LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KORUPSI

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KORUPSI OLEH HANDOYO SUDRADJAT PLT. DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN HOTEL GRAND SAHID, 2 FEBRUARI 2012

02/02/12

1

PENGERTIAN KORUPSI Berbagai pengertian korupsi menurut banyak pakar dan organisasi : Korupsi berasal dari kata latin ”corrumpere” menurut pengertian akar katanya adalah merusak atau menjadi busuk, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, sampai pengkhianatan. Di Muangthai disebut ”gin moung” yang artinya makan bangsa, di China di ”tanwu” yang artinya keserakahan bernoda, dan di Jepang disebut ”oshoku” yang berarti kerja kotor.

02/02/12

2

02/02/12

CERAMAH NILAI KEBANGSAAN LEMHANAS - AMPI

02/02/12


02/02/12


KORUPSI 

Korupsi pada hakekatnya adalah penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan publik bagi keuntungan pribadi dan atau segelintir orang, telah secara nyata merusak sendi-sendi kehidupan berasyarakat, merugikan hak ekonomi dan hak sosial terutama masyarakat yang tidak mampu, memakan harta negara dan hak sesama warga negara secara tanpa hak (batil), korupsi adalah salah satu

bentuk kebatilan yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Tuhan, karena itu korupsi harus diperangi dan diberantas. 02/02/12

6

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA FRAUD. Teori GONE ( J. Bologna ). Pada dasarnya terdapat 4(empat) faktor pendorong seseorang untuk melakukan Fraud yaitu :  G – Greed (Keserakahan).  O – Opportunity (Kesempatan).  N – Need (Kebutuhan).  E – Exposure (Pengungkapan). 02/02/12

7

Tindak Pidana Korupsi UU No. 30 tahun 2002, UU No. 31 tahun 1999, dan UU No. 20 tahun 2001

02/02/12

8

UU 31 / 1999 jo UU 20 / 2001 1.

2.

3. 4. 5. 6.

Delik-delik tindak pidana korupsi Delik yang berhubungan dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara yaitu sebagaimana rumusan pasal 2 (1) dan pasal 3; Delik yang berhubungan dengan pemberian kepada Pegawai Negeri (penyuapan/bribbery) dan Pegawai Negeri/Hakim yang menerima suap yaitu pasal 5, 6, 11, 12 a,b,c,d dan 13; Delik yang berhubungan dengan penggelapan dalam jabatan yaitu pasal 8,9 dan10: Delik yang berhubungan dengan pemerasan dalam jabatan (knevelerij) yaitu pasal 12 e, f, g, Delik yang berhubungan dengan pemborongan yaitu pasal 7, 12 i: Delik Gratifikasi yaitu pasal 12 B jo Pasal 12 C

02/02/12

9

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri

atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; No.

Unsur Tindak Pidana Korupsi

1

Setiap orang

2

Memberi atau menjanjikan sesuatu

3

Pegawai negeri atau penyelenggara negara

4

Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya

5

Bertentangan dengan kewajibannya

02/02/12

10

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. No.


1

Setiap orang

2

Memberi sesuatu

3


4

Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya

5

Bertentangan dengan kewajibannya

02/02/12

11

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. No.


1


2

Menerima hadiah atau janji

3

Diketahui atau patut diduga

4

Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; atau yang menurut orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya

02/02/12

12

Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; No. Unsur Tindak Pidana Korupsi

02/02/12

1

Pegawai negeri atau penyelenggaran negara

2

Menerima hadiah atau janji

3


4

Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan

5

Sesuatu dalam jabatannya

6

Bertentangan dengan kewajibannya 13

Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

No.


1


2

Menerima hadiah

3


4

Akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan

5

Sesuatu dalam jabatannya

6

Yang bertentangan dengan kewajibannya

02/02/12

14

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; No. Unsur Tindak Pidana Korupsi

02/02/12

1


2

Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

3

Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

4

Memaksa seseorang

5

Memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu

6

Bagi dirinya sendiri 15

Pasal 12 huruf g UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

02/02/12

No.


1


2

Waktu menjalankan tugas

3

Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang

4

Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya

5

Padahal diketahui

6

Hal tersebut bukan merupakan utang 16

Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya No.


1


2

Langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut

3

Pemborongan, pengadaan, atau persewaan

4

Saat dilakukan perbuatan

5

Untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

02/02/12

17

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Ps 12 B UU No. 20 / 2001

pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .  Pengecualian  UU No. 20 / 2001 Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

02/02/12

18

Ketentuan Tentang Gratifikasi UU No. 20 / 2001 Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: •yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (Pembuktian terbalik) •yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 02/02/12

19

Laporan Penerimaan Gratifikasi pasal 16 UU No. 30 tahun 2002

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut: a.Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. b. Formulir sebagaimana dimaksud pada butir a sekurangkurangnya memuat: nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara; tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan nilai gratifikasi yang diterima 02/02/12

20

POLA UMUM KORUPSI yang dapat diaplikasikan secara praktis dibidang Pengadaan Barang & Jasa di sektor publik: Pemalsuan Fraud

Sumbangan ilegal Illegal Contribution

Nepotisme Nepotism

Bisnis Orang Dalam Insider Trading

Penyuapan Bribery

Bagaimana & darimana UANG-BARANG-FASILITAS Hasil korupsi diperoleh

Penyalahgunaan Wewenang

Penggelapan Embezzlement

Komisi Commission

Pemerasan Extortion

Pilih Kasih Favoritism

Abuse of discretion Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP), 02/02/12 21

Kolusi/Nepotisme Eksternal RENSTRA

Otoritas Politik

Otoritas Keu/ Perencanaan an tip Ti

Pimpinan

an tip Ti

n ula k s U ye pro

KPB

KPA an / tip ek Ti oy nan pr ka re

Panitia Pengadaan ek oy an r P ip Tit

Spek Brg/Js OE/HPS

S’ P H ‘

Pimpro

Lelang/ Tender Penyedia Barang/Jasa

Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP),

02/02/12

22

Potret Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa RENSTRA

Otoritas Politik

Otoritas Keu/ Perencanaan an tip Ti

Pimpinan

an tip Ti

KPB

Panitia Pengadaan ek oy an r P ip Tit

%

Spek Brg/Js OE/HPS

Pimpro Mark Up

S’ P ‘H

KPA an / tip ek Ti oy nan pr ka re

n ula k s U ye pro

%

Kick Back

Lelang/ Tender Penyedia Barang/Jasa

Kick Proforma Back Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP),

02/02/12

23

Negara Mengarah Kleptokrasi |KOMPAS Selasa, 14 Juni 2011 | 03:15 WIB Negara Mengarah Kleptokrasi | Selasa, 14 Juni 2011 | 03:15 WIB Jakarta, Kompas - Korupsi tak hanya terjadi di lembaga yudikatif, peradilan, tetapi juga ada di legislatif dan eksekutif. Kondisi ini diketahui pemerintah maupun rakyat. Namun, pemerintah tak berhasil mengatasinya. Bahkan, bangsa Indonesia mengarah menjadi negara kleptokrasi, yakni negara yang diperintah oleh para pencuri. Demikian benang merah yang dapat ditarik dari pendapat advokat senior Adnan Buyung Nasution dan pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, secara terpisah di Jakarta, Senin (13/6). ”Indonesia semakin terperangkap dalam pusaran kleptokrasi,” kata Gun Gun lagi. Menurut Adnan Buyung, dua tahun terakhir ini berbagai kasus korupsi semakin terungkap. Kasus korupsi tak hanya terjadi di lembaga peradilan, tetapi juga di lembaga eksekutif dan legislatif. ”Musuh besar kita kini adalah korupsi,” ungkap mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu. Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya memberikan pernyataan terkait pemberantasan korupsi, tetapi juga melakukan karya yang lebih nyata. ”Pemberantasan korupsi butuh kepemimpinan,” kata Adnan Buyung lagi. Ia juga menyarankan Presiden Yudhoyono mengubah kabinetnya, dan menunjuk seorang menteri koordinator bidang hukum dan hak asasi manusia, dan memilih figur yang bersih dan tegas untuk menjabatnya, yang akan memimpin pemberantasan korupsi dengan tegas. Selain itu, KPK harus tetap diperkuat, dan jangan diganggu. Negara gagal Gun Gun menjelaskan, kleptokrasi biasa diartikan sebagai negara yang diperintah oleh pencuri. Penguasa memakai uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri atau korupsi. Praktik korupsi dilakukan dengan menyelewengkan kewenangan untuk memengaruhi kebijakan. Kondisi itu, lanjut Gun Gun, terjadi di Indonesia. Korupsi dilakukan lembaga pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ketiga lembaga itu sering kali melakukan persekongkolan untuk menyelewengkan uang rakyat.

02/02/12

24

Korupsi dan Kleptokrasi Dibiarkan, Indonesia Bisa Mengarah Pada Negara Gagal KOMPAS, Rabu, 14 Sep 2011 12:05 WIB

JAKARTA, RIMANEWS-Indonesia kini memasuki masa kelam, terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan M Nazaruddin, Kemenpora, mafia pajak, Century dan yang terbaru adalah korupsi di tubuh Kemenakertrans, memperkuat dugaan bahwa terjadi korupsi berjamaah instansi pemerintah. Rejim yang berkuasa di Negeri ini pun terjebak dalam arus kuat menuju kleptokrasi. Dengan sistem pembagian kekuasaan (power sharing), maka kabinet dibentuk dengan mengadopsi wakil dari partai-partai koalisi. Konsekuensinya, anggota kabinet tidak terseleksi berdasarkan sikap profesionalisme, tapi tunduk pada kebijakan partai. Akibatnya, kata pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI, korupsi di kementerian yang dipimpin menteri dari partai anggota koalisi, terjadi secara membabi buta. Korupsi terjadi karena mereka membutuhkan dana untuk membangun kantor-kantor partai yang megah. Juga

02/02/12

25

Indonesia Miliki Lima Ciri Negara Gagal Caroline Damanik | I Made Asdhiana | Sabtu, 16 Juli 2011 | 12:04 WIB

Sejumlah seniman dan warga Surabaya menggelar teatrikal dalam aksi menolak kekerasan massa di depan Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (9/2/2011). Aksi tersebut untuk menyikapi perusakan tempat ibadah di Temanggung, Jawa Tengah. JAKARTA, KOMPAS.com — Tampaknya tinggal harapan untuk maju saja yang dimiliki Indonesia saat ini. Politisi Hanura, Akbar Faisal, mengatakan, mekanisme negara di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif kacau dan tidak melakukan tugasnya masing-masing. Akbar mengatakan, lima ciri negara gagal sudah melekat pada Indonesia. "Ciri lima negara gagal ada pada kita. Pertama, tak ada jaminan keamanan untuk semua warga negara. Misalnya, orang-orang yang seharusnya bisa beribadah di tempat yang sudah dijamin secara hukum ternyata tidak bisa," katanya dalam diskusi mingguan Polemik, Sabtu (16/7/2011). Ciri keduanya adalah pemerintah gagal memenuhi kebutuhan rakyat. Ketiga, korupsi justru dilakukan lembaga yang seharusnya melakukan pemberantasan terhadapnya. Ciri keempat adalah terjadi bentrokan horizontal. Ironisnya, aparat membiarkan hal itu terjadi. "Kelima, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini sudah terjadi. Kita harus kembali pada substansi tugasnya untuk menjalankan konstitusi," katanya. SURYA/SUGIHARTO

02/02/12

26

Senin, 19 Zulqaidah 1432 / 17 Oktober 2011 | 19:28 REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Kondisi bangsa Indonesia yang makin terpuruk dan memperihatinkan, dan pemerintahan yang tampak lari dari masalah bisa menjerumuskan bangsa ini ke kondisi negara gagal (Failed State). Maka, perlu desakan dari seluruh pihak kepada pemerintah menghilangkan berbagai persoalan bangsa ini. ‘’Kami tokoh agama beserta Forum Rektor memiliki satu pandangan dengan kondisi bangsa ini, bahwa Indonesia amat serius terpuruk,’’ ungkap Din Syamsuddin dari forum lintas agama dalam diskusi publik menganalisa laporan ke Rumah Pengaduan Pembohongan Publik. Diskusi digelar bersama bersama Forum Rektor dan 28 guru besar di Universitas Negeri Jakarta, Jumat (4/2). Menurut Din, sikap Pemerintah selama ini terlihat defensif, berapologi terhadap kritik, dan selalu lari dari masalah. ‘’Harusnya bisa introspeksi diri dan bukan membawa masalah ke arah personal.” Bicara soal korupsi, Franz Magnis Suseno menilai, korupsi yang merajalela mulai dari pusat hingga daerah saat ini jauh lebih parah dari era Orde Baru. ‘’Era Pak Harto bahkan tidak ada reformasi, akan tetapi korupsi kala itu tak jauh lebih parah dari saat ini,’’ papar tokoh agama dari Katolik ini Bahkan ia lihat KPK saat ini dibatasi. ‘’Kami bukannya tidak percaya kepada pemerintah, akan tetapi kalau diperhatikan korupsi merajalela di berbagai institusi, bahkan polisi dan jaksa tampak ogah-ogahan menghilangkan korupsi,’’ ucapnya. Ia menambahkan jika kondisi ini di biarkan bukan tak mungkin kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah akan hilang. ‘’Pikiran masyarakat yang sudah terbiasa melihat korupsi tidak akan kritis seperti biasanya, karena korupsi sudah terlalu biasa,’’ ucapnya. Sofian Effendi, mantan rektor Universitas Gadjah Mada, menjelaskan Indonesia saat ini di posisi 61 dari 177 negara masuk Indeks Negara Gagal tahun 2010. Meski Indonesia belum berkategori sangat serius, akan tetapi 12.3 poin lagi Indonesia akan masuk wilayah ‘sangat serius’. ‘’Ini sudah turun, bukan tak mungkin tahun depan kita akan turun lagi,’’ ucapnya. Redaktur: Johar Arif Reporter: Ichsan Emrald Alamsy 02/02/12

27

Keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi itu sendiri akan terlihat membias, apabila terkait dengan kepentingannya, atau kelompoknya, perilaku koruptif dianggap wajar. Penyebaran korupsi yang telah merambah seluruh sektor dan tingkatan sistem dalam kehidupan masyarakat itu menjadikan korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, yang merugikan hak sosial dan hak ekonomi bagi mereka yang kurang mampu. Kondisi ini diikuti dengan berkembangnya tindakan kriminal lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas. Kriminalitas ikutan ini menjadi penyebab tumbuhnya penyakit dan kerawanan sosial dalam masyarakat. Pertanyaannya kepada diri kita masing-masing barangkali adalah :  Dimanakah nilai-nilai luhur warisan budaya nenek moyang dan keyakinan keber-agama-an sehingga melakukan korupsi??? Apakah selama ini kita telah bersungguh-sungguh berupaya dan mendukung pemberantasan korupsi ??? Apakah jika menyangkut kepentingan kita atau kelompok kita, kita masing-masing sudah cukup berusaha menghindari perilaku koruptif ???

02/02/12

28

Tahun

Kegiatan

Lingkup

Dasar Hukum

1957

Operasi Militer

Kegiatan tidak terstruktur

PRT/PM/06/1957

1967

Pemberantasan Korupsi

Represif & Preventif

Keppres 228 Tahun 1967

1977

Opstib

Penertiban Sistem & Operasi

1987

Pemsus Restitusi Pajak

Kebenaran Restitusi

97-98

Krisis Multidisiplin (Moneter & Ekonomi)

1999

KPKPN

Preventif

UU 28 Tahun 1999

1999

TGTPK

Represif

PP 19 Tahun 2000

2003

KPK

Penindakan & Pencegahan

UU 30 Tahun 2002

Inpres 9 Tahun 1977 Surat MENKEU S234/MK.04/1987

Tugas: Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, & Monitor 2005

Timtas

Represif

Inpres

Tugas: Koordinasi di antara Kejaksaan, POLRI dan BPKP 2006

Ratifikasi UNCAC

2006

UU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor

02/02/12

Represif

UU No.7/2006

29

PELAJARAN DARI KORUPSI & UPAYA PEMBERANTASANNYA Kualitas korupsi makin meningkat Jumlah yang dikorup luar biasa besar

Akibat yang ditimbulkanpun luar biasa  melanggar hak sosial masyarakat

•

Tidak memadai pada aspek pencegahan, walaupun diberi mandat

•

Bagus hanya pada beberapa tahun pertama, setelah itu sulit menghindari korupsi

•

Diarahkan pada penghukuman, tidak cukup perhatian pada pelacakan aset hasil

korupsinya •

Sering dipersepsikan sebagai digunakan untuk kepentingan tertentu

•

Sistem manajemen sumber dayanya tidak diarahkan untuk mendukung kinerja 02/02/12

30

KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI Kerangka hukum pemberantasan korupsi terlihat dari peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah RI mencakup :  Tap MPR No XI tahun 1998,  UU No 28 th 1999 tentang Penyelanggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN,  UU No. 31 th 1999 jo UU No 20 th 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi,  PP Nomor 71 Tahun 2000 ttg  UU No 30 th 2002 tentang KPK,  UU No 7 th 2006 tentang ratifikasi UNCAC th 2003,  Inpres No 5 th 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi,  PP NOMOR 80 Tahun 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dll. 02/02/12

31

Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 

Pemberantasan korupsi adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

02/02/12

32

DESIGN STRATEGI KPK 1. Strategi Deteren Tindakan yang menimbulkan efek jera pelaku korupsi baik bidang penindakan maupun pencegahan korupsi 2. Strategi Komprehensif Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan KPK tetapi bersama dengan semua komponen bangsa sesuai tugas, kewenangan dan peran masing-masing 3. Strategi Pemicuan/trigger mechanism Mendobrak kebekuan penindakan TPK dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan TPK 4. Strategi Pemulihan Pengembalian kerugian Negara dan pemulihan mental masyarakat melalui pembangunan budaya anti korupsi dan lain-lain (recovery, preventive dan preemptif action)

5. Strategi Reformasi Birokrasi Secara bertahap melalui Penguatan Kelembagaan dimana KPK sebagai Role Model 02/02/12

33

SASARAN STRATEGIS KPK

•





 

 

02/02/12

a. Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemberantasan Korupsi Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya korupsi (Persentase) Peningkatan Jumlah Jaringan Anti Korupsi (Persentase) b. Tercegahnya Kesempatan untuk korupsi PIAK (Rata-rata Indeks) Penilaian Integritas Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah (Skor IIN Pusat dan Daerah) c. Penindakan yang Kuat dan Proaktif Keberhasilan penuntutan di pengadilan (Persentase) Peningkatan keberhasilan perkara yang disupervisi (Persentase) 34

TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KPK Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

02/02/12

35

02/02/12


02/02/12


02/02/12


02/02/12


02/02/12


02/02/12


02/02/12


02/02/12


ZONA INTEGRITAS  Zona Integritas adalah wilayah yang ada di Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah yang dikembangkan sebagai wujud penerapan usaha-usaha nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan peningkatan kualitas sistem kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka penguatan

komitmen antikorupsi.  Zona Integritas merupakan wilayah terkecil dari Island of Integrity yang menandai adanya niat dan wujud nyata perubahan.

 Zona Integritas adalah rangkaian proses dalam rangka mewujudkan WBK yang terdiri dari rangkaian kegiatan di bidang pencegahan korupsi.

02/02/12

44

Mekanisme Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Memenuhi kriteria

Calon Unit Kerja ZI

Dicanangkan / dideklarasikan oleh pimpinan K/L/Prop/Kab/ Kota bersama KPK

Pelaksanaan Program AK, PI, LHKPN, Graf, KWS, Kode Etik, Diklat, Kampanye, SOP, PBJ, YanPublik, dsb

Asistensi, Coaching, Fasilitasi, Monev, dsb oleh Tim penggerak Integritas K/L/Prop/Kab/ Kota + FGD

Penetapan ZI oleh pimpinan K/L/ Prop/Kab/Kota

Berdasarkan usulan / rekomendasi dan dibina Tim penggerak Integritas K/L/Prop/ Kab/Kota

Monitoring dan Penilaian oleh KPK

Kriteria : 1). Survei integritas (Nilai > Rata-rata) 2). LHA BPK/BPKP/Inspektorat (KN = 0) 3). Tidak ada pegawai yang menjadi tersangka korupsi

Penetapan

WBK

Tidak memenuhi kriteria

Pembinaan kembali

02/02/12

45

FGD Definisi dan Pembelajaran Integritas

INTEGRITAS: Kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati nurani INTEGRITAS : KEJUJURAN (HONESTY), KEBENARAN (TRUTHFULNESS), BERANI (COURAGE), BERTANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY), KESETIAAN (LOYALTY). (ACFE Code of Professional Ethics) 02/02/12

46

02/02/12


TIRI : Fredrik Galtung

Io a A C E C 02/02/12

Integritas Organisasi Alignment atau interaksi Accountability Competency Ethics Corruption 48

02/02/12


UU No. 30 Tahun 2002

Tugas Pencegahan

(Pasal 13)

KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb: Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan harta kekayaan penyelenggara negara Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK

Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat umum Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dlm pemberantasan TPK 02/02/12

50

TIGA PILAR PENCEGAHAN •

Pemerintah 1. Monitoring kajian sistem yang berpotensi Korupsi – Reformasi Birokrasi (Civil Service Reform) dan – Reformasi Sektor Peradilan (Judiciary Apparatus Reform) 2. Memperkuat kapasitas anggota DPRD 3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 4. Pelaporan/Penetapan Status Gratifikasi

•

Swasta 1. Etika Bisnis (Good Corporate Governance) 2. E-Procurement (e-Announcement) 3. Island of Integrity

•

Masyarakat 1. Pelayanan Publik 2. Pendidikan Anti-Korupsi 3. Peran serta Masyarakat/Laporan

02/02/12

51

02/02/12


02/02/12


Perubahan Perilaku sbg Tujuan Akhir Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, efisien, efektif dan produktif)‫‏‬

penyempurnaan sistem atau tatakelola

02/02/12

PERUBAHAN PERILAKU

54

NILAI, KEBUDAYAAN, PERADABAN DAN ETIK (Kamus Umum Bahasa Indonesia) 

NILAI :  



KEBUDAYAAN : 





SIFAT-SIFAT (HAL-HAL) PENTING ATAU BERGUNA BAGI KEMANUSIAAN NILAI BUDAYA : KONSEP ABSTRAK MENGENAI MASALAH DASAR YG SANGAT PENTING DAN BERNILAI DI KEHIDUPAN MANUSIA HASIL KEGIATAN DAN PENCIPTAAN BATIN (AKAL BUDI) MANUSIA SEPERTI KEPERCAYAAN, KESENIAN, DAN ADAT ISTIADAT KESELURUHAN PENGETAHUAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMAHAMI LINGKUNGAN SERTA PENGALAMANNYA DAN YANG MENJADI PEDOMAN TINGKAH LAKUNYA.

PERADABAN :  

02/02/12

KEMAJUAN (KECERDASAN, KEBUDAYAAN) LAHIR BATIN HAL YANG MENYANGKUT SOPAN SANTUN, BUDI BAHASA, DAN KEBUDAYAAN SUATU BANGSA.

55

NILAI, KEBUDAYAAN, PERADABAN DAN ETIK (Kamus Umum Bahasa Indonesia) 

ETIK :  KUMPULAN ASAS ATAU NILAI YANG BERKENAAN DENGAN AKHLAK  NILAI MENGENAI BENAR DAN SALAH YANG DIANUT SUATU GOLONGAN ATAU MASYARAKAT



KODE ETIK :  KODE : TANDA (KATA-KATA, TULISAN) YANG DISEPAKATI UNTUK MAKSUD-MAKSUD TERTENTU ( UNTUK MENJAMIN KERAHASIAAN BERITA, PEMERINTAH DSB); KUMPULAN PERATURAN YANG SISTEMATIS ; KUMPULAN PRINSIP YANG SISTEMATIS  NORMA DAN ASAS YG DITERIMA OLEH SUATU POK TTT SBG LANDASAN TINGKAH LAKU  KODE ETIK PROFESI : ATURAN TATA SUSILA PROFESI, NORMA TERTULIS YG MENGATUR SIKAP, TINGKAH LAKU DAN TATA KRAMA PROFESI  KODE ETIK SOSIAL : SISTEM NORMA YG MEMBEDAKAN TINGKAH LAKU YG BAIK DAN YG BURUK DI PERGAULAN ANTAR MANUSIA

02/02/12

56

02/02/12




CIRI-CIRI : 









02/02/12

MERUPAKAN POLA PERILAKU, YANG MAMPU MENGATUR INTERAKSI ANTAR ANGGOTA ORGANISASI, DAN ANTARA ANGGOTA ORGANISASI DENGAN PIHAK LUAR MEMILIKI PEREKAT BERUPA ASUMSI-2 PENTING DAN NILAI-2 DOMINAN YANG MAMPU BERPADU SECARA HARMONIS, AKOMODATIF DALAM MENGHADAPI SETIAP PERMASALAHAN ORGANISASI DIDUKUNG OLEH INFORMASI DAN KOMUNIKASI SECARA SIBERNETIKA (MAMPU MENGENDALIKAN SENDIRI) DAPAT DILIHAT (TEROBSERVASI) DARI APA YANG DIKATAKAN, DIKERJAKAN DAN DIPIKIRKAN ORANG-2 DALAM ORGANISASI (IKLIM ORGANISASI). DAPAT BERUBAH SETIAP SAAT UNTUK MENYESUAIKAN DIRI DENGAN LINGKUNGANNYA. WALAUPUN TIDAK MUDAH (RELATIF STABIL)

58

02/02/12




PERUBAHAN  







PENILAIAN PERUBAHAN BO:  





02/02/12

BO MAMPU MENYESUAIKAN DIRI (ADAPTASI ) DG LINGKUNGAN MELIBATKAN ORANG-2 DI DALAM ORGANISASI (PIMPINAN & BAWAHAN) UTK UBAH BO PERUBAHAN DILAKUKAN THD NILAI-2 YG DISEPAKATI, PADA LEVEL PERMUKAAN, PENDUKUNG & INTI PERUBAHAN HRS TETP MENGACU PADA MISI ORG, YG TERKAIT DG TUJUAN & STRATEGI ORGANISAS

KONSISTENSI PERUMUSAN NILAI-NILAI DAN SISTEM MISI ORGANISASI MELALUI PERUMUSAN ARAH ORGANISASI JANGKA PANJANG DAYA PELIBATAN PIMPINAN DAN BAWAHAN DALAM MEMBANGUN KEMAMPUAN, RASA MEMILIKI DAN PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP ORGANISASI PENYESUAIAN KEGIATAN ORGANISASI DENGAN TUNTUTAN LINGKUNGAN 60

KEBUDAYAAN APARAT 







PERADABAN APARAT MERUPAKAN KATA LAIN DARI BUDAYA ORGANISASI APARAT ATAU BIROKRASI BUDAYA TERSEBUT TERBENTUK OLEH PRAKTEK SEHARI-HARI APARAT / BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA, YANG TIDAK LEPAS DARI NILAI-NILAI YANG HIDUP DI DALAM MASYARAKATNYA YANG MENGANGGAP BAHWA KORUPSI ITU LUMRAH / BIASA DILAKUKAN BUDAYA APARAT SAAT INI DINILAI TIDAK SEIRAMA DENGAN NILAI-NILAI LUHUR MASYARAKAT YANG TIDAK MENTOLERIR ADANYA PERILAKU KORUP (TERDAPAT PERTENTANGAN NILAI NYATA DAN NILAI IDEAL) PERLAWANAN TERHADAP KPK YANG INTENSITASNYA MAKIN BESAR MERUPAKAN INDIKASI MASIH KUATNYA PERILAKU KORUPSI DALAM BUDAYA APARAT SAAT INI, YANG NAMPAK SECARA NYATA PADA PERILAKU KOMUNITAS POLITIK, KOMUNITAS EKONOMI DAN KOMUNITAS HUKUM.

02/02/12

61

GOOD GOVERNANCE •

•

MEMILIKI SISTEM YANG JELAS DAN DILAKSANAKAN DENGAN BAIK YANG DIDASARKAN PADA ATURAN BAKU YANG BENAR DIAWAKI OLEH : – –

•

MEMILIKI APARAT PENGAWASAN YANG HANDAL: – –

•

– –

02/02/12

DIAWAKI OLEH PERSONNEL YG BERTINTEGRITAS DAN PROFESIONAL MEMILIKI DAYA DETEKSI, PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN YG HANDAL

MEMILIKI BUDAYA ORGANISASI YANG : –

•

PERSONNEL YANG BERINTEGRITAS DAN PROFESIONAL. PERSONNEL YANG MEMILIKI TINGKAT PENGHASILAN YANG RASIONAL

BERISI NILAI-NILAI INTI (CORE VALUES), NILAI-2 STRATEGIS (ESPOUSED VALUES) DAN ARTEFACT (RITUAL) YANG DIPAHAMI DAN DIANUTI OLEH SEGENAP WARGA ORGANISASI SECARA SADAR DAN KONSISTEN MAMPU MENYESUAIKAN DIRI DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS YANG DIHADAPI MAMPU MENYELESAIKAN PERMASALAHAN INTERNAL SCR OTOMATIS

GOOD GOVERNMENT DILAKSANAKAN MELALUI GOOD GOVERNANCE

62

GOOD GOVERNANCE • GOOD GOVERNANCE ADALAH PENGELOLAAN

ADMINISTRASI NEGARA YANG DITANDAI ANTARA LAIN DENGAN : PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN, SISTEM PENGADILAN YANG DAPAT DIANDALKAN DAN PEMERINTAHAN YG BERTANGGUNG JAWAB PADA PUBLIKNYA (THE WORLD BANK).

• TRILOGI GOOD GOVERNANCE: – SEKTOR PUBLIK: PEMERINTAH, LEMBAGA PEMERINTAH

BIROKRAT & APARAT, SBG PEMBUAT KEBIJAKAN, PENGENDALI DAN PENGAWAS

– SEKTOR PRIVAT : PERUSAHAAN DI BERBAGAI SEKTOR,

PEMBUAT KEPUTUSAN, SEBAGAI PENGGERAK AKTIVITAS BIDANG EKONOMI.

– MASYARAKAT : SEBAGAI SUBYEK DAN OBYEK DARI SEKTOR PEMERINTAH DAN SWASTA (PRIVAT)

02/02/12

63

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE • KEPASTIAN HUKUM : – PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIDASARKAN PADA HUKUM & ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – AZAS KEPATUHAN DAN KEADILAN

• KETERBUKAAN : – ADANYA HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI YG BENAR, JUJUR DAN TIDAK DISKRIMINATIF TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH BIROKRASI – PEMERINTAH TETAP MEMPERHATIKAN PERLINDUNGAN HAK AZASI PRIBADI, GOLONGAN DAN RAHASIA NEGARA

• AKUNTABILITAS PUBLIK – PERTANGGUNGJAWABAN DARI SEMUA KEGIATAN BIROKRASI PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT SBG PEMEGANG KEDAULATAN TERTINGGI NEGARA

02/02/12

64

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE 

PROFESIONALITAS • KEAHLIAN BIROKRAT YG BERLANDASKAN KOMPETENSI, KODE

ETIK & PERATURAN / UNDANG2



MORALITAS • ASPEK MORAL, SIKAP DAN PERILAKU APARAT DALAM

MENJALANKAN TUGAS & FUNGSINYA



PROPORSIONALITAS • KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



NETRALITAS • KETIDAK BERPIHAKAN APARATUR PEMERINTAH PADA SATU

GOLONGAN TERTENTU DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

02/02/12

65

Akuntabilitas adl kewajiban untuk memberikan pertggjwbn , untuk menjawab atau menjelaskan kinerja/tindakan kpd pihak yg berwenang/berhak mendapat jawaban/ penjelasan.Dg ini dapat dimonitor, dinilai, dikritisi, menunjukkan trcaceability dan reasonableness.

Fairness : kesetaraan (equal) perlakuan kpd berbagai pihak, perlu adanya ketentuan yang mengatur standar pelayanan

Integritas : GC bukanlah suatu yg bersifat administratif dan makanikal, melainkan

komitmen dan niat baik dri pengelola/pelaksana kegiatan.Integritas (Oxford 1994) adl kualitas (man) yg jujur dan teguh secara moral, bertindak baik dg keyakinan memberi yg terbaik.

Kemandirian : adl suatu kondisi yg bebas dr pengaruh, fasilitas, intervensi serta

tekanan yg tidak sesuai dg mekanisme dan prsedur yg seharusnya dr pihak manapun bg kepentingan/keuntungan sekelompok tertentu.

Partisipasi : keterlibatan aktif/interaksi berbagai pihak dlm kegiatan/pengelolaan kegiatan.

02/02/12

66

02/02/12




MEMBANGUN BUDAYA TAAT PADA HUKUM SEHINGGA MAMPU MENGEREM NIAT JAHAT UNTUK MELAKUKAN KORUPSI (AKTUALISASIKAN PERAN PENDIDIKAN)



MEMBANGUN KUALITAS SDM YANG MEMILIKI INTEGRITAS MORAL DAN KUALITAS KOMPETENSI YANG TINGGI



KEMBANGKAN POLA SINGLE SALARY DLM REMUNERASI PEGAWAI DAN PEJABAT NEGARA



MENJAGA, MENGATUR, MENGAWASI KERAWANAN KORUPSI AGAR TDK DIMANFAATKAN OLEH KORUPTOR



MENCEGAH BERTEMUNYA NIAT, KEMAMPUAN BERBUAT, PELUANG DAN SASARAN YANG COCOK UNTUK DIKORUPSI AGAR TDK TERJADI KORUPSI

02/02/12

68

02/02/12


LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KORUPSI

Recommend Documents