PANDUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
EDISI
11 SEPTEMBER 2014
PENGENDALI
SDM & SISTEM
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk 1
DAFTAR ISI Halaman BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN
1
1.1.
Latar Belakang
1
1.2.
Tujuan
1
1.3.
Ruang Lingkup
2
1.4.
Definisi
3
1.5.
Referensi
3
1.6.
Prinsip Dasar
3
LANDASAN HUKUM PENGATURAN GRATIFIKASI 2.1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4
2.2.
Penerima Gratifikasi Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi
5
2.3.
Konsekuensi Hukum dari Tidak Melaporkan Gratifikasi Yang Diterima
6
BATASAN GRATIFIKASI
6
3.1.
Bagaimana mengidentifikasi Gratifikasi yang dilarang (ilegal)
6
3.2.
Penerimaan / Pemberian Gratifikasi yang dianggap Suap
10
3.3.
Batasan Pemberian Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan
11
3.4.
Batasan Penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan
12
3.5.
Batasan Permintaan dari Pihak Ketiga untuk mendapatkan Hadiah/ Cinderamata dan/ atau Hiburan (Entertainment) yang tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana tersebut pada Butir 3.1 dan 3.2
13
3.6
Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan
14
BAB IV PENANGANAN GRATIFIKASI
LAMPI RAN
4
15
4.1.
Mekanisme Pelaporan
15
4.2.
Kondisi yang belum diatur dalam Panduan
16
4.3.
Sanksi atas Pelanggaran
16
FORM PELAPORAN I II
FORM PENGISIAN PELAPORAN GRATIFIKASI NON PERNIKAHAN + CONTOH PENGISIAN FORM PENGISIAN PELAPORAN GRATIFIKASI PERNIKAHAN + CONTOH PENGISIAN i
SEJARAH PERUBAHAN No. 1. 2.
Lama Pengendali Prosedur Kepala Departemen SDM & Umum Prosedur Waskita bidang Pengendali Gratifikasi
Baru Pengendali Prosedur menjadi SDM & Sistem Panduan Pengendalian Gratifikasi
ii
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
PANDUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI Kode Dokumen
: P-PG-01
Disetujui oleh : Manajemen Rep.
Edisi / Revisi
:
Review yad
September 2014/01
:
September 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan, tidak dapat dihindarkan hubungan dan interaksi antara para pihak, baik secara internal maupun eksternal, untuk menjalin kerja sama dan hubungan yang harmonis dan berkesinambungan, dengan tidak mengesampingkan etika dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dalam kerja sama antara para pihak terkait dengan hubungan bisnis yang dilakukan, tidak terhindarkan adanya Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Oleh karenanya, untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, perlu diatur hal-hal yang terkait dengan Gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya, untuk mewujudkan pengelolaan bisnis Perusahaan yang transparan dan akuntable. Perusahaan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas dalam pengendalian Gratifikasi yang melibatkan Insan Waskita, yang pada satu kondisi tertentu mungkin sulit untuk dihindari. Sebagai proses pembelajaran para Insan Waskita yang memiliki integritas dan citra yang baik dalam hubungan bisnis dengan para Pemangku Kepentingan, perlu disusun Panduan Pengendalian Gratifikasi yang selaras dengan Panduan Tata Kelola Perusahaan dan Panduan Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan. Disamping itu, Insan Waskita perlu selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa berupaya untuk dapat menghindari Gratifikasi, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme serta mengedepankan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. 1.2. TUJUAN Maksud dan tujuan ditetapkan Panduan Pengendalian Gratifikasi adalah : a. Sebagai Panduan bagi Insan Waskita untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perusahaan. b. Sebagai panduan bagi Insan Waskita tentang pentingnya kepatuhan melaporkan Gratifikasi dan menyikapi Gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik. c. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 1
1.3. RUANG LINGKUP Panduan ini dibuat untuk mengatur pengelolaan Gratifikasi antara Insan Waskita dengan pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan Usaha Perusahaan. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Waskita terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Waskita. Pengelolaan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Perusahaan karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap dan merupakan salah satu tindakan Korupsi yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Perusahaan. Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi unsurunsur sebagai berikut: a. Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/jabatan Insan Waskita di Perusahaan; b. Gratifikasi yang berupa penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan tidak dilaporkan kepada Atasan Langsung. 1.4. DEFINISI Dalam Panduan ini, yang dimaksud dengan : a. Benturan Kepentingan, adalah keadaan dimana terdapat konflik kepentingan yang memungkinan Insan Waskita memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki di Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif. b. Atasan Langsung, adalah : b.1. Bagi Pegawai setingkat Kepala Unit Kerja, Kepala/Wakil Kepala Unit Bisnis adalah Direktur yang membawahi Unit Kerja / Bisnis yang bersangkutan. b.2. Bagi Pegawai lainnya, atasan langsung adalah Kepala Unit Kerja / Bisnis dari Pegawai yang bersangkutan. c. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. d. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. e. GCG, Good Corporate Governance. f. Gratifikasi, adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Waskita terkait dengan 2
g.
h.
i.
j. k.
l. m. n. o. p.
wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Waskita. Hadiah/Cinderamata, adalah objek dari Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Hiburan, adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya. Insan Waskita, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai Perusahaan termasuk Pegawai yang ditugaskan di Anak Perusahaan, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Mitra Usaha/Pihak Ketiga, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan. Perusahaan adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. PPG, Program Pengendalian Gratifikasi. Organ Pendukung Dewan Komisaris, adalah Sekretaris Dewan Komisaris, Komite-Komite Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris. Keluarga Inti, adalah suami / istri / anak dari Insan Waskita. KKN, Korupsi, Kolusi dan nepotisme.
1.5. REFERENSI Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Diterbitkan oleh KPK tahun 2006. Surat Edaran Waaskita No. 03/SE/WK/2013 tanggal 6 Februari tentang Himbauan Terkait Gratifikasi. Jakarta. Sekretaris Perusahaan. 1.6. PRINSIP DASAR a. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan Seluruh Insan Waskita DILARANG baik secara langsung atau tidak langsung memberi Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Waskita yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
3
b.
Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan Semua Insan Waskita yang karena jabatannya dan atau anggota keluarganya (keluarga inti), DILARANG untuk menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Waskita, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. Insan Waskita apabila ditawarkan/diberikan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Panduan ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga. BAB II LANDASAN HUKUM PENGATURAN GRATIFIKASI
2.1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi a. Pasal 12B : 1. Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : (1). Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh Penerima Gratifikasi. (2). Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Penuntut Umum. 2. Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimasud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4
b. Pasal 12C : 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara. 4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tidnak Pidana Korupsi. 2.2.
Penerima Gratifikasi Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi Penerimaan Gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung jika tanggal Gratifikasi tersebut diterima. Yang dimaksud Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara 3. Menteri 4. Gubernur 5. Hakim 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku : 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku : a. Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD b. Pimpinan BI c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri d. Pejabat Eselon Satu dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan Sipil, Militer dan Kepolisian Negara RI e. Jaksa f. Penyidik g. Panitera Pengadilan h. Pimpinan dan Bendahara Proyek 5
2.3.
Konsekuensi Hukum dari Tidak Melaporkan Gratifikasi Yang Diterima Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum 4 (empat) tahun, dan maksimum 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa Penerima Gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
BAB III BATASAN GRATIFIKASI 3.1. Bagaimana mengidentifikasi Gratifikasi yang dilarang (ilegal) (1). Identifikasi Untuk mengidentifikasi dan menilai apakah suatu pemberian yang diterima Insan Waskita cenderung kearah Gratifikasi illegal / suap atau legal, dapat berpanduan pada beberapa pertanyaan yang sifatnya reflektif sebagai berikut :
Pertanyaan Reflektif No. (pertanyaan pada diri sendiri) 1.
Jawaban atas Pertanyaan (apakah pemberian cenderung kea rah Gratifikasi Ilegal/Suap atau Legal)
Apakah motif dari pemberian Jika motifnya menurut dugaan Anda adalah hadiah yang diberikan oleh pihak ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai Insan Waskita, maka pemberian pemberi kepada anda? tersbut cenderung kearah Gratifikasi Ilegal dan sebaiknya ditolak. Jika motifnya menurut dugaan Anda adalah ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi ilegal dan sebaiknya Anda tolak. Seandainya 'karena terpaksa oleh keadaan' gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke KPK atau jika ternyata instansi tempat Anda bekerja telah memiliki kerjasama dengan KPK dalam bentuk Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) maka 6
Anda dapat menyampaikannnya melalui instansi Anda untuk kemudian dilaporkan ke KPK. 2.
3.
a. Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/ posisi setara dengan Anda atau tidak? Misalnya pemberian tersebut diberikan oleh bawahan, atasan atau pihak lain yang tidak setara secara kedudukan/posisi baik dalam lingkup hubungan kerja atau konteks sosial yang terkait kerja
Jika jawabannya adalah ya (memiliki posisi setara), maka bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial), meski demikian untuk berjaga-jaga ada baiknya Anda mencoba menjawab pertanyaan 2b.
b. Apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? Artinya terdapat kaitan berkenaan dengan /menyangkut akses ke asetaset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda miliki akibat posisi Anda saat ini seperti misalnya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa atau lainnya.
Jika jawabannya ya, maka pemberian tersebut patut Anda duga dan waspadai sebagai pemberian yang cenderung ke arah gratifikasi Ilegal.
Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?
Jika jawabannya ya, maka sebaiknya pemberian tersebut Anda tolak dengan cara yang baik dan sedapat mungkin tidak menyinggung. Jika pemberian tersebut tidak dapat ditolak karena keadaan tertentu maka pemberian tersebut sebaiknya dilaporkan dan dikonsultasikan ke KPK untuk menghindari fitnah atau memberikan kepastian jawaban mengenai status pemberian tersebut.
Jika jawabannya tidak (memiliki posisi tidak setara) maka Anda perlu mulai meningkatkan kewaspadaan Anda mengenai motif pemberian dan menanyakan pertanyaan 2b untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut.
7
4.
Bagaimana metode pemberian Anda patut mewaspadai gratifikasi yang dilakukan? Terbuka atau rahasia? diberikan secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang bersifat sembunyisembunyi (rahasia). Adanya metode pemberian ini mengindikasikan bahwa pemberian tersebut cenderung ke arah gratifikasi ilegal.
5.
Bagaimana kepantasan/kewajaran Jika pemberian tersebut di atas nilai nilai dan frekuensi pemberian kewajaran yang berlaku di masyarakat yang diterima (secara sosial)? ataupun frekuensi pemberian yang terlalu sering sehingga membuat orang yang berakal sehat menduga ada sesuatu di balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut sebaiknya Anda laporkan ke KPK atau sedapat mungkin Anda tolak.
Pertanyaan reflektif ini dapat digunakan untuk gratifikasi/pemberian hadiah yang diberikan dalam semua situasi, tidak terkecuali pemberian pada situasi yang secara sosial wajar dilakukan seperti: pemberian hadiah/gratifikasi pada acara pernikahan, pertunangan, ulang tahun, perpisahan, syukuran, khitanan atau acara lainnya. (2). Perbedaan Karakteristik antara Hadiah yang Legal dan Hadiah Ilegal Perbedaan Karakteristik antara Hadiah yang Legal dan Hadiah Ilegal, secara ringkas sebagai berikut :
No. 1
Karakteristik
Hadiah Legal
Tujuan/Motif Pemberian Dilakukan untuk menjalankan hubungan baik, menghormati martabat seseorang, memenuhi tuntutan agama, dan mengembangkan berbagai bentuk perilaku simbolis (Diberikan karena alasan yang
Hadiah Ilegal Ditujukan untuk mempengaruhi keputusan dan diberikan karena apa yang dikendalikan/dikuasai oleh penerima (wewenang yang melekat pada jabatan, sumber daya lainnya)
8
2 3 4 5
6
7
8
9
10
11 12
dibenarkan sosial) Setara
secara
Hubungan antara Pemberi dan Penerima* Hubungan yang Umumnya tidak ada ** bersifat strategis Timbulnya Konflik Ke- Umumnya tidak ada pentingan Situasi Pemberian Acara-acara yang sifatnya sosial berakar pada adat istiadat dan peristiwa kolektif Resiprositas (Sifat Bersifat ambigu Timbal Balik) dalam perspektif bisa resiprokal & kadangkadang tidak resiprokal Kesenjangan Waktu Memungkinkan kesenjan- gan waktu yang panjang pada saat pemberian kembali (membalas pemberian) Sifat Hubungan Aliansi sosial untuk mencari pengakuan sosial Ikatan yang Terbentuk Sifatnya jangka panjang dan emosional Kecenderungan Terjadi sirkulasi Adanya Sirkulasi barang/ produk Barang/produk Nilai atau Harga dari Menitikberatkan pada Pemberian nilai instrinsik sosial Metode Pemberian Umumnya langsung dan bersifat terbuka
Timpang Pasti Ada Pasti Ada Bukan merupakan peristiwa kolektif meski bisa saja pemberian diberikan pada acara sosial Resiprokal secara alami
Tidak memungkinkan ada kesenjangan waktu yang panjang
Patronase dan seringkali nepotisme dan ikatan serupa ini penting untuk mencapai tujuan Sifatnya jangka pendek dan transaksional Tidak terjadi barang/produk
sirkulasi
Menekankan pada nilai moneter Umumnya tidak langsung (melalui agen/perantara) dan bersifat tertutup/rahasia
*) Ada tiga model hubungan: (1) vertikal – dominatif (seperti hubungan atasan-bawahan); (2) diagonal (seperti petugas layanan publik-pengguna 9
layanan publik); dan (3) setara (seperti antara teman dan antar tetangga); Dua yang pertama adalah relasi-kuasa yang timpang. **) Strategis artinya berkenaan dengan/menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ketimpangan strategis ini biasanya antar posisi strategis yang berhubungan lewat hubungan strategis. Sebagai contoh adalah hubungan antara seseorang yang menduduki posisi strategis sebagai panitia pengadaan barang dan jasa dengan peserta lelang pengadaan barang dan jasa. Pada posisi ini terdapat hubungan strategis di mana sebagai panitia pengadaan barang dan jasa seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan pengalokasian/pendistribusian aset-aset sumberdaya strategis yang dipercayakan kepadanya pada pihak lain, sedangkan di lain sisi peserta lelang berkepentingan terhadap sumberdaya yang dikuasai oleh panitia tersebut.
3.2. Penerimaan / Pemberian Gratifikasi yang dianggap Suap 1.
2.
3. 4. 5.
6.
7.
8.
Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan Pemangku Kepentingan (stakeholders); Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya; Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya selama kunjungan dinasnya; Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan Karyawan/Promosi/Transfer karir; Menerima uang/barang/fasilitas lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek, yang diberikan kepada Insan Waskita sebagai ucapkan terima kasih dari Pihak Ketiga yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan di Perusahaan; Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang/barang/fasilitas sebagai tanda terima kasih kepada insan Waskita yang diberikan oleh Pihak Ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga di Perusahaan; Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Panduan ini dan peraturan Perundang-undangan; Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada Pejabat pada suatu instansi dengan maksud 10
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16.
17.
18.
3.3.
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan; Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang/barang/fasilitas lainnya kepada Insan Waskita yang diberikan oleh Pihak Ketiga yang merupakan Mitra Binsis Perusahaan seperti Bank, Perusahaan Asuransi, Mitra Kerja, Biro Perjalanan atau Perusahaan/Konsultan atas Perjanjian/Kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan; Menerima pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang diterima karena jabatan dan kewenangan dari Insan Waskita dan tidak berlaku bagi masyarakat umum; Menerima keuntungan seperti jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan Waskita karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum; Menerima makanan, minuman atau hiburan (entertainment) yang diberikan secara khusus karena jabatan atau kewenangan dari Insan Waskita yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan; Pemberian hiburan, paket wisata, akomodasi, fasilitas lainnya yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Waskita di Perusahaan Pihak Ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud dan penugasan Insan Waskita tersebut; Pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada Insan Waskita dari Pihak Ketiga atau dari Insan Waskita kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan Hari Raya Keagamaan; Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama Pribadi; Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Waskita dan/atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Panduan ini; Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Waskita dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan asset/harta/fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; Seluruh Insan Waskita dan/atau anggota Keluarga Intinya dilarang memberi Gratifikasi kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak Ketiga tersebut.
BATASAN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN. Batasan Pemberian Hadiah, Cinderamata dan/atau Hiburan oleh Insan Waskita adalah sebagai berikut: 1.
Pemberian Hadiah/ Cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau Hiburan, DIPERBOLEHKAN sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk 11
2.
3. 4.
5.
6.
7.
3.4.
membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku, rekaman musik dan sebagainya. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam bentuk uang tunai (Cash Payment), kecuali dalam rangka sponsorship atau promosi Perusahaan. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam bentuk- bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk sponsorship atau promosi Perusahaan, wajib mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perusahaan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan). Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, DIPERBOLEHKAN sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Perusahaan atas undangan resmi dari Perusahaan, sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut telah diatur dalam Peraturan Perusahaan. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang/uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal Insan Waskita menghadiri acara Pernikahan, Khitanan, Kelahiran, atau Musibah, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. Jamuan makan tidak dibatasi, sejauh memenuhi kewajaran dan dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif Perusahaan.
BATASAN PENERIMAAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN Batasan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan yang boleh diterima Insan Waskita adalah sebagai berikut: 1. Menerima Hadiah/Cinderamata yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi sebagai berikut: a. Logo,nama perusahaan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perusahaan pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan, b. Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, compact disc dan sebagainya. c. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum. 2. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga DIPERBOLEHKAN, sebagai apresiasi atas sumbangan 12
pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan Waskita untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. 3. Menerima Hadiah / Cinderamata berupa barang / uang /setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal Insan Waskita menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan Waskita, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. 4. Menerima Hiburan yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan, sebagai berikut : a. Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Insan Waskita atau anggota keluarganya. b. Bila penolakan terhadap Hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan. c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan Waskita yang bersangkutan. d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan. 5. Dalam kondisi tertentu, dimana Insan Waskita tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Waskita tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Atasan Langsung secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam Panduan ini. 3.5.
BATASAN PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA UNTUK MENDAPATKAN HADIAH/CINDERAMATA DAN/ATAU HIBURAN (ENTERTAINMENT) YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA BUTIR 3.1. DAN 3.2. Insan Waskita apabila diminta untuk memberikan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 3.2. (1-19) dan butir 3.3. (1-7) di atas, hendaknya melakukan penolakan dengan cara santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.
13
3.6.
GRATIFIKASI YANG TIDAK PERLU DILAPORKAN Gratifikasi yang diperbolehkan untuk diterima oleh Insan Waskita adalah Gratifikasi dalam hal : 1. Diperoleh dari hadiah langsung / undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. 2. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. 3. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. 4. Diperoleh dari kompensasi atau profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari insan Waskita, tidak melanggar Benturan Kepentingan dan Panduan Perilaku (code of conduct) dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung. 5. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keurunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Insan Waskita. 6. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Insan Waskita. 7. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana angka 5 dan 6 (terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ualgn tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan Insan Waskita. 8. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan Insan Waskita; 9. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workship, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum seperti seminar kits, sertifikat dan plakat / cinderamata. 10.Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan / sajian / jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
14
BAB IV PENANGANAN GRATIFIKASI 4.1.
MEKANISME PELAPORAN 1. Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan Waskita wajib melaporkan hal tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:
Form Lampiran I dan Lampiran II Download di www.kpk.go.id atau hardcopy terdapat di Sekretaris Perusahaan Mengisi Form Lampiran
Menerima Gratifikasi
Melaporkan ke atasan langsung/whistle blowing system
1.
Dikirim ke Sekper 2.
3. 6.
4. Penerimaan gratifikasi cepat kadaluarsa
Membuat Rekapitulasi
5. Menyerahkan ke lembaga sosial
Membuat bukti penyerahan gratifikasi ke lembaga sosial
Bukti Penyerahan
Keterangan: 1. Apabila terdapat penerimaan hadiah/cinderamata dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur perusahaan maka Insan Waskita (penerima gratifikasi) wajib melaporkan hal tersebut melalui form sebagaimana Lampiran I atau melalui whistle blowing system. Laporan yang dibuat dengan tidak melalui whistle blowing system wajib dibuat dan diserahkan kepada atasan langsung yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut; 2. Atasan langsung yang diserahi laporan gratifikasi wajib menyerahkannya kepada Sekretaris Perusahaan dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja sejak diterimanya laporan gratifikasi dari penerima gratifikasi; 3. Kemudian Sekretaris Perusahaan wajib menyerahkan laporan gratifikasi tersebut 15
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Sekretaris Perusahaan menerima laporan gratifikasi tersebut baik melalui atasan langsung maupun melalui whistle blowing system; 4. Untuk barang gratifikasi yang cepat kadaluarsa, penerima gratifikasi wajib menyerahkannya ke lembaga sosial dengan disertai bukti penyerahan; 5. Bukti penyerahan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima wajib diserahkan/dilaporkan kepada Sekretaris Perusahaan; 6. Kemudian Sekretaris Perusahaan wajib menyerahkan laporan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Sekretaris Perusahaan menerima bukti penyerahan dari penerima gratifikasi; NB: Khusus untuk pelaporan penerimaan gratifikasi pada hari pernikahan maka form yang wajib diisi seperti pada Lampiran II. 4.2. KONDISI YANG BELUM DIATUR DALAM PANDUAN Apabila Insan Waskita dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari menemukan atau menghadapi peristiwa yang menurut Insan Waskita termasuk dalam tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi yang belum diatur dalam Panduan ini, maka Insan Waskita wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dan Sekretaris Perusahaan secara tertulis. 4.3. SANKSI ATAS PELANGGARAN Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Panduan Pengelolaan Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
16
