Edisi 2 / 2015 Publikasi Online Triwulan
Good Governance and Global Networks Indonesia
Featuring:
Reformasi Birokrasi: Impian atau Kenyataan?
DAFTAR ISI
02
Programme Director ’s Corner
03
06
Imprint
02
Proyek: Transforming Administration, Strengthening Innovation
Proyek: Strengthening Women’s Rights
04
06
Para Tokoh
06
Agen Perubahan
Proyek: Assistance in Preventing and Combating Corruption in Indonesia
Opini Mitra: Ceritakan impian anda tentang Reformasi Birokrasi!
05
Berita
03
HA L
02
Good Governance and Global Networks Indonesia
PROGRAMME DIRECTOR’S CORNER Meskipun terdapat beragam contoh mengesankan tentang walikota dan bupati dalam menjalankan RB dan memperkenalkan instrumen-instrumen yang bertujuan untuk memberikan jaminan akan adanya keterbukaan, akuntabilitas, serta orientasi kinerja dan pelayanan yang lebih baik, sejauh ini hasil-hasil yang diperoleh masih belum seragam dan peringkat Indonesia di mata internasional masih relatif rendah khususnya bila dibandingkan dengan negaranegara berpendapatan menengah lainnya dalam kawasan ini.
Pembaca yang budiman, Nawa Cita, sembilan program pemerintah saat ini, menyertakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sebagai salah satu dari pilar pembangunan. Pilar lainnya adalah membangun negara yang kuat, terbebas dari tindakan korupsi dan adanya jaminan keamanan, sebuah tujuan, yang juga mendukung pemerintahan yang bersih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 20152019 menyatakan bahwa peningkatan dan perbaikan kualitas reformasi birokrasi (RB)
nasional bersama-sama dengan konsolidasi demokrasi, peningkatan peranan dan representasi perempuan di ranah politik dan pembangunan, pengembangan keterbukaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik akan menjamin pencapaian tujuan tersebut.
Oleh karena itu, RB dipilih sebagai fokus dalam edisi Mari X-Change kali ini. Antara lain, kita akan menelaah bagaimana proyek yang berbeda berupaya menjawab tantangan dalam topik ini. Kami pun meminta kepada staf dari enam mitra lembaga kerjasama yang berbeda dalam program Transforming Administration – Strengthening Innovation Programme (TRANSFORMASI) untuk mengungkapkan impian mereka tentang RB. Semoga isi dari edisi Mari X-Change kali ini dapat menginspirasi Anda untuk mengembangkan impian Anda sendiri mengenai RB dan berkontribusi untuk mewujudkannya!
Beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah terdahulu untuk memperkuat RB dan sebuah UU yang cukup radikal untuk mereformasi aparatur sipil telah disahkan oleh parlemen tahun lalu, yang memberikan pondasi kuat bagi orientasi yang kokoh terhadap kinerja pelayanan publik.
Doris Becker Programme Director Good Governance and Global Networks Indonesia
dimana hal ini ditandai dengan dirilisnya grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Meskipun demikian, kementerian-kementerian ‘progresif’ seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menjalankan RB lebih dulu, dan berhasil beragam perbaikan pada struktur kelembagaan, manajemen SDM dan pelayanan publik. Sejalan dengan grand design, RB telah menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014. Saat ini sekitar 75 Kementerian Pusat dan 75 Pemda telah ikut menjalankan agenda RB.
yang terdepan dalam RB seperti Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan lembagalembaga di daerah akan mendorong kemajuan agenda RB. Dalam hal ini, Proyek TRANSFORMASI/ GIZ tengah memberikan dukungan bagi KemenpanRB, BAPPENAS, BKN, LAN, Kemdagri, dan Pemdapemda terpilih untuk mengembangkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk kesinambungan RB.
Dalam RPJMN 2015-2019 di bawah pemerintahan baru, agenda RB bukan hanya dilanjutkan tetapi juga difokuskan untuk mencapai tiga hasil utama, yaitu: perbaikan kualitas layanan publik, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan efektifitas kinerja lembaga pemerintahan. Untuk memastikan tercapainya tiga agenda RB ini, maka kebijakan yang mendukung dan konsisten, pendampingan, pemantauan, dan koordinasi oleh lembaga-lembaga penggerak RB seperti KemenPAN-RB, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah adalah keharusan. Juga, inovasi terus menerus oleh lembaga-lembaga
Menyadari panjangnya durasi waktu yang diperlukan, grand design RB mencantumkan 15 tahun sebagai periode untuk mencapai ‘mimpi’ Birokrasi Indonesia yang profesional dan berintegritas tinggi. Kuatnya komitmen dan langkah-langkah pemerintahan baru pada birokrasi yang bersih dan melayani merupakan alasan yang baik untuk semakin optimis bahwa Indonesia memang sedang membangun sebuah birokrasi yang berkualitas ‘dunia’.
PROYEK Transforming Administration, Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Reformasi Birokrasi – Impian atau Kenyataan? oleh Anis Hamim Berdasarkan grand design Reformasi Birokrasi, definisi Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya pembenahan sistematis untuk membuat lembagalembaga dan aparatur negara menjadi lebih profesional dan berintegritas sehingga mampu menangani urusan publik dengan lebih cepat, lebih baik dan lebih hemat. Selama ini, kinerja birokrasi dipercaya sebagai salah satu titik lemah Indonesia dalam mendorong laju investasi dan pembangunan sehingga bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. RB adalah bagian dari reformasi nasional yang dimulai pada tahun 1998. Disayangkan RB baru dijalankan secara sistematis pada tahun 2010,
HA L
03
Good Governance and Global Networks Indonesia
PROYEK Assistance in Preventing and Combating Corruption in Indonesia (PCC) KPK dan Reformasi Birokrasi oleh Niken Ariati dan Fransisca Silalahi
Bauhr dan Nasiritousi1 membedakan penyebab korupsi menjadi dua: (1) karena kebutuhan (2) karena keserakahan. Dari keduanya, korupsi yang disebabkan karena kebutuhan adalah yang paling menonjol terjadi dalam birokrasi yang menghalangi publik mendapatkan pelayanan yang menjadi haknya. Dimulai dari adanya pengaduan terkait penyuapan di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong dilakukannya perbaikan sistem birokrasi di tubuh MA (mulai dari penerimaan pegawai, indikator kinerja, remunerasi, dll). Perbaikan sistem birokrasi di MA ini disuarakan juga ke kementerian dan lembaga lainnya untuk dilakukan juga di Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk mendorong diimplementasikannya perbaikan sistem birokrasi di kementerian dan lembaga yang lain, KPK mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk menyelesaikan Grand Design Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya dijadikan acuan bagi pembenahan birokrasi di Indonesia. Sementara KemenPAN RB berfokus pada pembuatan pedoman dan percontohan di level nasional, KPK melalui program “good governance” membantu dalam penentuan indikator kinerja dan memotivasi kabupaten/kota untuk bisa menjadi
Strengthening Women’s Rights (SWR)
pakar terbatas, maupun dari hasil pencermatan terhadap sumber-sumber tertulis, meliputi literatur, dokumen kebijakan, hasil-hasil penelitian, dan data statistik pembangunan.
Desain Strategis Pengembangan Kapasitas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA)
Terdapat beberapa program pengembangan kapasitas yang akan dikelola secara bertahap untuk tercapainya milestone yang ditetapkan di tahun 2015-2019 yakni Program Pembangunan
oleh Roto Priyono Desain strategis pengembangan kapasitas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) sangat mendesak dilakukan setelah mencermati besarnya tuntutan para pemangku kepentingan terhadap KPPPA. Dengan demikian desain strategis bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi acuan bagi kegiatan peningkatan kapasitas selama lima tahun ke depan, yang didasarkan pada hasil-hasil penilaian di bawah koordinasi Tim Reformasi Birokrasi di KPP-PA serta kesenjangan antara kompetensi yang ada dan kompetensi yang dibutuhkan. Desain strategis pengembangan kapasitas yang terintegrasi dengan Rencana Strategis KPP-PA Tahun 2015-2019 ini disusun melalui analisis terhadap berbagai gagasan tentang PUG (Pengarusutamaan Gender), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA), yang dihimpun dari dialog melalui diskusi
Pengembangan kapasitas Organisasi 2015 Redesain struktur organisasi
Kejelasan fungsi dan peran setiap elemen organisasi
kabupaten/kota yang dapat dicontoh oleh daerah lainnya. Selama 2005 – 2012, KPK menerima 513 pengaduan mengenai dugaan suap dalam proses penerimaan CPNS dari berbagai daerah. Mengingat jumlah aduan tersebut cukup signifikan, KPK pun kembali masuk ke dalam tema reformasi birokrasi, dalam skala yang lebih mikro. KPK melakukan piloting di proses seleksi penerimaan calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mengapa IPDN? Karena para lulusan IPDN akan menjadi calon-calon pemimpin daerah dan jumlah penerimaanya yang sangat besar setiap tahunnya (sekitar 2.000 orang). Di IPDN, KPK melakukan kajian dan menemukan beberapa titik kelemahan dan membantu dalam penetapan kriteria dan Standard Operational Procedures (SOP). Terlebih dari itu, mendukung pelaksanaan proses seleksi. Selain IPDN, KPK juga melakukan kajian-kajian di instansi lain, seperti misalnya Akademi Kepolisian. KPK juga mendukung pelaksanaan rekomendasi dari kajian-kajian tersebut, misalnya terkait dengan pemberhentian kontrak pegawai, pengelolaan dana pensiun, dll. Rekomendasi dari kajian tersebut juga telah di sampaikan ke tingkat nasional. 1 Why Pay Bribes? Collective Action and Anticorruption Efforts”, QoG
working paper series of University of Gothenburg, 2011.
Sistem Pengelolaan di Bidang SDM, Pengembangan Perilaku dan Managerial (soft competency), dan Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan Teknis (hard competency), yang pada akhirnya diharapkan dapat menjamin eksistensi dan efektifitas kinerja organisasi selaras dengan semangat reformasi birokrasi.
Fokus pada Pencapaian Kinerja 2016-2018 Implementasi Sistem Manajemen Kinerja organisasi-unit kerjaindividu secara konsisten Pengembangan karir pegawai berbasis kompetensi
Analisa dan evaluasi pekerjaan Peningkatan motivasi melalui berdasarkan fungsi dan peran penghargaan secara transparan baru dan berkeadilan Penetapan model/standar kompetensi Pengisian posisi jabatan berbasis kompetensi secara transparan dan akuntabel Pengenalan dan pembelajaran Sistem Managemen Kinerja individu Human Resources Information System Data personal dan payroll system Performance Management System Implementasi budaya dan nilai organisasi secara adekuat
Penguatan Kelembagaan KPP-PA 2019 Pengembangan kader pemimpin melalui implementasi Talent Management Menciptakan keseimbangan bekerja (work life-balance) untuk mempertahankan tingkat kinerja Pengembangan centers of excellence berbasis Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Learning System
HA L
04
Good Governance and Global Networks Indonesia
OPINI MITRA
Ceritakan impian anda tentang Reformasi Birokrasi! Wawancara dengan Dwi Wahyu Atmaji, Sekertaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmen PAN-RB) Reformasi Birokrasi seperti apa yang bapak harapkan? Yang mempercepat kualitas pemerintahan di Indonesia. Ini tantangan terbesar bangsa ini, kita sudah sangat tertinggal bahkan di kalangan Negara-negara ASEAN. Dalam 5 tahun ke depan birokrasi kita harus lebih bersih, berintegritas, dan melayani. Paling tidak setara dengan Malaysia dan Thailand. Ini memerlukan langkah kongkrit bersama antara Pusat dan Daerah. Salah satu leverage yang penting adalah implementasi UU ASN. Jika UU ini bisa dilaksanakan dengan konsisten, transparan, kompetitif, maka akan terjadi peningkatkan signifikan. Selain itu, penerapan e-government / e-governance. Jika kita bisa menerapkan tool ini akan banyak kemajuan dalam governance kita.
Apa yang membuat Bapak senang atau sedih dengan Reformasi Birokrasi di Indonesia sejauh ini? Senang: Pertama, dalam 5 tahun terakhir ini, kita berhasil meloloskan UU kunci: pertama, UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Pelayanan Publik. Jika ketiga UU ini bisa dilaksanakan dengan baik, tidak hanya jadi dokumen perpustakaan, akan banyak mengubah wajah birokrasi kita. Dengan adanya 3 UU kunci ini membuat saya semakin optimistik.
Reformasi Birokrasi seperti apa yang Bapak/Ibu impikan ? Mohammad Averouce, KemenPAN-RB: ASN termasuk TNI-Polri kembali ke khithahnya sebagai Abdi Negara.
Paryono, BKN: Reformasi Birokrasi yang tidak hanya berupa slogan dan pemasangan spanduk-spanduk, tetapi reformasi birokrasi yang benar-benar dilakukan oleh para birokrat yang bisa melayani sepenuh hati tanpa meminta imbalan. Tri Saksono, LAN: Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan karakteristik / kondisi aktual dan kebutuhan masing-masing instansi (tidak seragam untuk semua instansi). Djatmiko, Kemendagri: Peningkatan pelayanan publik, mengubah pola pikir, membangun kinerja aparatur. Yusuf H. G., Bappenas: Reformasi Birokrasi yang dituju adalah yang mampu meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan ASN, kapasitas dan interkoneksi lembaga di pusat dan daerah, dan pelayanan publik prima yang diakses oleh seluruh masyarakat.
Sedih: Masih ada elemen dalam birokrasi sendiri yang masih resisten dengan RB, mereka masih ingin terus berada pada ‘comfort zones’ mereka. Ini tantangan bagi penggiata RB untuk meyakinkan mereka, bahwa hanya dengan perbaikan birokrasi, bangsa ini akan bisa lebih baik dan mampu mengejar ketertinggalan. Wawancara dilakukan oleh Anis Hamim, Senior Advisor, GIZ – TRANSFORMASI
Apa yang membuat Bapak/Ibu senang atau sedih dengan Reformasi Birokrasi di Indonesia sejauh ini? Nurhayadi, Kemendagri: Sedih/prihatin karena pada level individu belum dimulai dengan kesadaran individu; pada level institusi, banyak tarikan kepentingan. Senang karena Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Achmad S. Hidayat, BKN: Sedih karena reformasi tanpa hati, no commitment. Permasalahan lebih pada “mengapa”, bukan pada “bagaimana” melakukan reformasi. Tri Saksono, LAN: Sedih karena Reformasi Birokrasi di Indonesia belum memberi manfaat optimal kepada masyarakat, baru untuk aparaturnya. Noor Iskandarsyah, Kemenkeu: Senang karena RB membuka jalan untuk dilakukannya open recruitment pada pejabat publik, seperti yang sudah dilakukan di beberapa K/L di beberapa level (eselon I). Ini mendorong adanya keterbukaan/keadilan. Bambang M. Fajar, Bappenas: Senang karena a) optimisme dan antusiasme dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya; b) terlihat perbaikan signifikan di beberapa sektor, khususnya bidang pelayanan. Sedih karena harus selalu dikompensasi dengan remunerasi yang justru menambah beban anggaran.
HA L
05
Good Governance and Global Networks Indonesia
BERITA
TRANSFORMING ADMINISTRATION, STRENGTHENING INNOVATION (TRANSFORMASI)
Lanjutan kerjasama setelah Ekskursi tentang Manajemen Sumber Daya Manusia ke Jerman Pada bulan Januari 2015, rombongan yang terdiri dari 18 staf Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan lawatan ke Jerman dalam rangka mempelajari profesionalisasi manajemen sumber daya manusia terkait dengan undang-undang aparatur sipil negara yang baru. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk membantu kolaborasi antar lembaga melalui implementasi mutual dari serangkaian proyek yang berhubungan dengan kondisi terkini dari reformasi di Indonesia serta pembelajaran dan pertukaran pengetahuan dengan lembaga-lembaga di Jerman. Seluruh peserta menyepakati bahwa peraturanperaturan pemerintah yang segera diadopsi ke dalam undang-undang aparatur sipil negara. Sebagai kelanjutan dari kunjungan studi ini, kelompok antar lembaga yang menangani pengembangan kapasitas berbasis kompetensi telah melakukan terobosan awal untuk langkah kemajuan berikutnya.
Kunjungan Lapangan ke Banyuwangi dan Serdang Bedagai Dengan tujuan melakukan penilaian komitmen para pemangku kepentingan utama terhadap kerjasama antara pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dan TRANSFORMASI mengenai Reformasi Birokrasi (RB), maka Djuni Thamrin dan Anis Hamim, dua penasihat senior tim TRANSFORMASI, melakukan kunjungan lapangan ke Banyuwangi, Jawa Timur, dan ke Serdang Bedagai, Sumatra Utara. Kedua kabupaten daerah ini menunjukkan adanya pencapaian progresif di bidang penerapan RB. Figur kepemimpinan Bupati yang kuat dan ketersediaan peta jalan RB, bersama dengan tim RB sebagai juru mudi, merupakan faktor-faktor utama yang berkontribusi pada pencapaian ini. Agar agenda RB lebih sejalan dengan tuntutan masyarakat, maka pemerintah dan ornop dari kedua wilayah tersebut menyambut baik gagasan kerjasama di antara mereka. Untuk memotivasi kabupaten lain dalam mendapatkan keterlibatan yang lebih kuat di bidang pengimplementasian RB, maka Pemerintah Daerah Banyuwangi dan Serdang Bedagai menyatakan kesediaan mereka menjadi saluran pembelajaran/inovasi dimana kabupaten/kotamadya lainnya dapat saling berbagi dan belajar tentang inovasi di bidang RB berdasarkan praktik-praktik yang dilakukan di setiap daerah.
Kunjungan Futuregov Dalam rangkaian karya penyediaan pelayanan publik, TRANSFORMASI berhasil mefasilitasi kunjungan Futuregov – pengembang inovasi global terdepan di sektor publik – untuk melakukan studi kelayakan pada penciptaan saluran inovasi tingkat daerah di Jawa Timur. TRANSFORMASI bekerjasama dengan Kinerja-USAID untuk memulai tahapan awal pembentukan portal tersebut; sementara, Futuregov membawa keahlian tingkat internasional di bidang inovasi, JPIP (Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi) mengkontribusikan pengetahuan yang luas di bidang inovasi pelayanan publik di Pulau Jawa. Setelah sejumlah wawancara dan kunjungan lapangan di Jawa Timur, lokakarya debriefing berhasil diselenggarakan di Surabaya dan Jakarta dimana setiap aktor yang terlibat menunjukkan respon yang positif. TRANSFORMASI tetap berkomitmen untuk menciptakan saluran-saluran inovasi daerah untuk mengasuh pembelajaran dan proses eksperimen antar inovator di bidang penyediaan pelayanan publik di tingkat daerah dan berminat membawa proyek ini ke tingkatan yang lebih lanjut di masa depan.
Pengembangan pelatihan-pelatihan manajemen keuangan daerah TRANSFORMASI berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, untuk meningkatkan Pelatihan Keuangan Daerah (PKD) dan mengembalikan posisi fungsional dari ‘analis keuangan nasional-daerah’. Dukungan yang diberikan dalam PKD termasuk pemutakhiran modul dan kepastian bahwa pelatihan yang diberikan berkorelasi langsung dengan jalur karir pegawai negeri. Posisi fungsional, sebagaimana yang diatur oleh Permenpan-RB No. 42/2014 akan diterapkan, yang mengaitkan pelatihan pelatihan dan jalur karir, dan GIZ akan memberikan dukungan melalui pengembangan teknis dan panduan implementasi. STRENGTHENING WOMEN’S RIGHTS (SWR)
Seminar “Dukungan SWR untuk Kesetaraan Gender di Indonesia”
Menjelang berakhirnya proyek SWR pada April 2015, maka SWR berfokus pada pengembangan kapasitas dan dokumentasi praktik-praktik baik dan pembelajaran serta promosi hasil yang dicapai dalam upaya keberlanjutan hasil-hasil kerja yang dicapai sejalan dengan prioritas program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Seminar Nasional pada tanggal 15 April 2015, yang melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat nasional dan daerah.
Pendewasaan Usia Perkawinan: Lokakarya Regional di Nusa Tenggara Barat Fenomena perkawinan dini adalah masalah yang paling kritis di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahun 2012, data menunjukkan bahwa 1 dari 2 perempuan menikah pada usia 19 tahun di NTB (1 dari 4 perempuan di tingkat nasional) dan 9 dari 10 perempuan pada usia 24 tahun (BPS 2012). Pada tahun 2014, telah dibentuk sebuah koalisi besar yang melibatkan pihak pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk pendewasaan usia perkawinan di NTB. Keterkaitan komitmen mereka dibuktikan dalam pelaksanaan seminar daerah mengenai dampak perkawinan usia anak, dan sampai dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur tentang Pendewaan Usia Perkawinan. Pada tahun 2015, koalisi menindaklanjuti aksinya dan mengadakan lokakarya regional pada tanggal 26 Maret 2015 untuk berbagi pengalaman dengan pemangku kepentingan lain baik di tingkat nasional dan provinsi yang berfokus untuk peningkatan partisipasi remaja dan upaya-upaya advokasi bersama.
Pelatihan Fasilitator DIALOG WARGA: Suatu Pendekatan Apresiatif Menuju Kesetaraan Gender Sebagai langkah awal replikasi implementasi Dialog Warga, maka telah dilakukan Pelatihan Fasilitator bagi staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat nasional, dan tenaga lapangan tingkat kabupaten dan kecamatan di 3 (tiga) kabupaten di Manggala Wanabakti Jakarta pada bulan Februari 2015. Pelatihan diawali dialog dengan beberapa narasumber untuk penguatan materi gender dan anak di sektor kehutanan, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan dan praktik fasilitasi vibrant. Pada akhir kegiatan, kesepakatan tindak lanjut untuk menerapkan Dialog Warga bagi kelompok-kelompok masyarakat sekitar hutan di masing-masing wilayah kerja tenaga lapangan terhadap isu-isu terpilih terkait dengan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak untuk meraih mimpi bersama.
HA L
06
Good Governance and Global Networks Indonesia
BERITA Lokakarya Pelatihan Penguatan Fasilitasi dan Advokasi DIALOG WARGA Sebagai pendekatan apresiatif, Dialog Warga telah dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan SWR sejak tahun 2011/2012. Mengingat pendekatan dialog warga dapat diterapkan ke dalam semua isu terkait hak asasi perempuan dan anak, KPP-PA bekerjasama dengan SWR (Strengtening Women’s Rights) melaksanakan lokakarya pelatihan bagi pejabat Eselon II di lingkungan KPP-PA dan mitra kerja masing-masing Kementerian dan perwakilan Pusat Studi Wanita/Gender di Indonesia. Pelatihan lokakarya ini dimaksudkan tidak hanya untuk membentuk pool fasilitator di KPP-PA, tetapi juga penguatan fasilitasi dan advokasi dengan menggunakan teknik vibrant facilitation, dan kemampuan membangun kerjasama bagi KPP-PA dengan mitra kerja mereka melalui pendekatan Dialog Warga. PRIORITY AREA GOOD GOVERNANCE AND GLOBAL NETWORKS INDONESIA
Mari X-Change: Peluncuran edisi pertama
Peluncuran publikasi elektronik „Mari X-Change“ diselenggarakan pada bulan Januari 2015. Dengan mengangkat “Anti Korupsi” sebagai tema utama, GIZ menggunakan kesempatan ini untuk melakukan undangan secara resmi dan jamuan makan siang di KPK pada tanggal 23 Januari 2015. Meskipun beragam kesulitan memukul KPK di saat itu, para undangan menunjukkan minat untuk mengetahui dan berdiskusi lebih lanjut mengenai keterlibatan GIZ di ranah ini dan e-publikasi. Beberapa jamuan makan siang untuk mempromosikan Mari X-Change dan topik-topik utama di edisi berikutnya tengah direncanakan dengan mitra kerja lainnya di bidang Good Governance and Global Networks. Kami menantikan saat untuk exchanging dengan Anda!
PARA TOKOH
IMPRINT E-publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proyek GIZ yang dilaksanakan di Focal Area Good Governance dan Global Networks Indonesia. Dimaksud pula sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi antara proyek GIZ dan mitra. Analisa, hasil dan rekomendasi dokumen ini mewakili pendapat penulis atau para penulis dan tidak selalu mewakili posisi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Kami ingin mengundang para pembaca untuk secara aktif memberikan kontribusi untuk buletin ini. Kirim saran untuk topik dan artikel, pertanyaan atau komentar ke:
[email protected] Tim Editorial: Doris Becker, Fransisca Silalahi, Nadja Jacubowski, Henrike Klavert, Mira Zakaria, Rudi Hartono, Marie-Christine Lemire Kantor Pusat GG/GN Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Good Governance and Global Networks Menara BCA, 46th floor Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Indonesia T. +62-21-235-87 121/122/123 F. +62-21-235 87 120 I. www.giz.de
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Good Governance and Global Networks
Menara BCA, 46th floor Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Indonesia
MARNI
HAJI SAIMIN
Ibu Rumah Tangga
Pensiunan PNS
LUSI
Pegawai Negeri Sipil MASYARAKAT UMUM MENCERITAKAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI
YULI
Wartawan
T. +62-21-235-87 121/122/123 F. +62-21-235 87 120 I. www.giz.de
Kami mewakili unsur keseharian dalam masyarakat. Kami menjadikan kehidupan sehari-hari untuk meceritakan topik-topik dalam buletin ini melalui sudut pandang kami
