BUPATl SERANG
KEPUTUSAN BUPATl SERANG
NOMOR : I80/Kep.803-Huk.0rg/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BUPATl SERANG,
Menimbang
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan amanat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, maka perlu membentuk Unit Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Penyelenggaraan Negara yang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Tahun 1999 tentang Bersih dan Bebas dari
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2000
tentang
Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara;
1
Tahun
2004
tentang
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang
- 2 -
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah;
2005
tentang
53 Tahun
2010
tentang
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2014
tentang
13.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Serang; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Akademi Keperawatan; 24. Peraturan
3 -
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeraih Kabupaten Serang; dan 25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015. MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk Unit Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
KEDUA
Susunan Unit sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut Pembina
Bupati Serang.
Pengarah
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
Ketua
Inspektur Kabupaten Serang.
Wakil Ketua
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang.
Sekretaris
1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serang;
2. Heni Suhaeri, S.STP, M.Si (Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Serang). Anggota
1.
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Serang;
2.
Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Serang;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Serang;
4.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang;
Organisasi
5.
Kepala Bagian Kabupaten Serang;
6.
Kepala Bidang Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Setda
Serang.
Kelompok Keija I Koordinator
Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang.
I
pada
Darmaji Setiawan, S.Sos, M.Si (Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten
Anggota
Serang); 2.
Agus Manduri, SE (Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Serang);
3.
Rayesh Tiwana, SE, M.Si (Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Serang); Kepala
Sub
Bagian
Keuangan
pada
- 4
Kelompok Keija II Koordinator
Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang.
II
pada
Anggota
1. H. Yayat Sudrayat, SH, M.Si (Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Serang);
2. Hj. Murtasiah, SE, M.Si (Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Serang); 3. Rukma Alfiana, SE, M.Si (Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Serang); 4. Emilda Novita Yuzar, SE, M.Si (Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Serang); 5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Serang. Kelompok Keija III Koordinator
Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang.
Anggota
1.
III
Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang;
IV
pada
pada
Drs. Ichmat (Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Serang);
pada
3.
Deli Sagala, SE (Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Serang);
pada
4.
H. Victorinus Eko (Auditor Pertama Kabupaten Serang);
Cahyo, pada
S.ST, MM Inspektorat
Tia Khustiarawati, SE (Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Serang); 6.
KETIGA
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Serang.
Tugas Pokok Unit sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi kepada pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
di
Lingkungan
2. Menerima laporan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai; 3. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Pemerintah Kabupaten Serang dalam pelaksanaan
pengendalian
gratifikasi
Kabupaten Serang;
di
Lingkungan
Pemerintah
- 5 -
4. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Kabupaten Serang maupun oleh penerima;
5. Meminta data dan informasi kepada Satuan Keija Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
6. Memberikan rekomendasi kepada Tim pemeriksa internaljika teijadi pelanggaran terhadap peraturan di bidang gratifikasi; 7. Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan penerimaan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 10 (sepuluh) hari keija sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi;
8. Menyampaikan laporan rekapitulasi pen£mg£inan dan tindak
lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak
lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan; 10. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas
perintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati. KEEMPAT
Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud
diktum KESATU, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015. KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
Serang
pada tanggal 2? November 20l5
/ F^. BUPATI SEPANG,
W'\ •* \\
\
5 HUD AY Tembusan :
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Yth. Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda Kabupaten Serang.
