SOP Pelaporan Gratifikasi dan Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Secara Online Nama Inovasi SOP Pelaporan Gratifikasi dan Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Secara Online Produk Inovasi Peningkatan Integritas Aparatur Pengawasan melalui Strategi Pengendalian Gratifikasi Guna Mewujudkan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Penggagas drg. SR. Mustikowati, M.Kes Kelompok Inovator Kementrian / Lembaga Gambar Ilustrasi
1/5
Deskripsi
2/5
Praktek korupsi masa sekarang ini mengalami perkembangan dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk korupsi adalah Gratifikasi. Tidak semua orang, termasuk di lingkungan Kementerian Kesehatan memahami tentang gratifikasi. Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 Pasal 12B ayat (1) pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Selama ini pemahaman mengenai gratifikasi dikalangan aparatur masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa memberi dan menerima suatu hadiah. Gratifikasi menjadi suatu bentuk yang sudah umum dan wajar sehingga dalam prakteknya meskipun sudah diatur dalam undang-undang dan ketentuan lainnya ternyata masih banyak penyelenggara negara yang belum memahami pengendalian gratifikasi di lingkungan sekitarnya.
Adapun tujuan program ini pada jangka pendek adalah teridentifikasinya potensi gratifikasi dan upaya pengendaliannya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, tersusunnya SOP pelaporan gratifikasi bagi aparatur pengawasan. Tujuan jangka panjangnya adalah meningkatnya pemahaman tentang gratifikasi serta terlaksananya SOP pelaporan gratifikasi bagi Aparatur Pengawasan sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah terlaksananya laporan gratifikasi dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi dan terwujudnya budaya anti korupsi pada aparatur Kementerian Kesehatan. Saat awal ide perubahan digagas, manfaat yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah meningkatnya pemahaman tentang gratifikasi Aparatur Pengawasan Kementerian Kesehatan, menfasilitasi Aparatur Pengawasan untuk memiliki kompetensi dan kontribusi dalam mewujudkan pribadi dan organisasi yang berintegritas. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek perubahan antara lain: 1. Inspektur Jenderal, merupakan stakeholder utama yang memiliki pengaruh besar terhadap upaya dan dukungan untuk menentukan berhasilnya proyek perubahan. Inspektur Jenderal bertindak selaku proyek sponsor, yang menentukan arah proyek perubahan 2. Sekretaris unit utama merupakan stakeholder pendukung yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap proyek perubahan tetapi memiliki kepedulian dan dukungan yang kuat jika mengeluarkan kebijakan. 3. Inspektur, IAKES, Auditor dan seluruh SDM Inspektorat Jenderal merupakan stakeholder kunci yang memiliki kepentingan besar terhadap upaya berhasilnya proyek perubahan, bahkan upaya untuk meneruskan ke stakeholder intern dan merangkul serta mengelola stakeholder eksternal. 4. Satuan kerja di lingkungan kantor pusat dan satuan kerja di lingkungan UPT merupakan user yang memanfaatkan fasilitas yang dihasilkan dari proyek perubahan ini. Jenis Inovasi Proses Nama Instansi Kementerian Kesehatan RI Unit Instansi Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Tahun Inisiasi 2014 Tahun Implementasi 2014 Faktor Pendorong Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI ini antara
3/5
lain 1. 2. 3. 4.
Dukungan Inspektur Jenderal sebagai pipinan. Dukungan dari stakeholders, baik internal maupun eksternal. Koordinasi pelaksanaan yang berjalan efektif. Pelaksanaan tiap tahapan sesuai jadwal
Faktor Penghambat Adapun yang menjadi faktor penghambat program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI ini adalah: 1. Kesulitan dalam mengatur jadwal pelaksanaan program karena banyaknya tugas rutin yang menjadi tanggungjawab Project Leader sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal. 2. Keterbatasan waktu penyelesaian program terutama untuk pengembangan aplikasi dimana tim IT Biro Kepegawaian juga mempunyai penugasan prioritas terkait pelaksanaan penerimaan CPNS TA 2014 berbasis web (online). 3. Padatnya kegiatan di seluruh unit kerja menyebabkan sulitnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan program yang melibatkan pihak stakeholder. 4. Masih adanya SDM pengawasan yang resisten terhadap perubahan yang berkaitan dengan gratifikasi dan pengendaliannya. 5. Masih adanya perbedaan pemahaman mengenai jenis-jenis gratifikasi karena adanya pasal-pasal dalam peraturan tentang gratifikasi yang multitafsir. Tahapan Proses Tahapan pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut: 1. Pada tahap jangka pendek, dilakukan kegiatan: a. Tahap persiapan rencana proyek perubahan: pembentukan tim, persiapan anggaran, sosialisasi sebelum pelaksanaan proyek, rapat-rapat koordinasi. b. Tahap penyusunan konsep: identifikasi potensi gratifikasi dan upaya pengendaliannya, penyusunan SOP pelaporan gratifikasi. c. Tahap penyempurnaan: pemaparan konsep, penyempurnaan, penyiapan penetapan (penandatanganan). d. Sosialisasi dan bimbingan teknis. 2. Pada tahap jangka menengah, dilakukan kegiatan: a. Melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. c. Menindaklanjuti tiap masukan dalam penyempurnaan program. 3. Pada tahap jangka panjang, dilakukan kegiatan: a. Penerapan proyek perubahan pada seluruh aparatur Kemenkes. b. Menjalin kemitraan dengan pimpinan kementerian/lembaga/organisasi profesi lain dalam penerapan pengendalian gratifikasi. Manfaat Manfaat yang dihasilkan dari program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI ini adalah: 1. Meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi pada Aparatur Pengawasan Kementerian Kesehatan RI. 2. Menfasilitasi Aparatur Pengawasan untuk memiliki kompetensi dan kontribusi dalam mewujudkan pribadi dan organisasi yang berintegritas. Sampai dengan saat ini, program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI sudah mencapai tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 1. Sosialisasikan di lingkungan satker Kemenkes dan beberapa organisasi profesi. 2. Telah terbentuk Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) di seluruh unit utama dan UPT vertikal Kementerian Kesehatan. 3. Telah dilakukan Penandatanganan komitmen antara RS BLU Kemenkes dengan mitra kerjanya (4 RS).
4/5
4. Bersama KPK melalukan inspeksi mendadak untuk mengetahui potensi gratifikasi pada satker terpilih. 5. Telah melakukan FGD dengan KPK dan perwakilan UPT Kemenkes untuk penyempurnaan strategi pengendalian korupsi. 6. Mendapat penghargaan UPG terbaik dari KPK karena telah menerapkan aplikasi pelaporan online yang pertama. Prasyarat Replikasi 1. 2. 3. 4.
Adanya dukungan pimpinan Adanya dukungan dari stakeholders, baik internal maupun eksternal. Adanya koordinasi pelaksanaan yang berjalan efektif. Pelaksanaan tiap tahapandilakukan secara tertib
Kontak Person Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. No.4–9, Jakarta Selatan 12950 Sumber Dokumen proyek perubahan Diklatpim & verifikasi Instrumen Direktori Inovasi lewat email Teknik Validasi Data Sekunder Jumlah Dilihat 327 Kali Waktu Dibuat 2016-03-23 21:35:23 Terakhir Diubah 2016-03-23 21:39:33 Waktu Diunduh 2017-09-18 17:40:25
5/5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
