Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural

“Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural” Yang kami muliakan,  Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Yang kami hormati,  Para Pendahulu kami sebagai Gubernur Bank Indonesia  Para Pimpinan Lembaga Negara  Para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah  Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Komisioner OJK  Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Komisioner LPS  Ketua dan Pimpinan Komisi XI dan Fraksi-fraksi DPR RI  Para Gubernur Kepala Daerah dari Seluruh Indonesia  Ketua dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia  Para Pimpinan Perbankan dan Korporasi Non-Bank  Para Akademisi, Pengamat Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua, 1.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kita dapat berkumpul malam ini dalam suasana yang sangat baik. Malam ini sungguh istimewa, karena kita memperoleh kehormatan atas kehadiran Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

2.

Kami menghaturkan selamat datang kepada Bapak Presiden di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan menuntun Bapak dan Bapak Jusuf Kalla dalam memimpin Bangsa Indonesia. 1

Bapak Presiden yang kami muliakan, 3.

Perhelatan malam ini adalah sebuah tradisi tahunan di Bank Indonesia, sejak pendahulu kami, Bapak Radius Prawiro, pertama kali menyelenggarakannya pada tahun 1969. Acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, dari tahun ke tahun memiliki kesamaan pokok bahasan. Pada acara ini, Gubernur Bank Indonesia, menyampaikan pandangannya

tentang

perkembangan,

tantangan,

prospek

perekonomian, serta arah kebijakan Bank Indonesia kedepan. 4. Kami berharap perspektif yang kami sampaikan malam ini, dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menyusun langkah bersama, dengan satu tujuan akhir, yaitu membuat perekonomian kita menjadi perekonomian yang lebih mensejahterakan.

Bapak Presiden, hadirin sekalian, yang kami muliakan, 5.

Indonesia di abad 21 ini memiliki banyak kesempatan untuk menjadi sebuah negara yang semakin menyejahterakan. Kita pun telah bertekad memanfaatkan kesempatan itu dengan bekerja keras dalam jalinan kerjasama yang saling mendukung. Dengan tekad tersebut, Bank Indonesia akan terus memperkuat sumbangsihnya bagi perekonomian nasional.

6.

Dalam keseluruhan spektrum kebijakan publik di tanah air, Bank Indonesia memiliki peran khusus. Kerja kami berfokus pada tiga elemen penopang kesinambungan pembangunan ekonomi, yaitu (a) stabilitas

moneter,

(b)

stabilitas

sistem

keuangan,

dan

(c)

terselenggaranya sistem pembayaran yang handal. 7.

Dalam beberapa tahun terakhir dan ke depan, tuntutan untuk memperkuat pembangunan

kinerja tersebut

terkait

ketiga

semakin

kami

elemen

penyinambung

rasakan.

Perekonomian 2

Indonesia saat ini sedang menghadapi lingkungan global yang tengah mengalami musim pancaroba. Angin instabilitas dari arah haluan akhir-akhir ini terasa makin kencang. Di tengah lingkungan strategis yang sedang tidak ramah tersebut, mesin-mesin perekonomian kita pada beberapa bagiannya perlu diperbaiki dan diperkuat. 8.

Oleh karenanya, bersama pemangku kebijakan lainnya, Bank Indonesia

akan

terus

bekerja

keras,

agar

ketiga

elemen

penyinambung pembangunan ekonomi tersebut tetap kokoh di tengah musim pancaroba perekonomian dunia. Kami juga akan memperkuat

sinergi

dengan

Pemerintah

untuk

mempercepat

reformasi struktural, guna meningkatkan efisiensi perekonomian. Dalam konteks inilah tema pemaparan kami: “Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural”.

Bapak Presiden, hadirin sekalian, yang kami hormati, 9.

Kita memahami bahwa globalisasi adalah sebuah arus kuat dalam peradaban umat manusia yang tidak mungkin ditarik mundur. Di abad 21, arus globalisasi tersebut selain menguat juga semakin besar. Dunia semakin menyatu, dalam batas jarak yang mendekat dan waktu yang memendek.

10.

Sesungguhnya, dinamika globalisasi tersebut telah menyediakan banyak peluang bagi Indonesia. Integrasi yang kuat ke dalam rantai nilai perdagangan global, merupakan sumber penciptaan lapangan kerja yang semakin luas dan beragam. Ekonom besar Adam Smith mengatakan bahwa “division of labor is limited by the extent of the

market”. Dengan kata lain, tanpa akses ke pasar yang lebih besar, penciptaan lapangan kerja yang lebih beragam (division of labor) dapat

terhenti.

Globalisasi

juga

membuka

peluang

untuk 3

mempercepat

alih

teknologi

dan

membangun

skill-set modal

manusia, yang merupakan prasyarat bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam memasok pasar dunia. 11.

Namun tidak dapat dipungkiri, dalam globalisasi juga melekat tantangan dan ekses yang perlu dimitigasi. Integrasi ke dalam perekonomian global menyebabkan perekonomian domestik lebih terbuka terhadap risiko guncangan eksternal. Keterkaitan yang semakin kuat menyebabkan gejolak di satu belahan bumi dapat cepat merambat ke belahan bumi lain. Ini dapat kita cermati dari frekuensi krisis global yang semakin sering, dengan siklus yang memendek dalam dua dekade terakhir ini.

Bapak Presiden, hadirin sekalian, yang kami muliakan, 12.

Dalam beberapa tahun ke depan perekonomian domestik kita yang telah semakin terintegrasi ke dunia, akan menapaki jalan terjal dan bergelombang. Tantangan eksternal ke depan, akan tidak ringan dan sarat kejutan. Memang, ekonomi global terlihat mulai pulih, namun dengan laju pertumbuhan yang masih terlalu rendah dan sangat rentan.

13.

Meskipun Amerika Serikat sebagai lokomotif ekonomi dunia mulai menunjukkan

tanda-tanda

pemulihan

yang

konsisten,

tren

pertumbuhannya menurun dibanding sebelum krisis global. Bersama dengan “new normal growth” di Amerika Serikat ini, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa dan di Jepang masih terbilang rapuh. Ancaman deflasi masih membayangi kedua perekonomian tersebut. 14.

Di tengah masih belum berimbangnya kinerja ekonomi negara maju, Tiongkok sebagai salah satu penopang ekonomi global tumbuh melambat.

Perlambatan

ekonomi

Tiongkok,

sebagai

“sentra

4

manufaktur global” ini perlu kita waspadai, karena dapat berlangsung lama dan berdampak besar ke perdagangan dunia. 15.

Konstelasi global sampai penghujung 2014 tersebut menandakan, bahwa ekonomi dunia saat ini, dan mungkin sampai tahun depan, masih terbang dengan satu mesin, yaitu mesin pertumbuhan Amerika Serikat, yang kekuatannya pun sedang menurun. Dampaknya telah kita rasakan, berupa menguatnya persaingan memperebutkan pasar ekspor global.

Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormti, 16.

Pemulihan

ekonomi

global

yang

masih

terbatas

dan

sarat

ketidakpastian, menyebabkan pertumbuhan ekonomi domestik di 2014 masih mengalami penurunan, melanjutkan tren sejak 2013. 17.

Ekspor kita menurun tajam akibat melemahnya permintaan dari negara-negara komoditas

mitra

ekspor

dagang berbasis

utama, sumber

dan

merosotnya

daya

alam

harga (SDA).

Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi, yang perekonomiannya berbasis ekspor produk ekstraktif, terutama di Sumatera dan Kalimantan, juga menurun drastis. 18.

Lebih dari itu, lemahnya ketahanan energi menyebabkan kebutuhan energi tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, sehingga kita masih terus mengimpor. Ketahanan energi yang lemah ini juga telah menyebabkan Pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM di 2013, untuk menjaga kesinambungan fiskal. Ini kemudian memicu inflasi yang tekanannya masih kita rasakan sampai awal 2014.

19.

Struktur produksi kita yang rapuh ditengah tekanan eksternal, membuat laju pertumbuhan ekonomi nasional terkendala oleh defisit neraca transaksi berjalan, yang saat ini sudah berlangsung tiga 5

tahun. Akibatnya, depresiasi kurs menjadi tak terhindarkan, dan bahkan

diperlukan,

untuk

memastikan

defisit

membesar dan perlambatan ekonomi terkendali.

tersebut

tidak

Sejak Mei 2013

sampai mid-November 2014, kurs telah terdepresiasi sebesar 25.5%.

Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami hormati, 20.

Dengan tantangan ke depan yang tidak ringan, terdapat urgensi untuk mempersiapkan diri. Salah satu tantangan yang menanti di depan mata adalah risiko turbulensi di pasar keuangan global, yang dapat dipicu oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, the Fed

fund rate. Cepat atau lambat, sebagaimana yang diperkirakan oleh banyak pihak, normalisasi kebijakan tersebut akan terjadi. 21.

Kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, sekecil apapun, akan mengubah keseluruhan konstelasi geo-moneter. Penilaian ulang terhadap risiko investasi dan valuasi aset finansial di pasar global yang akan mengikuti kenaikan the Fed-fund rate, dapat memicu pergeseran penempatan investasi portofolio lintas negara. Sebagai akibatnya, likuiditas dolar AS dapat mengetat terutama di negaranegara dengan fundamental ekonomi yang lemah. Bagi Indonesia, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dapat berimplikasi pada berkurangnya aliran modal masuk, yang selama ini telah memberi manfaat bagi pembiayaan fiskal dan defisit neraca transaksi berjalan.

22.

Selain dari pada itu, kami pun melihat masih mengemukanya kerentanan-kerentanan tambahan di tingkat mikro. Pertama adalah tingkat utang luar negeri korporasi yang semakin membesar, namun sebagian besarnya belum terlindung dari risiko gejolak kurs. Kedua adalah adanya akumulasi modal portofolio oleh investor luar negeri 6

pada obligasi negara yang sudah sangat besar, dan ini dapat dengan mudah mengalir keluar serta memicu gejolak kurs ketika terjadi guncangan dari eksternal. Terlebih, pasar keuangan kita yang dangkal dapat memperbesar gejolak tersebut ketika efek rambatan terjadi. 23.

Disamping tantangan tersebut, kami mencermati pula adanya tantangan struktural di sektor riil, berupa kelemahan pada struktur produksi domestik. Selama ini, ketergantungan kita yang tinggi pada ekspor SDA bernilai tambah rendah telah membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga. Selain itu, kemampuan kita untuk mengekspor barang bernilai tambah tinggi, baik dengan memanfaatkan faktor produksi domestik maupun dengan impor barang antara, juga masih sangat lemah.

24.

Sebagai negara berkembang, kita menyadari bahwa defisit teknologi menyebabkan kita masih harus mengimpor barang modal dan barang antara. Namun, impor teknologi tersebut bukanlah kendala jika kita mampu menjadi sentra produksi bagi manufaktur berorientasi ekspor pemasok barang-barang bernilai tambah tinggi ke pasar dunia.

25.

Kemampuan kita memosisikan diri sebagai sentra produksi dunia menjadi penting di era Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Di era tersebut, ASEAN akan menjadi salah satu perekonomian terbesar di Asia bersama Tiongkok. Di kawasan ini akan terdapat 600 juta konsumen yang hampir setengahnya adalah penduduk Indonesia. Perdagangan lintas batas akan semakin terakselerasi bersama dengan implementasi integrasi ekonomi. Urbanisasi dan kelas menengah baru akan menjadi penopang permintaan barang high-end dan jasa yang high-value.

7

26.

Adanya mega-trend tersebut, memberi peluang bagi kita untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas global industri domestik. Perusahaan multinasional akan mencari lokasi yang efisien dan menguntungkan sebagai basis produksi di kawasan. Fenomena

offshoring ini semakin terlihat terutama karena meningkatnya biaya tenaga kerja di Tiongkok.

Kemampuan kita untuk menjadi lokasi

produksi manufaktur global dapat menjadi tiket untuk berperan besar di ASEAN. Posisi ini akan mempercepat transisi ke negara maju dan menghindari

middle income trap. Untuk itu, kecepatan kita

membangun lingkungan pendukung bagi peningkatan daya saing Indonesia sebagai sentra produksi menjadi kunci. 27.

Oleh karena itu, kami menyambut baik dan mendukung sepenuhnya tekad “Kabinet Kerja”, dalam mempercepat langkah reformasi struktural untuk membangun lingkungan pendukung yang lebih kuat bagi investasi. Perbaikan efisiensi perekonomian secara keseluruhan akan menjadikan Indonesia sangat menarik, tidak hanya karena ukuran pasar domestik yang besar, tapi juga sebagai basis produksi global.

28.

Dalam kaitan itu kami berbesar hati dan mencatat, bahwa langkahlangkah strategis dan taktis telah dipercepat oleh Kabinet Kerja pada simpul-simpul reformasi struktural yang mendesak.

Simpul-simpul

tersebut antara lain penguatan konektivitas fisik, terutama maritim dan integrasinya dengan konektivitas darat seperti kereta api, serta penguatan konektivitas digital.

Perbaikan pada simpul-simpul ini

kami yakini akan secara signifikan menurunkan biaya logistik, sehingga dunia usaha dapat lebih berdaya-saing di pasar global, dan pemerataan efisiensi biaya di seluruh nusantara dapat tercapai. 29.

Kami juga mencatat langkah-langkah percepatan reformasi struktural untuk menurunkan tingkat risiko mikro dunia usaha. Dalam kaitan ini 8

kami meyakini, bahwa iklim investasi di seluruh pelosok negeri akan lebih baik kedepannya sebagai buah dari perbaikan pada (i) kemudahan berusaha, (ii) kualitas layanan publik serta tata kelolanya, dan (iii) penguatan kualitas SDM di birokrasi. 30.

Namun yang tidak kalah penting adalah, upaya Pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang fiskal. Subsidi yang berbasis produk selama ini telah mengurangi kesempatan untuk memperkuat modal dasar pembangunan. Pembangunan kualitas SDM, infrastruktur, kapasitas inovasi dan kelembagaan, yang merupakan modal dasar untuk naik kelas ke negara maju, menjadi tersandera oleh subsidi yang kurang tepat sasaran. Oleh karenanya, kami mendukung penuh langkah Pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM ke

people-based subsidy dan memperkuat pembangunan infrastruktur. 31.

Sementara itu di sektor keuangan, kami masih melihat adanya tantangan struktural yang juga perlu segera dibenahi. Saat ini, kami mencermati

kurang

tersedianya

alternatif

pembiayaan

dalam

perekonomian, sehingga kita tertinggal jauh dibanding negara lain di kawasan. Struktur pasar keuangan kita belum terdiversifikasi dan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan investasi, belum signifikan.

Bapak Presiden, hadirin sekalian, yang kami muliakan, 32.

Di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan global yang sarat ketidakpastian dan menyimpan banyak risiko, Bank Indonesia sejak pertengahan 2013 secara konsisten telah menerapkan kebijakan moneter bias ketat. Stance ini diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi, memitigasi dampak lanjutan kenaikan

9

harga BBM pada Juni 2013, menjaga kepercayaan pasar, serta mengendalikan defisit transaksi berjalan. 33.

Di penghujung 2014 ini, sejumlah indikasi awal perbaikan ekonomi mulai tampak. Ditengah kondisi moneter yang ketat, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Non-performing loan perbankan berada pada tingkat yang rendah sebesar 2.3% dari total kredit per September 2014. Permodalan berada pada posisi yang memadai dengan CAR sebesar 19,4%, dengan pertumbuhan kredit mencapai 13,2% (yoy).

34.

Kebijakan berorientasi stabilitas, telah mempertebal keyakinan investor global tentang kualitas kebijakan ekonomi makro Indonesia. Ini tergambar dari derasnya arus masuk investasi portofolio, yang selama Januari sampai dengan pertengahan November 2014 mencapai Rp 177.75 triliun. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan keseluruhan tahun 2013 yang hanya tercatat Rp 35.9 triliun. Aliran ini menjaga gairah investasi di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Persepsi risiko terhadap Indonesia di pasar keuangan dunia pun terus membaik, seperti ditunjukkan oleh Credit Default Swap yang menurun drastis, dari 303 bps pada Agustus 2013 menjadi 142 bps pada pertengahan November 2014.

35.

Bersama aliran investasi langsung, aliran investasi portofolio tersebut telah menopang surplus Neraca Pembayaran Indonesia, sehingga kecukupan cadangan devisa tetap terjaga. Sampai Oktober 2014 cadangan devisa mencapai USD 112 miliar, setara dengan 6.4 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

36.

Defisit neraca transaksi berjalan sampai Triwulan III/2014 juga sudah lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2013. Perbaikan tampak pada nilai bersih ekspor non-migas, ditopang perbaikan pada ekspor manufaktur dari sentra-sentra industri utama di Pulau Jawa. 10

Sejalan dengan itu, perekonomian DKI Jakarta dan Jawa terlihat mulai stabil, dan Kawasan Timur Indonesia mulai membaik, walaupun perekonomian Sumatera masih melambat. 37.

Sampai dengan Triwulan III/2014, tingkat inflasi menunjukkan tren penurunan mencapai 4.53%, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2013 sebesar 8.4%. Ini berarti kebijakan moneter bias ketat yang diperkuat dengan jalinan koordinasi kebijakan dengan pemerintah, berhasil meredam dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada Juni 2013.

38.

Meredanya tekanan inflasi dan surplusnya neraca pembayaran telah berdampak positif pada pasar valuta asing. Tekanan depresiasi dan fluktuasi kurs sepanjang 2014 lebih rendah dibandingkan 2013. Ini didukung pula oleh membaiknya struktur mikro pasar valuta asing, yang tercermin dari volume transaksi di pasar spot antar bank yang meningkat dari USD 500 juta per hari menjadi USD 1.5 miliar.

39.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa langkahlangkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia, telah berhasil mengembalikan kondisi ekonomi makro kembali pada “jalur stabilitas”. Capaian ini perlu kita jaga dan lindungi bersama dari kepentingan-kepentingan “pragmatis jangka pendek”.

Bapak Presiden, yang kami muliakan, 40.

Langkah strategis Pemerintah berupa kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi untuk tujuan pembangunan infrastruktur dan sosial, yang baru saja ditempuh, dalam jangka pendek memang akan meningkatkan tekanan inflasi. Namun reformasi tersebut sangat kita perlukan agar tersedia ruang fiskal (fiscal space) untuk memperkuat derap

laju

pembangunan.

Oleh

karena

itu

Bank

Indonesia

11

mendukung sepenuhnya “langkah tegas” tersebut, yang manfaatnya akan kita rasakan di tahun-tahun mendatang. 41.

Menyusul langkah Pemerintah, Bank Indonesia pada awal pekan ini menaikkan suku bunga acuan BI rate ke 7.75%. Langkah ini menegaskan kembali bahwa kami menempuh kebijakan moneter bias ketat, sebagai langkah pre-emptive untuk memitigasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada tekanan inflasi kedepan. Kami ingin memastikan, bahwa tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM hanya bersifat sementara, dan laju inflasi serta ekspektasinya kedepan tetap terjangkar pada kisaran sasaran inflasi 4±1%.

42.

Kami meyakini, dengan inflasi dan ekspektasinya yang terjangkar pada laju yang rendah, tabungan riil dan daya beli masyarakat tidak akan tergerus, sehingga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan laju pengentasan kemiskinan yang lebih kuat kedepan.

43.

Kebijakan moneter yang kami tempuh adalah juga untuk memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan yang sudah berlangsung selama tiga tahun, tetap terkendali di sekitar 2.5 – 3 persen dari PDB dan tidak membesar. Defisit neraca transaksi berjalan yang terkendali sangatlah penting untuk memastikan perekonomian nasional dapat tumbuh kuat dan berimbang, serta penciptaan lapangan kerja dapat terus berlanjut.

44.

Lebih dari pada itu, melalui langkah “ahead of the curve” ini, kami ingin memastikan kepercayaan investor -- tentang keseluruhan konsistensi dan kualitas pengelolaan kebijakan ekonomi makro Indonesia -- tetap kuat, ditengah semakin dekatnya peningkatan suku bunga global ke depan. Memelihara kepercayaan investor ini penting, agar likuiditas global yang mengalir ke pasar saham dan obligasi kita, terutama obligasi negara, dapat tetap tinggi. Ini pada 12

gilirannya akan mengurangi beban pembiayaan pembangunan melalui Surat Berharga Negara. 45.

Langkah moneter yang telah kami tempuh, selanjutnya akan diikuti dengan penguatan jalinan koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam kesempatan ini kami ingin mengapresiasi seluruh

Gubernur Kepala Daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengendalikan tekanan inflasi di wilayahnya masing-masing. 46.

Selanjutnya, kami juga melihat bahwa upaya menjaga stabilitas ekonomi makro perlu didukung oleh prinsip kehati-hatian yang sama di dunia usaha, terutama yang memperoleh pinjaman luar negeri. Terkait ini, kami mewajibkan korporasi melakukan lindung nilai dengan menerapkan aturan hedging ratio dan memelihara kecukupan likuiditas valas dengan menerapkan aturan liquidity ratio.

47.

Dalam kaitan tersebut, pengembangan pasar lindung nilai akan menjadi salah satu prioritas kebijakan pendalaman pasar keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk komite pasar valuta asing, melakukan deregulasi dan menyederhanakan beberapa ketentuan guna mempermudah transaksi lindung nilai, mendorong aktivitas

interbank repo, serta menerbitkan market conduct. Bapak Presiden, hadirin sekalian, yang kami muliakan, 48.

Kestabilan ekonomi makro, berupa inflasi yang terjaga pada laju yang rendah, adalah modal penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di 2015. Kita berharap, kestabilan makro akan bisa dijaga dan terus dipelihara, sehingga gairah perekonomian akan bisa kembali ke situasi yang seharusnya. 13

49.

Lebih jauh kedepan, kita juga menghendaki perekonomian nasional semakin

bersaing

dalam

kancah

global.

Ini

karena

tekanan

persaingan dari negara-negara yang lebih efisien dan lebih produktif akan semakin kencang. Kesemuanya itu menuntut kita untuk konsisten

dalam

mengambil

langkah

perbaikan

dan

mampu

mengadaptasi hal-hal yang merupakan best-practices di dunia. 50.

Dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks, semakin penuh persaingan, dan semakin saling terkait, pengalaman dari krisis global mengindikasikan peran Bank Sentral yang lebih aktif sangat dibutuhkan. Menyikapi hal itu, Bank Indonesia tidak dapat lagi bekerja sekadar business as usual, namun perlu bertransformasi dan membangun

keunggulan

intinya.

Untuk

itu,

kami

telah

mencanangkan program transformasi Arsitektur dan Fungsi Strategis Bank Indonesia 2015-2024, dengan menetapkan program-program strategis dalam Tema Policy Excellence, Outstanding Execution,

Institutional Leadership, Motivated Organization, dan State of The Art of Technology. 51.

Dalam satu dekade ke depan, kelima tema tersebut akan menjadi arah dan pedoman Bank Indonesia untuk menjadi lembaga yang kredibel dan terbaik di regional. Cita-cita tersebut akan kami capai melalui pelaksanaan tiga mandat pokok, yaitu (i) kebijakan moneter yang konsisten dan kredibel, (ii) stabilitas sistem keuangan yang kuat dan teruji, dan (iii) penyelenggaraan sistem pembayaran yang inovatif dan bertatakelola baik.

52.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mandat tersebut, kami juga akan (iv) memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga, sehingga pelaksanaan mandat menjangkau seluruh pelosok negeri. Terkait ini, kami akan memperkuat peran Kantor Perwakilan di daerah, sebagai mitra strategis dalam pengembangan 14

perekonomian daerah dan pengendalian inflasi. Kami juga akan (v) menata dan memperkuat organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi dan analisa berbasis big data.

Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami muliakan, 53.

Sebagaimana telah kami sampaikan dimuka, kondisi ekonomi global kedepan masih sarat akan ketidakpastian. Risiko guncangan global dapat merambat dengan cepat ke perekonomian kita melalui jalur pasar keuangan. Sementara itu, kita di dalam negeri masih bergelut dengan berbagai hambatan rigiditas dan ketidakefisienan, yang sudah struktural sifatnya, sehingga membentuk struktur sisi produksi (supply-side) dalam perekonomian kita menjadi kurang responsif. Dengan struktur sisi produksi seperti itu, setiap langkah kebijakan moneter yang terlalu akomodatif, dapat bermuara pada tekanan inflasi dan membesarnya defisit neraca perdagangan.

54.

Menimbang keseluruhan konstelasi ekonomi global dan domestik yang masih penuh tantangan tersebut, kebijakan ekonomi kedepan perlu

tetap

fokus

pada

upaya-upaya

untuk

mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ini mensyaratkan kebijakan moneter yang konsisten berorientasi pada stabilitas, dan kebijakan reformasi struktural yang “tegas” untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing di sisi produksi. Melalui kebijakan moneter dan struktural yang sinergis tersebut, kita berharap perekonomian mampu tumbuh tinggi berkesinambungan dari kekuatan yang “tidak artifisial”. 55.

Oleh karena itu kedepan, Bank Indonesia berkomitmen akan konsisten

mengimplementasikan

kebijakan

moneter

dan

makroprudensial yang berorientasi stabilitas. Integrasi dan kolaborasi 15

antara kebijakan moneter dan makroprudensial akan kami perkuat, mengingat kebijakan moneter kadangkala terbatas efektivitasnya dalam memitigasi munculnya risiko dan ketidakseimbangan dalam sistem keuangan. Pengalaman krisis global memberi pelajaran bahwa inflasi yang rendah dan stabil belum tentu diikuti oleh terkendalinya risiko dalam sistem keuangan. Pengambilan risiko dan pelonggaran standar kredit yang berlebihan justru mengemuka dalam kondisi ekonomi makro yang stabil dan tingkat suku bunga yang rendah. 56.

Dalam satu dekade kedepan, kami akan mengupayakan tingkat inflasi secara bertahap dapat menurun dan terjangkar pada laju yang semakin rendah. Bahkan, kami bercita-cita agar inflasi Indonesia menjadi salah satu yang terendah di ASEAN. Untuk itu, kebijakan moneter berbasis sasaran inflasi (inflation targeting framework) akan terus kami lanjutkan dan perkuat. Koordinasi melalui forum TPI/TPID akan kami teruskan, dan komunikasi kebijakan ditingkatkan.

57.

Untuk memperluas opsi-opsi dunia usaha terhadap pembiayaan investasi dan meningkatkan resiliensi pasar keuangan domestik terhadap gejolak eksternal, Bank Indonesia telah menetapkan inisiatif-inisiatif pendalaman pasar keuangan di 2014. Ini akan kami lanjutkan sampai satu dekade kedepan. Sasaran kami adalah, pasar keuangan Indonesia sebagai salah satu pasar keuangan yang diperhitungkan di ASEAN, berdaya tahan tinggi, dan mampu mendukung transisi Indonesia ke negara maju.

58.

Sebagai otoritas pasar uang dan pasar valuta asing Bank Indonesia menargetkan pada tahun 2024, nilai transaksi di pasar uang mencapai kisaran 15-20 persen dari PDB dan di pasar uang valuta asing mencapai 3 persen dari nilai perdagangan luar negeri. Tercapainya sasaran-sasaran ini akan menunjukkan bahwa pasar 16

uang dan valuta asing Indonesia berfungsi dengan baik, dan mampu menjadi penopang pendalaman di pasar modal. 59.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, inisiatif pendalaman pasar keuangan akan kami landaskan pada lima pilar. Pilar pertama adalah pembenahan regulasi dan standardisasi. Pada pilar ini kami akan mereformasi regulasi untuk mendorong peran pelaku pasar tanpa mengurangi kehati-hatian. Untuk itu, kami akan mengatur dan mengawasi

pasar

uang.

Sementara

itu

di

pasar

valas,

penyempurnaan regulasi transaksi lindung nilai akan dilanjutkan. 60.

Pilar kedua adalah penguatan kelembagaan. Pada area ini, Bank Indonesia, bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK, akan memelopori pembentukan “Komite Nasional Pendalaman Pasar Keuangan” untuk mensinergikan visi-misi pengembangan pasar keuangan. Komite ini ditargetkan untuk membidani Roadmap Pendalaman Pasar Keuangan Indonesia 2015-2024.

61.

Pilar ketiga adalah pengayaan instrumen dan perluasan basis investor.

Pada

pilar

ini,

kami

akan

mendorong

tersedianya

keragaman instrumen di pasar uang, sebagai sumber pendanaan (funding) dan sebagai instrumen pengelolaan likuiditas. Kami juga akan berkoordinasi dengan OJK untuk mendorong peran dana pensiun

dan

asuransi,

guna

mengembangkan

pasar

obligasi

korporasi. 62.

Pilar keempat adalah penguatan infrastruktur pasar. Pada pilar ini kami akan mengembangkan platform transaksi berbasis bursa untuk memperkuat transparansi di pasar uang. Ini diharapkan dapat mengefisienkan transaksi di pasar uang, sekaligus sebagai

media

pengendalian risiko bagi pelaku pasar. Pilar kelima adalah edukasi

17

dan sosialisasi. Ini akan dilakukan secara meluas, termasuk kepada penegak hukum, terutama terkait pentingnya transaksi lindung nilai.

Bapak Presiden, dan hadirin sekalian, yang kami muliakan, 63.

Upaya mengawal stabilitas ekonomi makro tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga sistem keuangan, demikian pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, kebijakan makroprudensial sangat penting untuk mengisi ruang yang tidak terjangkau oleh kebijakan moneter, terutama ketika menyangkut risiko ketidakseimbangan finansial. Untuk itu, kami akan meningkatkan kapabilitas untuk mencegah dan memitigasi

risiko-risiko

utama

yang

berpotensi

sistemik

dan

menimbulkan ketidakseimbangan finansial tersebut. Dalam hal ini, kerangka kebijakan makroprudensial akan diperkuat untuk menopang perumusan kebijakan, pengaturan dan pengawasannya. 64.

Upaya penguatan tersebut akan dilakukan dengan berpedoman pada standar internasional, inisiatif reformasi keuangan global, dan best

practices yang diselaraskan dengan kondisi domestik. Secara komprehensif, inisiatif dan program yang dijalankan mencakup penguatan kelembagaan maupun peningkatan kualitas SDM. 65.

Dari sisi kelembagaan, prioritas diarahkan pada pengembangan instrumen makroprudensial, sinergi dan kolaborasi dengan institusi terkait, serta penguatan payung hukum. Sementara itu, inisiatif utama dari sisi SDM adalah peningkatan keahlian dan kapabilitas dibidang makroprudensial untuk memenuhi standar kompetensi.

66.

Dalam

memperkuat

instrumen

makroprudensial,

kami

tengah

mengembangkan neraca keuangan nasional dan daerah, guna mengidentifikasi ketidakseimbangan finansial yang berasal dari sektor Pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan rumah tangga. Secara rutin, kami juga akan melaksanakan macro stress test untuk 18

memastikan ketahanan perbankan dan korporasi non-bank terhadap gejolak berbagai jenis risiko. Selain itu, risiko di sektor rumah tangga akan kami pantau secara intensif melalui berbagai survei berkala. 67.

Untuk mengidentifikasi risiko sistemik yang dihadapi lembaga keuangan, kami akan melaksanakan surveillance dan pemeriksaan langsung pada systemically important banks dan lembaga lain yang terkait

dengan

bank.

Sementara

itu,

untuk

mencegah

ketidakseimbangan finansial, akan diterapkan aturan komponen permodalan yang dikaitkan dengan siklus keuangan (countercyclical

capital buffer). Instrumen makroprudensial untuk mengendalikan likuiditas dan pertumbuhan kredit juga akan terus dioptimalkan melalui penyempurnaan ketentuan Giro Wajib Minimum yang berbasis Loan to Deposit Ratio. Sejalan dengan itu, penyempurnaan juga dilakukan pada instrumen makroprudensial lainnya seperti Loan

to Value Ratio dan Suku Bunga Dasar Kredit. 68.

Kebijakan, pengaturan dan pengawasan makroprudensial akan lebih efektif bila disinergikan dengan kebijakan otoritas lain yang terkait. Oleh karena itu, koordinasi yang erat dengan OJK akan diperkuat diberbagai bidang, termasuk pertukaran data dan informasi serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Sejalan dengan itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan LPS juga akan ditingkatkan efektivitasnya melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Namun, kami meyakini koordinasi tersebut akan lebih bermakna bila payung hukum untuk “Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)” dapat tersedia sebagai dasar bagi pencegahan dan penanganan krisis.

69.

Selanjutnya, kami juga akan mengembangkan keuangan syariah untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia. Dalam satu dekade kedepan pangsa aset perbankan 19

syariah ditargetkan mencapai 20% dari aset perbankan nasional. Untuk itu, kami akan mengembangkan opsi syariah yang kompetitif bagi setiap instrumen keuangan konvensional, pasar obligasi SUKUK yang dalam dan likuid, regulasi yang kondusif, dengan didukung SDM yang berkualifikasi tinggi. 70.

Dalam

kerangka

diversifikasi

risiko

dan

peningkatan

kualitas

intermediasi, kami akan melakukan fasilitasi pengembangan UMKM. Ini dilaksanakan dengan meningkatkan kapabilitas UMKM agar memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan bank, antara lain melalui modernisasi pencatatan transaksi keuangan dan mekanisme credit

rating yang tidak memberatkan. Kami meyakini fasilitasi ini akan turut mendukung penguatan stabilitas sistem keuangan.

Bapak Presiden, hadirin sekalian, yang kami muliakan, 71.

Salah satu persoalan yang selama ini membelenggu perekonomian nasional untuk dapat bersaing di era globalisasi adalah fenomena ekonomi biaya tinggi, yang mempengaruhi efisiensi perekonomian, misalnya praktik pungutan liar, suap, korupsi, dan lemahnya layanan serta tata kelola birokrasi. Permasalahan itu sejatinya dapat diatasi salah satunya dengan penggunaan transaksi non tunai, yang memungkinkan keseluruhan transaksi tercatat secara elektronis dan lebih efisien dari sisi waktu, media, dan biaya bertransaksi.

72.

Sebagai otoritas sistem pembayaran, kami

akan memberikan

kontribusi terbaik untuk mendorong efisiensi perekonomian nasional melalui perluasan transaksi non tunai. Bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta industri sistem pembayaran, inisiatif pembayaran non tunai akan didorong melalui perluasan digital

payment. Oleh karena itu kami telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 lalu. 20

73.

Dalam kerangka inklusi keuangan, penggunaan digital payment dalam bentuk uang elektronik teregistrasi akan menjadi batu pijakan pertama untuk menghubungkan masyarakat unbanked dengan sistem keuangan formal. Hal itu menjadi kritikal untuk membuka akses

layanan

keuangan

formal

kepada

masyarakat

lapisan

terbawah, “people at the bottom of the pyramid.” 74.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengapresiasi dimulainya penggunaan

mekanisme

non-tunai

oleh

Pemerintah,

untuk

menyalurkan dana bantuan bersyarat kepada masyarakat di awal November 2014 lalu. Kebijakan ini merupakan terobosan besar dalam meningkatkan tatakelola dan efisiensi perekonomian, sekaligus merangkul masyarakat lapisan bawah agar terhubung dengan layanan keuangan formal. 75.

Ke

depan,

kami

akan

memfasilitasi

dan

menyempurnakan

infrastruktur dan instrumen non tunai, sehingga seluruh penyaluran bantuan Pemerintah juga dapat dilakukan secara non tunai. Kami juga akan memperluas akses keuangan bagi masyarakat lapisan bawah dengan memperbanyak agen layanan keuangan digital (LKD) ke

seluruh

pelosok

negeri.

Dengan

berbekal

perangkat

telekomunikasi bergerak (mobile), masyarakat unbanked akan dengan mudah dan aman terhubung dengan layanan keuangan formal. 76.

Dalam sepuluh tahun kedepan pengembangan dan perluasan LKD ditargetkan akan meningkatkan jumlah anggota masyarakat, yang terhubung dengan bank hingga dua kali lipat, dari kondisi saat ini yang hanya menjangkau 20% penduduk dewasa. Kami meyakini bahwa dengan perluasan agen LKD dan sinergi dengan program bantuan

Pemerintah,

rekening

uang

elektronik

teregistrasi

ditargetkan akan naik hingga empat kali lipat dari saat ini. 21

77.

Untuk modernisasi sistem pembayaran, kami akan melakukan reformasi pada tiga area yaitu; perluasan elektronifikasi pembayaran, pembangunan infrastruktur sistem pembayaran, serta penguatan pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran.

78.

Perluasan elektronifikasi pembayaran akan terus dilakukan untuk memfasilitasi digital payment antar individu, antar entitas bisnis, pembayaran

bantuan

Pemerintah

kepada

masyarakat,

dan

pembayaran untuk penerimaan Pemerintah. Guna menunjang hal tersebut,

seluruh

pelaku

industri

pembayaran

nasional

akan

diwajibkan untuk berkolaborasi dan mengembangkan interkoneksi agar jangkauan layanan meluas hingga ke seluruh pelosok negeri. 79.

Untuk mewujudkannya, dukungan infrastruktur pembayaran yang terintegrasi

juga

akan

dikembangkan,

antara

lain

melalui

pembangunan gerbang pembayaran nasional. Hal ini diawali dengan pembentukan switching kartu kredit nasional dan dilanjutkan dengan pengembangan sistem yang efisien untuk pembayaran berbagai tagihan rutin. Kami juga akan memperkuat fungsi pengawasan sistem pembayaran dengan menerapkan pengawasan berbasis risiko sebagai pelengkap macro surveillance yang dilaksanakan selama ini. 80.

Dalam pengelolaan uang tunai, kami tetap berkomitmen untuk menyediakan Uang Rupiah yang berkualitas tinggi untuk seluruh denominasi di seluruh pelosok negeri, dengan membangun sistem pengelolaan uang yang efektif dan efisien. Untuk itu, kami akan mengembangkan sentralisasi jaringan distribusi kas (cash distribution

network), serta meningkatkan efisiensi rantai kegiatan percetakan dan pengedaran uang.

22

Bapak Presiden, dan hadirin sekalian yang berbahagia, 81.

Kedepan, pelaksanaan ketiga mandat utama Bank Indonesia akan kami perkuat melalui koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga, baik dalam

pendalaman

pasar

keuangan,

inklusi

keuangan,

pengembangan elektronifikasi, koordinasi pengendalian inflasi dan pengembangan perekonomian daerah. 82.

Dalam waktu dekat, kami akan memperluas jaringan kantor Bank Indonesia di daerah, dari sebelumnya 30 provinsi menjadi 34 provinsi. Kantor perwakilan baru akan dibuka di empat provinsi yaitu Bangka-Belitung, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Kami ingin menjadikan kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah sebagai “mitra strategis” bagi Pemerintah Daerah.

83.

Akhirnya, untuk mewujudkan seluruh program-program yang telah kami sampaikan, dibutuhkan SDM profesional yang berkualitas dan berkelas dunia. Untuk itu, kami akan memperkuat pengelolaan SDM dan pengembangan talenta termasuk dengan pembangunan “BI Academy” sebagai pusat pengembangan profesionalitas pegawai, melalui kerjasama dengan institusi riset dan pendidikan terbaik di dunia. BI Academy juga ditujukan untuk menjadi yang terdepan dalam membangun diskursus kebijakan di bidang ekonomi.

84.

Demikian yang dapat kami sampaikan terkait arah kebijakan Bank Indonesia kedepan. Selanjutnya ijinkanlah kami menyampaikan outlook perekonomian Indonesia 2015.

Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami muliakan, 85.

Luasnya cakupan tantangan, tidak serta merta berarti bahwa prospek pencapaian perekonomian kita saat ini gairahnya akan meredup. Kami

berpandangan

bahwa

optimisme

tentang

perekonomian 23

kedepan tetap tinggi. Bagi kami alasan yang terpenting atas optimisme

ini

adalah

bahwa

demokrasi

kita

sudah

semakin

terkonsolidasi. Kami juga meyakini sistem Pemerintahan dan berbagai

perangkat

birokrasi

akan

semakin

efektif

dalam

menjalankan tugasnya. Dalam satu bulan pertama ini, Kabinet Kerja telah memperlihatkan kecepatan yang sangat mengesankan, dalam merespon berbagai tantangan struktural perekonomian. 86.

Dengan optimisme tersebut kami memprakirakan bahwa

ekonomi

Indonesia dapat tumbuh 5.1-5.5% di 2014 dan 5.4 – 5.8 % di 2015, dengan defisit neraca transaksi berjalan yang membaik. Dengan prognosa tersebut diperkirakan kurs nilai tukar secara riil akan cukup stabil. Sementara itu, sejalan dengan ekspansi perekonomian yang lebih berimbang, pertumbuhan kredit diperkirakan dapat mencapai 15-17% di 2015 dan dana pihak ketiga sebesar 14-16%. 87.

Untuk memastikan bahwa berbagai program reformasi struktural penopang pertumbuhan ekonomi dapat diimplementasikan, kami konsisten

mengupayakan

agar

laju

inflasi

dan

ekspektasinya

terjangkar pada kisaran sasaran jangka menengah sebesar 4±1%.

Bapak Presiden, hadirin sekalian, yang berbahagia, 88.

Bersama catatan akhir tadi, kami ingin menutup pemaparan malam ini. Besar harapan kami bahwa apa yang telah disampaikan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kerja besar kita semua, mengawal Indonesia bertransisi ke negara maju.

89.

Berada dalam kapal yang sama, kami adalah teman seperjalanan. Bank Indonesia, sebagai otoritas kebijakan moneter, otoritas kebijakan makroprudensial, otoritas kebijakan sistem pembayaran, serta otoritas pasar uang dan valuta asing, akan memastikan bahwa 24

ditengah besarnya hantaman gelombang, kencangnya angin haluan, dan gelapnya badai di musim pancaroba, Bangsa Indonesia, tetap dapat melihat cahaya di cakrawala dan terus maju kedepan. 90.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan YME senantiasa melindungi, meridhoi dan meringankan langkah kita. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agus D.W. Martowardojo Gubernur Bank Indonesia

25