Workshop Pencegahan Korupsi Terintegrasi
Direktorat GRATIFIKASI
Ada Apa Dengan Jawa Tengah (22 Maret 2016)
“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia”
Dulu: Bermula dari penjara… berakhir menjadi pejabat negara....
AGENDA KITA
Gratifikasi
4
7 KLASIFIKASI KORUPSI Merugikan Keuangan Negara
1 2
7
Konflik Kepentingan
3
KORUPSI Perbuatan Curang
Suap
Gratifikasi
6 4 Pemerasan
5
Penggelapan dalam Jabatan
30 Jenis Delik Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) Delik yg terkait dg kerugian Pasal 2(1); 3 keuangan negara
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Delik pemberian sesuatu/janji Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 6(2); Ps 12 c,d Delik penggelapan dalam jabatan Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Delik perbuatan pemerasan Pasal 12 huruf e,f,g Delik perbuatan curang
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Delik benturan kepentingan Pasal 12 huruf i dalam pengadaan Delik Gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C Dari 30 jenis di atas, yang cukup sering dijumpai di dunia usaha : Pemerasan dlm jabatan; penyuapan; benturan kepentingan & GRATIFIKASI.
Merupakan delikdelik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)
PIDANA GRATIFIKASI
TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (1) No.
Nama
Jabatan
Nomor Putusan
Vonis
1.
Gayus H.P. Tambunan
Pegawai Pajak
52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013
8 tahun
2.
Yugo Saldian
Anggota DPRD Pangkalpinang
04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012
4 tahun
3.
Dhana Widyatmika
Pegawai Pajak
1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013
13 tahun
4.
Badaruddin Usman
Anggota DPRD Pangkalpinang
2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014
4 tahun
TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (2) No.
Nama
Jabatan
Nomor Putusan
5.
Mantan Karyawan PT. Timah (BUMN)
1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014
6.
Syamsu Marzuki Kusniati Achar
7.
Malikul Amjad
8.
Norani
Mantan Anggota DPRD 1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014 Pangkal Pinang Mantan Wakil Walikota 03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014 Pangkal Pinang Anggota DPRD Kab. Bangka 1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014 Induk periode 2009-2014 dan mantan Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004
Vonis 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun
TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (3) No. 9.
10.
11.
Nama Alfian Helmi
Jabatan Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004 Abdul Aziz Kepala Dinas Muhammadiyah Pertambangan Kab. Nunukan I. Wayan Bupati Klungkung Chandra
Nomor Putusan 1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014
Vonis 4 tahun
1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 2014,
9 tahun
7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 2015
15 tahun
Kenapa Orang Melakukan
12
SEBAB KORUPSI (Lanj..)
SIKAP MORAL
Integritas: Konsistensi antara tindakan dan nilai (Teori Andrian Gostik & Dana Telford)
ETIKA
Definisi Gratifikasi
Apa Itu Gratifikasi?
KBBI
Pemberian dalam arti luas
• gra·ti·fi·ka·si n • uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan
Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Blacks Law Dictionary
DEFENISI MENURUT UU TIPIKOR:
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)
• A gratuity; a recompense or reward for services or benefits, given voluntarily, without solicitation or promise.
AGAMA
PERGAULAN
BUDAYA
ETIKA
Fasilitas lainnya...
Hadiah, Gratifikasi, Illegal Gratuity, Suap • Pemberian yang wajar • Karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan
• Gratifikasi • Pemberian dalam arti luas, penerima PN/Pn Hadiah
Suap • Meeting of mind • Transaksional
Gratifikasi
Illegal Gratifikasi (Gratifikasi yang dianggap Suap
Disarikan dari pendapat Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana FHUI
•Berhubungan dengan jabatan •Berlawanan dengan tugas dan kewajiban
SUAP, GRATIFIKASI DAN PEMERASAN
Transaksional, Ada Meeting of Mind
Meminta dengan Paksaan
•
• •
Tidak ada Meeting of Mind Tidak perlu transaksional Niat jahat belum ada saat penerimaan, namun ada jika tidak dilaporkan setelah 30 hari kerja
Perbedaan Gratifikasi & Suap Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH, MH
Djoko Sarwoko, SH, MH SUAP ada meeting of mind
SUAP Perbuatan yang mengindikasikan meeting of mind telah dilakukan
GRATIFIKASI GRATIFIKASI tidak ada meeting of mind
Pelaporan ditekankan pada kesadaran. Serperti konsep self assessment di perpajakan
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM
Mantan Hakim Agung, Ketua Muda Pidana Khusus MA
Drs. Adami Chazawi, SH
SUAP niat jahat (mens rea) untuk memiliki telah ada saat penerimaan
GRATIFIKASI niat jahat (mens rea) untuk memiliki dianggap ada setelah 30 HK
Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Univ. Brawijaya, Malang
PELAPORAN
Pasal 12B & Pasal 12C UU 20/2001
PIDANA
UU No. 20 Tahun 2001
ANCAMAN PIDANA PENJARA seumur hidup, atau PENJARA 4 – 20 tahun, dan DENDA Rp200 juta – Rp 1 miliar
UU No. 20 Tahun 2001
UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
PENJELASAN PASAL 16
Unsur Pasal 12B jo 12C UU 20/2001 Penerimaan gratifikasi;
Pegawai negeri/ penyelenggara negara;
Uang
UU 28/1999
Barang
Ps. 1 angka 2 UU 31/1999
Fasilitas Discount Rabat DLL
UU 30/2002 UU 5/2014
Pasal 92 KUHP
Gratifikasi dianggap suap: Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima; dan, Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima
Pelaporan Gratifikasi
Langsung ke KPK (30 HK)
Melalui UPG (7 HK)
Jumlah Laporan Gratifikasi 2004-2015 Sumber: Direktorat Gratifikasi KPK
2,500
2,060 2,000
1,500
1,391
1,373 1158
1573
1,000
393 335 270
500 189 -
1
17
115
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Laporan Gratifikasi pegawai/pejabat Provinsi Jawa Tengah? Sumber: Direktorat Gratifikasi KPK per 1 Jan 2016
No 1 2 3
Nama Pemprov Pemprov Jawa Tengah Pemprov DKI Jakarta Pemprov Jawa Barat
Jumlah 32 29 4 65
Share 2.0% 1.8% 0.3% 4%
GRATIFIKASI DALAM PRAKTIK Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan
Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan Gratifikasi yang terkait kedinasan
PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI MILIK NEGARA TOLAK GRATIFIKASI
• Gratifikasi yang dianggap Suap, • diberikan langsung
TENERIMA Dalam keadaan tertentu: • Diterima secara tidak langsung; • Dalam keadaan tidak dapat menolak; • Ragu dengan kualifikasi gratifikasi
WAJIB DILAPORKAN PADA KPK
TIDAK WAJIB DILAPORKAN PADA KPK 1. 2.
Aturan Pengendalian Gratifikasi Surat KPK No. B-143 th 2013
Gratifikasi dianggap Suap: • berhubungan dengan jabatan , dan • bertentangan dengan tugas dan kewajiban
MILIK PENERIMA Tidak berhubungan dg jabatan & tidak bertentangan dg tugas dan kewajiban
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,00.
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Terkait Musibah atau Bencana paling banyak Rp1.000.000,00;
Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi yang sama;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
Hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik;
PENGENALAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG)
PROGRAM/SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Penyusunan Aturan Pengendalian Gratifikasi
Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
Diseminasi Program Pengendalian Gratifikasi (Internal dan Eksternal)
MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
Form LAPORAN GRATIFIKASI
Unduh di: http://www.kpk.go.id/gratifikasi/images/pdf/FormGrat.pdf
http://kpk.go.id/gratifikasi
Aplikasi Android & iOS: KPKGrATIS
Semua Ada Akhirnya
TERIMAKASIH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan 12920 Telp. 021-2557 8448, Fax : 021-5289 2448 Email :
[email protected] www.kpk.go.id/gratifikasi
Kriteria: Nilai 1 Jika tidak Nyambung Nilai 2 Nyambung dengan tema Nilai 3 Nyambung dengan tema & kreatif Nilai 4 Nyambung dengan tema, kreatif, dan menginspirasi Nilai 5 No.4 dan melampui ekspektasi
