SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Kerugian Keuangan Negara 1 2 Konflik kepentingan dalam pengadaan

7

Suap

3 KORUPSI

Perbuatan Curang

Gratifikasi

6

4

Pemerasan

5

Penggelapan dalam Jabatan

30 Jenis Delik Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)

Pasal 2(1); 3 Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d

Delik penggelapan dalam jabatan

Pasal 8; 9; 10 a,b,c

Delik perbuatan pemerasan

Pasal 12 huruf e,f,g

Delik perbuatan curang Delik benturan kepentingan dalam pengadaan

Delik Gratifikasi

Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

Pasal 12 huruf i Pasal 12B jo Pasal 12C

GRATIFIKASI “PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS…” Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001

Syarat: berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas PN/Pn

Defenisi Gratifikasi Pemberian dalam arti luas Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)

KBBI • gra·ti·fi·ka·si n • uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan

Blacks Law Dictionary • A gratuity; a recompense or reward for services or benefits, givenvoluntarily, without solicitation or promise

Pemberian dalam arti luas (Penjelasan Pasal 12 B) Pasal 12 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, … Pasal 12 C: melaporkan gratifikasi kepada KPK < 30 HK = menghapus ancaman tuntutan pidana Unsur-Unsur “Gratifikasi Yang Dianggap Suap”: 1. Penerimaan Gratifikasi 2. Subyek: Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 3. Berhubungan dengan Jabatan 4. Berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya 5. Tidak melapor ke KPK < 30 HK

UNSUR PASAL (UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12C)

Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara

Menerima Gratifikasi

UNSUR PASAL (UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12C)

Berhubungan dengan jabatan & berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya Penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK dalam 30 HK sejak diterimanya gratifikasi

Pegawai Negeri UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001 pasal 1 Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah :

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang tentang Kepegawaian Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pegawai Negeri UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001 pasal 1 Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari: keuangan negara atau daerah suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Penyelenggara Negara Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara Pejabat negara pada lembaga tinggi negara Menteri Gubernur Pejabat Negara yang lain sesuai dgn peraturan perundangan yang berlaku : Duta Besar, Wagub, Bupati/Walikota

Penyelenggara Negara Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis: 1. Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural BUMN dan BUMD 2. Pimpinan BI 3. Pimpinan Perguruan Tinggi 4. Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer 5. Jaksa 6. Penyidik 7. Panitera Pengadilan 8. Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek

SANKSI HUKUM (Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999) PEMBERI

Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

PENGECUALIAN SANKSI HUKUM (Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

Sanksi Hukum Tidak berlaku, jika lapor Komisi Pemberantasan Korupsi

GRATIFIKASI DALAM PRAKTEK

Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

Unsur Pasal 12B jo 12C UU 20/2001 Penerimaan gratifikasi;

Pegawai negeri/ penyelenggara negara;

Gratifikasi dianggap suap: Tidak Dilaporkan ke KPK paling lama 30 HK

Uang

UU 28/1999

Barang

Ps. 1 angka 2 UU 31/1999

Fasilitas Discount Rabat DLL

UU 30/2002 UU 5/2014 Pasal 92 KUHP

Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima; dan,

Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima

Langsung ke KPK (30 HK)

Melalui UPG (7 HK)

KARAKTERISTIK UMUM: Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan BERLAKU UMUM (Jenis, persyaratan, dan nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat

Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,00.

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Terkait Musibah atau Bencana paling banyak Rp1.000.000,00;

Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi yang sama;

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

Hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;

Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum;

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik;

PENOLAKAN & PELAPORAN GRATIFIKASI 1. Penolakan gratifikasi yg dianggap suap dalam kesempatan pertama 2. Pelaporan 1.

2.

Pelaporan atas penolakan (sifat: fakultatif. Tujuan: melindungi pejabat dan memutus CoI dengan pemberi) Pelaporan atas penerimaan (dasar hukum: Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002 & Pasal 12B dan 12C UU 20/2001)

PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI MILIK NEGARA TOLAK GRATIFIKASI

WAJIB DILAPORKAN PADA KPK

• Gratifikasi yang dianggap Suap, • diberikan langsung

TIDAK WAJIB DILAPORKAN PADA KPK

MENERIMA Dalam keadaan tertentu: • Diterima secara tidak langsung; • Dalam keadaan tidak dapat menolak; • Ragu dengan kualifikasi gratifikasi

1.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

2.

Surat KPK No. B-143 th 2013

PELAPORAN INTERNAL

Gratifikasi dianggap Suap: • berhubungan dengan jabatan , dan • bertentangan dengan tugas dan kewajiban

MILIK PENERIMA Tidak berhubungan dg jabatan & tidak bertentangan dg tugas dan kewajiban

KEDINASAN

MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

MANFAAT PELAPORAN GRATIFIKASI

1. Melepaskan ancaman hukuman pidana terhadap penerima (Pasal 12C UU 20/2001) 2. Memutus konflik kepentingan 3. Cerminan integritas individu 4. Self-assessment bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk Melaporkan Penerimaan Gratifikasi

Ancaman Pidana Penerima GRATIFIKASI

PENJARA seumur hidup, atau PENJARA 4 – 20 tahun, dan DENDA Rp200 juta – Rp 1 miliar

Pengendalian Gratifikasi

7 PRINSIP PENGENDALIAN GRATIFIKASI Transparansi Akuntabilitas Kepastian Hukum Kemanfaatan Kepentingan Umum Independensi Perlindungan bagi Pelapor

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI Meningkatkan pemahaman & kesadaran pelaporan gratifikasi; Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi; Mempermudah pelaporan atas penerimaan gratifikasi. Sebagai unit pengendali gratifikasi dan anti korupsi di instansi masing-masing. 35

36

Nama Penerima

Unit Kerja

Jabatan

Waktu Penerimaan

Tempat & Bentuk Kegiatan

Nama Pemberi

Hubungan

Bentuk Pemberian

AAA

Diklat

Mgr

12 Des

Jkt, Seminar- Pembicara

PT X

EO

Makan siang

BBB

Audit

VP

12 Des

Palu, Audit

Pinca

Rekan Kerja

Uang

CCC

Direksi

Dir

12 Des

Wina, ttd kontrak

XYZ Ltd

Mitra Bisnis

Plakat

Hubungan Kerja yang rawan penerimaan

Identifikasi Jenisjenis Pemberian sering terjadi

Frekuensi Penerimaan per orang

Kegiatan yang rentan penerimaan

Bagian dan Level Jabatan yang rentan Penerimaan

SIMULASI PEMANFAATAN LAPORAN GRATIFIKASI

Pihak yang sering memberi

SEBAGAI MANAGEMENT TOOLS MANAGEMENT TOOLS

PROSES DAN PEMANFAATAN INFORMASI Informasi Penerimaan per orang

Informasi Bagian atau Level Jabatan yang rentan Penerimaan

Informasi Kegiatan yang rentan penerimaan

Informasi Pihak yang sering memberi dan Risiko kedepan

Informasi Hubungan Kerja yang rawan penerimaan

Informasi Jenisjenis Pemberian sering terjadi

Pengukuran ketaatan Pengawai

Pengukuran Beban dan Mitigasi Risiko dari setiap Bagian dan Level Jabatan dan Rekomendasi

Mitigasi Risiko kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan dan Rekomendasi

Sosialisasi dan Diseminasi Aturan Kepada Stakeholder

Mitigasi Risiko dalam Hubungan kerja di setiap Jabatan dan Rekomendasi

Dasar Penentuan kriteria "kewajaran" dalam pemberian di lingkungan terkait

LANGKAH PENGENDALIAN 1. Identi fi kasi Peneri ma l ai n dengan pendekatan whi stl eBl ower system 2. Eval uasi hasi l Mi ti gasi Ri si ko atas Fakta Uni t dan Kegi atan yang rawan dan Moni tori ng ti ndak l anjut. 3. Eval uasi atas Penegakan Aturan. 4. Pembuatan Daftar Hi tam bagi penyedi a yang ti dak memenuhi aturan yang berl aku. 5. Penguatan Aturan berdasarkan perkembangan uni t organi sasi .

KEBIJAKAN PENDUKUNG 1. Komi tmen Pi mpi nan dan Contoh Pel aporan sebagai Rol e Model . 2. Pengukuran dan Eval uasi Beban dan ri si ko Pekerjaan, dan Kompensasi /penghasi l an Pejabat/Pegawai . 3. Pemberi an penghargaan/i nsenti f bagi pejabat/pegawai . 4. Memasukkan aspek ketaatan pel aporan dal am kri teri a promosi atau mutasi bagi pejabat/pegawai . 5. Aturan dan Mekani sme perl i ndungan bagi Pel apor Grati fi kasi

MANFAAT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

meningkatkan integritas pegawai dan integritas lembaga

Persepsi masyarakat yang positif terbangun secara alami atas lembaga

Mengangkat kredibilitas dan nilai lembaga yang dipersepsikan sebagai lembaga yang bersih dan profesional

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: [email protected]

Terima kasih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300

Pelaporan Gratifikasi: Direktorat Gratifikasi Telp: (021) 2557 8440 Email: [email protected] Pelayanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat: Telp: (021) 2557 8498 Faks: (021) 5290 5592 Email: [email protected]

Website KPK - http://www.kpk.go.id  Radio Streaming - http://www.kpk.go.id/streaming Informasi Laporan Harta Kekayaan  ACCH KPK - http://acch.kpk.go.id/home  E-modul Gratifikasi - www.kpk.go.id/gratifikasi Penyelenggara Negara (LHKPN):  Film KvK - http://www.indonesiabersih.org/video/ Direktorat LHKPN  Film Profile KPK Telp: (021) 2557 8396 http://www.youtube.com/watch?v=DSxFHMVjYsA&feature=youtu.b

Email :[email protected]