iglas, is according to the Letter of the Minister of SOEsʼ No. S15/MBU/2011 dated January 14, 2011 about Restructuring and/or Revitalization Assignment of PT Iglas and the Letter of Minister of Finance No. S-621/MK.06/2010 dated November 29, 2010 about Restructuring and/or Revitalization approval of PT Iglas. Maximum credit facility amounting to Rp 106,770 is intended to cover the fund shortage of factory rebuilding which located in Gresik known as rebuild G1, and to the settlement of the payable bear interest rate of 1 month SBI + 3% per annum (netto). The Loan will due in December 31, 2017.



114

Paraf:

287







288



and

Agreements

9. PT Djakarta Lloyd (Persero) Pinjaman Dana Talangan kepada PT Djakarta Lloyd diberikan berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-975/MBU/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Program Restrukturisasi PT Djakarta Llyod dan surat No.S-86/MBU/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal Dana Talangan bagi PT Djakarta Llyod. Pinjaman tersebut dituangkan dalan Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No.PP/PPA/0311 tanggal 09 Maret 2011.

9. PT Djakarta Lloyd (Persero) Fund Advance Loan to PT Djakarta Lloyd granted according to the letter of Minister of SOEsʼ No. S-975/MBU/2008 dated December 10, 2008 about Restructuring Program of PT Djakarta Lloyd and letter No. S-86/MBU/2011 dated February 24, 2011 about Fund Advance for PT Djakarta Lloyd. This loan set forth in Fund Advance Loan Agreement No. PP/PPA/0311 dated March 9, 2011.

Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum adalah sebesar Rp5.383. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif atau tanggal ditandatanganinya perjanjian. Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman untuk Dana Talangan Operasional dengan pagu kredit Rp5.000 dan untuk talangan biaya jasa pihak ketiga dalam rangka restrukturisasi dan/ atau revitalisasi. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar BI rate yang berlaku pada saat masing-masing pencairan atas pokok fasilitas pinjaman ditambah 0.25% per tahun (netto) dan denda keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga sebesar BI rate ditambah 2% per tahun (netto).

The principal of maximum loan facilty is Rp5,383. The period of loan is 1 (one) year since effective date or the agreement date. The loan facility is intended for Operational Fund Advance with maximum limit Rp5,000, and advance for third parties services in term of restructuring and/or revitalization. The Loan interest rate refer to applicable BI rate at the time of the principal drawdowned, added 0.25% per annum (net) and interest late payment refer to the applicable BI rate added 2% per annum (net).

Pada tanggal 5 Mei 2011 telah dilakukan addendum I No. PP-06/PPA/0511 atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.PP-01/PPA/0311 tanggal 9 Maret 2011, dalam addendum tersebut dilakukan penambahan jaminan atas pembayaran kembali semua utang yang harus dibayar PT Djakarta Lloyd dengan klasifikasi, 9 (sembilan) bidang tanah dengan Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dan 16 (enam belas) bidang tanah dengan Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua), III (Ketiga) dan seterusnya apabila dipandang perlu oleh PT PPA dengan nilai tanggungan yang dipandang cukup.

On May 5, 2011 has been made an addendum I No. PP-06/PPA/0511 with Fund Advance Loan Receivable Agreement No.PP-01/PPA/0311 dated March 9, 2011, In that addendum is done addition of security repayment all debts that must be paid with the PT Djakarta Lloyd classification, 9 parcels of land with Imposition Mortgage Rating I (First) and sixteen pieces of land with Imposition Mortgage Grade II (Second), III (Third) and so if deemed necessary by the PT PPA with dependents who seen enough value.

Berdasarkan Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan yang dituangkan dalam Perjanjian No. PP09/PPA/0912 tanggal 4 September 2012, diatur beberapa hal yaitu :

Based on Addendum II Fund Advance Loan Receivable Agreement as outlined in the Agreement No. PP-09/PPA/0912 dated September 4, 2012, set a few things:





115

Paraf:









•

•

Perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman menjadi 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal efektif (“Tanggal Jatuh Tempo”). Pelepasan jaminan yaitu berupa tanah yang terletak di Jalan Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan SHGB No. 2024/Kelurahan Sukadamai, sehingga tanah tersebut tidak lagi menjadi jaminan fasilitas pinjaman.

and

Agreements

•

Extension of term loan facilities into 2 (two) years from the effective date ("Maturity Date").

•

The release of collateral which is the form of land are located in Jalan Karangsari, Village Sukadamai, District Medan Polonia, Medan, North Sumatra Province with No. SHGB. 2024/Kelurahan Sukadamai, hence the land is no longer a guarantee of loan facility.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Djakarta Llyod telah selesai dengan dilakukannya pengesahan perdamaian (homologasi) dengan Nomor putusan: 36/Pdt.Sus/ PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 Desember 2013, dengan demikian maka proposal perdamaian revisi tanggal 27 November 2013 sah untuk dilaksanakan. Proposal perdamaian revisi tanggal 27 November 2013 menyatakan bahwa atas hutang PT Djakarta Llyod kepada PT PPA tidak diberlakukan hair cut dan dipersilahkan mengeksekusi jaminan. Namun demikian, hingga saat ini, PT PPA belum dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut mengingat ada kreditur lain PT Djakarta Llyod (yaitu PT Daya Radar Utama) yang meletakkan sita pada jaminan tersebut. PT Djakarta Llyod sedang berupaya untuk mengangkat sita jaminan tersebut di Pengadilan Negeri Lampung.

Process Suspension of Payment (PKPU) PT Djakarta Lloyd has completed the ratification of the peace did (homologation) by decision No. 36 / Pdt.Sus / PKPU / 2013 / PN.NIAGA.JKT.PST dated December 19, 2013 , and thus the proposal peace revision dated 27 November 2013 valid to be implemented. Peace proposal revision dated November 27, 2013 stating that the debts PT Djakarta Llyod to PT PPA does not apply hair cut and welcome to execute the guarantee. However , to date , PT PPA has not been able to execute on the assurance given no other creditors PT Djakarta Llyod (ie PT Daya Radar Utama) that put foreclosure on the collateral. PT Djakarta Llyod is trying to lift the sequestration in Lampung District Court

10. PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI) Pinjaman Dana Talangan kepada PT BBI berdasarkan surat Menteri Negara BUMN Nomor: S-470/MBU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan dituangkan dalam Perjanjian Jangka Pendek dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp21.500 dan tingkat bunga sebesar 11% per tahun. Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembiayaan proyek terkontrak dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 untuk trance A dan 30 April 2012 untuk trance B.

10. PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI) Fund Advances for PT BBI is according to the letter of Minister of SOEʼs No. S470/MBU/2011 dated August 15, 2011 and set forth on the Short Term Agreement with maximum amount of loan facilities amounting to Rp21,500 which bear interest rate 11% per annum. The objective of the loan is for the payment of contracted project in the period up to December 30, 2011 for trance A and April 30, 2012 for trance B.



116

Paraf:

289









Agreements

Pembelian Secure Promissory Notes (“SPN”) PT BBI dituangkan dalam Perjanjian Penerbitan Secure Promissory Notes No. 71 tanggal 23 Juli 2012 yang terdiri dari Sertifikat SPN I dengan nilai pagu kredit Rp33.320 jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2013 yang akan digunakan untuk proyek Tubafa dan Sertifikat SPN II dengan nilai pagu kredit Rp4.450 jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2012 yang akan digunakan untuk proyek AzZour.

Secure Purchase Promissory Notes ("SPN") PT BBI as stated in Secure Issuance Agreement Promissory Notes No. 71 dated July 23, 2012 consisting of a certificate SPN I with ceiling Rp33,320 due on February 28, 2013 to be used for projects Tubafa and SPN Certificate II limit value Rp4,450 held on maturity on December 31, 2012 to be used AzZour project.

Pada tanggal 27 Desember 2012 telah dilakukan Perubahan Akta Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes No. 71 tanggal 23 Juli 2012, beberapa hal yang mengalami perubahan adalah:

On December 27, 2012 was performed Publishing Agreement Amendment Act No. Secured Promissory Notes. 71 dated July 23, 2012, a few things are changing:

•

Maksimum nilai pokok penerbitan Secured Promissory Notes (”SPN”) sebesar Rp65.320 yang terdiri Sertifikat SPN I dan III. Pembatalan fasilitas penerbitan SPN II Memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Sertifikat SPN I. Pemberian jaminan atas penerbitan Sertifikat SPN III yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan KHM Mansyur No. 229 Surabaya seluas 32.495 m2 serta Tanah dan Bangunan yang berlokasi di jalan Ngagel No. 155-157, Wonokromo, Surabaya seluas 11.100 m2.

•

Perhitungan bunga untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Tunggakan bunga wajib dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2013.

•

• • •

•

•

Ketentuan pembayaran kembali Pokok Fasilitas Pinjaman adalah tanggal 30 September 2012 pembayaran 5% pokok hutang, tanggal 31 Desember 2012 pembayaran 15% pokok hutang dan tanggal 31 Desember 2013 pembayaran 80% pokok hutang.

290

and

Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan perubahan kedua Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes No. 71 tanggal 23 Juli 2012. Perusahaan menyetujui untuk melakukan pembelian SPN IV dengan nilai pagu kredit Rp9.000, jatuh tempo SPN III & IV tanggal 31 Januari 2014. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2015 


117

• • •

•

The maximum principal amount of the issuance of Secured Promissory Notes ("SPN") amounting to Rp65,320 consist of SPN Certificate I and III. Cancellation publishing facilities SPN II Extend the maturity certificate SPN I. The provision of collateral for the issuance of Certificate III SPN in the form of Land and Buildings is located at the No. KHM Mansyur. 229 Surabaya area of 32 495 m2 and the land and building located at Ngagel road, No. 155-157, Wonokromo, Surabaya area of 11,100 m2. Calculation of interest for the period January 1, 2013 until December 31, 2013 must be paid no later than December 31, 2013. Unpaid interest must be paid on December 31, 2013.

Terms of repayment of loan facility principal is dated September 30, 2012 payment 5% of the loan principal, dated December 31, 2012 payment 15% of loan principal and payment date of December 31, 2013 80% of the loan principal. Based on Deed No. 56 dated August 30, 2013 to amend the Secured Promissory Notes Issuance Agreement No. 71 dated July 23, 2012. The Company agreed to purchase the SPN IV with a ceiling value of Rp9,000, maturity SPN III & IV dated January 31, 2014. Paraf:









and

Agreements

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 9 Oktober 2013 dilakukan perubahan ketiga Perjanjian Penerbitan SPN, Perusahaan menyetujui untuk melakukan pembelian SPN V, VI dan VII dengan nilai pagu kredit masing-masing Rp37.000, Rp16.000 dan Rp3.000. Jatuh tempo SPN V tanggal 8 Februari 2015, SPN VI & VII tanggal 8 Juni 2014.

Based on Deed No. 20 dated October 9, 2013 to amend the third Issuance Agreement of SPN, The Company agreed to purchase the SPN V, VI, and VII with a ceiling value of Rp37,000, Rp16,000 and Rp3,000. Maturity SPN V dated February 8, 2015, SPN VI & VII dated June 8, 2014.

11. PT Survai Udara Penas (Persero) Berdasarkan Perjanjian No. PP-13/PPA/1112 tanggal 23 November 2012 tentang Perjanjian Penerbitan Promissory Notes (”PN”) PT Penas akan menerbitkan dan menjual PN kepada Perusahaan dengan jumlah pokok maksimum Rp25.000. jangka waktu PN adalah mana yang lebih terlebih dahulu antara 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif perjanjian atau diterimanya PMN oleh PT Penas.

11. PT Survai Udara Penas (Persero) The Agreement No. PP-13/PPA/1112 dated November 23, 2012 on the Issuance Agreement Promissory Notes ("PN") PT Penas will issue and sell to the Company with the maximum principal amount of Rp25,000. PNʼs period which is more advance between 1 (one) year from the effective date of the agreement or receipt of PMN by PT Penas.

Hasil penjualan PN akan digunakan untuk Modal Kerja, Investasi Peralatan Produksi dan Kebutuhan lain-lain. Tingkat suku bunga adalah 12 % per tahun (termasuk pajak) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan PPA. Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, PT Penas menjaminkan :

PNʼs sale proceeds will be used for working capital, Investment and Production Equipment Needs others. The interest rate is 12% per year (excluding taxes) and can be change at any time in accordance with the PPA. As security for the repayment of the debt, PT Penas pledge:

•

•

Paripasu dengan jaminan yang telah diikat untuk menjamin pembayaran utang PT Penas berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. PP-08/PPA/0511 tanggal 23 Mei 2011. Aset atau kekayaan yang telah dan/atau dimiliki PT Penas dari waktu ke waktu yang belum dijaminkan kepada pihak ketiga.

Addendum I No. PP-10/PPA/0711 ini dibuat karena ada perubahan pada jumlah nilai jaminan pada perjanjian, yang semula merupakan 1 bidang tanah, menjadi dua bidang tanah.


•

•

Paripasu with a guarantee that has been tied to pledge the debt of PT Penas Fund Advance Loan Receivables Agreement No. PP-08/PPA/0511 dated May 23, 2011. Assets that have been owned by PT Penas from time to time that have not pledged to a third party.

Addendum I No. PP-10 / PPA / 0711 was made because there is a change in the amount of the guaranteed value on the agreement, which was originally one plot of land, become two plots of land.


118

Paraf:

291









Agreements

Addendum II No. PP-14/PPA/1211 dibuat karena ada perubahan pada definisi nilai jaminan pada perjanjian, antara lain: Untuk jaminan berupa pesawat terbang, nilai jaminan ditentukan dari nilai buku atau nilai appraisal dari konsultan independen, untuk jaminan berupa tanah dan bangunan, nilai jaminan adalah sebesar nilai yang diperoleh dari penilai indenden atau sebesar nilai jual objek pajak, serta PT Penas berjanji untuk menandatangani SKMHT dan APHT dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp1.180.000.000.

Addendum II No. PP-14 / PPA / 1211 was made because there is a change in the definition of the value of the guarantee in the agreement, wich are: To guarantee in the form of aircraft, the guaranteed value is determined from the book value or appraisal value of an independent consultant, to guarantee in the form of land and buildings , the guaranteed value is equal to the value obtained from the independent assesssor or sale value of the tax object, and PT Penas promised to sign SKMHT and APHT with mortage right value of Rp1.180.000.000.

Addendum III No. PP-08/PPA/0812 dibuat karena ada perubahan pada Jangka waktu fasilitas pinjaman (tanggal jatuh tempo), Bunga fasilitas pinjaman (tunggakan bunga, tingkat suku bunga, periode pembebanan bunga, jadwal pembayaran bunga, serta cara perhitungan dan pembayaran bunga), Pembayaran kembali pokok fasilitas pinjaman dan Pembayaran dipercepat. Addendum IV No. PP-01/PPA/0414 dibuat karena ada perubahan Jangka waktu fasilitas pinjaman (tanggal jatuh tempo), Bunga fasilitas pinjaman (tingkat suku bunga, periode pembebanan bunga, tanggal pembayaran bunga, serta cara perhitungan dan pembayaran bunga), Pembayaran kembali pokok fasilitas pinjaman dan Sumber pelunasan fasilitas pinjaman. Addendum V No. PP-01/PPA/0414 dibuat karena ada perubahan pada Tanggal jatuh tempo, Susunan anggota Direksi PT Penas, dan Tanggal efektif Addendum V.

Addendum III No. PP-08 / PPA / 0812 was made because there is a change in the term of the loan facility (the maturity date), interest loan fasility (interest arrears, interest rate, period interest charges, interest payment schedule, as well as the calculation and payment interest) Repayment of loan facility principle and early payments. Addendum IV No. PP-01 / PPA / 0414 was made because there are changes in facility term loan (maturity date), interest of loan facility (the interest rate, the period of interest charges, interest payment dates, as well as the calculation and payment of interest), Repayment of the principal loan facilities source of repayment of the loan. Addendum V No. PP-01 / PPA / 0414 was made because there is a change in the date of maturity, composition of the Board of Directors of PT Penas, and the effective date of the Addendum V. 12. PT Kertas Leces (Persero) According to Minister of State letters No.S511/MBU/2012 dated September 18, 2012 concern to the provision of PT Kertas Leces (Persero) Loan Receivables for the Revolving Working Capital set forth in the Fund Advance Loan Receivables Agreement to PT Kertas Leces No. 13 dated October 11, 2012. Under the Agreement, the Company provides Loans Receivables facility with maximum principal amount Rp50,000.

12. PT Kertas Leces (Persero) Berdasarkan surat menteri BUMN No. S511/MBU/2012 tanggal 18 September 2012 perihal Pemberian Dana Talangan kepada PT Kertas Leces (Persero) untuk Revolving Working Capital yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces No. 13 tanggal 11 Oktober 2012. Berdasarkan Perjanjian tersebut Perusahaan memberikan Pinjaman Dana Talangan dengan jumlah pokok fasilitas maksimum Rp50.000.

292

and





119

Paraf:









and

Agreements

Jangka waktu Fasilitas Pinjaman adalah selama 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif dan dapat dilakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya tanpa dikenakan penalti. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun (gross) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pemberitahuan dari Perusahaan. Denda keterlambatan pembayaran bunga adalah 6% per tahun.

Loan Facility period is for one calendar year from effective date and can repay early either in partly or fully, without penalty. The interest rate of loan is 12% per annum (gross) and may change at any time according to a notice from the Company. Late payment interest rate is 6% per year.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang yang harus dibayara oleh PT Kertas Leces kepada Perusahaan maka PT Kertas Leces menyerahkan jaminanjaminan sebagai berikut: • Dua bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, masingmasing seluas 667 m2 dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan (“SHGB”) No. 644/Darmo tanggal 22 Agustus 2002 senilai Rp5.200 dan tanah seluas 647 m2 dengan SHGB No. 658/Darmo tanggal 30 September 2003 senilai Rp6.300.

As a repayment security of all debt are owed by PT Kertas Leces to the Company, PT Kertas Leces submitting guarantees as follows:

•

•

•

Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI seluas 623 M2 dengan SHGB No. 227/Kramat tanggal 3 September 1979 senilai Rp9.500. Unit Boiler (Pesawat Uap) Batu Bara berikut perlengkapannya yang berada di Pabrik PT Kertas Leces Jl. Raya Leces, Probolinggo senilai Rp87.298.

•

•

Two pieces of land and buildings are located in the following turutannya Darmo Village, District Wonokromo, Surabaya, East Java Province, each covering an area of 667 sqm with Certificate (Certificate of Proof of Rights) Building Purpose ("SHGB") No. 644/Darmo dated August 22, 2002 worth Rp5,200 and a land area of 647 sqm with SHGB No. 658/Darmo dated September 30, 2003 in worth to Rp6,300. Land and buildings is located in the Village turutannya which Kramat Pela, District Kebayoran Baru, South Jakarta, Jakarta Province with an area of 623 sqm No. SHGB. 227/Kramat dated September 3, 1979 valued at Rp9,500. Boiler Units (Steam Aircraft) Coal with the following equipment is located in the Factory PT Kertas Leces Jl. Raya Leces, Probolinggo in worth to Rp87,298.

Merunjuk surat PT Kertas Leces kepada PT PPA Nomor: 64/A-KEU/IX/2013 tanggal 11 September 2013 perihal : Perpanjangan Pokok Pinjaman Kredit KL.

Based on PT Paper Leces letter to PT PPA Number: 64/A-KEU/IX/2013 dated September 11, 2013 regarding :Extension of Loan Principal KL.

Oleh karena itu telah diterbitkan Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan (Revolving Working Capital) Kepada PT Kertas Leces (Persero) Nomor: PP09/PPA/1013 tanggal 10 Oktober 2013.

Therefore, it has issued Addendum I Bailout Lending Agreement (Revolving Working Capital) to PT Kertas Leces (Persero) Number: PP-09/PPA/1013 dated October 10, 2013.



120

Paraf:

293







294



and

Agreements

Perjanjian dilakukan dibawah tangan antara PT PPA dengan PT Kertas Leces (Persero). Dimana dalam Addendum I menerangkan bahwa para pihak sepakat untuk :

Agreements made under the hand between PT PPA with PT Paper Leces (Persero). Where in Addendum I explained that the parties agree to:

a. mengubah ketentuan “Tanggal Jatuh Tempo” dalam Pasal 1 Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces No.13 tanggal 11 Oktober 2012 menjadi 2 (dua) tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif atau dalam hal penyelesaian permasalahan KL ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau reitalisasi, sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau reitalisasi yang diterima oleh KL dari PPA (tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu).

a. Changing the provisions of "Maturity Date" in Article 1 of Bailout Lending Agreement to PT Kertas Leces No.13 dated October 11, 2012 into 2 (two) years commencing from the effective date or in terms of KL problem solving determined through Restructuring and / or Revitalization, until the date of the first withdrawal of funds loan restructuring and/or Revitalization that received by KL from PPA (whichever occurs first)

b. mengubah ketentuan “Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman” dalam ayat 2.2 dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces No.13 tanggal 11 Oktober 2012 menjadi 2 (dua) tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif atau dalam hal penyelesaian permasalahan KL ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau reitalisasi, sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau reitalisasi yang diterima oleh KL dari PPA (tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu).

b. Changing the provisions of the "Loan Facility Term" in paragraph 2.2 in Bailout Lending Agreement to PT Kertas Leces No.13 dated October 11, 2012 into 2 (two) years commencing from the effective date or in terms of KL problem solving determined through Restructuring and/or Revitalization, until the date of the first withdrawal of funds loan restructuring and/or Revitalization that received by KL from PPA (whichever occurs first).

PT Kertas Leces dengan surat No. 19/AUM/jkt/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU). Berdasarkan surat PT PPA kepada PT Kertas Leces No. S3586/PPA/PD/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT PPA antara lain menyarankan agar PT Kertas Leces meminta tambahan jangka waktu PKPU selama 150 hari pada sidang PKPU tanggal 19 Januari 2015.

PT Kertas Leces with letter No. 19 / A- UM / jkt / XII/ 2014 dated December 18, 2014 filed a suspension of debt payments (PKPU). Based on the letters PT PPA to PT Kertas Leces No. S - 3586 / PPA / PD / 2014 dated December 29, 2014 , PT PPA among others suggest that PT Kertas Leces PKPU requested additional time period for 150 days on hearing PKPU dated January 19, 2015 .





121

Paraf:









and

Agreements

13. PT Istaka Karya(Persero) Akta Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Perusahaan Pengelola Aset dan PT Istaka Karya Nomor: 13 tanggal 24 September 2013, dan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas barang bergerak PT Istaka Karya (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor: 14 tanggal 24 September 2013. Perjanjian ditandatangani kedua pihak dihadapan Notaris Sita Listiani, SH.,MKn.

14. PT Istaka Karya (Persero) Deed Secured Promissory Notes Agreement of PT Perusahaan Pengelola Aset and PT Istaka Karya Number: 13 on September 24, 2013, and Deed agreement encumbering fiduciary security over Chattels of PT Istaka Karya (Persero) Number: 14 on September 24, 2013. The Agreement are signed by both parties in front of Notary Sita Listiani, SH.,MKn.

Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah: a. Bahwa PT Istaka Karya akan menerbitkan dan menjual SPN kepada PPA dengan jumlah pokok setinggi-tingginya Rp30.000. b. Penerbitan SPN dilakukan secara bertahap dengan jumlah dan tanggal disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan Istaka.

Contents of the agreement are: a. PT Istaka Karya will issue and sell SPN to PT PPA with the highest principles Rp30,000. b. Publishing of SPN applied gradually with total and periode of date be adjusted with financing requirement of PT Istaka Karya. c. The term of SPN is 18 months since the effective date (date of signing agreement) d. The purpose of using funds results in the issuance and selling of SPN will be used by Istaka to fund the project that became Istakaʼs portion. e. Interest rate on September 2013 is 12%, after September 2013 will be adapted by PPA, Late interest payments as has been set will be fined 6%.

c. Jangka Waktu SPN adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif (tanggal ditandatanganinya perjanjian). d. Tujuan penggunaan dana hasil penerbitan dan penjualan SPN akan dipergunakan oleh Istaka untuk membiayai proyek yang menjadi porsi Istaka. e. Tingkat suku bunga periode September 2013 sebesar 12%, setelah periode September 2013 akan disesuaikan oleh PPA, keterlambatan atas pembayaran bunga sebagaimana telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar 6%. f. Sebagai Jaminan atas seluruh utang, Istaka menyerahkan jaminan berupa piutang dan barang bergerak yang sekarang dimiliki dan yang akan dimilikinya dikemudian hari dari Proyek Pembangunan Tol CikampekPalimanan Seksi 1D, yang diikat secara fidusia dengan nilai objek dan nilai penjaminan masing-masing sebesar 120% dari nilai SPN yang diterbitkan.


f. As a collateral for the rest of debts, Istaka give assurance of receivable and chattels which are owned now and will be had in the future from The CikampekPalimanan 1D Section toll road building project, that is bound by fiduciary with the object value and the value of the respective guarantee amounting to 120% of the SPN value that is published.


122

Paraf:

295





36.

36. Manajemen Risiko Keuangan

Financial Assets

Aset Keuangan 2015

2014

Rp

Kas dan Setara Kas Aset Keuangan untuk Diperdagangkan Piutang Usaha - Bersih Piutang Retensi - Bersih Dana Talangan - Bersih Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa Aset lancar Lainnya Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Investasi Jangka Panjang Lainnya Restrukturisasi/Revitalisasi -Bersih Jumlah Aset Keuangan

Rp

2,346,889 205,423 813,106 78,007 119,475 617,798 59,556 114,524 592 1,062,301 5,417,671

935,152 264,013 486,733 66,057 96,683 752,315 128,336 141,160 500 963,832 3,834,781

2015

2014

Rp

296

Cash & Cash Equivalent Securities Held for Trading Accounts Receivable - Net Retention Receivables - Net Fund Advance - Net Gross Amount Due from Customers Other Current Assets Available for Sale Financial Assets Other Long -Term Investments Restructuring/Revitalization SOEs-net Total Financial Assets

Financial Liabilities

Liabilitas Keuangan

Utang Usaha Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Beban Akrual dan Utang Lain-lain Jumlah Liabilitas Keuangan

Financial Risks Management

Rp

1,034,369 1,052,861 608,548 359,038 3,054,816

521,642 1,079,249 274,507 307,003 2,182,401

Account Payable Bank and Financial Institution Loans Gross Amount Due to Third Parties Accrued Expense and Other Payables Total Financial Liabilities

Berbagai aktivitas Perusahaan dan entitas anak terekspos terhadap berbagai risiko. Perusahaan dan entitas anak telah memetakan risiko-risiko potensial yang dihadapi oleh Perusahaan dan entitas anak yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan langkahlangkah tindak lanjut penanganan risiko sebagai upaya pencegahan agar risiko-risiko tersebut berada pada level yang diharapkan dan melakukan langkahlangkah mitigasi agar risiko yang dihadapi tidak meningkat ke level yang tidak dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anak.

Various activities undertaken by the Company and subsidiary make it exposed to various risks. The Company and subsidiary has mapped potential risks faced by the Company and subsidiary to be used as a reference to establish measures of risk as a follow-up of prevention efforts for these risks at the expected level and to conduct mitigation measures for the risks faced to avoid increasing to the levels that can not be accepted by the Company and subsidiary.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berjalan efektif dan efisien, maka proses manajemen risiko harus mengikuti kaidah, metode, dan sistem yang dibuat bersama antara satuan kerja yang terkait langsung dengan suatu kegiatan bersama dengan satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan.

To ensure that the implementation of risk management runs effectively and efficiently, then the risk management process should comply the rules, methods, and systems that are made between the units of work that are directly related to an activity together with a unit of work risk management and compliance.





123

Paraf:





36. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

36.

Untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen risiko, Perusahaan membentuk satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, maka risiko-risiko yang dapat dikelompokkan sebagai risiko keuangan merupakan risiko utama yang potensial mempengaruhi bisnis Perusahaan.

To coordinate and facilitate the Implementation of risk management, the Company formed a unit work of risk management and compliance that are independent and responsible directly to the Director. As the Company engaged in the financial sector, the financial risk then become major risk which potentially affect the Company's business.

Penerapan manajemen risiko oleh Grup antara lain bertujuan: − Mendukung pencapaian tujuan Perusahaan dan Entitas Anak melalui penerapan sistem manajemen risiko yang efektif. − Mencapai keseimbangan pada tingkat yang dapat diterima antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak. − Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.

The implementation of risk management by the Group, among other aims at: − Supporting the achievement of goals of the Company and Subsidiaries through the implementation of effective risk management system. − Achieving a balance at an acceptable level of risk and returns and minimize potential adverse effects of the financial performance of the Company and Subsidiaries. − Ensuring compliance with laws and legislations.

Perusahaan Risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan aktivitas pengelolaan risiko antara lain sebagai berikut:

The Company The primary risks faced by the Company and risk management activities are as follows:

(i)

(i)

Risiko Kredit Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dalam hal pencairan dana atau pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan restrukturisasi dan / atau revitalisasi pada BUMN serta kegiatan investasi.

Financial Risks Management (Continued)

Credit Risk The Company is exposed to credit risk on the disbursement of funds or financing activities related to restructuring activities and / or revitalization of state-owned enterprises and investment activities.

Risiko kredit timbul ketika pihak lawan (counterparty) gagal memenuhi memenuhi liabilitasnya sehingga menyebabkan kerugian pada Perusahaan.

Credit risk arises when a counterparty failed to meet its liabilities, causing loss to the Company.

Instrumen keuangan Perusahaan yang memiliki potensi risiko kredit terdiri dari akun Piutang Usaha, Pinjaman, dan Piutang Lain-lain.

The Company's financial instruments that have the potential credit risk consist of Accounts Receivable, Loans Granted and Other Receivables.

Manajemen risiko kredit antara lain:

Credit risk management, among others, are: i. Restructuring activities revitalization SOEs

i. Kegiatan restrukturisasi dan / atau revitalisasi pada BUMN

/

or

Credit risk management in restructuring activities and / or revitalization of SOE among others by:

Manajemen risiko kredit pada kegiatan restrukturisasi dan / atau revitalisasi BUMN, antara lain adalah:


and


124

Paraf:

297





36.

36. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan) •

•

• The feasibility study of the revitalization and/or restructuring state-owned companies. Feasibility study was conducted all aspects that influences performance and ability of state-owned enterprise to return funds that received from the company. • The determination of the requirements of assurance/collateral. • Monitoring of fulfill requirement and conditions that has been agreed between company and state-owned companies that restructured and/or revitalized. • Monitoring of the achievement of the performance of SOEs were restructured and / or revitalized and propose anticipatory steps in order to improve performance. • Perform steps in order to devices for the restructuring and / or revitalization of SOE can be completed on time according to plan.

Studi kelayakan terhadap revitalisasi dan/atau restrukturisasi pada BUMN. Studi ini dilakukan secara seluruh aspek yang mempengaruhi kinerja dan kemampuan BUMN untuk mengembalikan dana yang diterima dari Perusahaan. Penentuan syarat jaminan.

•

Memantau pemenuhan persyararatan dan kondisi yang telah ditetapkan antara Perusahaan dan BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi.

•

Memantau pencapaian target kinerja BUMN yang direstrukturisasi dan / atau revitalisasi dan mengusulkan langkah antisipasi untuk meningkatkan kinerja.

•

Melakukan langkah agar perancangan restrukturisasi dan / atau revitalisasi BUMN dapat selesai tepat pada waktunya.

ii. Investment Activities

ii. Kegiatan investasi

Credit risk management that be related with investment activity as follows:

Manajemen risiko kredit yang dapat dikatikan dengan kegiatan investasi adalah sebagai berikut: • Manajemen risiko atas kegiatan investasi pada surat-surat berharga (obligasi) dilakukan dengan melakukan investasi pada obligasi yang memiliki peringkat berdasarkan credit rating yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat kredit. Dalam hal dimana tidak terdapat credit rating, maka investasi yang ditargetkan harus dilengkapi dengan jaminan yang memadai. •

•

298

• Risk management over investment activities on securities (bonds) is done by investing in securities (bonds) that have an investment grade rating based on the credit rating (rating), published by the rating agencies. In the event there is no credit rating (rating), then the target securities investments should be supported with adequate guarantees. of risk on • The management investment activities through the financing of certain projects conducted with due diligence and feasibility studies adequate investment before making an investment decision. • Monitoring and evaluation of the performance of the debtor / project / issuer bonds to ensure fulfillment of the requirements / conditions regulated in the credit agreement or the agreement debt issuance.

Pengelolaan risiko pada kegiatan investasi melalui pembiayaan proyek-proyek tertentu yang dilakukan dengan due diligence dan penelitian mengenai kelayakan suatu investasi sebelum membuat keputusan investasi. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja debitur / proyek / penerbit obligasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan / kondisi yang diatur dalam perjanjian kredit atau kesepakatan dalam penerbitan utang.






125

Paraf:





36.



Pada 31 Desember 2015 dan 2014, saldo Kredit yang Diberikan (netto) adalah Rp1.850.547 dan USD 96.683. Sementara, saldo pada piutang usaha (netto) untuk tanggal 31 Desember 2015 dan 2015 adalah Rp813.106 dan Rp486.733.

On December 31, 2015 and 2014 balance of Loans Provided (net) is Rp1,850,547 and USD 96 683. While the balance of Accounts Receivable (net) to the date of December 31, 2015 and 2014 was Rp813,106 and Rp486 733.

(ii) Risiko Pasar a. Risiko mata uang asing Risiko mata uang asing dapat timbul pada kegiatan investi jika Perusahan melakukan pendanaan dalam mata uang asing atau Perusahaan memiliki liabilitias dalam mata uang asing.

(ii) Market Risk a. Foreign exchange risk Foreign currency risks could potentially appear in investment activity if the Company financing in foreign currency or the Company has liabitas in foreign currency.

Pengelolaan risiko mata uang asing, antara lain adalah dengan mengatur jenis mata uang untuk pendanaan yang disesuaikan dengan jenis mata uang sumber dana yang diperoleh Perusahaan. Pada kondisi tertentu, Perusahaan dapat berupaya untuk melakukan hedges yang antara lain ditentukan berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat

The management of foreign currency risks, among others, by setting the type of currency to finance adjusted for the type of currency funding sources obtained by the Company. Under certain conditions, the Company may make an effort hedges which among other things based on considerations of cost and benefit.

Untuk 2015, Perusahaan tidak memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing.

For 2015, the Company has no assets and liabilities in foreign currencies.

b. Risiko harga pada saham/obligasi Risiko fluktuasi pada harga saham / obligasi dapat timbul pada optimalisasi kegiatan pendanaan saham dan obligasi di pasar modal. Risiko ini muncul dari gerakan harga saham / obligasi dari portofolio saham / obligasi serta obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang membayakan.

b. Price risk of shares/bonds The risk of price fluctuations of stocks / bonds could potentially appear on optimizing the activities of funds in stocks and bonds in the capital market. These risks appear from price movement of shares / bonds of a portfolio of stocks and corporate bonds that can harm.

c.

c.

Risiko harga saham / obligasi, antara lain: • Pemantauan berkelanjutan guna menyertakan gerakan indikator ekonomi, gambaran industri, kondisi politik dan sosial, pergerakan pasar global dan regional yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi nilai saham dan obligasi serta diikuti oleh langkah-langkah dalam mengantisipasi hasil dari pemantauan.


Price Risk of shares / Bonds among others by: • A sustainable monitoring to include the movement of economic indicators, industry outlook, political and social conditions, global and regional market movements that directly or indirectly affect the value of stocks and bonds and followed by steps in anticipation of the results of monitoring.


126

Paraf:

299





300

36.



• Penyebaran transaksi saham dalam beberapa sektor industri serta pemilhan saham yang memiliki fundamental dan pencapaian yang baik. • Transaksi atas shama dilakukan pada saham yang liquid dan yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. • Distribusi dari jangka waktu obligasi dengan mempertimbangkan durasi penempatan obligasi tersebut yang sudah dimiliki oleh Perusahaan. penilaian periodik • Pelaksanaan terhadap kinerja saham dan obligasi untuk memastikan agar perkembangan instrumen keuangan tersebut masih sesuai dengan yang diharapkan, strategi dan sasaran yang dapat diikuti dengan rekomposisi dan realokasi portofolio.

• The spread of share transactions in some industrial sectors and the selection of stocks that have good fundamentals and performance.

(iii) Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi terkait dengan kewajiban pembayaran atau penyediaan dana kepada pihak lain atau kewajiban untuk membiayai kegiatan Perusahaan yang harus dipenuhi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

(iii) Liquidity Risk Liquidity risk is a risk that occurs associated with payment of obligation or supply funds to other parties or obligation for financing the companyʼs activities that must be fulfilled both in short term and long term.

Pengelolaan risiko likuiditas terutama dilakukan terhadap kegiatan investasi dan kegiatan penempatan dana dengan menerapkan strategi: • Transaksi yang dilakukan pada saham dan obligasi tidak likuid. investasi prioritas akan • Pendirian ditanggung dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian, risiko, dan nilai strategis proyek yang akan dibiayai. • Membangun hubungan baik dan jaringan dengan berbagai pihak serta memanfaatkan sumber daya Perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari pihak lain (bank / investor strategis). • Memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban atau pendanaan aktivitas Perusahaan, melakukan pengaturan periode penempatan dana di bank dengan mempertimbangkan jadwal / proyeksi kebutuhan / penggunaan dana tersebut karena penempatan dana pada perbankan dapat dihancurkan.

Liquidity risk management is mainly carried out against the investment activities and fund activities by implementing strategy:



• Transactions on shares is conducted on stock liquid and has a large market capitalization. • Distribution of tenor bonds by taking into account the duration of the deployment of the bonds already held by the Company. • Implementation of periodic evaluation of the performance portfolio of stocks and bonds to ensure that its development is still in accordance with the limits, strategies and targets set that can be followed by recomposition and portfolio reallocation.

• Transactions conducted in stocks and bonds are illiquid. • Establishment of priority investment will be financed by considering the rate of return, risk, and strategic value of projects to be financed. • Establish good relationships and networks with various parties as well as utilize the Company's resources in order to obtain funding from other parties (bank / strategic investor). • To ensure the availability of funds to fulfill the obligations or finance the Company's activities, conducted setting a period of placement of funds in the bank by considering the schedule / forecast the need / use of the funds seeking placement of funds in the bank can be breakable. 

127

Paraf:





36.



• Untuk memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban Perusahaan yang akan jatuh tempo, perusahaan membuat dana provisi yang terdiri dari sejumlah deposito berjangka. Selain itu, Perusahan membuat penyesuaian periode penempatan dana di bank dengan mempertimbangkan jadwal / proyeksi kebutuhan / penggunaan dana tersebut karena penempatan dana pada perbankan dapat dihancurkan.

• To ensure the availability of funds to fulfill Companyʼs maturing liabilities, the Company made provision of funds by the number of safe deposits. In addition, the Company made an adjustment period of placement of funds in the bank by considering the schedule / forecast the need / use of the funds seeking placement of funds in the bank can be breakable.

Hingga saat ini, Perusahaan selalu mampu melaksanakan kewajiban pembayaran secara tepat waktu.

Until now, the company has always been able to execute the payment obligations in time.

(iv) Risiko Operasional Risiko operasional timbul sebagai akibat dari kesalahan manusia maupun teknis atau kecelakaan kerja seperti kecurangan, prosedur dan pengawasan yang tidak memadai dan masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan back-office seperti pencatatan yang keliru, rekonsiliasi yang tidak representatif, dan dukungan IT yang lemah. Untuk menjaga agar risiko operasional tetap berada pada tingkatan yang dapat diterima, Perusahaan telah menyusun prosedur operasi standar untuk setiap fungsi dan senantiasa melakukan pemutakhiran sesuai perkembangan dan kebutuhan Perusahaan.

(iv) Operational Risk Operational risk arises as a consequence from human error or technically or work accident, including fraud, inadequate internal controls and procedures, and also other problems occurs in back office process such as wrong time record, unrepresentative reconciliation, weak IT support, and others. To maintain that operational risk at an acceptable level, the Company has established standard operation procedures for all activities and keep updating as needed.

Entitas Anak (PT NK) Risiko-risiko utama yang dihadapi PT NK dan aktivitas pengelolaan risiko antara lain sebagai berikut:

Subsidiary (PT NK) Primary risks faced by PT NK and risk management activities are as follows:

(i) Risiko Kredit Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari pelanggan yang gagal memenuhi Liabilitas kontraktual mereka.

(i) Credit Risk Credit risk is defined as the loss arising from customers who failed to meet their contractual liabilities.

Instrumen keuangan PT NK yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

PT NK financial instruments which have the potential for credit risk consists of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention receivables and other receivables. Total maximum credit risk exposure equal to carrying value of these accounts.

Pada tanggal 31 Desember 2015 piutang usaha PT NK tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

As of December 31, 2015 accounts receivable of PT NK are not concentrated on a certain customer.



128

Paraf:

301





302

36.



Instrumen keuangan PT NK yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

PT NK financial instruments which have the potential for credit risk consists of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention receivables and other receivables. Total maximum credit risk exposure equal to carrying value of these accounts.

Pada tanggal 31 Desember 2015 piutang usaha PT NK tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

As of December 31, 2015 accounts receivable of PT NK are not concentrated on a certain customer.

PT NK mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

PT NK managed credit risk by pre-defined limit of the acceptable risk for each customer and be more selective in election of banks and financial institutions, such wellknown reputation banks and financial institutions.

(ii) Risiko Suku Bunga Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

(ii) Interest Rate Risk Interest rate risk is defined as the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to movement of market interest rates.

Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba NK.

High interest rate which suddenly occurs could affect in declining of NK profit.

Dampak dari pergerakan suku bunga di pasar tidak signifikan. NK mengelola risiko suku bunga melalui pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap NK. NK akan mengawasi secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka NK akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan para lender.

The impact of interest rate movements in the market was not significant. NK managed interest rate risk and monitoring the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on NK. NK might be closely monitoring interest rate movements in the market and if interest rates increase significantly, NK might negotiate the interest rates with the Creditors.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, NK memiliki pinjaman jangka panjang dari beberapa bank yang dikenakan suku bunga tetap sebesar Rp736.364 dan Rp811.850. Apabila pada 31 Desember 2015 dan 2014 suku bunga lebih tinggi 50 basis poin, maka laba periode berjalan menjadi lebih rendah terutama yang timbul akibat beban bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

As of December 31, 2015 and 2014, NK has long-term loan from some bank bears the fixed rate of Rp763,364 and Rp811.850. And If on December 31, 2015 and 2014, interest rates become higher 50 basis points, then the profit for the period is lower, especially those arising from higher interest charges on loans with floating interest rates.





129

Paraf:





36.



(iii) Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

(iii) Liquidity Risk Liquidity risk is defined as the risk in which the positions of cash flows indicate shortterm cash inflow is not sufficient to shortterm cash outflow.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan NK dalam memenuhi Liabilitas keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. NK diharapkan dapat membayar seluruh Liabilitasnya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi Liabilitas tersebut, maka PT NK harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Liquidity risks exposures are NK difficulties in fulfilling financial liabilities that must be settled by cash or other financial assets. NK is expected to settle all its obligations in accordance with contractual maturities. In fulfilling this obligation, PT NK should generate sufficient cash inflows.

Berikut ini merupakan Liabilitas keuangan nonderivatif per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai sisa jatuh tempo yang tidak didiskonto:

The following was non-derivative financial liabilities as of December 31, 2015 based on residual maturity value which not discounted are:

PT NK mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen PT NK untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

PT NK manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents that sufficient to meet the commitments of PT NK for normal operation and regularly evaluate cash flow projections and actual cash flows, and the schedule date of maturity of assets and financial liabilities.

(iv) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik

(iv) Risk of Changes in Government Policy, Economic and Social Politics.

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyekproyek yang telah maupun akan diperoleh PT NK. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik (Systematic Risk) dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variable yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perusahaan menurun, bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

Government policies concerning economic, monetary, social and political conditions that are less conducive might results in decrease of investment and development. These could lead to delay in projects which have been or might be acquired by PT NK. This risk is systemic risk (Systematic Risk) if its incure then, the risk might negatively affect toward variables involved, thus declining performance of the Company, even diversification risk is unable to eliminate it.



130

Paraf:

303





304

36.



Entitas Anak (PPA Finance) Bisnis PPA Finance mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan melakukan pembiayaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko PPA Finance adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur dan mengelola posisi risiko. PPA Finance secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pembiayaan terbaik.

Subsidiary (PPA Finance) Business of PPA Finance covers risk-taking activities with a particular target by operating a professional financing. The primary function of the PPA Finance risk management is to identify all key risks, measure and manage risk. PPA Finance regularly reviews its policies and risk management system to conform with changes in market, product and best financing practices

PPA Finance mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PPA Finance.

PPA Finance defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PPA Financeʼs goals achievement.

PPAF mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PPAF.

PPAF defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PPAF goals achievement.

Tujuan PPAF dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang terukur antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi kemungkinan efek memburuknya kinerja keuangan PPAF.

The purpose of PPA Finance in managing financial risks is to achieve balance measurement between risk and returns then minimize the possibility effects of deteriorating PPAF financial performance.

Risiko keuangan utama yang dihadapi PPAFadalah risiko kredit, risiko pasar di dalamnya terdapat risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, risiko likuiditas dan risiko perubahan kebijakan Pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik.

The primary financial risks faced by the PPAF are credit risk, market risk including interest rate and currency exchange rate risk, liquidity risk and the risk of changes in government policy, social and political conditions.

Risiko kredit di Perusahaan merupakan risiko yang timbul atas pembiayaan yang diberikan. Risiko ini muncul apabila terjadi penurunan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.

The Company's credit risk is the risk arising from financing. This risk arises when there is a decrease in the ability of borrowers to make payments so it can not repay the loan.

Risiko suku bunga merupakan risiko yang terjadi karena fluktuasi suku bunga di pasar sehingga akan berdampak pada kenaikan cost of fund dan penurunan laba. Risiko ini muncul apabila terjadi kondisi makro ekonomi tidak kondusif sehingga tingkat suku bunga meningkat.

Interest rate risk is the risk that occurs due to fluctuations in market interest rates that will increase the cost of funds and earnings decline. This risk arises in case of macroeconomic conditions are not conducive to the interest rate increases.





131

Paraf:





36.



Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, PPAF memiliki pinjaman jangka panjang dari beberapa bank yang dikenakan suku bunga mengambang sebesar Rp253.409 dan Rp156.878 serta suku bunga tetap sebesar Rp11.811 pada 31 Desember 2015. Apabila pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 suku bunga lebih tinggi 50 basis poin, maka laba periode berjalan menjadi lebih rendah Rp1.267, terutama yang timbul akibat beban bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

On December 31, 2015 and December 31, 2014, PPAF has long-term loan from some bank bears floating interest rate of Rp253,409 and Rp156,878, as well as a fixed interest rate of Rp11,811 on December 31, 2015. If on December 31, 2015 and 2014, higher interest rates 50 basis points, then the profit for the period is lower Rp 1,267, primarily arising from higher interest expense on loans with interest rates floating.

Entitas Anak (PPA Kapital) mencakup aktivitas Bisnis PPA Kapital pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan melakukan pembiayaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko PPA Kapital adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur dan mengelola posisi risiko. PPA Kapital secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pembiayaan terbaik.

Subsidiary (PPA Kapital) Business of PPA Kapital covers risk-taking activities with a particular target by operating a professional financing. The primary function of the PPA Kapital risk management is to identify all key risks, measure and manage risk. PPA Kapital regularly reviews its policies and risk management system to conform with changes in market, product and best financing practices.

PPA Kapital mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PPA Kapital.

PPA Kapital defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PPA Kapitalʼs goals achievement.

Tujuan PPA Kapital dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang terukur antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi kemungkinan efek memburuknya kinerja keuangan PPA Kapital.

The purpose of PPA Kapital in managing financial risks is to achieve balance measurement between risk and returns then minimize the possibility effects of deteriorating PPA Kapitalʼs financial performance.

Risiko keuangan utama yang dihadapi PPA Kapital adalah risiko kredit, risiko pasar di dalamnya terdapat risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, risiko likuiditas dan risiko perubahan kebijakan Pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik.

The primary financial risks faced by the PPA Kapital are credit risk, market risk including interest rate and currency exchange rate risk, liquidity risk and the risk of changes in government policy, social and political conditions.



132

Paraf:

305





37. Manajemen Permodalan

37.

Tujuan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal secara efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal sejalan dengan tujuan pendirian Perusahaan untuk kesejahteraan Pekerja maka para pemegang saham memutuskan untuk tidak membagi dividen.

The objectives of the Company and Subsidiary in managing capital is to protect the Company's ability to maintain business continuity, therefore the entity can continue to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage the optimal capital structure to minimize the cost of capita effectively. In order to manage the capital structure in line with objectives of the Companyʼs establishment to provide welfare for the workers, then the shareholders distribute not to divide the dividend.

38.

38.

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

306

Related Parties Balance and Transactions

Disclosure of Related parties significant balance and transaction are as follows:

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: Pihak-pihak Berelasi / Related Parties

Capital Management

Hubungan/ Relationship

Transaksi/ Transactions

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI

Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk


Kas dan Setara Kas/Cash and cash equivalent

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk





Aset Keuangan Diperdagangkan/Financial Assets Held for Trading







PT Istaka Karya (Persero)



PT Kertas Kraft Aceh (Persero)


Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Fund Advance Loans Receivable, Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization





133

Paraf:





39.

39. Related Parties Balance and Transactions (Continued)

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan) Pihak-pihak Berelasi / Related Parties



PT Kertas Leces (Persero)


Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable










PT Artha Bangun Pratama



PT Djakarta Lloyd (Persero)



PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)


Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization, Fund Advance Loans Receivable

PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)


Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization, Fund Advance Loans Receivable

PT Dirgantara Indonesia (Persero)


Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization

PT Iglas (Persero)



PT Industri Kapal Indonesia (Persero)



PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)


Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Bank and Financial Institution Loans

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Bank and Financial Institution Loans

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)


Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek/Gross Amount due to from Customer , Revenues



134

Paraf:

307





39.


Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan) Pihak-pihak Berelasi / Related Parties



PT Adhi Karya (Persero) Tbk


Piutang Usaha, Piutang Retensi/Accounts Receivable, Retention Receivable

PT Angkasa Pura II (Persero)


Piutang Usaha, Tagihan Bruto/Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers

PT DOK & Perkapalan Surabaya (Persero)


Piutang Usaha/Accounts Receivable

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)


Piutang Retensi, Tagihan Bruto/Retention Receivable, Gross Amount Due from Customers

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)


Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek/Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers

PT Pertamina (Persero)


Tagihan Bruto/Gross Amount Due from Customers

PT Bukit Asam (Persero) Tbk


Tagihan Bruto/Gross Amount Due from Customers

PT Perusahaan Gas Negara (Persero)



PT Berdikari (Persero)



Detail of items associated with the related parties transaction:

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi: Aset

Kas dan Setara Kas Aset Keuangan Diperdagangkan Piutang Usaha Piutang Retensi Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Tagihan Bruto Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

308

2015 Rp

2014 Rp

2015 %

1,268,231 111,029 174,564 23,052 119,475 617,798

564,943 127,930 137,864 16,078 96,683 202,450

17.37% 1.52% 2.39% 0.32% 1.64% 8.46%

10.83% 2.45% 2.64% 0.31% 1.85% 3.88%

1,062,301

963,832

14.55%

18.47%



Asset

2014 %



135

Cash and Cash Equivalent Financial Assets Held for Trading Accounts Receivable Retention Receivable Loans Bailout Gross Amount Due from Customers Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization

Paraf:





39.


Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

Liabilitas

Utang Usaha Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

2015 Rp

2014 Rp

14,397 908,777 18,197

2015 % 10,386 670,394 9,095

Liabilities

2014 %

0.20% 12.45% 0.25%

0.20% 12.85% 0.17%

Accounts Payable Bank and Financial Institution Loans Short-Term Advances from Customers

Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total aset:

Above percentage is a comparison with total assets:

40. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Atas Penerapan Awal PSAK No. 24 (Revisi 2013)

40. Restatement of Financial Statements Due to Initial Implementation of SFAS No. 24 (Revised 2013)

Pada tanggal 1 Januari 2015, Grup menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” yang berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal tersebut dan diterapkan secara retrospektif, seperti yang dijelaskan pada Catatan 2y.

On January 1, 2015, the Group adopted SFAS No. 24 (Revised 2013, “Employee Benefits” which applicable effectively for financial statements with period begins on or after that date and applied retrospectively, as described in Note 2y.

31 December 2014/December 31, 2014 Sebelum Setelah Penyesuaian/ Penyesuaian/ Penyesuaian/ Before Adjustment Adjustment After Adjustment Laporan Posisi Keuangan: Liabilitas Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Ekuitas Saldo laba belum ditentukan penggunaannya

20,864

15,114

35,978

Statement of Financial Position: Liabilities Employee Benefits Liabilities

703,290

(15,108)

688,182

Equity Unappropriated Retained Earnings

2,003,236

(2,410)

2,000,826

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income: Operating Expense General and Administrative Expense

--

4,061

4,061

Remeasurement of Defined Benefit Plan

Laba Tahun Berjalan

114,482

56,480

170,962

Income for The Year

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

210,695

6,471

217,166

Comprehensive Income for The Year

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya: Beban Usaha Beban Umum dan Administrasi Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti



136

Paraf:

309





40. Restatement of Financial Statements Due to Initial Implementation of SFAS No. 24 (Revised 2013) (Continued)

40. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Atas Penerapan Awal PSAK No. 24 (Revisi 2013)) (Lanjutan)

31 December 2013/December 31, 2013

Sebelum Penyesuaian/ Before Adjustment Laporan Posisi Keuangan: Liabilitas Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Ekuitas Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya

310

Penyesuaian/ Adjustment

Setelah Penyesuaian/ After Adjustment

19,814

21,586

41,400

Statement of Financial Position: Liabilities Employee Benefits Liabilities

565,113

(21,586)

543,527

Equity Unappropriated Retained Earnings

41. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

41. Standards and interpretations issued not yet adopted

Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standard and standards improvement are effective for periods beginning on or after January 1, 2016, with early application permitted as are follows:

Standar PSAK No.110 (revisi 2015) “Akuntansi Sukuk”

Standard PSAK No. 110 (revised 2015) “Accounting for Sukuk”

Penyesuaian • PSAK No.5 “Segmen Operasi” • PSAK No.7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” • PSAK No.13 “Properti Investasi” • PSAK No.16 “Aset Tetap” • PSAK No.19 “Aset Tak berwujud” • PSAK No.22 “Kombinasi Bisnis” • PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” • PSAK No.53 “Pembayaran Berbasis Saham” • PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”

Adjustment • PSAK No. 5 “Operating Segments” • PSAK No. 7 “Related Party Disclosures” • PSAK No. 13 “Investments Property” • PSAK No. 16 “Property, Plant and Equipment” • PSAK No. 19 “Intangible Assets” • PSAK No. 22 “Business Combination” • PSAK No. 25 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” • PSAK No. 53 “Share-based Payments” • PSAK No. 68 “Fair Value Measurement”

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif yaitu:

Amendments to standards and interpretation which are effective for periods beginning on or after January 1, 2016, with retrospective application are as follows:





137

Paraf:





41.

41. Standards and interpretations issued not yet adopted (Continued)

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan (Lanjutan)

PSAK No. 67 “Disclosures of Interest in Other Entities about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception” ISAK No.30 “Levies”

• PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi” • ISAK No. 30 “Pungutan.”

•

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara prospektif yaitu:

Amendments to standards and interpretation which are effective for periods beginning on or after January 1, 2016, with prospective application are as follows:

• PSAK No. 16 “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi,”

•

• PSAK No. 19 “Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi” • PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama”

•

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK No.1 “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan” dan ISAK No. 31 “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.”

Amendments to standard and interpretation are effective for periods beginning on or after January 1, 2017, with early application permitted are amendments to PSAK No. 1 “Presentation of Financial Statements about Disclosure Initiative” and ISAK No 31 “Scope Interpretation of PSAK No. 13 “Investment Property.”

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK No. 69 “Agrikultur” dan amandemen PSAK No. 16 “Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.”

Standard and amendment to standard are effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with early application permitted are PSAK No. 69 “Agriculture and amendments to PSAK No. 16 “Property, Plant and Equipment about Agriculture: Bearer Plants.”

42. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

42.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 22 Februari 2016.

The Companyʼs management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statement. The consolidated financial statement were authorized for issue by the Directors on February 22, 2016.


•

•

PSAK No. 16 “Property, Plant and Equipment about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization” PSAK No. 19 “Intangible Asset about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization” PSAK No.66 “Joint Arrangements about Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation”

Management Responsibility on Consolidated Financial Statements


138

Paraf:

the

311

halaman ini sengaja dikosongkan

312


Laporan Tahunan

2015

Strengthening the Foundation Penetrating the Market Laporan Tahunan

2015

Sampoerna Strategic Square North Tower 9th Floor Jl. Jend Sudirman Kav.45-46 Jakarta 12930 T . 0212512222 F . 0215772443 www.ptppa.com





Laporan Tahunan

2015

Strengthening the Foundation Penetrating the Market. Strengthening the Foundation Penetrating the Market. Strengthening the Foundation

Recommend Documents