Langkah-Langkah Pencegahan Korupsi

Langkah-Langkah Pencegahan Korupsi

Roni Dwi Susanto Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Disampaikan dalam Raker Kemenperin Jakarta, 7 Februari 2014

1

AGENDA Potret Korupsi di Indonesia

Apresiasi untuk Kemenperin

Langkah 1: Pahami Definisi dan Modus Korupsi

Langkah 2: Pengendalian Gratifikasi

Langkah 3: Pencegahan melalui LHKPN

Langkah 4: Keteladanan Pimpinan

Langkah 5: Perbaikan Sistem

2

Potret Korupsi di Indonesia

3

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMEN KE EMPAT Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (pasal 23 ayat 1)

www.kpk.go.id

Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

DAMPAK KORUPSI POTRET INDONESIA

PENGANGGURAN

KERUSAKAN ALAM

HUTANG LUAR NEGERI

KEMISKINAN MASSIF

6 www.kpk.go.id


POTRET INDONESIA • ANGKA KEMISKINAN: • Maret 2012: 29,13 juta orang (11,96%) • Maret 2013: 28,07 juta orang (11,37 %) • September 2013 mencapai 28,55 juta orang.

• PENGANGGURAN: • Agustus 2012: 7,24 juta orang • Februari 2013: 7,17 orang • Agustus 2013: 7,39 juta orang.

• HUTANG LUAR NEGERI: • Oktober 2013: Rp 2.276,89 triliun (Berupa, pinjaman Rp 658,37 triliun dan surat utang Rp 1.618,53 triliun) • KERUSAKAN ALAM:

• 3,8 juta hektar hutan di Indonesia dibabat dan dieksploitasi secara ilegal

7 www.kpk.go.id


8

Apresiasi untuk Kemenperin

9

Apresiasi untuk Kementerian Perindustrian

Tim Kementerian Perindustrian telah membuat langkah-langkah perbaikan integritas pelayanan publik. Diantaranya adalah pembuatan:

Pedoman Evaluasi Penerapan Integritas Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Pedoman Pencegahan Korupsi di Lingkungan kementerian Perindustrian Pakta Integritas

Kode Etik Pelayan Publik

10

Langkah 1: Pahami Definisi dan Modus Korupsi

11

Korupsi (bahasa latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok), kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral... Robert Klitgaard:

korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

Transparency International: Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

12

Korupsi Dalam Konteks Yuridis 1. Psl 2 ayat (1) UU No 31/1999 (sebagamana telah diubah dengan UU No 20/2001) Tentang Pemberantasan Tipikor “Setiap orang yang secara MELAWAN HUKUM melakukan perbuatan MEMPERKAYA DIRI SENDIRI atau ORANG LAIN atau suatu KORPORASI yang dapat MERUGIKAN

KEUANGAN NEGARA atau PEREKONOMIAN NEGARA, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

13 www.kpk.go.id


Korupsi Dalam Konteks Yuridis 2. Psl 12b Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14 www.kpk.go.id


*Fraud Triangle (Donald R Cressey, 1950) OPPORTUNITY

Pemberantasan Korupsi & KPK • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. (Pasal 1 UU 30/2002) Koordinasi

Supervisi

Pasal 7

Pasal 8

1. networking  counterpartner

Monitoring

TUGAS KPK

Pasal 14 Pencegahan

Pasal 13

Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan

2. tidak memonopoli tugas dan wewenang lid-dik-tut;

3. trigger mechanism

Pasal 11 16

Azas KPK : keadilan; kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; & proporsionalitas.

www.kpk.go.id


www.kpk.go.id


Contoh Pola Umum Modus Korupsi POLA UMUM KORUPSI

Pemalsuan Fraud

Penyuapan Bribery

Penggelapan Embezzlement

Sumbangan ilegal Illegal Contribution

Komisi Commission

Nepotisme Nepotism

Pemerasan Extortion Pilih Kasih Favoritism

Bisnis Orang Dalam Insider Trading Penyalahgunaan Wewenang

Abuse of discretion

Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2013 (per Desember 2013)

20

Langkah 2: Pengendalian Gratifikasi

21

Pengertian Gratifikasi Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diteria di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

22 www.kpk.go.id


JENIS-JENIS GRATIFIKASI Pemberian dalam arti luas dan fasilitas lainnya

23

Pelaporan Gratifikasi dari Kementerian Perindustrian Tahun

Laporan Gratifikasi

2014

0 (per 27 Januari 2014)

2013

0

2012

0

2011

1

2010

1

2009

0

2008

2

24 www.kpk.go.id


Pertanyaan Reflektif Apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi kepada Anda? Jika motifnya menurut dugaan Anda adalah ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi ilegal dan sebaiknya Anda tolak.

Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/posisi setara dengan Anda atau tidak? Jika jawabannya tidak (memiliki posisi tidak setara) maka Anda perlu mulai meningkatkan kewaspadaan Anda mengenai motif pemberian Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?

Jika jawabannya ya, maka sebaiknya pemberian tersebut Anda tolak dengan cara yang baik 25

Pertanyaan Reflektif Bagaimana metode pemberian dilakukan? Terbuka atau rahasia? Anda patut mewaspadai gratifikasi yang diberikan secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang bersifat sembunyi-sembunyi (rahasia). Adanya metode pemberian ini mengindikasikan bahwa pemberian tersebut cenderung ke arah gratifikasi ilegal. Bagaimana kepantasan/kewajaran nilai dan frekuensi pemberian yang diterima (secara sosial)? Jika pemberian tersebut di atas nilai kewajaran yang berlaku di masyarakat ataupun frekuensi pemberian yang terlalu sering sehingga membuat orang yang berakal sehat menduga ada sesuatu di balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut sebaiknya Anda laporkan ke KPK atau sedapat mungkin Anda tolak.

26 www.kpk.go.id


Contoh-contoh Kasus Gratifikasi  Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma  Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.  Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut  Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan

 Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat  Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan  Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja  Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

27

Jika Saya Menerima Gratifikasi, Apa Yang Harus Saya Lakukan? Jika anda memiliki posisi sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi maka langkah yang terbaik yang bisa anda lakukan (jika anda dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi ilegal) adalah

menolak gratifikasi tersebut secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi. Jika keadaan memaksa anda menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat anda (suami, istri, anak, dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK. Jika instansi anda kebetulan adalah salah satu instansi yang telah bekerjasama dengan KPK dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), maka anda dapat melaporkan langsung di instansi anda.

28

Langkah 3: Pencegahan melalui LHKPN

29

Kewajiban Penyelenggara Negara Terkait LHKPN Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

•

Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat

•

Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun

•

Mengumumkan harta kekayaannya

30

LHKPN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.

Unit Kerja

Jumlah Yang Telah Melaporkan Jumlah Wajib LHKPN (Formulir A Dan B) Lhkpn *

Wajib Isi

Jumlah

%

Form A

%

Form B

%

Total

%

1

Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri

6

0

0

0

0

6

100

6

100

2

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri

10

0

0

1

10

9

90

10

100

3

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

8

0

0

0

0

8

100

8

100

4

Direktorat Jenderal Industri Agro

7

1

14,29

0

0

6

85,71

6

85,71

5

Direktorat Jenderal Industri Agro Dan Kimia

1

0

0

0

0

1

100

1

100

6

Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi Dan Telematika

1

0

0

0

0

1

100

1

100

31

7

Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah

5

0

0

0

0

5

100

5

100

8

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

8

0

0

3

37,5

5

62,5

8

100

9

Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional

5

1

20

2

40

2

40

4

80

4

0

0

2

50

2

50

4

100

Direktorat Jenderal 10 Pengembangan Perwilayahan Industri 11

Inspektorat Jenderal

6

1

16,67

1

16,67

4

66,67

5

83,33

12

Kementerian Perindustrian

4

2

50

0

0

2

50

2

50

13

Sekretariat Jenderal

11

2

18,18

1

9,09

8

72,73

9

81,82

76

7

9,21

10

13,16 59 77,63 69 90,79

TOTAL

32

Langkah 4: Keteladanan Pimpinan

33

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI =NlLAI-NILAI INTEGRITAS 1. Kejujuran 2. Kepedulian

6. Kerja Keras 7. Sederhana

3. Kemandirian

8. Keberanian

4. Kedisiplinan

9. Keadilan

5. Tanggungjawab

www.kpk.go.id


Keteladanan Pimpinan -Jujur -Sederhana

Penanaman Integritas

Bangun Pegawai Anti Korupsi

35

Langkah 5: Perbaikan Sistem

36

Sistem

37

FILM KARIKATUR – KORUPSI MUSUH BERSAMA “ MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BEBAS DARI KORUPSI”

38 www.kpk.go.id


TERIMA KASIH

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta 12920 Po. Box 575, Jakarta 10120 E-mail: [email protected] Telephone: 021-25578300 SMS: 0811 959 575 atau 0855 8 575 575‫‏‬ www.kpk.go.id 39

 Website KPK - http://www.kpk.go.id  Radio Streaming - http://www.kpk.go.id/streaming  ACCH KPK - http://acch.kpk.go.id/home

 E-modul Gratifikasi - www.kpk.go.id/gratifikasi  Film KvK - http://www.indonesiabersih.org/video/  Film Profile KPK http://www.youtube.com/watch?v=DSxFHMVjYsA&feat ure=youtu.be

40 www.kpk.go.id


Langkah-Langkah Pencegahan Korupsi

Recommend Documents