Pencegahan Korupsi: Pengendalian Gratifikasi,WBS, & LHKPN Sugiarto Direktorat Gratifikasi KPK
APA AGENDA KITA? APA KABAR INDONESIAKU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
GRATIFIKASI & PP LHKPN 2
` Pantai Terindah
Gas alam kualitas terbaik
Hutan terbaik
Tambang Emas Terbesar
Batu Bara Terbaik
Tanah yang Subur
Indonesia bumi ciptaan Tuhan dengan keindahan dan
luar biasa
kekayaan alam yang
.
SHIFT IN ECONOMIC POWER No
Country
GDP 2014 (₤bn)
In 2050 (forecasting)
1
China
11.565
China
2
America
11.423
India
3
India
4.773
USA
4
Japan
3.140
Indonesia
5
Germany
2.375
6
Russia
2.334
7
Brazil
2.015
8
France
1.696
9
Indonesia
1.675
10
UK
1.597
Source: IMF World Economic Outlook, 2014
2010-2014 Economic Growth
Average 6,3 – 6,8% annually
Inflation
Average 4-6% annually
Unemployme nt Rate
5-6% in the end of 2014
Hakim Eselon I, II, III
23 Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan
Anggota DPR/DPRD
100%....?
Komisioner
Conviction Rate
518 Hakim
Duta besar
Walikota/Bupati dan Wakil
Gubernur Sektor swasta
Sumber: acch.kpk.go.id Statistic, 31 Dec 2015
PREVALENSI TERTINGGI PERKARA KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENYUAPAN
Sumber: acch.kpk.go.id Statistic, 31 Dec 2015
KORUPSI
Dilakukan dalam bentuk kerjasama antar anggota keluarga : Suami-Istri,
Bapak- Anak, Adik - Kakak dll. 1. 2. 3.
Proyek Hambalang Pengadaan Kitab Suci Suap Pilkada, Pengadaan Alkes, Suap Perizinan, TPPU hasil Korupsi, dll.
UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Kerugian Keuangan Negara 1 2 Konflik kepentingan dalam pengadaan
Suap
7
3 KORUPSI
Perbuatan Curang
Gratifikasi
6
4
Pemerasan
5
Penggelapan dalam Jabatan
SUAP, GRATIFIKASI DAN PEMERASAN
Transaksional, Ada Meeting of Mind
Meminta dengan Paksaan
•
• •
Tidak ada Meeting of Mind Tidak perlu transaksional Niat jahat belum ada saat penerimaan, namun ada jika tidak dilaporkan setelah 30 hari kerja
Perbedaan Gratifikasi & Suap
Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH, MH
Djoko Sarwoko, S H, MH SUAP ada meeting of mind
SUAP Perbuatan yang mengindikasikan meeting of mind telah dilakukan
GRATIFIKASI GRATIFIKASI tidak ada meeting of mind
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM
Pelaporan ditekankan pada kesadaran. Serperti konsep self assessment di perpajakan
Mantan Hakim Agung, Ketua Muda Pidana Khusus MA
Drs. Adami Chazawi, S H
SUAP niat jahat (mens rea) untuk memiliki telah ada saat penerimaan
GRATIFIKASI niat jahat (mens rea) untuk memiliki dianggap ada setelah 30 HK
Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Univ. Brawijaya, Malang
Pendekatan Strategi Gratifikasi • Manajemen Hadiah
Sistem
Penindakan
• • • •
Pelaporan gratifikasi Perbaikan area rawan gratifikasi Perbaikan aturan pengendalian internal Pembangunan Pengendalian Gratifikasi
• Penegakan hukum pidana • Pemidanaan pasal 12B • Penegakan hukum korupsi kecil (petty corruption)
• Perubahan sikap dan budaya
Budaya
• • • • •
Pendidikan dan kampanye anti suap-gratifikasi Behavior change strategy: e-module, aplikasi mobile Pembentukan agen/tunas integritas Pelibatan swasta dan CSO Punish and rewards, shaming and naming
PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI MILIK NEGARA
TOLAK • Gratifikasi yang dianggap Suap, • diberikan langsung
WAJIB DILAPORKAN
GRATIFIKASI
MILIK PENERIMA
MENERIMA Dalam keadaan tertentu: • Diterima secara tidak langsung; • Dalam keadaan tidak dapat menolak; • Ragu dengan kualifikasi gratifikasi
Gratifikasi dianggap Suap: • berhubungan dengan jabatan , dan • bertentangan dengan tugas dan kewajiban
TIDAK WAJIB DILAPORKAN 1. Peraturan KPK No. PER-02 Tahun 2014; 2. Surat KPK No. B-143 tahun 2013
Tidak berhubungan dg jabatan & tidak bertentangan dg tugas dan kewajiban
KEDINASAN Surat Apresiasi
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, k hitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,00.
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Terkait Musibah atau Bencana paling banyak Rp1.000.000,00;
Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi yang sama;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
Hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferens i, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum;
c. Diperoleh dari keuntungan penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan
e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dan atau semenda dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi
d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait tupoksi PN, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dengan ijin tertulis atasan langsung
f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi
g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi
h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi
g. Diperoleh dari kegiatan resmi kegiatan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, ata u kegiatan lain sejenis, yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
h. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG) K e_ g_i _ a t_a_nn yg Rangkaian k_ berkesinambungan a k_t _ i f f dari Partisipasi a_ organisasi mitra Menciptakan peningkatan dan pemahaman kesadaran p_ _ t_i _f i_k_a_s_i P e_l _a _p _o _r a_ nn g_g _r a i
MANFAAT PPG bagi instansi/organisasi mitra
- KN _
_ _ _ E_ D_ G _ E EMPOWERMENT OWL
Membantu meningkatkan pemahaman ketentuan gratifikasi
MANFAAT PPG……MITRA N_ E S_ S_: - REPORTING A W _ _A _R _E _ Meningkatkan kesadaran pelaporan atas penerimaan Gratifikasi
MANFAAT PPG…..mitra
- MINIMIZE P H_ S_ Y_ C_ O _ _L _OG _ _I C_ A _L BARRIER: Meminimalisasi kendala psikologis penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK
MANFAAT PPG….mitra -
CO __ _ L ENVIRONTMENT: N T_ R_ O Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel sesuai amanat PP No.60/2008 tentang SPIP dan Kepmeneg BUMN No. 117/M-MBU 2002 tentang Penerapan Praktik GCG
MANFAAT PPG…..mitra -
-M
__ _E __ _ T TOOLS: A NA_ G ME_ N
Sebagai management tools bagi pemangku kewenangan di Instansi/ organisasi.
MANFAAT PPG bagi pemangku kepentingan - Ketentuan gratifikasi menjadi lebih implementatif; - Perbaikan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi.
UNIT/FUNGSI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Suatu unit atau fungsi di lingkungan organisasi instansi yang menjalankan fungsi pengendalian penerimaan hadiah/fasilitas.
FUNGSI UPG PENYIAPAN Perangkat ATURAN penerimaan hadiah/fasilitas;
terkait
Melakukan DISEMINASI ketentuan terkait penerimaan hadiah/ fasilitas kepada internal instansi;
PENERIMAAN pelaporan dan PEMROSESAN laporan
FUNGSI UPG
Melaksanakan MEKANISME WBS;
Memberikan INFORMASI dan DATA terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai management tools bagi Pimpinan Instansi
Jumlah Laporan Gratifikasi 2004-2015 Sumber: Direktorat Gratifikasi KPK 2,500
2,060 2,000
1,500
1,391
1,373
1573 1158 1,000
500 189 -
1
270
335
393
115
17
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Laporan th. 2015
Jumlah Instansi yang menerapkan PPG Sumber: Direktorat Gratifikasi KPK per 1 Jan 2016
62
Bimtek UPG
Total Instansi Penerap PPG:
61 78
UPG
180
62 99
Aturan
78 154
Bimtek Aturan
99 177
Komitmen
154 180
Pengenalan
177 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
STAKEHOLDER STRATEGIS
SIMULASI: SUATU SAAT ANDA MENEMUKAN SEGEPOK UANG 2 JUTA RUPIAH DI PARKIRAN TENGAH MALAM NAN SEPI Apa yang akan Anda lakukan?
A. KONDISI: ANDA SENDIRIAN, TIDAK ADA ORANG MELIHAT
DAN TIDAK ADA CCTV
33% Melaporkan dan Berusaha Mengembalikan
17% Ambil uang tsb
Dikutip : Kaufman, 2015
50% Bingung
B. KONDISI:
ADA KEMUNGKINAN ORANG MELIHAT ANDA DAN ADA KEMUNGKINAN CCTV DI SEKITARNYA
22% Bingung
4% Ambil
74% Melaporkan dan Berusaha Mengembalikan
Dikutip : Kaufman, 2015
Knowledge Penindakan
Takut Korupsi
Character Pencegahan
Pendidikan & Peran serta Masyarakat
Tidak Bisa Korupsi
Values Tidak ingin korupsi
Kelengkapan Kelengkapandan dankecukupan kecukupanhukum hukum Beliefs
Komitmen Politik dan Pimpinan
Rutan KPK
Kebebasan yang hilang...
‘Trisula‘ Korupsi Sistem yang sangat rawan korupsi
Perbaikan Sistem
Pencegahan
Integritas rendah
Membangun integritas dan budaya anti korupsi
Edukasi
Penegakan hukum
Penindakan yang kuat dan konsisten
Penindakan
buruk
NEW WAVE SUB CULTURE: Youth, Women, and Netizen as New Social Engines
Source : Hermawan Kertajaya
Alur Pikir Upaya Pencegahan Korupsi
Fraud Control
II Pengendalian Operasional
Pengendalian Strategis
- Manusia Berintegritas (profesional) - Sistem Pengendalian
- Corporate Culture
I
III
Integritas Naik Stephen L Carter (1996) integritas merupakan upaya positif terkait korupsi
Korupsi Turun_ +
Petty Cash
Grand Corruption
In side - out Simultan
Simultan Integritas Organisasi
Integritas Individu Dave Ulrich (2012)
Out side - in Integritas sebagai “Value”
Sinergi Organisasi dan Pilar
Alignment Norton & Kaplan (2006)
Integritas sebagai “Unity”
Alur Pikir Pencegahan Korupsi Pada Tataran Nasional Input
Output
Proses
Outcomes Kondisi nasional dengan korupsi yang terkendali
Integritas Pilar
Sinergi Antar Pilar
Impact Tujuan nasional tercapai
INTEGRITAS NASIONAL
Apakah KORUPSI bisa dihilangkan?
Korupsi Menghambat KPK Pencapaian Tujuan Nasional KORSUP
Integritas Organisasi
Integritas Individu
Sinergi Organisasi Dalam Pilar
Sistem Pengendalian - Strategis - Korupsi Bangun - Operasional Integritas Organisasi
IntegritasBisa Pilar Korupsi Dikendalikan
Integritas Organisasi
Penyelarasan
Value
Internalisasi /Tunas Integritas
Integritas Individu
KPK Bersama Duta Integritas dan Agen Penggerak Integritas
Pencegahan Terintegrasi
Koordinasi, Supervisi & Monitoring
Mitra Strategis
Reformasi Birokrasi Stranas PPK KOMITE INTEGRITAS SINERGI Organisasi & Pilar
ZI - WBK
Pengarah Pelaksana
Good Government SIKENCUR
SPIP
TUNAS INTEGRITAS
E-Audit
FCP STRAKOM
PBAK PIAK
CHARACTER BUILDING
Pengendalian
PPG LHKPN
SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI
Penyelarasan
KISAH SUKSES REFORMASI
KEMENTERIAN/LEMBAGA BERKOMITMEN MEMBANGUN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
http://kpk.go.id/gratifikasi
Aplikasi Android & iOS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan 12920 Telp. 021-2557 8448, Fax : 021-5289 2448
Email :
[email protected] www.kpk.go.id/gratifikasi
Terima Kasih
