REPUBLIK INDONESIA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

REPUBLIK INDONESIA

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TIM PENGKAJIAN SPKN 2002

SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Pada era demokrasi dan transparansi dewasa ini, aparatur negara tetap menjadi tumpuan harapan untuk menjadi salah satu dinamisator ke arah pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setelah krisis multi dimensi yang melanda bangsa dan negara sejak tahun 1997. Dalam pada itu, berbagai penilaian yang mengindikasikan merajalelanya KKN di negeri kita, termasuk pada lingkup birokrasi pemerintahan merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh seluruh aparatur negara. Apabila kita tidak dapat membersihkan diri kita sendiri secara sungguh-sungguh akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara semakin rendah, yang pada gilirannya kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan sirna. Upaya yang terencana dan transparan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan pemerintahan yang bersih (clean government) menuju ke arah kepemerintahan yang baik (good governance) tidak bisa ditunda lagi. Sehubungan hal tersebut saya menghargai hasil karya BPKP yang merespons surat Men.PAN Nomor: 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Pebruari 2002 tentang Intensifikasi dan Percepatan Pemberantasan KKN dengan menerbitkan 5 (lima) Buku Pedoman Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi yaitu di bidang Pengelolaan APBN/APBD, BUMN/BUMD, Perbankan, Kepegawaian, Sumber Daya Alam dan Pelayanan Masyarakat. Saya berharap agar seluruh aparat baik yang bertugas di Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD maupun Perbankan dapat menggunakan Buku Pedoman ini dan mengembangkannya sesuai kondisi lingkungan tugas masing-masing sehingga dapat mencegah dan menanggulangi kasus-kasus KKN secara efektif dan efisien. Hendaknya selalu diingat bahwa masyarakat sesungguhnya sangat menghendaki munculnya jiwa kepeloporan dan sifat keteladanan aparatur negara sebagai panutan mereka dengan tindakan nyata mencegah dan memberantas KKN. Dimulai langkah yang terpuji serta kesadaran tinggi dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kiranya tingkat kepercayaan masyarakat yang saat ini mengalami degradasi dapat diperbaiki dan ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat sukses. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi upaya kita bersama.

Jakarta, 31 Juli 2002 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FEISAL TAMIN

REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

KATA PENGANTAR KEPALA BPKP Korupsi sudah dianggap sebagai penyakit moral, bahkan ada kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Oleh karena itu penanganannya perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis, dengan menerapkan strategi yang komprehensif secara preventif, detektif, represif, simultan dan berkelanjutan dengan melibatkan semua unsur terkait, baik unsur-unsur Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, maupun masyarakat luas. Dalam rangka memenuhi RENSTRA BPKP Tahun 2000-2004, serta sebagai hasil koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai intensifikasi dan percepatan pemberantasan KKN, BPKP telah menerbitkan Buku “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat”. Meskipun Buku ini telah disusun dengan upaya yang maksimal, namun dengan segala keterbatasan dan kendala yang dihadapi Tim Penyusun, disadari bahwa di dalamnya masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan baik dari materi yang disajikan maupun cara penyajiannya, sehingga memerlukan penyempurnaan secara terus-menerus. Untuk itu masukan yang positif dan konstruktif dari para pembaca dan pemakai buku ini sangat diharapkan. Buku ini diharapkan dapat menjadi petunjuk praktis bagi Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah serta BUMN/BUMD untuk menanggulangi kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan pelayanan masyarakat, bukan saja bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah(APIP)/Satuan Pengawas Intern (SPI) masing-masing, tetapi juga bagi para pimpinan instansi/BUMN/BUMD yang bersangkutan. Hal ini disebabkan pemberantasan korupsi bukan semata-mata tanggung jawab APIP/SPI, karena sifat tugasnya lebih pada penanggulangan korupsi secara detektif dan represif. Penanggulangan korupsi yang lebih efektif dan efisien adalah secara preventif yang merupakan tanggung jawab manajemen. Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan korupsi yang disajikan dalam buku ini merupakan upaya minimal, yang perlu dilaksanakan secara maksimal dan dikembangkan oleh setiap institusi tersebut di atas secara terus menerus sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Keberhasilan buku ini sangat tergantung pada upaya pihakpihak yang kompeten untuk menjalankannya dengan tindakan yang nyata, konsisten disertai dengan komitmen yang kuat untuk mencegah dan menanggulangi korupsi secara berkesinambungan. Kepada semua pihak yang telah mencurahkan segenap tenaga, pikirannya dan membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan buku ini, termasuk APIP/SPI yang telah menyampaikan masukan-masukan kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jakarta, 31 Juli 2002 KEPALA ARIE SOELENDRO

DAFTAR ISI Halaman SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA KATA PENGANTAR KEPALA BPKP DAFTAR ISI Bab I

Bab II

UMUM A. Dasar Pemikiran B. Pengertian Umum C. Tujuan dan Sasaran D. Ruang Lingkup E. Sistim Pengendalian Manajemen F. Metode Penyajian

2 3 5 6 8 9 10 10 11

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN A.

Pengadaan Pegawai 1. Perencanaan 2. Pengumuman 3. Pelamaran 4. Penyaringan 5. Pengangkatan Pegawai

13 14 15 15 16 18

B.

Pembinaan 1. Penempatan 2. Penggajian 3. Kepangkatan 4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 5. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 6. Mutasi / Promosi 7. Penegakan Disiplin / Penegakan Hukum

18 19 19 21 22 23 25 27

C.

Pemberhentian / Pensiun

35

Bab III UPAYA PENANGGULANGAN SECARA REPRESIF A. Penyelesaian oleh Unit Kerja Terkait B. Penyelesaian melalui Penyerahan Kasus ke Instansi Penyidik Lampiran : Daftar Kasus/Penyimpangan Tim Penyusun

37 38

BAB I UMUM A. Dasar Pemikiran Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya. Pada buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, telah diidentifikasikan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu: 1. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar ; 2. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi ; 3. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahartian pengertianpengertian dalam budaya bangsa Indonesia. 4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundangundangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa, meliputi komitmen seluruh rakyat secara konkrit, Lembaga Tertinggi Negara, serta Lembaga Tinggi Negara. Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan di antaranya sebagai berikut: 1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. 4. Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Disamping itu Pemerintah dan DPR sedang memproses penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi yang telah dikemukakan sebelumnya. Strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus. BPKP dalam buku SPKN yang telah disebut di muka, telah menyusun strategi preventif, detektif dan represif yang perlu dilakukan, sebagai berikut : 1. Strategi Preventif Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan: 1)

Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat ;

2)

Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya ;

3)

Membangun kode etik di sektor publik ;

4)

Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis.

5)

Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan.

6)

Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri ;

7)

Pengharusan pembuatan perencanaan stratejik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah;

8)

Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;

9)

Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN) ;

10) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ; 11)

Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional;

2. Strategi Detektif Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan : 1) Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat ; 2) Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu ; 3) Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik;

4) Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional ; 5) Dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional ; 6) Peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. 3. Strategi Represif Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan : (1)

Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi ;

(2)

Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (Catch some big fishes);

(3)

Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas ;

(4)

Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ;

(5)

Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus ;

(6)

Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu ;

(7)

Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya ;

(8)

Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.

Pelaksanaan strategi preventif, detektif dan represif sebagaimana tersebut di atas akan memakan waktu yang lama, karena melibatkan semua komponen bangsa, baik legislatif, eksekutif maupun judikatif. Sambil terus berupaya mewujudkan startegi di atas, perlu dibuat upaya-upaya nyata yang bersifat segera. Upaya yang dapat segera dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu sistem pengawasan internal (built in control), maupun pengawasan fungsional, yang dipadukan dengan pengawasan masyarakat (wasmas) dan pengawasan legislatif (wasleg). Salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan pengawasan internal dan fungsional tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugaskan menyusun petunjuk teknis operasional pemberantasan KKN sesuai surat Menteri PAN Nomor : 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Februari 2002. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk praktis bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP)/ Satuan Pengawasan Internal (SPI) BUMN/D dan Perbankan dalam upaya mencegah dan menanggulangi korupsi di lingkungan kerja masing-masing. B. Pengertian Umum Dalam buku ini yang dimaksud dengan: 1. Upaya preventif adalah usaha yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang terjadinya korupsi;

2. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan agar perbuatan korupsi yang telah terjadi dapat ditemukan dan diungkapkan dengan cepat, tepat dengan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti; 3. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah ditemukan dan diungkapkan dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga pelakunya dapat diberikan sanksi dan atau rekomendasi perbaikan yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Kepegawaian adalah pegawai negeri yang memiliki syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Instansi Pemerintah lainnya; 6. Suap adalah barangsiapa menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum; 7. Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, karena : a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. C. Tujuan dan Sasaran Tujuan penyusunan buku ini adalah sebagai upaya-upaya praktis yang dapat dilakukan untuk mencegah, mendeteksi dan menindaklanjuti secara represif perbuatan korupsi di bidang pengelolaan Kepegawaian. Dengan mengenali masalah yang rawan dan berpotensi terjadi Korupsi, dan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti penyimpangan tersebut diharapkan manajemen (instansi pemerintah, BUMN/BUMD) maupun APFP/SPI dapat mencegah dan menanggulangi korupsi di lingkungan kerja masing-masing. Sasarannya adalah: 1. Menurunnya tingkat penyimpangan dan atau perbuatan Korupsi dalam pengelolaan Kepegawaian; 2. Tegaknya disiplin sebagai pegawai negeri, pola hidup sederhana sehingga menjadi teladan yang baik bagi masyarakat; 3. Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian manajemen instansi pemerintah dalam pengelolaan Kepegawaian; 4. Meningkatnya daya tangkal sistem kelembagaan instansi pemerintah terhadap praktik-praktik korupsi sehingga lebih efisien dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;

5. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi dalam pengelolaan Kepegawaian. D. Ruang Lingkup Buku ini dapat digunakan untuk seluruh instansi pemerintah dan BUMN/D dalam pengelolaan Kepegawaian, meliputi pengadaan, pembinaan, dan pemberhentian pegawai. E. Sistem Pengendalian Manajemen Secara umum, salah satu upaya pencegahan terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan melakukan penataan sistem pengendalian manajemen, yaitu : 1. Penataan kembali organisasi dengan memperjelas visi, misi, upaya-upaya, kebijakan, indikator keberhasilan, tujuan, sasaran dan aktivitas-aktivitas kerja yang harus dilakukan dalam rangka pemenuhan akuntanbilitas publik; 2. Penyederhanaan dan penyusunan kebijakan; 3. Penataan berbagai macam aspek sumber daya manusia (termasuk reward and punishment) agar memenuhi tuntutan kebutuhan dan beban kerja; 4. Penyempurnaan sistem dan prosedur; 5. Perbaikan metode, prasarana dan sarana kerja; 6. Penataan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi agar dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban; 7. Peningkatan efektivitas pengawasan internal. Sistem pengendalian manajemen kepegawaian secara umum terdapat karakteristik yang harus dimiliki, antara lain adanya struktur organisasi yang mempunyai pemisahan fungsi, uraian tugas masing-masing fungsi secara jelas, ditetapkan prosedur kerja yang jelas dan praktik-praktik yang sehat diantara petugas secara bertanggung jawab. Pengendalian terhadap pengelolaan kepegawaian secara garis besar pada pengadaan, pembinaan dan pemberhentian pegawai sebagai berikut : 1. Pengendalian pada pengadaan pegawai : 1)

2)

3)

4)

5)

6) 7) 8)

Penetapan formasi didasarkan pada jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan prakiraan beban kerja dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan pegawai yang diperlukan; Pengadaan pegawai disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah, formasi yang ada, antara lain penentuan jumlah personil, jenis jabatan, dan spesifikasi keahlian yang diperlukan; Lowongan formasi pegawai diumumkan seluas-luasnya melalui media massa dan atau bentuk lain dengan memperhatikan tenggang waktu yang dibutuhkan yaitu paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran; Pelaksanaan penyaringan/seleksi pegawai melalui pengujian/test secara berjenjang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (peraturan perundang-undangan yang berlaku); Pelaksanaan penyaringan/seleksi calon pegawai melalui panitia tersendiri yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dalam bilangan ganjil serta menghindari adanya duplikasi tugas/ fungsi yang harus dipisahkan; Pelaksanaan ujian penyaringan penerimaan calon pegawai diselenggarakan dengan tertib, jujur, dan transparan ; Naskah ujian dibuat oleh Panitia dan dijaga kerahasiaannya serta disampaikan tepat waktu ; Pemeriksaan hasil ujian dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

9)

pemeriksa dan harus dijaga sedemikian rupa agar hasil ujian yang diperiksa dijamin obyektif dan tepat waktu. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dilaporkan secara tertulis kepada penanggung jawab.

2. Pengendalian pada pembinaan Kepegawaian : 1)

2) 3)

4) 5) 6)

7)

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan tertentu harus dilaksanakan seusai dengan ketentuan yang berlaku diterapkan secara obyektif ; Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai melalui pemberian gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya; Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan; Penilaian pelaksanaan pekerjaan harus dibuat seobyektif dan seteliti mungkin berdasarkan data tersedia; Promosi pegawai/pejabat struktural/fungsional didasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan secara jelas ; Pelaksanaan mutasi pegawai secara berkala dengan pola mutasi yang jelas (misalnya : jangka waktu mutasi) untuk memperluas pengalaman, wawasan, kemampuan serta motivasi pegawai; Penegakan disiplin pegawai melalui pemeriksaan pengaduan yang menyangkut perilaku pegawai, penetapan dan pengenaan/ penjatuhan sanksi berdasarkan penilaian yang adil dan obyektif dari tim independen.

3. Pengendalian pada pemberhentian/ pensiun pegawai : 1) 2) 3) 4)

Pemberhentian pegawai yang memasuki usia pensiun didasarkan atas penilaian yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Pemberhentian pegawai dengan tidak hormat dilakukan melalui proses yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Pemberhentian pegawai atas permintaan sendiri didasarkan pada kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Segera melakukan penarikan kembali seluruh fasilitas negara yang dikuasai oleh pegawai yang diberhentikan/ pensiun.

F . Metode Penyajian Penyajian buku ini diawali dengan terlebih dahulu menguraikan kasus penyimpangan, kemudian diikuti dengan cara-cara penanggulangan yang perlu dilakukan, yang meliputi upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus tersebut dan upaya detektif untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kasus dimaksud. Upaya penindakan secara represif, disajikan secara umum untuk semua kasus penyimpangan secara keseluruhan di Bab III. Kasus penyimpangan di bidang pengelolaan kepegawaian dikelompokan sebagai berikut : 1. Pengadaan Pegawai Pada proses pengadaan pegawai meliputi tahapan penentuan formasi /Perencanaan, Pengumuman, Pelamaran, Penyaringan, dan Pengangkatan Pegawai. 2. Pembinaan Pegawai Pembinaan pegawai dikelompokkan pada tahap Penempatan pegawai, Penggajian, Kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Mutasi/Promosi dan Penegakan Disiplin/ketaatan hukum. 3. Pemberhentian/Pensiun Pemberhentian dan pensiun dapat diberikan kepada pegawai yang memenuhi

syarat. Pegawai dapat pula diberhentikan dengan tidak hormat atau dengan hormat. Penyajian kasus penyimpangan dan upaya pencegahan dan penanggulangan dalam buku ini dikelompokkan berdasarkan tahap pengadaan, pembinaan dan pemberhentian/ pensiun pegawai. Pada masing-masing tahap tersebut dikelompokan lagi dalam tahapan yang lebih rinci agar lebih memudahkan penggunaannya.

BAB II UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Penyimpangan dalam pengelolaan kepegawaian pada umumnya mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi terhadap harta perusahaan, suap/pungutan liar dan tindakan indisipliner atau kejahatan lain sejak proses penerimaan sampai pemberhentian pegawai. Kasus-kasus penyimpangan yang disajikan pada bab ini mencakup beberapa kasus berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang dilaporkan oleh APFP termasuk SPI. Dengan demikian, kasus-kasus yang disajikan belum mencakup seluruh kasus penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan kepegawaian. Upaya pencegahan (preventif) penyimpangan/korupsi dalam pengelolaan kepegawaian meliputi penyusunan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian dan penerapannya, diarahkan sebagai langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Upaya-upaya Preventif yang disajikan belum merupakan sesuatu hal yang mutlak, tetapi hanya merupakan pengendalian minimum yang perlu dilaksanakan secara maksimum. Oleh karena itu, pimpinan instansi perlu mengembangkan sendiri upaya-upaya lain yang dianggap perlu, sesuai dengan kompleksitas titik rawan yang berpotensi penyimpangan yang dihadapi dan kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perusahaan. Sistem pengendalian manajemen ini terus menerus ditingkatkan keandalannya berdasarkan umpan balik (feed back) dari hasil upaya detektif dan represif. Upaya detektif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan kepegawaian. Upaya detektif ini dimaksudkan untuk memperoleh alat bukti yang relevan, cukup dan kompeten untuk mendukung simpulan hasil pemeriksaan sebagai dasar pengambilan tindak lanjut (upaya represif), dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah (presumption of innosence). Upaya detektif dalam petunjuk teknis ini hanya mencakup upaya yang dianggap penting dilakukan untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi sehingga perlu dikembangkan sesuai kondisi yang dihadapi di lapangan, yang secara rinci dituangkan dalam program pemeriksaan (audit program). Pengembangan upaya preventif dan detektif tersebut sangat perlu dilakukan karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan kepegawaian pada umumnya disebabkan adanya kolusi baik antar petugas di dalam instansi/perusahaan, maupun dengan pihak luar yang terkait dengan instansi/perusahaan. Kasus penyimpangan dan Upaya-upaya Preventif dan Detektif dalam pengelolaan Kepegawaian antara lain dapat terjadi sebagai berikut: A. Pengadaan Pegawai Kondisi yang ingin dicapai dalam pengadaan pegawai adalah agar satuan-satuan organisasi dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab pada masing-masing satuan organisasinya, sehingga menjamin kualitas dan obyektifitas serta terwujudnya pegawai yang profesional. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil s/d pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil yang obyektif, terbuka dan adil, kasus-kasus penyimpangan yang umumnya terjadi antara lain :

1. Perencanaan 1) Menciptakan formasi/jabatan yang seharusnya tidak perlu untuk mendapat imbalan atau untuk menempatkan familinya, sehingga membuka peluang diterimanya pegawai yang tidak tepat dan menambah anggaran belanja pegawai. Upaya-Upaya Preventif : (1) Melakukan analisis kebutuhan pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta beban pekerjaan yang ada ; (2) Memperhatikan kebijakan yang ada dalam bidang Kepegawaian ; (3) Dilakukan evaluasi terhadap usulan pengadaan formasi/jabatan oleh pejabat/lembaga pembina Kepegawaian. Upaya-Upaya Detektif :

(1) Meneliti apakah struktur organisasi dan Job Description sudah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

(2) Meneliti apakah Job Description sudah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi organisasi ; (3) Melakukan konfirmasi kepada pejabat /pegawai tentang kegiatan yang dilaksanakan dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya ; (4) Membandingkan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dan waktu yang dibutuhkan dengan waktu yang tersedia sesuai jam kerja. 2) Tetap mempertahankan unit kerja/jabatan lama dalam rangka reorganisasi untuk mendapatkan imbalan uang, sehingga menimbulkan pula duplikasi tugas dan menambah beban anggaran belanja pegawai. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2)

Melakukan perubahan/penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan perubahan/kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ; Dilakukan evaluasi beban kerja pekerjaan oleh pejabat/lembaga pembina Kepegawaian.

Upaya-Upaya Detektif :

(1) Melakukan

konfirmasi kepada pejabat berwenang tentang belum dilakukannya perubahan struktur organisasi ; (2) Melakukan penelitian apakah perubahan tugas pokok dan fungsi telah diikuti dengan perubahan struktur organisasi. 3) Persyaratan penerimaan pegawai disusun dengan menggunakan kriteria-kriteria yang mengarah pada pihak-pihak tertentu untuk memudahkan proses penerimaan seseorang menjadi pegawai untuk memperoleh imbalan. Upaya-Upaya Preventif : (1) Melaksanakan/menetapkan ketentuan suatu standarisasi persyaratan umum penerimaan pegawai khususnya yang menyangkut kompetensi/ kemampuan calon pegawai, misalnya standar indeks prestasi minimal yang harus dipenuhi ; (2) Melaksanakan/menetapkan suatu ketentuan yang mengharuskan adanya prosedur analisis jabatan dalam mengajukan permohonan pengadaan/ penerimaan pegawai ; (3) Adanya pemisahan fungsi antara bagian yang membutuhkan pegawai, dengan bagian pengadaan pegawai.

Upaya-Upaya Detektif : (1) Melakukan penelitian atas kesesuaian persyaratan yang ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku ; (2) Melakukan penilaian apakah persyaratan yang disusun sesuai dengan tingkat kompetensi pegawai yang dibutuhkan ; (3) Melakukan penelitian adanya kriteria/standard persyaratan yang diturunkan, untuk memungkinkan seseorang/keluarga pejabat/kroni setempat, diterima menjadi calon pegawai. 2. Pengumuman Pengumuman pendaftaran dilakukan secara tertutup atau dalam waktu yang sangat singkat sehingga informasi hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dengan maksud menerima pegawai dari keluarga pejabat/kroni untuk mendapatkan imbalan. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Adanya ketentuan yang mengharuskan penyampaian informasi penerimaan pegawai melalui minimal dua media massa dan papan pengumuman di lingkungan kantor secara terbuka ; Menentukan pemberitahuan penerimaan pegawai diumumkan dalam waktu yang cukup agar masyarakat mengetahui informasi tersebut ; Menyediakan waktu yang cukup antara pengumuman di media massa dengan penutupan pendaftaran.

Upaya-Upaya Detektif : (1) (2) (3)

Melakukan pengujian apakah pengumuman penerimaan pegawai dilakukan melalui media massa ; Melakukan pengujian apakah pengumuman pada media massa dimaksud dapat menjaring penyampaian informasi secara luas kepada calon peserta yang diharapkan ; Melakukan penelitian apakah jangka waktu pengumuman di media massa sampai dengan penutupan pendaftaran cukup memadai.

3. Pelamaran 1)

Panitia penyaringan meluluskan calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan (menggunakan ijazah palsu) untuk memperoleh imbalan. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3) (4)

Menetapkan persyaratan pendaftaran yang jelas dan rinci serta diinformasikan secara terbuka ; Pemisahan petugas yang melaksanakan fungsi penerimaan berkas dengan petugas yang melakukan penyaringan administratif ; Mewajibkan setiap pelamar untuk melegalisir setiap dokumen fotocopy dan menunjukan dokumen aslinya ; Penetapan kebijakan untuk menyertakan surat pernyataan yang memberikan jaminan keaslian dokumen/legalisasi.

Upaya-Upaya Detektif : (1) Melakukan penelitian apakah terdapat mekanisme standar yang harus dilakukan dalam kegiatan penyaringan administratif serta telah dilaksanakan dengan benar ; (2) Melakukan uji keabsahan (cross check) dokumen Kepegawaian kepada instansi terkait guna memastikan keabsahan dokumen ;

(3)

2)

Melakukan konfirmasi kepada pegawai yang bersangkutan dan petugas yang meluluskannya dalam penyaringan administratif perihal imbalan yang diberikan.

Pejabat/ petugas masih menerima berkas pendaftaran yang telah melewati batas waktu penyampaian atau di luar prosedur dengan menerima imbalan. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Panitia/petugas yang ditunjuk membuat buku agenda penerimaan berkas pendaftaran secara tertib ; Melaksanakan/menetapkan kebijakan untuk melakukan pengawasan khususnya menyangkut ketaatan terhadap tenggang waktu yang telah ditetapkan ; Membuat berita acara serah terima berkas secara keseluruhan dari petugas penerima berkas kepada petugas penyeleksi administratif setelah penutupan akhir pendaftaran.


Meneliti buku agenda penerimaan buku pendaftaran, membandingkan dengan tanggal-tanggal penyelesaian berkas yang tertera dalam berkas pendaftaran ; Membandingkan jumlah peserta yang mengikuti ujian dengan jumlah yang tertera dalam berita acara serah terima pendaftaran ; Melakukan wawancara kepada petugas yang menerima berkas berkaitan dengan adanya penerimaan berkas setelah tanggal penutupan.

4. Penyaringan 1)

Petugas penerimaan pegawai membocorkan soal-soal dan atau jawaban ujian yang akan diselenggarakan untuk mendapatkan imbalan. Upaya-Upaya Preventif (1) (2) (3)

Penetapan sistem prosedur penyusunan soal ujian dengan memperhatikan aspek pengamanan naskah ujian ; Penetapan sistem penyusunan soal secara acak (random) dan atau menggunakan lebih dari satu model soal yang disajikan kepada peserta ; Penetapan sistem prosedur penyimpanan penggandaan dan pendistribusian naskah ujian yang memadai guna mencegah akses pemanfaatan naskah oleh pihak selain yang ditugaskan.

Upaya-Upaya Detektif (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Melakukan penelitian apakah terdapat naskah ujian yang hilang; Melakukan penelitian apakah terdapat penggandaan naskah ujian yang melebihi kebutuhan. Melakukan penelitian terhadap hasil-hasil ujian yang menonjol; Melakukan wawancara kepada petugas yang bertanggungjawab terhadap penyusunan, penggandaan, penyimpanan dan pendistribusian naskah ujian; Melakukan wawancara kepada petugas yang bertanggungjawab atas penilaian hasil ujian; Melakukan wawancara kepada peserta ujian yang memperoleh hasil penilaian menonjol.

2)

Petugas penilai melakukan penukaran/ penggantian atau pengubahan lembar jawaban guna memudahkan proses kelulusan peserta tertentu untuk memperoleh imbalan. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Penetapan pemisahan fungsi penyiapan bahan ujian, penyusunan pedoman pemeriksaan dan penilaian, penyelenggaraan ujian dan pemeriksa dan penentuan hasil ujian ; Menetapkan sistem penyaringan dilakukan secara bertahap dan hasil ujian dilakukan pengamanan yang cukup ; Penerapan sistem penomoran awal (prenumbered) pada lembar soal dan jawaban guna memudahkan pengendalian distribusi soal dan jawaban ujian.

Upaya-Upaya Detektif : (1) (2) (3) (4)

3)

Melakukan penelitian apakah penetapan kelulusan peserta ujian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ; Melakukan pengujian secara acak keabsahan dasar penetapan kelulusan dengan dokumen lainnya (bentuk tulisan dan tandatangan pada daftar hadir) pada peserta yang dinyatakan lulus; Melakukan penelitian apakah penomoran tercetak pada lembar jawaban yang diserahkan sesuai dengan nomor lembar jawaban yang menjadi dasar penilaian ; Melakukan pengujian terhadap jumlah/nama-nama peserta yang mengikuti ujian penyaringan pada tahap berikutnya tetapi tidak lulus pada tahap sebelumnya .

Terdapat oknum dari instansi yang menyelenggarakan penerimaan pegawai bertindak sebagai calo untuk menjamin kelulusan calon pegawai dengan memperoleh imbalan. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Melaksanakan/menetapkan persyaratan agar proses pengajuan permohonan lamaran dilakukan langsung oleh calon peserta yang bersangkutan ; Pemantauan langsung dan tidak langsung oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengamati kemungkinan adanya pegawai yang atau orang lain yang bertindak sebagai calo ; Menetapkan kebijakan pengenaan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertindak sebagai calo dalam penerimaan pegawai.

Upaya-Upaya Detektif : (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

Melakukan penelitian apakah terdapat calon peserta yang mendapat perlakuan istimewa ; Melakukan penelitian apakah terdapat calon peserta lulus tanpa mengikuti ujian atau persyaratan yang tidak lengkap ; Melakukan penelitian apakah terdapat naskah ujian yang hilang dan peserta yang lulus dengan nilai yang sangat menonjol ; Melakukan penelitian terhadap peserta ujian, apakah terdapat jocki dalam pelaksanaan ujian ; Mengkaji kembali hasil ujian peserta yang memiliki nilai yang sangat menonjol untuk mendeteksi kemungkinan adanya kejanggalan dalam lembar jawaban ; Melakukan konfirmasi secara sampling dengan peserta yang tidak lulus untuk mendeteksi adanya indikasi pelaksanaan ujian yang tidak wajar

5. Pengangkatan Pegawai 1)

Proses penerbitan surat keputusan pengangkatan pegawai dipengaruhi oleh adanya insentif/ imbalan jasa kepada petugas. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Penerapan sistem monitoring kepangkatan yang memadai untuk menghindari keterlambatan penetapan pengangkatan pegawai ; Penetapan kebijakan prosedur dan jangka waktu penyelesaian tugas penerbitan surat keputusan yang diinformasikan ke instansi-instansi terkait ; Penyediaan sarana pengaduan masalah Kepegawaian.


2)

Melakukan penelitian atas tenggang waktu penyelesaian proses pengajuan usulan pengangkatan pegawai dengan memperhatikan jatuh tempo pengangkatan yang seharusnya ; Teliti pegawai yang seharusnya sudah diangkat tetapi belum diterbitkan surat pengangkatannya ; Melakukan wawancara kepada pegawai berkaitan dengan proses pengangkatan pegawai ; Melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang melakukan pengangkatan pegawai berkaitan dengan keterlambatan pemrosesan penerbitan surat keputusan pengangkatan pegawai.

Dokter/tim penguji kesehatan calon pegawai memberikan hasil pengujian kesehatan yang tidak benar (tidak memenuhi persyaratan) untuk mendapat imbalan. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Menunjuk dokter/tim penguji kesehatan yang berdedikasi serta obyektifitas tinggi dan dipercaya ; Melaksanakan/menetapkan prosedur pengujian kesehatan bagi calon pegawai ; Penyampaian hasil pengujian kesehatan disampaikan langsung kepada pejabat yang berwenang ( bukan kepada calon pegawai yang bersangkutan)


Melakukan penelitian terhadap pegawai yang sering tidak masuk kantor dengan alasan sakit ; Melakukan penelitian apakah penyakit yang diderita pegawai tersebut telah diderita sebelum pengangkatan ; Melakukan konfirmasi kepada dokter/tim penguji kesehatan yang mengeluarkan surat keterangan kesehatan.

B. Pembinaan Kondisi yang ingin dicapai dalam pembinaan pegawai adalah terciptanya obyektivitas dan keadilan dalam pembinaan pegawai dan diterapkannya nilai-nilai impersonal, keterbukaan dan penetapan persyaratan yang terukur, sehingga dapat menimbulkan kegairahan bekerja dan rasa tanggungjawab yang besar dari seluruh pegawai/pejabat. Kondisi tersebut dapat tercapai melalui penempatan, penggajian, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan (Diklat), penilaian pelaksanaan pekerjaan, mutasi dan promosi, dan penegakan disiplin yang obyektif, terbuka dan adil, kasus-kasus penyimpangan yang umumnya terjadi antara lain :

1.

Penempatan 1)

Terdapat pungutan liar dalam rangka penempatan calon pegawai ke unit/ bagian/ instansi daerah tertentu. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2)

Membuat aturan yang jelas mengenai prosedur penempatan pegawai baru dan analisisi kebutuhan (spesifikasi) pegawai untuk setiap daerah dan atau unit kerja ; Mempertegas larangan adanya pungutan liar dalam bentuk apapun dalam setiap proses penempatan pegawai dan pengenaan sanksi secara tegas.

Upaya-Upaya Detektif : (1) (2) (3) (4) (5) 2)

Melakukan penelitian apakah terdapat aturan yang jelas tentang prosedur penempatan pegawai baru dan analisis kebutuhan (spesifikasi) pegawai untuk setiap daerah dan atau unit kerja ; Melakukan penelitian apakah aturan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ; Melakukan konfirmasi kepada pegawai baru apakah terdapat pungutan dalam proses penempatan ; Melakukan wawancara kepada petugas penempatan perihal adanya pungutan liar ; Melakukan penelitian lebih lanjut atas hasil pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Penyuapan atau ada surat sakti daripejabat tertentu yang dilakukan oleh pegawai baru kepada pejabat yang berwenang memutuskan penempatan, agar yang bersangkutan ditempatkan ke instansi / unit kerja yang diinginkan. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2)

(3) (4) (5)

Membuat aturan dan sanksi yang jelas mengenai larangan untuk menerima suap dalam bentuk apapun ; Membuat aturan prosedur penerbitan surat keputusan penempatan pegawai yang didasarkan pada hasil analisis / spesifikasi kebutuhan pegawai ; Menyediakan dan mensosialisasikan sarana pengaduan tentang adanya praktek penyuapan sehubungan dengan penempatan pegawai ; Membuat aturan yang jelas mengenai perpindahan pegawai; Agar dihindarkan adanya surat sakti/kata belece sehubungan penempatan pegawai.


Membandingkan antara hasil analisis / spesifikasi kebutuhan pegawai dengan surat keputusan penempatan yang dikeluarkan; Melakukan konfirmasi kepada pejabat yang berwenang tentang penyimpangan yang terjadi penerbitan surat keputusan dengan analisis kebutuhan yang telah ditetapkan ; Melakukan wawancara/ konfirmasi kepada pegawai yang memenuhi dan tidak memenuhi kriteria penempatan pada daerah/ unit kerja tertentu; Pelaksanaan tindak lanjut atas surat pengaduan yang diterima berkaitan dengan masalah penempatan pegawai.

2. Penggajian 1)

Rekayasa data pendukung dengan cara memberikan informasi yang tidak benar (palsu) yang dapat mempengaruhi besarnya gaji yang diterimanya.

Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3) (4)

Membuat aturan yang jelas tentang kewajiban menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan perubahan gaji ; Melaksanakan perubahan jumlah gaji berdasarkan data pendukung yang sudah diuji kebenarannya ; Pemisahan fungsi pembuat daftar gaji dengan pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan daftar gaji ; Bendaharawan gaji menerima tembusan SK/dokumen gaji sebagai bahan perubahan daftar gaji pegawai yang bersangkutan.


2)

Melakukan konfirmasi kepada instansi terkait yang mengeluarkan data/dokumen yang menjadi dasar perubahan jumlah gaji ; Melakukan penelitian kesesuaian antara data pendukung daftar gaji dengan kartu keluarga ; Melakukan penelitian untuk mengetahui adanya informasi yang disembunyikan/tidak dilaporkan yang dapat mempengaruhi besarnya gaji/penghasilan pegawai.

Pemotongan gaji/rapel gaji oleh Bendaharawan / Juru bayar gaji yang bertujuan untuk kepentingan pribadi. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Membuat aturan yang jelas tentang larangan melakukan pemotongan gaji serta sanksi yang jelas dan tegas ; Membuat kotak pengaduan tentang adanya pemotongan gaji ; Mengenakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran sebagai efek jera kemungkinan timbulnya pelanggaran serupa.

Upaya-Upaya Detektif : (1) (2) (3) (4) 3)

Melakukan pengamatan pada saat pembayaran di loket / tempat pembayaran gaji dilaksanakan mengenai ada tidaknya pemotongan yang dilakukan juru bayar gaji ; Melakukan konfirmasi kepada juru bayar gaji dan Departemen / Lembaga terkait dalam penyediaan dana ; Melakukan konfirmasi kepada pegawai terhadap indikasi pemotongan gaji atau sumbangan sukarela ; Melaksanakan tindak lanjut atas informasi / pengaduan yang diterima melalui kotak pengaduan.

Tidak memproses penyesuaian gaji pegawai yang seharusnya berhak atas kenaikan gaji dengan harapan memperoleh imbalan Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Membuat aturan yang jelas mengenai tenggang waktu penyesuaian daftar gaji serta sanksi yang jelas dan tegas atas penyimpangan yang mungkin terjadi ; Menyediakan kotak pengaduan bagi pegawai yang penyesuaian gajinya terlambat diproses ; Membuat daftar pegawai sebagai alat monitoring pegawai yang akan naik pangkat.

Upaya-Upaya Detektif : (1)

Melakukan pengujian atas tenggang waktu pemrosesan penyesuaian gaji sejak dokumen diterima sampai dengan penyesuaian gaji ;

(2) (3) (4)

Melakukan konfirmasi kepada pegawai yang penyesuaian gajinya terlambat dan kepada petugas yang bertanggung jawab atas proses penyesuaian yang dimaksud ; Melakukan penanganan yang memadai atas setiap pengaduan yang diterima melalui kotak pengaduan ; Meneliti daftar pegawai yang sudah saatnya disesuaikan/dinaikkan gajinya tetapi belum mendapat surat keputusan penyesuaian/ kenaikan gajinya.

3. Kepangkatan 1)

Melakukan pungutan liar terhadap pegawai yang akan naik pangkat agar dapat segera diproses kenaikan pangkatnya dengan alasan pemupukan dana untuk pembiayaan yang tidak tersedia anggarannya. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3) (4) (5)

Membuat peraturan yang melarang adanya pungutan liar dalam proses pengurusan kenaikan pangkat dengan alasan apapun ; Mengenakan sanksi yang tegas atas pelanggaran larangan adanya pungutan liar ; Menyediakan dan mensosialisasikan sarana pengaduan dalam proses kenaikan pangkat ; Membuat batasan/ tenggang waktu yang harus dipatuhi berkaitan dengan proses kenaikan pangkat ; Memiliki sistem pencatatan pegawai yang akan naik pangkat dan diinformasikan ke masing-masing unit kerja secara periodik.


Meneliti daftar pegawai yang sudah saatnya naik pangkat/ golongan tetapi belum mendapat surat keputusan kenaikan pangkat/ golongannya ; Melakukan penelitian apakah terdapat ketentuan disiplin pegawai antara lain memuat mengenai larangan melakukan pungutan dan diberlakukan secara tegas ; Menindaklanjuti pengaduan atas terjadinya pungutan liar melalui konfirmasi terhadap pegawai terkait maupun pungutan pegawai lainnya ; Melakukan konfirmasi kepada pegawai atas indikasi adanya pungutan terhadap proses pengurusan kenaikan pangkat.

Melakukan penyuapan kepada pejabat terkait untuk mendapatkan kenaikan pangkat lebih cepat dari seharusnya serta dapat diproses dengan segera. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3) (4)

Memiliki sistem pencatatan rencana kenaikan pangkat pegawai periode berikutnya yang diperbarui (Up Date) secara berkala dan berkesinambungan ; Menetapkan pegawai – pegawai yang akan segera naik pangkat sesuai jadwal waktunya berdasarkan sistem pencatatan yang telah dilakukan ; Menolak pegawai yang diusulkan naik pangkat bila tidak tertera dalam daftar yang akan naik pangkat dalam periode berikutnya kecuali karena adanya kenaikan jabatan ; Membuat aturan pengenaan sanksi yang jelas, pasti dan keras bagi penyuap serta penerima suap.


Melakukan penelitian apakah terdapat pencatatan arsip Kepegawaian perihal antara lain nama pegawai, lama waktu dalam kepangkatan akhir, rencana kenaikan pangkat periode berikutnya ;

(2) (3)

Melakukan penelitian apakah usulan / penetapan pegawai yang akan naik pangkat telah sesuai dengan catatan rencana kenaikan pangkat pegawai periode berikutnya ; Melakukan konfirmasi kepada pegawai yang baru naik pangkat apakah telah memberikan imbalan kepada pegawai yang memproses kenaikan pangkat tersebut dan kepada pegawai yang seharusnya naik pangkat tetapi tidak diusulkan / diproses kenaikan pangkatnya pernah dimintakan imbalan agar proses kenaikan pangkat dilakukan segera.

4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1)

Melakukan penyuapan agar dapat diikutsertakan sebagai peserta diklat penjenjangan karir dan atau diklat ke Luar Negeri walaupun tidak memenuhi syarat. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

(4)

Membuat aturan yang jelas dan pasti mengenai persyaratan pegawai yang dapat mengikuti diklat penjenjangan karir dan atau diklat ke Luar Negeri ; Menyusun catatan administrasi pegawai yang meliputi antara lain catatan memenuhi persyaratan mengikuti diklat penjenjangan karir dan atau diklat ke Luar Negeri ; Membuat daftar usulan pegawai yang akan mengikuti diklat dengan informasi yang mencakup antara lain persyaratan – persyaratan yang telah dipenuhi pegawai dimaksud ; Menetapkan pegawai yang akan mengikuti diklat bila termasuk dalam daftar usulan yang ditetapkan, kecuali adanya kenaikan jabatan lebih dahulu.


2)

Melakukan penelitian apakah pegawai yang ditetapkan mengikuti diklat sesuai dengan daftar usulan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan; Melakukan penelitian kemungkinan adanya sebab – sebab lain terjadinya penyimpangan ; Melakukan konfirmasi kepada pegawai yang berhak untuk diikutkan dalam diklat atas indikasi pemberian imbalan dan atau pernah dimintakan imbalan bila ingin mengikuti diklat dimaksud.

Melakukan penyuapan kepada penyelenggara diklat agar mendapatkan kelulusan dan atau mendapatkan nilai terbaik dalam diklat penjenjangan karir. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2)

(3)

Menyusun ketentuan yang jelas mengenai kriteria penilaian meliputi jenis ujian, pembobotan serta unsur penilaian lain dan disosialisasikan pada peserta diklat ; Menyusun prosedur yang jelas agar penilaian hasil diklat dilakukan melalui pengendalian yang baik dengan adanya pemisahan fungsi antara pembuat soal, pemberi nilai serta yang melakukan kontrol atas pemberian nilai tersebut ; Mengenakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran atas prosedur dan pengamanan yang telah ditetapkan serta terhadap usaha – usaha penyuapan.


Melakukan penelitian apakah prosedur pengendalian dalam pembuatan soal, pengamanan soal, pengamanan hasil jawaban pemberian nilai serta

(2) (3)

3)

penelitian kembali apakah pemberian nilai telah dilaksanakan sesuai ketentuan ; Melakukan penelitian secara acak (sampling) terhadap pemberian nilai yang tinggi dan nilai terendah telah dilakukan sebagaimana hasil jawaban asli peserta diklat ; Melakukan konfirmasi terhadap pegawai yang mengikuti diklat apakah terdapat pemberian imbalan kepada penyelenggara atau adanya penawaran – penawaran untuk kelulusan, mendapat nilai terbaik dengan cara memberikan imbalan.

Pungutan liar secara langsung atau melalui penjualan souvenir kepada peserta diklat dengan alasan untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang tidak tersedia anggarannya. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Membuat rencana kegiatan diklat dan anggaran biaya serta sumber pembiayaannya ; Membuat aturan yang melarang adanya pungutan liar kepada peserta diklat dengan alasan apapun disertai adanya sanksi yang jelas ; Menyediakan sarana pengaduan atas keluhan penyelenggaraan diklat.


Melakukan penelitian bahwa kegiatan yang direncanakan untuk diklat telah disediakan anggarannya ; Melakukan penelitian apakah terdapat ketentuan yang pasti dan jelas mengenai adanya tindakan pungutan liar. Meneliti adanya pengaduan atas pungutan liar melalui konfirmasi kepada peserta diklat ; Melakukan penelitian lebih lanjut atas adanya pemupukan dana taktis dari hasil pelaksanaan diklat.

5. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 1)

Penghilangan data catatan pelanggaran dipromosikan untuk mendapatkan imbalan.

disiplin

pegawai

yang

akan


(5)

Membuat back-up data catatan pelanggaran disiplin pegawai ; Menerapkan pemisahan fungsi pegawai yang menyimpan data utama dan yang menyimpan data back-up ; Membuat daftar pegawai yang pernah melakukan pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan kategori pelanggarannya ; Pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Promosi sebelumnya harus melakukan penilaian pernah / tidaknya pegawai tersebut melakukan pelanggaran disiplin pegawai dengan melihat daftar catatan pelanggaran disiplin pegawai serta data pendukungnya, dengan cara minta klarifikasi dari instansi asal atau instansi yang mencatat kondite yang bersangkutan ; Melaporkan secara berkala ( bulanan) kepada pimpinan lembaga/instansi atau unit kerja/pejabat yang ditunjuk tentang catatan pelanggaran disiplin pegawai.


Melakukan pegawai;

penelitian

apakah

terdapat

daftar

pelanggaran

disiplin

(2) (3) (4) 2)

Melakukan penelitian apakah daftar pelanggaran tersebut telah sesuai dengan data utamanya (laporan) dan atau data back-up (data base komputer dll) ; Melakukan penelitian apakah pegawai yang dipromosikan pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai ; Melakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan ada/ tidaknya imbalan atas penghilangan catatan pelanggaran disiplin pegawai.

Pejabat penilai melakukan rekayasa penilaian kinerja (performance) pegawai tertentu yang akan dipromosikan dengan harapan mendapatkan imbalan. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3) (4)

membuat persyaratan yang jelas mengenai kriteria pegawai yang akan dipromosikan ; Menerapkan sistem penilaian tambahan dari bawahan pegawai yang akan dinilai sebagai bahan masukan pejabat penilai ; Melakukan penelitian secara berkala terhadap kebenaran penilaian kinerja (performance) pegawai yang diusulkan untuk dipromosikan ; Menginformasikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat dan layak dipromosikan tentang penetapan pegawai yang diusulkan untuk dipromosikan.


3)

Melakukan penelitian apakah terdapat kriteria yang jelas mengenai promosi jabatan ; Melakukan penelitian apakah hasil penilaian kinerja (performance) pegawai yang akan dipromosikan telah memperhatikan masukan dari bawahan melalui media yang ditetapkan ; Melakukan penelitian apakah telah dilakukan pengujian terhadap kebenaran hasil penilaian kinerja (performance) pegawai secara berkala dan sesuai kriteria yang ada.

Tim penilai angka kredit pejabat fungsional melakukan koreksi penilaian, berkolusi dengan pejabat yang dinilai atau menyusunkan berkas laporan angka kredit pejabat yang dinilai dengan imbalan tertentu. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Menyusun ketentuan mengenai kewajiban setiap pejabat fungsional untuk menyusun sendiri laporan angka kreditnya secara periodik ; Dibentuk Tim Penilai yang melakukan evaluasi angka kredit dengan mekanisme kerja secara berjenjang, terdiri pelaksana dan penyelia (reviewer) ; Anggota tim penilai tidak diperkenankan untuk membantu menyusun/ membuat laporan angka kredit pejabat fungsional.


Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ketentuan pelaporan angka kredit ; Melakukan pengujian secara acak (sampling) terhadap ketepatan angka penilaian yang digunakan dengan ketentuan yang berlaku ; Melakukan pengujian secara acak (sampling) kelengkapan pendukung aktivitas yang dilaporkan dalam penilaian angka kredit ; Melakukan pengujian terhadap kewajaran perolehan angka kredit terhadap pejabat fungsional yang memperoleh angka kredit secara mencolok.

4)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menerbitkan surat keputusan angka kredit tanpa didukung dokumen yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pejabat fungsional untuk mendapatkan imbalan. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Melaksanakan/menetapkan sistem /prosedur proses penetapan angka kredit ; Adanya pemisahan fungsi pejabat penilai angka kredit dan pejabat yang menerbitkan surat keputusan angka kredit ; Melaksanakan/menetapkan sistem penyimpanan berkas pendukung angka kredit.


(4)

Melakukan pengujian apakah penetapan angka kredit telah sesuai dengan sistem / prosedur proses penetapan angka kredit; Melakukan penelitian apakah nilai penetapan angka kredit sesuai dengan nilai yang seharusnya (sesuai pedoman) ; Melakukan penelitian apakah penetapan angka kredit telah didukung dengan dokumen pengajuan angka kredit dari pegawai yang bersangkutan ; Melakukan konfirmasi kepada pejabat yang menerbitkan surat keputusan penetapan angka kredit atas penyimpangan yang terjadi.

6. Mutasi / Promosi (Pengangkatan dalam jabatan) 1)

Mutasi dan atau promosi pegawai tidak didasarkan pada penilaian kinerja, namun tergantung pada pendekatan pribadi pegawai yang akan dipromosikan kepada pejabat penilai dan atau dengan memberikan uang imbalan. Upaya-Upaya Preventif :

(1) (2) (3)

Membuat analisa kebutuhan jabatan yang jelas tentang spesifikasi kepegawaian yang akan mengisi jabatan tertentu serta prosedur yang harus dilakukan untuk pengisian jabatan tersebut ; Penetapan mutasi/promosi dengan mempertimbangkan/ memperhatikan analisa kebutuhan data kepegawaian yang layak dipertimbangkan serta data yang berkaitan lainnya ; Menginformasikan kepada pegawai/pejabat yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan mutasi dan atau promosi tentang dasar pertimbangan ketetapan promosi dan atau mutasi yang akan dilaksanakan.


Melakukan penelitian mengenai ada tidaknya analisa yang jelas tentang spesifikasi kepegawaian yang dibutuhkan untuk mengisi suatu jabatan tertentu ; Melakukan penelitian atas dokumen Kepegawaian yang diterima oleh Tim Pertimbangan Mutasi/Promosi apakah sudah lengkap dan cukup ; Melakukan penelitian atas kepegawaian yang memenuhi persyaratan dari hasil analisis kebutuhan jabatan untuk memastikan apakah semua pegawai yang memenuhi persyaratan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dimutasikan / dipromosikan.

2)

Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis (diklat) tidak diberdayakan sebagaimana seharusnya , padahal pegawai tersebut telah memiliki kemampuan khusus, sehingga biaya diklat merupakan pemborosan keuangan negara. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

(4) (5)

Membuat, memelihara dan memutakhirkan data pegawai yang telah mendapatkan diklat ; Membuat analisa kebutuhan untuk setiap jenis tugas pokok kegiatan dan jabatan yang tersedia ; Melaksanakan/menetapkan kebijakan agar penetapan mutasi atau promosi memperhatikan analisis kebutuhan untuk setiap jenis tugas pokok kegiatan dan jabatan yang tersedia dan ketersediaan kepegawaian yang telah mengikuti diklat yang sesuai ; Menugaskan pegawai yang telah mengikuti diklat pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang telah diperolehnya ; Menginformasikan kepada pegawai yang telah mengikuti diklat tentang kegiatan dan atau jabatan yang tersedia dalam organisasi yang berhubungan dengan diklat yang diikuti.


3)

Melakukan penelitian untuk mengetahui apakah data tentang pegawai yang telah mengikuti diklat telah dibuat dan dimutakhirkan ; Melakukan penelitian untuk mengetahui apakah data tentang analisa kebutuhan kepegawaian untuk melaksanakan kegiatan atau menduduki jabatan tertentu telah tersedia ; Melakukan penelitian apakah prosedur mutasi/promosi telah mempertimbangkan analisis kebutuhan untuk setiap jenis tugas pokok kegiatan dan jabatan yang tersedia dan ketersediaan kepegawaian yang telah mengikuti diklat yang sesuai.

Penyalahgunaan wewenang dalam rangka mutasi/promosi struktural/fungsional untuk mendapatkan imbalan tidak resmi.

pejabat


Membuat aturan yang jelas dan kriteria yang terukur berkaitan dengan penyegaran dan jenjang karier (tour of duty) yang ada ; Membuat petunjuk teknis operasional tentang prosedur mutasi/promosi pejabat struktural/fungsional ; Mengefektifkan mekanisme kerja Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ; Menginformasikan kepada pejabat struktural/fungsional tentang rencana ketetapan mutasi/promosi yang akan diterbitkan.


Melakukan penelitian apakah prosedur mutasi/promosi untuk menguji kesesuaian dengan aturan dan petunjuk teknis operasional yang berlaku ; Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sebab dan akibat penyimpangan yang ditemukan ; Melakukan konfirmasi kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dalam penetapan mutasi/promosi ; Melakukan wawancara kepada pejabat yang dimutasikan/ dipromosikan perihal imbalan jasa yang diberikan.

7. Penegakan Disiplin/Ketaatan Hukum 1)

Terdapat pegawai negeri/pejabat merangkap kerja di tempat lain yang dilakukan pada jam kerja dan dilakukan tanpa ijin atasan. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3) (4) (5)

Membuat aturan yang jelas/mempertegas kembali larangan bekerja di tempat lain di dalam jam kerja, disertai sanksi atas pelanggaran secara tegas ; Melaksanakan proses absensi pegawai secara tegas, pemberian ijin keluar kantor yang selektif dengan alasan-alasan yang kuat. Melaksanakan prosedur pemberian ijin yang selektif untuk pegawai yang bekerja di tempat lain di luar jam kerja serta persyaratan lainnya yang memprioritaskan pekerjaan kantor dari pekerjaan lainnya. Melakukan konfirmasi/wawancara kepada pegawai/pejabat yang bersangkutan untuk mengetahui alasannya Mengupayakan perbaikan penghasilan pegawai/pejabat


2)

Meneliti apakah terdapat pemberian ijin kepada pegawai yang bekerja di tempat lain tanpa klausul perjanjian di luar jam kerja dan memprioritaskan pekerjaan di kantor. Meneliti apakah terdapat pegawai secara berkala pada hari dan jam tertentu tidak hadir di kantor. Meneliti apakah terhadap pegawai yang sering tidak hadir telah dilakukan teguran serta sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Meneliti lebih lanjut sebab-sebab ketidakhadiran dengan konfirmasi kepada pegawai/pejabat terkait/informasi pihak lain kemungkinan yang bersangkutan bekerja di luar jam kantor.

Terdapat pegawai/pejabat yang mempunyai usaha atau menjadi rekanan/pemasok di kantor sendiri sehingga kemungkinan harga pengadaan menjadi mahal atau terjadi pengadaan fiktif. Upaya-Upaya Preventif : (1)

(2) (3)

(4) (5)

Membuat aturan jelas/mempertegas kembali larangan bagi pegawai mempunyai usaha menjadi rekanan/pemasok di kantor sendiri, pejabat memiliki usaha dan atau menjadi rekanan di kantor sendiri maupun di kantor yang ada hubungan kerja sehingga akan menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest ) nantinya. Melaksanakan proses penyegaran pegawai secara berkala baik antar bidang maupun antara wilayah. Melakukan penelitian administrasi sesuai ketentuan dalam pengadaan barang baik melalui proses penunjukkan langsung maupun proses tender secara benar dan menolak penawaran yang masuk bila terkait dengan pegawai/pejabat di kantor tersebut. Menyediakan sarana pengaduan yang menampung adanya informasi penyalahgunaan wewenang. Mengenakan sanksi yang tegas kepada pegawai/pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan untuk memberikan efek jera kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama

Upaya-Upaya Detektif :

(1) (2) (3) (4) 3)

Melakukan penelitian apakah peraturan mengenai larangan bagi pegawai/pejabat yang memiliki usaha dan menjadi rekanan/pemasok telah ada dan dilaksanakan secara tegas. Melakukan penelitian apakah mutasi pegawai secara berkala terutama pegawai yang berwenang untuk memutuskan pengadaan barang telah dilaksanakan. Meneliti apakah dalam pengadaan barang telah dilaksanakan proses penunjukkan langsung/tender secara benar sesuai ketentuan berlaku. Meneliti pengaduan yang masuk berkaitan dengan pegawai/pejabat yang memiliki usaha dan menjadi rekanan/pemasok di kantor tersebut.

Pegawai/pejabat mempunyai perilaku tidak terpuji (terlibat narkoba, beristri/suami gelap, berpola hidup mewah dan tidak memberi teladan yang baik) sehingga mendorong untuk melakukan KKN. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3) (4)

Membuat/mempertegas kembali aturan berpola hidup sederhana, berperilaku terpuji dan memberikan teladan yang baik kepada bawahan serta sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. Melakukan teguran-teguran lisan terhadap pegawai yang mengarah pada pelanggaran ketentuan tersebut. Mensosialisasikan/mengumumkan pelanggaran yang terjadi secara berkala. Menyediakan sarana pengaduan mengenai perilaku pegawai/pejabat.


Melakukan penelitian apakah terdapat aturan pola hidup sederhana,berperilaku terpuji, memberikan teladan secara rinci dan tegas serta telah disosialisasikan secara terbuka. Meneliti kebenaran pengaduan yang masuk mengenai perilaku pegawai/pejabat tersebut. Meneliti apakah telah diberikan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan secara tegas. Meneliti apakah terdapat pengumuman-pengumuman yang dilakukan secara berkala dan terbuka terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pegawai/pejabat menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan fasilitas kantor untuk dibawa pulang, mobil dinas operasional serta fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3) (4)

Mempertegas kembali aturan penggunaan fasilitas kantor secara terbuka serta sanksi pelanggarannya. Membuat catatan keluar masuknya inventaris kantor, mobil operasional, serta penggunaanya. Mensosialisasikan/mengumumkan pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan fasilitas negara secara berkala serta sanksi yang telah diberikan. Menyediakan dan mensosialisasikan sarana pengaduan yang memadai tentang penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi


Melakukan inventarisasi fisik inventaris kantor secara berkala dan meneliti lebih lanjut adanya selisih fisik tersebut.

(2)

5)

Melakukan penelitian apakah terdapat penyalahgunaan penggunaan melalui catatan keluar masuknya inventaris kantor dan atau mobil operasional.

Membocorkan rahasia negara dan atau jabatan untuk mendapatkan imbalan. Upaya-Upaya Preventif : (1)

(2) (3) (4) (5) (6)

Membuat sistem dan prosedur penerimaan, distribusi, pemrosesan, dan pengarsipan/ penyimpanan dokumen dengan memperhatikan tingkat kerahasiaannya, baik fisik dokumen maupun pegawai/ pejabat yang menanganinya. Membuat aturan dan sanksi yang jelas serta pengenaan sanksi yang tegas. Menyediakan dan mensosialisasikan sarana pengaduan yang memadai. Menerapkan prosedur pemusnahan terhadap konsep/ dokumen penting yang dipandang tidak diperlukan lagi. Melaksanakan penyaringan dan pelatihan khusus kepada pegawai/pejabat yang menangani dokumen negara yang bersifat rahasia Mengupayakan perbaikan penghasilan pegawai/pejabat


Melakukan pengujian secara berkala atas pelaksanaan pengelolaan dokumen negara Menindaklanjuti setiap informasi pengaduan yang diterima Melakukan wawancara/ konfirmasi kepada pegawai/ pejabat maupun yang menerima informasi rahasia negara dan atau jabatan secara illegal. Mengenakan sanksi yang tegas atas setiap penyimpangan

Bendaharawan dan pembuat daftar gaji melakukan kolusi dengan memalsukan tanda tangan dan mengambil gaji/tunjangan pegawai yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tanpa sepengatahuan pegawai yang bersangkutan. Upaya-upaya preventif : (1) (2) (3) (4)

Setiap surat keputusan yang mempengaruhi gaji/tunjangan pegawai ditembuskan ke bendaharawan dan pembuat daftar gaji dengan tanda terima. Mengenakan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi untuk menimbulkan efek jera. Mengangkat Bendaharawan dan pembuat daftar gaji yang dapat dipercaya dan dilakukan pergantian secara berkala. Mewajibkan pejabat yang mengesahkan daftar gaji, terlebih dahulu meneliti apakah pegawai yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara telah dikeluarkan sementara dari daftar gaji.

Upaya-upaya Detektif : (1) (2)

(4) 7)

Melakukan penelitian apakah ada pegawai yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara tetapi gajinya tetap di amprahkan. Melakukan penelitian untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan pejabat yang bertanggungjawab. Melakukan konfirmasi kepada bendaharawan dan pembuat daftar gaji tentang pelanggaran yang dilakukannya.

Pegawai yang ditunjuk sebagai saksi ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara, memberikan jawaban mengenai cara perhitungan dan besarnya

kerugian negara kepada instansi penyidik yang bertentangan dengan hasil kesepakatan instansinya, untuk mendapatkan imbalan. Upaya-upaya preventif : (1) (2) (3) (4)

Membuat kebijakan/aturan yang jelas dan sanksi yang tegas tentang pegawai yang ditugaskan untuk memberikan jawaban dalam BAP (berita acara pemeriksaan) kepada instansi penyidik. Melaksanakan pelatihan khusus bagi pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya dimungkinkan untuk dimintai jawaban atas pertanyaan instansi penyidik dalam BAP. Melaksanakan ekspose intern untuk menyamakan persepsi/ sikap instansi terkait atas kasus yang sedang diproses di Instansi penyidik. Mengenakan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi sebagai upaya efek jera kemungkinan terjadinya pelanggaran serupa.

Upaya-upaya Detektif : (1) (2) (3) 8)

Melakukan penelitian apakah hasil kesepakatan instansi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab/alasan perubahan sikap dari pegawai pemberi jawaban yang menyimpang dari hasil kesepakatan Instansinya. Melakukan penelitian kepada pihak terkait untuk membuktikan adanya indikasi pemberian imbalan kepada pegawai.

Pegawai dengan sengaja menyembunyikan / menghilangkan “barang bukti” /dokumen pendukung suatu kegiatan, untuk menyulitkan pembuktian penyimpangan kasus yang sedang diperiksa, agar mendapatkan imbalan atau manfaat secara pribadi. Upaya-upaya Preventif : (1) (2) (3)

Adanya kebijakan/aturan yang jelas dan sanksi yang tegas tentang uraian tugas dan tanggungjawab bagi setiap pegawai yang menyimpan dokumen. Membuat sistem pencatatan dan pengamanan penyimpanan dokumen yang memadai. Menempatkan pegawai yang sesuai dengan sifat dan kerahasiaan dokumen suatu kegiatan.

Upaya-upaya Detektif : (1) (2) (3) (4) 9)

Melakukan penelitian pegawai yang bertanggungjawab atas kejanggalan yang ditemukan. Melakukan penelitian untuk mengetahui dokumen yang seharusnya ada tetapi tidak ditemukan lagi. Melakukan penelitian untuk mengetahui sebab-sebab penyimpangan yang terjadi dan pegawai yang bertanggungjawab. Melakukan penelitian pegawai yang bertanggungjawab atas kejanggalan yang ditemukan.

Pejabat menyerahkan ijazah asli kepada pegawai ikatan dinas yang mengundurkan diri tanpa tuntutan penyelesaian ganti rugi atas biaya pendidikan yang ditanggung instansi/negara, dengan maksud mendapatkan imbalan. Upaya-upaya preventif : (1)

Menahan ijazah asli sampai berakhir masa ikatan dinas.

(2) (3) (4)

Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap pegawai yang sedang menjalankan ikatan dinas. Melakukan uji petik secara berkala terhadap ijazah asli dari pegawai yang masih menjalankan ikatan dinas. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pejabat yang mengeluarkan ijazah secara illegal dan pegawai ikatan dinas yang melanggar aturan /ketentuan.

Upaya-upaya detektif : (1) (2) (3) 10)

Melakukan penelitian apakah ijazah asli dari pegawai yang mengundurkan diri sebelum habis masa ikatan dinasnya dan belum membayar ganti rugi kepada negara masih disimpan oleh pejabat yang bertanggungjawab. Melakukan penelitian untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan yang telah ditemukan dan untuk menentukan pejabat yang bertanggung jawab. Melakukan upaya penyelesaian ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku/perjanjian ikatan dinasnya

Bendaharawan dan pembuat daftar gaji berkolusi dengan bagian Kepegawaian dengan maksud mengambil gaji pegawai yang sudah tidak aktif/meninggal dengan tetap memasukannya di daftar gaji. Upaya-upaya preventif : (1) (2) (3) (4)

Mewajibkan pimpinan masing-masing unit kerja melaporkan adanya pegawai yang tidak aktif/meninggal kepada bagian Kepegawaian dengan tembusan ke bagian penggajian. Mewajibkan pimpinan masing-masing unit kerja memonitoring ke bagian penggajian apakah pegawai yang sudah tidak aktif/meninggal sudah dihentikan gajinya. Mengangkat bendaharawan dan pembuat daftar gaji yang dapat dipercaya dan dilakukan penggantian secara berkala. Mewajibkan pejabat yang mengesahkan daftar gaji terlebih dahulu meneliti apakah pegawai yang sudah tidak aktif / meninggal telah dikeluarkan dari daftar gaji.


Melakukan penelitian apakah ada pegawai yang sudah tidak aktif/meninggal tetapi gajinya tetap diamprahkan. Meneliti untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan pejabat/pihak-pihak yang terlibat. Melakukan konfirmasi kepada bendaharawan, pembuat daftar gaji, bagian Kepegawaian dan pihak terkait lainnya.

Aparat penegak hukum memperlambat proses kasus yang ditangani dengan maksud untuk memperingan, menghentikan kasus atau memenangkan perkaranya dengan mendapat imbalan. Upaya-upaya preventif : (1) (2)

Membuat sistem dan prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang tangani aparat penegak hukum; Menetapkan batasan waktu dalam penyelesaian kasus, pelaporan secara periodik setiap petugas penegak hukum disertai alasan/kesulitan penyelesaiannya;

(3) (4)

Menetapkan pejabat yang bertanggungjawab dalam memonitor penyelesaian kasus yang ditangani aparat penegak hukum; Menyediakan sarana pengaduan yang menampung adanya informasi penyalahgunaan wewenang.

Upaya-upaya detektif : (1) (2) (3) (4) 12)

Meneliti apakah penanganan kasus oleh aparat penegak hukum telah sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada; Meneliti apakah kasus yang sedang ditangani telah melewati batas waktu yang ditetapkan dan meneliti penyebabnya; Melakukan penelitian untuk mengetahui sebab-sebab lamanya penyelesaian kasus kepada pejabat yang bertanggungjawab; Meneliti efektivitas sarana pengaduan dan tindak lanjut pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Kepala sekolah/perguruan tinggi negeri ‘menjual’ bangku sekolah pada calon siswa yang tidak memenuhi persyaratan dengan mendapatkan imbalan. Upaya-upaya preventif : (1) (2) (3) (4)

Setiap penerimaan siswa/mahasiswa dikelola panitia dan diawasi oleh tim yang bekerja secara profesional; Membuat ketentuan bahwa calon siswa/mahasiswa melalui titipan pengajar/kepala sekolah tidak diperkenankan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Menyusun catatan/administrasi siswa yang diterima dan telah mendaftar ulang ; Menetapkan kapasitas maksimal siswa yang diterima berdasarkan ruang kelas yang ada.


Meneliti apakah penerimaan calon siswa telah memenuhi aturan dan syarat-syaratnya; Membandingkan apakah siswa yang diterima sesuai dengan daftar pengumuman kelulusan penyaringan oleh panitia penerimaan siswa/mahasiswa baru; Meneliti terhadap syarat pendaftaran dan hasil ujian penyaringan bagi siswa yang diterima untuk menguji adanya siswa yang tidak memenuhi syarat; Meneliti apakah jumlah siswa yang ada sesuai kapasitas masing-masing ruang/kelas.

Pegawai di pelabuhan ikut membantu pengusaha dalam memasukan barang secara gelap tanpa menggunakan prosedur yang sah dengan memperoleh imbalan. Upaya-upaya preventif : (1) (2) (3) (4)

Mempertegas ketentuan mengenai larangan pegawai di pelabuhan yang melakukan/membantu melakukan penyelundupan barang-barang disertai dengan pengenaan sanksi yang tegas; Melaksanakan/menetapkan ketentuan adanya perputaran tugas bagi pegawai/ pejabat yang mempunyai peranan penting secara berkala; Menetapkan alat pengamanan dan penjagaan yang profesional agar setiap orang/barang yang melalui pintu pelabuhan dapat diteliti dan telah memenuhi syarat yang ditentukan; Menyediakan sarana pengaduan yang menampung adanya informasi

penyalahgunaan wewenang. Upaya-upaya detektif : (1) (2) (3) (4) 14)

Meneliti apakah dilakukan adanya rotasi pegawai, pejabat dan petugas keamanan secara berkala untuk menghindari adanya pengaruh buruk pada sistem yang ada. Meneliti bahwa pengenaan sanksi telah diterapkan secara tegas terhadap setiap pelanggaran. Meneliti adminstrasi pemasukan barang telah tertib dan didukung dengan dokumen yang dipersyaratkan. Meneliti efektivitas penanganan sarana pengaduan dan tindak lanjut pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Pejabat memberikan ijin pada pengusaha terhadap lokasi usaha, pabrikan atau perumahan tanpa dilengkapi syarat-syarat yang diperlukan dan lokasi yang disetujui bukan peruntukannya untuk memperoleh imbalan. Upaya-upaya preventif : (1) (2) (3) (4)

Mempertegas bagi setiap pejabat untuk melaksanakan tata ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) disertai dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Mensosialisasikan RTRW pada masyarakat sehingga terjadi kontrol masyarakat terhadap ijin pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Membuat sistem dan prosedur yang jelas dan sanksi yang tegas, meliputi adanya pembatasan untuk berhubungan langsung antara petugas dan pengusaha. Menyediakan sarana pengaduan yang menampung adanya informasi penyalahgunaan wewenang.


Meneliti apakah pemberian ijin lokasi serta peruntukkannya sesuai dengan aturan yang berlaku; Meneliti dan membandingkan apakah pemberian ijin yang ada telah sesuai dengan penetapan lokasi dan peruntukkan oleh pejabat yang berwenang ; Mengenakan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi sebagai guna menimbulkan efek jera untuk pelanggaran serupa ; Meneliti efektivitas penanganan sarana pengaduan dan tindak lanjut pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Penilaian kinerja pegawai lebih menekankan pada layanan non formal bawahan kepada pimpinan, hubungan keluarga/kroni dan atau loyalitasnya terhadap perintah-perintah atasan bukan atas dasar prestasi kerja untuk memperoleh imbalan. Upaya-upaya Preventif : (1) (2) (3)

Menerapkan sistem penilaiaan pelaksanaan pekerjaan (misalnya DP 3) secara cermat sesuai ketentuan yang berlaku ; Menetapkan kriteria lain berupa indikator penilaian kinerja (KPI) yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja pegawai ; Menyebarluaskan informasi tentang KPI kepada seluruh pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan ;

(4)

Mengenakan sanksi administratif secara tegas bagi pegawai yang melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku (misalnya PP30 tahun 1980).

Upaya-upaya Detektif : (1) (2) (3) (4)

16)

Identifikasikan ukuran keberhasilan kinerja pegawai yang digunakan; Identifikasikan pegawai-pegawai yang mendapatkan promosi dan prestasiprestasi yang telah dicapai ; Teliti apakah pegawai yang dipromosikan diberi penghargaan tersebut telah sesuai dengan prestasi yang dilakukannya menurut aturan KPI yang telah ditetapkan ; Melakukan wawancara kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk mengetahui penyimpangan penilaian kinerja yang terjadi.

Terjadi pungutan liar dengan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menyediakan dana /fasilitas tertentu diluar ketentuan. Upaya-upaya Preventif : (1) (2) (3) (4)

Melaksanakan/menetapkan uraian tugas (job descriptions) yang jelas untuk setiap pegawai ; Mensosialisasikan ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan job descriptionnya serta adanya perlindungan terhadap penolakan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan diluar job descriptionnya ; Menetapkan suatu unit/ satuan kerja yang berfungsi untuk memberikan layanan menyangkut Kepegawaian serta menindaklanjuti keluhan-keluhan yang menyangkut prilaku pegawai ; Mengenakan sanksi administratif secara tegas bagi pegawai yang melanggar peraturan / ketentuan yang berlaku (misalnya PP30 tahun 1980)

Upaya-upaya Detektif : (1) (2) (3) 17)

Melakukan wawancara kepada pejabat yang bersangkutan untuk memperoleh penjelasan lebih rinci/ detail menyangkut adanya pungli; Mendapatkan bukti-bukti untuk mengetahui jumlah dana yang telah dikumpulkan dengan cara pungli ; Melakukan penelitian untuk mengetahui penggunaan dana yang dikumpulkan.

Terdapat penempatan/pengangkatan pegawai yang pekerjaannya hanya mengurus koperasi/yayasan milik instansi, sedangkan gaji tetap dibayarkan dari Kas Negara/Daerah. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Membuat aturan yang tepat dan tegas mengenai tugas-tugas unit kerja dan melakukan analisis kebutuhan pegawai secara tepat ; Mempertegas ketentuan bahwa penempatan/pengangkatan pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja yang bersangkutan ; Membuat aturan agar pegawai yang diperbantukan diluar kedinasan harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang namun tidak diperkenankan untuk meninggalkan tugas utamanya.

Upaya-upaya Detektif :

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Melakukan penelitian apakah terdapat aturan yang tepat dan tegas mengenai tugas pokok dan fungsi dari unit kerja ; Melakukan penelitian apakah aturan tersebut telah sesuai dengan aturan (instansi terkait) yang lebih tinggi dan dilaksanakan secara tegas. Melakukan analisis kebutuhan pegawai ; Melakukan penelitian apakah ada hasil kerja pada unit organisasi instansi dari pegawai yang diperbantukan di luar kedinasan; Melakukan penelitian apakah pada waktu yang bersamaan pegawai yang diperbantukan di luar kedinasan mengisi dua daftar hadir yang berbeda (kedinasan dan non kedinasan) ; Melakukan analisis lebih lanjut apakah terdapat dampak yang diakibatkan dengan adanya tenaga/pegawai yang dilimpahkan/diperbantukan di luar kedinasan bagi keberhasilan tugas unit organisasi instansi.

C. Pemberhentian / Pensiun Kondisi yang ingin dicapai dalam pemberhentian/pensiun pegawai adalah terciptanya obyektifitas dan keadilan dalam pemberhentian/pensiun pegawai, sehingga memberikan rasa aman dan tenang terhadap pegawai dalam menjalankan tugas serta rasa puas bagi pensiunan atas balas jasa yang diberikan atas pengabdiannya. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui adanya sistem dan prosedur pemberhentian/pensiun yang berlaku dan diterapkan secara obyektif, terbuka dan adil, kasus-kasus penyimpangan yang umumnya terjadi antara lain : 1)

Petugas tidak memproses atau memperlambat proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun pegawai untuk mendapatkan imbalan uang dari pegawai yang akan pensiun. Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Membuat peraturan yang melarang meminta/menerima imbalan dalam pemrosesan SK Pensiun/Penghentian Pegawai dan menerapkannya secara tegas. Menyediakan dan mensosialisasikan sarana pengaduan untuk menampung adanya pembayaran imbalan pengurusan SK Pensiun/Penghentian. Membuat peraturan maksimal jumlah hari pemrosesan SK Pensiun.


Meneliti apakah terdapat peraturan yang melarang menerima imbalan dalam pemrosesan Surat Keputusan Pensiun dan apakah peraturan tersebut telah ditetapkan secara tegas. Meneliti pengaduan yang masuk melalui kotak pos untuk membuktikan kebenaran. Meneliti secara sampling apakah pemrosesan usulan SK Pensiun maupun penerbitan SK Pensiun tidak melebihi jumlah maksimal hari yang ditentukan. Meneliti lebih lanjut dan melakukan konfirmasi adanya imbalan yang diberikan untuk pemrosesan SK Pensiun.

Pejabat yang berkewajiban menangani pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian cicilan tuntutan ganti rugi dari pegawai yang akan pensiun dengan sengaja tidak melakukan upaya apapun sehingga cicilan tersebut tidak terlunasi, untuk mendapat imbalan. Upaya-upaya preventif : (1)

Membuat aturan yang jelas mengenai pembatasan pelunasan tuntutan ganti rugi, selambat-lambatnya sampai pegawai tersebut memasuki usia pensiun, dan menuangkannya dalam perjanjian kepada pegawai yang terkena tuntutan

(2) (3)

ganti rugi. Menunjuk pegawai /pejabat yang dapat dipercaya bertanggungjawab dalam pelaksanaan tindak lanjut dan secara berkala dilakukan pergantian. Membuat aturan yang jelas dan sanksi yang tegas tentang pejabat yang tidak melaksanakan penanganan tindak lanjut tuntutan ganti rugi.


Melakukan penelitian adanya tuntutan ganti rugi yang tidak di tindaklanjuti Melakukan penelitian untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan pejabat yang bertanggungjawab. Melakukan penelitian kepada pejabat yang bertanggungjawab kemungkinan imbalan yang diterimanya.

Pegawai/pejabat yang sudah pensiun masih menempati rumah dinas, menguasai mobil dinas serta fasilitas peralatan lainnya, sehingga pegawai/pejabat lainnya yang berhak tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Upaya-Upaya-Upaya Preventif : (1) (2) (3)

Membuat peraturan yang jelas mengenai pengembalian fasilitas negara yang digunakan untuk pegawai pensiun dan menerapkannya secara tegas. Membuat perjanjian penggunaan fasilitas negara mengenai batas waktu, syarat-syarat pengembalian. Mengenakan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi sebagai upaya efek jera kemungkinan terjadinya pelanggaran serupa.


Meneliti apakah terdapat peraturan yang jelas serta sanksi yang tegas bagi penggunaan fasilitas negara dan apakah peraturan tersebut dijalankan secara benar. Meneliti apakah terdapat perjanjian dengan pihak pemakai fasilitas negara serta adanya klausul sanksi yang tegas bila terjadi pelanggaran sampai ke pemotongan hak pensiun. Meneliti lebih lanjut sebab-sebab pelanggaran serta upaya tindak lanjutnya.

BAB III UPAYA PENANGGULANGAN SECARA REPRESIF Pada dasarnya setiap kasus tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti melalui peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian atas kasus penyimpangan dilakukan secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kewenangan masing-masing instansi. Setiap tahap penyelesaian kasus harus dilakukan pemantauan perkembangannya. Terhadap kasus yang hanya bersifat penyimpangan prosedur tata kerja dan perlu dilakukan pembinaan secara administratif dapat dilakukan penanganannya secara internal oleh organisasi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya penanggulangan secara represif merupakan pelaksanaan tindak lanjut atas kasus penyimpangan yang ditemukan berdasarkan hasil akhir dari upaya-upaya detektif. Dalam tahap detektif perlu diperhatikan hal sebagai berikut guna memudahkan pelaksanaan tindak lanjut, yaitu : -

Setiap kasus penyimpangan yang telah diidentifikasikan dalam langkah detektif agar didukung dengan bukti yang memadai termasuk penjelasan/keterangan tertulis dari pihak yang bertanggung jawab.

-

Setiap kasus penyimpangan harus dibahas melalui pemaparan kasus untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan. Dalam pemaparan tersebut, jika perlu, menyertakan pihak dari instansi penyidik guna menentukan adanya Tindak Pidana Korupsi/perdata.

A. Penyelesaian oleh Unit Kerja Terkait 1. Pelaksanaan Tindak lanjut

1) Pimpinan

instansi/unit kerja menindaklanjuti kasus penyimpangan yang ditemukan melalui : a. Pengenaan sanksi administratif berdasarkan PP 30/1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau peraturan lain yang berlaku. b. Pengenaan sanksi TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi) untuk instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Kesanggupan dari pejabat/ petugas yang bertanggung jawab.

2) Pimpinan instansi/unit kerja menyerahkan kasus-kasus penyimpangan yang sanksi TP/TGR-nya perdata;

tidak ditepati kepada kejaksaan untuk diproses secara

3) Pimpinan instansi/unit kerja mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan sistem dan prosedur atas penyimpangan yang ditemukan.

2. Pemantauan tindak lanjut

1) Pimpinan instansi/unit kerja memantau pengenaan sanksi administratif dan pengenaan sanksi TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi) dan atau ketentuan lainnya yang berlaku;

2) Pimpinan instansi/unit kerja melaporkan tindak lanjut penyelesaian kasus

penyimpangan baik melalui pengenaan PP 30/ 1980 maupun TP/TGR dan atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai Surat MenPAN No. 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Februari 2002 perihal Intensifikasi dan Percepatan Pemberantasan KKN.

B. Penyelesaian melalui Penyerahan Kasus ke Instansi Penyidik. 1. Pelaksanaan tindak lanjut

1) Pimpinan instansi/unit kerja menyerahkan kasus penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan atau Tindak Pidana Perbankan (TPP) kepada instansi penyidik dan kasus perdata kepada kejaksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

2) Instansi penyidik memproses kasus tindak pidana/perdata secara hukum dengan prinsip cepat, tepat dan efisien ;

3) Terhadap kasus yang diserahkan ke instansi penyidik yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan instansi/ unit kerja mengenakan sanksi administrasi berdasarkan PP30 tahun 1980 dan atau peraturan lain yang berlaku kepada pegawai yang telah dinyatakan bersalah.

4) Instansi penyidik memberitahukan perkembangan status penanganan kasus tindak pidana/perdata kepada instansi pelapor secara berkala.

2. Pemantauan Tindak Lanjut

1) Pimpinan instansi/unit kerja memantau kasus pidana/perdata yang diserahkan kepada instansi penyidik;

2) Pimpinan instansi/unit kerja melaporkan kasus tindak pidana/perdata yang

diserahkan kepada instansi penyidik disertai dengan perkembangan penanganannya sesuai Surat MenPAN No. 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Februari 2002 perihal Intensifikasi dan Percepatan Pemberantasan KKN.

DAFTAR KASUS/PENYIMPANGAN PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN No. A. 1. 1)

2) 3)

2.

3. 1) 2) 4. 1) 2) 3) 5. 1) 2) B. 1. 1) 2)

2.

Uraian Pengadaan Pegawai Perencanaan Menciptakan formasi/jabatan yang seharusnya tidak perlu untuk mendapat imbalan atau untuk menempatkan familinya, sehingga membuka peluang diterimanya pegawai yang tidak tepat dan menambah anggaran belanja pegawai. Tetap mempertahankan unit kerja/jabatan lama dalam rangka reorganisasi untuk mendapatkan imbalan uang, sehingga menimbulkan pula duplikasi tugas dan menambah beban anggaran belanja pegawai. Persyaratan penerimaan pegawai disusun dengan menggunakan kriteriakriteria yang mengarah pada pihak-pihak tertentu untuk memudahkan proses penerimaan seseorang menjadi pegawai untuk memperoleh imbalan. Pengumuman Pengumuman pendaftaran dilakukan secara tertutup atau dalam waktu yang sangat singkat sehingga informasi hanya diketahui oleh orangorang tertentu dengan maksud menerima pegawai dari keluarga pejabat/kroni untuk mendapatkan imbalan. Pelamaran Panitia penyaringan meluluskan calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan (menggunakan ijazah palsu) untuk memperoleh imbalan. Pejabat/ petugas masih menerima berkas pendaftaran yang telah melewati batas waktu penyampaian atau di luar prosedur dengan menerima imbalan. Penyaringan Petugas penerimaan pegawai membocorkan soal-soal dan atau jawaban ujian yang akan diselenggarakan untuk mendapatkan imbalan. Petugas penilai melakukan penukaran/ penggantian atau pengubahan lembar jawaban guna memudahkan proses kelulusan peserta tertentu untuk memperoleh imbalan. Terdapat oknum dari instansi yang menyelenggarakan penerimaan pegawai bertindak sebagai calo untuk menjamin kelulusan calon pegawai dengan memperoleh imbalan. Pengangkatan Pegawai Proses penerbitan surat keputusan pengangkatan pegawai dipengaruhi oleh adanya insentif/ imbalan jasa kepada petugas. Dokter/tim penguji kesehatan calon pegawai memberikan hasil pengujian kesehatan yang tidak benar (tidak memenuhi persyaratan) untuk mendapat imbalan. Pembinaan Penempatan Terdapat pungutan liar dalam rangka penempatan calon pegawai ke unit/ bagian/ instansi daerah tertentu. Penyuapan atau ada surat sakti daripejabat tertentu yang dilakukan oleh pegawai baru kepada pejabat yang berwenang memutuskan penempatan, agar yang bersangkutan ditempatkan ke instansi / unit kerja yang diinginkan. Penggajian

Lampiran

Halaman

14

14 14

15

15 16

16 17 17

18 18

19 19

1) 2) 3) 3. 1) 2) 4. 1) 2) 3) 5. 1) 2) 3) 4) 6. 1)

2)

3) 7. 1) 2) 3)

Rekayasa data pendukung dengan cara memberikan informasi yang tidak benar (palsu) yang dapat mempengaruhi besarnya gaji yang diterimanya. Pemotongan gaji/rapel gaji oleh Bendaharawan / Juru bayar gaji yang bertujuan untuk kepentingan pribadi. Tidak memproses penyesuaian gaji pegawai yang seharusnya berhak atas kenaikan gaji dengan harapan memperoleh imbalan Kepangkatan Melakukan pungutan liar terhadap pegawai yang akan naik pangkat agar dapat segera diproses kenaikan pangkatnya dengan alasan pemupukan dana untuk pembiayaan yang tidak tersedia anggarannya. Melakukan penyuapan kepada pejabat terkait untuk mendapatkan kenaikan pangkat lebih cepat dari seharusnya serta dapat diproses dengan segera. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Melakukan penyuapan agar dapat diikutsertakan sebagai peserta diklat penjenjangan karir dan atau diklat ke Luar Negeri walaupun tidak memenuhi syarat. Melakukan penyuapan kepada penyelenggara diklat agar mendapatkan kelulusan dan atau mendapatkan nilai terbaik dalam diklat penjenjangan karir. Pungutan liar secara langsung atau melalui penjualan souvenir kepada peserta diklat dengan alasan untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang tidak tersedia anggarannya. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Penghilangan data catatan pelanggaran disiplin pegawai yang akan dipromosikan untuk mendapatkan imbalan. Pejabat penilai melakukan rekayasa penilaian kinerja (performance) pegawai tertentu yang akan dipromosikan dengan harapan mendapatkan imbalan. Tim penilai angka kredit pejabat fungsional melakukan koreksi penilaian, berkolusi dengan pejabat yang dinilai atau menyusunkan berkas laporan angka kredit pejabat yang dinilai dengan imbalan tertentu. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menerbitkan surat keputusan angka kredit tanpa didukung dokumen yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pejabat fungsional untuk mendapatkan imbalan. Mutasi / Promosi (Pengangkatan dalam jabatan) Mutasi dan atau promosi pegawai tidak didasarkan pada penilaian kinerja, namun tergantung pada pendekatan pribadi pegawai yang akan dipromosikan kepada pejabat penilai dan atau dengan memberikan uang imbalan. Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis (diklat) tidak diberdayakan sebagaimana seharusnya , padahal pegawai tersebut telah memiliki kemampuan khusus, sehingga biaya diklat merupakan pemborosan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang dalam rangka mutasi/promosi pejabat struktural/fungsional untuk mendapatkan imbalan tidak resmi. Penegakan Disiplin/Ketaatan Hukum Terdapat pegawai negeri/pejabat merangkap kerja di tempat lain yang dilakukan pada jam kerja dan dilakukan tanpa ijin atasan. Terdapat pegawai/pejabat yang mempunyai usaha atau menjadi rekanan/pemasok di kantor sendiri sehingga kemungkinan harga pengadaan menjadi mahal atau terjadi pengadaan fiktif. Pegawai/pejabat mempunyai perilaku tidak terpuji (terlibat narkoba,

19 20 20

21 21

22 22 23

23 24 24 25

25

26

26

27 27 28

4) 5) 6)

7)

8)

9)

10) 11) 12) 13) 14)

15)

16) 17) C. 1) 2)

beristri/suami gelap, berpola hidup mewah dan tidak memberi teladan yang baik) sehingga mendorong untuk melakukan KKN. Pegawai/pejabat menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan fasilitas kantor untuk dibawa pulang, mobil dinas operasional serta fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Membocorkan rahasia negara dan atau jabatan untuk mendapatkan imbalan. Bendaharawan dan pembuat daftar gaji melakukan kolusi dengan memalsukan tanda tangan dan mengambil gaji/tunjangan pegawai yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tanpa sepengatahuan pegawai yang bersangkutan. Pegawai yang ditunjuk sebagai saksi ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara, memberikan jawaban mengenai cara perhitungan dan besarnya kerugian negara kepada instansi penyidik yang bertentangan dengan hasil kesepakatan instansinya, untuk mendapatkan imbalan. Pegawai dengan sengaja menyembunyikan / menghilangkan “barang bukti” /dokumen pendukung suatu kegiatan, untuk menyulitkan pembuktian penyimpangan kasus yang sedang diperiksa, agar mendapatkan imbalan atau manfaat secara pribadi. Pejabat menyerahkan ijazah asli kepada pegawai ikatan dinas yang mengundurkan diri tanpa tuntutan penyelesaian ganti rugi atas biaya pendidikan yang ditanggung instansi/negara, dengan maksud mendapatkan imbalan. Bendaharawan dan pembuat daftar gaji berkolusi dengan bagian Kepegawaian dengan maksud mengambil gaji pegawai yang sudah tidak aktif/meninggal dengan tetap memasukannya di daftar gaji. Aparat penegak hukum memperlambat proses kasus yang ditangani dengan maksud untuk memperingan, menghentikan kasus atau memenangkan perkaranya dengan mendapat imbalan. Kepala sekolah/perguruan tinggi negeri ‘menjual’ bangku sekolah pada calon siswa yang tidak memenuhi persyaratan dengan mendapatkan imbalan. Pegawai di pelabuhan ikut membantu pengusaha dalam memasukan barang secara gelap tanpa menggunakan prosedur yang sah dengan memperoleh imbalan. Pejabat memberikan ijin pada pengusaha terhadap lokasi usaha, pabrikan atau perumahan tanpa dilengkapi syarat-syarat yang diperlukan dan lokasi yang disetujui bukan peruntukannya untuk memperoleh imbalan. Penilaian kinerja pegawai lebih menekankan pada layanan non formal bawahan kepada pimpinan, hubungan keluarga/kroni dan atau loyalitasnya terhadap perintah-perintah atasan bukan atas dasar prestasi kerja untuk memperoleh imbalan. Terjadi pungutan liar dengan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menyediakan dana /fasilitas tertentu diluar ketentuan. Terdapat penempatan/pengangkatan pegawai yang pekerjaannya hanya mengurus koperasi/yayasan milik instansi, sedangkan gaji tetap dibayarkan dari Kas Negara/Daerah. Pemberhentian / Pensiun Petugas tidak memproses atau memperlambat proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun pegawai untuk mendapatkan imbalan uang dari pegawai yang akan pensiun. Pejabat yang berkewajiban menangani pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian cicilan tuntutan ganti rugi dari pegawai yang akan pensiun

28 29 29

29

30

30

31 31 32 32 33

33

34 34

35 35

3)

dengan sengaja tidak melakukan upaya apapun sehingga cicilan tersebut tidak terlunasi, untuk mendapat imbalan. Pegawai/pejabat yang sudah pensiun masih menempati rumah dinas, menguasai mobil dinas serta fasilitas peralatan lainnya, sehingga pegawai/pejabat lainnya yang berhak tidak mendapatkan fasilitas tersebut.

36

Lampiran UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN TIM PENYUSUN Pengarah

:

1.

Kepala Badan Pembangunan ;

Pengawasan

2.

Sekretaris Utama BPKP Sjahrudin Rasul ; S. Herutomo ; Pontas R. Siahaan ; Imran ; Atjeng Sastrawijaya ; Joko Susilo

Narasumber

:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penanggung jawab

:

Deputi Kepala BPO Bidang Investigasi Agus Setiasena

Pembantu Penanggung jawab

: Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Edy Indrajtahja

Ketua Tim

: Achmad Sanusi

Anggota

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rubiyo ; Bonardo Hutauruk ; Nurharyanto ; Herry Muryanto ; Tumpal Samosir ; Saeful Alam ; Nurul Misbah ; Usadani Pribadi ; Siswiningrum

Tim Perbantuan

: 1. 2. 3. 4.

Wiharto ; Bram Brahmana ; Gatot Wibisono ; I. G. Made Mandita

Keuangan

dan

REPUBLIK INDONESIA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Recommend Documents