Sosialisasi Perpres No. 54 Tahun 2010:
Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa, Pencegahan Korupsi dan Perkembangan Layanan LPSE
Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD maupun APBN pada Instansi Pemerintah memerlukan dukungan pelaksanaan Pengadaan/ Barang Jasa dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan cara atau metode yang sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku. Adapun peraturan pengadaan yang berlaku efektif mulai Januari 2011 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No 54 Tahun 2010). Peraturan ini memiliki urgensi dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah, utamanya di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) pada tahun 2011. Terlebih lagi, peraturan yang sebelumnya sudah akrab dipergunakan sebelumnya Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 (Keppres No. 80 1
Tahun 2003) beserta Perubahannya resmi dicabut dan tidak berlaku efektif mulai tahun 2011 oleh karena terbitnya Perpres No.54 Tahun 2010. Perubahan regulasi tersebut membawa konsekuensi pada pelaksanaan Pengadaan/ Barang Jasa Pemerintah di lingkungan Pemprov DIY. Konsekuensi langsung bagi Pemprov DIY adalah perubahan tata kelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ahli Pengadaan Barang/ Jasa dalam hal ini Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan serta keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dengan terjadinya perubahan tata kelola tersebut maka Pemprov DIY melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda DIY) menyelenggarakan Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan peserta undangan berasal dari SKPD Pemprov DIY dan pengurus LPSE se‐DIY sebanyak 146 orang. Acara ini dihelat di Gedung Radyo Suyoso, pada hari Rabu 26 Januari 2011. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Ir. Mauladi Widagdo dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Widodo, SE dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ir. Hananto Hadipurnomo, MSc. dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik DIY (LPSE DIY). Sebelum diskusi panel sebagai inti acara sosialisasi ini, acara terlebih dulu dibuka dengan sambutan Kepala Bappeda DIY, Ir. Eddy Siswanto yang dibacakan oleh Ir. Sofyan Aziz, CES. Dalam sambutan tertulisnya, Kepala Bappeda DIY menyampaikan nilai penting sosialisasi Perpres No. 54 tahun 2010 untuk menyambut implementasi regulasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada tahun 2011. Kepala Bappeda DIY menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bekal yang penting bagi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2011. Keberadaan Perpres 54/2010 pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yaitu Keppres 80 Tahun 2003. Kepala Bappeda DIY berharap penerapan regulasi baru membawa harapan proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan lebih baik di masa‐masa yang akan datang di Provinsi DIY. Diskusi panel yang merupakan inti kegiatan Sosialisasi Perpres No. 54 tahun 2010 memaparkan tiga pokok bahasan. Antara lain deksripsi mengenai seluk beluk pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan regulasi terbaru Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahan‐perubahan dibanding regulasi sebelumnya, Keppres No. 80 Tahun 2003 yang akan disampaikan Ir. Mauladi Widagdo mewakili LKPP. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/ Jasa dan cara pencegahannya yang akan disampaikan oleh Widodo, SE dari BPKP. Sedangkan Ir. Hananto Hadipurnomo, MSc. Mewakili LPSE DIY memberikan gambaran tentang perkembangan pelayanan LPSE DIY dalam mendukung implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pelaksanaan regulasi Perpres No. 54 Tahun 2010.
2
Ir. Mauladi Widagdo: Pengantar Umum Pengadaaan Barang/ Jasa dan Substansi Pepres 54 Tahun 2010 Ir Mauladi Widagdo menyampaikan pokok bahasan yakni Pengantar Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Substansi Perpres 54 Tahun 2010. Kepada peserta Ir Mauladi mengaharapkan dapat memahami prinsip pengadaan barang/jasa, memahami kebijakan, peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa, melaksanakan kode etik profesi, good governance dan gerakan anti korupsi dan memahami prinsip pembinaan serta pengawasan dalam proses pengadaan barang/ jasa. Hal yang menjadi prinsip dasar dan perlu diketahui oleh peserta diantaranya bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa. Dalam proses pengadaan terdapat para pihak penting pemerintah yang terlibat dalam proses diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adapun komoditas yang diadakan adalah Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi. Sedangkan pada Substansi Perpres No. 54 Tahun 2010, Ir. Mauladi menyampaikan pada dasarnya regulasi ini merupakan pengganti Keppres No 80 Tahun 2003. Namun demikian, sebenarnya ruh kedua regulasi tersebut sama. Yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengedepankan prinsip persaingan sehat, efektif, efisien, untuk mendapatkan barang yang memenuhi kualitas sebagaimana dipersyaratkan dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang patut disimak adalah adanya ketentuan baru dan khas pada Perpres No 54 Tahun 2010 yang memperbaiki Keppres No. 80 Tahun 2003. Diantaranya adalah kewajiban penggunaan Perpres No 54 Tahun 2010 pada bantuan donor dari luar negeri, kewajiban bersertifikat sebelum tahun 2012, tentang wewenang penetapan pemenang dan menjawab sanggahan oleh ULP/ Panitia, sanggahan banding dengan jaminan dari penyedia barang/jasa, standar dokumen pengadaan tugas pengguna anggaran (PA), pengumuman pengadaan melalui papan pengumuman resmi, website K/L/D/I dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, pemaketan pengadaan dan optimalisasi produk dalam negeri melalui TKDN. Widodo SE : Cara Mencegah dan Menanggulangi Korupsi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Melanjutkan sesi dari Ir Mauladi, Widodo SE dari BPKP memaparkan Pencegahaan Dan Penanggulangan Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. Dengan paparan tersebut, peserta diharapkan dapat menggugah nurani dan menggalang kesadaran pihak pihak‐ pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa untuk berperan aktif mencegah dan menanggulangi korupsi. Widodo, SE memaparkan adanya titik rawan dalam proses pengadaan barang/jasa diantaranya diambilkan contoh dari mulai tahap perencanaan, pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, hingga tahap pengumuman lelang. Pada tahap perencanaan pengadaan terdapat penggelembungan 3
anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan dan rekayasa pemaketan untuk KKN. Pada tahap pembentukan panitia lelang terjadi ketika pembentukan panitia tidak transparan, integritas panitia lemah, panitia tidak kompeten dan panitia tidak independen. Sedangkan pada tahap tahap prakualifikasi peluang penyelewengan yang terjadi antara lain dokumen administrasi tidak memenuhi syarat, dokumen administrasi asli tapi palsu, evaluasi tidak sesuai kriteria dan legalisasi dokumen tidak dilakukan. Pada tahap penyusunan dokumen lelang, penyelewengan yang terjadi diantaranya spesifikasi yang diarahkan, rekayasa kriteria evaluasi, dokumen lelang non standar, dan dokumen lelang tidak lengkap. Pada tahap pengumuman lelang dapat terjadi penyelewengan dengan penerbitan pengumuman fiktif, pengumuman lelang tidak lengkap, jangka waktu pengumuman terlalu singkat dan pada tahap pengambilan dokumen lelang yang tidak sesuai prosedur. Ir Hananto Hadi Purnomo, MSc.: Perkembangan Layanan LPSE Sebagai pemapar ketiga, Ir Hananto Hadi Purnomo, MSc. selaku Ketua Gugus Tugas LPSE DIY memberikan gambaran perkembagnan LPSE Provinsi DIY hingga awal tahun 2011. Menurut Perpres No 54 Tahun 2010, tahun 2012 pelelangan elektronik akan diwajibkan bagi seluruh K/L/D/I sebagai upaya untuk mewujudkan pengadaan yang bersih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk mempersiapkan hal tersebut, pada tahun 2011 ini merupakan tahun untuk melaksanakan ujicoba kembali bagi SKPD. Saat ini di Provinsi DIY telah terbentuk 3 (tiga) LPSE yaitu LPSE Kota Jogjakarta, LPSE Provinsi DIY (yang membawahi 3 agency: LPSE Kab. Kulon Progo, LPSE Kab. Gunungkidul, dan LPSE Kab. Bantul) dan LPSE Kab. Sleman. Sehingga secara umum Provinsi DIY telah siap menyambut pemberlakuan pelelangan elektronik. Adapun perkembangan pelelangan menggunakan LPSE dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Dapat dilihat dari tahun 2008 sebanyak 2 paket ujicoba senilai Rp. 547.580.000, tahun 2009 sebanyak 27 paket senilai Rp. 9.729.969.050 (difasilitasi LPSE Provinsi DIY, LPSE Kab. Kulon Progo, dan LPSE Kab. Gunungkidul) dan sebanyak 86 paket lelang senilai Rp. 52.748.465.960 (difasilitasi LPSE Provinsi DIY, LPSE Kab. Kulon Progo, LPSE Kab. Gunungkidul, dan LPSE Kab. Bantul). Bergeliatnya pasar pengadadaan elektronik dari tahun ke tahun tersebut, juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah rekanan/ penyedia barang/jasa yang mendaftar di LPSE Provinsi DIY sebanyak 5‐10 rekanan per hari kerja. Adapun pengelolaan organisasi kerja LPSE DIY, saat ini masih bersifat ad hoc yang dipersiapkan untuk menjadi satuan unit kerja yang permanen. Aset dan pengelolaannya dikelola oleh dua SKPD, Dishubkominfo untuk jaringan dan server, sedangkan sekretariat, bidding room dan training room berada di Bidang Pengendalian, Bappeda DIY. Fasilitas baru dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terbaru pada LPSE DIY adalah, pengumumuman rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, pengumuman lelang non‐eproc (lelang manual) yang terhubung dengan portal pengadaan Nasional, dan 4
Agregasi Data Penyedia. Menurut Perpres No 54 Tahun 2010 Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa (RUPBJ) K/L/D/I, dan Pengumuman Pengadaan harus diumumkan salah satunya melalui Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (setempat, dalam hal ini dengan LPSE DIY). Adapun bentuk fasilitasi untuk kedua pengumuman tersebut dilakukan dengan pendampingan teknis oleh LPSE DIY jika terdapat SKPD yang kesulitan, terutama untuk penayangan RUPBJ oleh PA dan KPA serta Pengumuman Pengadaan Non E‐Proc oleh ULP/ Panitia. Berikut kami sajikan data ringkas mengenai Pengumuman tersebut yang tercatat hingga 18 Februari 2011, Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa (RUPBJ) Dapat dilihat pada LPSE Provinsi DIY dengan link : http://goo.gl/plJ33 No. Tanggal/ Jam Tayang SKPD Total Pagu (Rp) 6,112,142,332 1. 2/17/2011 12:51 Rencana Pengadaan Dinas Kebudayaan Provinis DIY Tahun 2011 3,617,685,000 2. 2/17/2011 11:37 Pengumunan pengadaan tahun 2011 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2,992,500,000 3. 2/17/2011 11:30 Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa Satker DK BPTP Dinas Pertanian Prov DIY 476,168,000 4. 2/17/2011 8:37 RENCANA UMUM PENGADAAN SATKER PENGEMBANGAN LLASDP DIY (APBN) 3,315,130,272 5. 2/14/2011 14:20 Rencana Umum Pengadaan Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo 500,000,000 6. 2/10/2011 13:15 Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa TA. 2011 DPUPESDM_APBN 9,953,520,000 7. 2/10/2011 12:50 RENCANA UMUM PENGADAAN SATKER PENGEMBANGAN LLAJ DIY (APBN) 415,043,134 8. 2/7/2011 17:33 RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DIY TAHUN 2011
5
9.
2/7/2011 17:04
10. 2/7/2011 13:35
11. 2/4/2011 15:19
12. 2/3/2011 19:41
13. 2/2/2011 10:18
14. 2/1/2011 9:55
15. 2/1/2011 9:05
16. 1/29/2011 9:26
17. 1/29/2011 9:19
18. 1/27/2011 13:12
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemulihan Merapi Dinas PUP‐ESDM Tahun 2011 RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA BAPPEDA PROVINSI DIY TAHUN 2011 Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Badan Kepegawaian Daerah Th. 2011 Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa tahun 2011 DPPKA Provinsi DIY RENCANA UMUM PENGADAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011 Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Tahun 2011 Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Balai Hiperkes dan KK Prov. DIY TAhun 2011 Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2011 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Kulonprogo Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2011 KPPD Sleman Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Tahun 2011
2,855,034,450
1,443,445,900
898,379,180
1,226,422,500
40,919,153,745
320,659,000
211,846,000
1,983,750,000
1,911,837,000
2,220,100,000
6
19. 1/26/2011 23:50
20. 1/26/2011 2:54:00PM
21. 1/24/2011 9:48
22. 1/20/2011 13:43
23. 1/19/2011 9:50
24. 1/19/2011 9:07
TOTAL
Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pariwisata tahun 2011 1/26/2011 23:29 RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, PROVINSI DIY TAHUN 2011 Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Panti Sosial Bina Karya tahun 2011 RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DIY TAHUN 2011 Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2011 di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA INSPEKTORAT PROVINSI DIY TAHUN 2011
4,202,290,600
14,565,626,950
21,000,000
28,067,306,000
6,160,248,525
295,637,200
134,684,925,788
7
Pengumuman Lelang Non E‐Proc Dapat dilihat pada LPSE Provinsi DIY dengan link : http://goo.gl/L6AQ5 No 1
2
3
Nama Paket
Satuan Kerja
PENGADAAN OBAT
Pengadaan Komputer Server
HPS
Pengambilan Dokumen
Balai Pengobatan Penyakit ParuParu
299,449,759.00
18 Februari 2011 - 25 Februari 2011
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
143,967,000.00
14 Februari 2011 - 21 Februari 2011
219,575,000.00
07 Februari 2011 - 18 Februari 2011
165,564,000.00
07 Februari 2011 - 14 Februari 2011
PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI JASA KONSULTANSI: PENYUSUNAN DRAFT RAPERDA RIPPD
Dinas Pariwisata
Cetak Informasi Tentang Daerah Terkena Dampak
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Huntara (Dsn. Gondang 1,2,3 & Banjarsari Desa Wukirsari , Kec. Cangkringan Kabupaten Sleman)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Pengaman Bron Captering dan Pemasangan pipa Air Bersih (Sungai Krasak dan Boyong Desa Wonokerto, Desa Girikerto, Desa Candibinangun, Kec. Turi dan Kec. Pakem Kab. Sleman)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
578,999,300.00
08 Februari 2011 - 16 Februari 2011
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
494,634,000.00
08 Februari 2011 - 17 Februari 2011
567,000,000.00
07 Februari 2011 - 16 Februari 2011
4
5
2,140,671,000.0 0
08 Februari 2011 - 16 Februari 2011
6
7
8
Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia Penyelenggara Diklat Kepemimpinab Tk. III dan Diklat Kepemimpinan Tk. IV
Badan Pendidikan dan Pelatihan
8
9
Dinas Pariwisata
PENGUMUMAN LELANG UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI: Penyelenggaraan Jogja Travel Mart
323,975,000.00
07 Februari 2011 - 16 Februari 2011
203,500,000.00
04 Februari 2011 - 16 Februari 2011
10
Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pengadaan Alat Perlengkapan Sekolah
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pengadaan Komputer Server
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
203,500,000.00
01 Februari 2011 - 09 Februari 2011
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
240,000,000.00
20 Januari 2011 - 27 Januari 2011
11
12
Sewa Kendaraan Operasional Roda Empat
TOTAL
5,580,835,059
9
Selain melayani fitur pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah dan Lelang Non‐ Eproc, pelayanan utama dari LPSE Provinsi DIY adalah memberikan dukungan bagi pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik, baik pengadaan Barang dan Jasa Lainnya, Jasa Konstruksi maupun Jasa Konsultansi. Dalam memaksimalkan layanan Pengadaan Secara Elektronik, LPSE Provinsi DIY memfasilitasi rekanan/ penyedia barang/jasa untuk melakukan verifikasi dokumen, konsultasi e‐ procurement dan menyediakan fasilitas bidding room untuk keperluan proses pengadaan secara gratis. Demikian pula untuk panitia pengadaan/ ULP, LPSE Provinsi DIY memberikan layanan dalam meregistrasi panitia/ ULP dan dokumen yang akan dipergunakan dalam proses eprocurement, dan layanan konsultasi. Adapun untuk fasilitasi pelatihan pengadaan barang/jasa secara elektronik gratis tahun 2011 ini diperuntukkan untuk panitia/ ULP di ruang pelatihan LPSE yang bertempat di Bappeda DIY. LPSE Provinsi DIY membuka peluang kemitraan atau kerjasama antar lembaga dengan instansi vertikal dari K/L/D/I yang memiliki kantor di wilayah Provinsi DIY untuk menggunakan SPSE. Pada tahun 2010, BKKBN Provinsi DIY dan Poltekes DIY adalah instansi vertikal yang telah menggunakan fasilitas SPSE di LPSE DIY. Dari sosialisasi tersebut dapat ditarik benang merah antara implementasi Perpres No. 54
Tahun 2010 dengan penanggulangan tindak pidana korupsi salah satunya melalui implementasi LPSE. LPSE adalah upaya menciptakan suatu sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel serta memangkas KKN, sedangkan Perpres No. 54 Tahun 2010 menjadi landasan hukum. LPSE dalam perannya tidak mengambil alih tugas panitia atau ULP tetapi menjadi fasilitator, sehingga seluruh hak dan kewajiban panitia tetap eksis. (ZIR & IKA)
10
