KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan mewujudkan
Korupsi
Tahun
pengawai/pejabat
di
2014,
dan
Lingkungan
untuk Badan
Pengawas Tenaga Nuklir yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) perlu dilakukan upaya-upaya dalam pemberantasan KKN dalam bentuk pengendalian gratifikasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor …
-2-
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 6); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012
tentang
Strategi
Nasional
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
2001
Kewenangan,
tentang Susunan
Kedudukan, Organisasi
Tugas, dan
Tata
Fungsi, Kerja
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 9. Peraturan …
-3-
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG
SISTEM
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang dimaksud dengan: 1.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfatan Tenaga Nuklir sebagaimana
yang
dimaksud
dalam
Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 2.
Pegawai Negeri Sipil BAPETEN yang selanjutnya disebut Pegawai
BAPETEN
adalah
Pegawai
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur
Sipil
Negara,
yang
bertugas
di
lingkungan BAPETEN; 3.
Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun
2003
untuk
mengatasi,
menanggulangi
dan
memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Gratifikasi …
-4-
4.
Gratifikasi adalah penerimaan dan/atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, hiburan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
5.
Sistem Pengendalian Gratifikasi BAPETEN adalah proses pengelolaan
gratifikasi
yang
dirancang
untuk
mengendalikan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi, serta pelaporan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan BAPETEN; 6.
Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah gratifikasi yang diperoleh pegawai dan/atau keluarganya, yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban dari pegawai;
7.
Gratifikasi
dalam
kedinasan
adalah
gratifikasi
yang
diterima oleh pegawai di lingkungan BAPETEN dalam melaksanakan tugas kedinasan; 8.
Gratifikasi bukan suap dan kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang tidak termasuk dalam lingkup
gratifikasi
yang
dapat
dianggap
suap
dan
gratifikasi dalam kedinasan; 9.
Suap adalah suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang PNS dengan maksud agar ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
10. Benda gratifikasi adalah barang berwujud yang dapat dinilai
dengan
uang,
yang
diterima
oleh
dan/atau
diberikan kepada Pegawai BAPETEN; 11. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG
adalah
unit
pelaksana
program
pengendalian
gratifikasi di lingkungan BAPETEN. BAB II …
-5-
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan: a. memberikan pedoman bagi pegawai BAPETEN dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada Gratifikasi; b. mewujudkan lingkungan BAPETEN yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan c. membangun integritas pegawai BAPETEN yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 Ruang lingkup peraturan Kepala BAPETEN ini meliputi: a. kategori gratifikasi; b. kewajiban Unit Pengendalian Gratifikasi; dan c. mekanisme pelaporan. BAB III KATEGORI GRATIFIKASI Pasal 4 (1) Gratifikasi terdiri atas: a. gratifikasi yang dianggap suap; b. gratifikasi dalam kedinasan; atau c. gratifikasi bukan suap dan kedinasan. (2) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. imbalan
yang
bersifat
transaksional
yang
terkait
dengan suatu kegiatan; b. pengembalian dana terkait penyelenggaraan kegiatan yang
diterima
instansi
dan
digunakan
untuk
kepentingan pribadi; c. gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya; dan d. sponsorship …
-6-
d. sponsorship
yang
terkait
dengan
kegiatan
kelembagaan. (3) Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. biaya perjalanan dinas, honorarium, dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan yang bersumber dari selain anggaran dan tidak sesuai dengan standar biaya yang berlaku; b. hidangan/sajian/jamuan minuman yang
berupa
makanan
dan
tidak sesuai dengan kepatutan dan
kewajaran; dan c. biaya perjalanan dinas, honorarium, fasilitas, seminar kit, sertifikat, plakat/cinderamata yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan seminar dan sejenisnya, yang terdapat konflik kepentingan. (4) Gratifikasi bukan suap dan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. hadiah
langsung/rabat/diskon,
voucher,
point
rewards, yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan; b. benda gratifikasi yang diperoleh dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan; c. benda gratifikasi yang diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas
pegawai
dan
tidak
melanggar
konflik
kepentingan dan aturan perilaku; d. benda
gratifikasi
yang
diperoleh
dari
hubungan
keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus dua derajat atau dalam garis keturunan samping satu derajat
sepanjang
tidak
mempunyai
konflik
kepentingan dengan penerima gratifikasi; e. benda
gratifikasi
yang
diperoleh
dari
hubungan semenda …
-7-
semenda dalam keturunan garis lurus dua derajat atau dalam garis keturunan samping satu derajat sepanjang
tidak
mempunyai
konflik
kepentingan
dengan penerima gratifikasi; f. benda gratifikasi yang diperoleh dari pihak lain terkait dengan perayaan, musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. BAB IV SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI Pasal 5 (1) Dalam
rangka
meningkatkan
pencegahan
terjadinya
tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan BAPETEN, maka dibentuk UPG BAPETEN. (2) UPG BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Inspektorat dan Seluruh Pimpinan unit kerja di lingkungan BAPETEN. (3) UPG BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BAPETEN. Pasal 6 (1) UPG BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)
bertugas
sebagai
Tim
yang
melaksanakan
analisis, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya Gratifikasi. (2) Dalam melaksanakan tugas UPG BAPETEN mempunyai fungsi sebagai berikut: a. menerima pelaporan Gratifikasi dari seluruh pegawai BAPETEN melalui pimpinan unit kerja; b. melakukan
analisis
pemrosesan
setiap
laporan
atas
laporan
terkait
dengan
Gratifikasi yang diterima; c. melakukan Gratifikasi
konfirmasi kepada
langsung
pelapor
yang
kejadian …
-8-
kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi; d. menentukan
dan
memberikan
rekomendasi
atas
penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan; e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG BAPETEN dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Kepala
BAPETEN
oleh
Pegawai
BAPETEN
di
Iingkungan kerjanya; f. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Kepala BAPETEN; g. memantau
tindak
pemanfaatan
lanjut
Gratifikasi
atas
rekomendasi
dan
yang
sampaikan
oleh
pimpinan unit Kerja; h. meminta data dan informasi kepada pimpinan unit kerja
terkait
pemantauan
penerapan
program
pengendalian Gratifikasi dilingkungannya; dan i. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil tindak lanjut penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan BAPETEN
kepada
Kepala
BAPETEN
dan
Komisi
Pemberantasan Korupsi.
BAB V MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI Pasal 7 (1) Setiap Pegawai BAPETEN wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Dalam
rangka
gratifikasi
di
mempermudah lingkungan
koordinasi BAPETEN,
pelaporan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada UPG BAPETEN melalui pimpinan unit kerja. (3) Dalam hal Pegawai BAPETEN melaporkan gratifikasi kepada …
-9-
kepada UPG BAPETEN, harus memberitahukan kepada pimpinan unit Kerja disertai dengan bukti laporan dan tanda terima. (4) Dalam hal Pegawai BAPETEN melaporkan gratifikasi kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada UPG BAPETEN disertai dengan bukti laporan dan tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 8 mengenai laporan
Ketentuan
gratifikasi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau yang sedang dalam proses hukum. Pasal 9 (1) Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan dan/atau yang berupa barang mudah busuk atau rusak, antara lain bingkisan makanan dan buah dalam batas kewajaran yang
dikhawatirkan
kadaluarsa
dapat
langsung
disalurkan oleh Pegawai BAPETEN Penerima Gratifikasi ke panti
asuhan,
panti
jompo,
dan
pihak
lain
yang
membutuhkan. (2) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada UPG BAPETEN dalam bentuk taksiran
harga
disertai
dengan
penjelasan
dan
dokumentasi penyerahan. (3) UPG BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Kepala BAPETEN untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 10 (1) Setiap Pegawai BAPETEN harus memberikan laporan kepada UPG BAPETEN dan/atau pimpinan unit kerja di lingkungan kerjanya paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung …
- 10 -
terhitung
sejak
diterimanya
gratifikasi
dengan
menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dalam
Peraturan Kepala BAPETEN ini. (2) Pimpinan Unit Kerja harus memberikan laporan kepada UPG BAPETEN paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak adanya laporan gratifikasi oleh Pegawai BAPETEN diterima. (3) UPG BAPETEN harus melaporkan gratifikasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak diterimanya laporan gratifikasi dari unit Kerja dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (4) UPG BAPETEN dalam menyampaikan laporan gratifikasi kepada
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus melakukan analisis dan pemrosesan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 11 Setiap pihak ketiga yang bekerja atau menjadi mitra BAPETEN wajib menandatangani pakta integritas.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan …
- 11 -
pengundangan
Peraturan
Kepala
BAPETEN
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, ttd. JAZI EKO ISTIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Mr. X (nunggu pengumuman Presiden Joko Widodo) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR
