PENINGKATAN KAPASITAS PENGENDALIAN INTERN DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI GUNTUR KUSMEIYANO DIREKTORAT DIKYANMAS DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN KPK KEMRISTEKDIKTI JAKARTA, 19 AGUSTUS 2015
Pemberantasan Korupsi Pelaporan LHKPN, Pelaporan Gratifikasi
Perbaikan sistem, Antara lain dengan Reformasi Birokrasi mendorong good governance
Penindakan kasus korupsi Koordinasi & Supervisi Penyitaan aset hasil korupsi
Kode Etik Profesi yang dijalankan dengan konsisten dan diawasi dengan baik
Pencegahan Penindakan
Pendidikan & kampanye antikorupsi, penertiban aset negara, dll Ikut aktif mengawasi
Peran Serta Masyarakat
Tidak bersikap permisif terhadap korupsi dan perilaku koruptif
Modus Korupsi
Modus Korupsi Saat Ini : Melibatkan Keluarga !!
PETA KORUPSI
I N T E R V E N S I
1. 2.
3. 4.
Diseminasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan TPK Sosialisasi dan Kampanye anti korupsi pada berbagai lapisan masyarakat/dunia usaha/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah Melibatkan semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya Penguatan political will
Masyarakat Pemerintah Dunia Usaha
Gerakan massive Say NO to corruption Masy yg kritis, tidak anarkis Reformasi Birokrasi/ Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (PTKP) Gerakan anti suap Fair competition
Masyarakat madani yang tidak lagi permisif terhadap perilaku koruptif Judiciary aparatus Public service sector Political representation Good Corporate Governance CSR (Corparate Social Resp) Kode Etik (Code of Conduct)
Subjek Pencegahan Korupsi • Aparat Pemerintah – Reformasi Sektor Pelayanan Publik – Good Governance – Pembenahan Institusi – Pembenahan Sistem Kepegawaian •rekrutmen, •remunerasi, •reward and punishment • Swasta – Good Corporate Governance – Business Ethics • Masyarakat – Dari Permisif menjadi Anti-Korupsi
2012 - 2015
Alur Pikir Upaya Pencegahan Korupsi
II
I
- Manusia Berintegritas (profesional) - Sistem Pengendalian
- Corporate Culture
III
Upaya Pemberantasan Korupsi Kajian Komiditas Daging Sapi Fraud Control Plan
Raskin Kajian Pupuk Bersubsidi
NKB Kehutanan
Korsup Pencegahan
Pangan
PNBP + Pajak Minerba
SIN - PK
APH
SDA
Optimalisasi Penerimaan Pajak
Fungsi DPR
Penerim aan
Sistem
Induksi Pilkada Studi Politik
Penanganan Grand Corruption
Korsup Penindakan
Efektifitas dan Efisiensi Pemberantasan Korupsi
Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga
Infra struktur
Politik
Hubdar
Tunas Integritas
Pencegahan
Individu
Nilai-Nilai
Budaya
Pendidikan Anti Korupsi
17
Upaya Pemberantasan Korupsi
Korsupgah dg BPKP
Pendidikan Minerba
Kajian Komiditas Daging Sapi Fraud Control Plan
Raskin Migas Kajian Pupuk Bersubsidi Gahkor berbasis keluarga
NKB Kehutanan
Korsup Pencegahan
Pangan
PNBP + Pajak Minerba
SIN - PK
SidakAPH
SDA Fungsi DPR
Penerim aan
Sistem
Optimalisasi Kehutanan Penerimaan Pajak
Induksi Pilkada Studi Politik
Penanganan Grand Corruption
Korsup Penindakan
Efektifitas dan Efisiensi Pemberantasan Korupsi
Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga
Infra struktur
Politik
Hubdar
Tunas Integritas
Pencegahan
Individu
Nilai-Nilai
Budaya
Pendidikan Anti Korupsi
18
DASAR HUKUM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; Inpres No. 5 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010 Inpres No. 9 Tahun 2011; Inpres No. 17 Tahun 2011; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpan No.60 Tahun 2012 Inpres No. 1 Tahun 2013; Inpres No. 2 Tahun 2014; Permenpan No.52 Tahun 2014; Inpres No. 17 Tahun 2015.
=> Penyelenggara Negara Bersih dari KKN => Tindak Pidana Korupsi => Tindak Pidana Korupsi => Komisi Pemberantasan Korupsi => Percepatan Pemberantasan Korupsi => Ratifikasi UNCAC => Sistem Pengawasan Intern Pemerintah => Grand Design Reformasi Birokrasi => Rencana Aksi Nasional PPK => Aksi Nasional Pencegahan & Pemberantasan Korupsi => STRANAS (Strategi Nasional) PPK => Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK WBBM => Aksi Nasional PPK => Aksi Nasional PPK => Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK WBBM => Aksi Nasional PPK 19
(Program 2004 – 2008)
ZONA INTEGRITAS (Program 2009 – 2012) 1. Pakta Integritas 2. Kode Etik dan Pemetaan Integritas 3. Kampanye, Sosialisasi, dan Pendidikan Integritas 4. Pelaporan Kekayaan 5. Pengendalian Gratifikasi 6. WBS / Pengaduan Masyarakat dan Kerahasiaan serta Perlindungan Pelapor 7. Fraud Control System, Revitalisasi PI dan Pemberdayaan (Zona Integritas untuk seluruh entitas KLOP. Implementasi awal di 15 Pemda Kota/Kab. Sesuai Arah Kebijakan point 5.8 Renstra KPK dikoordinasikan dengan instansi terkait)
Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi* Instansi
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah
DPR RI
0
0
0
0
7
10
7
2
6
2
2
36
Kementerian/Lembaga
1
5
10
12
13
13
16
23
18
46
26
183
BUMN/BUMD
0
4
0
0
2
5
7
3
1
0
0
22
Komisi
0
9
4
2
2
0
2
1
0
0
0
20
Pemerintah Provinsi
1
1
9
2
5
4
0
3
13
4
11
53
Pemkab/Pemkot
0
0
4
8
18
5
8
7
10
18
19
97
2
19
27
24
47
37
40
39
48
70
52
405
Jumlah
* Sumber : KPK (per 31 Desember 2014)
Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Jabatan* Jabatan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah
Anggota DPR dan DPRD
0
0
0
2
7
8
27
5
16
8
4
77
Kepala Lembaga/Kementerian
0
1
1
0
1
1
2
0
1
4
9
20
Duta Besar
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
4
Komisioner
0
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
7
Gubernur
1
0
2
0
2
2
1
0
0
2
2
12
Walikota/Bupati dan Wakil
0
0
3
7
5
5
4
4
4
3
12
45
Eselon I / II / III
2
9
15
10
22
14
12
15
8
7
2
116
Hakim
0
0
0
0
0
0
1
2
2
3
2
10
Swasta
1
4
5
3
12
11
8
10
16
24
15
109
Lainnya
0
6
1
2
4
4
9
3
3
8
8
48
4
23
29
27
55
45
65
39
50
59
54
448
Jumlah Keseluruhan
* Sumber : KPK (per 31 Desember 2014)
Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara* Jabatan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa
2
12
8
14
18
16
16
10
8
9
15
128
Perijinan
0
0
5
1
3
1
0
0
0
3
4
17
Penyuapan
0
7
2
4
13
12
19
25
34
50
16
182
Pungutan
0
0
7
2
3
0
0
0
0
1
6
19
Penyalahgunaan Anggaran
0
0
5
3
10
8
5
4
3
0
4
42
TPPU
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
5
13
Merintangi Proses KPK
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
4
Jumlah
2
19
27
24
47
37
40
39
49
70
52
405
* Sumber : KPK (per 31 Desember 2014)
Peran Pegawai Negeri / Pejabat Berani Melaporkan Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Menolak dan Melaporkan Segala Bentuk Gratifikasi yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Melaporkan Harta Kekayaan Secara Jujur Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku
Penutup Korupsi menjadi musuh bersama Pegawai Negeri / Pejabat Pemerintahan memiliki peran
strategis dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tugas dan fungsi yang dimilikinya Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil
dan makmur, serta Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi.
Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email:
[email protected]
Terima kasih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 Website KPK - http://www.kpk.go.id Radio Streaming - http://www.kpk.go.id/streaming ACCH KPK - http://acch.kpk.go.id/home E-modul Gratifikasi - www.kpk.go.id/gratifikasi Film KvK - http://www.indonesiabersih.org/video/ Film Profile KPK http://www.youtube.com/watch?v=DSxFHMVjYsA&feature=youtu.be
Pelaporan Gratifikasi: Direktorat Gratifikasi Telp: (021) 2557 8440 Email:
[email protected] Pelayanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat: Telp: (021) 2557 8498 Faks: (021) 5290 5592 Email:
[email protected] Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): Direktorat LHKPN Telp: (021) 2557 8396 Email :
[email protected]
