Struktural

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. GKPB, Jabatan Gerejawi & Jabatan Organisasi/Struktural

Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali (kemudian disingkat GKPB) berdiri pada tahun 1948.1 Dalam tata gerejanya, GKPB mengakui lima jabatan gerejawi yaitu: penatua, penginjil, diaken, pendeta dan bishop.2 Jabatan-jabatan ini diberikan kepada warga jemaat

W D

melalui peneguhan/penahbisan dalam kebaktian khusus.3 Untuk menjadi pendeta, seseorang harus menjalani masa vikariat sekurang-kurangnya dua tahun. Sedangkan untuk menjadi bishop, seorang pendeta4 harus mendapat suara terbanyak dalam sidang pemilihan anggota sinode sebagai Ketua Majelis Sinode Harian atau disebut Ketua Sinode GKPB. Ketua sinode

K U

secara otomatis menjadi bishop, dilantik oleh bishop sebelumnya (bishop emeritus).5 Dalam tata gereja dan peraturan-peraturan GKPB lainnya, tidak mengatur soal jenis kelamin bagi jabatan-jabatan gerejawi. Namun melihat ditahbiskannya perempuan dan laki-laki ke dalam jabatan pendeta, secara tersirat/implisit GKPB menerima perempuan6 dan laki-laki untuk memangku jabatan tersebut (dan secara otomatis menjadi ketua Majelis Jemaat).7

1

@

I Nengah Ripa, dkk, Dinamika GKPB Dalam Perjalanan Sejarah, (Bali: MS GKPB, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), h. 266. Pada tahun 1948, GKPB melaksanakan sidang sinode yang pertama di Blimbingsari, Jembrana, Bali Barat, setelah melepaskan diri dari GKJW. Hal utama dalam sidang tersebut adalah mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan melengkapi Badan Pekerja Sinode yang diketuai oleh pdt. Made Rungu sebagai ketua sinode pertama. 2 GKPB Tata Gereja, Bab XIII, Pasal 80, 81, 82, Penatua, Penginjil, Diaken, Pendeta, Bishop, 2006, h. 12,13. Tugas Utama jabatan-jabatan Gerejawi adalah mengupayakan terselenggaranya tugas Persekutuan, tugas Pemberitaan Injil, tugas Pelayanan Kasih, Pelayanan Firman, Sakramen, Pastoral bagi jemaat dan tugas Pastoral dari bishop kepada para pendeta dan jemaat-jemaat. 3 GKPB, Tata Gereja, Bagian C, Bab XIII, Pasal 78, Jabatan Gerejawi, 2006, h.12. 4 Calon pendeta/vikaris dan pendeta dapat diterima di GKPB apabila telah menamatkan studi teologi, lihat Tata Gereja, Bab XIII, Pasal 77, Vikaris dan Jabatan Gerejawi, 2006, h. 11. Sekolah teologi yang seasas dan diakui GKPB yaitu: STT Jakarata, UKDW Yogyakarta, UKSW Salatiga, STT INTIM Makassar, dll. lihat Keputusan dalam Peraturanperaturan Kepegawaian GKPB. 5 GKPB, Tata Gereja, Bagian C, Bab XIII, Pasal 84, Jabatan Gerejawi, ayat 2, 3, 2006, h. 12. 6 Istilah yang dipakai dalam penulisan ini ialah perempuan bukan wanita. Istilah perempuan digunakan oleh kaum feminsi di Indonesia yang diambil dari kata Melayu dengan arti “empu”, ibu dan “puan” bentuk feminin dari tuan. Lihat, Marie Claire Barth Frommel, Hati Allah bagaikan Hati seorang Ibu, Pengantar Teologi Feminis, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), h. 9. 7 Ulrich Beyer, Bali-Fajar Pagi Dunia, Injil dan Gereja di pulau Bali, (Denpasar: GKPB, Malang: YPPII, 2001), h. 146. Beyer adalah mantan ketua sinode salah satu gereja mitra GKPB di Jerman. Karena kemitraan dengan GKPB, Beyer sering ke Bali sehingga cukup paham tentang GKPB.

1

Selain jabatan gerejawi, GKPB memberikan jabatan organisasi atau struktural pada lembaga-lembaga sinode, yakni: Majelis Sinode (MS8) atau Majelis Sinode Harian (MSH9), Majelis Pertimbangan (MP10), dan Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP11). Kemudian MS12 memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pada Departemen-departemen, Lembaga

8

GKPB, Tata Gereja, Bagian D, Bab XVI, Syarat-syarat MSH, Pasal 105, Ayat 1-14, 2006, h. 19-20. Syarat Ketua Sinode/MSH ialah: 1). Seorang pendeta yang menjadi panutan dalam hidup bergereja. 2). Sehat jasmani rahani dan mental. 3). Berstatus pegawai tetap GKPB, atau pegawai GKPB yang sudah memasuki masa pensiunan dengan umur setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun. 4). Mempunyai masa pengabdian di lingkungan GKPB sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. 5). Pernah melayani jemaat GKPB sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. Syarat Sekum ialah: 1). Seorang pendeta yang menjadi panutan dalam hidup bergereja. 2). Sehat jasmani rohani dan mental. 3). Berstatus pegawai tetap GKPB. 4). Mempunyai masa pengabdian di lingkungan GKPB sekurang-kurangnya 12 (dua belas ) tahun. 5). Pernah melayani jemaat GKPB sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. Syarat Bendara dari seorang pendeta ialah: 1). Menjadi panutan dalam hidup bergereja. 2). Berstatus pegawai tetap GKPB. 3). Sehat jasmani rohani dan mental. 4). Mempunyai masa pengabdian di lingkungan GKPB sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun. Syarat Bendahara bukan pendeta ialah: 1). Warga GKPB. 2). Menjadi panutan dalam hidup bergereja. 3). Sehat jasmani rohani dan mental. 4). Pernah menjadi Majelis jemaat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. 5). Mempunyai kemampuan di bidang perbendaharaan. 6). Umur setinggi-tingginya 60 tahun. 7). Harus mendapat rekomendasi dari instansi tempat mereka bekerja. 9 GKPB, Tata Gereja, Bagian D, Bab XVI, Tugas dan wewenang MSH, Pasal 105, Ayat 1-11, 2006, h. 19. Tugas dan wewenang MSH ialah: 1). Mewakili GKPB baik di luar maupun di dalam pengadilan. 2). Melaksanakan Garis-Garis Besar Pelayanan GKPB. 3). Mengundang, menyelenggarakan sidang, dan menandatangani keputusankeputusan MS. 4). Menyampaikan hasil peninjauan Tata Gereja kepada MS. 5). Mengajukan rancangan peraturanperaturan/ketentuan-ketentuan kepada MS untuk disahkan. 6). Mengusulkan perubahan dan pencabutan peraturanperaturan di lingkungan GKPB kepada MS dalam sidang MSL. 7). Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, pemensiunan dan pendesiplinan pejabat-pejabat/pegawai-pegawai GKPB sesuai dengan peraturan kepegawaian GKPB kepada MS dalam sidang MSL. 8). Melaksanakan pelantikan, pemindahan, pendisiplinan, dan pemberhentian pejabat-pejabat gerejawi sesuai dengan keputusan MS dalam sidang MSL. 9). Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja GKPB kepada MS. 10). Mengajukan rancangan Garis-Garis Besar Pelayanan GKPB kepada MS. 11). Mengundang dan menyelenggarakan sidang serta menandatangani keputusan-keputusan MS dalam sidang MSL. 10 GKPB, Tata Gereja, Bagian D, Bab XVI, Tugas dan wewenang MP, Pasal 105, Ayat 1-14, 2006, h. 21. Tugas dan Wewenang MP ialah: 1). Memberikan pertimbangan/nasehat, baik berdasarkan permintaan maupun tidak, kepada MS, termasuk MSH, dan BPP. 2). Memberikan pertimbangan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam MS, MSH, dan BPP. 3). Semua pertimbangan MP itu bersifat konsultatif, artinya, tidak mengingat yang diberikan pertimbangan. 4). Semua kegiatan MP dibiayai melalui angaran yang disusun oleh MSH. 11 GKPB, Tata Gereja, Bagian D, Bab XVI, Tugas dan wewenang BPP, Pasal 105, Ayat 1-14, 2006, h. 22. Tugas dan Wewenang BPP ialah: 1). Mengadakan pembinaan terhadap para pengelola perbendaharaan GKPB secara kesinambungan. 2). Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap perbendaharaan GKPB. 3). Menyampaikan hasil pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan dalam sidang MSL dan sinode. 4). Mengusulkan penggunaan jasa angkutan publik kepada MS, bila dipandang perlu. 5). Mengusulkan pengangkatan tenaga penuh waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya kepada MS dalam sidang MSL. 6). Semua kegiatan BPP dilayani melalui anggaran yang disusun oleh MSH. 12 GKPB, Tata Gereja, Bagian D, Bab XVI, Wewenang MS, Pasal 99, Ayat 1-14, 2006, h. 17-18. Wewenang MS yaitu: 1). Menetapkan pelaksanaan Garis-Garis Besar Pelayanan GKPB. 2). Menetapkan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan Belanjanya sesuai Garis-Garis Besar Pelayanan GKPB. 3). Menetapkan penyelenggaraan sinode. 4). Mengajukan hasil peninjauan Tata Gereja kepada sinode. 5). Menetapkan peraturanperaturan/ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Tata Gereja. 6). Menetapkan tentang tidak berlakunya lagi peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan. 7). Menetapkan pengangkatan, pemberhentian/pemensiunan, pemindahan, dan pendesiplinan pejabat dan pegawai GKPB. 8). Menetapkan penahbisan, pelantikan, dan pemberhentian pejabat-pejabat gerejawi. 9). Memberikan pertanggungjawaban atas segala tugasnya kepada sinode. 10). Mengajukan rancangan GarisGaris Besar Pelayanan Gereja kepada sinode. 11). Menjalankan dan mengembangkan penyelenggaraan, pengorganisasian Gereja yang sesuai dengan bentuk kelembagaan dan struktur GKPB. 12). Memberdayakan dan menggali sumber daya-sumber daya Gereja dan mengelola harta milik Gereja sesuai dengan peraturan dan ketentuan GKPB. 13). Membina, menjaga, dan mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian GKPB. 14).

W D

K U

@

2

Perguruan Tinggi Kristen, Badan Usaha Milik Gereja, dan Yayasan-yayasan, serta Lembaga Kategorial.13 Sedangkan untuk Kepengurusan Pelayanan Wilayah, dipilih oleh semua mejelis jemaat yang ada di wilayah tersebut. Ketua Wilayah, secara otomatis menjadi Anggota MS.14 Semua jabatan organisasi di atas disebut sebagai Majelis Sinode Lengkap (kemudian disingkat MSL). Jabatan MSL oleh penulis disebut dengan “jabatan strategis” dalam penulisan ini.

1.2. Jabatan Strategis Sinode GKPB

Istilah jabatan strategis tidak disebutkan dalam tata gereja maupun peraturan-

W D

peraturan GKPB lainnya. Istilah ini digunakan oleh penulis untuk menunjukan posisi pengambil keputusan15, dan kebijakan kepemimpinan di tingkat sinode GKPB”. MSL disebut jabatan strategis, hal itu dapat dilihat pada tugas dan wewenangnya di dalam tata gereja yang menunjukan bahwa posisi atau jabatan tersebut sangat menentukan ‘langkah’ GKPB seperti yang ditegaskan oleh Ulrich Beyer, “walaupun GKPB menganut struktur

K U

presbiterial-sinodal, namun posisi dan peran MSL sangat menentukan kebijakan dalam perjalanan bersinode di Bali.”16 Hal ini terlihat jelas dalam sidang lembaga-lembaga sinode.17 Sebagai seorang pendeta di GKPB, penulis memiliki beberapa pengalaman di mana hasil keputusan sidang sinode kemudian berubah dengan alasan tertentu setelah dibahas ulang dalam sidang MSL, sehingga menimbulkan protes dari jemaat-jemaat.18

@

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-Garis Besar Pelayanan GKPB, program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB), Tata Gereja, dan peraturan dan ketentuan Tata Gereja. 13 Buku Direktorat, Periode 2008-2012, Edisi Kelima (Revisi), Bali: Deplitdakom, (Percetaka GKPB, 2009), h. 1-32. 14 Kesimpulan: semua jabatan organisasi maupun jabatan gerejawi, kecuali pendeta memakai sistem pemilihan dengan suara terbanyak, artinya semua jabatan organisasi/struktural di GKPB pasti dikompetisikan. 15 Menurut Eddy Gibbs, kepemimpinan adalah bagaimana para pemimpin menghadapi berbagai tantangan baru dan karena itu harus membuat keputusan-keputusan. Eddy Gibbs, Pemimpin Gereja Masa Mendatang, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), h. 1-9. 16 Ulrich Beyer, Bali-Fajar Pagi Dunia, Injil dan Gereja di pulau Bali, h. 146. 17 GKPB, Tata Gereja, Bagian D, Bab XVI, Sidang Lembaga-lembaga Sinode, Pasal 105, Ayat 1-14, 2006, h. 23. Sidang lembaga-lembaga Sinode ialah: 1). Sidang Majelis Sinode (MS)/Majelis Sinode Harian (MSH), Majelis Pertimbangan (MP) dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan (BPP) disebut sidang Majelis Sinode Lengkap. 2). Dalam sidang Majelis Sinode Lengkap, dilakukan koordinasi, evaluasi dan pengambilan keputusan. 3). Sidang Majelis Sinode Lengkap dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atas undangan MSH. 4). Sidang itu sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah seorang anggota MS. 5). Rapat MSH bersama staf sekurangkurangnya sekali 1 (satu) bulan. 6). Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 75 tata gereja ini. 18 Salah satu keputusan Sinode ke 43 bulan Juni 2012 adalah, GKPB harus mengelola hotel Dhyana Pura secara mandiri, namun kemudian sidang MSL memutuskan untuk mengontrak hotel tersebut kepada pihak lain, mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada puluhan anggota jemaat yang bekerja di Hotel tersebut. Hal ini menimbulkan polemik di GKPB, beberapa gereja memohon untuk diadakan sidang istimewa namun hal tersebut tidak terwujud. Walapun demikian harus diakui bahwa perubuhan keputusan sidang sinode tersebut adalah sebuah kebijakan MSL dalam merespon persoalan tanah hotel tersebut yang masih diperkarakan hak kepemilikannya di pengadilan,

3

Protes tersebut dilakukan karena MSL dianggap otoriter dalam pengambilan keputusan, misalnya mengenai kasus hotel Dhyana Pura (hotel milik GKPB) yang masih menjadi persoalan sampai saat ini di GKPB. Walaupun demikian harus diakui bahwa banyak keputusan dan kebijakan MSL yang cukup efektif dalam dinamika pelayanan ber-GKPB baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Sama seperti jabatan gerejawi, jabatan organisasi/struktural atau jabatan strategis memberi tempat kepada perempuan dan laki-laki, dari kalangan pendeta maupun non pendeta. Selanjutnya, penulis menggambarkan dinamika perempuan pendeta dan data para pendeta serta calon pendeta dalam hubungan dengan jabatan strategis dimaksud.

W D

1.3. Perempuan Pendeta, Data Pendeta & Calon Pendeta/Vikaris GKPB

Setelah 16 tahun berdirinya sinode GKPB, barulah ada penahbisan perempuan pendeta19 tepatnya tahun 1964 yakni ibu Siluh Ketut Nyeneng dan ibu Siluh Rai Nestari bersama lima orang laki-laki. Jumlah pendeta sudah mencapai dua puluh tiga orang. Adapun

K U

perempuan GKPB yang Sekolah Teologi (sering disebut sekolah pendeta) sangat sedikit bahkan hampir tidak ada. Sampai dengan tahun 1985 atau 21 tahun kemudian baru ada tambahan satu orang perempuan pendeta. Total perempuan pendeta saat itu tiga orang dari lima puluh sembilan orang pendeta aktif maupun yang pensiun/emeritus.20 Kalau dipresentase; 5% perempuan dan 95% laki-laki.

@

Data selanjutnya, pendeta aktif GKPB sampai pertengahan tahun 2013 berjumlah lima puluh dua orang, laki-laki tiga puluh delapan dan perempuan empat belas orang. Peningkatan jumlah perempuan pendeta terlihat pada jumlah vikaris perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Vikaris yang diterima di akhir tahun 2012 berjumlah sebelas orang, enam diantaranya perempuan, lima laki-laki. Di tahun 2010 dan 2012, GKPB menahbiskan sebelas orang vikaris ke dalam jabatan pendeta, tiga laki-laki dan delapan perempuan.21 Total pendeta aktif dan vikaris sampai dengan awal tahun 2013 berjumlah enam puluh tiga

sehingga keputusan ini cukup positif karena dari sisi bisnis GKPB sangat diuntungkan dengan jumlah kontrakan yang lebih besar ketimbang dikelolah sendiri. 19 Perempuan pendeta yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah perempuan yang berjabatan sebagai seorang pendeta di GKPB. Pengalamannya sebagai seorang perempuan dan sekaligus sebagai seorang pendeta menjadi aspek penting dalam kajian ini. Pengalaman perempuan yang dipahami di sini ialah pengalaman yang muncul pada saat perempuan menyadari pengalaman menyesatkan dan pengasingan yang dipaksakan kepada mereka oleh kebudayaan yang didominasi oleh laki-laki, Lihat Rosemary R. Ruether, ‘Penafsiran Feminis-Suatu Metode Korelasi’, dalam (editor). Letty M. Russel, Perempuan dan Tafsir Kitab Suci, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 123. 20 Deplitdakom, GKPB, Profil Pendeta dan Vikaris, (Bali: Percetakan GKPB, 2012), h 6-31. 21 Ibid, h. 26-56.

4

orang; dua puluh perempuan atau 32% dan empat puluh tiga laki-laki atau 68%. Kemudian di awal bulan Maret 2014, jumlah vikaris sebelas orang, laki-laki empat orang, perempuan tujuh orang. Jumlah pendeta aktif lima puluh tiga orang, laki-laki empat puluh orang, perempuan tiga belas orang. Dengan demikian, total pendeta aktif dan calon pendeta/vikaris GKPB per Maret 2014 adalah enam puluh empat orang, laki-laki empat puluh empat, sedangkan perempuan berjumlah dua puluh orang (atau laki-laki 68%, perempuan 32%).22 Data di atas menunjukkan peningkatan jumlah perempuan pendeta yang signifikan. Mungkin saja realita tersebut merupakan aplikasi dari keputusan Sidang Raya PGI23, atau hasil dari upaya-upaya yang dilakukan GKPB, atau ada hal-hal pendukung lainnya. Namun demikian harus diakui bahwa secara kuantitatif belum menunjukkan keseimbangan (jika

W D

melihat data jumlah anggota jemaat GKPB sampai dengan pertengahan tahun 2014, menurut Made Kertiyana, kepala bidang administrasi dan kepegawaian GKPB, di mana anggota GKPB perempuan lebih banyak dari laki-laki, yaitu 6561 berbanding 6253). Penulis melihat hal ini menjadi menarik untuk diteliti. Selanjutnya, penulis memperlihatkan data para pemimpin, posisi perempuan pendeta pada jabatan strategis sinode GKPB dalam beberapa

K U

periode pelayanan GKPB.

1.4. Data Para Pemimpin, Posisi Perempuan Pendeta Di Jabatan Strategis Sinode GKPB

Data yang dicatat dalam buku Profil Pendeta dan Vikaris GKPB sampai tahun 2012

@

sebagai berikut: jabatan Ketua Sinode dari periode pertama tahun 1948-1952 sampai dengan periode tahun 2012-2016, berjumlah sembilan orang, semuanya laki-laki. Jabatan Sekretaris Umum dan Bendahara (bendahara dari kalangan pendeta maupun non pendeta) semuanya laki-laki. Anggota MSL periode 2008-2012, berjumlah tiga puluh dua orang24; laki-laki dua puluh sembilan dan hanya tiga orang perempuan (dua orang non pendeta dan satu orang pendeta), sehingga hanya ada satu perempuan pendeta yang menduduki jabatan strategis saat itu, sama seperti periode-periode sebelumnya. Pada periode terakhir, 2012-2016, dari tiga puluh satu anggota MSL (ada pengurangan satu departemen), hanya satu perempuan, non 22

Data yang penulis terima dari Kepala Administrasi Umum dan Kepegawaian kantor Sinode GKPB, Made Kertiyana, tertanggal 5 Maret 2014. 23 Seperti Sidang Raya PGI di Surabaya pada bulan Oktober tahun 1989 telah disarankan 30% jabatan-jabatan gerejawi harus diduduki oleh perempuan. Lihat, Anne Hommes, Perubahan peran pria & wanita dalam gereja & masyarakat, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, Yogyakarta: Kanisius, 1992), h.124. 24

Data Anggota MSL: MSH 3 orang (semuanya laki-laki), MS 8 orang (hanya 1 perempuan non pendeta), MP orang (semua laki-laki), BPP 3 orang (1 perempuan non pendeta), Utusan atau Ketua Wilayah 8 orang (1 perempuan pendeta), dan Staf MSH atau Kepala Departemen/Lembaga 7 orang (semua laki-laki).

5

pendeta yang terpilih. Data ini menegaskan bahwa pada periode 2012-2016 tidak ada satupun perempuan pendeta yang menduduki jabatan strategis sinode GKPB. Kenyataan ini dikomentari oleh beberapa perempuan pendeta GKPB, salah satunya ibu pendeta Triasih Widhyati (biasa dipanggil ibu Wid). Menurut ibu Wid, “kenyataan di atas disebabkan gereja-gereja di GKPB yang diwakili oleh majelis jemaat/presbiter, mengusulkan sedikit sekali nama perempuan pendeta sebagai bakal calon anggota MSL kepada panitia verifikasi untuk kemudian dipilih oleh peserta sidang sinode.25 Buktinya hanya ada satu perempuan pendeta yang diusulkan oleh beberapa gereja sebagai calon sekretaris umum yakni saya sendiri (ibu Wid 26), dan ‘bersaing’ dengan lima orang pendeta laki-laki”, demikian tutur beliau.27 Pendeta Wid

W D

hanya mendapat 29 suara dari 202 surat suara sebagai posisi ke-dua, sedangkan suara terbanyak menjadi milik pendeta laki-laki dengan 107 suara.28 Komentar ini senada dengan pengalaman penulis, pada saat rapat dengan majelis jemaat di salah satu jemaat GKPB untuk mengirimkan bakal calon anggota MSL pada bulan Mei 2008. Ketika penulis (dalam kapasitas sebagai pendeta, ketua majelis jemaat) mengusulkan salah satu nama perempuan

K U

pendeta, respon dari seorang majelis laki-laki sangat mengagetkan. Majelis tersebut mengatakan:“mengapa perempuan pendeta yang dicalonkan? Selama ini tidak pernah perempuan menjadi anggota MSL, apalagi jabatan ketua, itu tidak biasa”.29 Berdasarkan komentar yang disampaikan oleh pendeta Wid serta pengalaman penulis, dapatlah disimpulkan bahwa GKPB dalam hal ini para mejelis jemaat/presbiter

@

belum bisa mempercayakan posisi jabatan strategis sinode kepada perempuan pendeta karena selama ini, dalam sejarah perjalanan sinode gereja, hal itu tidak/belum terjadi. Tentunya ada alasan-alasan di balik itu. Namun kondisi ini bisa dinalisa bahwa jabatan yang diterima tanpa sebuah kompetisi atau pemilihan/suara sangat mungkin bagi perempuan, buktinya jabatan pendeta (satu-satunya jabatan gerejawi yang tidak dipilih) cukup banyak diemban oleh perempuan, dan cenderung meningkat tahun-tahun terakhir ini di GKPB.

25

Panitia verifikasi dibentuk oleh MSH yang bertugas untuk menampung dan memverifikasi usulan bakal calon dari masing-masing jemaat. Lihat, Peraturan GKPB Nomor 08, Pasal 2, tertanggal 3 Agustus 2007, dalam PeraturanPeraturan GKPB, (Bali: Percetakan GKPB, 2007), h. 25. 26 Pdt. Ibu Wid adalah perempuan ke tiga yang ditahbiskan oleh GKPB pada tahun 1985. Karirnya, usia dan pengalaman menjabat di departemen dan lembaga GKPB sangat banyak. Beberapa kali ia ditugaskan oleh GKPB ke luar negeri, seperti gereja Baden di Jerman sebagai mitra GKPB selama 5 tahun, dari tahun 1992-1997. 27 Wawancara penulis dengan ibu pendeta Wid pada tanggal 11 Juli 2012, di Mengwi Bali, pukul 13.00 WITA. 28 MSH GKPB, Notulen Sinode ke-43 GKPB, 2012, h.72. 29 Konteks GKPB berbeda dengan beberapa gereja yang sudah dipimpin oleh perempuan atau gereja tertentu yang memberi kuota bagi perempuan. Misalnya Gereja Protestan Maluku, dalam tata gerejanya memberikan kuota 40% bagi perempuan, baik di tingkat Majelis Jemaat, Klasis bahkan Sinodal. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pendeta GPM yang sementara studi S-2 Teologi UKDW saat ini (Angkatan 2012).

6

Sedang jabatan MSL atau jabatan strategis sinode, menjadi sulit bagi perempuan karena dipilih. Analisa ini bisa keliru, namun sangat mungkin terjadi dalam tatanan budaya patriarkal di Bali di mana posisi pemimpin ada di tangan laki-laki. Sebelum penulis memaparkan hal itu lebih mendalam (dengan berbagai alasan-alasan lain yang terkait dengannya), terlebih dahulu menjelaskan tentang gaya kepemimpinan di jabatan strategis sinode GKPB berdasarkan pengamatan penulis. Paparan singkat ini bertujuan untuk melihat kekurangan-kekurangan sebagai sebuah realita yang sangat mungkin terjadi.

1.5. Gaya Kepemimpinan Pada Jabatan Strategis Sinode GKPB

W D

Sebagaimana penulis uraikan di awal, jabatan strategis di sinode memiliki wewenang yang cukup besar sebagaimana diatur dalam tata gereja. Jabatan yang secara tersirat diberikan kepada laki-laki maupun perempuan, namun faktanya didominasi oleh pendeta laki-laki. Dengan demikian, gaya kepemimpinan maskulin menjadi dominan. Hal itu telihat dari sifat otoriter (salah satu sifat maskulin) yang muncul dalam menanggapi beberapa

K U

persoalan di GKPB. Salah satu persoalan yang telah penulis kemukakan di atas ialah keputusan MSL merubah hasil sidang sinode ke-43 (Juli 2012) tentang pengelolaan hotel Dhyana Pura. Hal tersebut bukanlah wewenang MSL, sehingga menunjukkan gaya otoriter yang ditunjukan oleh kepemimpinan laki-laki. Sifat maskulin yang lain ialah agresif yang ditunjukan oleh laki-laki (khususnya para pendeta). Hal ini sangat terlihat ketika memasuki

@

masa pencalonan anggota MSL dimana pendeta laki-laki berusaha mencari dukungan suara/massa dengan berbagai cara dan hal itu tidak dilakukan oleh perempuan pendeta.30 Kedua hal ini paling tidak memperlihatkan sifat maskulin yang mempengaruhi gaya kepemimpinan laki-laki sebagai pihak yang dominan di jabatan strategis sinode GKPB sampai saat ini. Hal itu tentu berbeda dengan gaya kepemimpinan perempuan yang dipengaruhi oleh sifat feminin, yakni cenderung tidak otoriter, tidak ambisius, tidak dominan, tidak/kurang agresif, suka berjejaring, dan senang sharing/berbagi.31 Dengan demikian, di satu sisi, karena gaya maskulin menjadi dominan maka perempuan (pendeta) tidak senang/suka, sehingga sangat mungkin mereka menolak untuk dicalonkan. Di sisi lain, karena konteks seperti itu, justru perempuan merasa nyaman untuk dipimpin oleh laki-laki sehingga tidak akan ada upaya untuk bisa duduk di jabatan strategis, jabatan yang 30

Cara yang dilakukan oleh pendeta laki-laki tidak salah, apalagi dalam konteks sebuah kompetisi. Namun kenyataannya cara yang dipakai tersebut sering menimbulkan kelompok atau pengkotak-kotakan di lingkungan GKPB. 31 http://www-psikoterapis.com/?en-apakah-maskulin-dan-feminin-itu, (diakses tanggal 20 September 2014, pukul 07.30 WIB).

7

dikompetisikan itu. Itu artinya kepemimpinan pada jabatan strategis di sinode GKPB menjadi sesuatu yang sulit diraih oleh perempuan pendeta, berbeda dengan jabatan pendeta di jemaat-jemaat. Dari semua realita di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada satu sisi ada ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pendeta, namun sepertinya tidak atau belum untuk jabatan-jabatan strategis sinode GKPB. Mungkin pertanyaan yang muncul soal kualitas, jika indikatornya pada tingkat pendidikan32, sesungguhnya tidak jauh berbeda. Banyak perempuan pendeta GKPB yang telah mendapatkan

gelar S2 (master teologi,

sebanyak 5 orang) dan studi S3 (studi doktoral, 1 orang) tidak jauh berbeda dengan pendeta laki-laki. Kalau demikian, mungkinkah ada persoalan lain seperti budaya, agama atau persoalan gender33 atau sebab-sebab lain termasuk dari dalam diri perempuan pendeta itu

W D

sendiri (kurang percaya diri, tidak berani, dan lain-lain).

1.6. Persoalan Gender, Ajaran Agama & Budaya Patriarkal

K U

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Gender adalah bagaimana cara memandang, menilai dan menentukan sikap baik laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat dan kebudayaan. Menurut Mansour Fakih, perbedaan gender tidaklah menjadi masalah

sepanjang

tidak

@

melahirkan

ketidakadilan

(gender

inequalities)

namun

kenyataannya terjadi berbagai ketidakadilan baik kepada laki-laki terutama perempuan.34 Salah satu manifestasi dari ketidakadilan gender ialah stereotipe yang kemudian menstigmatisasi posisi perempuan (istri) oleh masyarakat sebagai ‘pelayan suami’, ‘pekerja domestik’. Pada akhirnya peraturan pemerintah, aturan keagamaan, budaya dikembangkan karena stereotipe ini. Kenyataan ini secara tidak sadar dijalankan oleh budaya patriarki, yakni ideologi kelelakian.35 Pertentangan terhadap pembagian peran perempuan dalam ruang publik (gereja maupun masyarakat) dan ruang domestik, pada dasarnya mengacu pada

32

Salah satu indikator tentang kualitas manusia adalah tingkat pendidikan yang diperolehnya. Kalau dulu banyak perempuan Indonesia yang buta huruf karena tidak diberi kesempatan untuk sekolah, maka wajar kalau mereka sulit mendapat kesempatan menjadi pemimpin. Tentu berbeda dengan kondisi saat ini. Namun masih ada anggapan bahwa, keterlibatan perempuan sering dipahami sebagai yang negatif, yaitu persaingan dengan laki-laki. Lihat Mely G. Tan, Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan?, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), h. xi, 19. 33 Menurut Banawiratma, salah satu indikator ketidakadilan gender adalah adanya dominasi dan subordinasi, adanya pembakuaan ciri gender. Lihat, J.B. Banawiratma, 10 Agenda Pastoral Transformatif, Menuju pemberdayaan Kaum Miskin, dengan Perspektif Adil Gender, HAM, dan Lingkunan Hidup, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 61. 34 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 8, 12. 35 Ibid, h. 13, 17, 74, 128, 149, 151.

8

ideologi gender yang berakar pada budaya patriarki.36 Beberapa teks dan tradisi gereja sering digunakan untuk mendukung pemapanan atau status quo budaya, termasuk misalnya tema-tema (dalam PB) yang berkata bahwa perempuan harus tutup mulut dalam gereja, bdn. I Kor 14; I Tim 2.37 Walaupun demikian ada teks dan penafsiran lain yang menunjukan kesetaraan laki-laki dan perempuan misalnya tafsiran Emanuel Gerrit Singgih terhadap Kejadian 2:18 yang menyimpulkan bahwa perempuan diciptakan oleh Allah untuk menjadi yang setara dengan laki-laki.38 Kemudian, dalam masyarakat patriarki, laki-laki sering berkuasa atas semua anggota masyarakat yang lain (perempuan) dan mempertahankan kuasa sebagai milik yang ”sah”. 39 Pandangan androsentris (andros=laki-laki dan sentris=berhubungan dengan inti) kemudian menentukan budaya, yakni segala peristiwa dilihat dari sudut pandang laki-laki.40 Menurut

W D

Luh Debora Murthy (salah satu Sekretaris Bidang yang mengurusi soal Perlindungan Perempuan dan Anak di GKPB) hal ini menjadi sumber ketidakadilan bagi perempuan di Bali seperti diskriminasi di dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat, pemerintah dan peradilan bahkan di tempat ibadah yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi kaum

K U

perempuan karena dinilai tidak sanggup dalam hal memimpin.41 Walaupun demikian, perempuan Bali (khususnya dalam masyarakat Hindu) telah memerankan peran yang sangat penting seperti dalam ranah keagamaan sebagai seorang rohaniawati yang dikenal dengan istilah pedande istri42 dan pada jabatan-jabatan kepemerintahan.43

Berdasarkan pengamatan, pengalaman penulis di Bali dan di GKPB, perempuan Bali

@

sudah mampu meraih posisi-posisi kepemimpinan. Hal itu terlihat di kantor-kantor pemerintahan, swasta, dunia pendidikan, perusahaan-perusahaan khususnya di bidang pariwisata yang banyak di Bali. Namun untuk di lingkup pemerintahan Adat, perempuan 36

Margaretha M. Ririmasse, Perempuan, Kekerasan dan Perdamaian-Sebuah refleksi telogis feminis, (Jakarta: Yakoma-PGI, PERSETIA, Departemen Perempuan dan Anak, Mission 21, 2009), h. 23. 37 Katherina Doob Sakenfeld, “Beberapa Pendekatan Feminis Terhadap Kitab Suci”, dalam Letty M. Russel (editor) Perempuan dan Tafsir Kitab Suci, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), h. 53. 38 Emanuel Gerrit Singgih, Dari Eden ke Babel, Sebuah Tafsir Kejadian 1-11, (Jogyakarta: Kanisius, 2011), h. 93. 39 Menurut Julia Cleves Mosse, patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat dan pemerintah, baik sebagai militer, pendidik, pemimpin industry, bisnismen, dan pemimpinpemimpin agama. Lihat, Julia Cleves Mosse, Gender & Pembangunan, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Centre dan Pustaka Pelajar, 1996), h. 65. 40 Marie Claire Barth Frommel, Hati Allah bagaikan Hati seorang Ibu, Pengantar Teologi Feminis, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), h. 8-9. 41 Luh Debora Murthy, “GKPB dalam Gender dan Kekerasan di Bali”, dalam K. Suyaga Ayub, Gereja Yang Hidup, kumpulan refleksi hamba-hamba Tuhan, (Bali: Percetakan GKPB, 2004), h. 196. 42 Ketut Wiana, Tjok Raka Krisna, Kade Sindhu, Acara III, (Jakarta: Mayasari, 1985), h. 34. 43 Salah satu bukti ialah Bupati kabupaten Tabanan-Bali saat ini adalah seorang perempuan, selain itu dalam kepengurusan PHDI (Parisade Hindu Dharma Indonesia) Bali saat ini bahwa perempuan telah menduduki jabatanjabatan tinggi, hasil wawancara dengan pendeta Triasih Widhyati (ibu Wid), tanggal 11 Juli 2013, di Mengwi, Bali pukul 14.00-15.00.

9

tidak diberikan kesempatan untuk memimpin. Hal serupa terlihat di bidang keagamaan, yang pada umumnya diemban oleh kaum laki-laki. Pengaruh budaya patriarkal sangat kuat mempengaruhi hal tersebut, pemimpin dominan laki-laki, kemudian menjadi sesuatu yang membudaya, sehingga perempuan merasa nyaman, menjadi pasif, tidak merasa penting/perlu untuk menduduki kursi kepemimpinan yang sangat mungkin diraihnya. Menurut penulis hal itu menjadi salah satu kendala dari dalam diri perempuan di Bali, termasuk di dalam Gereja/GKPB. Penulis memiliki beberapa pengalaman di jemaat, di mana ketika ada pencalonan majelis jemaat, atau panitia tertentu, banyak perempuan yang menolak diri kemudian mempercayakan kesempatan itu kepada laki-laki dalam hal ini suami atau saudara laki-laki mereka. Kondisi ini menurut penulis menjadi kompleks bagi

W D

kepemimpinan perempuan di jabatan strategis sinode walaupun kemajuan dari sisi kuantitas perempuan pendeta sedang terjadi saat ini di GKPB.

Paparan singkat di atas menunjukkan bahwa pada umumnya kaum perempuan, (termasuk di Bali/GKPB) khususnya di ranah keagamaan, sangat ditentukan oleh budaya dan agama (teologi dan penafsiran atas Kitab Suci). Budaya patriarki yang dianut

K U

masyarakat Bali, dan beberapa teologi gereja/GKPB serta interpretasi jemaat atas beberapa teks Kitab Suci yang patriarki, mengakibatkan posisi dan peran perempuan menjadi tidak setara dengan laki-laki. Kepemimpinan, khususnya pada jabatan strategis sinode menjadi dominan laki-laki dengan gaya maskulin. Hal ini tentu melahirkan ketidakadilan gender di dalam gereja sebagaimana yang ditegaskan oleh Singgih. Menurut Singgih, ketidakadilan

@

gender menjadi salah satu konteks di Indonesia, termasuk di dalam gereja.44 Menyadari konteks tersebut, muncul berbagai upaya yang dilakukan oleh gereja, salah satunya oleh aliran feminis termasuk para teolog feminis, dan oleh GKPB.

1.7. Kesetaran Gender; Gerakan Feminis, Teologi Feminis, & Upaya GKPB Menurut Maria Josephine Mantik45 (dosen dan ketua program studi, fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia) dalam bukunya Mengapa perempuan 44

Emanuel Gerrit Singgih, Mengantisipasi Masa Depan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), h. 58. Istilah ‘konteks’ yang diapakai oleh Singgih memiliki konotasi ‘masalah’. Karena itu hal yang penting dan yang pertama adalah ‘sadar akan konteks’ tersebut. Sadar bahwa ada terjadi kediakadilan gender di sekitar kita. 45 Maria Josephine Mantik menulis disertasi dengan judul Kepemimpinan Perempuan Pendeta (Studi Eksplanatori dan Konfirmatori di GPIB pada Musyawarah Pelayanan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta). Saat ini ia aktif sebagai dosen tetap dan ketua program studi Indonesia, fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Menjadi pengajar di Universitas Pelita Harapan, Harvest International Theological Seminary, Program Pascasarjana dan Tim pengajar Applied Approach (AA) Universitas Kristen Papua. Lihat Maria J. Mantik, Mengapa perempuan dipersulit menjadi pemimpin?, (Jakarta: Grasindo, 2012), h. 193-194.

10

dipersulit menjadi pemimpin? mengatakan bahwa masalah kesetaran dan keadilan gender tidak dapat dipisahkan dari proses perjuangan hak-hak asasi manusia. Pada tahap awal, hakhak asasi manusia hanya menekankan pentingnya perlindungan tehadap hak-hak individu setiap warga Negara dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Titik perhatian tahap pertama lebih kepada hak-hak politik, yang selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman meliputi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya seseorang. Pelaksanaan hak-hak asasi inilah yang memberikan aspirasi bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak reproduksi sebagai suatu proses aktualisasi dari perempuan dalam mengatasi kepincangan dan ketidakadilan perlakuaan terhadap laki-laki dan perempuan.46 Mantik menegaskan, ketidakadilan yang dirasakan sebagai diskriminasi yang

W D

menempatkan perempuan di bawah laki-laki justru memacu perempuan untuk berjuang memperbaiki status, peran, dan kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat. Bahwa penolakan terhadap masuknya perempuan dalam profesi dan pekerjaan lebih diajukan karena dia seorang perempuan, bukan karena kemampuannya. Kondisi semacam itu terjadi karena adanya citra baku (stereotipe) mengenai perempuan dan laki-laki, di mana

K U

masyarakat menempatkan perempuan lebih banyak pada peran reproduktif dalam sektor domestik dan laki-laki bekerja di sektor publik yang produktif untuk menopang ekonomi rumah tangga. Karena pembakuan peran itulah laki-laki lebih diutamakan untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan dibandingkan perempuan.47 Hal senada disampaikan oleh Anne

@

M. Clifford (dalam konteks di Eropa dan

Amerika), yang masih menekankan bahwa budaya patriarki telah sekian lama membatasi kemampuan masyarakat untuk mendayagunakan berbagai talenta kaum perempuan. Dalam konteks ini kemudian melahirkan gerakan kaum feminis. Misalnya aliran feminis liberal dengan ciri khas yang menekankan pada kesetaraan sosial, khususnya untuk mencapai kesetaraan hak-hak ekonomi dan politik bagi kaum perempuan. Apa yang dikemukakan oleh Clifford, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama gerekan/aliran feminis adalah bagaimana memajukan kesetaran semua pribadi, laki-laki dan perempuan.48 46

Ibid, h. 100-101. Ibid, h. 101. 48 Di Amerika Serikat, feminisme liberal merupakan bentuk feminisme yang paling umum. Ia tampil pada gelombang pertama feminisme dalam gerakan menuntut hak pilih bagi kaum perempuan pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sambil setia kepada akar-akarnya pada politik liberal abad ke-19, ia memusatkan perhatian pada ilhwal mengamankan hak-hak perorangan serta memajukan kesetaraan semua pribadi. Sejak tahun 1960-an, perjuangan demi kesetaraan yang penuh itu nyata dalam beragam cara, termasuk pengesahan perundang-undangan yang menjamin upah yang adil bagi kaum perempuan serta memperoleh peluang yang sama bagi kaum ini dalam peran-peran kepemimpinan yang secara tradisional tertutup bagi mereka, seperti memegang jabatan politik, menjadi CEO dari sebuah pabrik raksasa, atau rektor sebuah universitas besar. Feminisme liberal jaga menekankan kebebasan individual kaum perempuan. Feminisme liberal mengkampanyekan hak-hak kaum perempuan untuk mengambil keputusan sendiri atas 47

11

Letty M. Russell dengan bahasa sederhana mengatakan bahwa feminis adalah suatu kata yang bernuansa advokasi/pembelaan. Hal ini tidak bermaksud melawan laki-laki, tapi lebih kepada kebutuhan kaum perempuan, dan tanpa mengubah kehidupan bersama antara perempuan dan laki-laki. Walaupun demikian, feminisme memiliki banyak bentuk yang berbeda dan diekspresikan dengan banyak cara. Mengenai teologi feminis, Russell menjelaskan, dasarnya ialah bagaimana mempresentasikan suatu pencarian kebebasan dari semua bentuk dehumanisasi dalam hal ras, kelas, seks, orientasi seksual, kemampuan, dan umur. Ini berarti bahwa laki-laki dapat juga menjadi feminis jika ia tergerak untuk memperjuangkan perempuan.49 Rosemarie Putnam Tong dalam bukunya Feminist Thought, pengantar paling komprehensif kepada arus utama pemikiran feminis, menyimpulkan

W D

bahwa lahirnya aliran feminis sangat dilatarbelakangi oleh persoalan patriarki, kapitalisme, dan penyebab-penyebab lainnya.50 Persoalan-persoalan tersebut menindas kaum perempuan di berbagai tempat dan masa. Tong menegaskan bahwa opresi atau penindasan terhadap perempuan berakar pada struktur politik maupun ekonomi masyarakat, atau pada hubungan, peran, dan praktek reproduksi dan seksual manusia.51

K U

Menyadari akan budaya patriarkal yang masih kuat di Bali, GKPB melakukan beberapa hal terkait dengan kesetaraan gender di lingkup GKPB. Penulis melihat hal itu dalam bentuk seminar-seminar yang dilakukan departemen Pembinaan Warga Geraja, Persekutuan Kaum Ibu, baik di tingkat sinodal, wilayah, maupun di jemaat-jemaat. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi posisi dan peran perempuan

@

GKPB di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Namun kenyataannya, sampai saat ini upaya tersebut belum menunjukan sebuah perkembangan terkait dengan kepemimpinan di sinode. Itu artinya, pengaruh budaya patriarkal masih cukup kuat di GKPB, disamping halhal lain yang tidak mendukung. Penulis melihat bahwa jabatan startegis sinode sebagai jabatan yang dikompetitif menjadi sangat sulit bagi perempuan pendeta dalam konteks yang demikian.

Dengan demikian, kepemimpinan pada jabatan strategis sinode GKPB menjadi dominan laki-laki (dengan gaya maskulin yang cenderung otoriter, agresif), menunjukkan sebuah konteks ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan pendeta di GKPB. Menyikapi hasil ihwal yang bertalian dengan kesehatan seksual dan reproduksinya. Lihat Anne M. Clifford, Memperkenalkan Teologi Feminis, (Maumere: Ledalero, 2002), h. 37-39. 49 Letty M. Russell, Church in the Round, Feminist interpretation of the Church, (Louisville, Kentucky: Westmister/John Knox Press, 2003), h. 22. 50 Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought, Pengantar paling komprehensif kepada arus utama pemikiran feminis, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 6. 51 Ibid, h. 188.

12

pergumulan tersebut, maka salah satu pandangan yang menurut penulis perlu dipertimbangkan adalah kepemimpian feminis, sebuah gaya kepemimpinan perempuan yang adil gender (menghargai kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan memungkinkan adanya kerjasama/mutualitas) dari kaum feminis yakni: Letty M. Russell, yang didukung oleh Elizabeth F. Fiorenza, Anne Hommes, dll. Pokok tersebut menjadi landasan teori bagi penulisan ini, sebagaimana diringkaskan seperti berikut.

1.8. Mempertimbangkan Kepemimpinan Feminis Menurut Kaum Feminis

1.8.1. Ekklesiologi Feminis

W D

Penulis memilih pandangan kaum feminis yakni Russell52 dan teman-teman karena pandangan ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan feminis menawarkan gaya/model kepemimpinan yang menghargai kesetaraan, dan menentang adanya dominasi dari pihak tertentu. Russell memulai pandangan ini dengan menyajikan konsep ekklesiologi

K U

feminis yang menekankan soal hubungan mereka yang ada di dalam komunitas iman/gereja tersebut, kemudian menjalin hubungan yang lebih luas (lintas agama, budaya, ras, kelas, gender, dan orientasi seksual) sehingga gereja dan dunia menjadi terhubung dalam satu lingkaran.53 Penulis memahami hal ini sebagai upaya (kaum feminis) untuk merespon tatanan budaya di mana ada pihak yang termarjinalkan karena

@

hal-hal tertentu oleh pihak lain. Oleh sebab itu, dengan menjalin hubungan yang besar dan kuat, persoalan tersebut dapat diatasi.

1.8.2. Kepemimpinan “Meja Bundar” sebagai Model & Prinsip Kepemimpinan Feminis

Dalam konteks GKPB seperti di atas, penulis memandang pentingnya sebuah gaya/model kepemimpinan feminis. Kaum feminis menggambarkan hal itu dengan metafora “meja bundar” untuk menjelaskan sebuah gaya/model kepemimpinan duduk melingkari meja, tanda kesetaraan (laki-laki dan perempuan). Metafora “meja bundar”

52

Letty M. Russell menjadi guru besar di bidang Teologi Praktika di sekolah teologi Yale setelah ditahbiskan menjadi pendeta pada tahun 1958 oleh Gereja Presbiterian USA. Ia aktif di komisi Faith and Order Dewan Gereja Nasional dan Dewan Gereja Dunia, menulis banyak buku, seperti The Future of Patrnership, Growth in Patnership dan Becoming Human, dan lain-lain. Lihat Letty M. Russell, “Daftar para penulis”, dalam Letty M. Russell (ed), Perempuan & Tafsir Kitab Suci, h. 153, 182. 53 Letty M. Russell, Church in the Round, Feminist interpretation of the Church, h. 18,19.

13

(meja makan dengan kaki maupun di lantai, seperti budaya megibung54 di Bali) mengisyaratkan kebebasan dan inklusivitas dalam kepemimpinan, dalam komunitas iman/gereja.55 Perspektif ini mengindikasikan sebuah gaya/model kepemimpinan di mana otoritas dibagikan dalam komunitas sehingga memungkinkan adanya kerja sama (relasi dan mutualitas). Penulis meyakini prinsip mutualitas yang dimunculkan oleh kepemimpinan “meja bundar” adalah implikasi dari pandangan tentang kesetaraan lakilaki dan perempuan sebagai manusia yang utuh, sebagaimana tujuan (utama) dari kaum feminis. Hal tersebut menjadi penegasan dari Russell, karena itu seorang pemimpin feminis haruslah menjadi pemimpin yang menginspirasi orang lain, khususnya mereka yang terpinggirkan dalam gereja dan masyarakat (karena ras, kelas, seks, dan lain-lain), untuk menjadi pemimpin.56 Kepemimpinan “meja bundar”, sebuah metafora dari

W D

kepemimpinan feminis menjadi konsep bagi kepemimpinan yang adil gender, kepemimpinan dalam komunitas yang menentang adanya dominasi dari pihak manapun (sebagaimana hakekat dari ekklesiologi feminis, seperti di atas).

Dalam konteks kepemimpinan pada jabatan strategis di sinode GKPB, di mana

K U

perempuan pendeta sulit meraihnya dengan alasan budaya patriarkal dan kendalakendala lainnya, maka pandangan kepemimpinan feminis (dari kaum feminis) menjadi suatu model kepemimpinan yang relevan dan kontekstual di GKPB. Pandangan kepemimpinan tersebut menyajikan sebuah konsep dari gaya/model kepemimpinan yang setara, antara laki-laki dan perempuan. Itu artinya bagi mereka (dalam hal ini

@

perempuan pendeta) yang selama ini terpinggirkan dalam jabatan strategis sinode GKPB, maka gaya/model kepemimpinan feminis (didukung oleh ekklesiologi feminis), sangat memungkinkan mereka untuk meraih jabatan tersebut, demi sebuah kemajuan bersama dalam hal ini di lingkungan gereja, khususnya di GKPB.57

54

Megibung adalah budaya makan bersama dalam acara-acara besar di Bali, dan perayaan ulang tahun gereja di GKPB. Pokok ini akan dibahas di bab III. 55 Metafora ini banyak dipakai oleh para teolog gereja, kaum feminis, dan para pendidik Kristen di dalam gereja dalam menyikapi konteks kemajemukan yang sering melahirkan diskriminasi baik ras, kelas, seks, maupun gender. 56 Ibid, h. 57. 57 Menurut Asnath Natar, posisi kepemimpinan perlu dijabat oleh perempuan bukan untuk meperjuangkan kepentingan perempuan melaikan kepentingan bersama, laki-laki dan perempuan (khususnya mereka yang menjadi korban ketidakadilan gender). Lihat, Asnath Niwa Natar, “Apa kata laki-laki tentang perempuan dan gerakan mereka, suatu tanggapan terhadap pandangan E. G. Singgih”, dalam Victorius Hamel dkk., Gerrit Singgih Sang Guru dari Labuan Baji, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm.198. Dalam tema yang sama, Fiorenza mengatakan bahwa, kekehadiran perempuan di dalam kepemimpinan gereja bisa terjadi karena mereka didukung oleh kualitas, dalam hal ini karuniakarunia Roh. Lihat, Elizabeth Schussler Fiorenza, Untuk Mengenang Perempuan Itu, Rekonstruksi Teologis Feminis tentang asal-usul Kekristetan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), h. xlvi-xlvii. Itu artinya, tidak ada alasan untuk tidak memberikan jabatan strategis di sinode GKPB bagi perempuan pendeta.

14

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana pandangan kaum feminis tentang kepemimpinan feminis (sebuah gaya/model kepemimpinan perempuan yang adil gender) dapat menjadi landasan bagi pengembangan kepemimpinan perempuan pendeta di jabatan strategis sinode GKPB.

3. Pertanyaan Penelitian

Penulis memunculkan pertanyaan utama yaitu: mengapa perempuan pendeta sulit

W D

meraih/menduduki posisi jabatan strategis sinode GKPB?

Untuk meneliti lebih jauh, penulis merumuskan beberapa sub pertanyaan penelitian sebagai berikut:

3.1. Bagaimana pengaruh budaya patriarkal, interpretasi/penafsiran Kitab Suci dan teologi GKPB terhadap kepemimpinan perempuan pendeta di jabatan strategis sinode GKPB? 3.2. Apakah

upaya

K U

GKPB

(sacara

sinodal)

tentang kesetaraan

gender

mendukung

kepemimpinan perempuan pendeta di jemaat dan di jabatan strategis sinode GKPB? 3.3. Apa saja yang dilakukan perempuan pendeta agar mereka dapat menduduki jabatan strategis sinode GKPB?

3.4. Apa kelebihan yang dimiliki perempuan pendeta bagi sebuah gaya/model kepemimpinan

@

pada jabatan strategis sinode GKPB?

3.5. Apa respon narasumber terhadap kepemimpinan perempuan pendeta di jemaat, serta usulan dan rekomendasinya dalam kaitan dengan kepemimpinan di jabatan strategis sinode? 3.6. Bagaimana gaya/model kepemimpinan yang adil gender dari kaum feminis menjadi dasar atau acuan bagi keterlibatan perempuan pendeta di jabatan strategis sinode GKPB?

4. Tujuan Penelitian

Bertolak dari pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah: 4.1. Mengetahui sejauh mana pengaruh budaya patriarkal, interpretasi/penafsiran Kitab Suci dan teologi GKPB, untuk kemudian dianalisa dalam rangka mencari solusi sehingga perempuan pendeta bisa duduk di jabatan strategis sinode GKPB. 4.2. Mengevaluasi upaya kesetaraan gender yang dilakukan GKPB secara sinodal agar lebih efektif dalam memberikan dukungan bagi kepemimpinan perempuan pendeta di GKPB. 15

4.3. Mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan perempuan pendeta untuk melawan kendalakendala dari dalam maupun dari luar, agar bisa menduduki jabatan strategis di sinode GKPB. 4.4. Mengenal dan memahami kelebihan atau keunikan yang dimiliki perempuan pendeta GKPB untuk dapat berkontribusi bagi gaya/model kepemimpinan pada jabatan strategis sinode. 4.5. Mengetahui apa dan bagaimana respon GKPB (narasumber), usulan atau rekomendasi mereka terkait dengan kepemimpinan perempuan pendeta di jabatan strategis untuk dapat dipertimbangkan secara bersama di sinode GKPB. 4.6. Mepertimbangkan dengan bijaksana gaya/model kepemimpinan yang adil gender (dengan

W D

konsep ekklesiologi feminis yang ramah dengan semua yang ada dalam komunitas) untuk menjadikannya gaya/model kepemimpinan yang relevan bagi GKPB di jabatan strategis sinodenya.

5. Manfaat Penelitian

K U

Penelitian ini bermanfaat untuk:

5.1. Memberikan perspektif kepemimpinan feminis yang adil gender sebagai bagian dari teologi feminis bagi gereja-gereja dalam memahami kepemimpinan perempuan pendeta pada jabatan strategis di sinode-sinode gereja.

@

5.2. Memperkaya khazanah teologi kontekstual bagi pengembangan kepemimpinan gereja yang adil gender.

6. Metodologi Penelitian

Penulis akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan dengan dua cara. Pertama, melakukan studi lapangan dengan menggali informasi yakni pandangan, pemahaman dan pengalaman dari para Pendeta dan Majelis jemaat (sebagai representasi GKPB) seputar hal-hal yang mempengaruhi sehingga perempuan pendeta sulit meraih jabatan strategis sinode GKPB, kemudian bagaimana kelebihan dan keunikan yang dimiliki perempuan pendeta sebagai gaya kepemimpinan feminis serta upaya kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan GKPB memungkinkan perempuan pendeta menduduki jabatan strategis tersebut.

16

Studi lapangan akan penulis lakukan di kantor Sinode GKPB, Jln. Raya Kapal, nomor 20, Mengwi, Badung, Bali dan di beberapa tempat tugas pelayanan para pendeta (gedung gereja, pastori/rumah pendeta) dan rumah-rumah majelis jemaat, di seputar Bali. Penulis melakukan penelitian pada bulan Maret sampai April 2014. Unit penelitian adalah para pendeta dan majelis jemaat GKPB (dengan kriteria sebagaimana dituangkan dalam Desain Penelitian Lapangan, tentang Unit Penelitian, di Lampiran 2, halaman 1), yang berjumlah dua puluh (20) orang. Penulis menggunakan metode wawancara, yakni tipe wawancara terbuka.58 Penulis memilih wawancara perorangan, sehingga lebih bersifat rahasia, dan diharapkan informan atau narasumber dapat memberikan informasi yang lebih terbuka.59 Kedua, penulis melakukan studi pustaka terkait dengan pokok-pokok tentang pengaruh-

W D

pengaruh kepemimpinan perempuan di Bali dan kepemimpinan feminis yang adil gender, sebagai pustaka utama.

Dalam rangka memberi kontribusi bagi konteks kepemimpinan perempuan pendeta pada jabatan strategis di sinode GKPB, penulis mengkaji kemudian menawarkan pandangan kepemimpinan feminis (sebuah gaya/model kepemimpinan perempuan yang adil gender)

K U

dalam komunitas iman, dari kaum feminis yang bisa efektif dan relevan bagi pergumulan di GKPB (dan banyak gereja di Indonesia maupun di dunia). Kemudian, apa yang ditemukan penulis setelah menganalisa data lapangan, diangkat dalam rangka memperkaya pandangan kepemimpinan feminis dari kaum feminis tersebut. Hal ini bermaksud agar pandangan kepemimpinan feminis dari kaum feminis yang berasal dari Barat/Eropa bisa menjadi

@

relevan dan kontekstual di Asia, khususnya di Indonesia/Bali, dan di tempat-tempat lain dari belahan dunia.

7. Kerangka Teori

7.1. Jabatan Strategis Sinode GKPB

Sebagai jabatan strategis, dengan tujuan agar GKPB tetap eksis (sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan) maka kepemimpinan (dalam hal ini MSL) sangat memegang peran 58

John Mansford Prior, Meneliti Jemaat, Pedoman Riset Partisipatoris, (Jakarta: PT Grasindo, 1997), h. 95-96, 103. Karena lokasi penelitian merupakan tempat tugas pelayanan penulis, maka pengamatan serta observasi sudah terjadi sehingga penulis langsung masuk ke tahap wawancara. Menurut Shulamit Reinharz, wawancara terbuka sering digunakan oleh kaum feminis, untuk mengeksplorasi pandangan orang tentang kenyataan dan memungkinkan peneliti melahirkan teori. Biasanya peneliti menggunakan bentuk pertanyaan terbuka, untuk meminta responden memberi jawaban dengan kata-katanya sendiri, lihat Shulamit Reinharz, Metode-metode Feminis dalam Penelitian Sosial, (Jakarta: Wowan Research Institute, 2005), h. 21, 392. 59 John Mansford Prior, Meneliti Jemaat, Pedoman Riset Partisipatoris, h. 99.

17

penting. Sebagaimana penulis kemukakan di latar belakang, jabatan strategis sarat dengan keputusan-keputusan dan kebijakan.60 Pada periode pelayanan 2012-2016, dari 31 anggota MSL hanya ada 1 perempuan dari kaum profesional (non pendeta). Sisanya laki-laki yang sebagaian besar berasal dari kalangan pendeta. Konteks GKPB seperti ini mengisyaratkan bahwa posisi sebagai pendeta bagi kaum perempuan di GKPB adalah sesuatu yang sangat mungkin. Hal itu terjadi karena jabatan tersebut tidak dipilih (tidak dikompetisikan), berbeda dengan jabatan strategis sinode GKPB. Realita ini memungkinkan penulis untuk menegaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi keterlibatan perempuan pendeta pada kursi kepemimpinan tersebut. Pertama, alasan budaya patriarki di Bali yang menilai perempuan tidak memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, demikian yang disampaikan oleh Debora Murthy.61

W D

Kedua, interpretasi teks Alkitab yang memungkinkan posisi subordinasi perempuan di dalam gereja. Terkait dengan ini, penulis mengutip pendapat Katherina Sakenfeld yang memahami beberapa teks Kitab Suci, misalnya I Korintus 14: 34 dan 35 yang dapat merendahkan posisi perempuan di dalam gereja.62 Dalam konteks di GKPB, penulis melihat

K U

masih banyak teks-teks Kitab Suci lainnya (yang dipengaruhi oleh budaya penulisan yang patriarkis) tidak menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Margaret A. Farley mengatakan bahwa posisi dan peran perempuan tidak dihargai bahkan dilupakan.63 Menurut pengalaman penulis, walaupun sudah cukup banyak perempuan pendeta di GKPB, namun pemahaman jemaat (di beberapa gereja di GKPB) terhadap pendeta laki-laki dan perempuan

@

masih berbeda. Pendeta laki-laki dianggap lebih berwibawa, tegas, agresif, cepat dalam bertindak, dan lebih kuat secara fisik. Sedang perempuan pendeta tidak seperti itu. Pandangan tersebut sangat mungkin dilatarbelakangi oleh teks-teks tertentu, dan salah satunya bacaan I Korintus 14: 34, 35. Dari paparan di atas, penulis melihat bahwa persoalan yang dihadapi perempuan pendeta terkait dengan tidak terwakilkan pada jabatan strategis sinode GKPB, salah satunya diakibatkan oleh pandangan jemaat tentang posisi dan peran perempuan di dalam gereja dan masyarakat dalam tatanan agama dan budaya yang patriarkal. Kemudian, sifat yang ada pada diri perempuan (feminin) kurang mendukung untuk sebuah jabatan kepemimpinan strategis sinode. Oleh karena itu penulis mempertimbangkan pandangan kepemimpinan 60

Menurut Beyer, posisi dan peran MSL sangat menentukan kebijakan dalam perjalanan bersinode di Bali. Lihat, Ulrich Beyer, Bali-Fajar Pagi Dunia, Injil dan Gereja di pulau Bali, h. 146. 61 Luh Debora Murthy, “GKPB dalam Gender dan Kekerasan di Bali”, h. 196. 62 Katherina Doob Sakenfeld, “Beberapa Pendekatan Feminis Terhadap Kitab Suci”, h. 53 63 Margaret A. Farley, “Kesadaran Feminis dan Penafsiran Kitab Suci, dalam Perspektif Historis”, dalam Letty M. Russell (ed), Perempuan & Tafsir Kitab Suci, (Yogyakarta: Kanisius, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), h. 43.

18

feminis dengan ekklesiologi feminisnya yang bisa menghadirkan sebuah kepemimpinan tanpa dominasi. GKPB sebagai komunitas/persekutuan iman, dengan mempertimbangkan ekklesiologi feminis, maka otoritas diberikan kepada semua orang yang ada didalamnya (perempuan dan laki-laki), kepada perempuan pendeta dan pendeta laki-laki, karena mereka adalah setara. Sebelum penulis membahas pokok tersebut, terlebih dahulu penulis paparkan secara singkat ekklesiologi GKPB. Pokok tersebut diuraikan seperti berikut.

7.2. Ekklesiologi GKPB

Penulis memahami ekklesiologi GKPB dari dua hal, yang pertama, dari literatur

W D

GKPB (seperti Tata Gereja). Kedua, berdasarkan refleksi penulis (hasil pengamatan dan pengalaman penulis). Ekklesiologi tersebut penulis jelaskan demikian.

Dalam Mukadimah, GKPB mengakui bahwa Allah Tritunggal (Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus) telah memanggil orang-orang pilihan-Nya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Panggilan ini diperuntukkan bagi karya penyelamatan Allah di dunia

K U

khususnya di pulau Bali. Mereka yang dipanggil, menyebut dirinya sebagai GKPB yang berperan sebagai tubuh Kristus, dan Kristus sebagai kepala-Nya.64 Dengan mencermati hal tersebut, penulis melihat bahwa ekklesiologi GKPB yang diharapkan ialah adanya sebuah komunitas (persekutuan umat) yang memiliki posisi yang sederajat sebagai anggota tubuh Kristus.65 Konsep ini jelas terlihat pada hak dan kewajiban yang sama bagi semua anggota

@

sidi GKPB, baik di dalam jemaat, di tingkat wilayah, maupun di tingkat sinode (termasuk pada jabatan strategis sinode). Hal ini menunjukkan bahwa GKPB tidak menerima adanya dominasi di antara anggota-anggota (laki-laki dan perempuan) GKPB. Oleh karena itu, sistem kepemimpinan yang tidak mengakui kesetaraan gender adalah sesuatu yang sangat bertentangan.

Menurut penulis, dalam banyak hal posisi, peran laki-laki dan perempuan adalah setara. Misalnya hak untuk menjabat sebagai majelis jemaat, pengurus wadah kategorial dan posisi/jabatan lainnya. Walaupun realitanya posisi tersebut menjadi dominan laki-laki, sehingga mayoritas kepemimpinan di dalam jemaat ada di tangan laki-laki. Hal ini terjadi di sebagian besar jemaat-jemaat di GKPB. Hal tersebut tidak berbeda dengan jabatan pendeta dan jabatan strategis di sinode. Kondisi ini terjadi karena jemaat pada umumnya lebih memberikan kepercayaan kapada laki-laki ketimbang perempuan. Kemudian, banyak 64 65

GKPB, Tata Gereja, Mukadimah, 2006, h. v. Lihat, Nyoman Suanda, Inti Pemahaman Iman GKPB, (Bali: Percetakan MBM, 2006), h. 33.

19

perempuan yang tidak siap untuk menerima kesempatan itu. Dengan demikian, dapatlah penulis simpulkan bahwa ekklesiologi GKPB yang mengharapkan adanya kesetaraan lakilaki dan perempuan belum dapat berjalan dengan baik. Dengan bahasa yang lain, komunitas umat/GKPB yang diharapkan bisa mewujudkan kesetaraan dalam hal posisi kepemimpinan masih didominasi oleh pihak tertentu. Artinya kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dapat diukur dengan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan belum terwujud.

7.3. Mempertimbangkan Kepemimpinan Feminis Menurut Kaum Feminis

Dalam hal kepemimpinan feminis, penulis mengetengahkan beberapa pandangan

W D

kaum feminis (seperti Letty Russell yang didukung oleh Elizabeth Fiorenza, Anne Hommes, dll). Penulis melihat bahwa dalam pergumulan terhadap orang-orang yang dipinggirkan dari gereja dan masyarakat terkhusus para perempuan, terkait dengan konteks kepemimpinan, Russell, memunculkan sebuah gaya/model kepemimpinan perempuan yang adil gender yang bisa mengakomodir semua orang dalam komunitas. Hal ini didasari oleh konsep kesetaraan

K U

gender sebagai manusia yang utuh. Dalam rangka mewujudkan kepemimpinan feminis, penulis melihat bagaimana Russell mempersiapkan sebuah komunitas iman yang bisa mendukung gaya kepemimpinan tersebut. Komunitas iman yang demikian disebut sebagai ekklesiologi feminis. Selain itu, untuk menggambarkan gaya/model kepimpinan feminis, metafora “meja bundar” digunakan untuk menunjukan/menjelaskan sebuah kepemimpinan

@

yang egaliter sebagai implikasi dari kesetaraan dalam komunitas yang ada. Kemudian untuk mengenali kepemimpinan feminis, para feminis mengangkat beberapa kisah perempuan di dalam Alkitab. Sedangkan mengenai seperti apa gaya/model kepemimpinan tersebut, kaum feminis memberikan beberapa pendekatan yang dapat membantu untuk mengenali dan memahaminya. Pokok-pokok tersebut penulis uraikan secara singkat, seperti berikut.

7.3.1. Ekklesiologi Feminis

Berbicara tentang ekklesiologi feminis adalah soal hubungan di antara semua orang dengan konteks di mana terjadi ketidakadilan dan keterpinggiran. Hubungan yang mau dibangun sangat luas (lintas agama, budaya, gender, dan lain-lain), sehingga gereja dan dunia menjadi terhubung dalam satu lingkaran persahabatan.66 Penekanannya adalah

66

Letty M. Russell, Church in the Round, Feminist interpretation of the Church, h. 19.

20

mereka yang oleh masyarakat dan agama dipinggirkan, kini duduk bersama melingkari meja Allah yang penuh keramahtamahan.67 Dalam menjelaskan hal ini, Russell menggunakan metafora “meja bundar” untuk menggambarkan suatu komunitas iman/gereja termasuk soal kepemimpinan di dalamnya. Intinya ialah semua orang yang ada di meja itu menjadi rekan kerja Allah, semua menjadi sederajat atau setara, laki-laki dan perempuan.68

7.3.2. Kepemimpinan Feminis dalam Alkitab

Untuk mengusung pandangan kepemimpinan feminisnya, kaum feminis menjelaskan

W D

kepemimpinan perempuan sebagaimana yang ditemukan di dalam Alkitab. Russell melihat beberapa pemimpin perempuan di dalam PL maupun PB untuk menunjukkan kehadiran kepemimpinan tersebut.69 Dalam PL, Allah telah memanggil dan mengutus beberapa perempuan sebagai nabi untuk bertindak sebagai pembawa Firman-Nya. Misalnya, Hulda sebagai nabi perempuan pada zaman raja Yosia (2 Raja-raja 22:11

K U

dst.). Sebelumnya Miryam, saudara perempuan Musa, yang disebut ‘nabiah’ (keluaran 15:20), sedangkan Debora lebih dari seorang nabiah, sebab ia juga ‘memerintah sebagai hakim’ atas Isreal selama beberapa tahun, menyelesaikan perkara-perkara mereka dan secara aktual memimpin mereka dalam perang melawan orang Kanaan (Hakim-hakim 4 dan 5).70

@

Di dalam PB, sejarah jemaat-jemaat, perempuan-perempuan seperti Priskila mendirikan dan mendukung sebuah “jemaat di rumah mereka” ke mana pun mereka pindah (bdn. Kisah Para Rasul 18:2). Jemaat rumah adalah permulaan jemaat di sebuah kota atau distrik tertentu.71 Kemudian, Priskila menjadi misionaris dan pendiri jemaat rumah yang paling terkemuka pada saat itu.72 Satu hal yang dapat disimpulkan adalah kepemimpinan perempuan di sini menunjukkan peran ganda mereka baik dalam

67

Ibid, h. 25. Ibid, h. 12. 69 Hal serupa dilakukan juga oleh Fiorenza, Hommes, dan lain-lain. Menurut Hommes, pada umumnya perempuan dalam Alkitab dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang menonjol sebagai pahlawan iman dan mereka yang tertindas. Ia tambahkan, dalam membahas konteks penulisan Alkitab, kaum laki-laki menjadi normatif bagi manusia, keadaan ini disebut patriarkis, sikap patriarkis ini menjadi bagian dari konteks Yahudi dan Yunani, atau suasana dimana PL dan PB itu ditulis. Lihat, Anne Hommes, Perubahan Peran Pria & Wanita dalam Gereja & Masyrakat, h. 68. 70 Lihat Maria J. Mantik, Mengapa perempuan dipersulit menjadi pemimpin?, h. 34. 71 Elizabeth Schussler Fiorenza, Untuk Mengenang Perempuan Itu, Rekonstruksi Teologis Feminis tentang asal-usul Kekristetan, h. 234. 72 Ibid, h. 238. 68

21

sumbangan yang berbentuk materi, maupun sebagai pelaku dalam mendirikan dan mengembangkan jemaat mula-mula. Oleh kerena itu Fiorenza melihat bahwa dasar bagi struktur organisasi yang terbangun pada saat itu adalah sebuah kultus keagamaan atau perhimpunan pribadi jemaat setempat yang mengakui peran yang sederajat/setara bagi semua anggota, laki-laki dan perempuan.73 Dengan mencermati apa yang menjadi bagian dari panggilan Allah bagi perempuanperempuan di dalam Alkitab seperti yang sudah digambarkan di atas, maka penulis memahami bahwa kepemimpinan feminis yang dimaksudkan adalah bagaimana keterlibatan perempuan-perempuan dalam berbagai bidang dan jabatan/profesi di zaman itu. Itu artinya, kepemimpinan dimaksud bukan hanya soal gaya/model tertentu

W D

melainkan bagaimana menunjukan kemampuan yang sama/setara dengan laki-laki. Hal ini menjadi catatan penting dalam konteks budaya saat itu dimana perempuan tidak/sulit diterima sebagai seorang pemimpin. 7.3.3. Kepemimpinan “Meja Bundar”

K U

Kepemimpinan feminis yang dimetaforakan dengan kepemimpinan “meja bundar”, sebagai visi feminis adalah sesuatu yang tidak mudah. Ia menekankan perlunya keramahtamahan Allah untuk melawan sistem yang membatasi tempat duduk di antara meja. Ini memerlukan upaya membongkar meja-meja di rumah tuan-tuan, sebagaimana

@

Yesus membongkar meja-meja para penukar uang dan pedagang merpati di bait suci yang dikisahkan dalam injil Matius 21:12-17. Hal pokok yang ditekankan Russell tentang kepemimpinan dalam lingkaran (meja bundar) adalah bagaimana bergerak ke luar dari tradisi dan aturan dari otoritas yang dominan dan menekankan otoritas yang dibagikan dalam komunitas. Ini tidak berarti menolak kebutuhan akan organisasi dalam kehidupan gereja dan karunia-karunia Roh Kudus. Kuasa atau karunia yang Allah berikan dalam gereja lokal, regional, nasional, internasional perlu diakui dan diorganisir bagi pekerjaan Allah untuk keadilan dan pembebasan yang baru. Intinya bahwa kepemimpinan akan sungguh-sungguh menjadi sebuah lingkaran ketika bisa berfungsi membawa Panggilan Yesus untuk membuat semua orang diterima sebagaimana mereka/bersama-sama mengelilingi meja Tuhan, sebagai ciptaan baru.74 Pada prinsipnya, kepemimpinan “meja bundar” menegaskan sebuah situasi/kondisi dalam 73 74

Ibid, h. 240. Letty M. Rusell, Church in the Round, Feminist interpretation of the Church, h. 73-74.

22

kepemimpinan dimana semua orang, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, peluang yang setara/sederajat sehingga tidak ada yang dominan. Itulah konsep kepemimpinan feminis.

7.3.4. Prinsip dari Gaya/model Kepemimpian Feminis Pada bagian yang terakhir ini, Russell menyoroti soal “pemimpin feminis yang sungguh-sungguh hidup”. Karena itu perlu untuk melihat model-model pemimpin yang memiliki kepemimpinan terlatih yang dapat menunjukan suatu gaya dari kebiasaan memimpin, tutur Russell.75 Sebelum melihat bagaimana Russell menjelaskan hal

W D

tersebut, penulis terlebih dahulu menjelaskan (dengan sederhana) tentang apa itu feminis, apa tujuannya, dan bagaimana menjadi seorang feminis. Feminis adalah suatu kata yang bernuansa advokasi atau pembelaan.76 Pembelaan bagi mereka yang didiskriminasikan dan diperlakukan tidak adil karena dominasi tertentu. Dengan demikian, tujuan kaum feminis adalah bagaimana membebaskan baik laki-laki maupun

K U

perempuan dari dominasi kaum laki-laki dan mengangkat pandangan serta nilai kaum perempuan ke dalam kesadaran masyarakat agar berkembang suatu hubungan baru berdasarkan kesamaan tingkat/kesederajatan (artinya, bagaimana memperjuangkan suatu cara berpikir yang inklusif).77 Menurut Aquarini Priyatna Prabasmoro, menjadi seorang feminis merupakan proses panjang yang muncul dari berbagai rasa sakit dan kepahitan

@

atas ketimpangan yang berlangsung di dalam tatanan masyarakat (baik di rana publik, maupun di domestik/ rumah tangga).78 Dengan demikian, model kepemimpinan feminis adalah kepemimpinan yang menunjukkan keberpihakan kepada semua orang dalam komunitas, khususnya kepada mereka yang dipinggirkan, untuk dapat mewujudkan sebuah keadilan (gender). Russell memberikan tiga cara/pendekatan dalam mengenal model kepemimpinan tersebut. Pendekatan pertama adalah berpikir tentang perempuan yang menjadi model bagi kita dan apa yang mereka pikirkan tentang kita. Artinya pemimpin yang diharapkan adalah yang dapat memikirkan mereka yang terpinggirkan dalam gereja. Inilah pemimpin feminis sebagai sebuah model bagi komunitas iman secara umum maupun 75

Ibid, h. 67. Ibid, h. 22. 77 Marie C. Barth Frommel, Hati Allah bagaikan Hati seorang Ibu, Pengantar Teologi Feminis, h. 9. 78 Aquarini Priyatna Prabasmoro, Kata Pengantar, dalam Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought, Pengantar paling komprehensif kepada arus utama pemikiran feminis, h. xiii. 76

23

bagi kaum feminis itu sendiri. Pendekatan kedua adalah menunjuk pada contoh-contoh tentang kepemimpinan dimana otoritas dilatih melalui komunitas dalam solidaritas dengan mereka yang terpinggirkan. Berbeda dengan pendekatan pertama, pemimpin pada pendekatan kedua

justru dibentuk oleh komunitas khususnya mereka yang

terpinggirkan. Dengan cara yang demikian pemimpin memiliki otoritas dalam kepemimpinannya. Sedangkan pendekatan ketiga adalah berbicara tentang sifat feminin dari kepemimpinan perempuan dan bagaimana kontribusi mereka terhadap gaya baru kepemimpinan dalam gereja.79 Dengan demikian, prinsip dari gaya atau model kepemimpinan feminis mendukung kepemimpinan feminis yang digambarkan dengan kepemimpinan “meja bundar”. Kedua pokok ini menjadi inti landasan teori yang penulis

W D

gunakan dalam penulisan (tesis) ini. Adapun penulisan ini dijabarkan dalam sitematika penulisan sebagai berikut.

8. Sistematika Penulisan

K U

Penulisan ini akan dirumuskan dalam kerangka sitematika penulisan sebagai berikut: Bab I Bagian ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan. Bab II Bagian ini berisi gambaran umum kepemimpinan perempuan di Bali (kepemimpinan secara umum), kepemimpinan perempuan pendeta di dalam jemaat GKPB dan di jabatan strategis sinode. Di sini akan disajikan hasil analisa lapangan seputar hal-hal yang mempengaruhi (yang tidak mendukung atau sebaliknya) perempuan pendeta untuk meraih kursi jabatan strategis di sinode GKPB. Bab III Bagian ini berisi teori tentang kepemimpinan berprespektif feminis (gaya kepemimpinan perempuan yang adil gender), sebuah kontribusi bagi GKPB terhadap konteks dimana kepemimpinan pada jabatan strategis di sinode sulit diraih oleh perempuan pendeta. Dan bagaimana penemuan di lapangan bisa memperkaya pandangan kepemimpinan feminis dari kaum feminis sehingga pandangan mereka menjadi relevan, tidak saja di Eropa/Barat. Bab IV Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian serta beberapa rekomendasi bagi lembaga pendidikan teologi, gereja, dan pemerintah, serta kaum perempuan (perempuan pendeta), dalam rangka menjawab pergumulan GKPB.

@

79

Letty M. Russell, Church in the Round, Feminist interpretation of the Church, h. 67.

24